Database Perkara

2003200420052006200720082009201020112012
2013201420152016201720182019202020212022202320242025 #

Tanggal Registrasi No. Perkara Objek Perkara Status Perkara
2012-12-18 108/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-12-12 115/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 244 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-12-11 118/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2012-11-28 117/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 163 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28A dan Pasal 28C UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-11-22 116/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 2 huruf g Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-11-19 114/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 244 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-11-07 112/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Pasal 4 huruf d dan e. Pasal 5 huruf g, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) dan (3) Bertentangan dengan UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-11-07 113/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan (2) serta Pasal 127 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-11-01 110/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 Bertentangan dengan Psal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-11-01 111/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 50, Pasal 65, Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 90 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-10-30 108/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 51ayat (1) huruf a,b,c,d,ef,g,h,I, j,k,l,m,n,o,p. Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-10-30 109/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 24 dan Pasal 27 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-10-22 106/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) beserta turunannya Peraturan KPU No. 11 Tahun 2012 dan 12 Tahun 2012 Bertentangan dengan Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 22A, Pasal 22E ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Penarikan Kembali DETAIL
2012-10-22 107/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 59 ayat (2a) huruf d Bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Paal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Ditolak DETAIL
2012-10-18 104/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nimor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 71 huruf (a, d, e), Pasal 102 ayat (1), Pasal 147 ayat (3) dan (4), (7), Pasal 150 ayat (3), (4) huruf a, ayat (5), Pasal 151 ayat (1) huruf a dan b, ayat (3), Pasal 154 ayat (5) UU No.27 Tahun 2009, Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (2) dan (4), Pasal 65 ayat (3), Pasal 68 ayat (2) huruf (c, d) ayat (3), (4) dan (5), Pasal 69 ayat (1) huruf (a, b), ayat (3), Pasal 70 ayat (1) dan (2).UU No.12 Tahun 2011 Bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-10-18 105/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 1 ayat (3) huruf c UU No.5 Tahun 1960 dan Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a serta Pasal 4 UU No.41 Tahun 1999. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2012-10-08 103/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86 dan Pasal 87 Bertentangan dengan Pasal Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), (4) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-10-03 101/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2012-10-03 99/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Pasal 5 ayat (1) huruf a,b,c,d, Pasal 6, Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata "perorangan", Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 60 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) huruf a, b. Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-10-03 100/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 96 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-10-02 97/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) serta Bab III Pasal 94 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 23A UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-10-02 98/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 80 dan 79 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-09-28 96/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-09-26 94/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nimor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU No.2 Tahun 2011 dan Pasal 8 ayat (2) huruf b,c dan d UU No. 8 Tahun 2012 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-09-26 95/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 9 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-09-24 93/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-09-17 92/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nimor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Pasal 71 huruf (a, d, f), Pasal 102 ayat (1) huruf d, Pasal 107 ayat (1) huruf c, Pasal 147 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 143 ayat (5), Pasal 144, Pasal 146 ayat (1), pasal 150 ayat (3), (4) huruf a, Pasal 151 ayat (1), (3), Pasal 154 ayat (5) UU No.27 Tahun 2009, Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (2) dan (4), Pasal 65 ayat (3), (4), Pasal 68 ayat (2) huruf (c, d) ayat (3), (4) huruf a, Pasal 69 ayat (1) huruf (a, b), ayat (3), Pasal 70 ayat (1) dan (2).UU No.12 Tahun 2011 Bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2), 22D ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-09-17 91/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 25 angka 2 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), (2) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945 Tidak Berwenang DETAIL
2012-09-12 89/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 5 huruf (m) UU No. 42 Tahun 2008, Pasal 12 huruf (f), Pasal 51 ayat (1) huruf (f) UU No. 8 Tahun 2012 dan Pasal 58 huruf (b) UU No.32 Tahun 2004. Bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 Ditolak DETAIL
2012-09-12 90/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 27 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-09-10 87/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 69 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-09-10 88/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (1), (3), (5), (6), Pasal 4 ayat (1), (2), Pasal 6 ayat (3) huruf (a,b,c,d,e), Pasal 7 ayat (1) huruf (a, b), ayat (2) huruf (a, b, c, d), ayat (4), Pasal 8 ayat (1), (2), Pasal 9 huruf (a,b,c,d,e,f,g), Pasal 10 huruf (a,c), Pasal 11, Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 22. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-09-03 84/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Pasal 156a KUHP dan Pasal 4 UU No.1/PNPS/1965 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-09-03 85/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 69 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-09-03 86/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 38, Pasal 41, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 5, Pasal 6 aerta Pasal 7 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28H ayat (2) dan (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-08-29 82/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 15 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-08-29 83/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 s.d. Pasal 11 Bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 Penarikan Kembali DETAIL
2012-08-10 80/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 50 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-08-10 81/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-08-07 79/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 3 dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-08-01 77/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 11 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-08-01 78/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 195, Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-07-30 74/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 55 Bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-07-30 75/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-07-30 76/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 80 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-07-24 71/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 244 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-07-24 72/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD Pasal 12 huruf e UU No. 2 Tahun 2008 dan Pasal 11, Pasal 80, Pasal 301 dan 352 UU No. 27 Tahun 2009 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Padal 22E ayat (2), (3) dan (4), Pasal 22E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat ayat (2) dan Pasal 37 UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-07-24 73/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 33 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-07-23 68/PUU-X/2012 Pengujian Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) H.I.R. sebagai Ganti/Ralat atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-07-16 70/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 11 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-07-13 69/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan secara formil bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasdal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011. Ditolak DETAIL
2012-07-09 67/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (5) huruf g Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2), Pasal 30 UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-07-04 65/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 23, Pasal 44, Pasal 1 angka 24, Pasal 46, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 dan pasal 63 huruf c Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-06-25 64/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 40 angka 1 dan 2 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan (4) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-06-20 61/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 166 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 12 UU Jamsostek Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2012-06-20 62/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Penjelasan Pasal 3 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2), (3), (4) dan (6), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-06-20 63/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 170 ayat (3) jo Pasal 171 ayat 91) dan (2) jo Pasal 173 ayat 91) Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-06-20 66/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 116 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (5), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-06-18 58/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 Pasal 7 ayat (6A), Pasal 15A, Pasal 15B Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1), (3), Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-06-18 59/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 1 ayat (6) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2012-06-18 60/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf O Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan (5) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-06-11 57/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-06-05 54/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 208 Bertentangan denganAlinea IV, Pasal 1 ayat (1), (2), (3), Pasal 22E ayat (1), (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-06-05 55/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 8 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-06-05 56/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 67 ayat (1) huruf d Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-06-04 51/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 208 Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-06-04 52/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 208 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-06-04 53/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan APBNP 2012 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 Pasal 19 UU No.22 Tahun 2011, Pasal 18 UU No.4 Tahun 2012 Bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-05-29 50/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 2 huruf g, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, Pasal 33 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Ditolak DETAIL
2012-05-28 49/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-05-23 47/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Kab. Tanjung Jabung Timur Pasal 9 ayat (4) huruf a Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-05-23 48/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Penjelasan Pasal 3 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-05-14 44/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 23 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 dan Pasal 66 ayat (1) UU No 14 Tahun 1985 Bertentangan dengan Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-05-14 45/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 Pasal 7 ayat (6a) Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1), (3), Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-05-14 46/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 Pasal 7 ayat (6a) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-05-09 42/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN-P Tahun Anggaran 2012 Pasal 7 ayat (6a) Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Psal 28D, Pasal 28H ayat (3), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 ayat (2) dan (3) serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-05-07 41/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 8 huruf d UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 7 ayat (2) butir (j) dan Pasal 38 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-04-25 39/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-04-25 40/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-04-12 37/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 25 ayat (6) UU No.51 Tahun 2009 jo Pasal 25 ayat (6) UU No. 49 Tahun 2009 jo Pasal 24 ayat (6) Uu No. 50 Tahun 2009 Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-04-12 38/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-04-10 36/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-04-02 35/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 67 ayat (1), (2), (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-03-22 34/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 7A ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-03-21 31/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 huruf a dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 23E ayat (1) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-03-21 32/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau Pasal 5 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-03-21 33/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (2) huruf a, b, c, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-03-15 30/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-03-13 29/PUU-X/2012 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 505 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-03-08 28/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 dan Pasal 30 ayat 2) UU No. 16 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), (4) dan (5) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-02-28 25/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 159 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Bertentangan dengan Pasal 6A ayat 91), (4), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-02-23 23/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Negara RI Pasal 36 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-02-23 24/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-02-20 20/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 85 Bertentangan dengan UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-02-15 18/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkayang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) dan Penjelasan Umum UU No. 10 Tahun 1999, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 dan Penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 2001 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C ayat (2), 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat 92) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-02-15 19/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara Pasal 7 Bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) dan (4) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-02-13 16/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum UU No.16 Tahun 2004, Pasal 39 dan Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2002 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-02-13 17/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 116 ayat (4) frasa "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83" Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-02-06 15/PUU-X/2012 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 365 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-02-05 26/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 hruf c Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-02-01 12/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 22 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-02-01 13/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasannya, Pasal 7 ayat (6) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-02-01 14/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 22 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-01-20 11/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-01-18 10/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 angka 29, 30 dan angka 31, Pasal 6 Ayat (1) huruf e dan ayat (2), Pasal 9 s.d. Pasal 15, Penjelasan Pasal 15 s.d. Pasal 19 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (5), Pasal 18A, Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-01-17 9/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 14 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (5) frasa " secara bertahap", Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (1) dan (3), Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 32 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (2) dan (3), Pasal 28I ayat (1) dan (4), Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3), Pasal UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-01-12 8/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), (5), (6) dan (7), Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4, (5), (6) dan (7) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (5) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-01-11 5/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 Belum diputuskan DETAIL
2012-01-11 6/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-01-11 6/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-01-11 6/PUU-IX/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5) Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-01-11 7/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 1 ayat (4), ayat (6), ayat (8), Pasal 4, Pasal 6 ayat (3) sepanjang frasa "dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional"; Pasal 22 ayat (1) sepanjang frasa "penyelenggara intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, c, d dan e, Pasal 25 ayat (2), (4), Pasal 26 jo Pasal 44 jo Pasal 45, Pasal 29 huruf d jo Penjelasan Pasal 29 huruf d, Pasal 31 jo Pasal 34 jo Penjelasan Pasal 34 ayat (1), Penjelasan Pasal 32 ayat (1) sepanjang frasa "Yang dimaksud dengan" peraturan perundang-undangan" adalah Undang-Undang ini", dan Pasal 36. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (4), Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-01-09 3/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pasal 17 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 Penarikan Kembali DETAIL
2012-01-09 4/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 57 huruf c dan d Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2012-01-09 5/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 60 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2012-01-03 1/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 13 frasa "…..termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen", Pasal 5 ayat (2) frasa"…termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar….", Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2). Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2012-01-03 2/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung R.I. Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Tidak Dapat Diterima DETAIL