Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang

TOLAK GRATIFIKASI
HUT KE-79 RI
Diskusi Pelaksanaan UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan KemenATR/BPN
Diskusi Pelaksanaan UU Surat Berharga Syariah Negara dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Diskusi Pelaksanaan UU Sumber Daya Air dengan BBWS Citarum

Keterangan DPR mengenai Pengujian UU Terhadap UUD 1945

Selengkapnya

Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK

Selengkapnya

Info Judicial Review Putusan MK - Menyatakan Mengabulkan

Tanggal: 21-12-2023
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 59/PUU-XXI/2023 PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal: 16-01-2024
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XXI/2023 PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Tanggal: 16-01-2024
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XXI/2023 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Tanggal: 13-02-2024
KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 8/PUU-XXII/2024 PERIHAL INFO JUDICIAL REVIEW PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Tanggal: 13-02-2024
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XXII/2024 PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Selengkapnya

Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

Selengkapnya

Anotasi

Selengkapnya

Infografis

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UUSJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan yang berkaitan terhadap martabat manusia, asas manfaat yang merupakan asas yang bersifat operasional yang menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif, serta asas keadilan yang bersifat idiil. UU SJSN diharapkan mampu menjadi payung hukum penyelenggaraan program jaminan sosial nasional yang terpadu dan meningkatkan cakupan kepesertaan yang lebih luas sehingga dapat lebih menjamin kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Selengkapnya

Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan UU

Selengkapnya

Laporan Kinerja

Selengkapnya

TRENDING

Info Grafis

Agenda

Hari Ini
Akan Datang

Polling

Pertanyaan
Hasil

Data dan Informasi yang disajikan dalam website ini?

Total Vote: 102

Sangat Bermanfaat

53%

Bermanfaat

21%

Cukup Bermanfaat

8%

Kurang Bermanfaat

17%

Profil Pegawai

Antonius Samturnip, S.H. adalah Analis Hukum pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Lahir di Jakarta pada tanggal 5 April 1993. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, dan Magister Kenotariatan di Universitas Jayabaya.

PPID

©2017 - Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Badan Keahlian DPR RI

Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430