Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 23-10-2019

Arie Gumilar dan Dicky Firmansyah

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 UU Tipikor dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh menjawab pertanyaan konstitusional dimaksud pada Paragraf [3.10], terlebih dahulu perlu ditegaskan tentang apa yang dimaksud dengan kepastian hukum terkait rumusan sebuah norma. Secara doktriner, perumusan norma memperhatikan susunannya yang disusun secara ringkas dan mudah dipahami. Dalam hal ini, susunan demikian dimaksudkan agar setiap rumusan undang-undang mudah dipahami atau tidak rumit. Dalam konteks itu, sebuah rumusan yang digunakan sepanjang memenuhi asas kejelasan dan mudah dipahami oleh orang awamsekalipun maka norma tersebut telah memenuhi syarat disebut sebagai norma yang baik. Pada saat yang sama, norma tersebut juga memenuhi asas untuk dikatakan mengandung kepastian hukum. Dengan demikian, sepanjang sebuah norma telah memberikan perlindungan bagi pencari keadilan dan rumusannya juga jelas dan sederhana maka norma tersebut dinilai telah memenuhi syarat mengandung kepastian hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon memohonkan kepada Mahkamah agar frasa “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai tidak termasuk pejabat/pegawai BUMN yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri. Bahwa terhadap permohonan demikian, dalam kaitannya dengan makna atau arti dari frasa “setiap orang”, bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud frasa “setiap orang”. Ketika dihadapkan pada ketiadaan penjelasan demikian maka menurut Mahkamah arti atau makna frasa “setiap orang” harus merujuk pada frasa “setiap orang” yang lazim dipergunakan keseharian maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahwa frasa “setiap orang” memiliki kesamaan arti dengan “seluruh orang”, di mana makna kata “setiap” atau“seluruh” sudah jelas dan menurut Mahkamah tidak perlu dijelaskan. Adapun arti/maksud kata “orang” menurut KBBI adalah “manusia (dalam arti khusus); manusia (ganti diri ketiga yang tidak tentu); dirinya sendiri; kata penggolong untuk manusia; anak buah (bawahan); rakyat (dari suatu negara); manusia yang berasal dari atau tinggal di suatu daerah (desa, kota, negara, dan sebagainya); suku bangsa; manusia lain; bukan diri sendiri; bukan kaum (golongan, kerabat) sendiri; karena (sebenarnya)”. Adapun makna “orang” dalam peraturan perundang-undangan meliputi dua kategori besar, yaitu orang sebagai manusia, dan orang sebagai badan hukum. Pengertian “orang” secara hukum, khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, merujuk kepada subjek pelaku, atau subjek yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara bebas yang memiliki potensi merugikan atau menimbulkan mala kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahwa menurut Mahkamah pengertian “orang” demikian telah tepat terutama apabila dikaitkan dengan tujuan UU Tipikor untuk melindungi negara dari kerugian keuangan maupun perekonomian. Kerugian atau mala pada negara tidak hanya disebabkan oleh orang dalam pengertian biologis, yaitu manusia, melainkan kerugian dapat juga ditimbulkan oleh tindakan badan hukum sebagai entitas yang dapat berpikir dan bertindak secara bebas selayaknya manusia.

[3.14] Menimbang bahwa rumusan frasa “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan rumusan subjek atau pelaku tindak pidana atau delik. Sebagai bagian dari undang-undang yang bersifat khusus, UU Tipikor mengatur subjek delik yang dituju dengan rumusan “setiap orang” tersebut adalah setiap manusia secara person dan badan hukum atau korporasi. Jika dibandingkan dengan Belanda sebagai negara berasalnya hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, dalam Nederland Wetboek van Strafrecht (WvS), korporasi juga telah menjadi subjek delik dengan tetap menggunakan kata “Hij die” atau setiap orang. Bahwa frasa “setiap orang” dalam norma a quo sama sekali tidak mengandung ketidakjelasan karena subjek yang dituju juga pasti, yaitu perorangan dan badan hukum. Dengan kejelasan maksud tersebut, sesungguhnya hak para pencari keadilan tidak dirugikan dengan rumusan norma dimaksud. Justru sebaliknya, ketika frasa “setiap orang” dikecualikan bagi pejabat atau pegawai BUMN akan memicu ketidakpastian hukum. Ketidakpastian dimaksud disebabkan dalam peristiwa terjadinya delik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor akan diberlakukan secara berbeda. Hal demikian tentunya akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law).

Bahwa apabila frasa “setiap orang” sebagaimana termaktub dalam UU Tipikor dimaknai dengan dikecualikan bagi pejabat atau pegawai BUMN, hal demikian akan menimbulkan ketidakpastian dengan ketentuan yang diatur, misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU 28/1999). Dalam hal ini, Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 menyatakan:

Yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelengga-raan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi: 1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; ...dst.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 di atas, pejabat yang dinilai rawan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di antaranya adalah direksi, komisaris dan pejabat struktural BUMN/BUMD. Jika pejabat/pegawai BUMN dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor maka dalam penerapannya akan terjadi ketidakpastian hukum dalam hubungannya dengan UU 28/1999.

Bahwa selanjutnya, frasa “setiap orang” merupakan rumusan subjek delik yang berlaku umum bagi semua subjek hukum. Rumusan norma yang berlaku umum merupakan standar perlakuan bagi semua orang (baik person maupun badan hukum) adalah sama di hadapan hukum. Dalam konteks itu, pengecualian terhadap subjek delik tertentu tidak dapat dilakukan karena akan melanggar prinsip equality before the law. Secara yuridis, pengecualian terhadap subjek delik hanya dapat dilakukan dalam penerapan delik yaitu terhadap orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon ihwal frasa “setiap orang” juga dapat menjangkau direksi yang dengan iktikad baik melakukan aksi korporasi, hal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh frasa “setiap orang”. Sekalipun frasa “setiap orang” tidak dimaknai dikecualikan bagi pejabat/pegawai BUMN, tetap saja kepastian pejabat/pegawai BUMN telah terlindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undang yang baik. Bahkan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) secara tegas memberikan perlindungan terhadap anggota direksi BUMN yang menjalankan kegiatan korporasi dengan itikad baik. Dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT tersebut diatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian suatu perseroan, apabila dapat membuktikan bahwa: (a) kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian itu. Artinya, sepanjang pejabat/pegawai BUMN menjalankan usaha korporasi dalam koridor yang ditentukan maka ia sama sekali tidak akan dikenai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon memohon agar makna “setiap orang” ditafsir oleh Mahkamah tidak termasuk pejabat/pegawai BUMN yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri. Terhadap hal demikian, Mahkamah berpendapat makna yang dimohonkan Pemohon tidak perlu dicantumkan secara expressis verbis bersama-sama dengan frasa “setiap orang” karena sebenarnya terdapat proses peradilan, yang berujung pada vonis hakim, yang akan menilai perihal itikad baik dimaksud sesuai dengan Pasal 97 ayat (5) UU PT. Jika pejabat/pegawai BUMN tidak terbukti memiliki itikad buruk dalam tindakan/aksi korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, tentu secara hukum pejabat/pegawai bersangkutan tidak akan dijatuhi pidana atas dakwaan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dengan kata lain, menurut Mahkamah, sifat “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak dapat begitu saja dijadikan dasar untuk memidana orang (baik orang perseorangan maupun korporasi) selama tidak dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan itikad buruk. Apalagi menurut Mahkamah, sebenarnya di dalam ketentuan yang dimohonkan pengujian a quo telah tersirat pengecualian pidana bagi pejabat/pegawai BUMN yang menjalankan tindakan/aksi korporasi dengan itikad baik. Hal demikian terdapat pada frasa “melawan hukum” pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan dalam frasa “dengan tujuan” pada Pasal 3 UU Tipikor. Bahkan rumusan Pasal 3 UU Tipikor dengan jelas memuat kata “menyalahgunakan”, yang tindakan “menyalahgunakan” ini tidak akan dapat terjadi tanpa adanya itikad buruk.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sudah terkandung syarat bahwa setiap orang harus terbukti memiliki itikad buruk untuk dapat dipidana dengan ancaman merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, permohonan Pemohon agar Mahkamah menyatakan frasa “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa “setiap orang”dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk Pejabat/Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri, adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berkait erat dengan frasa “setiap orang” dalam ketentuan yang sama, yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Kaitan demikian terletak pada siapa pihak yang dimaksud dalam frasa “setiap orang”,yang menurut Pemohon tidak seharusnya dipidana dengan alasan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. “Setiap orang” yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah pejabat/pegawai BUMN. Adapun mengenai konstitusionalitas frasa “setiap orang” yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.13]sampai dengan Paragraf [3.17]di atas;

[3.19] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,...”dan Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,...”merupakan ancaman terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara karena perbuatan melawan hukum;

[3.20] Menimbang bahwa potensi kerugian keuangan negara acapkali menimbulkan persepsi telah terjadi kerugian negara yang mengarah pada dugaan korupsi.Padahal kondisi demikian sangat mungkin disebabkan karena negara melakukan penyertaan modal kepada entitas bisnis yang kemudian dalam perkembangannya entitas bisnis tersebut mengalami kerugian, sehingga modal penyertaan dari negara ikut berkurang atau habis;

[3.21] Menimbang bahwa perbedaan penilaian demikian terjadi karena penyertaan modal negara kepada BUMN berada pada irisan wilayah publik dan privat. Modal yang disertakan kepada BUMN pada dasarnya adalah kekayaan/perbendaharaan negara yang berada di dalam APBN, sehingga sudah sewajarnya,bahkan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kekayaan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun di sisi lain, kekayaan negara yang disertakan sebagai modal usaha kepada persero maupun entitas bisnis lain pada kenyataannnya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip bisnis, dan secara hukum persero dimaksud tunduk pada UU PT, UU BUMN, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur kegiatan bisnis, yang berhulu pada asas-asas hukum perdata, antara lain asas kebebasan berkontrak. Dalam penalaran yang wajar, maka sangat mungkin bahwa kekayaan negara yang disertakan sebagai modal usaha persero akan berkurang dan/atau hilang manakala entitas bisnis yang mengelola modal tersebut mengalami kerugian. Rugi atau berkurangnya modal penyertaan dari negara demikian, menurut Mahkamah, memang dapat dipahami sebagai kesalahan perhitungan bisnis atau kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis. Namun kesalahan perhitungan atau kesalahan pengambilan keputusan bisnis demikian menurut Mahkamah adalah berbeda, dan tidak dapat disamakan, dengan kesalahan atau kelalaian sebagai salah satu unsur perbuatan pidana. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa, dalam kaitannya dengan norma UU Tipikor yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh Pemohon, kerugian BUMN akibat aktivitas bisnis tidak serta-merta mengakibatkan pengelolanya diancam pidana karena merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

[3.22] Menimbang bahwadi sisi lain, potensi kerugian demikian telah diantisipasi oleh dunia bisnis dengan menerapkan konsep business judgment rule bagi pengelola perusahaan, di mana diasumsikan pengelola perusahaan dalam pengambilan keputusan tidak melibatkan kepentingan pribadi, bertindak secara rasional, jujur, dan meyakini bahwa tindakannya adalah yang terbaik untuk perusahaan. Sehingga pengelola perusahaan tidak dapat dituntut secara hukum ketika tindakan atau keputusannya ternyata mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Konsep business judgment rule, atau yang setara dengan itu, telah diakomodir dalam UU 40/2007, yaitu dalam Pasal 97 yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab.
(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud padaayat (3) apabila dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 di atas dengan jelas mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian, apalagi dipidana karenanya, selama dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah makna yang dimohonkan Pemohon untuk dilekatkan dengan frasa “Setiap orang” dan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah sesuai dengan makna UU Tipikor, terutama Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam kaitannya dengan BUMN, baik yang berbentuk persero, persero terbuka, maupun perusahaan umum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sama sekali tidak mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebab, khusus bagi pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN, pengelolaannya tunduk pada ketentuan pengelolaan perseroan dan/atau perseroan terbatas yang diatur dalam UU BUMN dan UU PT (in casu UU 40/2007). Tegasnya, sepanjang pengelolaan kegiatan korporasi dilakukan dengan itikad baik dan tidak terdapat moral hazard, maka apabila ada dugaan tindak pidana, proses penegakan hukumlah yang menilainya apakah pejabat/pegawai BUMN melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.
[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sepanjang frasa “Setiap orang” tidak dimaknai sebagai “tidak termasuk Pejabat/ Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri”, serta sepanjang frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak dimaknai “tidak termasuk Kerugian perusahaan akibat itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri”, adalah tidak beralasan menurut hukum.

KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 23-10-2019

Madsanih, yang memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H., dan Aida Mardatillah, S.H., Advokat.

Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada.

Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 15 Agustus 2019 dari Madsanih, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 14 Agustus 2019 memberi kuasa kepada: 1) Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.; 2) Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H.; dan 3) Aida Mardatillah, S.H., Advokat, yang memilih berdomisili di Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12, Jakarta Pusat, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Agustus 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 50/PUU-XVII/2019 pada tanggal 10 September 2019, perihal Permohonan Pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa terhadap permohonan Nomor 50/PUU-XVII/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 149/TAP.MK/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019, bertanggal 10 September 2019; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 154/TAP.MK/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019, bertanggal 10 September 2019;

c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 18 September 2019;

d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengagendakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 1 Oktober 2019. Dalam persidangan dimaksud, kuasa Pemohon menyatakan menarik permohonannya disertai dengan surat penarikan permohonan bertanggal 1 Oktober 2019;

e. bahwa terhadap penarikan permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”;

f. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 3 Oktober 2019 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 50/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU MK, penarikan suatu Permohonan mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali;

g. bahwa berdasarkan huruf f di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1a) UU MK berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon.


F. KETETAPAN
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 50/PUU-XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 23-10-2019

Madsanih, yang memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H., dan Aida Mardatillah, S.H., Advokat.

Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada.

Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 15 Agustus 2019 dari Madsanih, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 14 Agustus 2019 memberi kuasa kepada: 1) Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.; 2) Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H.; dan 3) Aida Mardatillah, S.H., Advokat, yang memilih berdomisili di Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12, Jakarta Pusat, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Agustus 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 50/PUU-XVII/2019 pada tanggal 10 September 2019, perihal Permohonan Pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa terhadap permohonan Nomor 50/PUU-XVII/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 149/TAP.MK/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019, bertanggal 10 September 2019; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 154/TAP.MK/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019, bertanggal 10 September 2019;

c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 18 September 2019;

d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengagendakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 1 Oktober 2019. Dalam persidangan dimaksud, kuasa Pemohon menyatakan menarik permohonannya disertai dengan surat penarikan permohonan bertanggal 1 Oktober 2019;

e. bahwa terhadap penarikan permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”;

f. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 3 Oktober 2019 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 50/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU MK, penarikan suatu Permohonan mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali;

g. bahwa berdasarkan huruf f di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1a) UU MK berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon.


F. KETETAPAN
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 50/PUU-XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 45/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 23-10-2019

Supriyono

Pasal 38 ayat (1) dan kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian kata “setelah” dalam Pasal 38 ayat (1) dan kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa “permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus”. Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan:
(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap yang memuat:
a. Identitas Pemohon, meliputi:
- Nama
- Tempat tanggal lahir/ umur
- Agama
- Pekerjaan
- Kewarganegaraan
- Alamat Lengkap
- Nomor telepon/faksimili/telepon selular/e-mail (bila ada)

b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
- kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji;
- alasan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 4, diuraikan secara jelas dan rinci.

c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), yaitu:
- mengabulkan permohonan Pemohon;
- menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945;
- menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
d. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), yaitu:
- mengabulkan permohonan Pemohon;
- menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945;
- menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

e. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya;
Berdasarkan ketentuan di atas, setelah dihubungkan dengan permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta bahwa permohonan Pemohon hanya terdiri dari bagian Pendahuluan, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dan Petitum, tidak ada bagian Posita (alasan-alasan permohonan) yang merupakan bagian penting dari permohonan Pemohon karena harus memuat uraian yang membuktikan inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.
Bahwa selain itu, dalam permohonannya, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai adanya pertentangan antara kata “setelah” dalam Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Padahal, dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 12 September 2019 Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dengan menjabarkan secara rinci dasar-dasar dan alasan-alasan permohonan dikaitkan dengan norma UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Tidak hanya itu, Mahkamah juga memberikan nasihat agar Pemohon mengikuti sistematika permohonan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang terdiri atas bagian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan (Posita) dan Petitum, sehingga permohonan Pemohon menjadi lebih mudah dipahami. Pemohon juga diminta untuk melihat laman Mahkamah dan mencari Peraturan Mahkamah Konstitusi dan juga contoh permohonan Pemohon yang bisa dijadikan acuan untuk menyusun sistematika permohonannya [vide Risalah Sidang tanggal 12 September 2019];
Bahwa meskipun dalam persidangan pendahuluan Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, namun dalam perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 September 2019, permohonan Pemohon ternyata tetap tidak sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diuraikan di atas dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara norma yang dimohonkan untuk diuji dengan norma UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian.
Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah Pemohon tidak dapat menjelaskan alasan yang menjadi dasar bahwa kata “setelah” dalam Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian Undang-Undang a quo menjadi kabur (obscuur).
[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, namun Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar bahwa kata “setelah” dalam Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, sehingga permohonan menjadi kabur (obscuur). Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 23-10-2019

Marion Kova yang diwakili oleh kuasa hukumnya Abraham Nempung, SH., Gregorius Retas Daeng, SH., Muhamad Ali Hasan, SH., Romualdo B. Phios Kotan, SH., Bonny Andalanta Tarigan, SH., Krisogonus Dagama Pakur, SH., M. Rizki Yudha Prawira, SH., dan Sulaiman Khosyi Suharto, SH

Pasal 57 UU PPHI

Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 57 UU PPHI dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10.2] Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut konstitusionalitas Pasal 57 UU PPHI, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dulu mengaitkan pasal a quo dengan konstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019 bertanggal 23 September 2019, dimana di dalam kedua Permohonan norma Pasal 57 dan Pasal 56 huruf c UU PPHI tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu berkaitan dengan agar dapat diajukannya upaya hukum tetap dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial.

Bahwa walaupun Putusan Nomor 34/PUU-XVII/2019 tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI di mana pasal tersebut berbeda dengan Pasal 57 UU PPHI yang dimohonkan oleh Pemohon pada permohonan a quo, namun oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, yaitu tertutupnya Pemohon untuk mengajukan upaya hukum Peninjaun Kembali dalam perkara perselisihan hubungan industrial dan Mahkamah melalui Putusan Nomor 34/PUU-XVII/2019 telah berpendirian bahwa Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah konstitusional maka sebagai konsekuensi yuridis dari adanya pendirian Mahkamah tersebut penilaian Mahkamah terhadap konstitusionalitas Pasal 57 UU PPHI tersebut tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang yang sama dalam memberikan penilaian konstitusionalitas norma a quo, sebab pembatasan upaya hukum dalam perkara yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial mempunyai karakteristik khusus yang selengkapnya telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 34/PUU-XVII/2019. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 34/PUUXVII/2019 mutatis mutandis dipergunakan sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstitusionalitas norma yang diajukan pengujian dalam permohonan a quo.

Bahwa untuk menegaskan kembali bukti adanya keterkaitan antara pengujian norma Pasal 56 huruf c UU PPHI dalam permohonan Nomor 34/PUUXVII/2019 dan permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengutip bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019 Paragraf [3.10.4] yang berpendapat sebagai berikut:
[3.10.4] Bahwa untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung [vide Penjelasan UU PPHI];

Selanjutnya, dalam Paragraf [3.10.6] Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10.6] Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 UU MA yang memungkinkan dilakukannya Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tidak boleh diartikan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali. Pengaturan dalam Pasal 34 UU MA tersebut adalah pengaturan yang bersifat umum (lex generalis) yang harus dimaknai bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sepanjang ketentuan umum tersebut tidak dikecualikan oleh ketentuan undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis), baik karena sifat perkaranya maupun karena syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat diajukannya Peninjauan Kembali. Dalam konteks demikian, Pasal 56 UU PPHI merupakan bentuk norma hukum spesialis dari Pasal 34 UU MA. Kekhususan demikian diberikan dengan pertimbangan agar penyelesaian perkara hubungan industrial ditujukan untuk menjamin terlaksananya asas cepat, tepat, adil, dan murah. Sehingga dengan meniadakan tahapan Peninjauan Kembali maka diharapkan tidak terganggunya proses produksi pada suatu perusahaan yang mempekerjakan karyawan. Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata bahwa sesungguhnya yang meniadakan upaya hukum Peninjauan Kembali bukanlah SEMA melainkan sifat perkara maupun syarat-syarat untuk dapat diajukannya Peninjauan Kembali yang diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah tidak beralasan menurut hukum

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019 berkaitan erat dan relevan untuk menilai konstitusionalitas Pasal 57 UU PPHI dalam permohonan a quo, maka pertimbangan hukum tersebut mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan a quo untuk menyatakan bahwa Pasal 57 UU PPHI adalah konstitusional.

[3.12] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya norma Pasal 57 UU PPHI konstitusional sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, terhadap dalil permohonan Pemohonan selebihnya sebagai dampak apabila permohonan a quo dikabulkan, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan dapat dijadikannya novum serta eksistensi legalitas SEMA 3/2018, bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya dan oleh karenanya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.


AMAR PUTUSAN
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →