| Komisi I | Komisi II | Komisi III | Komisi IV | Komisi V | Komisi VI | Komisi VII |
| Komisi VIII | Komisi IX | Komisi X | Komisi XI | Komisi XII | Komisi XIII | # |
| Judul UU | Deskripsi | Tanggal Update | |
|---|---|---|---|
| No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran | Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Praktik Kedokteran telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Praktik Kedokteran yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. Pasal/ayat yang dibatalkan oleh MK: 1. Pasal 14 ayat (1) huruf a melalui Putusan MK No. 10/PUU-XV/2017 2. Pasal 73 ayat (2) melalui Putusan MK No. 40/PUU-X/2012 3. Pasal 75 ayat (1) melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007 4. Pasal 76 melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007 5. Pasal 78 melalui Putusan MK No. 40/PUU-X/2012 6. Pasal 79 melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007 7. Pasal 79 huruf c melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007 |
05-09-2022 10:09:26 | DETAIL |
| No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), merupakan landasan yang menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi, dan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Ketenagakerjaan beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang. dan disertai pertimbangan hukum MK atas pasal/ayat/penjelasan pasal yang dibatalkan. Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK: 1. Pasal 59 ayat (7) melalui putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 2. Pasal 65 ayat (7) melalui putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 3. Pasal 65 ayat (8) melalui putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 4. Pasal 66 ayat (2) melalui putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 5. Pasal 66 ayat (4) melalui putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 6. Pasal 95 ayat (4) melalui putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 7. Pasal 96 melalui putusan MK No. 100/PUU-X/2012 8. Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) melalui putusan MK No. 115/PUU-VII/2009 9. Pasal 120 ayat (3) melalui putusan MK No. 115/PUU-VII/2009 10. Pasal 155 ayat (2) melalui putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 11. Pasal 158 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003 12. Pasal 159 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003 13. Pasal 160 ayat (1) melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003 14. Pasal 164 ayat (3) melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003 15. Pasal 169 ayat (1) Huruf c melalui putusan MK No. 58/PUU-IX/2011 16. Pasal 170 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003 17. Pasal 171 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003 18. Pasal 186 ayat (1) melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003 19. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) melalui putusan MK No. 72 PUU-XIII/2015 |
05-09-2022 11:09:59 | DETAIL |
| No. 4/1984 tentang wabah Penyakit Menular | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah Penyakit Menular), ditujukan untuk mengakomodir perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. | 04-01-2022 09:01:00 | DETAIL |
| No. 36/2009 tentang Kesehatan | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menjadi upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang bertujuan bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Adapun dokumen satu naskah ini berisikan materi muatan UU Kesehatan beserta Putusan Mahkamah Komstitusi (MK), pasal-pasal perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dan peraturan pelaksana undang-undang. Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK: 1. Pasal 108 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 108 ayat (1) melalui Putusan MK No. 12/PUU-VII/2010 2. Pasal 199 ayat (1), Penjelasan Pasal 114 melalui Putusan MK No. 34/PUU-VIII/2010 3. Penjelasan Pasal 115 ayat (1) melalui Putusan MK No. 57/PUU-IX/2011 |
05-09-2022 11:09:11 | DETAIL |
| No. 6/2018 tentang KEKARANTINAAN KESEHATAN | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kekarantinaan Kesehatan), yang menjadi landasan upaya cegah tangkal penyakit dan pengendalian faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi di Indonesia. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksanaan undang-undang dan disertai lampiran penjelasan undang-undang. |
06-09-2022 10:09:48 | DETAIL |
| No. 6/2023 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang | Kompilasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bidang Komisi III | 30-07-2024 10:07:45 | DETAIL |
| No. 44/2009 tentang Rumah Sakit | Anotasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. | 21-10-2022 12:10:27 | DETAIL |
| No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | Anotasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kompilasi dengan UU Perubahan, Putusan Mahkamah Konstisusi dan Peraturan Pelaksana. | 09-01-2023 18:01:46 | DETAIL |
| No. 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa | Anotasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Kompilasi dengan Peraturan Pelaksana. |
26-04-2023 18:04:34 | DETAIL |
| No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Kompilasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial beserta Peraturan Pelaksana dan Putusan Mahkamah Konstitusi: Pasal/ayat yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi: 1. Pasal 13 ayat (2) huruf a melalui putusan MK No.68/PUU-XIII/2015. 2. Pasal 23 ayat (2) huruf a melalui putusan MK No.68/PUU-XIII/2015. 3. Pasal 67 ayat (2) huruf a melalui putusan MK No.49/PUU-XIV/2016. 4. Pasal 82 melalui putusan MK No.114/PUU-XIII/2015. |
18-07-2023 12:07:48 | DETAIL |
| No. 36/2009 tentang Kesehatan | Dokumen ini Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi IX Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. | 20-11-2023 10:11:55 | DETAIL |
| No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial | Kompilasi Undang-Undnag Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelnggara Jaminan Sosial beserta Undang-Undang Peprubahan, Peraturan Pelaksana dan Putusan Mahkamah Konstitusi. | 22-01-2024 20:01:46 | DETAIL |
| No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh | Kompilasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh beserta Peraturan Pelaksana. | 22-01-2024 20:01:59 | DETAIL |
| No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga | Kompilasi Undang-Undang Nomor 52 ahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Pelaksana. | 20-06-2024 19:06:14 | DETAIL |
| No. 6/2023 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang | Kompilasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bidang Komisi I. | 30-07-2024 10:07:32 | DETAIL |
| No. 1/2018 tentang KEPALANGMERAHAN | Kompilasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan peraturan pelaksana. | 01-08-2024 08:08:00 | DETAIL |
| No. 6/2023 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang | KOMPILASI UNDANG-UNDANG 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA | 01-08-2024 08:08:29 | DETAIL |
| No. 6/2023 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang | kOMPAILASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BIDANG KOMISI II | 01-08-2024 08:08:43 | DETAIL |
| No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional | Kompilasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Perubahan, Peraturan Pelaksana dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi. | 17-10-2024 14:10:20 | DETAIL |
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430