| Komisi I | Komisi II | Komisi III | Komisi IV | Komisi V | Komisi VI | Komisi VII |
| Komisi VIII | Komisi IX | Komisi X | Komisi XI | Komisi XII | Komisi XIII | # |
| Judul UU | Deskripsi | Tanggal Update | |
|---|---|---|---|
| No. 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terdapat pasal/ayat yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 19/PUU-XII/2014. Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan. | 23-11-2021 09:11:09 | DETAIL |
| No. 10/2009 tentang Kepariwisataan | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) menjadi landasan hukum atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Oleh karena itu kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Kepariwisataan beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang. |
20-09-2022 13:09:53 | DETAIL |
| No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | Anotasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan UU Perubahan dan PEraturan Pelaksana. | 04-11-2022 10:11:44 | DETAIL |
| No. 33/2009 tentang Perfilman | Anotasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan undang-undang perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 08-01-2023 06:01:18 | DETAIL |
| No. 9/1961 tentang Pengumpulan uang atau Barang. | Undang-Undang 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (selanjutnya disebut UU 9/1961), yang menjadi landasan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU 9/1961 yang terdiri dari pembukaan undang-undang dan batang tubuh undang-undang. | 03-04-2023 16:04:35 | DETAIL |
| No. 11/2010 tentang Cagar Budaya | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU 11/2010) merupakan pelindungan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anotasi UU 11/2010 merupakan kompilasi UU 11/2010 yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang beserta lampiran penjelasan undang-undang. |
03-04-2023 17:04:56 | DETAIL |
| No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan | Anotasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Kompilasi dengan Peraturan Pelaksana. | 26-04-2023 18:04:49 | DETAIL |
| No. 43/2007 tentang Perpustakaan | Kompilasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan beserta Peraturan Pelaksana. | 18-07-2023 14:07:39 | DETAIL |
| No. 33/2009 tentang Perfilman | Dokumen ini merupakan Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi X Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. | 20-11-2023 10:11:57 | DETAIL |
| No. 40/2009 tentang Kepemudaan | Kompilasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan beserta dengan Peraturan Pelaksanaan. |
22-01-2024 21:01:47 | DETAIL |
| No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan | Kompilasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan beserta peraturan pelaksana. | 22-01-2024 21:01:04 | DETAIL |
| No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan | Kompilasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pelaksana. | 20-06-2024 16:06:30 | DETAIL |
| No. 13/2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Kompilasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Peraturan Pelaksana. | 01-08-2024 08:08:22 | DETAIL |
| No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi | Kompilasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pelaksana. | 18-10-2024 15:10:26 | DETAIL |
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430