Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak / 01-04-2020

Memasuki tahun keenam pelaksanaan UU SPPA (Agustus 2014 sampai dengan Maret 2020), tercatat isu-isu penting dalam hal penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Substansi Hukum,
Definisi usia anak, definisi pekerja sosial, syarat diversi, pemberian bantuan hukum, penahanan Anak untuk kepentingan penyidikan, implikasi putusan MK yang membatalkan Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA, disharmoni dengan UU Pemda perihal pengelolaan LPKS, dan sejumlah peraturan pelaksanaan UU SPPA.

2. Aspek Kelembagaan/Struktur Hukum,
antara lain kurangnya jumlah penyidik, PK Bapas, peksos dan hakim anak, belum efektifnya pola koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan anak di LPKA, serta belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) PK Bapas, peksos, hakim anak, dan penyidik anak.

3. Aspek Sarana dan Prasarana
Masih minim LPKA, LPKS, RPKA dan LPAS, sehingga pada praktiknya banyak Anak yang penahanannya ditempatkan di lapas/rutan dewasa.

4. Aspek Pendanaan
Penanganan ABH di LPKS masih belum dianggarkan dan dibebankan pada APBD, dan belum adanya anggaran untuk sertifikasi penyidik anak.

5. Aspek Budaya Hukum
Adanya penolakan dari korban atau keluarga korban untuk melakukan diversi sehingga tujuan keadilan restoratif tidak tercapai. Kemudian masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap proses pidana anak, sehingga masyarakat masih cenderung mengucilkan Anak dan keluarganya ketika hasil proses pidana berdasarkan UU SPPA dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama bagi keluarga korban.

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Substansi Hukum
Sesuai uraian analisis aspek substansi hukum, dapat dipetakan masalah substansi UU SPPA berdasarkan indikator norma yang berpotensi disharmoni, ketidakjelasan rumusan, dan inkonsistensi norma

2. Kelembagaan/Struktur Hukum
a. Tujuan diversi masih dengan semangat keadilan restoratif belum tercapai secara optimal APH lebih memilih bentuk kesepakatan transaksi ganti kerugian
b. Masih kurang optimalnya peran dan kewajiban PK Bapas dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan diversi dan pengawasan diversi;
c. Belum semua OBH memiliki kebijakan bantuan hukum cuma-cuma mengenai penanganan ABH;
d. Masih terdapat perbedaan persepsi pemahaman keadilan restoratif antara APH dengan lembaga yang menangani perkara Anak yang disebabkan kurangnya diklat bagi APH, serta belum terbentuknya kerangka berpikir pendekatan keadilan restoratif dalam setiap pengambilan keputusan penanganan perkara ABH;
e. Masih minimnya kuantitas penyidik, PK Bapas dan peksos yang menangani perkara Anak karena belum diberikan diklat terpadu SPPA sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan syarat sebagai penyidik anak;
f. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dengan K/L terkait (Kemensos dengan Kemen PPPA), dimana terkait dengan data pemisahan register antara Anak dan Anak Korban oleh Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, karena karakteristik penanganan perkara Anak berbeda-beda di tiap daerah;
g. Masih belum efektifnya penyelenggaraan pendidikan Anak dalam koordinasi antar LPKA dengan Dinas Pendidikan setempat yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak pendidikan Anak.
3. Sarana dan Prasarana
a. Masih belum semua polsek/polres memiliki RPKA dan Unit PPA, sehingga menyebabkan kendala penanganan dan penempatan Anak;
b. Belum adanya LPAS yang dibangun karena urgensi pembangunan LPAS dianggap tidak terlalu mendesak, sehingga penggunaan anggaran masih diprioritaskan pada program lain;
c. LPKA belum dibangun secara merata di setiap provinsi, kabupaten/kota sehingga banyak Anak yang masih ditempatkan di lapas beserta narapidana dewasa, serta fasilitas LPKA yang masih belum memadai untuk pemenuhan hak-hak Anak;
d. Masih belum meratanya keberadaan Bapas di kabupaten/kota menyebabkan sulitnya melaksanakan pidana anak terkait dengan diversi dan tindakan bagi ABH yang terbukti bersalah;
e. Masih banyak pemerintah kota/kabupaten belum memahami pentingnya LPKS, serta masih belum memadainya fasilitas di LPKS untuk melaksanakan putusan hakim berupa tindakan perawatan;
f. Masih banyaknya pemda yang tidak memberikan lahan yang letaknya strategis untuk dibangun sarana dan prasarana, sehingga menyebabkan kendala jarak bagi APH maupun keluarga korban dalam penanganan perkara Anak.
g. Kurangnya ketersediaan balai pelatihan kerja di berbagai daerah di Indonesia sehingga pelaksanaan pidana dan tindakan pelatihan kerja belum menjadi prioritas pilihan putusan hakim.
4. Pendanaan
a. Masih dibebankannya biaya penanganan ABH di LPKS pada APBD yang belum mengacu kepada UU SPPA;
b. Masih terbatasnya anggaran DIPA Polri untuk menganggarkan personelnya dalam mengikuti diklat terpadu SPPA;
c. Masih terbatasnya anggaran terkait pendanaan Bapas yang masih dibebankan pada DIPA Bapas untuk biaya operasional di setiap tingkat pemeriksaan;
d. Tidak optimalnya penyelenggaraan pembuatan litmas, pendampingan, bimbingan dan pengawasan klien Anak oleh PK Bapas karena anggaran yang ada belum sesuai dengan standar pembimbingan di Bapas, sedangkan selama ini hanya diperuntukkan khusus untuk pendampingan Anak saja;
e. Masih terbatasnya anggaran operasional LPKA sehingga menghambat kegiatan pembinaan dan pelatihan Andikpas dalam penyelenggaraan SPPA.
5. Budaya Hukum
a. Masih banyak masyarakat dan media massa yang mengekspos identitas ABH, sehingga memunculkan stigma negatif di masyarakat. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku jurnalisitik, serta tidak ditegakkannya Pasal 97 UU SPPA.
b. Implementasi Pasal 32 ayat (1) mengenai penangguhan penahanan belum berjalan dengan baik karena ketidakpahaman orang tua, pendamping, maupun pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, meskipun telah ada jaminan penangguhan penahanan dari orang tua/wali, namun dalam kasus-kasus tertentu permohonan penangguhan penahanan masih dikesampingkan oleh APH.
c. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait keadilan restoratif menyebabkan partisipasi peran serta masyarakat belum optimal.
d. Masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai diversi dan pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan upaya diversi belum optimal.
e. UU SPPA sebagai suatu konsep pelindungan hukum yang dilakukan secara sistemik, peran sosialisasi secara menyeluruh baik terkait hak-hak anak dalam rangka pelindungan anak maupun SPPA, tidak hanya menjadi peran masyarakat saja tetapi juga para pihak terkait.

1. Dalam aspek Substansi Hukum, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Mengubah ketentuan UU SPPA:
● Pasal 1 angka 3;
● Pasal 1 angka 14;
● Pasal 7 ayat (2);
● Pasal 9 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya;
● Pasal 23;
● Pasal 29 ayat (1);
● Pasal 32;
● Pasal 42 ayat (1);
● Pasal 52 ayat (2);
● Pasal 71;
● Pasal 81;
● Pasal 82;
● Pasal 95;
● Pasal 98;
● Pasal 105 ayat (1) huruf f; dan
● Pasal 107.
b. Menghapus substansi Pasal 98 UU SPPA agar sejalan dengan Putusan MK No. 110/PUU-X/2012 dan No. 68/PUU-XV/2017.
c. Melakukan sinkronisasi pengaturan UU SPPA dengan undang-undang terkait.

2. Dalam aspek Kelembagaan/Struktur Hukum, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Melakukan koordinasi antar PK Bapas dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengawasan diversi;
b. Melakukan koordinasi antar instansi (OBH) terkait pemberian bantuan hukum kepada Anak;
c. Koordinasi antara APH dengan lembaga terkait diklat bagi APH sehingga tidak ada perbedaan persepsi dan kerangka berpikir terhadap pemahaman keadilan restoratif dalam mengambil keputusan penanganan perkara ABH;
d. Melakukan koordinasi antar lembaga terkait dengan diklat terpadu SPPA bagi Penyidik, PK Bapas dan peksos dalam menangani perkara Anak;
e. melakukan koordinasi lintas sektoral dengan K/L terkait (Kemensos dan Kemen PPP), terkait dengan data pemisahan register antara Anak dan Anak Korban;
f. Koordinasi antar LPKA dan Dinas Pendidikan setempat terkait penyelenggaraan pendidikan anak;
g. Melibatkan Forkopimda sebagai penentu arah kebijakan pada tiap kabupaten/kota dalam penanganan SPPA sehingga tercipta kesepahaman visi dan misi dalam pelaksanaan SPPA.
3. Dalam aspek Sarana dan Prasarana, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Perlu koordinasi antar K/L terkait dalam membangun RPKA dan Unit PPA;
b. Melakukan koordinasi antar K/L terkait penggunaan anggaran yang digunakan pada program lain sehingga LPAS belum dibangun;
c. Melakukan koordinasi antar lembaga terkait pembangunan LPKA secara merata di setiap provinsi, kabupaten/ kota sehingga perlu mengubah Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA, karena anak masih ditempatkan bercampur dengan tahanan dewasa;
d. Koordinasi antar K/L terkait keberadaan Bapas di setiap kabupaten/kota;
e. Perlu koordinasi antar pemerintah kota/kabupaten, untuk dapat memahami pentingnya LPKS dan dalam membangun fasilitas LPKS;
f. Melakukan koordinasi antar pemerintah dalam memberikan lahan untuk membangun sarana dan prasarana terkait dengan jarak bagi APH maupun keluarga korban dalam menangani perkara Anak;
g. Perlu adanya keterlibatan dari pemerintah kabupaten/kota agar dapat dibentuk Balai Latihan Kerja atau Balai Pendidikan di tiap kabupaten/kota;
4. Dalam aspek Pendanaan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi yaitu perlu dibuat penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan SPPA di lapangan, agar pelaksanaan UU SPPA dapat berjalan optimal.
5. Dalam aspek Budaya Hukum, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi, sebagai berikut:
a. Perlunya sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat akan pentingnya kerahasiaan identitas bagi masa depan Anak.
b. Bagi APH perlu dilakukan pendidikan yang menginformasikan mengenai penangguhan penahanan dalam perkara pidana Anak, sedangkan bagi masyarakat perlu dilakukan sosialisasi yang menginformasikan mengenai penangguhan penahanan.
c. Masyarakat perlu diberikan pendidikan dan pengetahuan mengenai perannya dalam penyelesaian perkara pidana Anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA.
d. Perlu dilakukan sosialisasi dan upaya untuk menginformasikan mengenai diversi dan pelaksanaannya baik kepada APH maupun masyarakat.
e. Di dalam UU SPPA perlu ditentukan secara jelas pihak-pihak yang berkewajiban melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai UU SPPA.

Evaluasi Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah / 01-01-2020

Pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan daerah di Indonesia telah berjalan 23 tahun sejak era reformasi. Selama itu banyak bermunculan Daerah Otonom Baru (DOB). Hingga kini terdapat 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Secara umum, otonomi daerah telah berjalan dengan baik. Daerah-daerah dapat membangun dan menggali potensinya. Tentu saja juga masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2014 sampai dengan tahun 2019) berlakunya UU Pemda, masih terdapat permasalahan terkait dengan pelaksanaan UU Pemda.

Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Aceh dan Sumatera Selatan

1. Substansi Hukum
Berdasarkan uraian analisis dan evaluasi aspek substansi hukum,
terdapat pemetaan masalah substansi/norma UU Pemda berdasarkan
indikator norma yang berpotensi disharmoni, ketidakjelasan rumusan dan
inkonsistensi

2. Struktur Hukum/Kelembagaan
a. Terjadi perbedaan persepsi dalam pelaksanaan beberapa NPSK yang
diterbitkan oleh K/L, sehingga membingungkan pihak daerah dalam
pelaksanaannya.
b. Masih terdapat beberapa daerah yang tidak layak untuk berdiri sendiri
sebagai bagian pemekaran daerah otonom.
c. Jika melihat secara normatif pada berbagai ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan DPRD, maka
dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang sengaja
menempatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas
lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah.
Kedudukan DPRD sebagai penyelenggara daerah yang kembali
dikuatkan didasarkan pada beberapa hal, yaitu:
d. Dalam sistem negara kesatuan (unitarian state) tidak dikenal badan
legislatif di tingkat daerah. Badan legislatif hanya berada di level
nasional. Sehingga dalam UU Pemda DPRD bukan lembaga legislatif
murni.
e. Oleh karena DPRD bukan lembaga legislatif daerah, maka DPRD harus
didudukkan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan
daerah bersama-sama kepala daerah.
f. Proses perencanaan pembangunan yang panjang sejak dari merumuskan masalah hingga menjadi program pembangunan, pemerintah daerah kurang mampu menghasilkan panduan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan visi misi dan program nasional.
g. Diberlakukannya OSS mengakibatkan DPMPTSP tidak memiliki data
informasi perizinan yang diajukan kepada OSS tersebut.
h. Masih rendahnya kapasitas dan integritas kepala daerah yang
menyebabkan tidak optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah
serta evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang belum mampu mengarahkan pada perubahan kinerja pemerintah
daerah ke arah yang lebih baik.
i. Lemahnya peran APIP dalam melakukan pengawasan dan kurangnya
koordinasi antara APIP dan APH dalam melakukan pemeriksaan atas
pengaduan terkait adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh
aparatur sipil negara.
j. Belum optimalnya penegakan sanksi administratif bagi kepala daerah dan anggota DPRD yang melakukan pelanggaran administratif.
3. Pendanaan
a. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan urusan pemerintahan, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, atau tugas pembantuan.
b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang berdasarkan asas desentralisasi menganut prinsip money follow functions dengan adanya pendanaan dari APBN yang ditransfer ke pemerintahan daerah untuk menjadi komponen pendapatan dalam APBD. Ketentuan Pasal 279 ayat (2) huruf b UU Pemda kurang terimplementasi dengan baik karena peralihan urusan
pemerintahan tidak disertai dengan penambahan dana untuk pemerintah
yang melaksanakannya.
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan pendanaan yang bersumber dari APBN
sehingga pemerintah pusat turut campur dalam menetapkan penggunaannya. Ketentuan Pasal 279 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), dan
Pasal 91 ayat (5) UU Pemda kurang terimplementasi dengan baik karena masih terdapat beberapa urusan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat namun menggunakan dana bersumber dari APBD.
d. UU Perimbangan Keuangan sebagai ketentuan yang mengatur lebih
lanjut mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dengan
pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 279 ayat (4) UU Pemda masih
mengacu kepada undang-undang tentang pemerintahan daerah yang lama sehingga sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.
e. Diperlukan kreativitas pemerintah daerah untuk menambah pendapatan sehingga tidak lagi hanya tergantung pada transfer dari pusat dan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di daerah dalam memajukan daerahnya. Disisi lain juga diperlukan optimalisasi penerimaan PAD yang didukung semua pihak terkait. Serta pelaksanaan keuangan daerah diharapkan dapat mempertimbangkan asas umum pengelolaan keuangan daerah.
f. Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar yang ditentukan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih banyak ditemukan yang tidak
tidak membelanjakan sesuai ketentuan. Berdasarkan evaluasi APBD
selama ini tidak ada sanksinya apabila tidak memenuhi ketentuan.
g. Terkait sanksi bagi DPRD khususnya yang tidak ingin membahas
bersama Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang APBD
bersama-sama dengan kepala daerah belum diatur secara spesifik dalam
UU Pemda.
h. Terjadi penyimpangan anggaran belanja terkait urusan pemerintahan
tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Pemda. Belanja urusan
pemerintahan umum yang seharusnya dibebankan kepada APBN justru
mengalami penyimpangan anggaran APBD untuk membiayai urusan
pemerintahan umum tersebut. Penyimpangan anggaran belanja daerah
juga terjadi untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar di
bidang trantibum linmas mengingat urusan trantibum linmas juga
termasuk dalam urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar
seperti halnya dengan pendidikan dan kesehatan. Namun, di sisi lain
urusan pemerintah wajib yang diserahkan kepada pemerintah daerah, tidak terselenggara karena distribusi anggaran yang sudah diberikan
kepada daerah untuk tramtibmas tidak jelas anggarannya.
i. Penyertaan modal BUMD merupakan sumber modal BUMD yang diatur
didalam pasal 332 ayat (1) UU Pemda dan pasal 19 Peratura Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan
modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah wajib dibarengi dengan
kondisi suplus APBD sebagaimana yang diatur dialam pasal 1 ayat (1)
dan pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Ketentuan
tersebut berdampak pada terhambatnya/sulitnya penerbitan perda yang
berkaitan dengan penyertaan modal pada BUMD dikarenakan dalam
pelaksanaanya tidak ada APBD yang surplus.
4. Sarana dan Prasarana
a. Kurangnya kapasitas/kualitas SDM perangkat daerah/desa serta SDM
fungsional P2UPD, mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan
urusan pemerintahan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan
b. Kurangnya sistem pendukung DPRD, terutama tenaga ahli, karena minim SDM dan anggaran, yang berimplikasi pada belum optimalnya fungsi DPRD sebagai penyusun peraturan daerah karena dapat menghambat terbentuknya peraturan daerah.
c. SPBE yang diakomodir dalam PP No. 12 Tahun 2019 untuk menjalankan amanat dari Pasal 391 ayat (1) huruf b UU Pemda, dalam
implementasinya masih terhambat dengan infrastruktur yang kurang
mendukung.
5. Budaya Hukum
a. Belum adanya penyesuain anggaran dan SDM yang dan pemerintah
daerah masih kurang tanggap dengan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya mengakibatkan dalam hal penanganan kondisi
masyarakat masih belum tepat.
b. Terkait dengan konsekuensi adanya oembagian urusan konkuren masih
terdapat kegagalan dalam pencegahan abuse of power dari pemerintah
kota oleh gubernur yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah
pusat di daerah dan sulitnya bupati dan wali kota koordinasi dengan
gubernur akibat perbedaan latar belakang politik sehingga prinsip
akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional
belum bisa dilaksanakan.
c. Dengan adanya provinsi di Indonesia yang memiliki kekhususaan,
pemerintah pusat masih belum bisa memahami kekhususan dan
keistimewaan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh yang mengakibatkan
belum terimplementasinya UUPA dan belum diakui secara keseluruhan
oleh pemerintah pusat.
d. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya menuntut peran pemerintah daerah melainkah seluruh komponen daerah termasuk masyarakat. Pemahaman penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar hubungan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan guna menciptakan negara yang kuat dapat terjalin dengan harmonis maka seluruh pihak harus memahami pengaturan yang ada, kewenangan-kewenangan yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan. Sinergi yang harus dibangun bukan hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melainkan antara pemerintah dan pemerintah daerah dengan masyarakat.
e. Peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah daerah harus memperhatikan ketentuan dalam peraturan-peraturan perudang-undangan terkait selain juga memperhatikan potensi yang ada di daerah dan dalam masyarakat. Selain itu, komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat perlu ditingkatkan.
f. Berkaitan dengan penegakan hukum, MoU yang telah dibuat antara
Kemendagri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI, belum sepenuhnya berjalan efektif. Disamping itu, kurangya koordinasi antara APIP dan APH menyebabkan persepsi yang berbeda terkait kapan melakukan
koordinasi dalam melakukan pengawasan dan menindaklanjuti aduan.
g. Peran serta masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah masih sangat minim karena kurangnya kesadaran
dan pemahaman dari masyarakat.
h. Hilangnya partisipasi masyarakat untuk turut melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan perihal pemberian izin gangguan dalam
pendirian usaha di daerah karena dicabutnya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2017

1.Dalam aspek Substansi Hukum, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Mengubah ketentuan UU Pemda:
- Pasal 9 ayat (2);
- Pasal 10 ayat (2);
- Pasal 14 ayat (1);
- Pasal 25 ayat (5);
- Pasal 25 ayat (6);
- Pasal 33;
- Pasal 216 ayat (3);
- Pasal 251 ayat (4);
- Pasal 255 ayat (1);
- Pasal 256 ayat (2);
- Pasal 269;
- Pasal 350 ayat (4);
- Pasal 360 ayat (1) dan (2);
- Pasal 361 ayat (7);
- Lampiran huruf A;
- Lampiran huruf C;
- Lampiran huruf E;
- Lampiran huruf F;
- Lampiran huruf BB;
- Lampiran huruf CC
b. Melakukan sinkronisasi pengaturan UU Pemda dengan undang-undang
sektoral.
c. Percepatan pembahasan, penetapan, dan pemberlakuan beberapa
peraturan pelaksanaan UU Pemda yang belum selesai.
2.Dalam aspek Struktur Hukum/Kelembagaan, Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Perlunya pembenahan dalam pelaksanaan NSPK agar tidak terjadi pada
kebingungan daerah. Sosialisasi, koordinasi, dan perlibatan pemangku
kepentingan antar pusat dan daerah harus ditingkatkan.
b. Melaksanakan evaluasi perkembangan daerah-daerah otonom baru
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
c. Perlunya pemahaman utuh para pemangku kepentingan terkait
kedudukan DPRD dalam konteks NKRI. Terkait adanya
ketidakharmonisan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, maka
diperlukan upaya kedua lembaga tersebut membangun komunikasi
yang baik. Beberapa daerah yang telah berhasil menjaga hubungan baik
antar DPRD dan Pemerintah Daerahnya perlu dijadikan percontohan.
d. Perlunya komitmen Pemerintah Daerah dalam sinkronisasi RKPD
dengan DAK.
e. Diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal
integrasi data untuk mendukung system OSS tersebut sejalan dengan
kewajiban pemberian pelayanan perizinan sesuai dengan UU Pemda.
f. Perlunya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan
pembinaan terhadap pemerintah daerah secara terukur, konsisten, dan
berkesinambungan.
g. Perlunya penguatan APIP baik secara tugas dan fungsi maupun secara
kelembagaan agar dapat berperan secara optimal dan diperlukan
komitmen yang kuat melalui koordinasi yang berkesinambungan antara
APIP dan APH agar dapat melakukan pengawasan dengan efektif.
h. Perlunya penguatan dalam menegakkan sanksi bagi pemerintah daerah
agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan
optimal.
3.Dalam aspek Pendanaan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Agar UU Pemda disinergikan dengan undang-undang sektoral beserta
peraturan pelaksanaannya agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam
pengimplementasian norma.
b. Pemerintah pusat perlu berkomitmen untuk menjalankan ketentuanketentuan dalam UU Pemda terkait pendanaan untuk urusan
pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat.
c. Pembentukan UU tentang Perubahan atas UU Perimbangan Keuangan.
4.Dalam aspek Sarana dan Prasarana, Pusat Pemantauan Pelaksanaan memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Melakukan upaya peningkatan kapasitas/kualitas SDM perangkat daerah/desa dan fungsional P2UPD dengan memperhatikan pola rekruitmen, pembinaan terhadap SDM pada umumnya sehingga menghasilkan aparatur yang professional dan kompeten, serta meningkatkan alokasi dana pembinaan atau Capacity Building.
b. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain seperti dengan perguruan tinggi yang memiliki tenaga ahli di bidangnya masing-masing untuk mendapatkan tambahan tenaga professional yang bisa memberikan
penguatan peran DPRD, serta mengalokasikan anggaran khusus untuk
ketersediaan tenaga ahli.
c. Perlunya dukungan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang
memadai bagi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) agar dapat diimplementasikan secara maksimal.
5. Dalam aspek Budaya Hukum, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan rekomendasi
a. Dalam hal kewenangan urusan pemerintah, pemerintah daerah lebih
tanggap mengenai keseusaian anggaran dan pentingnya peran SDM
dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Adanya koordinasi dalam
pelaksanaan urusan pemerintah pun tetap harus dikedepankan untuk
mencegah adanya abuse of power. Dan pemerintah pusat diharapkan
untuk lebih memoerhatikan mengenai ketentuan khusus yang oleh
daerah yang dimiliki oleh daerah yang memiliki kekhususan atau
keistimewaan untuk keselaran perturan dan kewenangan diantara daerah
khusus dan pemerintah pusat.
b. Perlu adanya pemahaman penyelenggara pemerintahan daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan-kewenangannya.
c. Perlu adanya komitmen pembangunan bersama antara pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan.
d. Dalam hal perencanaan pembangunan, perlu komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan sinkronisasi antara perencanaan
pembangunan di tingkat nasional dan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota), begitu pula sebaliknya, sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 261 UU Pemda. Disamping itu, sinkronisasi juga dilakukan dengan
capaian sasaran program daerah dalam APBD dengan pemerintah pusat.
e. Terkait penegakan hukum, komitmen APIP dan APH untuk
melaksanakan MoU yang sudah dibuat agar penegakan hukum dapat
berjalan efektif.
f. Peningkatan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat merasa
kepentingannya telah diperjuangkan oleh Pemerintah sehingga
masyarakat memiliki harapan kepada Pemerintah dan turut serta
membantu Pemerintah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, serta sosialisasi perihal terbukanya ruang
kesempatan berupa hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
g. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka seluas-luasnya
wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah terutama yang menyangkut perihal kepentingan dan
keberlangsungan hidup masyarakat

Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa / 01-10-2019

Setelah UU Desa dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, terdapat isu-isu penting dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia, antara lain:
1) Dalam aspek substansi hukum, antara lain:
a. Pasal 1 angka 1 UU Desa mengatur bahwa “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa…”, pengaturan tersebut menunjukkan adanya 2 entitas desa yakni desa dan desa adat namun frasa “selanjutnya disebut desa” tersebut berimplikasi pada timbulnya multitafsir pada pasal-pasal lainnya dalam hal pengaturan desa dan desa adat.
b. Pasal 1 angka 16 dan Penjelasan Umum UU Desa yang menyebutkan bahwa menteri yang menangani desa saat ini adalah Mendagri berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Kemendesa PDTT.
c. Pasal 33 UU Desa mengatur beberapa persyaratan calon kepala desa memiliki kendala terutama dalam hal syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama yang berimplikasi pada kualitas kepemimpinan, dan syarat minimal terdaftar 1 (satu tahun) sebagai penduduk desa yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi menyebabkan tujuan pembangunan desa menjadi terhambat.
d. Pasal 39 UU Desa mengatur ketentuan kepala desa dapat menjabat selama 6 tahun selama paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut akan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) di desa.
e. Pasal 100 ayat (1) UU Desa terkait perubahan status desa menjadi desa adat dan desa adat menjadi desa telah menimbulkan inkonsistensi dengan semangat UU Desa yang memberikan jaminan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.
f. Pasal 100 ayat (2) UU Desa menyebutkan dalam hal desa beralih status menjadi desa adat dan desa adat beralih status desa berimplikasi pada peralihan kekayaan, baik kekayaan desa menjadi kekayaan desa adat maupun kekayaan desa adat menjadi kekayaan desa. Namun, dalam pelaksanaannya pengaturan ini telah menimbulkan inkonsistensi dengan semangat UU desa yang memberikan jaminan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat selain itu pengaturan tersebut dapat memicu konflik sebab kekayaan desa adat tidak bisa beralih status menjadi kekayaan desa begitupun sebaliknya.
g. Pasal 101 ayat (1) UU Desa mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa adat. Dimana penataan desa adat tersebut ditetapkan dalam peraturan daerah. Pada Pasal 102 UU Desa ditegaskan bahwa peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 tersebut berpedoman pada salah satu ketentuannya dalam Pasal 7 UU Desa terkait penataan desa yang salah satunya mengenai penetapan desa. Sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (3) UU Desa terkait penetapan desa dan desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah oleh pemerintah daerah kabupaten/kota paling lama 1 tahun setelah UU Desa diundangkan. Namun dalam pelaksanaannya, sampai dengan saat ini belum ada penetapan desa adat melalui peraturan daerah. Persoalan lain yang juga muncul dalam kaitannya dengan penetapan desa adat, yakni seperti hal nya di Provinsi Bali, tidak didaftarkannya desa adat secara formal karena berimplikasi pada kekayaan dan aset desa adat yang dikhawatirkan menjadi milik desa dinas (administratif).

2) Dalam aspek struktur hukum /kelembagaan, antara lain:
a. Adanya 2 (dua) kementerian yang menangani desa berimplikasi pada potensi tumpang tindih kewenangan dan berpotensi adanya duplikasi program. Hal ini disebabkan karena masing-masing kementerian mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang berpotensi bertentangan seperti Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
b. Terbatasnya kemampuan aparatur Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
c. Pelaksanaan Pasal 55 huruf c UU Desa yang memuat fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa dinilai masih sangat lemah yang menyebabkan potensi korupsi kepala desa menjadi semakin terbuka.
d. Penjelasan Umum UU Desa menyebutkan bahwa kelembagaan desa salah satunya terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat. Namun dalam pelaksanaannya di Provinsi Maluku masih terdapat pemahaman bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 65 adalah juga mencakup Badan Permusyawaratam Desa Adat padahal dalam Pasal 108 UU Desa telah tegas menyatakan bahwa pemerintahan desa adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan musyawarah desa adat sesuai dengan susunan asli desa adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat desa adat.
e. Pasal 112 ayat (1) UU Desa mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, namun dalam pelaksanaannya masih lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa.

3) Dalam aspek pendanaan, antara lain:
a. Pasal 72 ayat (4) UU Desa yang mengatur ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK, hal ini tidak banyak dipatuhi oleh pemerintah daerah karena UU Desa tidak mengatur perihal sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.
b. Penggunaan DD dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan tujuan peruntukannya sehingga penyelewengan dana desa masih banyak terjadi.
c. Pasal 79 UU Desa mengatur mengenai perencanaan pembangunan desa, namun dalam pelaksanannya masih terdapat kepala desa yang terlambat dalam menetapkan APB Desa yang mengakibatkan terlambatnya penerimaan dana desa dan juga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan pembangunan desa.
d. Permasalahan banyaknya BUM Desa yang tidak aktif karena kurangnya pembinaan dan keterbatasan modal operasional.

4) Dalam aspek sarana dan prasarana, antara lain:
a. kurangnya jumlah dan belum sesuainya kompetensi tenaga pendamping profesional yang dibutuhkan menyebabkan pembinaan dan pendampingan desa menjadi tidak optimal.
b. Pasal 86 ayat (2) UU Desa mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan SID, namun sampai saat ini belum ada SID.
c. Dengan adanya beberapa kementerian yang menangani desa melahirkan indikator keberhasilan yang berbeda-beda yang berimplikasi pada beragam nya data yang dihasilkan terkait evaluasi pembangunan desa.

5) Dalam aspek budaya hukum antara lain:
a. Nilai kegotongroyongan masyarakat desa telah memudar yang menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan partisipatif desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
b. Pasal 100 UU Desa yang mengatur tentang perubahan status desa menjadi desa adat dan desa adat menjadi desa berimplikasi pada nili-nilai yang berlaku di masyarakat adat dimana nilai-nilai tersebut tidak dapat diseragamkan dan inkonsisten dengan semangat UU Desa yang memberikan jaminan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.

Provinsi Jawa Barat, Maluku, Bali dan Jawa Timur

1. Substansi Hukum
Berdasarkan uraian analisis dan evaluasi aspek substansi hukum, terdapat pemetaan masalah substansi/norma UU Desa berdasarkan indikator norma yang berpotensi disharmoni

2. Struktur Hukum/Kelembagaan
a. Adanya dualisme kementerian yang menangani desa berimplikasi pada tumpang tindih kewenangan terkait desa dan memicu timbulnya duplikasi program pembangunan desa. Sehingga menyebakan program yang dilaksanakan tidak tepat saran yang mengakibatkan tidak terlihat output yang dihasilkan.
b. Masih terbatasnya kemampuan/kapasitas pemerintah desa dalam hal perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, maupun pertanggungjawaban.
c. Minimnya kapasitas SDM BPD dalam memahami tugas dan fungsinya dan belum optimalnya peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
d. Kurangnya pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa terutama dalam hal perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan yang kemudian berimplikasi pada timbulnya potensi-potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah desa.

3. Keuangan Desa
a. Kepala desa, perangkat desa, dan pengurus BUM Desa kurang memiliki kompetensi dan pemahaman yang optimal terkait regulasi dan teknis dalam hal keuangan desa serta pengelolaan BUM Desa.
b. Pendapatan asli desa masih rendah karena desa masih bergantung pada DD, ADD, dan bagi hasi PDRD kabupaten/kota.
c. Penganggaran DD membutuhkan akurasi dan keterpaduan data terkait dengan desa, seperti data dari IDM, data jumlah penduduk, data angka kemiskinan, data luas wilayah, dan data Indeks Kesulitan Geografis yang diolah oleh berbagai kementerian dan lembaga.
d. Terdapat pemerintah kabupaten/kota yang belum menerapkan kewajiban untuk menganggarkan 10% (sepuluh persen) APBD kabupaten/kota sebagai ADD.
e. Dalam hal pengelolaan DD, perencanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kekhasan daerah sehingga berpotensi tidak tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan desa.
f. Belum adanya regulasi penetapan standar akuntasi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap dan mutakhir
g. Status BUM Desa bukan sebagai badan hukum memberikan implikasi terhadap subjek yang melakukan perbuatan hukum, harta kekayaan, dan pertanggungjawaban meskipun UU Desa membuka ruang agar BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan. BUM Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan sehingga penetapan tarif pajak penghasilan tidak dapat disamakan dengan perusahaan yang profit-oriented semata.

4. Sarana dan Prasarana
a. Terdapat aset desa yang belum tercatat dalam laporan aset dan/atau daftar inventarisasi aset
b. Kualitas SID dan manajemen informasi data yang dikelola oleh Pemerintah Desa belum optimal
c. Instrumen keberhasilan desa belum dapat digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan pembangunan desa secara akurat dikarenakan adanya perbedaan indeks.
d. Masih minimnya tenaga pendamping profesional dan tenaga pendamping yang ada belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

5. Budaya Hukum
Masyarakat dalam UU Desa memiliki peran yang sangat besar karena sebagai subjek pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat dibutuhkan karena akan menentukan keberhasilan program kinerja dan organisasi. Namun dalam pelaksanaannya, kesadaran masyarakat desa untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa masih belum optimal. Nilai dann budaya gotong royong juga telah memudar di kehidupan masyarakat desa. Selain itu kurangnya minta masyarakat untu berpatisipasi dalam pencalonan diri sebagai kepala desa juga menjadi pemicu adanya pilkades tunggal. Masyarakat juga belum optimal dalam menggunakan haknya untuk mendapatkan informasi dan ikut mengawal perencanaan pembangunan desa. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya pnyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

1. Dalam aspek Substansi Hukum, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Mengubah ketentuan UU Desa:
- Pasal 1 angka 1;
- Pasal 1 angka 16;
- Pasal 6 ayat (1);
- Pasal 8 ayat (2) dan (3);
- Pasal 19 huruf c dan d;
- Pasal 31 ayat (3);
- Pasal 33 huruf d;
- Pasal 33 huruf g;
- Pasal 50 ayat (1) huruf c;
- Pasal 39;
- Pasal 83 ayat (1);
- Pasal 86 ayat (2);
- Pasal 87 ayat (1);
- Pasal 96;
- Pasal 116 ayat (2), (3), dan (4);
- Penjelasan Umum;
- Penjelasan Pasal 6.

b. Melakukan sinkronisasi pengaturan UU Desa dengan UU Pemda.

2. Dalam aspek Struktur Hukum/Kelembagaan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Perlu adanya perpres baru yang mengatur secara tegas bahwa hanya ada 1 (satu) menteri yang menangani desa agar sejalan dengan amanat UU Desa.
b. Perlunya peningkatan kapasitas pemerintah desa melalui pembinaan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.
c. Perlunya peningkatan kapasitas SDM BPD melalui pembinaan dan pentingnya penguatan peran dan fungsi BPD khususnya terkait pengawasan kinerja kepala desa.
d. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan serta didukung dengan mengoptimalkan peran BPD dan masyarakat dalam hal pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif.

3. Dalam aspek Keuangan Desa, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Perlunya kompetensi dan kreativitas dari pemerintah desa untuk memaksimalkan potensi desa untuk menambah pendapatan asli desa.
b. Perlunya penguatan koordinasi dan sinergitas dari berbagai instansi dalam pengumpulan data desa sehingga menjadi sebuah big data yang terintegrasi agar penganggaran DD tepat sasaran.
c. Perlunya reformulasi kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk menganggarkan ADD sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dengan memperhitungkan proporsi jumlah desa dan kelurahan dalam kabupaten/kota.
d. Perlunya kebijakan yang lebih memberikan keleluasaan bagi desa dalam menentukan prioritas penggunaan DD dengan tetap dalam rambu-rambu sinkronisasi dengan perencanaan daerah dan nasional.
e. Perlu adanya regulasi terkait standar akuntasi pemerintahan desa.
f. Perlu adanya penegasan mengenai status hukum BUM Desa dalam UU Desa dan penyesuaian tarif pajak penghasilan bagi BUM Desa berdasarkan karakteristik BUM Desa yang tidak profit oriented semata.
g. Perlunya peran pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan BUM Desa.

4. Dalam aspek Sarana dan Prasarana, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Perlunya pembinaan aparatur pemerintah desa secara berkala oleh pemerintah kabupaten/kota dalam hal pelaporan pencatatan aset dan pengelolaan informasi desa melalui SID.
b. Peningkatan kompetensi dan penambahan jumlah tenaga pendamping.
c. Diperlukan adanya standarisasi indikator keberhasilan desa agar memperoleh data yang sama/valid.

5. Dalam aspek Budaya Hukum, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan rekomendasi yaitu Pemerintah Desa harus berperan untuk mendorong pelibatan masyarakat secara aktif dan luas mulai saat perencanaan pembangunan desa sampai dengan pelaksanaan sehingga terdapat kejelasan rencana kegiatan pembangunan dan sumber pembiyaannya.

Kajian, Analisis, Evaluasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional / 01-07-2019

dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun, terdapat beberapa permasalahan dalam hal penyelenggaraan jaminan sosial nasional di Indonesia antara lain:

1. Aspek Substansi Hukum
Beberapa pasal telah dibatalkan oleh MK yaitu Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 13 ayat (1), UU SJSN. Selain itu, permasalahan norma jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun PT. Taspen, PT. Askes, PT. Asabri, dan PT. Jamsostek harus menyesuaikan dengan UU ini juga tidak efektif.

2. Aspek Struktur Hukum
UU SJSN tidak menentukan adanya pembentukan 2 (dua) lembaga BPJS saja, DJSN sebagai pengawas eksternal BPJS belum melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara optimal.

3. Aspek Pendanaan
Pasal 24 UU SJSN tidak menjelaskan besaran pembayaran terkait dengan fasilitas kesehatan setiap wilayah, sehingga terjadi cash flow BPJS Kesehatan yang buruk berdampak pada cash flow rumah sakit untuk membayar suplai obat sehingga rumah sakit menjadi kekurangan obat-obatan yang merupakan akibat dari timbulnya mismatch antara penerimaan dan pengeluaran dana jaminan sosial.

4. Aspek Budaya Hukum
Angka kepersertaan pekerja sektor informal dan pekerja kerja pada sektor formal untuk ikut serta dalam program asuransi belum optimal.

Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan

1.Aspek Substansi Hukum
Permasalahan substansi/norma hukum dalam pelaksanaan UU SJSN yaitu sebagai berikut:
a. Terkait kejelasan rumusan dalan UU SJSN, ditemukan permasalahan pada:
1) Pasal 1 angka 1 mengenai frasa “perlindungan sosial” dalam definisi jaminan sosial tidak sinkron dengan Pasal 1 angka 8;
2) Penjelasan Pasal 4 huruf g mengenai frasa “seluruh penduduk” dan frasa “yang dilaksanakan secara bertahap”;
3) Pasal 13 ayat (1) mengenai frasa “secara bertahap”;
4) Pasal 19 ayat (2) mengenai frasa “kebutuhan dasar kesehatan”;
5) Pasal 23 ayat (4) mengenai frasa “kelas standar”;
6) Pasal 24 ayat (2) mengenai frasa “hari”; dan
7) Pasal 39 ayat (4) mengenai frasa “usia pensiun”.

b. Terkait penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan UU SJSN, ditemukan pemasalahan pada:
1) Pasal 5 ayat (1) mengenai pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial dengan undang-undang; dan
2) Pasal 52 ayat (2) mengenai jangka waktu penyesuaian badan penyelenggara jaminan sosial dengan UU SJSN.

c. Terkait potensi tumpang tindih atau disharmoni UU SJSN dengan peraturan perundang-undangan lainnya, ditemukan permasalahan pada:
1) Pasal 32 ayat (1) dengan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam mengenai penyelenggara program JKK dalam Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman; dan
2) Pasal 37 ayat (3) dengan PP Jaminan Hari Tua mengenai syarat pembayaran manfaat JHT.

d. Terkait penambahan pengaturan dalam UU SJSN adalah sebagai berikut:
1) Penambahan manfaat kembali bekerja dalam program JKK dan penambahan program JSTB;
2) Pengaturan mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan perluasan cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan meningkatkan kepatuhan melalui peraturan daerah;
3) Penguatan pengaturan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang DJSN;
4) Penyempurnaan tata kelola BPJS termasuk penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban BPJS sebagai badan hukum publik;
5) Pengaturan mengenai sanksi; dan
6) Pengaturan mengenai pengawasan dan penegakan hukum.

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan
a. Kelembagaan DJSN
Pada saat ini fungsi, tugas dan wewenang DJSN belum dijalankan secara optimal, terutama dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial.
b. Kepesertaan dan Iuran
1) Belum adanya PBI pada program jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi program JKK, JKM, JHT, dan JP.
2) Tidak tepatnya sasaran dalam penetapan PBI bagi masyarakat, penggolongan fakir miskin dan orang tidak mampu serta validasi data PBI kurang optimal. Selain itu masih banyak peserta yang memiliki dua NIK dan peserta terdaftar tetapi tidak memiliki NIK yang dapat mempengaruhi data besaran jumlah peserta PBI dalam program JKN.
3) Masih banyak perusahaan di Indonesia yang tidak mendaftarkan para pekerjanya dalam program jaminan sosial, serta masih banyak perusahaan yang mencantumkan upah pekerja tidak sesuai dengan upah keseluruhan yang diterima pekerja selama satu bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan yang berdampak pada berkurangnya manfaat jaminan sosial yang didapatkan pekerja.

c. Program Jaminan Sosial
1) Adanya irisan antara kedua jenis program jaminan sosial, yaitu pada manfaat pelayanan kesehatan dan program JKK yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan manfaat pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengalami risiko kecelakaan kerja yang menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.
2) Terkait kesepakatan besaran tarif pembayaran fasilitas kesehatan, bahwa pada implementasinya rumah sakit/dokter tidak pada posisi yang setara untuk dapat bernegosiasi dengan BPJS Kesehatan mengenai kesepakatan besaran tarif pembayaran fasilitas kesehatan.
3) Adanya permasalahan terkait pengembangan sistem pelayanan kesehatan dimana panjangnya alur/prosedur fasilitas kesehatan yang harus dilalui oleh pasien yang meningkatkan risiko keterlambatan tindakan dan memberikan dampak memburuknya kondisi kesehatan.

d. Permasalahan Implementasi Pasal 52 UU SJSN
Pasal 52 UU SJSN menjadi dasar legitimasi bagi PT. Taspen dan PT. Asabri untuk tetap dapat menjalankan program jaminan sosial. Tidak terdapat ketentuan dalam UU SJSN yang menyatakan PT. Taspen dan PT. Asabri harus bertransformasi dan melakukan pengalihan program kepada BPJS Ketenagakerjaan.

3. Aspek Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana dalam upaya pelaksanaan jaminan sosial nasional dalam aspek kepesertaan masih terkendala dari tingkat kepatuhan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya maupun warga masyarakat dalam mengikutsertakan dirinya dalam program jaminan sosial. Lemahnya pemberian sanksi administratif bagi pemberi kerja ataupun masyarakat turut menjadi penyebab cakupan kepesertaan yang pada prinsipnya bersifat wajib menjadi belum optimal. Pemberian nomor identitas tunggal yang didasari pada NIK menutup kemungkinan bagi warga negara yang tidak memiliki NIK untuk menjadi peserta. Hal tersebut tentunya berpotensi membatasi hak setiap orang untuk mendapatkan manfaat dari sistem jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam UUD Tahun 1945.
Fasilitas kesehatan yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan JK belum seluruhnya terakreditasi. Akreditasi pada fasilitas kesehatan sangatlah penting guna menjamin mutu pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan pada pasien atau peserta jaminan sosial.

4. Aspek Pendanaan
a. Pendanaan BPJS Kesehatan yang defisit dikarenakan tingginya tagihan klaim rumah sakit tidak berbanding dengan iuran premi peserta yang dihitung tidak sesuai dengan besaran premi ideal yang harus di iur peserta. Keadaan tagihan klaim yang tinggi tersebut berbeda dengan nilai pengeluaran yang timbul dari JK yang diselenggarakan PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero) yang memberikan JK kepada peserta pada segmentasi yang terbatas yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah peserta BPJS Kesehatan saat ini. Oleh karena itu, permasalahan defisit tersebut menjadi relevan menimbulkan kewajiban BPJS Kesehatan untuk membayar klaim yang sangat timpang dibandingkan penerimaan dari iuran peserta BPJS Kesehatan.
b. Ketimpangan besaran iuran tersebut menyebabkan BPJS menjadi terlambat melakukan pembayaran terhadap tagihan klaim fasilitas kesehatan mitra. Dalam mengatasi kekurangan tersebut pemerintah memberikan suntikan dana tambahan kepada BPJS Kesehatan setiap tahunnya. Namun, suntikan dana tambahan kepada BPJS Kesehatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU SJSN, sehingga untuk mempercepat pembayaran BPJS memberikan jalan keluar melalui program SCF. Namun program SCF masih memiliki kendala karena tidak ada payung hukum yang mengatur program SCF tersebut, sehingga masih ada penolakan dari fasilitas kesehatan mitra untuk menggunakannya.
c. Ketidakmerataan atas pelayanan kesehatan JKN mewajibkan BPJS Kesehatan memberikan dana kompensasi, namun hingga saat ini dana kompensasi belum dapat direalisasikan.

5. Aspek Budaya Hukum
Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional tidak terlepas dari peranan masyarakat mengingat kepesertaan dari sistem jaminan sosial nasional adalah seluruh masyarakat Indonesia merupakan suatu unsur dari proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Peran serta masyarakat yang disebut partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab dalam menentukan keberhasilan program dan kinerja organisasi. Permasalahan budaya hukum SJSN bersumber dari kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri, pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya, dan pemerintah untuk mendaftarkan masyarakat miskin dan kurang mampu sebagai peserta, serta kepatuhan peserta untuk membayar iuran secara rutin

1. Dalam aspek Substansi Hukum, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Mengubah ketentuan UU SJSN:
- Pasal 1 angka (8) di sesuaikan dengan Pasal 1 angka (1);
- Penjelasan Pasal 4 huruf g;
- Pasal 13 ayat (1);
- Pasal 19 ayat (2);
- Pasal 23 ayat (4);
- Pasal 24 ayat (2);
- Pasal 39 ayat (4); dan
- Pasal 52 ayat (2).

b. Upaya tindakan dalam rangka efektivitas pelaksanaan UU SJSN:
- Membentuk undang-undang pembentukan PT. Taspen (Persero) dan undang-undang pembentukan PT. Asabri (Persero) sebagai badan penyelenggara jaminan sosial; dan
- Menyesuaikan asas, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial oleh PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) sesuai dengan UU SJSN.
- Melakukan sinkronisasi pengaturan UU SJSN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sistem jaminan sosial nasional.
c. Melakukan sinkronisasi/harmonisasi pengaturan UU SJSN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sistem jaminan sosial nasional.
d. Melakukan penambahan norma-norma dalam UU SJSN untuk beberapa hal yang belum diatur.

2. Dalam aspek Kelembagaan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Penguatan kelembagaan DJSN dalam UU SJSN agar DJSN dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara optimal.
b. UU SJSN juga perlu mengatur mengenai PBI untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan terutama pada pekerja sektor informal, sebagaimana pengaturan PBI untuk program JK.
c. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar setiap instansi/lembaga dalam hal validasi data PBI.
d. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan BPJS dalam penentuan besaran tarif pembayaran fasilitas kesehatan agar dapat tercapai kesepakatan yang tidak akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Serta BPJS Kesehatan dalam pelaksanaannya harus mengembangkan sistem pelayanan secara optimal untuk dapat memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
e. Berdasarkan Penjelasan Umum UU SJSN jelas menegaskan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial diselenggarakan oleh beberapa badan penyelenggara. Artinya tidak ada pembatasan jumlah badan penyelenggara jaminan sosial. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU SJSN memerintahkan PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) harus melakukan penyesuaian berdasarkan UU SJSN. Penyesuaian PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) harus dibentuk dengan undang-undang sebagai badan penyelenggara jaminan sosial. Serta melakukan penyesuaian dari Persero menjadi Badan yang sesuai dengan prinsip sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU SJSN.

3. Dalam aspek Sarana dan Prasarana, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan rekomendasi sebagai berikut:
Dalam hal sarana dan prasarana, terkait dengan perluasan kepesertaan perlu ditingkatkan kembali khususnya pada sektor pekerja informal dan mengoptimalkan pengawasan serta pemberian sanksi bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan sosial. Serta diperlukan komitmen dari fasilitas kesehatan dan juga pemerintah untuk mendorong terlaksananya akreditasi guna menjamin mutu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit pada pasien atau peserta jaminan sosial.
4. Dalam aspek Pendanaan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Iuran peserta BPJS Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian.
b. Program SCF perlu dibuatkan payung hukumnya agar fasilitas kesehatan mitra mendapat jaminan legalitas dalam menggunakannya.
c. Dana kompensasi harus segera dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada daerah yang belum terdapat pelayanan JKN.
5. Dalam aspek Budaya Hukum, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Kepatuhan masyarakat sebagai peserta dan pemberi kerja dalam hal pembayaran iuran kepada BPJS haruslah ditingkatkan sehingga pengelolaan dana jaminan sosial nantinya dapat diperoleh manfaatnya oleh peserta untuk mendapatkan pelayanan mudah, diakses secara cepat dan bermutu. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi kepada peserta BPJS kesehatan mengenai aturan pembayaran dan beberapa kebijakan terkait dengan JKN;
2. Proses sosialisasi program JK, JKK, JHT, JP, JKM yang terdapat dalam Pasal 18 UU SJSN kepada masyarakat, pekerja, pemberi kerja dan dinas terkait harus dilakukan dengan optimal sehingga program jaminan sosial dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat;

Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan / 01-04-2019

Permasalahan kesehatan mencakup bidang yang sangat luas dan multisektor, oleh karena itu, dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2019 (Rakerkesnas 2019) di Jakarta telah ditetapkan beberapa isu utama kesehatan yang harus diprioritaskan yaitu:
1. Angka kematian ibu/AKI- angka kematian neonatal/AKN,
2. Penyakit tidak menular (PTM),
3. Stunting,
4. Imunisasi,
5. Tuberkulosis (TB),
6. Digital health/e-health,
7. Kesiapan menghadapi bencana (pra dan post),
8. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan obat,
9. Jaminan kesehatan nasional/JKN (fasilitas kesehatan tingkat pertama/FKTP dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut/FKRTL), dan
10. Community engagement.

Selain itu, terdapat 18 pasal/ayat yang belum diterbitkan peraturan pelaksananya oleh Pemerintah. UU Kesehatan juga telah beberapa kali diuji oleh MK yaitu: Pasal 108 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 199 ayat (1), Penjelasan Pasal 114, dan Penjelasan Pasal 115 ayat (1).

Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Kalimantan Barat

1. Aspek Substansi
Terdapat masalah substansi/norma dalam UU Kesehatan yang berdasarkan indikator norma yang berpotensi disharmoni, ketidakjelasan rumusan dan inkonsistensi.

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan
Kurang optimalnya koordinasi kementerian/lembaga di tingkatan pusat, disinkronisasi pelaksanaan program kesehatan di pusat dan daerah akibat diterapkannya kebijakan otonomi daerah, kelembagaan BPKN tang tidak efektif, minimnya ketersediaan tenaga pengawas dan PPNS.

3. Aspek SDM, Sarana dan Prasarana
Permasalahan terkait kekurangan dan ketidakmerataan tenaga kesehatan, prinsip-prinsip profesionalisme tenaga kesehatan masih terabaikan, dan kurangnya perlindungan tenaga kesehatan atas dugaan kelalaian dan malpraktik.

4. Aspek Anggaran
Pengalokasian dan pemanfaatan anggaran di bidang kesehatan tersebut tidak sesuai dengan amanat UU Kesehatan, yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

5. Aspek Budaya Hukum
Peningkatan kesadaran masyarakat yang merupakan tujuan utama pelaksanaan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sejauh ini dapat dikatakan belum berhasil dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan masih tingginya masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan dikarenakan perilaku atau gaya hidup yang tidak mengedepankan kesehatan.

1. Aspek Substansi Hukum
a. Mengubah: Pasal 1 angka 4; Pasal 1 angka 9; Pasal 3; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 46; Pasal 47; Pasal 48 ayat (1); Pasal 52; Pasal 75 ayat 2 huruf b; Pasal 87 ayat (1) dan (2); Pasal 98 ayat (1); Pasal 98 ayat (3); Pasal 111; Pasal 139; Pasal 144 ayat (2); Pasal 183; Pasal 188 ayat (2); Pasal 190 ayat (1); Pasal 191; Pasal 200.
b. Melakukan sinkronisasi pengaturan UU Kesehatan dengan ketentuan UU Tenaga Kesehatan, UU Pemda, UU Rumah Sakit, UU PPPK, UU SJSN, UU PB dan Putusan MK Nomor 82/PUU-XIII/2015.

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan
a. Meningkatkan komitmen Pemerintah maupun Pemerintah daerah untuk mengimplementasikan setiap kebijakan dibidang kesehatan;
b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar setiap intansi/lembaga yang diatur di dalam UU Kesehatan;
c. Membentuk BPKN sebagai amanat langsung dari diberlakukannya UU Kesehatan; dan
d. Mempertegas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dalam UU Kesehatan.

3. Aspek Sarana dan Prasarana
perlu peningkatan komitmen dari Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pemenuhan SDM di bidang kesehatan dan pemenuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesejatan rujukan, dan pelayanan kefarmasian guna mendukung pelaksanaan kesehatan di Indonesia.

4. Aspek Pendanaan
a. Mendorong Pemerintah untuk lebih mengeksplorasi sumber-sumber pembiayaan lain untuk bidang kesehatan selain dari APBN, APBD, dan mobilisasi dana JKN dan dimanfaatkan sebagian besar untuk pelayanan promotif dan preventif.
b. Mendorong Pemerintah untuk menetapkan persentase alokasi anggaran kesehatan yang lebih tinggi dalam APBN dan mempriritaskan pada program preventif dan promosi kesehatan.
c. Perlu adanya sebuah lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk mengawasi sumber, alokasi, dan pemanfaatan pembiayaan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah terutama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

5. Aspek Budaya Hukum
dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli pada kondisi kesehatannya dan pemberian edukasi serta penyampaian informasi yang tuntas oleh pemerintah, pemerintah daerah dan tenaga kesehatan.

← Sebelumnya 1 2 3 4 Selanjutnya →