| Komisi I | Komisi II | Komisi III | Komisi IV | Komisi V | Komisi VI | Komisi VII |
| Komisi VIII | Komisi IX | Komisi X | Komisi XI | Komisi XII | Komisi XIII | # |
| Judul UU | Deskripsi | Tanggal Update | |
|---|---|---|---|
| No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Pemda telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Pemda yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, penjelasan undang-undang, informasi pasal-pasal perubahan, informasi peraturan pelaksana yang diamanatkan, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK: 1. Pasal 158 Ayat (1) huruf c melalui Putusan MK Nomor 7/PUU-XIII/2015 2. Pasal 251 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (7), Ayat (8) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 |
05-09-2022 10:09:11 | DETAIL |
| No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menjadi landasan hukum untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang ini telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi, dan terdapat 4 pasal/ayat yang diputus oleh Putusan MK No. 87/PUU-XVI/2018, Putusan MK No. 41/PUU-XII/2014, serta Putusan MK No. 8/PUU-XIII/2015. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU ASN yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 yang dinyatakan inkonstitusional maupun inkonstitusional bersyarat untuk kemudian dikompilasikan dalam satu naskah bersama dengan undang-undang aslinya. | 02-12-2021 14:12:49 | DETAIL |
| No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang menjadi landasan hukum dalam menghadapi dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Undang-Undang ini telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi, dan terdapat 12 pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK No 82/PUU-XI/2013 serta Putusan MK No. 2/PUU-XII/2014. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Ormas yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 yang dinyatakan inkonstitusional untuk kemudian dikompilasikan dalam satu naskah bersama dengan undang-undang asli serta perubahannya. Undang-Undang ini telah diubah melalui Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undangn Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disahkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. |
30-11-2021 14:11:20 | DETAIL |
| No. 39/2008 tentang Kementerian Negara | Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) yang menjadi landasan bagi pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara yang harus diatur dalam undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang ini telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi, dan terdapat 1 pasal/ayat yakni Penjelasan Pasal 10 yang diputus oleh Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Kementerian Negara yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 yang dinyatakan inkonstitusional maupun inkonstitusional bersyarat untuk kemudian dikompilasikan dalam satu naskah bersama dengan undang-undang aslinya. Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK: 1. Pasal 10 melalui Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011 |
03-04-2023 16:04:37 | DETAIL |
| No. 6/2014 tentang Desa | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Desa beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang serta putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan pasal dan/atau ayat dalam UU Desa. Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK: 1. Pasal 33 huruf g melalui Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 2. Pasal 50 ayat (1) huruf c melalui Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 3. Penjelasan Pasal 39 melalui Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021 |
05-09-2022 15:09:59 | DETAIL |
| No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Perimbangan Keuangan), menjadi landasan untuk penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan di Indonesia berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Perimbangan Keuangan beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang- undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang- undang. |
06-09-2022 09:09:44 | DETAIL |
| No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | Anotasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. | 03-11-2022 09:11:32 | DETAIL |
| No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan | Anotasi UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 09-02-2023 22:02:59 | DETAIL |
| No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Anotasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan UU Perubahan, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pelaksana. | 18-04-2023 20:04:01 | DETAIL |
| No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan | Kompilasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan Pelaksana, UNdang-Undang Perubahan dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi. | 18-07-2023 15:07:34 | DETAIL |
| No. 6/2014 tentang Desa | Dokumen ini merupakan Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi II dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. |
20-11-2023 10:11:31 | DETAIL |
| No. 43/2009 tentang Kearsipan | Kompilasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pelaksanaan. | 25-01-2024 20:01:55 | DETAIL |
| No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial | Kompilasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pelaksanaan. | 31-01-2024 16:01:05 | DETAIL |
| No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang | Kompilasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupatim dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Perubahan, Pertimbangan Hukum Putusan MK dan Peraturan Pelaksana. | 20-06-2024 21:06:33 | DETAIL |
| No. 9/2010 tentang Keprotokolan | Kompilasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Keprotokolan dan Peraturan Pelaksana. | 30-07-2024 15:07:16 | DETAIL |
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430