Buku

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Pusat Pemantauan Pelaksanaan UndangUndang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / 01-06-2019

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ini disusun berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntukan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian intregral dari siklus sistem akuntabilitas kinerja yang utuh.

LAKIP Tahun 2016 ini menyajikan kegiatan-kegiatan dilaksananakan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu menyelenggarakan kajian, analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang, pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi serta evaluasi Undang-Undang yang berdasarkan pada Putusan Mahkamah
Konstitusi.

Penyelenggaraan fungsi tersebut sesuai dengan visi Badan Kehalian DPR RI sebagai berikut: “ MENJADI BADAN KEAHLIAN DPR RI YANG PROFESIONAL, ANDAL DAN AKUNTABEL”.

Mengacu pada visi Badan Keahlian DPR Ri tersebut Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mempunyai visi: “TERWUJUDNYA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN KEAHLIAN KEPADA DPR RI DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PENGAWASAN YANG ASPIRATIF DAN AKUNTABEL”.

Tujuan yang ingin dicapai Pusat Pemantauan Pelaksanaan UndangUndang yaitu meningkatnya kualitas kajian, analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang, meningkatnya kualitas pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, meningkatnya kualitas keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi serta meningkatnya kualitas evaluasi Undang-Undang yang berdasarkan pada Putusan Mahkamah
Konstitusi.

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas diantaranya sumber daya manusia yang dimiliki masih belum memadai terutama jika dikaitkan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota Dewan dan bidang keahlian dan juga koordinasi antar unit kerja belum terbangun baik sehingga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Laporan akuntabilitas ini memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan merupakan bahan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dimasa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 Pusat Pemantauan Pelaksanaan UndangUndang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / 01-06-2019

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ini disusun berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntukan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian intregral dari siklus sistem akuntabilitas kinerja yang utuh.

LAKIP Tahun 2017 ini menyajikan kegiatan-kegiatan dilaksananakan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu menyelenggarakan kajian, analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang, pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi serta evaluasi Undang-Undang yang berdasarkan pada Putusan Mahkamah
Konstitusi.

Penyelenggaraan fungsi tersebut sesuai dengan visi Badan Kehalian DPR RI sebagai berikut: “ MENJADI BADAN KEAHLIAN DPR RI YANG PROFESIONAL, ANDAL DAN AKUNTABEL”.

Mengacu pada visi Badan Keahlian DPR Ri tersebut Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mempunyai visi: “TERWUJUDNYA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN KEAHLIAN KEPADA DPR RI DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PENGAWASAN YANG ASPIRATIF DAN AKUNTABEL”.

Tujuan yang ingin dicapai Pusat Pemantauan Pelaksanaan UndangUndang yaitu meningkatnya kualitas kajian, analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang, meningkatnya kualitas pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, meningkatnya kualitas keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi serta meningkatnya kualitas evaluasi Undang-Undang yang berdasarkan pada Putusan Mahkamah
Konstitusi.

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas diantaranya sumber daya manusia yang dimiliki masih belum memadai terutama jika dikaitkan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota Dewan dan bidang keahlian dan juga koordinasi antar unit kerja belum terbangun baik sehingga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Laporan akuntabilitas ini memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan merupakan bahan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 / 04-04-2019

Laporan Kinerja Tahun 2018 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Tahun 2018.

Penyelenggaraan fungsi tersebut sesuai dengan visi Badan Kehalian DPR RI sebagai berikut: “ MENJADI BADAN KEAHLIAN DPR RI YANG PROFESIONAL, ANDAL DAN AKUNTABEL”.

Mengacu pada visi Badan Keahlian DPR Ri tersebut Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mempunyai visi: “TERWUJUDNYA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN KEAHLIAN KEPADA DPR RI DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PENGAWASAN YANG ASPIRATIF DAN AKUNTABEL”.

Tujuan yang ingin dicapai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yaitu meningkatnya kualitas kajian, analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang, meningkatnya kualitas pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang, meningkatnya kualitas keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi serta meningkatnya kualitas evaluasi undang-undang yang berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas diantaranya sumber daya manusia yang dimiliki masih belum memadai terutama jika dikaitkan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota Dewan dan bidang keahlian dan juga koordinasi antar unit kerja belum terbangun baik sehingga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Laporan kinerja ini memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan merupakan bahan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dimasa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2016 / 01-04-2019

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ini disusun berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntukan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian intregral dari siklus sistem akuntabilitas kinerja yang utuh.

LAKIP Tahun 2016 ini menyajikan kegiatan-kegiatan dilaksananakan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu menyelenggarakan kajian, analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang, pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi serta evaluasi Undang-Undang yang berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi.

Penyelenggaraan fungsi tersebut sesuai dengan visi Badan Kehalian DPR RI sebagai berikut: “ MENJADI BADAN KEAHLIAN DPR RI YANG PROFESIONAL, ANDAL DAN AKUNTABEL”.

Mengacu pada visi Badan Keahlian DPR Ri tersebut Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mempunyai visi: “TERWUJUDNYA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN KEAHLIAN KEPADA DPR RI DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PENGAWASAN YANG ASPIRATIF DAN AKUNTABEL”.

Tujuan yang ingin dicapai Pusat Pemantauan Pelaksanaan UndangUndang yaitu meningkatnya kualitas kajian, analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang, meningkatnya kualitas pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, meningkatnya kualitas keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi serta meningkatnya kualitas evaluasi Undang-Undang yang berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas diantaranya sumber daya manusia yang dimiliki masih belum memadai terutama jika dikaitkan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota Dewan dan bidang keahlian dan juga koordinasi antar unit kerja belum terbangun baik sehingga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Laporan akuntabilitas ini memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan merupakan bahan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017 / 07-02-2019

Laporan Kinerja Tahun 2017 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Tahun 2017.

Penyelenggaraan fungsi tersebut sesuai dengan visi Badan Kehalian DPR RI sebagai berikut: “ MENJADI BADAN KEAHLIAN DPR RI YANG PROFESIONAL, ANDAL DAN AKUNTABEL”.

Mengacu pada visi Badan Keahlian DPR Ri tersebut Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mempunyai visi: “TERWUJUDNYA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN KEAHLIAN KEPADA DPR RI DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PENGAWASAN YANG ASPIRATIF DAN AKUNTABEL”.

Tujuan yang ingin dicapai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yaitu meningkatnya kualitas kajian, analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang, meningkatnya kualitas pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang, meningkatnya kualitas keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi serta meningkatnya kualitas evaluasi undang-undang yang berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas diantaranya sumber daya manusia yang dimiliki masih belum memadai terutama jika dikaitkan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota Dewan dan bidang keahlian dan juga koordinasi antar unit kerja belum terbangun baik sehingga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Laporan kinerja ini memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan merupakan bahan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dimasa yang akan datang.

← Sebelumnya 1 2 Selanjutnya →