1.
Silahkan pilih SATU undang-undang yang dirasa perlu untuk dilakukan
pemantauan atas pelaksanaannya
1. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [DETAIL ] 2. UU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia [DETAIL ] 3. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik [DETAIL ] 4. UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah [DETAIL ] 5. UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji [DETAIL ] 6. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [DETAIL ] 7. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran [DETAIL ] 8. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah [DETAIL ] 9. UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional [DETAIL ] 10. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah [DETAIL ] 11. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah [DETAIL ] 14. UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia [DETAIL ] 16. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis [DETAIL ] 17. UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara [DETAIL ] 18. UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi [DETAIL ] 19. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan [DETAIL ] 20. UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia [DETAIL ] 22. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [DETAIL ] 26. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial [DETAIL ] 28. UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan [DETAIL ] 29. UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan [DETAIL ] 30. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [DETAIL ] 31. UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan [DETAIL ] 32. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [DETAIL ] 33. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [DETAIL ] 35. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [DETAIL ] 37. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [DETAIL ] 38. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman [DETAIL ] 40. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [DETAIL ] 41. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [DETAIL ] 42. UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos [DETAIL ] 43. UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus [DETAIL ] 44. UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan [DETAIL ] 45. UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan [DETAIL ] 47. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan [DETAIL ] 48. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit [DETAIL ] 51. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [DETAIL ] 55. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga [DETAIL ] 58. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [DETAIL ] 59. UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [DETAIL ] 60. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya [DETAIL ] 61. UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka [DETAIL ] 62. UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura [DETAIL ] 63. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman [DETAIL ] 65. UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana [DETAIL ] 66. UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial [DETAIL ] 67. UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik [DETAIL ] 68. UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian [DETAIL ] 69. UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang [DETAIL ] 74. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin [DETAIL ] 75. UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [DETAIL ] 76. UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum [DETAIL ] 77. UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara [DETAIL ] 79. UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun [DETAIL ] 80. UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [DETAIL ] 81. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat [DETAIL ] 82. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [DETAIL ] 84. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial [DETAIL ] 85. UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DETAIL ] 86. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [DETAIL ] 87. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [DETAIL ] 88. UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta [DETAIL ] 89. UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia [DETAIL ] 90. UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan [DETAIL ] 91. UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian [DETAIL ] 92. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan [DETAIL ] 93. UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro [DETAIL ] 94. UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme [DETAIL ] 95. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [DETAIL ] 96. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan [DETAIL ] 97. UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani [DETAIL ] 98. UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran [DETAIL ] 99. UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan [DETAIL ]
- Pilih - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
2.
Apakah UU yang dipilih tersebut sudah implementatif?
a. Ya
b. Tidak, alasan …
c. Mungkin
- Pilih - a b c
3.
Apakah UU yang dipilih tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
a. Ya
b. Tidak, alasan …
- Pilih - a b
4.
Apakah Pasal-Pasal dalam UU yang dipilih tersebut sudah memiliki kejelasan rumusan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan?
a. Ya
b. Tidak, alasan …
- Pilih - a b
5.
Apakah antar-pasal dalam UU yang dipilih tersebut mengalami tumpang tindih/ overlapping?
a. Ya, sebutkan Pasal berapa … serta alasannya …
b. Tidak
- Pilih - a b
6.
Apakah terdapat inkonsistensi antar-pasal dalam UU yang dipilih tersebut?
a. Ya, sebutkan Pasal berapa … serta alasannya …
b. Tidak
- Pilih - a b
7.
Apakah UU yang dipilih tersebut memiliki potensi disharmoni dengan undang-undang lain?
a. Ya, sebutkan Pasal berapa … dan undang-undang apa … serta alasannya …
b. Tidak
- Pilih - a b
8.
Apakah peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh UU yang dipilih tersebut sudah disahkan semua?
a. Ya
b. Belum, sebutkan Pasal berapa …
- Pilih - a b
9.
Apakah terdapat peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan UU yang dipilih tersebut?
a. Ya, sebutkan Pasal berapa … dan alasannya …
b. Tidak
- Pilih - a b
10.
Silahkan berikan kritik maupun saran mengenai UU bersangkutan
- Pilih - a b
11.
Apakah UU yang melanggar hak/kewenangan konstitusional berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi harus ditindaklanjuti?
a. Ya, alasannya …
b. Tidak, alasannya …
- Pilih - a b
12.
Apakah UU harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi yang
dijamin oleh UUD Tahun 1945?
a. Ya, alasannya ...
b. Tidak, alasannya ...
- Pilih - a b
Upload Dokumen