Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Ketetapan Penarikan Kembali Perkara Pengujian Undang-Undang Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 27-08-2020

Ignatius Supriyadi, S.H., LLM untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 20 Desember 2019 dari Ignatius Supriyadi, SH., LLM., beralamat di Kantor Hukum WNA Supriyadi, Citi Hub, Level 3, Sentra Bisnis Artha Gading D-3 Jalan Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 6 Januari 2020, perihal Permohonan Pengujian Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap Permohonan Nomor 1/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1/TAP.MK/2020 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 1/PUUX-VIII/2020, bertanggal 6 Januari 2020;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 4/TAP.MK/2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Untuk Memeriksa Perkara Nomor 1/PUU-XVIII/2020 , bertanggal 7 Januari 2020;

c. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 14 Januari 2020 dan sidang untuk memeriksa perbaikan permohonan pada tanggal 13 Februari 2020;

d. Bahwa Pemohon telah menyampaikan surat bertanggal 13 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi perihal penarikan kembali (pencabutan) atas permohonan pengujian Materiil dalam perkara Nomor 1/PUU-XVIII/2020;

e. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengagendakan Sidang Pleno untuk mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah pada tanggal 19 Agustus 2020, namun dalam sidang yang telah diagendakan tersebut oleh karena telah ada penarikan permohonan dari Pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf d sehingga sidang pleno dimaksud hanya untuk mengonfirmasi perihal penarikan permohonan Pemohon. Ternyata, Pemohon membenarkan penarikan tersebut;

f. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali;

g. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Agustus 2020 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 1/PUU-XVIII/2020 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 27-08-2020

Prof. Dr. H.R. Abdussalam dan Samsudin, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Andi Lala, S.H., dkk Advokat, untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pasal 109 ayat (2) UU 8/1981

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 109 ayat (2) UU 8/1981 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.5] …
Bahwa sebelum Mahkamah memberikan penilaian kedudukan hukum kedua Pemohon tersebut di atas, Mahkamah perlu terlebih dahulu memberikan penilaian mengenai kedudukan hukum Pemohon II terkait dengan tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa, karena setelah dicermati surat kuasa yang diajukan Pemohon II adalah surat kuasa yang diberikan bukan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi [vide Surat Kuasa Pemohon II NO.SK.024/A-PH/ANP/2019 bertanggal 21 November 2019]. Di samping itu, Pemohon II juga tidak hadir langsung di dalam persidangan Mahkamah. Meskipun pada akhirnya Pemohon II menyusulkan surat kuasa baru untuk beracara di Mahkamah Konstitusi [vide Surat Kuasa Pemohon II NO.SK.027/A-PH/ANP/2020 bertanggal 20 Juli 2020], namun surat kuasa yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2020, telah melewati tenggang waktu untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan yang ditentukan paling lambat 14 (empat belas) hari, yaitu pada tanggal 15 Juli 2020, sehingga surat kuasa dimaksud tidak dapat dipertimbangkan.

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon I sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang oleh Pemohon I dianggap dirugikan karena berlakunya Pasal 109 ayat (2) KUHAP, di mana telah terlihat pula hubungan kausalitas anggapan Pemohon I perihal kerugian hak konstitusional dimaksud dengan norma Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap Pemohon II tidak dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Sedangkan Pemohon I (untuk selanjutnya disebut Pemohon), Mahkamah berpendapat, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut persoalan konstitusionalitas norma yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai petitum permohonan Pemohon. Pada petitum angka 2, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 109 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan pada petitum angka 3, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan materi Pasal 109 ayat (2) KUHAP diganti menjadi materi “sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik diberi waktu 3 (tiga) bulan menyelesaikan melakukan penyidikan sampai penyusunan berkas perkara hasil penyidikan”. Pemohon dalam petitum angka 3 lebih lanjut meminta materi dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”, menjadi materi yang ditambahkan ayat dalam Pasal 102 KUHAP menjadi ayat (4) dalam Pasal 102 KUHAP, dengan menambah materi, “dan korban/pelapor”. Dengan demikian materi Pasal 102 ayat (4) KUHAP, menyebutkan “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan korban/pelapor”.

Terkait dengan petitum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati, telah ternyata kedua petitum tersebut bersifat kumulatif dan antara petitum satu dengan petitum lainnya adalah bertentangan/kontradiktif. Di satu sisi meminta Pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sementara di sisi lain meminta Pasal a quo diubah/diganti, sehingga keduanya tidak mungkin diajukan dalam satu kesatuan petitum yang bersifat kumulatif, karena hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan petitum yang meminta Pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka menimbulkan konsekuensi hukum bahwa Pasal a quo menjadi batal/dihapus, sedangkan dengan petitum yang meminta Pasal a quo diubah/diganti menimbulkan konsekuensi hukum bahwa Pasal a quo masih ada dengan tambahan rumusan sebagaimana diminta oleh Pemohon dan memindahkannya menjadi materi muatan pasal lain [Pasal 102 ayat (4) KUHAP], sedangkan Pasal a quo diganti dengan redaksi baru sebagaimana yang dirumuskan oleh Pemohon. Oleh karena itu, seharusnya salah satu petitumnya menjadi petitum yang bersifat alternatif. Dengan adanya kontradiksi petitum permohonan dimaksud berakibat terjadinya inkonsistensi antara posita yang lebih banyak menguraikan persoalan implementasi norma a quo dengan petitum permohonan tersebut. Dalam batas penalaran yang wajar, permohonan demikian menjadi kabur (obscuur).

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, oleh karena terdapat kontradiksi antar petitum permohonan serta inkonsistensi antara posita dan petitum sehingga permohonan Pemohon tersebut menjadi kabur, dan Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Menolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 27-08-2020

Aristides Verissimo de Sousa Mota, untuk selanjutnya disebut Pemohon.

Pasal 7 dan Pasal 11 UU MA

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 7 dan Pasal 11 UU MA dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun demikian sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon dan hal-hal lain sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan perkara a quo, Mahkamah telah menyelenggarakan pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung dan Pihak Terkait Ikatan Hakim Indonesia, keterangan Pihak Terkait Komisi Yudisial, dan keterangan Pihak Terkait Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menurut Mahkamah, alasan diselenggarakannya pemeriksaan persidangan tersebut dikarenakan isu permohonan Pemohon diperlukan pendalaman terutama apabila isu dimaksud dijadikan dasar bagi Mahkamah untuk mendapatkan pemahaman mengenai kedudukan dan masa jabatan hakim agung yang berkaitan dengan kedudukan dan masa jabatan hakim konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Oleh karenanya, dengan pertimbangan alasan tersebut di atas, terlepas dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat formal permohonan yang diajukan Pemohon a quo menurut Mahkamah terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan-keterangan para pihak dimaksud melalui pemeriksaan persidangan tersebut;

2. Bahwa terkait dengan permohonan, setelah Mahkamah menyelenggarakan pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud di atas dan kemudian mencermati kembali permohonan Pemohon secara saksama telah ternyata terdapat inkonsistensi dan kontradiksi antara posita permohonan dengan petitum permohonan. Pada posita permohonan, Pemohon menguraikan masa jabatan hakim agung yang menurut Pemohon seharusnya dibatasi lima tahun dan maksimal hakim agung hanya menjabat selama dua periode (sepuluh tahun) [vide permohonan halaman 7]. Akan tetapi, pada petitum permohonan justru meminta ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 UU 3/2009 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga jika petitum yang demikian dikabulkan justru akan menimbulkan kekosongan hukum karena ketiadaan pengaturan mengenai syarat-syarat untuk diangkat menjadi hakim agung dan alasan-alasan pemberhentiannya;

3. Bahwa selain itu, inkonsistensi dan kontradiksi juga terdapat pada bagian kedudukan hukum dan posita permohonan. Pada bagian kedudukan hukum Pemohon menyatakan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan a quo [vide permohonan halaman 4], namun pada bagian posita permohonan Pemohon menyatakan tidak mengalami kerugian materiil dengan adanya Pasal 7 dan Pasal 11 UU 3/2009 [vide permohonan halaman 10]. Padahal, kerugian hak konstitusional harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa terkait dengan permohonan agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), menurut Mahkamah hal demikian tidaklah tepat untuk dikabulkan karena akan melebihi dari hal-hal yang tidak dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya. Terlebih lagi permohonan agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) hanya diberikan terhadap permohonan yang dapat dipahami dan beralasan menurut hukum; Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 27-08-2020

Deddy Rizaldy Arwin Gommo, dkk yang berjumlah 7 Pemohon, untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pasal 31 ayat (4) UU 3/2009

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 31 ayat (4) UU 3/2009 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 22 Juni 2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan para Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 6/PMK/2005);

[3.3.2] Bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 Juli 2020 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 9 Juli 2020 dan para Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum;

[3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama berkenaan dengan undang-undang yang para Pemohon mohonkan pengujian, Mahkamah menemukan fakta terdapat perubahan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Di mana, pada permohonan awal para Pemohon menguji Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU 5/2004), sedangkan pada perbaikan permohonan, para Pemohon menguji Pasal 31 ayat (4) UU 3/2009.
Perubahan undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut para Pemohon didasarkan atas nasihat Majelis Hakim pada persidangan pendahuluan [vide risalah persidangan tanggal 9 Juli 2020, halaman 21], padahal Majelis Hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 22 Juni 2020 menyarankan agar menuliskan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara lengkap agar penulisan peraturan perundang-undangan dipenuhi dalam permohonan para Pemohon [vide risalah persidangan tanggal 22 Juni 2020, halaman 13]. Para Pemohon di dalam perbaikan permohonan hanya mencantumkan undang-undang perubahan yang terakhir yaitu UU 3/2009, padahal sesungguhnya norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah Pasal 31 ayat (4) yang terdapat dalam UU 5/2004. Berdasarkan Lampiran II angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penulisan peraturan perundang-undangan yang seharusnya yaitu pengujian Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga menurut Mahkamah terdapat kesalahan dalam penulisan undang-undang yang dimohonkan pengujian yang mengakibatkan permohonan para Pemohon menjadi kabur;
Seandainya pun yang ditulis dalam perbaikan permohonan adalah benar, quod non, para Pemohon tidak secara jelas menguraikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Para Pemohon lebih banyak menguraikan implementasi norma perihal berlakunya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres 64/2020) yang menaikan iuran kesehatan, dan menurut para Pemohon kenaikan tersebut terjadi karena adanya norma Pasal 31 ayat (4) UU 3/2009 [sic!]. Menurut Mahkamah, kenaikan yang terjadi pada iuran kesehatan tidak serta-merta dapat mengubah tafsir konstitusionalitas Pasal 31 ayat (4) UU 5/2004 menjadi sebagaimana didalilkan para Pemohon, karena Pasal 31 ayat (4) UU 5/2004 berlaku untuk semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian di Mahkamah Agung, dengan kata lain bukan hanya berlaku terhadap Perpres 64/2020 saja;
Selain itu, Mahkamah juga tidak dapat memahami alasan permohonan para Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan yang meminta agar pasal yang diuji konstitusionalitasnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan tersebut bersifat final dan tidak boleh diundangkan kembali”, karena terhadap putusan judicial review di Mahkamah Agung, Pasal 31 ayat (4) UU 5/2004 sudah menentukan apabila norma yang dimohonkan pengujian dinyatakan tidak sah sudah secara otomatis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yang artinya sudah tidak dapat diberlakukan kembali, terlepas setelah putusan tersebut dibentuk peraturan yang baru yang memiliki pokok permasalahan yang serupa maka hal tersebut adalah persoalan lain yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berbeda.
Oleh karena petitum para Pemohon sudah sejalan dengan maksud norma Pasal 31 ayat (4) UU 5/2004 maka tidak perlu tafsir lain yang justru dapat menimbulkan ketidakjelasan. Dengan demikian membuktikan bahwa terhadap norma a quo tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas serta telah memberikan kepastian hukum.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan para Pemohon kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan permohonan para Pemohon lebih lanjut.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Ketetapan Penarikan Kembali Perkara Pengujian Undang-Undang Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 27-08-2020

Prof. DR. M. Sirajuddin Syamsuddin, dkk sebanyak 57 pemohon, yang diwakili oleh Prof. DR. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum, untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

mengujikan UU 2/2020 secara formil dan Pasal 2 ayat (1) Huruf a Angka 1, Angka 2, dan Angka 3, Pasal 27, dan Pasal 28 Lampiran UU 2/2020 secara materiil.

Bahwa UU 2/2020 dianggap para Pemohon tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan Lampiran UU 2/2020 dianggap para Pemohon bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2), Pasal 22D ayat (2), 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU 2/2020 dan Lampiran UU 2/2020 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 1 Juli 2020, yang diajukan oleh Prof. Dr. M Sirajuddin Syamsuddin, dkk, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 7 Juli 2020 dengan Nomor 51/PUU-XVIII/2020 mengenai Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Pengujian Materil Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap Permohonan Nomor 51/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 125/TAP.MK/2020 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 51/PUU-XVIII/2020, bertanggal 7 Juli 2020;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 132/TAP.MK/2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 51/PUU-XVIII/2020, bertanggal 7 Juli 2020;
c. Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 15 Juli 2020 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
d. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 18 Agustus 2020;

e. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan permohonan dari para Pemohon bertanggal 19 Agustus 2020 perihal pencabutan permohonan, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2020;
f. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Persidangan Pendahuluan Tambahan pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan agenda untuk mengonfirmasi perihal pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf e. Ternyata, para Pemohon membenarkan pencabutan tersebut;
g. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali;
h. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 24 Agustus 2020 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 51/PUU-XVIII/2020 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →