Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK

No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Pemilu telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Pemilu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK:
1. Pasal 10 ayat (3) melalui Putusan MK No. 38/PUU-XVI/2018
2. Pasal 173 ayat (1) melalui Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017
3. Pasal 173 ayat (3) melalui Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017
4. Pasal 557 ayat (2) melalui Putusan MK No. 61/PUU-XV/2017
5. Pasal 571 huruf d melalui Putusan MK No. 66/PUU-XV/2017


Update Terakhir: 25-06-2020 19:48

No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Praktik Kedokteran telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Praktik Kedokteran yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan oleh MK:
1. Pasal 14 ayat (1) huruf a melalui Putusan MK No. 10/PUU-XV/2017
2. Pasal 73 ayat (2) melalui Putusan MK No. 40/PUU-X/2012
3. Pasal 75 ayat (1) melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007
4. Pasal 76 melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007
5. Pasal 78 melalui Putusan MK No. 40/PUU-X/2012
6. Pasal 79 melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007
7. Pasal 79 huruf c melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007

Update Terakhir: 25-06-2020 22:11

No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU SPPA telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU SPPA yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang- undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, peraturan pelaksana dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK adalah:
1. Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 melalui Putusan MK No. 110/PUU-X/2012.
2. Pasal 99 melalui Putusan MK No. 68/PUU-XV/2017.

Update Terakhir: 25-06-2020 20:03

No. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU Perpajakan Perubahan Ketiga) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan tata cara perpajakan di Indonesia telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal dalam UU Perpajakan Perubahan Ketiga telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Perpajakan Perubahan Ketiga yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK adalah:
1. Pasal 32 ayat (3a) melalui Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017

Update Terakhir: 25-06-2020 20:05

No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan peradilan konstitusi telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal dalam UU Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK:
1. Pasal 55 melalui Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017

Update Terakhir: 25-06-2020 20:13

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →