Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang

TOLAK GRATIFIKASI
HUT KE-79 RI
Diskusi Pelaksanaan UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan KemenATR/BPN
Diskusi Pelaksanaan UU Surat Berharga Syariah Negara dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Diskusi Pelaksanaan UU Sumber Daya Air dengan BBWS Citarum

Keterangan DPR mengenai Pengujian UU Terhadap UUD 1945

Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK

Tanggal: 01-03-2024
Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Tanggal: 01-03-2024
Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan
Tanggal: 01-03-2024
Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Tanggal: 01-12-2022
Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Tanggal: 01-12-2022
Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentag Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Info Judicial Review Putusan MK - Menyatakan Mengabulkan

Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

Anotasi

Infografis

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UUSJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan yang berkaitan terhadap martabat manusia, asas manfaat yang merupakan asas yang bersifat operasional yang menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif, serta asas keadilan yang bersifat idiil. UU SJSN diharapkan mampu menjadi payung hukum penyelenggaraan program jaminan sosial nasional yang terpadu dan meningkatkan cakupan kepesertaan yang lebih luas sehingga dapat lebih menjamin kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Selengkapnya

Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan UU

Selengkapnya

Laporan Kinerja

TRENDING

Info Grafis

Agenda

Hari Ini
Akan Datang

Polling

Pertanyaan
Hasil

Data dan Informasi yang disajikan dalam website ini?

Total Vote: 98

Sangat Bermanfaat

54%

Bermanfaat

19%

Cukup Bermanfaat

8%

Kurang Bermanfaat

17%

Profil Pegawai

Rizki Emil Birham adalah Analis Pemantauan pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

©2017 - Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Badan Keahlian DPR RI

Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430