| Komisi I | Komisi II | Komisi III | Komisi IV | Komisi V | Komisi VI | Komisi VII |
| Komisi VIII | Komisi IX | Komisi X | Komisi XI | Komisi XII | Komisi XIII | # |
| Judul UU | Deskripsi | Tanggal Update | |
|---|---|---|---|
| No. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU Perpajakan Perubahan Ketiga) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan tata cara perpajakan di Indonesia telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal dalam UU Perpajakan Perubahan Ketiga telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Perpajakan Perubahan Ketiga yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK adalah: 1. Pasal 32 ayat (3a) melalui Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017 |
05-09-2022 10:09:15 | DETAIL |
| No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan kelembagaan penjamin simpanan telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal dalam UU LPS telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU LPS yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK: 1. Pasal 6 ayat (1) huruf c melalui Putusan MK Nomor 1/PUU-XVI/2018 |
05-04-2023 16:04:34 | DETAIL |
| No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) merupakan salah satu undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020 sejak berlaku pada 21 November 2011. Selain itu terdapat frasa dalam pasal di UU OJK yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, dan beberapa pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang lain. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU OJK yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang lain, dan yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan. Dokumen tersebut kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, peraturan pelaksana dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK adalah: 1. Pasal 1 angka 1 melalui Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014 |
05-09-2022 11:09:08 | DETAIL |
| No. 7/1992 tentang Perbankan | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan tata perbankan di Indonesia. Telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Perbankan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Perbankan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK: 1. Pasal 49 ayat (2) huruf b melalui Putusan MK No. 109/PUU-XII/2014 2. Pasal 40 ayat (1) melalui Putusan MK No. 64/PUU-X/2012 |
18-11-2021 14:11:24 | DETAIL |
| No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan. | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Pajak Penghasilan) menjadi dasar pengaturan pengenaan pajak penghasilan sebagai sumber penerimaan negara untuk melaksanakan pembangunan nasional. UU Pajak Penghasilan telah 6 (enam) kali diubah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan adanya banyak perubahan pengaturan sistem pajak penghasilan ini diharapkan dapat mencapai reformasi perpajakan yang mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Adapun dokumen satu naskah ini berisikan materi muatan UU Pajak Penghasilan beserta seluruh perubahannya, peraturan pelaksana undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagian materi muatan UU Pajak Penghasilan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta dengan pertimbangan hukum dari majelis hakim Mahkamah Konstitusi |
08-09-2022 11:09:57 | DETAIL |
| No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), disusun berdasarkan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah di samping kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah juga semakin meningkat. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Perbankan Syariah beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang.i |
05-09-2022 09:09:03 | DETAIL |
| No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. | Anotasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 21-10-2022 13:10:50 | DETAIL |
| No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. | Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Perpu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas ndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UU, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 03-04-2023 17:04:44 | DETAIL |
| No. 16/1997 tentang Statistik | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (selanjutnya disebut UU Statistik), yang menjadi landasan mentapkan jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya serta mengatur lingkup tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan statistik. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Statistik beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksanaan undang-undang dan disertai lampiran penjelasan undang-undang. |
03-04-2023 16:04:15 | DETAIL |
| No. 10/1995 tentang Kepabeanan | Anotasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabenan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 10-04-2023 18:04:03 | DETAIL |
| No. 10/2020 tentang BEA METERAI | Anoasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan kompilasi dengan Peraturan Pelaksana. | 26-04-2023 21:04:06 | DETAIL |
| No. 11/1995 tentang Cukai | Kompilasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai beserta Peraturan Pelaksana dan Putusan Mahkamah Konstitusi. | 18-07-2023 14:07:42 | DETAIL |
| No. 7/1992 tentang Perbankan | Dokumen ini Kompilasi Undang-Undang Komisi XI dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. | 20-11-2023 10:11:18 | DETAIL |
| No. 23/1999 tentang Bank Indonesia | Kompilasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta Undang-Undang PErubahan dan Peraturan Pelaksana. | 22-01-2024 21:01:49 | DETAIL |
| No. 24/2002 tentang Surat Utang Negara | Kompilasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara beserta dengan Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 22-01-2024 21:01:19 | DETAIL |
| No. 40/2014 tentang Perasuransian | Kompilasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta Peraturan Pelaksana. | 18-11-2024 12:11:17 | DETAIL |
| No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak | Kompilasi Undang--Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Pelaksana. | 18-10-2024 15:10:34 | DETAIL |
| No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak | Kompilasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Pelaksana. | 19-11-2024 09:11:18 | DETAIL |
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430