Penjaringan Data dan Informasi Pelaksanaan Undang-Undang

Pendahuluan

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang merupakan salah satu bidang keahlian pada Badan Keahlian DPR RI yang berperan sebagai supporting system dalam mendukung tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI, khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang. Tahap pertama dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang ialah menentukan undang-undang yang akan dipantau dengan salah satu dasar rujukannya yaitu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu Puspanlak UU membutuhkan data dan informasi dari seluruh lapisan masyarakat terkait pelaksanaan dari suatu undang- undang melalui kuesioner ini.

Pertanyaan
Mohon diisi:
Nama Responden * :
Usia * :
Jenis Kelamin * :
Pendidikan Terakhir * :
Pekerjaan * :
Instansi * :
Propinsi * :
Email * :
No. Telepon * :


No Pertanyaan Jawaban Keterangan
1. Silahkan pilih SATU undang-undang yang dirasa perlu untuk dilakukan pemantauan atas pelaksanaannya
1. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [DETAIL]
2. UU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia [DETAIL]
3. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik [DETAIL]
4. UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah [DETAIL]
5. UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji [DETAIL]
6. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [DETAIL]
7. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran [DETAIL]
8. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah [DETAIL]
9. UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional [DETAIL]
10. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah [DETAIL]
11. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah [DETAIL]
14. UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia [DETAIL]
16. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis [DETAIL]
17. UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara [DETAIL]
18. UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi [DETAIL]
19. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan [DETAIL]
20. UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia [DETAIL]
22. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [DETAIL]
26. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial [DETAIL]
28. UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan [DETAIL]
29. UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan [DETAIL]
30. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [DETAIL]
31. UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan [DETAIL]
32. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [DETAIL]
33. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [DETAIL]
35. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [DETAIL]
37. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [DETAIL]
38. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman [DETAIL]
40. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [DETAIL]
41. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [DETAIL]
42. UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos [DETAIL]
43. UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus [DETAIL]
44. UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan [DETAIL]
45. UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan [DETAIL]
47. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan [DETAIL]
48. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit [DETAIL]
51. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [DETAIL]
55. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga [DETAIL]
58. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [DETAIL]
59. UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [DETAIL]
60. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya [DETAIL]
61. UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka [DETAIL]
62. UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura [DETAIL]
63. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman [DETAIL]
65. UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana [DETAIL]
66. UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial [DETAIL]
67. UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik [DETAIL]
68. UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian [DETAIL]
69. UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang [DETAIL]
74. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin [DETAIL]
75. UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [DETAIL]
76. UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum [DETAIL]
77. UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara [DETAIL]
79. UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun [DETAIL]
80. UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [DETAIL]
81. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat [DETAIL]
82. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [DETAIL]
84. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial [DETAIL]
85. UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DETAIL]
86. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [DETAIL]
87. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [DETAIL]
88. UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta [DETAIL]
89. UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia [DETAIL]
90. UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan [DETAIL]
91. UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian [DETAIL]
92. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan [DETAIL]
93. UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro [DETAIL]
94. UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme [DETAIL]
95. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [DETAIL]
96. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan [DETAIL]
97. UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani [DETAIL]
98. UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran [DETAIL]
99. UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan [DETAIL]
2. Apakah UU yang dipilih tersebut sudah implementatif?
a. Ya
b. Tidak, alasan …
c. Mungkin
3. Apakah UU yang dipilih tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
a. Ya
b. Tidak, alasan …
4. Apakah Pasal-Pasal dalam UU yang dipilih tersebut sudah memiliki kejelasan rumusan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan?
a. Ya
b. Tidak, alasan …
5. Apakah antar-pasal dalam UU yang dipilih tersebut mengalami tumpang tindih/ overlapping?
a. Ya, sebutkan Pasal berapa … serta alasannya …
b. Tidak
6. Apakah terdapat inkonsistensi antar-pasal dalam UU yang dipilih tersebut?
a. Ya, sebutkan Pasal berapa … serta alasannya …
b. Tidak
7. Apakah UU yang dipilih tersebut memiliki potensi disharmoni dengan undang-undang lain?
a. Ya, sebutkan Pasal berapa … dan undang-undang apa … serta alasannya …
b. Tidak
8. Apakah peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh UU yang dipilih tersebut sudah disahkan semua?
a. Ya
b. Belum, sebutkan Pasal berapa …
9. Apakah terdapat peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan UU yang dipilih tersebut?
a. Ya, sebutkan Pasal berapa … dan alasannya …
b. Tidak
10. Silahkan berikan kritik maupun saran mengenai UU bersangkutan
11. Apakah UU yang melanggar hak/kewenangan konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi harus ditindaklanjuti?
a. Ya, alasannya …
b. Tidak, alasannya …
12. Apakah UU harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi yang dijamin oleh UUD Tahun 1945?
a. Ya, alasannya ...
b. Tidak, alasannya ...
Upload Dokumen

Hasil (Undang-Undang yang dirasa perlu untuk dilakukan pemantauan atas pelaksanaannya)
Keterangan Jumlah Aksi
UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 1 Detail
©2017 - Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Badan Keahlian DPR RI

Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430