Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 23-09-2019

Sunggul Hamonangan Sirait, S.H.,M.H.

Pasal 416 ayat (1) UU PEMILU

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 416 ayat (1) UU PEMILU dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama dalil-dalil Pemohon telah ternyata bahwa keseluruhan dalil Pemohon sesungguhnya bertumpu pada anggapan Pemohon bahwa Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tidak memberikan kepastian hukum sehingga dengan demikian menurut Pemohon Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, persoalan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah: apakah benar Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tidak memberikan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan gagasan negara hukum. Terhadap persoalan konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap persoalan konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 416 UU 7/2017 selengkapnya menyatakan sebagai berikut:
Pasal 416
(1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
(2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
(3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
(4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih, luas secara berjenjang.
(5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

2. Bahwa secara konstitusional, ketentuan yang mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

3. Bahwa konstruksi penalaran yang terbangun dari keseluruhan rumusan dalam Pasal 6A UUD 1945 tersebut adalah:
a. Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus diajukan dalam satu pasangan, bukan terpisah antara calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
b. Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu di mana hal itu harus dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu;
c. UUD 1945 tidak menentukan batas minimum maupun maksimum pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945;
d. Berapapun jumlah pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang menjadi peserta pemilu, jika salah satu pasangan calon telah memperoleh jumlah suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia maka pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksud dinyatakan sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan karenanya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
e. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas maka dilakukan pemilu putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memeroleh suara terbanyak pertama dan kedua. Selanjutnya, pasangan calon yang memeroleh suara terbanyak dalam putaran kedua ini, tanpa perlu lagi mempertimbangkan persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas telah ternyata tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus diikuti setidak-tidaknya oleh tiga pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Bahkan, terlepas dari perdebatan perihal preferensi original intent dalam penafsiran konstitusi dibandingkan dengan metode penafsiran lainnya dan terlepas pula dari perdebatan perihal apakah pendapat-pendapat yang berkembang dalam proses perumusan Pasal 6A UUD 1945 dapat dianggap sebagai original intent, selama berlangsungnya sidang-sidang Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus diikuti setidak-tidaknya oleh tiga pasangan calon. Catatan penting yang dapat ditemukan dalam kaitan ini adalah bahwa pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang secara konstitusional dinyatakan sebagai pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden terpilih harus merepresentasikan keindonesiaan. Oleh karena itulah ditentukan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang di samping memersyaratkan perolehan suara terbanyak juga mengharuskan adanya persebaran minimum perolehan suara. Dengan demikian, dalam rumusan norma Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tersebut sama sekali tidak ada kekaburan penafsiran makna maupun penerapan sebagaimana didalilkan Pemohon.

5. Bahwa rumusan yang tertuang dalam Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 adalah diturunkan langsung dengan rumusan yang persis sama dari rumusan yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dan hal ini pun dibenarkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, menjadi ganjil dan bertentangan dengan logika apabila norma undang-undang yang secara pasti merumuskan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 dikatakan bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana didalilkan Pemohon. Lagi pula, suatu undang-undang, in casu UU 7/2017, tidak mungkin menambahkan suatu norma sebagai turunan atau pengaturan lebih lanjut dari UUD 1945 jika penambahan norma demikian menjadikan norma itu justru bertentangan dengan UUD 1945, baik secara tekstual maupun kontekstual.

Berdasarkan pertimbangan angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tidak memberikan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan gagasan negara hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

RESUME KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 38/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 23-09-2019

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., Asosiasi Advokat Konstitusi, Iwan Kurniawan, Rosalina Pertiwi Gultom, S.H., Yaperson, Mustika Yanto, S.H., Asutra Ulesko, S.H., Turiman, S.H., Novrian, S.H., dan Abdul Jafar, S.H., M.H.

Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 UU Pemilu

Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap permohonan pengujian pasal-pasal a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
a…
d. bahwa pada tanggal 3 September 2019 Mahkamah menerima surat bertanggal 31 Agustus 2019 dari Para Pemohon yang menyatakan menarik permohonan uji materi UU Pemilu terhadap UUD Tahun 1945 dengan registrasi Perkara Nomor Nomor 38/PUU-XVII/2019;
e. Terkait dengan penarikan permohonan, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”;
f. bahwa terhadap penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 17 September 2019 telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Perkara Nomor Nomor 38/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum.
g. bahwa berdasarkan seluruth pertibagnan di atas terhadap permohonan a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 21-05-2019

Octolin Hutagalung, S.H., Nuzul Wibawa, S.H., Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H., ACIArb, dan Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H. melalui kuasa pemohon Syahril Moehammad, S.H., M.H., dkk

Pasal 21 UU PTPK

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 21 UU PTPK dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa menurut Pemohon, Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa “secara langsung dan tidak langsung” [sic!] bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Pemohon hal ini diakibatkan tidak adanya tolok ukur yang jelas mengenai perbuatan “secara langsung dan tidak langsung” yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan merintangi proses penyidikan, khususnya perbuatan yang dilakukan advokat dalam mendampingi kliennya.

Sebelum Mahkamah menjawab dalil tersebut, perlu Mahkamah tegaskan bahwa frasa “secara langsung dan tidak langsung” sebagaimana berulang-ulang disebutkan Pemohon dalam permohonannya, baik pada alasan permohonan maupun pada petitum, tidak terdapat dalam Pasal 21 UU PTPK. Adapun Pasal 21 UU PTPK selengkapnya menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dengan demikian dengan tidak terdapatnya frasa “secara langsung dan tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU PTPK maka telah membuat permohonan para Pemohon menjadi kabur sebab secara hukum frasa “secara langsung dan tidak langsung” memiliki konsekuensi hukum yang sangat berbeda dengan frasa “secara langsung atau tidak langsung” sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 UU PTPK. Frasa “secara langsung dan tidak langsung” sebagaimana terdapat dalam dalil para Pemohon memiliki konsekuensi hukum bahwa frasa tersebut bersifat kumulatif. Sedangkan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK memiliki konsekuensi hukum bahwa frasa tersebut bersifat alternatif.

Oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon sepanjang frasa “secara langsung dan tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK adalah kabur.

[3.12] Menimbang bahwa menurut para Pemohon, Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan” [sic!] bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai bahwa perbuatan advokat yang melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan itikad baik tidak termasuk perbuatan menghalangi, merintangi, menggagalkan dalam undang-undang a quo. Menurut para Pemohon, norma a quo menyebabkan seorang yang berprofesi sebagai advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya dapat dianggap menghalang-halangi penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU PTPK, padahal seorang advokat membela kliennya dengan itikad baik.

Sebelum menjawab dalil tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan” sebagaimana berulang-ulang dinyatakan para Pemohon dalam alasan permohonan maupun dalam petitum permohonan tidak terdapat dalam Pasal 21 UU PTPK. Bahwa Mahkamah sebelumnya telah menegaskan pada paragraf [3.11] mengenai isi lengkap dari Pasal 21 UU PTPK dan dari rumusan yang lengkap tersebut frasa yang sebenarnya terdapat di dalam Pasal 21 UU PTPK adalah “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan...”. Dalam permohonannya, para Pemohon telah menambahkan kata “dan” serta menghilangkan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dari Pasal 21 UU PTPK sehingga maknanya menjadi sangat berbeda dari norma yang berlaku. Dengan demikian permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan” adalah kabur.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan” dan sepanjang frasa “secara langsung dan tidak langsung” adalah kabur.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 21-05-2019

Anisa Rosadi yang diwakili oleh kuasa hukumnya kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam IHZA & IHZA Law Firm

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen.

Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah juga memandang perlu untuk menegaskan bahwa mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat konstitusi yang diberikan kepada negara sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dikonkritkan dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan untuk memberikan dasar hukum yang kuat maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal terkait dengan penyelenggaraan pendidikan nasional. UU Sisdiknas merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memberikan aturan lebih lanjut mengenai bagaimana sistem pendidikan nasional dan penyelenggaraannya.

Seiring perkembangan zaman, munculnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar kemudian diakui dan diberikan ruang pengaturannya dalam Pasal 28 UU Sisdiknas. PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut [vide Pasal 1 angka 14 UU Sisdiknas]. Penyelenggaraan PAUD sebagaimana Pasal 28 ayat (2) UU Sisdiknas dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal. Keberadaan PAUD nonformal maupun PAUD informal sebetulnya merupakan perwujudan adanya peran masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Lebih lanjut sebagaimana keterangan Pemerintah penyebutan PAUD formal, PAUD nonformal dan PAUD informal bukanlah dimaksudkan untuk menafikan keberadaan salah satu jalur PAUD. Pasal 28 ayat (2) UU Sisdiknas tersebut justru ingin menyatakan bahwa PAUD nonformal dan PAUD informal merupakan bentuk pendidikan yang sifatnya melengkapi keberadaan PAUD formal. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya dalam Bab IV Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah UU Sisdiknas, bahwa setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, karena itu keberadaan PAUD jalur pendidikan nonformal dan informal merupakan salah satu bentuk pengakuan peran serta masyarakat tersebut.

Penyelenggaraan PAUD nonformal serta informal dapat diselenggarakan dengan menyesuaikan kebutuhan dalam masyarakat tersebut, salah satu contoh adalah kurikulum yang digunakan tidak hanya menggunakan kurikulum standar pemerintah tetapi juga dapat diselenggarakan dengan menambahkan kurikulum lain sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal yang demikian tidak dapat dilakukan oleh PAUD formal tentunya dimana kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, selain itu PAUD formal wajib memenuhi standar mutu penyelenggaraan pendidikan termasuk standar pendidiknya. Sehingga jika apa yang dimohonkan Pemohon agar PAUD pada jalur pendidikan nonformal dan informal disamakan dengan PAUD jalur pendidikan formal justru akan menutup ruang peran serta masyarakat bahkan menutup kebebasan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Pendidik yang dimaksudkan oleh UU Sisdiknas adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan seluruh hal-hal terkait dengan pendidik secara umum tunduk pada UU Sisdiknas [vide Pasal 1 angka 6 UU Sisdiknas]. Lebih lanjut pembentuk undang-undang juga memberlakukan UU Guru dan Dosen yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya untuk memberikan pengaturan tidak hanya mengenai hak-hak guru dan dosen tetapi juga standar atau kualifikasi dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang guru dan dosen. Konsekuensi logis dengan diakuinya pendidik sebagai guru maka tentu saja tidak hanya melekat hak-haknya saja tetapi juga kewajibannya. Secara formal UU Guru dan Dosen merupakan undang-undang yang memang mengatur bagi pendidik khususnya guru dan dosen, sedangkan bagi pendidik di luar guru dan dosen maka pengaturannya tidak tunduk kepada UU a quo tetapi tunduk pada undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

[3.12] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak memberikan kepastian hukum kepada profesinya sebagai pendidik PAUD nonformal, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen merupakan pasal yang diatur dalam Ketentuan Umum. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) bahwa Ketentuan Umum berisi tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, dan hal-hal lain yang bersifat umum dan berlaku bagi pengaturan di dalam pasal-pasal berikutnya, antara lain, ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab (vide Lampiran I C.1. angka 98 UU 12/2011). Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (vide Lampiran I C.1. angka 107 UU 12/2011). Dengan demikian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah norma yang bersifat mengatur tetapi justru memberikan batasan arah pengaturan dan siapa yang diatur dalam UU Guru dan Dosen, dengan maksud untuk menghindarkan makna ganda (ambiguity) atau ketidakjelasan (vagueness) dalam pengaturan di dalam pasal-pasal selanjutnya, sehingga pasal a quo justru memberikan kepastian hukum. Hal berkait dengan pasal ketentuan umum undang-undang, juga telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006, bertanggal 7 Desember 2006, yang menyatakan antara lain:

... Pasal 1 angka 9 tersebut hanya merupakan pengertian atau definisi yang termuat dalam ketentuan umum, dan bukan merupakan norma yang bersifat mengatur dan berkait dengan pasal-pasal yang lain, sehingga permohonan Pemohon berkenaan dengan ketentuan tersebut dikesampingkan …

Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008, bertanggal 17 Februari 2009, menyatakan antara lain:

.... Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundangundangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda ...

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tidak dimasukkannya pendidik PAUD jalur nonformal dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tidak dapat mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan hidup serta menyebabkan Pemohon diperlakukan diskriminatif.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada Paragraf [3.11] bahwa norma a quo merupakan ketentuan umum yang memberikan batasan pengaturan terhadap siapa yang diaturnya maka dengan tidak dimasukkannya pendidik PAUD jalur pendidikan nonformal dalam Undang-Undang a quo tidak mengakibatkan warga negara yang berprofesi serupa dengan Pemohon kehilangan hak atas pekerjaannya. Pemohon dalam hal ini tetap dapat melanjutkan pekerjaannya meski keberadaannya tidak termasuk dalam definisi yang disebutkan dalam norma a quo tetapi tetap diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, Pemohon pun tidak terlanggar haknya untuk mengembangkan diri demi terpenuhinya kebutuhan hidup sebab ketiadaan pendidik PAUD jalur nonformal dalam norma a quo tidak menghalangi hak Pemohon untuk mendapatkan pelatihan maupun kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya baik secara praktik maupun akademisnya. Dengan demikian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak menghalangi Pemohon untuk mendapatkan jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan hidup.

Lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon perihal adanya perlakuan diskriminatif akibat berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen, Mahkamah mempertimbangkan apakah benar terdapat persoalan diskriminasi. Berkenaan dengan pengertian diskriminasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006, bertanggal 12 April 2007, telah ditegaskan antara lain:

....Mahkamah berpendapat bahwa untuk melihat apakah ketentuan Pasal 35 huruf a UU PPTKI bersifat diskriminatif atau bukan, terlebih dahulu harus diketahui apakah yang dimaksud dengan pengertian diskriminatif dalam ruang lingkup hukum hak asasi manusia (human rights law). Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (LN RI Tahun 2005 Nomor 119, TLN RI Nomor 4558). Article 2 ICCPR berbunyi, “Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”.

Menimbang dengan demikian, diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama (religion), ras (race), warna (color), jenis kelamin (sex), bahasa (language), kesatuan politik (political opinion)...

Dengan merujuk pertimbangan Mahkamah di atas telah jelas bahwa pembedaan perlakuan antara pendidik jalur formal dan jalur nonformal tidaklah merupakan persoalan diskriminasi. Sebab tidak setiap perbedaan perlakuan adalah serta-merta berarti diskriminasi. Jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal serta jalur pendidikan informal merupakan jalur-jalur pendidikan yang memiliki karakteristik yang berbeda sehingga terhadap sesuatu yang berbeda tentunya sudah tepat jika dilakukan pengaturan secara berbeda pula. Justru akan menjadi tidak tepat dan sekaligus tidak adil jika terhadap sesuatu yang memang berbeda diperlakukan sama. Sehingga perbedaan pengaturan terkait dengan pendidik PAUD jalur formal dan pendidik PAUD jalur nonformal bukanlah ketentuan yang bersifat diskriminatif.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosenadalah tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2O17 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANGTERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 21-05-2019

Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturrahim Antar Pengajian yang diwakili oleh Dra. Hj. Nurdiati Akma, M.Si dan Hj. Zuriaty Anwar, S.Sos, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan H. Munarman, S.H. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Nasrulloh Nasution, S.H., M.Kn dan kawan-kawan dari Kantor Pusat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Ulama (GNPF-U)

Penjelasan Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 frasa “atau paham lain” dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 frasa “atau paham lain” dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan serta pihak-pihak sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan lebih jauh, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan perihal pengujian Pasal 80A UU Ormas, oleh karena Pasal 80A UU Ormas tersebut telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUUXV/2017, bertanggal 13 Desember 2018, dengan amar putusan yang menyatakan “Pemohonan para Pemohon tidak dapat diterima”. Hal yang menjadi persoalan dalam hubungan ini, apakah berlaku ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005).

Pasal 60 UU MK menyatakan:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Sementara itu, Pasal 42 PMK 06/2005 menyatakan:

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 06/2005 di atas, secara formil, Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 06/2005 tidak berlaku terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 80A UU Ormas dalam permohonan a quo, sebab Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 06/2005 adalah dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap permohonan kembali suatu norma atau suatu ketentuan undang-undang di mana norma atau ketentuan undang-undang tersebut sebelumnya telah pernah diuji dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah. Oleh karena itu, ada atau tidak ada dasar pengujian konstitusionalitas baru dalam permohonan a quo untuk menguji konstitusionalitas Pasal 80A UU Ormas, terhadap Pasal 80A UU Ormas dapat dimohonkan pengujian kembali.

Namun demikian, dalam hal ini Mahkamah penting menegaskan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 dalam pengujian Pasal 80A UU Ormas menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, secara substansial Mahkamah sesungguhnya menolak permohonan para Pemohon. Dinyatakan “tidak dapat diterima”-nya permohonan para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 tersebut karena ternyata kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan tersebut berkait erat dengan pokok perkara sehingga perihal kedudukan hukum para Pemohon itu baru dapat diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 menyatakan:

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti surat/tulisan, mendengar dan membaca keterangan ahli, dan membaca kesimpulan yang diajukan para Pemohon, mendengar dan membaca keterangan Presiden (Pemerintah) serta membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, terlepas dari adanya perbedaan dalam ajaran negara hukum menurut konsepsi rechtsstaat, etat de droit, dan rule of law, ketiga konsepsi tersebut memuat tiga substansi dasar yang sama yaitu: (1) substansi yang memuat gagasan bahwa pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh hukum. Sekalipun pada mulanya substansi ini ditujukan untuk membatasi kekuasaan penguasa (in casu raja) yang dimaksudkan untuk menghapuskan atau mencegah lahirnya kekuasaan yang bersifat tiranik, dalam perkembangan selanjutnya gagasan bahwa pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh hukum sekaligus dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak-hak dan kebebasan mendasar warga negara; (2) substansi yang memuat gagasan tentang legalitas formal yaitu gagasan yang menekankan keharusan adanya suatu tertib hukum (legal order) yang dibuat dan dipertahankan oleh negara; (3) substansi yang memuat gagasan bahwa hukumlah yang memerintah, bukan manusia [vide, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017, bertanggal 31 Januari 2018]. Secara umum, lahirnya UU Ormas juga berpijak pada tiga substansi dasar negara hukum di atas. Artinya, pertama, tindakan pemerintah yang berkait dengan ormas dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam UU Ormas tersebut di mana pembatasan demikian dilakukan demi melindungi hak-hak dan kebebasan dasar warga negara; kedua, UU Ormas adalah salah satu bentuk tertib hukum (legal order) yang dibuat dan dipertahankan oleh negara demi melindungi berbagai kepentingan dalam kehidupan bernegara guna mencapai tujuan negara; ketiga, dengan mendasarkan tindakan pada tertib hukum dimaksud, in casu UU Ormas, hal itu sekaligus menunjukkan bahwa hukumlah yang memerintah, bukan orang;

2. bahwa gagasan negara hukum yang dipraktikkan di Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan prinsip supremasi konstitusi, dalam hal ini UUD 1945. Artinya, seluruh tindakan negara maupun warga negara tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi, yaitu UUD 1945. Sementara itu, yang dimaksud dengan UUD 1945, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945, adalah terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Oleh karena itu, dalam menilai kesesuaian atau pertentangan suatu perbuatan dengan UUD 1945 bukanlah hanya berarti kesesuaian atau pertentangan perbuatan itu dengan pasal-pasal UUD 1945 secara parsial melainkan terhadap UUD 1945 secara holistik yaitu Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Hal demikian juga berlaku dalam menilai konstitusionalitas UU Ormas;

3. bahwa Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan fundamental sebab merupakan jiwa dari UUD 1945 secara keseluruhan di mana dari semangat dan amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 itulah diturunkan pasal-pasal UUD 1945. Dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 diperoleh penegasan bahwa disusunnya UUD 1945 adalah kelanjutan dari “Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia”, yang tiada lain adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan, “…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia…” Disusunnya Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu UUD 1945, adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang salah satu tugasnya ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adapun bentuk susunan negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 adalah Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tiada lain adalah merujuk pada dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, dalam menilai konstitusionalitas norma yang tertuang dalam UU Ormas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo juga tidak boleh dilepaskan dari konteks ini. Terkait dengan hal itu, baik Konsiderans “Menimbang” huruf a maupun Penjelasan Umum UU Ormas menegaskan bahwa dibuatnya UU Ormas a quo adalah sejalan dengan semangat yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam Konsiderans “Menimbang” huruf a UU Ormas dinyatakan, “bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.” Sementara itu, dalam Penjelasan Umum UU Ormas dikatakan, antara lain, “Dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017. Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang”.

[3.11] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10] di atas, selanjutnya terhadap dalil-dalil para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan pertentangan Pasal 80A UU Ormas dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10] di atas untuk sebagian telah dengan sendirinya menjawab dalil para Pemohon a quo. Namun, Mahkamah perlu menegaskan lebih jauh bahwa negara hukum memang menjamin hak asasi manusia, in casu hak atas kemerdekaan berserikat tetapi pada saat yang sama negara hukum juga membenarkan adanya pembatasan terhadap hak asasi manusia sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu bahwa (1) pembatasan tersebut ditetapkan dengan undang-undang; (2) pembatasan dilakukan sematamata dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; (3) pembatasan dilakukan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembatasan tersebut dapat berbentuk larangan maupun keharusan yang disertai dengan sanksi jika larangan dilanggar atau keharusan tersebut tidak dilaksanakan. Namun, dalam konteks permohonan a quo, Pasal 80A tidaklah langsung berkenaan dengan pembatasan demikian melainkan hanya mengatur tentang konsekuensi dari dilanggarnya pembatasan yang berupa larangan atau keharusan yang diatur dalam ketentuan lain dalam UU Ormas;

2. para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 80A yang menyekaliguskan pencabutan badan hukum Ormas dengan pembubaran tanpa due process of law oleh lembaga peradilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap telah mengesampingkan asas equality before the law dan bertolak belakang dengan asas menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya sehingga, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat, Pasal 80A UU Ormas berlaku terhadap ormas mana pun yang telah dicabut surat keterangan terdaftar atau status badan hukumnya yang dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b UU Ormas. Pasal 80A UU Ormas tidak membedakan perlakuan terhadap ormas tertentu melainkan diperlakukan sama secara hukum. Setiap ormas juga wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya, dalam hal ini menjunjung tinggi hukum sebagaimana diatur dalam UU Ormas, khususnya menaati larangan-larangannya dan melaksanakan keharusan-keharusan yang ditentukan. Oleh karenanya tidak relevan untuk mendalilkan Pasal 80A UU Ormas dengan hak atas persamaan perlakuan terhadap warga negara dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Adapun terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 80A UU Ormas yang menyekaliguskan pencabutan status badan hukum dengan pembubaran ormas tanpa due process of law, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 80A UU Ormas adalah kelanjutan dari penjatuhan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU Ormas. Sebagai sanksi administratif maka yang berwenang menjatuhkannya adalah pejabat administrasi atau tata usaha negara yang relevan. Dengan demikian menjatuhkan sanksi administratif adalah bagian dari tindakan pejabat administrasi atau tata usaha negara. Setiap tindakan atau perbuatan pejabat administrasi atau tata usaha negara bersandar pada berlakunya prinsip atau asas legalitas dalam hukum administrasi negara (yang berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana) yang mengandung pengertian: pertama, setiap perbuatan pejabat administrasi negara didasarkan pada ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan perbuatan itu; kedua, dalam setiap perbuatan pejabat administrasi negara berlaku asas praduga absah (presumption of legality) yaitu bahwa perbuatan itu harus dianggap sah sampai ada tindakan hukum yang membatalkan perbuatan tersebut. Salah satu institusi yang dapat membatalkan perbuatan atau tindakan pejabat administrasi negara adalah pengadilan, dalam hal ini pengadilan tata usaha negara. Oleh karena itu, jika yang dimaksud oleh para Pemohon dengan due process of law itu adalah adanya keterlibatan pengadilan maka jika para Pemohon menganggap tindakan atau perbuatan pejabat administrasi negara berupa penjatuhan sanksi administrasi itu sebagai tindakan atau perbuatan yang berada di luar kewenangan pejabat administrasi negara yang bersangkutan atau menganggap tindakan penjatuhan sanksi itu tidak sah (meskipun dilakukan oleh pejabat yang berwenang) maka hal itu dapat diadukan ke pengadilan tata usaha negara;

3. di satu pihak, para Pemohon mengakui bahwa Pancasila dan UUD 1945 yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa adalah bersifat mutlak sehingga apabila suatu ormas yang melalui pengurus dan/atau anggota-anggotanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 maka pelanggaran demikian tidak dapat ditolerir dan harus dijatuhi sanksi. Karena itu, penjatuhan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (3) huruf a dan huruf b UU Ormas, menurut para Pemohon, dapat dibenarkan karena merupakan bentuk pembinaan sekaligus pengawasan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan idelologi negara. Namun, di lain pihak para Pemohon mendalilkan bahwa pemberian kewenangan kepada Pemerintah melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, menurut para Pemohon, telah melampaui kewenangan menteri sebagai pejabat pemerintahan sekaligus pejabat tata usaha negara yang hanya berwenang menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan yang diterbitkannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf d UU Administrasi Pemerintahan. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan untuk memberikan status badan hukum terhadap suatu ormas adalah kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia maka, sesuai dengan asas contrario actus yang berlaku dalam hukum administrasi negara, menteri yang sama berwenang pula untuk mencabut status badan hukum suatu ormas apabila ditemukan pelanggaran terhadap larangan dan/atau keharusan yang membawa akibat dapat dijatuhkannya sanksi administratif berupa pencabutan status badan hukum dimaksud;

4. para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 80A UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi bahwa pembubaran ormas tidak cukup hanya berdasarkan pandangan dan penilaian subjektif Pemerintah. Asas praduga tak bersalah mengharuskan proses pembuktian di lembaga yudikatif yang independen dan imparsial sehingga pembubaran ormas seharusnya diputuskan melalui lembaga peradilan, bukan mempersamakan pencabutan status badan hukum dengan pembubaran ormas. Karena itu, menurut para Pemohon, Pasal 80A UU Ormas telah menghilangkan prinsip due process of law. Ketentuan a quo telah merampas kewenangan lembaga peradilan. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah mengatur tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga pertanyaannya adalah apakah Pasal 80A UU Ormas tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hubungan ini, Pasal 80A UU Ormas justru memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap setiap ormas yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan lain dalam UU Ormas sehingga dicabut status badan hukumnya. UU Ormas mengakui, menjamin, dan melindungi dan memberi kepastian hukum yang adil terhadap setiap ormas yang tidak melanggar larangan sebagaimana ditentukan dalam UU Ormas dengan memberi status badan hukum terhadap ormas dimaksud (jika status badan hukum tersebut dimohonkan oleh para pendirinya). Namun, ketika ormas yang telah memiliki status badan hukum tersebut melanggar larangan yang ditentukan sehingga berakibat dijatuhkannya sanksi berupa pencabutan status badan hukumnya maka dengan dicabutnya status badan hukum tersebut segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh ormas sebagai badan hukum menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dengan menyatakan bahwa pencabutan status badan hukum suatu ormas sekaligus berarti pembubaran ormas yang bersangkutan, Pasal 80A UU Ormas justru memberikan kepastian hukum, terutama kepada masyarakat. Sebab, dengan sekaligus menyatakan bubarnya suatu ormas yang telah dicabut status badan hukumnya tidak akan timbul keraguan-raguan di tengah masyarakat apakah ormas yang telah dicabut status badan hukumnya itu masih ada atau tidak. Hal itu adalah juga adil khususnya bagi ormas-ormas lain, baik yang memiliki status badan hukum maupun tidak. Sebab jika ormas yang status badan hukumnya telah dicabut tetapi tidak dinyatakan bubar dan dianggap tetap ada, hal itu justru menjadi tidak adil sebab secara implisit berarti ormas yang bersangkutan masih dapat melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana halnya ormas-ormas lain yang tidak melakukan pelanggaran dan tidak dicabut status badan hukumnya. Adapun dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan due process of law, hal itu telah dipertimbangkan pada angka 2 di atas.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10] dan Paragraf [3.11] di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang, setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan dan telah ternyata bahwa dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum namun oleh karena para Pemohon hanya prima facie dianggap memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma UU Ormas yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo adalah Pasal 80A UU Ormas yang menyatakan, “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”;

2. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan a quo dengan mendalilkan selaku anggota masyarakat yang hendak menggunakan haknya untuk membentuk, menjadi pengurus, dan menjalankan kegiatan Ormas yang diberi nama “Perkumpulan Tuna Karya untuk Konstitusi (Perak) Indonesia”;

3. Bahwa menurut para Pemohon potensi kerugian hak konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi, apabila ada pengaturan due process of law oleh lembaga peradilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam Pasal 80A UU Ormas, sebagai bentuk kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak berkumpulnya di lembaga peradilan yang independen dan imparsial atas tuduhan tindakan-tindakan Ormas para Pemohon kelak, yang secara subjektif dianggap oleh Pemerintah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian para Pemohon dalam menerangkan kerugian hak konstitusionalnya di atas dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan para Pemohon dan pertimbangan hukum Mahkamah terhadap pokok permohonan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa norma yang diuji oleh para Pemohon (Pasal 80A UU Ormas) terkait dengan pembubaran Ormas sekaligus pencabutan status badan hukum Ormas, sehingga mereka yang secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma a quo adalah Ormas yang telah berbadan hukum ataupun warga negara Indonesia yang merupakan bagian dari kepengurusan ataupun keanggotaan Ormas yang sudah terbentuk, sedangkan para Pemohon telah ternyata bukan merupakan Ormas dan bukan pula bagian dari kepengurusan atau keanggotaan suatu Ormas. Norma UU Ormas a quo tidak menghambat, apalagi melarang, perseorangan warga negara Indonesia untuk membentuk Ormas atau bergabung dalam suatu Ormas, baik berbadan hukum atau tidak. Norma UU Ormas a quo adalah mengatur tentang pencabutan status badan hukum suatu ormas yang sekaligus sebagai pembubaran ormas yang bersangkutan. Dengan demikian, logikanya adalah ormas dimaksud telah ada dan berbadan hukum. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah bahwa syarat adanya kerugian “potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi” tidak terpenuhi. Sebab, para Pemohon tidak saja bukan ormas, apalagi ormas yang berbadan hukum, melainkan perseorangan warga negara Indonesia. Lagi pula, andaipun benar bahwa suatu saat nanti para Pemohon akan membentuk Ormas, hal itu pun tidak serta-merta memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon untuk menguji Pasal 80A UU Ormas sepanjang ormas tersebut tidak berbadan hukum dan ormas dimaksud tidak dicabut status badan hukumnya berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam UU Ormas. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. Andaipun kedudukan hukum demikian dimiliki, quod non, telah ternyata pula bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.
Setelah memerhatikan secara saksama pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 di atas maka secara substansial sesungguhnya Mahkamah telah mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 80A UU Ormas. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 80A UU Ormas, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo sehingga sepanjang berkenaan dengan Pasal 80A UU Ormas, permohonan para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.13], terhadap dalil para Pemohon selebihnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] huruf A di atas yang pada intinya menekankan bahwa Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas mengancam hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menghilangkan peran pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Ormas, sehingga kapan pun secara subjektif pemerintah dapat melakukan pencabutan status badan hukum atau pencabutan surat keterangan terdaftar suatu Ormas, Mahkamah mempertimbangkan:

1. Bahwa dengan dalil demikian, disadari atau tidak, secara esensial para Pemohon sesungguhnya mempersoalkan keabsahan tindakan pembentuk undang-undang yang menghapuskan dan menyatakan tidak lagi berlakunya sejumlah ketentuan atau norma UU Ormas. Dengan kata lain, esensi dalil para Pemohon adalah dalil pengujian formil namun argumentasi yang digunakan adalah argumentasi pengujian materiil. Hal demikian tidaklah dapat diterima. Lagi pula, dalam hal pengujian formil, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa permohonan pengujian formil suatu undang-undang dibatasi jangka waktunya, yaitu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010]. Sebagai positive legislator, pembentuk undang-undang diberi kewenangan konstitusional oleh UUD 1945 untuk membuat undangundang yang dipandang perlu, termasuk untuk mengubah atau mengganti suatu undang-undang yang dinilai tidak lagi memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat, di mana kewenangan demikian tidak dapat dan tidak boleh diintervensi atau dinilai oleh Mahkamah kecuali terbukti bahwa pembentukan undang-undang demikian bertentangan dengan tata cara pembentukan undang-undang menurut UUD 1945. Itu pun dengan syarat bahwa ada pihak-pihak yang mengajukan permohonan pengujian formil kepada Mahkamah.

2. Perihal dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan dihapuskannya sejumlah ketentuan dalam UU Ormas berdasarkan Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas telah menghilangkan peran pengadilan dalam penjatuhan sanksi terhadap Ormas, hal demikian tidaklah benar. Sebab, peran pengadilan dalam hal ini tetap ada yaitu dengan mempersoalkan keabsahan tindakan negara (pemerintah) yang menjatuhkan sanksi terhadap suatu Ormas melalui pengadilan. Bedanya, jika menurut ketentuan sebelumnya peran pengadilan ditempatkan di awal proses penjatuhan sanksi, sedangkan pada saat ini peran pengadilan ditempatkan di bagian akhir. Hal demikian tidaklah dapat dikatakan bertentangan dengan negara hukum sebab peran pengadilan tetap ada. Pertentangan dengan negara hukum baru dapat dikatakan ada apabila tindakan penjatuhan sanksi terhadap suatu Ormas semata-mata dilakukan secara sepihak oleh negara (pemerintah). Dalam hal ini, andaipun benar bahwa tindakan negara (pemerintah) yang menjatuhkan sanksi terhadap suatu Ormas didasari oleh penilaian atau pendapat subjektif negara (pemerintah), subjektivitas tindakan negara (pemerintah) tersebut pada akhirnya akan diuji oleh proses peradilan. Lagi pula, dilihat dari perspektif kewajiban konstitusional negara (pemerintah) untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, langkah preventif yang dilakukan oleh negara (pemerintah) untuk mencegah terjadinya ancaman terhadap keselamatan negara prima facie harus dianggap sebagai tindakan konstitusional sampai pengadilan membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, sebagai misal, ketika ancaman bahaya terhadap keselamatan negara telah demikian nyata dan dekat (clear and present danger) dan negara (pemerintah) tidak melakukan langkah-langkah tepat yang diperlukan untuk mengatasi keadaan itu (appropriate and necessary measures) maka negara (pemerintah) sesungguhnya telah melalaikan kewajiban konstitusionalnya.

B. Terhadap dalil para Pemohon bahwa frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 karena tidak jelas, multitafsir yang rentan digunakan secara serampangan oleh Pemerintah untuk menjerat Ormas-ormas beserta pengurus dan anggotanya dengan tuduhan Anti-Pancasila dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] huruf B di atas, Mahkamah mempertimbangkan:

1. Frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tersebut tidak dapat dipahami dan ditafsirkan dengan melepaskan konteksnya dari keseluruhan pengertian yang terkandung di dalamnya. Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas selengkapnya menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila’ antara lain ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dengan demikian, pengertian yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tersebut adalah bahwa paham apa pun yang bertujuan mengganti/ mengubah Pancasila dan UUD 1945 maka paham demikian dinyatakan dilarang. Masalahnya kemudian, secara normatif apakah larangan demikian bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap masalah tersebut Mahkamah berpendapat bahwa larangan demikian bukan hanya tidak bertentangan dengan UUD 1945 melainkan harus dipahami merupakan kewajiban konstitusional negara yang diturunkan dari amanat Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat. Pancasila, sebagai dasar negara dan sekaligus ideologi negara yang telah menjadi kesepakatan para pendiri negara sehingga ditempatkan sebagai perjanjian luhur Bangsa Indonesia, adalah landasan eksistensial berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat menyatakan:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila Pembukaan UUD 1945 tersebut dikonstruksikan maka akan diperoleh pemahaman sebagai berikut:

Pertama, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu merupakan perwujudan dari Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia. Pernyataan ini adalah merujuk pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
Kedua, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu perlu disusun guna membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia;
Ketiga, bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;
Keempat, bahwa dasar keikutsertaan Pemerintah Negara Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia itu adalah kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
Kelima, bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah suatu Republik, yaitu Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat;
Keenam, bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang dibentuk menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu harus dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, mengganti atau mengubah Pancasila dengan paham lain sama artinya dengan meniadakan landasan eksistensial berdirinya NKRI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Demikian pula halnya jika paham lain itu digunakan dengan tujuan untuk mengubah UUD 1945. Pertimbangan demikian sejalan dengan pandangan seluruh fraksi yang ada di MPR pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang menegaskan:

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar filosofi dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UndangUndang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung staatsidee berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan [vide Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI: Jakarta, halaman 25]

Oleh karena itulah pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, seluruh fraksi di MPR sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dan sebaliknya menggunakan Pembukaan UUD 1945 sebagai titik tolak dalam melakukan perubahan. Kesepakatan tersebut secara konstitusional kemudian diejawantahkan lebih jauh dalam rumusan pasalpasal UUD 1945. Dalam hal ini, Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan,
“Dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.” Sementara itu, perubahan UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 adalah perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945. Dengan demikian, secara a contrario, terhadap Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dilakukan perubahan.

Adapun konteks mengganti/mengubah UUD 1945 dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tersebut bukan dalam pengertian perubahan konsitusional terhadap pasal-pasal UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 37 UUD 1945 melainkan mengganti/mengubah UUD 1945 dengan paham lain, sehingga UUD 1945 tidak lagi didasari oleh Pancasila.

2. Dengan pertimbangan terhadap frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas maka tidaklah tepat jika dikatakan bahwa frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tidak melarang kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sebagaimana diatur Pasal 28 UUD 1945, juga tidak melarang hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak seseorang secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Begitu pula halnya Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tidak melarang kebebasan seseorang untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, apalagi jika dikatakan bertentangan dengan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaan seseorang, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Adapun dalam kaitannya dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut haruslah dikaitkan konteksnya dengan norma yang dijelaskan yaitu bahwa Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sehingga permasalahannya, apakah norma demikian bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa secara a contrario jika suatu Ormas menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang tidak bertentangan dengan Pancasila maka Ormas demikian dijamin dan dilindungi oleh negara, sehingga misalnya apabila negara mengambil tindakan membubarkan suatu Ormas dengan alasan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas maka Ormas yang bersangkutan tidak dihalangi haknya untuk melakukan pembelaan diri dengan mempersoalkan keabsahan tindakan negara tersebut ke pengadilan, dalam hal ini pengadilan tata usaha negara. Artinya, tindakan negara tersebut dapat diuji keabsahannya di hadapan pengadilan.
Lagi pula, negara hukum tidaklah melarang dilakukannya pembatasan terhadap hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 atau hak asasi manusia pada umumnya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan dalam wujud larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas yang kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas dengan maksud sebagaimana telah dipertimbangkan pada angka 1 di atas tidaklah bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di atas, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas adalah tidak beralasan menurut hukum.

C. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 62 ayat (3) UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena menjatuhkan sanksi terhadap Ormas hanya berdasarkan subjektivitas semata tanpa dibuktikan mengenai pelanggarannya, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] huruf C di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam norma yang termuat dalam Pasal 62 ayat (3) UU Ormas merupakan rangkaian kesatuan dari keseluruhan norma yang termuat dalam Pasal 62 UU Ormas yang selengkapnya menyatakan:

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
(2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
(3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
Dengan demikian, apabila keseluruhan materi muatan norma Pasal 62 UU Ormas dikonstruksikan maka akan didapatkan konstruksi logika sebagai berikut:

Pertama, sanksi berupa pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum terhadap suatu Ormas dijatuhkan apabila Ormas yang bersangkutan tidak mematuhi sanksi berupa penghentian kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) UU Ormas. Sementara itu, sanksi penghentian kegiatan tersebut dijatuhkan jika suatu Ormas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak mematuhi peringatan tertulis yang diberikan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf a UU Ormas di mana peringatan tertulis dimaksud, menurut Pasal 62 ayat (1) UU Ormas, hanya diberikan satu kali.
Kedua, adapun sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a UU Ormas merujuk pada Pasal 60 ayat (1) UU Ormas yang menyatakan, “Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.” Artinya, sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a UU Ormas adalah dijatuhkan apabila suatu Ormas melanggar Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas.

Pasal 21 UU Ormas menyatakan:
Ormas berkewajiban:
a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara

Pasal 51 UU Ormas menyatakan:
Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berkewajiban:
a. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia;
d. memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia;
e. mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana; dan
f. membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.

Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas menyatakan:
(1) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
(2) Ormas dilarang:
a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

Apabila rangkaian yang saling berkait dari ketentuan-ketentuan dalam UU Ormas di atas disederhanakan maka akan didapatkan pemahaman sebagai berikut:

Pertama, bahwa Ormas yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas dijatuhi sanksi administratif;
Kedua, sanksi administratif tersebut adalah berupa peringatan tertulis;
Ketiga, sanksi administratif berupa peringatan tertulis tersebut hanya diberikan satu kali;
Keempat, sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang hanya diberikan satu kali dimaksud harus ditaati dalam jangka waktu tujuh hari sejak tanggal peringatan tertulis tersebut diterbitkan;
Kelima, jika dalam jangka waktu tujuh hari sejak tanggal peringatan tertulis tersebut diterbitkan suatu Ormas tidak mematuhinya maka dijatuhkan sanksi berupa penghentian kegiatan; dan
Keenam, jika sanksi berupa penghentian kegiatan dimaksud tidak juga dipatuhi maka Ormas yang bersangkutan akan dicabut surat keterangan terdaftarnya atau akan dicabut status badan hukumnya.
Dengan konstruksi pemahaman sebagaimana diuraikan di atas maka mendalilkan tindakan penjatuhan sanksi berupa pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum terhadap suatu Ormas yang telah melakukan rentetan pelanggaran demikian sebagai tindakan subjektif tanpa bukti pelanggaran, apalagi menyatakannya sebagai bertentangan dengan UUD 1945, adalah dalil yang sama sekali tidak dapat diterima. Sebab, jenis pelanggaran yang terhadapnya diancamkan sanksi administratif telah ditentukan secara jelas dan sanksi yang diancamkan untuk dijatuhkan pun telah dirumuskan secara proporsional dan bertahap. Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 62 ayat (3) UU Ormas adalah tidak beralasan menurut hukum.

D. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 80A UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena hak asasi dalam kemerdekaan berkumpul dan berserikat tidak dapat dihapus dengan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar/Status Badan Hukum, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] huruf D di atas, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Paragraf [3.13];

E. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena multitafsir dan tidak ketat yang dapat menjerat para Pemohon hanya karena statusnya sebagai pengurus atau anggota Ormas, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] huruf E di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas selengkapnya menyatakan:
(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 82A ayat (1) UU Ormas dimaksud dinyatakan:
Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya niat atau kesengajaan dalam bentuk apa pun (kesengajaan dengan kemungkinan, kesengajaan dengan maksud/tujuan, dan kesengajaan dengan kepastian). Untuk itu, kesengajaan telah nyata dari adanya “persiapan perbuatan” (voorbereidigings handeling) sudah dapat dipidana, dan ini sebagai perluasan adanya percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat. Yang dimaksud dengan “secara langsung atau tidak langsung” adalah pernyataan pikiran dan atau kegiatan Ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum, telah memiliki niat jahat (mens rea) atau itikad tidak baik yang terkandung di balik pernyataan tertulis pengakuan sebagai Ormas yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dan tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormas, namun di dalam kegiatannya terkandung pikiran atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memerhatikan secara saksama rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas di atas maka diperoleh pengertian bahwa yang diancam dengan pidana oleh ketentuan tersebut bukan seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas sebagaimana didalilkan para Pemohon melainkan:

Pertama, dalam konteks Pasal 82A ayat (1) UU Ormas, seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d, yaitu: (i) melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; (ii) melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Kedua, dalam konteks Pasal 82A ayat (2) UU Ormas, seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b dan ayat (4) UU Ormas, yaitu: (i) melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; (ii) melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; (iii) menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; (iv) melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (v) menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Dengan demikian telah jelas bahwa: pertama, seseorang meskipun menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas namun tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana diuraikan di atas maka orang yang bersangkutan bukanlah subjek yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas; kedua, seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas adalah jika ia melakukan perbuatan yang dilarang itu dengan sengaja – baik kesengajaan dengan kemungkinan (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn), kesengajaan dengan maksud/tujuan (opzet als oogmerk), ataupun kesengajaan dengan kepastian (opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn) – dan dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang didasarkan pada proposisi bahwa seseorang diancam pidana karena orang itu menjadi anggota atau pengurus Ormas padahal yang melakukan pelanggaran adalah Ormasnya adalah tidak benar.

2. Oleh karena dalil para Pemohon dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas bertumpu pada proposisi bahwa seseorang dipidana karena menjadi anggota atau pengurus Ormas, sementara berdasarkan pertimbangan pada angka 1 di atas telah ternyata bahwa proposisi demikian tidak benar maka dalil para Pemohon perihal adanya pelanggaran hak konstitusional sepanjang yang diturunkan dari proposisi tersebut menjadi tidak relevan.

3. Sementara itu, perihal frasa “secara tidak langsung” yang oleh para Pemohon didalilkan mengandung perumusan yang tidak ketat, hal itu telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 82A ayat (1) UU Ormas sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →