Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 21-05-2019

Octolin Hutagalung, S.H., Nuzul Wibawa, S.H., Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H., ACIArb, dan Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H. melalui kuasa pemohon Syahril Moehammad, S.H., M.H., dkk

Pasal 21 UU PTPK

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 21 UU PTPK dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa menurut Pemohon, Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa “secara langsung dan tidak langsung” [sic!] bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Pemohon hal ini diakibatkan tidak adanya tolok ukur yang jelas mengenai perbuatan “secara langsung dan tidak langsung” yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan merintangi proses penyidikan, khususnya perbuatan yang dilakukan advokat dalam mendampingi kliennya.

Sebelum Mahkamah menjawab dalil tersebut, perlu Mahkamah tegaskan bahwa frasa “secara langsung dan tidak langsung” sebagaimana berulang-ulang disebutkan Pemohon dalam permohonannya, baik pada alasan permohonan maupun pada petitum, tidak terdapat dalam Pasal 21 UU PTPK. Adapun Pasal 21 UU PTPK selengkapnya menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dengan demikian dengan tidak terdapatnya frasa “secara langsung dan tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU PTPK maka telah membuat permohonan para Pemohon menjadi kabur sebab secara hukum frasa “secara langsung dan tidak langsung” memiliki konsekuensi hukum yang sangat berbeda dengan frasa “secara langsung atau tidak langsung” sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 UU PTPK. Frasa “secara langsung dan tidak langsung” sebagaimana terdapat dalam dalil para Pemohon memiliki konsekuensi hukum bahwa frasa tersebut bersifat kumulatif. Sedangkan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK memiliki konsekuensi hukum bahwa frasa tersebut bersifat alternatif.

Oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon sepanjang frasa “secara langsung dan tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK adalah kabur.

[3.12] Menimbang bahwa menurut para Pemohon, Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan” [sic!] bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai bahwa perbuatan advokat yang melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan itikad baik tidak termasuk perbuatan menghalangi, merintangi, menggagalkan dalam undang-undang a quo. Menurut para Pemohon, norma a quo menyebabkan seorang yang berprofesi sebagai advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya dapat dianggap menghalang-halangi penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU PTPK, padahal seorang advokat membela kliennya dengan itikad baik.

Sebelum menjawab dalil tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan” sebagaimana berulang-ulang dinyatakan para Pemohon dalam alasan permohonan maupun dalam petitum permohonan tidak terdapat dalam Pasal 21 UU PTPK. Bahwa Mahkamah sebelumnya telah menegaskan pada paragraf [3.11] mengenai isi lengkap dari Pasal 21 UU PTPK dan dari rumusan yang lengkap tersebut frasa yang sebenarnya terdapat di dalam Pasal 21 UU PTPK adalah “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan...”. Dalam permohonannya, para Pemohon telah menambahkan kata “dan” serta menghilangkan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dari Pasal 21 UU PTPK sehingga maknanya menjadi sangat berbeda dari norma yang berlaku. Dengan demikian permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan” adalah kabur.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan” dan sepanjang frasa “secara langsung dan tidak langsung” adalah kabur.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 21-05-2019

Anisa Rosadi yang diwakili oleh kuasa hukumnya kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam IHZA & IHZA Law Firm

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen.

Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah juga memandang perlu untuk menegaskan bahwa mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat konstitusi yang diberikan kepada negara sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dikonkritkan dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan untuk memberikan dasar hukum yang kuat maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal terkait dengan penyelenggaraan pendidikan nasional. UU Sisdiknas merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memberikan aturan lebih lanjut mengenai bagaimana sistem pendidikan nasional dan penyelenggaraannya.

Seiring perkembangan zaman, munculnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar kemudian diakui dan diberikan ruang pengaturannya dalam Pasal 28 UU Sisdiknas. PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut [vide Pasal 1 angka 14 UU Sisdiknas]. Penyelenggaraan PAUD sebagaimana Pasal 28 ayat (2) UU Sisdiknas dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal. Keberadaan PAUD nonformal maupun PAUD informal sebetulnya merupakan perwujudan adanya peran masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Lebih lanjut sebagaimana keterangan Pemerintah penyebutan PAUD formal, PAUD nonformal dan PAUD informal bukanlah dimaksudkan untuk menafikan keberadaan salah satu jalur PAUD. Pasal 28 ayat (2) UU Sisdiknas tersebut justru ingin menyatakan bahwa PAUD nonformal dan PAUD informal merupakan bentuk pendidikan yang sifatnya melengkapi keberadaan PAUD formal. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya dalam Bab IV Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah UU Sisdiknas, bahwa setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, karena itu keberadaan PAUD jalur pendidikan nonformal dan informal merupakan salah satu bentuk pengakuan peran serta masyarakat tersebut.

Penyelenggaraan PAUD nonformal serta informal dapat diselenggarakan dengan menyesuaikan kebutuhan dalam masyarakat tersebut, salah satu contoh adalah kurikulum yang digunakan tidak hanya menggunakan kurikulum standar pemerintah tetapi juga dapat diselenggarakan dengan menambahkan kurikulum lain sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal yang demikian tidak dapat dilakukan oleh PAUD formal tentunya dimana kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, selain itu PAUD formal wajib memenuhi standar mutu penyelenggaraan pendidikan termasuk standar pendidiknya. Sehingga jika apa yang dimohonkan Pemohon agar PAUD pada jalur pendidikan nonformal dan informal disamakan dengan PAUD jalur pendidikan formal justru akan menutup ruang peran serta masyarakat bahkan menutup kebebasan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Pendidik yang dimaksudkan oleh UU Sisdiknas adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan seluruh hal-hal terkait dengan pendidik secara umum tunduk pada UU Sisdiknas [vide Pasal 1 angka 6 UU Sisdiknas]. Lebih lanjut pembentuk undang-undang juga memberlakukan UU Guru dan Dosen yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya untuk memberikan pengaturan tidak hanya mengenai hak-hak guru dan dosen tetapi juga standar atau kualifikasi dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang guru dan dosen. Konsekuensi logis dengan diakuinya pendidik sebagai guru maka tentu saja tidak hanya melekat hak-haknya saja tetapi juga kewajibannya. Secara formal UU Guru dan Dosen merupakan undang-undang yang memang mengatur bagi pendidik khususnya guru dan dosen, sedangkan bagi pendidik di luar guru dan dosen maka pengaturannya tidak tunduk kepada UU a quo tetapi tunduk pada undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

[3.12] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak memberikan kepastian hukum kepada profesinya sebagai pendidik PAUD nonformal, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen merupakan pasal yang diatur dalam Ketentuan Umum. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) bahwa Ketentuan Umum berisi tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, dan hal-hal lain yang bersifat umum dan berlaku bagi pengaturan di dalam pasal-pasal berikutnya, antara lain, ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab (vide Lampiran I C.1. angka 98 UU 12/2011). Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (vide Lampiran I C.1. angka 107 UU 12/2011). Dengan demikian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah norma yang bersifat mengatur tetapi justru memberikan batasan arah pengaturan dan siapa yang diatur dalam UU Guru dan Dosen, dengan maksud untuk menghindarkan makna ganda (ambiguity) atau ketidakjelasan (vagueness) dalam pengaturan di dalam pasal-pasal selanjutnya, sehingga pasal a quo justru memberikan kepastian hukum. Hal berkait dengan pasal ketentuan umum undang-undang, juga telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006, bertanggal 7 Desember 2006, yang menyatakan antara lain:

... Pasal 1 angka 9 tersebut hanya merupakan pengertian atau definisi yang termuat dalam ketentuan umum, dan bukan merupakan norma yang bersifat mengatur dan berkait dengan pasal-pasal yang lain, sehingga permohonan Pemohon berkenaan dengan ketentuan tersebut dikesampingkan …

Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008, bertanggal 17 Februari 2009, menyatakan antara lain:

.... Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundangundangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda ...

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tidak dimasukkannya pendidik PAUD jalur nonformal dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tidak dapat mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan hidup serta menyebabkan Pemohon diperlakukan diskriminatif.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada Paragraf [3.11] bahwa norma a quo merupakan ketentuan umum yang memberikan batasan pengaturan terhadap siapa yang diaturnya maka dengan tidak dimasukkannya pendidik PAUD jalur pendidikan nonformal dalam Undang-Undang a quo tidak mengakibatkan warga negara yang berprofesi serupa dengan Pemohon kehilangan hak atas pekerjaannya. Pemohon dalam hal ini tetap dapat melanjutkan pekerjaannya meski keberadaannya tidak termasuk dalam definisi yang disebutkan dalam norma a quo tetapi tetap diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, Pemohon pun tidak terlanggar haknya untuk mengembangkan diri demi terpenuhinya kebutuhan hidup sebab ketiadaan pendidik PAUD jalur nonformal dalam norma a quo tidak menghalangi hak Pemohon untuk mendapatkan pelatihan maupun kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya baik secara praktik maupun akademisnya. Dengan demikian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak menghalangi Pemohon untuk mendapatkan jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan hidup.

Lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon perihal adanya perlakuan diskriminatif akibat berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen, Mahkamah mempertimbangkan apakah benar terdapat persoalan diskriminasi. Berkenaan dengan pengertian diskriminasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006, bertanggal 12 April 2007, telah ditegaskan antara lain:

....Mahkamah berpendapat bahwa untuk melihat apakah ketentuan Pasal 35 huruf a UU PPTKI bersifat diskriminatif atau bukan, terlebih dahulu harus diketahui apakah yang dimaksud dengan pengertian diskriminatif dalam ruang lingkup hukum hak asasi manusia (human rights law). Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (LN RI Tahun 2005 Nomor 119, TLN RI Nomor 4558). Article 2 ICCPR berbunyi, “Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”.

Menimbang dengan demikian, diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama (religion), ras (race), warna (color), jenis kelamin (sex), bahasa (language), kesatuan politik (political opinion)...

Dengan merujuk pertimbangan Mahkamah di atas telah jelas bahwa pembedaan perlakuan antara pendidik jalur formal dan jalur nonformal tidaklah merupakan persoalan diskriminasi. Sebab tidak setiap perbedaan perlakuan adalah serta-merta berarti diskriminasi. Jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal serta jalur pendidikan informal merupakan jalur-jalur pendidikan yang memiliki karakteristik yang berbeda sehingga terhadap sesuatu yang berbeda tentunya sudah tepat jika dilakukan pengaturan secara berbeda pula. Justru akan menjadi tidak tepat dan sekaligus tidak adil jika terhadap sesuatu yang memang berbeda diperlakukan sama. Sehingga perbedaan pengaturan terkait dengan pendidik PAUD jalur formal dan pendidik PAUD jalur nonformal bukanlah ketentuan yang bersifat diskriminatif.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosenadalah tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2O17 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANGTERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 21-05-2019

Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturrahim Antar Pengajian yang diwakili oleh Dra. Hj. Nurdiati Akma, M.Si dan Hj. Zuriaty Anwar, S.Sos, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan H. Munarman, S.H. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Nasrulloh Nasution, S.H., M.Kn dan kawan-kawan dari Kantor Pusat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Ulama (GNPF-U)

Penjelasan Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 frasa “atau paham lain” dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 frasa “atau paham lain” dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan serta pihak-pihak sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan lebih jauh, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan perihal pengujian Pasal 80A UU Ormas, oleh karena Pasal 80A UU Ormas tersebut telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUUXV/2017, bertanggal 13 Desember 2018, dengan amar putusan yang menyatakan “Pemohonan para Pemohon tidak dapat diterima”. Hal yang menjadi persoalan dalam hubungan ini, apakah berlaku ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005).

Pasal 60 UU MK menyatakan:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Sementara itu, Pasal 42 PMK 06/2005 menyatakan:

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 06/2005 di atas, secara formil, Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 06/2005 tidak berlaku terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 80A UU Ormas dalam permohonan a quo, sebab Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 06/2005 adalah dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap permohonan kembali suatu norma atau suatu ketentuan undang-undang di mana norma atau ketentuan undang-undang tersebut sebelumnya telah pernah diuji dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah. Oleh karena itu, ada atau tidak ada dasar pengujian konstitusionalitas baru dalam permohonan a quo untuk menguji konstitusionalitas Pasal 80A UU Ormas, terhadap Pasal 80A UU Ormas dapat dimohonkan pengujian kembali.

Namun demikian, dalam hal ini Mahkamah penting menegaskan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 dalam pengujian Pasal 80A UU Ormas menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, secara substansial Mahkamah sesungguhnya menolak permohonan para Pemohon. Dinyatakan “tidak dapat diterima”-nya permohonan para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 tersebut karena ternyata kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan tersebut berkait erat dengan pokok perkara sehingga perihal kedudukan hukum para Pemohon itu baru dapat diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 menyatakan:

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti surat/tulisan, mendengar dan membaca keterangan ahli, dan membaca kesimpulan yang diajukan para Pemohon, mendengar dan membaca keterangan Presiden (Pemerintah) serta membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, terlepas dari adanya perbedaan dalam ajaran negara hukum menurut konsepsi rechtsstaat, etat de droit, dan rule of law, ketiga konsepsi tersebut memuat tiga substansi dasar yang sama yaitu: (1) substansi yang memuat gagasan bahwa pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh hukum. Sekalipun pada mulanya substansi ini ditujukan untuk membatasi kekuasaan penguasa (in casu raja) yang dimaksudkan untuk menghapuskan atau mencegah lahirnya kekuasaan yang bersifat tiranik, dalam perkembangan selanjutnya gagasan bahwa pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh hukum sekaligus dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak-hak dan kebebasan mendasar warga negara; (2) substansi yang memuat gagasan tentang legalitas formal yaitu gagasan yang menekankan keharusan adanya suatu tertib hukum (legal order) yang dibuat dan dipertahankan oleh negara; (3) substansi yang memuat gagasan bahwa hukumlah yang memerintah, bukan manusia [vide, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017, bertanggal 31 Januari 2018]. Secara umum, lahirnya UU Ormas juga berpijak pada tiga substansi dasar negara hukum di atas. Artinya, pertama, tindakan pemerintah yang berkait dengan ormas dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam UU Ormas tersebut di mana pembatasan demikian dilakukan demi melindungi hak-hak dan kebebasan dasar warga negara; kedua, UU Ormas adalah salah satu bentuk tertib hukum (legal order) yang dibuat dan dipertahankan oleh negara demi melindungi berbagai kepentingan dalam kehidupan bernegara guna mencapai tujuan negara; ketiga, dengan mendasarkan tindakan pada tertib hukum dimaksud, in casu UU Ormas, hal itu sekaligus menunjukkan bahwa hukumlah yang memerintah, bukan orang;

2. bahwa gagasan negara hukum yang dipraktikkan di Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan prinsip supremasi konstitusi, dalam hal ini UUD 1945. Artinya, seluruh tindakan negara maupun warga negara tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi, yaitu UUD 1945. Sementara itu, yang dimaksud dengan UUD 1945, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945, adalah terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Oleh karena itu, dalam menilai kesesuaian atau pertentangan suatu perbuatan dengan UUD 1945 bukanlah hanya berarti kesesuaian atau pertentangan perbuatan itu dengan pasal-pasal UUD 1945 secara parsial melainkan terhadap UUD 1945 secara holistik yaitu Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Hal demikian juga berlaku dalam menilai konstitusionalitas UU Ormas;

3. bahwa Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan fundamental sebab merupakan jiwa dari UUD 1945 secara keseluruhan di mana dari semangat dan amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 itulah diturunkan pasal-pasal UUD 1945. Dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 diperoleh penegasan bahwa disusunnya UUD 1945 adalah kelanjutan dari “Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia”, yang tiada lain adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan, “…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia…” Disusunnya Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu UUD 1945, adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang salah satu tugasnya ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adapun bentuk susunan negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 adalah Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tiada lain adalah merujuk pada dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, dalam menilai konstitusionalitas norma yang tertuang dalam UU Ormas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo juga tidak boleh dilepaskan dari konteks ini. Terkait dengan hal itu, baik Konsiderans “Menimbang” huruf a maupun Penjelasan Umum UU Ormas menegaskan bahwa dibuatnya UU Ormas a quo adalah sejalan dengan semangat yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam Konsiderans “Menimbang” huruf a UU Ormas dinyatakan, “bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.” Sementara itu, dalam Penjelasan Umum UU Ormas dikatakan, antara lain, “Dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017. Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang”.

[3.11] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10] di atas, selanjutnya terhadap dalil-dalil para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan pertentangan Pasal 80A UU Ormas dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10] di atas untuk sebagian telah dengan sendirinya menjawab dalil para Pemohon a quo. Namun, Mahkamah perlu menegaskan lebih jauh bahwa negara hukum memang menjamin hak asasi manusia, in casu hak atas kemerdekaan berserikat tetapi pada saat yang sama negara hukum juga membenarkan adanya pembatasan terhadap hak asasi manusia sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu bahwa (1) pembatasan tersebut ditetapkan dengan undang-undang; (2) pembatasan dilakukan sematamata dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; (3) pembatasan dilakukan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembatasan tersebut dapat berbentuk larangan maupun keharusan yang disertai dengan sanksi jika larangan dilanggar atau keharusan tersebut tidak dilaksanakan. Namun, dalam konteks permohonan a quo, Pasal 80A tidaklah langsung berkenaan dengan pembatasan demikian melainkan hanya mengatur tentang konsekuensi dari dilanggarnya pembatasan yang berupa larangan atau keharusan yang diatur dalam ketentuan lain dalam UU Ormas;

2. para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 80A yang menyekaliguskan pencabutan badan hukum Ormas dengan pembubaran tanpa due process of law oleh lembaga peradilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap telah mengesampingkan asas equality before the law dan bertolak belakang dengan asas menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya sehingga, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat, Pasal 80A UU Ormas berlaku terhadap ormas mana pun yang telah dicabut surat keterangan terdaftar atau status badan hukumnya yang dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b UU Ormas. Pasal 80A UU Ormas tidak membedakan perlakuan terhadap ormas tertentu melainkan diperlakukan sama secara hukum. Setiap ormas juga wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya, dalam hal ini menjunjung tinggi hukum sebagaimana diatur dalam UU Ormas, khususnya menaati larangan-larangannya dan melaksanakan keharusan-keharusan yang ditentukan. Oleh karenanya tidak relevan untuk mendalilkan Pasal 80A UU Ormas dengan hak atas persamaan perlakuan terhadap warga negara dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Adapun terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 80A UU Ormas yang menyekaliguskan pencabutan status badan hukum dengan pembubaran ormas tanpa due process of law, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 80A UU Ormas adalah kelanjutan dari penjatuhan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU Ormas. Sebagai sanksi administratif maka yang berwenang menjatuhkannya adalah pejabat administrasi atau tata usaha negara yang relevan. Dengan demikian menjatuhkan sanksi administratif adalah bagian dari tindakan pejabat administrasi atau tata usaha negara. Setiap tindakan atau perbuatan pejabat administrasi atau tata usaha negara bersandar pada berlakunya prinsip atau asas legalitas dalam hukum administrasi negara (yang berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana) yang mengandung pengertian: pertama, setiap perbuatan pejabat administrasi negara didasarkan pada ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan perbuatan itu; kedua, dalam setiap perbuatan pejabat administrasi negara berlaku asas praduga absah (presumption of legality) yaitu bahwa perbuatan itu harus dianggap sah sampai ada tindakan hukum yang membatalkan perbuatan tersebut. Salah satu institusi yang dapat membatalkan perbuatan atau tindakan pejabat administrasi negara adalah pengadilan, dalam hal ini pengadilan tata usaha negara. Oleh karena itu, jika yang dimaksud oleh para Pemohon dengan due process of law itu adalah adanya keterlibatan pengadilan maka jika para Pemohon menganggap tindakan atau perbuatan pejabat administrasi negara berupa penjatuhan sanksi administrasi itu sebagai tindakan atau perbuatan yang berada di luar kewenangan pejabat administrasi negara yang bersangkutan atau menganggap tindakan penjatuhan sanksi itu tidak sah (meskipun dilakukan oleh pejabat yang berwenang) maka hal itu dapat diadukan ke pengadilan tata usaha negara;

3. di satu pihak, para Pemohon mengakui bahwa Pancasila dan UUD 1945 yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa adalah bersifat mutlak sehingga apabila suatu ormas yang melalui pengurus dan/atau anggota-anggotanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 maka pelanggaran demikian tidak dapat ditolerir dan harus dijatuhi sanksi. Karena itu, penjatuhan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (3) huruf a dan huruf b UU Ormas, menurut para Pemohon, dapat dibenarkan karena merupakan bentuk pembinaan sekaligus pengawasan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan idelologi negara. Namun, di lain pihak para Pemohon mendalilkan bahwa pemberian kewenangan kepada Pemerintah melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, menurut para Pemohon, telah melampaui kewenangan menteri sebagai pejabat pemerintahan sekaligus pejabat tata usaha negara yang hanya berwenang menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan yang diterbitkannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf d UU Administrasi Pemerintahan. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan untuk memberikan status badan hukum terhadap suatu ormas adalah kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia maka, sesuai dengan asas contrario actus yang berlaku dalam hukum administrasi negara, menteri yang sama berwenang pula untuk mencabut status badan hukum suatu ormas apabila ditemukan pelanggaran terhadap larangan dan/atau keharusan yang membawa akibat dapat dijatuhkannya sanksi administratif berupa pencabutan status badan hukum dimaksud;

4. para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 80A UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi bahwa pembubaran ormas tidak cukup hanya berdasarkan pandangan dan penilaian subjektif Pemerintah. Asas praduga tak bersalah mengharuskan proses pembuktian di lembaga yudikatif yang independen dan imparsial sehingga pembubaran ormas seharusnya diputuskan melalui lembaga peradilan, bukan mempersamakan pencabutan status badan hukum dengan pembubaran ormas. Karena itu, menurut para Pemohon, Pasal 80A UU Ormas telah menghilangkan prinsip due process of law. Ketentuan a quo telah merampas kewenangan lembaga peradilan. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah mengatur tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga pertanyaannya adalah apakah Pasal 80A UU Ormas tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hubungan ini, Pasal 80A UU Ormas justru memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap setiap ormas yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan lain dalam UU Ormas sehingga dicabut status badan hukumnya. UU Ormas mengakui, menjamin, dan melindungi dan memberi kepastian hukum yang adil terhadap setiap ormas yang tidak melanggar larangan sebagaimana ditentukan dalam UU Ormas dengan memberi status badan hukum terhadap ormas dimaksud (jika status badan hukum tersebut dimohonkan oleh para pendirinya). Namun, ketika ormas yang telah memiliki status badan hukum tersebut melanggar larangan yang ditentukan sehingga berakibat dijatuhkannya sanksi berupa pencabutan status badan hukumnya maka dengan dicabutnya status badan hukum tersebut segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh ormas sebagai badan hukum menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dengan menyatakan bahwa pencabutan status badan hukum suatu ormas sekaligus berarti pembubaran ormas yang bersangkutan, Pasal 80A UU Ormas justru memberikan kepastian hukum, terutama kepada masyarakat. Sebab, dengan sekaligus menyatakan bubarnya suatu ormas yang telah dicabut status badan hukumnya tidak akan timbul keraguan-raguan di tengah masyarakat apakah ormas yang telah dicabut status badan hukumnya itu masih ada atau tidak. Hal itu adalah juga adil khususnya bagi ormas-ormas lain, baik yang memiliki status badan hukum maupun tidak. Sebab jika ormas yang status badan hukumnya telah dicabut tetapi tidak dinyatakan bubar dan dianggap tetap ada, hal itu justru menjadi tidak adil sebab secara implisit berarti ormas yang bersangkutan masih dapat melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana halnya ormas-ormas lain yang tidak melakukan pelanggaran dan tidak dicabut status badan hukumnya. Adapun dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan due process of law, hal itu telah dipertimbangkan pada angka 2 di atas.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10] dan Paragraf [3.11] di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang, setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan dan telah ternyata bahwa dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum namun oleh karena para Pemohon hanya prima facie dianggap memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma UU Ormas yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo adalah Pasal 80A UU Ormas yang menyatakan, “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”;

2. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan a quo dengan mendalilkan selaku anggota masyarakat yang hendak menggunakan haknya untuk membentuk, menjadi pengurus, dan menjalankan kegiatan Ormas yang diberi nama “Perkumpulan Tuna Karya untuk Konstitusi (Perak) Indonesia”;

3. Bahwa menurut para Pemohon potensi kerugian hak konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi, apabila ada pengaturan due process of law oleh lembaga peradilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam Pasal 80A UU Ormas, sebagai bentuk kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak berkumpulnya di lembaga peradilan yang independen dan imparsial atas tuduhan tindakan-tindakan Ormas para Pemohon kelak, yang secara subjektif dianggap oleh Pemerintah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian para Pemohon dalam menerangkan kerugian hak konstitusionalnya di atas dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan para Pemohon dan pertimbangan hukum Mahkamah terhadap pokok permohonan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa norma yang diuji oleh para Pemohon (Pasal 80A UU Ormas) terkait dengan pembubaran Ormas sekaligus pencabutan status badan hukum Ormas, sehingga mereka yang secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma a quo adalah Ormas yang telah berbadan hukum ataupun warga negara Indonesia yang merupakan bagian dari kepengurusan ataupun keanggotaan Ormas yang sudah terbentuk, sedangkan para Pemohon telah ternyata bukan merupakan Ormas dan bukan pula bagian dari kepengurusan atau keanggotaan suatu Ormas. Norma UU Ormas a quo tidak menghambat, apalagi melarang, perseorangan warga negara Indonesia untuk membentuk Ormas atau bergabung dalam suatu Ormas, baik berbadan hukum atau tidak. Norma UU Ormas a quo adalah mengatur tentang pencabutan status badan hukum suatu ormas yang sekaligus sebagai pembubaran ormas yang bersangkutan. Dengan demikian, logikanya adalah ormas dimaksud telah ada dan berbadan hukum. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah bahwa syarat adanya kerugian “potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi” tidak terpenuhi. Sebab, para Pemohon tidak saja bukan ormas, apalagi ormas yang berbadan hukum, melainkan perseorangan warga negara Indonesia. Lagi pula, andaipun benar bahwa suatu saat nanti para Pemohon akan membentuk Ormas, hal itu pun tidak serta-merta memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon untuk menguji Pasal 80A UU Ormas sepanjang ormas tersebut tidak berbadan hukum dan ormas dimaksud tidak dicabut status badan hukumnya berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam UU Ormas. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. Andaipun kedudukan hukum demikian dimiliki, quod non, telah ternyata pula bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.
Setelah memerhatikan secara saksama pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 di atas maka secara substansial sesungguhnya Mahkamah telah mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 80A UU Ormas. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 80A UU Ormas, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo sehingga sepanjang berkenaan dengan Pasal 80A UU Ormas, permohonan para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.13], terhadap dalil para Pemohon selebihnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] huruf A di atas yang pada intinya menekankan bahwa Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas mengancam hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menghilangkan peran pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Ormas, sehingga kapan pun secara subjektif pemerintah dapat melakukan pencabutan status badan hukum atau pencabutan surat keterangan terdaftar suatu Ormas, Mahkamah mempertimbangkan:

1. Bahwa dengan dalil demikian, disadari atau tidak, secara esensial para Pemohon sesungguhnya mempersoalkan keabsahan tindakan pembentuk undang-undang yang menghapuskan dan menyatakan tidak lagi berlakunya sejumlah ketentuan atau norma UU Ormas. Dengan kata lain, esensi dalil para Pemohon adalah dalil pengujian formil namun argumentasi yang digunakan adalah argumentasi pengujian materiil. Hal demikian tidaklah dapat diterima. Lagi pula, dalam hal pengujian formil, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa permohonan pengujian formil suatu undang-undang dibatasi jangka waktunya, yaitu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010]. Sebagai positive legislator, pembentuk undang-undang diberi kewenangan konstitusional oleh UUD 1945 untuk membuat undangundang yang dipandang perlu, termasuk untuk mengubah atau mengganti suatu undang-undang yang dinilai tidak lagi memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat, di mana kewenangan demikian tidak dapat dan tidak boleh diintervensi atau dinilai oleh Mahkamah kecuali terbukti bahwa pembentukan undang-undang demikian bertentangan dengan tata cara pembentukan undang-undang menurut UUD 1945. Itu pun dengan syarat bahwa ada pihak-pihak yang mengajukan permohonan pengujian formil kepada Mahkamah.

2. Perihal dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan dihapuskannya sejumlah ketentuan dalam UU Ormas berdasarkan Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas telah menghilangkan peran pengadilan dalam penjatuhan sanksi terhadap Ormas, hal demikian tidaklah benar. Sebab, peran pengadilan dalam hal ini tetap ada yaitu dengan mempersoalkan keabsahan tindakan negara (pemerintah) yang menjatuhkan sanksi terhadap suatu Ormas melalui pengadilan. Bedanya, jika menurut ketentuan sebelumnya peran pengadilan ditempatkan di awal proses penjatuhan sanksi, sedangkan pada saat ini peran pengadilan ditempatkan di bagian akhir. Hal demikian tidaklah dapat dikatakan bertentangan dengan negara hukum sebab peran pengadilan tetap ada. Pertentangan dengan negara hukum baru dapat dikatakan ada apabila tindakan penjatuhan sanksi terhadap suatu Ormas semata-mata dilakukan secara sepihak oleh negara (pemerintah). Dalam hal ini, andaipun benar bahwa tindakan negara (pemerintah) yang menjatuhkan sanksi terhadap suatu Ormas didasari oleh penilaian atau pendapat subjektif negara (pemerintah), subjektivitas tindakan negara (pemerintah) tersebut pada akhirnya akan diuji oleh proses peradilan. Lagi pula, dilihat dari perspektif kewajiban konstitusional negara (pemerintah) untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, langkah preventif yang dilakukan oleh negara (pemerintah) untuk mencegah terjadinya ancaman terhadap keselamatan negara prima facie harus dianggap sebagai tindakan konstitusional sampai pengadilan membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, sebagai misal, ketika ancaman bahaya terhadap keselamatan negara telah demikian nyata dan dekat (clear and present danger) dan negara (pemerintah) tidak melakukan langkah-langkah tepat yang diperlukan untuk mengatasi keadaan itu (appropriate and necessary measures) maka negara (pemerintah) sesungguhnya telah melalaikan kewajiban konstitusionalnya.

B. Terhadap dalil para Pemohon bahwa frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 karena tidak jelas, multitafsir yang rentan digunakan secara serampangan oleh Pemerintah untuk menjerat Ormas-ormas beserta pengurus dan anggotanya dengan tuduhan Anti-Pancasila dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] huruf B di atas, Mahkamah mempertimbangkan:

1. Frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tersebut tidak dapat dipahami dan ditafsirkan dengan melepaskan konteksnya dari keseluruhan pengertian yang terkandung di dalamnya. Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas selengkapnya menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila’ antara lain ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dengan demikian, pengertian yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tersebut adalah bahwa paham apa pun yang bertujuan mengganti/ mengubah Pancasila dan UUD 1945 maka paham demikian dinyatakan dilarang. Masalahnya kemudian, secara normatif apakah larangan demikian bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap masalah tersebut Mahkamah berpendapat bahwa larangan demikian bukan hanya tidak bertentangan dengan UUD 1945 melainkan harus dipahami merupakan kewajiban konstitusional negara yang diturunkan dari amanat Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat. Pancasila, sebagai dasar negara dan sekaligus ideologi negara yang telah menjadi kesepakatan para pendiri negara sehingga ditempatkan sebagai perjanjian luhur Bangsa Indonesia, adalah landasan eksistensial berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat menyatakan:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila Pembukaan UUD 1945 tersebut dikonstruksikan maka akan diperoleh pemahaman sebagai berikut:

Pertama, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu merupakan perwujudan dari Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia. Pernyataan ini adalah merujuk pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
Kedua, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu perlu disusun guna membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia;
Ketiga, bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;
Keempat, bahwa dasar keikutsertaan Pemerintah Negara Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia itu adalah kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
Kelima, bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah suatu Republik, yaitu Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat;
Keenam, bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang dibentuk menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu harus dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, mengganti atau mengubah Pancasila dengan paham lain sama artinya dengan meniadakan landasan eksistensial berdirinya NKRI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Demikian pula halnya jika paham lain itu digunakan dengan tujuan untuk mengubah UUD 1945. Pertimbangan demikian sejalan dengan pandangan seluruh fraksi yang ada di MPR pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang menegaskan:

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar filosofi dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UndangUndang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung staatsidee berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan [vide Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI: Jakarta, halaman 25]

Oleh karena itulah pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, seluruh fraksi di MPR sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dan sebaliknya menggunakan Pembukaan UUD 1945 sebagai titik tolak dalam melakukan perubahan. Kesepakatan tersebut secara konstitusional kemudian diejawantahkan lebih jauh dalam rumusan pasalpasal UUD 1945. Dalam hal ini, Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan,
“Dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.” Sementara itu, perubahan UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 adalah perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945. Dengan demikian, secara a contrario, terhadap Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dilakukan perubahan.

Adapun konteks mengganti/mengubah UUD 1945 dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tersebut bukan dalam pengertian perubahan konsitusional terhadap pasal-pasal UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 37 UUD 1945 melainkan mengganti/mengubah UUD 1945 dengan paham lain, sehingga UUD 1945 tidak lagi didasari oleh Pancasila.

2. Dengan pertimbangan terhadap frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas maka tidaklah tepat jika dikatakan bahwa frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tidak melarang kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sebagaimana diatur Pasal 28 UUD 1945, juga tidak melarang hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak seseorang secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Begitu pula halnya Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tidak melarang kebebasan seseorang untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, apalagi jika dikatakan bertentangan dengan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaan seseorang, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Adapun dalam kaitannya dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut haruslah dikaitkan konteksnya dengan norma yang dijelaskan yaitu bahwa Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sehingga permasalahannya, apakah norma demikian bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa secara a contrario jika suatu Ormas menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang tidak bertentangan dengan Pancasila maka Ormas demikian dijamin dan dilindungi oleh negara, sehingga misalnya apabila negara mengambil tindakan membubarkan suatu Ormas dengan alasan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas maka Ormas yang bersangkutan tidak dihalangi haknya untuk melakukan pembelaan diri dengan mempersoalkan keabsahan tindakan negara tersebut ke pengadilan, dalam hal ini pengadilan tata usaha negara. Artinya, tindakan negara tersebut dapat diuji keabsahannya di hadapan pengadilan.
Lagi pula, negara hukum tidaklah melarang dilakukannya pembatasan terhadap hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 atau hak asasi manusia pada umumnya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan dalam wujud larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas yang kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas dengan maksud sebagaimana telah dipertimbangkan pada angka 1 di atas tidaklah bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di atas, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas adalah tidak beralasan menurut hukum.

C. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 62 ayat (3) UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena menjatuhkan sanksi terhadap Ormas hanya berdasarkan subjektivitas semata tanpa dibuktikan mengenai pelanggarannya, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] huruf C di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam norma yang termuat dalam Pasal 62 ayat (3) UU Ormas merupakan rangkaian kesatuan dari keseluruhan norma yang termuat dalam Pasal 62 UU Ormas yang selengkapnya menyatakan:

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
(2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
(3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
Dengan demikian, apabila keseluruhan materi muatan norma Pasal 62 UU Ormas dikonstruksikan maka akan didapatkan konstruksi logika sebagai berikut:

Pertama, sanksi berupa pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum terhadap suatu Ormas dijatuhkan apabila Ormas yang bersangkutan tidak mematuhi sanksi berupa penghentian kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) UU Ormas. Sementara itu, sanksi penghentian kegiatan tersebut dijatuhkan jika suatu Ormas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak mematuhi peringatan tertulis yang diberikan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf a UU Ormas di mana peringatan tertulis dimaksud, menurut Pasal 62 ayat (1) UU Ormas, hanya diberikan satu kali.
Kedua, adapun sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a UU Ormas merujuk pada Pasal 60 ayat (1) UU Ormas yang menyatakan, “Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.” Artinya, sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a UU Ormas adalah dijatuhkan apabila suatu Ormas melanggar Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas.

Pasal 21 UU Ormas menyatakan:
Ormas berkewajiban:
a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara

Pasal 51 UU Ormas menyatakan:
Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berkewajiban:
a. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia;
d. memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia;
e. mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana; dan
f. membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.

Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas menyatakan:
(1) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
(2) Ormas dilarang:
a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

Apabila rangkaian yang saling berkait dari ketentuan-ketentuan dalam UU Ormas di atas disederhanakan maka akan didapatkan pemahaman sebagai berikut:

Pertama, bahwa Ormas yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas dijatuhi sanksi administratif;
Kedua, sanksi administratif tersebut adalah berupa peringatan tertulis;
Ketiga, sanksi administratif berupa peringatan tertulis tersebut hanya diberikan satu kali;
Keempat, sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang hanya diberikan satu kali dimaksud harus ditaati dalam jangka waktu tujuh hari sejak tanggal peringatan tertulis tersebut diterbitkan;
Kelima, jika dalam jangka waktu tujuh hari sejak tanggal peringatan tertulis tersebut diterbitkan suatu Ormas tidak mematuhinya maka dijatuhkan sanksi berupa penghentian kegiatan; dan
Keenam, jika sanksi berupa penghentian kegiatan dimaksud tidak juga dipatuhi maka Ormas yang bersangkutan akan dicabut surat keterangan terdaftarnya atau akan dicabut status badan hukumnya.
Dengan konstruksi pemahaman sebagaimana diuraikan di atas maka mendalilkan tindakan penjatuhan sanksi berupa pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum terhadap suatu Ormas yang telah melakukan rentetan pelanggaran demikian sebagai tindakan subjektif tanpa bukti pelanggaran, apalagi menyatakannya sebagai bertentangan dengan UUD 1945, adalah dalil yang sama sekali tidak dapat diterima. Sebab, jenis pelanggaran yang terhadapnya diancamkan sanksi administratif telah ditentukan secara jelas dan sanksi yang diancamkan untuk dijatuhkan pun telah dirumuskan secara proporsional dan bertahap. Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 62 ayat (3) UU Ormas adalah tidak beralasan menurut hukum.

D. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 80A UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena hak asasi dalam kemerdekaan berkumpul dan berserikat tidak dapat dihapus dengan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar/Status Badan Hukum, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] huruf D di atas, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Paragraf [3.13];

E. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena multitafsir dan tidak ketat yang dapat menjerat para Pemohon hanya karena statusnya sebagai pengurus atau anggota Ormas, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] huruf E di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas selengkapnya menyatakan:
(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 82A ayat (1) UU Ormas dimaksud dinyatakan:
Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya niat atau kesengajaan dalam bentuk apa pun (kesengajaan dengan kemungkinan, kesengajaan dengan maksud/tujuan, dan kesengajaan dengan kepastian). Untuk itu, kesengajaan telah nyata dari adanya “persiapan perbuatan” (voorbereidigings handeling) sudah dapat dipidana, dan ini sebagai perluasan adanya percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat. Yang dimaksud dengan “secara langsung atau tidak langsung” adalah pernyataan pikiran dan atau kegiatan Ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum, telah memiliki niat jahat (mens rea) atau itikad tidak baik yang terkandung di balik pernyataan tertulis pengakuan sebagai Ormas yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dan tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormas, namun di dalam kegiatannya terkandung pikiran atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memerhatikan secara saksama rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas di atas maka diperoleh pengertian bahwa yang diancam dengan pidana oleh ketentuan tersebut bukan seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas sebagaimana didalilkan para Pemohon melainkan:

Pertama, dalam konteks Pasal 82A ayat (1) UU Ormas, seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d, yaitu: (i) melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; (ii) melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Kedua, dalam konteks Pasal 82A ayat (2) UU Ormas, seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b dan ayat (4) UU Ormas, yaitu: (i) melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; (ii) melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; (iii) menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; (iv) melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (v) menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Dengan demikian telah jelas bahwa: pertama, seseorang meskipun menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas namun tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana diuraikan di atas maka orang yang bersangkutan bukanlah subjek yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas; kedua, seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas adalah jika ia melakukan perbuatan yang dilarang itu dengan sengaja – baik kesengajaan dengan kemungkinan (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn), kesengajaan dengan maksud/tujuan (opzet als oogmerk), ataupun kesengajaan dengan kepastian (opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn) – dan dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang didasarkan pada proposisi bahwa seseorang diancam pidana karena orang itu menjadi anggota atau pengurus Ormas padahal yang melakukan pelanggaran adalah Ormasnya adalah tidak benar.

2. Oleh karena dalil para Pemohon dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas bertumpu pada proposisi bahwa seseorang dipidana karena menjadi anggota atau pengurus Ormas, sementara berdasarkan pertimbangan pada angka 1 di atas telah ternyata bahwa proposisi demikian tidak benar maka dalil para Pemohon perihal adanya pelanggaran hak konstitusional sepanjang yang diturunkan dari proposisi tersebut menjadi tidak relevan.

3. Sementara itu, perihal frasa “secara tidak langsung” yang oleh para Pemohon didalilkan mengandung perumusan yang tidak ketat, hal itu telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 82A ayat (1) UU Ormas sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 21-05-2019

Prof. Dr. R. Sjamsuhidayat, Prof. Dr. Soenarto Sastrowijoto, Prof. Dr. Teguh Asaad Suhatno Ranakusuma, Prof. Dr. dr. KRT Adi Heru Sutomo, M.Sc., DCN, Prof. dr. J. Hari Kusnanto, Dr. PH, Prof. Dr. dr. Endang S. Basuki, MPH, Prof. Dr. dr. Mulyanto, Dr. Ratna Sitompul, SpM (K), Dr. Yoni Fuadah Syukriani. Dr., SpF, DFM, Dr. Masrul, MSc., Dr. Sugito Wonodireksi, MSc., Dr. Tom Suryadi, MPH, Dr. dr. Toha Muhaimin, MPH, Dr. med. dr. Setiawan, Dr. dr. Judilherry Justam, MM, ME, PKK, Dr. Zainal Azhar, SpM., Dr. Suryono S.I. Santoso, SpOG, Dr. Grace Wangge, PhD, Dr. Setyawati Budiningsih, MPH, Dr. Trevino Aristarkus Pakasi, PhD, Dr. Indah Suci Widyahening, PhD, Dr. Rodri Tanoto, MSc, Dr. dr. Wahyudi Istiono, M.Kes., Dr. Irvan Afriandi, MPH, Dr.PH., Dr. Oryzati Hilman, MSc, CMFM, PhD, Sp.DLP, Dr. Zulkarnain Agus, MPH, Dr. Erfen Gustiawan Suwangto, MH., Dr. Joko Anggoro, MSc, SpPD, Dr. Isna Kusuma Nintyastuti, SpM, MSc., Dr. Mohammad Rizki, SpPK, MpdKed., Dr. dr. Muzakkie, SpB, SpOT, Dr. Aulia Syawal, SpJP, Dr. Fundhy Sinar Ikrar Prihatanto, M.MedEd, Dr. Hardy Senjaya, SE, Msi, PALK, Dr. Suweno TJHIA, Dr. dr. Toar JM Lalisang, SpB-KBD., yang diwakili oleh kuasa hukumnya Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Ai Latifah Fardiyah, S.H., dan Merlina, S.H., dari DR. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm

Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, Pasal 28 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Bahwa terhadap pengujian Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, Pasal 28 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 1 angka 12 UU 29/2004 mengandung unsur ketidakjelasan meskipun penjelasan pasal a quo menyatakan “cukup jelas”, karena PB-IDI secara tersendiri dapat menafsirkan ketentuan pasal a quo menempatkan majelis-majelis dalam lingkungan IDI (MKKI, MKEK dan MPPK) sebagai subordinasi PB-IDI sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Terhadap dalil para Pemohon a quo, mengenai struktur kepemimpinan IDI yang menempatkan keberadaan posisi MKKI, MKEK dan MPPK di struktur kepemimpinan IDI telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 Paragraf [3.13.3] yang antara lain mempertimbangkan:
“Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Organisasi, IDI membentuk struktur organisasi dan struktur kepimpinan pada Organisasi IDI. Kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat nasional berada pada Muktamar, di tingkat provinsi berada pada musyawarah wilayah dan tingkat kabupaten/kota berada pada musyawarah cabang. Struktur kepemimpinan pada tingkat pusat terdiri dari: a) Pengurus Besar IDI; b) Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI); c) Majelis Kehormatan Etik Kedoteran (MKEK); d) Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK), yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggungjawab sesuai tugasnya”.
Dengan pertimbangan hukum tersebut telah jelas posisi keberadaan PB- IDI, MKKI, MKEK, dan MPPK yang berada sejajar pada struktur kepemimpinan IDI yang berada di tingkat pusat. Meskipun para Pemohon dalam perbaikan permohonannya memohon kepada Mahkamah agar pertimbangan tersebut dapat dijadikan norma hukum dalam bentuk putusan Mahkamah agar dipatuhi oleh PB- IDI sehingga PB-IDI tidak menempatkan MKKI, MKEK, dan MPPK sebagai subordinasi PB IDI, menurut Mahkamah pertimbangan Mahkamah dalam sebuah putusan meskipun tidak dinyatakan dalam sebuah amar putusan Mahkamah, namun pertimbangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan amar putusan yang mempunyai kekuatan final dan mengikat yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Dengan demikian permohonan para Pemohon untuk meminta Mahkamah agar pertimbangan tersebut menjadi sebuah putusan atau amar adalah tidak tepat. Karena struktur organisasi kepemimpinan IDI yang menurut para Pemohon menempatkan MKKI, MKEK, dan MPPK sebagai subordinasi PB IDI adalah urusan internal IDI yang dapat diselesaikan oleh IDI itu sendiri dengan tetap harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU- XV/2017 dan bukan masalah inkonstitusionalitas sebuah norma sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum.
2) Menimbang bahwa dalil para Pemohon mengenai frasa “dibentuk oleh organisasi profesi” dalam Pasal 1 angka 13 UU 29/2004, yang pada pokoknya memohon agar frasa tersebut diperjelas dengan dimaknai memungkinkan berjalannya fungsi pengawasan dari regulator bidang kesehatan yaitu Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dengan mengatur agar kolegium yang terbentuk perlu disahkan oleh KKI. Karena selama ini menurut para Pemohon tidak ada keterlibatan pemerintah dan/atau KKI dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam hal perencanaan, pendayagunaan dan peningkatan kompetensi serta pembinaan mutu yang diselenggarakan oleh IDI dan atau kolegium kedokteran bagi dokter di Indonesia. PB-IDI dan kolegium Kedokteran berjalan sendiri lepas dari pengawasan atau keterlibatan pemerintah maupun KKI sebagai regulator. Dengan begitu frasa “kolegium dibentuk oleh organisasi profesi” dalam Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “kolegium dibentuk oleh organisasi profesi dengan disahkan, dibina, dan diawasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia”.
Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa yang perlu dipahami adalah KKI merupakan suatu badan otonom, mandiri nonstruktural dan bersifat independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU 29/2004 yaitu melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Adapun wewenangnya adalah menyetujui atau menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi, menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi, mengesahkan standar kompetensi, melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, serta melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.
Sementara itu, mengenai kedudukan kolegium kedokteran telah dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia bahwa Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia adalah salah satu unsur pimpinan dalam struktur kepengurusan IDI di tingkat Pusat bersifat otonom yang bertanggung jawab mengkoordinasi dan mengatur kolegium-kolegium dalam pelaksanaan pendidikan kedokteran. Hal tersebut juga telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 Paragraf [3.14] yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:
“…Dalam struktur IDI pun berdasarkan AD/ART IDI kolegium-kolegium yang berhimpun dalam Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia merupakan salah satu unsur dalam struktur kepengurusan IDI ditingkat Pusat yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan sistem pendidikan profesi kedokteran. Dengan demikian maka Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia merupakan unsur dalam IDI sebagai organisasi profesi kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu masing-masing. Oleh karena itu, IDI dalam hal ini berfungsi sebagai rumah besar profesi kedokteran yang di dalamnya dapat membentuk kolegium-kolegium untuk melaksanakan kewenangan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AD/ART IDI.”

Selanjutnya Mahkamah dalam paragraf yang sama juga mempertimbangkan antara lain:
“…bahwa Kolegium Kedokteran/Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia merupakan unsur yang terdapat dalam IDI dan bukan merupakan organisasi yang terpisah dari IDI. Sebagai rumah besar dokter Indonesia, IDI mewadahi profesi kedokteran dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, setiap unsur dalam IDI memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan AD/ART IDI. Kolegium Kedokteran Indonesia/Majelis Kolegium kedokteran Indonesia merupakan unsur dalam IDI yang bertugas untuk melakukan pengaturan dan pembinaan pelaksanaan sistem pendidikan profesi kedokteran. Dalam melakukan fungsi ini, Kolegium/Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia tetap berkoordinasi dengan berbagai unsur terkait baik di dalam maupun di luar IDI untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia yang juga menjadi tujuan pembentukan IDI melalui penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Dengan demikian, terkait penyelenggaraan pendidikan kedokteran, sebagaimana juga disebutkan dalam AD/ART IDI, merupakan fungsi Kolegium Kedokteran/Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia sebagai salah satu unsur dari IDI yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan kedokteran. Tidaklah berlebihan bila menempatkan Kolegium/Majelis Kolegium sebagai academic body profesi kedokteran. Berkenaan dengan adanya disharmoni perihal kolegium sebagaimana dimaksudkan dalam UU Praktik Kedokteran yang hanya melibatkan Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, sementara itu dalam UU Pendidikan Kedokteran hanya menyebutkan organisasi profesi, hal demikian tidaklah dimaknai bahwa terjadi inkonstitusionalitas norma karena pada hakikatnya kolegium adalah bagian dari organisasi profesi dalam hal ini IDI. Dalam hal ini organisasi profesi (IDI) harus memberdayakan keberadaan unsur-unsur dalam struktur organisasi termasuk kolegium sesuai dengan fungsinya masing-masing.“

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terang bagi Mahkamah antara KKI dengan kolegium memiliki peranan yang berbeda dalam organisasi profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku sehingga tidaklah tepat jika para Pemohon meminta kepada Mahkamah agar frasa “kolegium dibentuk oleh organisasi profesi” dalam Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “kolegium dibentuk oleh organisasi profesi dengan disahkan, dibina, dan diawasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia”, karena permohonan para Pemohon tersebut seakan-akan menghendaki Mahkamah untuk mengintervensi organisasi kedokteran Indonesia yang dihubungkan dengan permasalahan sebuah norma. Justru pembentukan kolegium tersebut apabila dilakukan oleh KKI akan dapat menjadikan sebagai subordinasi sehingga akan mengurangi sifat independensi dari KKI itu sendiri. Oleh karena itu tidak terdapat inkonstitusionalitas sebuah norma sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum.
3) Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 bila dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 dapat ditafsirkan berbeda sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerbitan sertifikat kompetensi, karena Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 secara jelas menyebutkan bahwa kolegium hanya diperuntukkan untuk cabang ilmu kedokteran, dalam hal ini spesialis, walaupun hal tersebut tidak dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 itu sendiri. Namun dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d disebutkan bahwa yang berhak mengeluarkan sertifikat kompetensi adalah kolegium yang bersangkutan. Dengan tanpa penjelasan bahwa kolegium itu hanya untuk spesialis maka dapat timbul pertanyaan pihak mana yang berwenang menerbitkan sertifikat kompetensi bagi dokter (basic medical doctor). Sehingga PB-IDI menafsirkan bahwa sertifikat kompetensi dokter (basic medical doctor) juga harus diterbitkan oleh kolegium bagi dokter (basic medical doctor), dalam hal ini Kolegium Dokter Indonesia (KDI). Terhadap hal tersebut maka menurut para Pemohon perlu penegasan bahwa yang dimaksud dengan kolegium dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d adalah kolegium spesialis, sedangkan kolegium untuk dokter (basic medical doctor) adalah Fakultas Kedokteran.
Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah perlu mengutip Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 UU 29/2004 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dokter adalah dokter dan dokter spesialis. Dari ketentuan tersebut maka tidak terdapat pemisahan pengertian antara dokter dan dokter spesialis. Bila pengertian tersebut dikaitkan dengan penerbitan sertifikat kompetensi, Mahkamah telah menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 Paragraf [3.14] yang antara lain mempertimbangkan:
“…Sertifikat Kompentesi dikeluarkan oleh organisasi profesi, sebagai bukti bahwa seorang dokter bukan hanya telah teruji secara akademik tetapi juga telah teruji dalam menerapkan ilmu yang diperoleh guna melakukan pelayanan kesehatan setelah melalui uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi [vide Pasal 36 ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran]. Dengan demikian, sertifikat profesi (ijazah) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat kompetensi, sedangkan sertifikat kompentensi merupakan persyaratan untuk mendaftar ke KKI guna mendapatkan Surat Tanda Registrasi dokter (STR). Seorang dokter yang telah memperoleh STR, terlebih dahulu harus melakukan Program Internsip. Selanjutnya, untuk dapat melakukan praktik mandiri, seorang dokter harus memperoleh surat izin praktik (SIP) dari instansi yang berwenang.
Sertifikat Kompetensi tersebut menunjukkan pengakuan akan kemampuan dan kesiapan seorang dokter untuk melakukan tindakan medis dalam praktik mandiri yang akan dijalaninya dan hanya diberikan kepada mereka yang telah menjalani berbagai tahapan untuk menjadi seorang dokter yang profesional. Dengan demikian, memberikan sertifikat kompetensi kepada dokter yang tidak kompeten dapat membahayakan keselamatan pasien dan sekaligus mengancam kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter, yang pada akhirnya dapat mengancam jaminan hak konstitusional warga negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sehingga negara dapat dianggap gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.
Oleh karena itu telah terang bagi Mahkamah bahwa sertifikat profesi (“ijazah dokter”) tidak dapat disamakan dengan sertifikat kompetensi sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi adalah dua hal yang berbeda yang diperoleh pada tahap yang berbeda sebagai syarat yang harus dipenuhi seorang dokter yang akan melakukan praktik mandiri.”

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah telah jelas bahwa yang mengeluarkan sertifikat kompetensi untuk dokter baik dokter (basic medical doctor) maupun dokter spesialis adalah organisasi profesi sebagai bukti bahwa seorang dokter bukan hanya telah teruji secara akademik tetapi juga telah teruji dalam menerapkan ilmu yang diperoleh guna melakukan pelayanan kesehatan setelah melalui uji kompetensi dokter atau dokter gigi yang dilakukan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan organisasi profesi. Adapun yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi dalam hal ini fakultas kedokteran adalah sertifikat profesi (ijazah) sebagai bukti bahwa seorang dokter telah memenuhi semua persyaratan dan telah teruji secara akademik. Dengan demikian dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 bila dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 dapat ditafsirkan berbeda sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerbitan sertifikat kompetensi adalah tidak beralasan menurut hukum.
5) Menimbang bahwa dalil para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan kata “kolegium” dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “kolegium dokter spesialis, sedangkan kolegium untuk dokter (basic medical doctor) adalah fakultas kedokteran dan atau gabungan fakultas kedokteran yang berakreditasi tertinggi”. Terhadap dalil para Pemohon a quo menurut Mahkamah dalil para Pemohon sesungguhnya tidak berbeda dengan dalil para Pemohon yang berkaitan dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 sebagaimana tercantum dalam Paragraf [3.17]. Oleh karena itu pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf [3.17] adalah mutatis mutandis berlaku terhadap dalil para Pemohon a quo. Dengan demikian, berkenaan dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam hubungannya dengan norma yang dijelaskan yaitu Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004, sehingga dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
6 ) Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 28 ayat (1) UU 29/2004 yang menyatakan, “Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi”, bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), karena norma a quo tanpa disertai dengan penafsiran yang jelas dan tegas mengenai keterlibatan aktif MKKI yang merupakan unsur IDI yang mempunyai kewenangan dalam bidang pendidikan dan juga pengawasan dari pemerintah serta KKI sebagai regulator dalam hal proses resertifikasi dan program pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB).
Terhadap dalil para Pemohon tersebut menurut Mahkamah yang perlu ditekankan dalam pasal a quo adalah antara lain menyatakan, “…pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi..” dari ketentuan tersebut telah jelas penyelenggara pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan adalah organisasi profesi dalam hal ini IDI sehingga ketentuan tersebut tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Adapun permohonan para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar pasal a quo ditafsirkan dengan jelas dalam hal penyelenggaraan proses resertifikasi dan program pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) harus ada keterlibatan aktif MKKI yang merupakan unsur IDI dan juga pengawasan dari pemerintah serta KKI sebagai regulator, menurut Mahkamah hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan hanya keberatan para Pemohon terhadap implementasi norma di lapangan karena dalam hal proses resertifikasi dan program pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) tidak dilibatkannya secara aktif MKKI yang merupakan unsur IDI yang mempunyai kewenangan dalam bidang pendidikan dan juga pengawasan dari pemerintah serta KKI sebagai regulator.
Terhadap keberatan para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan organisai profesi dalam menjaga kompetensi kedokteran dan sistem pendidikan profesi kedokteran yang telah dibangun oleh organisasi profesi dalam hal ini IDI, bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah dan KKI. KKI telah memiliki tugas tersendiri di antaranya melakukan registrasi dokter dan dokter gigi dengan menerbitkan surat tanda registrasi (STR) sebagai pengakuan negara bahwa dokter dan dokter gigi tersebut mempunyai kompetensi sesuai dengan kualifikasi dalam registrasinya yang mengakui seorang dokter layak melakukan praktik kedokteran (fit to practice). Oleh karena itu KKI tidaklah tepat dilibatkan dalam pengawasan proses resertifikasi dan program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) sebab fungsi dan tugas KKI adalah mengenai pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis, serta melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing [vide Pasal 6 dan Pasal 7 UU 29/2004]. Begitu pula MKKI yang memiliki tanggung jawab tersendiri yaitu mengatur internal organisasi dalam bidang pendidikan kedokteran. Adapun peran pemerintah selain membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 UU 29/2004, dalam hal proses resertifikasi peran pemerintah telah dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 Paragraf [3.14] yang antara lain menyatakan:
“Resertifikasi tersebut dapat dilakukan dengan menilai ulang kompetensi atau dapat juga mengikuti program pengembangan dan pendidikan kedokteran berkelanjutan (P2KB) dengan perolehan satuan kredit khusus. Tanpa mengurangi kualitas tujuan dilakukannya resertifikasi, mekanismenya harus dilaksanakan secara sederhana sehingga memungkinkan setiap dokter dapat memenuhinya. Di samping itu, untuk menghindari kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan, proses resertifikasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pemerintah perlu mendorong dilakukan penyederhanaan proses resertifikasi dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap proses dimaksud.”
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon yang mempertentangkan Pasal 28 ayat (1) UU 29/2004 dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 59/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 21-05-2019

Muhammad Helmi Kamal Lubis yang diwakili oleh kuasa hukumnya Ahmad Bay Lubis, S.H., M.H., Akmal Hidayat, S.H., S.Hi., M.H., dan Dedy Setyawan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Lubis-Agamas & Partners

Muhammad Helmi Kamal Lubis yang diwakili oleh kuasa hukumnya Ahmad Bay Lubis, S.H., M.H., Akmal Hidayat, S.H., S.Hi., M.H., dan Dedy Setyawan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Lubis-Agamas & Partners

dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Bahwa terhadap pengujian Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU Dana Pensiun dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1) Bahwa Dana Pensiun merupakan badan hukum yang menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun dalam upaya memelihara kesinambungan penghasilan karyawan di hari tua melalui keikutsertaan karyawan dalam program pensiun berjangka panjang. Hingga saat ini pengaturan Dana Pensiun masih menggunakan UU Dana Pensiun di mana ihwal pembentukannya sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang a quo adalah untuk menggantikan Arbeidersfondsen Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 377) sekaligus mensinkronkan pengaturan dana pensiun yang selama ini bersifat sporadis karena terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang masih mengandung kelemahan dilihat dari aspek pengelolaan, kepengurusan dan/atau pengawasan, sehingga perlu dibentuk UU Dana Pensiun yang secara khusus mengatur program pensiun mulai dari pembentukan badan hukum, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasannya.

Desain dana pensiun yang diatur dalam UU Dana Pensiun ada 2 (dua) jenis, yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Perbedaan kedua jenis dana pensiun ini didasarkan pada pembentukan dan kepesertaannya. Untuk jenis pertama, DPPK, adalah Dana Pensiun yang didirikan oleh orang atau badan hukum (selaku pendiri) yang mempekerjakan karyawan. Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh pendiri ini berupa program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta Dana Pensiun. Didirikannya Dana Pensiun dimaksud akan menimbulkan kewajiban bagi pendiri sebagai pemberi kerja berupa iuran [vide Pasal 1 angka 2 UU Dana Pensiun].

Iuran DPPK tersebut dapat berupa iuran pemberi kerja dan iuran peserta atau iuran pemberi kerja saja [vide Pasal 15 UU Dana Pensiun]. Terkait dengan iuran pemberi kerja (pendiri) harus dibayarkan dengan cara mengangsur minimal sekali sebulan kecuali jika sudah ditentukan bahwa dalam peraturan Dana Pensiun berdasarkan keuntungan yang wajib disetor paling lama 120 hari sejak berakhirnya tahun buku pemberi kerja (pendiri Dana Pensiun). Sementara itu, jika Dana Pensiun menetapkan adanya iuran peserta maka pemberi kerja berkewajiban memungut iuran peserta tersebut setiap bulannya yang selanjutnya disetor ke Dana Pensiun paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Pada prinsipnya kekayaan Dana Pensiun harus dijaga agar tetap berada pada tingkat yang sama dengan kewajibannya. Sesuai dengan prinsip kekayaan Dana Pensiun yang harus dijaga sehingga jika iuran peserta atau iuran pemberi kerja belum disetor sesuai dengan ketentuan hingga jatuh tempo dari waktu penyetoran maka hal demikian telah ditentukan sebagai hutang dari pemberi kerja yang dapat ditagih dan dikenakan bunga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a UU Dana Pensiun.

Selanjutnya, untuk jenis kedua, DPLK, dibentuk atau didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa (sebagai pendiri) yang hanya menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Hal yang membedakan dengan DPPK adalah DPLK terbuka bagi perorangan baik pekerja/karyawan dari Pendiri DPLK, juga dapat dari pekerja/karyawan di luar itu. UU Dana Pensiun tidak mengatur lengkap DPLK seperti halnya DPPK sehingga tidak semua norma dalam UU Dana Pensiun berlaku bagi DPLK. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 46 UU Dana Pensiun menentukan berbagai pengecualian untuk DPLK.


2) Bahwa dalam konteks pembinaan dan pengawasan, penting bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu bahwa dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011) terjadi perubahan desain pengawasan sektor lembaga jasa keuangan yang saat ini menjadi kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Termasuk dalam kaitan ini pengawasan terhadap Dana Pensiun yang ditentukan dalam Pasal 6 huruf c UU 21/2011 yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dengan berlakunya UU 21/2011 terjadi transisi dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Dalam hal ini, Pasal 55 ayat (1) UU 21/2011 menyatakan, “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”.

Meskipun berlaku UU 21/2011, UU Dana Pensiun tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 21/2011 dan belum diganti dengan UU Dana Pensiun yang baru [vide Pasal 70 UU 21/2011]. Dengan demikian penyelenggaraan tata kelola Dana Pensiun selain harus berpedoman pada UU Dana Pensiun juga pada UU 21/2011 beserta peraturan pelaksanaannya agar terwujud Good Pension Fund Governance.


3) Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.15] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 29 huruf a sepanjang tidak dimaknai “iuran pemberi kerja yang berbentuk BUMN bukan merupakan keuangan negara”; Pasal 52 ayat (1) huruf a sepanjang tidak dimaknai “audit terhadap laporan keuangan Dana Pensiun yang didirikan BUMN sah dan berkekuatan hukum jika dilakukan Akuntan Publik”; dan Pasal 52 ayat (4) sepanjang kata “dapat” tidak diubah maknanya menjadi “wajib” dalam UU Dana Pensiun bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Berkenaan dengan dalil tersebut penting bagi Mahkamah menjelaskan bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah norma hukum dasar yang menekankan segala sesuatu yang dijalankan di Indonesia harus berdasarkan atas hukum. Dengan demikian, dalam kaitan ini, pertimbangan Mahkamah pada Paragraf [3.15.1] di atas sudah menjelaskan bahwa UU Dana Pensiun merupakan undang-undang yang dibentuk untuk menggantikan peraturan masa Hindia Belanda, Arbeidersfondsen Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 377), yang sebelumnya digunakan sebagai dasar pembentukan Dana Pensiun serta sekaligus mensinkronkan pengaturan terkait dengan Dana Pensiun yang bersifat sporadis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, alih-alih bertentangan, terbentuknya undang-undang yang khusus mengatur mengenai Dana Pensiun justru memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan juga memberikan kepastian hukum bagi kegiatan pengelolaan program pension karyawan yang sudah berlangsung selama ini. Lagi pula, dalam uraian alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon sama sekali tidak menjelaskan mengapa Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Dana Pensiun bertentangan dengan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan juga tidak menjelaskan mengapa tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 jika dimaknai “audit terhadap laporan keuangan Dana Pensiun yang didirikan BUMN sah dan berkekuatan hukum jika dilakukan Akuntan Publik”. Sebagai norma yang memuat gagasan fundamental tentang negara hukum, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidak mungkin ditafsirkan sekadar memenuhi kepentingan yang semata-mata bertolak dari peristiwa konkret yang tidak disertai argumentasi yang secara koheren menunjukkan bahwa peristiwa konkret tersebut bertentangan dengan hakikat dan substansi mendasar yang terkandung dalam gagasan negara hukum. Dalam hal ini, Mahkamah tidak boleh terjebak dengan peristiwa konkret dalam menilai konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas suatu norma karena hal demikian dapat menghilangkan prinsip erga omnes keberlakuan suatu norma.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas UU Dana Pensiun dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.


4) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasal 29 huruf a sepanjang tidak dimaknai “iuran pemberi kerja yang berbentuk BUMN bukan merupakan keuangan negara”; Pasal 52 ayat (1) huruf a sepanjang tidak dimaknai “audit terhadap laporan keuangan Dana Pensiun yang didirikan BUMN sah dan berkekuatan hukum jika dilakukan Akuntan Publik”; dan Pasal 52 ayat (4) sepanjang kata “dapat” tidak dimaknai menjadi “wajib” dalam UU Dana Pensiun bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkannya dengan terlebih dahulu mengutip Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah norma Konstitusi yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Sementara itu, Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU Dana Pensiun adalah norma yang mengatur sumber kekayaan Dana Pensiun dan hal-hal yang terkait dengan pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk itu. Artinya, norma tersebut tidak membuka peluang terjadinya penafsiran berbeda baik untuk DPPK maupun untuk DPLK, apalagi peluang untuk ditafsirkan sedemikian rupa sehingga melanggar hak konstitusional warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Bahkan, secara tekstual dan kontekstual, tidak ada relevansinya mempertentangkan antara Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU Dana Pensiun. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.


5) Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan Pasal 29 huruf a sepanjang tidak dimaknai “iuran pemberi kerja yang berbentuk BUMN bukan merupakan keuangan negara”; Pasal 52 ayat (1) huruf a sepanjang tidak dimaknai “audit terhadap laporan keuangan Dana Pensiun yang didirikan BUMN sah dan berkekuatan hukum jika dilakukan Akuntan Publik”; dan Pasal 52 ayat (4) sepanjang kata “dapat” tidak diubah maknanya menjadi “wajib” dalam UU Dana Pensiun bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian alasan-alasan Pemohon (Posita), pada intinya permohonan Pemohon menyatakan bahwa norma Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU Dana Pensiun bersifat multitafsir. Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:


6) Bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 29 huruf a UU Dana Pensiun multitafsir sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di mana multitafsir demikian tidak akan terjadi apabila norma pasal a quo dimaknai “Iuran pemberi kerja yang berbentuk BUMN bukan merupakan keuangan negara”. Dalam kaitan ini Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip kembali substansi Pasal 29 127 huruf a UU Dana Pensiun yang menyatakan bahwa Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari: a) Iuran pemberi kerja; b) Iuran peserta; c) Hasil investasi; d) Pengalihan dari Dana Pensiun lain.

Setelah membaca dan memahami secara saksama rumusan norma pasal a quo dan dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan ternyata inti persoalannya sehingga Pemohon menganggap multitafsir adalah bermula dari pemahaman Pemohon mengenai pengertian kekayaan pendiri Dana Pensiun yang berasal dari BUMN merupakan kekayaan yang terpisah dengan kekayaan Dana Pensiun, karena menurut Pemohon iuran pemberi kerja (pendiri Dana Pensiun) yang berstatus sebagai BUMN yang disetorkan kepada Dana Pensiun bukanlah bagian dari keuangan negara.

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, perlu dirujuk Penjelasan Umum UU Dana Pensiun yang menyatakan beberapa asas dalam penyelenggaraan program pensiun melalui Dana Pensiun di antaranya adalah asas keterpisahan antara kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya sehingga kekayaan Dana Pensiun yang bersumber dari iuran pemberi kerja terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi pada pendiri Dana Pensiun. Jika penjelasan tersebut dikaitkan dengan dalil Pemohon, masalahnya adalah apakah tepat norma Pasal 29 huruf a tersebut dimaknai seperti yang dimaksudkan oleh Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah perlu menegaskan bahwa norma Pasal 29 UU Dana Pensiun adalah mengatur secara umum kekayaan Dana Pensiun yang dihimpun dari iuran pemberi kerja, iuran peserta, hasil investasi, dan pengalihan dari Dana Pensiun lain. Norma pasal a quo terkait dengan DPPK di mana DPPK dapat didirikan oleh orang atau badan hukum yang memperkerjakan karyawan. Jika norma tersebut dipersempit maknanya seperti yang dimohonkan Pemohon maka hal itu akan menghilangkan esensi pendiri Dana Pensiun yang lain di luar badan hukum. Hal demikian justru tidak memberikan perlindungan hukum bagi orang yang akan mendirikan Dana Pensiun atau bagi mitra pendiri Dana Pensiun yang akan bergabung dengan Dana Pensiun yang lain.

Lebih jauh lagi, secara yuridis, apakah kekayaan badan hukum sebagai pendiri Dana Pensiun yang berasal dari BUMN bukan keuangan negara. Dalam kaitan ini penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan pemahaman Pemohon perihal keuangan negara tersebut. Dalam hal ini, UU Dana Pensiun tidak mengatur mengenai keuangan negara kecuali menyatakan bahwa kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan badan hukum pendiri Dana Pensiun. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian keuangan negara tersebut haruslah merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003). Bahkan, lebih konkrit lagi Pasal 2 huruf g, huruf h dan huruf i UU 17/2003 menjelaskan ruang lingkup keuangan negara antara lain mencakup: (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; (h) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; (i) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Terkait dengan pengertian keuangan negara tersebut, Mahkamah telah pernah mempertimbangkannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, bertanggal 18 September 2014, khususnya dalam Paragraf [3.23] yang menyatakan:

7) Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) UU BPK mengandung materi muatan dua norma: Pertama, norma yang menentukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedua, norma yang menentukan keuangan negara yang menjadi objek pemeriksaan BPK adalah keuangan negara yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

Bahwa kedua norma tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 23E ayat (1) dan Pasal 23G ayat (2) UUD 1945. Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU BPK merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pembentuk Undang-Undang sepanjang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Menurut Mahkamah, subjek hukum yang dapat menjadi objek pemeriksaan oleh BPK adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung maupun keuangan negara yang dipisahkan;

Pertanyaannya adalah apakah kekayaan negara yang telah dipisahkan, yang kemudian menjadi modal usaha BUMN dan BUMD tersebut adalah tetap sebagai keuangan negara dan dengan demikian BPK berwenang memeriksanya. Pertanyaan lainnya, apakah dengan demikian secara umum berlaku sistem dan mekanisme Pasal 23 UUD 1945, padahal BUMN atau BUMD tersebut adalah entitas usaha, yang dengan demikian kekayaan negara yang telah dipisahkan tersebut bertransformasi menjadi bukan lagi keuangan negara, yang secara konstitusional BPK tidak lagi berwenang memeriksa pengelolaannya, tapi pemeriksa (internal audit) yang berwenang;

Bahwa, menurut Mahkamah, pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara. Terkait dengan kewenangan BPK untuk memeriksa, menurut Mahkamah, oleh karena masih tetap sebagai keuangan negara dan BUMN atau BUMD sesungguhnya adalah milik negara dan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, adalah juga kepanjangan tangan negara maka tidak terdapat alasan bahwa BPK tidak berwenang lagi memeriksanya. Meskipun demikian, supaya BUMN dan BUMD dapat berjalan sesuai dengan prinsip good corporate governance, pengawas internal, selain Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas masih tetap relevan;

Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU BPK, sesungguhnya memuat norma yang mengenai kewenangan BPK meminta keterangan dan/atau dokumen, yang dengan demikian memuat pula norma yang mewajibkan kepada lembaga yang diperiksa untuk menyerahkannya, menurut Mahkamah, merupakan konsekuensi hukum dari tugasnya yang diatur dalam Pasal 6, yaitu memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang juga merupakan tindak lanjut dari Pasal 23E UUD 1945;

Bahwa Pasal 11 huruf a UU BPK yang di dalamnya memuat norma mengenai kewenangan BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. Pendapat BPK merupakan produk dari proses pemeriksaan, sehingga norma tersebut sesungguhnya merupakan hal yang harus ada karena BPK memiliki kewenangan memeriksa. Selain itu, mengenai kewenangan memberi pendapat tersebut ditentukan oleh Undang-Undang karena secara hukum dianggap menjadi keperluan lembaga/organ yang menyelenggarakan fungsi negara dan/atau fungsi pemerintahan;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusnya kaitan negara dengan BUMN atau nama lain yang sejenisnya, karena pemisahan kekayaan negara hanyalah untuk memudahkan pengelolaan usaha (bisnis). Badan usaha dapat saja menjalankan usaha bisnisnya untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan asalkan mempedomani prinsip “duty of care” yang di dalamnya termuat unsur kehati hatian dan itikad baik, sehingga kebijakan badan usaha yang dijalankan oleh pimpinannya tetap berpedoman kepada business judgement rule. Namun berdasarkan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) dan ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 tersebut bahwa yang dapat menjadi objek pemeriksaan BPK adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung maupun keuangan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu sepanjang lembaga yang mengelola keuangan negara diduga melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara maka BPK berwenang melakukan pemeriksaan dan salah satu jenis pemeriksaannya adalah audit investigatif yang mana hasil pemeriksaannya disebut Pemeriksaan Penghitungan Kekayaan Negara (PPKN). Pemeriksaan oleh BPK jenis ini dilakukan atas permintaan dari Kejaksaan Agung. Oleh karena itu kewenangan PPKN ini adalah kewenangan atribusi BPK dalam proses penegakan hukum.

Adapun peristiwa konkret yang dialami Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Dana Pensiun yang dipimpin Pemohon telah pernah diperiksa oleh auditor independen dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian, hal demikian tidaklah membuktikan inkonstitusionalnya norma undang-undang a quo melainkan telah merupakan bagian dari materi pembelaan Pemohon dalam peristiwa konkret dimaksud di mana hal demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilai dan mengadilinya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, oleh karena tidak ada pertentangan antara norma Pasal 29 huruf a dengan UUD 1945, sehingga dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.


8) Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mendalilkan multitafsirnya rumusan norma Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Dana Pensiun yang menyatakan “laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik” sehingga menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di mana multitafsir demikian tidak akan terjadi lagi apabila norma pasal a quo dimaknai “audit terhadap laporan keuangan Dana Pensiun yang didirikan BUMN sah dan berkekuatan hukum jika dilakukan Akuntan Publik”.

Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan bahwa untuk memahami norma a quo tidak dapat dilepaskan dari konteks utuh pengaturan pembinaan dan pengawasan seluruh Dana Pensiun baik yang jenisnya DPPK maupun yang jenisnya DPLK. Bahkan, dalam Penjelasan Umum UU Dana Pensiun telah dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan tersebut merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan Dana Pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan landasan penyelenggaraan dana Pensiun agar bersesuaian dengan tujuan Dana Pensiun. Oleh karena itu harus dihindari penggunaan kekayaan Dana Pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat menyebabkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi antara lain sistem pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan Dana Pensiun.

Terkait dengan hal itu, UU Dana Pensiun menentukan pula bahwa pemupukan dana dalam Dana Pensiun dapat diinvestasikan yang mana hasil investasi tersebut menjadi sumber kekayaan Dana Pensiun [vide Pasal 29 huruf c UU Dana Pensiun]. Untuk menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun tersebut harus didasarkan pada arahan yang digariskan oleh pendiri Dana Pensiun dengan berpedoman pada ketentuan investasi yang ditetapkan Menteri Keuangan. Arahan dimaksud adalah untuk menjamin bahwa kekayaan Dana Pensiun hanya diinvestasikan untuk jenis-jenis investasi yang aman.

Lebih lanjut, berkenaan dengan norma dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a, norma ini sesungguhnya merupakan penjabaran dari Pasal 50 UU Dana Pensiun yang menunjuk Menteri, in casu Menteri Keuangan, sebagai pejabat pembina dan pengawas pengelolaan keuangan. Sekalipun pada saat ini kewenangan pembinaan dan pengawasan Dana Pensiun berdasarkan UU 21/2011 telah beralih ke OJK namun substansi pembinaan dan pengawasan dimaksud tidaklah berubah. Oleh karena itu adanya pengaturan kewajiban Dana Pensiun menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Keuangan (saat ini OJK) setelah diaudit oleh akuntan publik tidaklah bertentangan dengan hukum. Hal demikian sejalan dengan tugas akuntan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Dana Pensiun yaitu membuat laporan berkala kepada Menteri Keuangan, tidak sampai pada kewenangan melakukan pemeriksaan atau memberikan penilaian ada/tidaknya dugaan penyelewengan terhadap keuangan Dana Pensiun. Dugaan dimaksud baik yang berakibat adanya dugaan tindak pidana yang bersifat tindak pidana umum (apabila tidak terkait dengan keuangan negara) maupun yang berakibat adanya dugaan tindak pidana yang bersifat tindak pidana khusus yang dapat terjadi apabila Dana Pensiun tersebut didirikan oleh BUMN atau lembaga lain yang turut memasukkan sumber dana yang berasal dari keuangan negara sebagai bagian dari kekayaan Dana Pensiun. Sebab, penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan Dana Pensiun baik yang dikelola oleh BUMN, non-BUMN, atau lembaga lain yang di dalamnya terkait dengan kerugian negara sudah menjadi ranah penegakan hukum dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip yang lazim diterima sebagai bagian dari business judgment rules.

Adapun mengenai dalil Pemohon agar audit terhadap laporan keuangan Dana Pensiun yang didirikan BUMN sah dan berkekuatan hukum jika dilakukan Akuntan Publik tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan dilakukan audit oleh BPK termasuk di dalamnya audit investigatif. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, terhadap subjek hukum apapun sepanjang di dalamnya terdapat pengelolaan uang negara maka BPK berwenang melakukan pemeriksaan. Terlebih, sebagaimana diketahui, norma yang dipersoalkan oleh Pemohon a quo bersifat umum yaitu pemeriksaan audit yang berlaku bagi semua Dana Pensiun.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.


9) Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan norma Pasal 52 ayat (4) UU Dana Pensiun yang menyatakan “dalam rangka pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris”, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 apabila kata “dapat” tidak diubah menjadi “wajib”.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa norma pasal a quo merupakan bagian dari sistem pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap Dana Pensiun sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.18.2], sehingga jika pasal a quo diubah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon akan berakibat tidak utuhnya, bahkan berubahnya, konstruksi hukum pembinaan dan pengawasan terhadap Dana Pensiun. Norma “dapat” dalam pasal a quo merupakan norma diskresioner dari pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis Dana Pensiun, apakah Dana Pensiun tersebut merupakan DPPK ataukah DPLK. Norma kata “dapat” dalam Pasal 52 ayat (4) memberi pilihan pada Menteri Keuangan untuk menunjuk atau tidak menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris karena Pasal 52 ayat (4) UU a quo adalah pelaksanaan dari Pasal 50 di mana Menteri berkewajiban membina dan mengawasi lembaga keuangan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya.

Dalil Pemohon dalam permohonan a quo adalah bentuk kekhawatiran Pemohon atas keterlibatan BPK dalam pemeriksaan langsung terhadap keuangan Dana Pensiun yang pendirinya adalah BUMN sebagaimana kasus konkret yang dihadapi Pemohon. Dalam kaitan ini, Mahkamah tidak berwenang menilai suatu kasus konkret. Kewenangan Mahkamah adalah menguji norma suatu undang-undang terhadap UUD 1945, yang mana Putusan Mahkamah atas pengujian tersebut bersifat erga omnes.

Bahwa dalam kaitan ini, Mahkamah menjelaskan kembali dalam menjawab dalil Pemohon a quo karena hal ini tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan hukum Mahkamah sebelumnya yang telah menegaskan bahwa BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap semua subjek hukum yang melakukan pengelolaan keuangan negara baik langsung maupun tidak langsung, terlebih lagi jika ada dugaan perbuatan penyalahgunaan keuangan negara. Dengan demikian dalil Pemohon yang menghendaki agar pemeriksaan keuangan Dana Pensiun yang berasal dari BUMN wajib dilakukan oleh akuntan publik adalah tidak berdasar sehingga karena itu dalil Pemohon a quo haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.


10) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU Dana Pensiun adalah tidak beralasan menurut hukum.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →