| Komisi I | Komisi II | Komisi III | Komisi IV | Komisi V | Komisi VI |
| Komisi VII | Komisi VIII | Komisi IX | Komisi X | Komisi XI | # |
| Judul UU | Deskripsi | Tanggal Update | |
|---|---|---|---|
| No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pembuatan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal/ayat dalam UU Perjanjian Internasional telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Perjanjian Internasional yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, penjelasan undang-undang, serta informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK: 1. Pasal 10 melalui Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 |
12-01-2023 22:32:01 | DETAIL |
| No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) menjadi landasan sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dokumen satu naskah ini berisikan materi muatan UU Pertahanan Negara beserta peraturan pelaksana undang-undang Pertahanan Negara, | 23-11-2021 08:41:26 | DETAIL |
| No. 32/2002 tentang Penyiaran | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) menjadi landasan sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dokumen satu naskah ini berisikan materi muatan UU Penyiaran beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), peraturan pelaksana undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagian materi muatan UU Penyiaran bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta dengan pertimbangan hukum dari majelis hakim Mahkamah Konstitusi. | 23-11-2021 08:44:45 | DETAIL |
| No. 38/2009 tentang Pos | Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (UU Pos) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pos sebagai sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis di Indonesia telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Dokumen ini merangkum mengenai UU tentang Pos, Peraturan Pelaksana dan UU Perubahan. |
20-07-2023 20:56:09 | DETAIL |
| No. 36/1999 tentang Telekomunikasi | Anotasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana. | 20-07-2023 21:02:32 | DETAIL |
| No. 16/2012 tentang Industri Pertahanan | Anotasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksanaan. | 02-12-2022 21:17:27 | DETAIL |
| No. 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara | Anaotasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumbaer Daya untuk Pertahanan Negara dan Peraturan Pelaksanaan. | 18-04-2023 19:39:07 | DETAIL |
| No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia | Kompilasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia beserta peraturan pelaksana. | 18-07-2023 15:40:05 | DETAIL |
| No. 38/2009 tentang Pos | Dokumen ini merupakan Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi I Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. | 20-11-2023 10:01:28 | DETAIL |
| No. 17/2011 tentang Intelijen Negara | Kompilasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan Peraturan Pelaksanaanya. | 25-01-2024 20:35:25 | DETAIL |
| No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Kompilasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pelaksanaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. | 25-01-2024 20:36:28 | DETAIL |
| No. 43/2008 tentang Wilayah Negara | Kompilasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Pelaksana. | 13-05-2024 20:56:04 | DETAIL |
| No. 25/2014 tentang Hukum Disiplin Militer | Kompilasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Peraturan Pelaksana. | 30-07-2024 14:56:39 | DETAIL |
| No. 11/2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik | Kompilasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perubahan, Peraturan Pelaksana dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi. | 14-10-2024 08:41:38 | DETAIL |
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430