Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU

Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan / 01-03-2019

Permasalahan kesehatan mencakup bidang yang sangat luas dan multisektor, oleh karena itu, dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2019 (Rakerkesnas 2019) di Jakarta telah ditetapkan beberapa isu utama kesehatan yang harus diprioritaskan yaitu:
1. Angka kematian ibu/AKI- angka kematian neonatal/AKN,
2. Penyakit tidak menular (PTM),
3. Stunting,
4. Imunisasi,
5. Tuberkulosis (TB),
6. Digital health/e-health,
7. Kesiapan menghadapi bencana (pra dan post),
8. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan obat,
9. Jaminan kesehatan nasional/JKN (fasilitas kesehatan tingkat pertama/FKTP dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut/FKRTL), dan
10. Community engagement.

Selain itu, terdapat 18 pasal/ayat yang belum diterbitkan peraturan pelaksananya oleh Pemerintah. UU Kesehatan juga telah beberapa kali diuji oleh MK yaitu: Pasal 108 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 199 ayat (1), Penjelasan Pasal 114, dan Penjelasan Pasal 115 ayat (1).

Sumatera Utara, Aceh, dan Kalimantan Barat

1. Aspek Substansi
Terdapat masalah substansi/norma dalam UU Kesehatan yang berdasarkan indikator norma yang berpotensi disharmoni, ketidakjelasan rumusan dan inkonsistensi.

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan
Kurang optimalnya koordinasi kementerian/lembaga di tingkatan pusat, disinkronisasi pelaksanaan program kesehatan di pusat dan daerah akibat diterapkannya kebijakan otonomi daerah, kelembagaan BPKN tang tidak efektif, minimnya ketersediaan tenaga pengawas dan PPNS.

3. Aspek SDM, Sarana dan Prasarana
Permasalahan terkait kekurangan dan ketidakmerataan tenaga kesehatan, prinsip-prinsip profesionalisme tenaga kesehatan masih terabaikan, dan kurangnya perlindungan tenaga kesehatan atas dugaan kelalaian dan malpraktik.

4. Aspek Anggaran
Pengalokasian dan pemanfaatan anggaran di bidang kesehatan tersebut tidak sesuai dengan amanat UU Kesehatan, yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

5. Aspek Budaya Hukum
Peningkatan kesadaran masyarakat yang merupakan tujuan utama pelaksanaan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sejauh ini dapat dikatakan belum berhasil dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan masih tingginya masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan dikarenakan perilaku atau gaya hidup yang tidak mengedepankan kesehatan.

1. Aspek Substansi Hukum
a. Mengubah: Pasal 1 angka 4; Pasal 1 angka 9; Pasal 3; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 46; Pasal 47; Pasal 48 ayat (1); Pasal 52; Pasal 75 ayat 2 huruf b; Pasal 87 ayat (1) dan (2); Pasal 98 ayat (1); Pasal 98 ayat (3); Pasal 111; Pasal 139; Pasal 144 ayat (2); Pasal 183; Pasal 188 ayat (2); Pasal 190 ayat (1); Pasal 191; Pasal 200.
b. Melakukan sinkronisasi pengaturan UU Kesehatan dengan ketentuan UU Tenaga Kesehatan, UU Pemda, UU Rumah Sakit, UU PPPK, UU SJSN, UU PB dan Putusan MK Nomor 82/PUU-XIII/2015.

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan
a. Meningkatkan komitmen Pemerintah maupun Pemerintah daerah untuk mengimplementasikan setiap kebijakan dibidang kesehatan;
b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar setiap intansi/lembaga yang diatur di dalam UU Kesehatan;
c. Membentuk BPKN sebagai amanat langsung dari diberlakukannya UU Kesehatan; dan
d. Mempertegas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dalam UU Kesehatan.

3. Aspek Sarana dan Prasarana
perlu peningkatan komitmen dari Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pemenuhan SDM di bidang kesehatan dan pemenuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesejatan rujukan, dan pelayanan kefarmasian guna mendukung pelaksanaan kesehatan di Indonesia.

4. Aspek Pendanaan
a. Mendorong Pemerintah untuk lebih mengeksplorasi sumber-sumber pembiayaan lain untuk bidang kesehatan selain dari APBN, APBD, dan mobilisasi dana JKN dan dimanfaatkan sebagian besar untuk pelayanan promotif dan preventif.
b. Mendorong Pemerintah untuk menetapkan persentase alokasi anggaran kesehatan yang lebih tinggi dalam APBN dan mempriritaskan pada program preventif dan promosi kesehatan.
c. Perlu adanya sebuah lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk mengawasi sumber, alokasi, dan pemanfaatan pembiayaan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah terutama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

5. Aspek Budaya Hukum
dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli pada kondisi kesehatannya dan pemberian edukasi serta penyampaian informasi yang tuntas oleh pemerintah, pemerintah daerah dan tenaga kesehatan.

Kajian, Analisis, Dan Evaluasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen / 01-02-2019

--

Daerah Semarang, Malang, Cirebon dan Bandung

--

--

Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional / 01-10-2018

Selama kurun waktu 10 tahun lebih setelah UU SKN disahkan dan diundangkan, semangat implementasi UU SKN belum maksimal dan tidak sesuai dengan tujuan keolahragaan nasional, yaitu: memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia; menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin; mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa; memperkukuh ketahanan nasional; serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.Selain itu dalam kancah internasional, prestasi Indonesia dalam ranking beberapa cabang olahraga masih belum meningkat secara signifikan. Sebagai contoh, di Tahun 2017 Timnas Bola Voli Indonesia meraih peringkat 42 dari 137 untuk pria dan peringkat 66 dari 115 untuk wanita, Timnas Sepak bola pria meraih peringkat 175 dari 206, Timnas Bola Basket meraih peringkat 72 dari 91, Timnas Futsal meraih peringkat 51dari 112. Meskipun untuk beberapa cabang olahraga tertentu Indonesia harus berbangga karena memiliki prestasi yang mengharumkan nama bangsa seperti Bulu Tangkis meraih peringkat 4 dari 116. Tentunya melihat prestasi seperti ini perlu adanya upaya-upaya khusus oleh Pemerintah, Masyarakat maupun stakeholder terkait untuk senantiasa memajukan prestasi olahraga Indonesia agar semakin mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Papua

1. Pelaksanaan UU SKN masih belum optimal karena terdapat kendala/ masalah terkait aspek substansi hukum, kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan dan peran serta masyarakat.
2. Masih terdapat permasalahan dalam lingkup norma dan implementasi substansi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan dan peran serta masyarakat. Terdapat pengaturan dalam UU SKN dan peraturan pelaksanaannya yang tidak dan/ atau belum diimplementasikan dalam setiap kegiatan keolahragaan di Indonesia sehingga diperlukan adanya pengkajian ulang secara cermat dalam rangka penguatan instrumen hukum keolahragaan di Indonesia.
3. Adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dari masyarakat terhadap pelaksanaan olahraga rekreasi dan olahraga penyandang disabilitas yang perlu diakomodir dalam Perubahan UU SKN

1. UU SKN perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, meliputi:
a. Pasal 19 ayat (1): mengenai diskriminasi Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang dianggap olahraga waktu luang;
b. Pasal 26: mengenai potensi disharmoni UU SKN dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi hanya merupakan kewenangan Pemda kabupaten dan/atau kota;
c. Pasal 30 – Pasal 31: mengenai definisi “olahraga penyandang cacat” disesuaikan menjadi “olaraga penyandang disabilitas”;
d. Pasal 33: mengenai peran BSANK yang belum efektif;
e. Pasal 36: mengenai frasa “komite olahraga” harus dimaknai “komite olahraga nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya”(berdasarkan Putusan MK No. 19/PUU-XII/2014)…..(FORMI, NPC, SOIna);
f. Pasal 40: mengenai rangkap jabatan pada kepengurusan KONI….(tidak tegas Larangan);
g. Pasal 67: mengenai belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana;
h. Pasal 69 s/d 73 Pendanaaan….diperlukan perintah pembuatan Perda pendanaan olahraga di daerah;
i. Pasal 74 ayat (1): mengenai pengembangan IPTEK Keolahragaan
j. Pasal 78 – Pasal 80: mengenai tidak adanya regulasi teknis tentang industri olahraga;
k. Pasal 87 ayat (1) dan ayat (3): mengenai belum optimalnya pengawasan BOPI atas olahraga professional; dan
l. Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2): mengenai dualisme lembaga arbitrase keolahragaan.
2. Pemerintah dan pemangku kepentingan dipandang perlu melakukan harmonisasi peraturan pelaksanaan dari UU SKN. Untuk mendapatkan solusi yang terbaik, maka perlu disusun konsep dengan mengkaji UU No. 3 Tahun 2005 secara mendalam. Selain itu perlu dibentuk Tim Penyusun konsep Pemerintah sebagai bahan masukan penyempurnaan UU No. 3 Tahun 2005. Hasil kajian, analisis dan evaluasi tersebut untuk disampaikan kepada DPR RI.
3. UU SKN perlu dilakukan perubahan dan dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Perubahan Tahun 2018.

Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup / 01-09-2018

Selama berlakunya UU PPLH sejak tahun 2009, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan UU PPLH antara lain:
1. Dalam aspek perencanaan, yaitu belum ditetapkannya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU PPLH kepada Pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian terkait dengan penerbitan izin usaha bagi usaha/kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan, dimana persyaratan untuk dikeluarkan izin meliputi dokumen lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Serta keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Dalam aspek pemanfaatan, tercermin jelas atau tidaknya prinsip kemanfaatan yang ada di dalam rumusan ketentuan UU PPLH bergantung kepada degree of perception (tergantung pada sudut pandangnya), seperti belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatan oleh pasal 12 ayat 4 UU PPLH terkait dengan tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3. Dalam aspek pengendalian, yang berkaitan dengan dokumen lingkungan seperti Amdal dan UKL-UPL yang dibuat dan dilaporkan secara berkala sebagai persyaratan untuk izin lingkungan dan izin-izin usaha lainnya.
4. Dalam aspek pemeliharaan lingkungan, yaitu kesadaran masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup.
5. Dalam aspek pengawasan terkait dengan pelaksanaan koordinasi kewenangan dan pengawasan antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Dalam aspek penegakan hukum, yaitu berkaitan dengan sistem penegakan hukum terpadu dan disertai dengan prosedur penegakan hukum yang berimplikasi pada minimnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana dan administratif sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan
7. Dalam aspek lainnya, yang berkaitan dengan adanya disharmoni dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan terkait dan terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang tidak berjalan di tingkat daerah.

Provinsi Riau dan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil kajian, analisis, dan evaluasi UU PPLH yang telah dilakukan pemantauan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UU PPLH tidak optimal karena terdapat kendala/masalah terkait aspek substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, pendanaan, dan budaya hukum masyarakat yang diurai sebagai berikut:

1. Aspek Substansi Hukum
Terdapat ketidakjelasan rumusan pada Pasal 48, Pasal 66, Pasal 73, Pasal 77, Pasal 81, dan Pasal 90; serta terdapat ketidakefektifan pada Pasal 10 ayat (3) huruf a, 12 ayat (1), Pasal 36 s.d Pasal 41, Pasal 86, Pasal 95.

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan
Pelaksanaan otonomi daerah dalam Pasal 63 dan Pasal 13 ayat (3) UU PPLH belum menhatur kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penanganan pencemaran lingkungan, serta belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup.

3. Aspek Sarana dan Prasarana
Keberadaan laboratorium pengujian lingkungan yang ada saat ini belum merata terlebih yang memenuhi akreditasi sebagai laboratorium penguji parameter kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Permen LH
Nomor 6 Tahun 2009 yang menyebabkan kurang efektifnya penyediaan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid.

4. Aspek Pendanaan
PP IELH belum tersosialisasi dengan baik, anggaran berbasis lingkungan hidup belum berbasiskan amanat Pasal 45 UU PPLH, dan belum ditetapkan secara rinci terkait Dana Pemulihan Limgkungan Hidup.

5. Aspek Budaya Hukum
Banyaknya kasus pembakaran lahan/hutan di masyarakat tidak mengikuti ketentuan yang ada.

1) Penambahan wewenang pemerintah daerah dalam Pasal 48 UU PPLH untuk mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mendasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan Pasal 63 ayat (2) huruf i dan ayat (3) huruf l serta Pasal 71 ayat (1) UU PPLH.
2) Terkait Pasal 77 UU PPLH, diperlukan pemberian wewenang second line kepada gubernur untuk memberikan/menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah provinsi menganggap pemerintah daerah kabupaten/kota secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3) Terkait Pasal 81 UU PPLH, perlu menetapkan instrumen uang paksa (dwangsom) terhadap setiap keterlambatan dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Uang paksa dapat dijadikan tambahan dan/atau mengganti denda yang selama ini diterapkan.
4) Terkait Pasal 90 ayat (1) UU PPLH, terdapat alternatif usulan untuk mengubah hak gugat menjadi kewajiban gugat untuk menegaskan prinsip pencemar pembayar dan/atau menambahkan ketentuan kewajiban gugat setelah hak gugat.

Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan / 01-06-2018

Selama berlakunya UU Kepariwisataan sejak tahun 2009, terdapat sejumlah permasalahan utama dan mendasar yang berkaitan dengan pelaksanaan UU Kepariwisataan ini antara lain:1. Sarana dan prasarana 2. Sumber daya manusia3. Kebijakan skala daerah4. Penegakan hukum (penerapan sanksi)5. Investasi (penanaman modal, terutama investor asing)6. Pembangunan pariwisata7. Pengelolaan dan pelestarian lingkungan tempat wisata8. Ketertiban dan keamanan tempat wisata 9. Kewenangan dan koordinasi antar lembaga terkait pariwisata10. Minimnya anggaran guna pendanaan kepariwisataan

Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat

Pelaksanaan UU Kepariwisataan dalam kurun waktu 9 tahun terdapat permasalahan dalam implementasinya, antara lain:
a. Substansi Hukum
Belum ditetapkannya Kawasan Pariwisata Khusus melalui undang-undang, belum ditetapkannya peraturan pelaksana terkait pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat di pulau kecil, serta belum adanya pengaturan terkait siapa yang berwenang memberikan sanksi dan mekanisme pemberian sanksi;
b. Kelembagaan/Struktur Hukum
Kurangnya koordinasi antara BPPI dan BPPD terkait promosi pariwisata dan tidak adana kejelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum;
c. Sarana dan Prasarana
Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di daerah belum optimal sebagai akibat dari kurangnya koordinasi lintas sektor.
d. Pendanaan
Status pendanaan BPPI dan BPPD yang belum jelas, minimnya pendanaan pemeliharaan cagar budaya, dan tidak jelasnya ketentuan dana bagi hasil dalam UU Pemerintahan Daerah.
e. Budaya Hukum
Minimnya pemahaman masyarakat terhadap UU Kepariwisataan dan penyelenggaraan kepariwisataan belum mengakomodir prinsip kearifan lokal.

Perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian norma terutama pada Pasal 13 ayat (4), Pasal 60, Pasal 62, dan Pasal 63 dan pengkajian ulang terhadap Pasal 4, Pasal 7, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 huruf k, Pasal 25, dan Pasal 50 ayat (4) untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan pengaturan terkait kepariwisataan.

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →