Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 25-04-2019

Drs. H. Yuliansyah, M. M. (pegawai negeri sipil)

Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN

Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan para Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa yang menjadi objek permohonan a quo adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Sementara itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XVI/2018, sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Mahkamah telah menyatakan pendiriannya. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 bertanggal 25 April 2019, Mahkamah menyatakan:

Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum“ dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87bayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan“;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, dengan telah dikabulkannya sebagian dari substansi norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yaitu dengan dinyatakannya bahwa frasa “dan/atau pidana umum” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka terlepas apakah permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak maka permohonan para Pemohon sesungguhnya telah kehilangan objek.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah kehilangan objek maka Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan Pokok Permohonan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon kehilangan objek.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 25-04-2019

Novi Valentino (PNS), Fatmawatin (swasta), Markus Iek (PNS), Yunius Waruwu (PNS), dan Drs. Sakhira Zandi, M.Si (PNS) yang diwakili oleh kuasa hukumnya H. Tjoetjoe S. Hernanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan para Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam “Tim Konsultan dan Advokasi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b , Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena terhadap norma UU ASN yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo telah pernah dimohonkan pengujian sebelumnya dan telah diputus oleh Mahkamah, yaitu sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XVI/2018, keduanya bertanggal 25 April 2019, sebagaimana telah diucapkan sebelumnya maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberadaan kedua putusan Mahkamah dimaksud.

[3.8] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Mahkamah telah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dalam perkara tersebut, yaitu sebagaimana tertuang dalam amar Putusan dimaksud yang menyatakan:

Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum“ dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87bayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan“;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dikarenakan telah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XVI/2018 tersebut maka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XVI/2018 Mahkamah menyatakan bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018 yang menjadikan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN sebagai objek permohonannya kehilangan objek. Oleh karena itu, pokok permohonan a quo sepanjang berkenaan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN juga dengan sendirinya telah kehilangan objek.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan para Pemohon a quo sepanjang berkenaan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN telah kehilangan objek maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan a quo untuk selebihnya, yaitu yang berkenaan dengan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN. Namun, oleh karena melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 pengujian terhadap Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN telah ditolak oleh Mahkamah, maka dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005).

Pasal 60 UU MK menyatakan:
a. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
b. Ketetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda

Sementara itu, Pasal 42 PMK 06/2005 menyatakan:
a. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
b. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Oleh karena itu, pertanyaannya kemudian, adakah alasan konstitusional baru yang dijadikan dasar oleh para Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. Terhadap pertanyaan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama alasan-alasan atau dalil para Pemohon dalam permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya dasar dan alasan konstitusional baru sehingga permohonan para Pemohon a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan para Pemohon a quo sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN telah kehilangan objek, sedangkan berkenaan dengan pengujian Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN telah dinyatakan ditolak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, sementara itu para Pemohon a quo tidak memberikan dasar dan alasan konstitusional baru dalam permohonan a quo sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005 maka permohonan pengujian terhadap Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN tidak dapat diajukan kembali. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan a quo lebih lanjut.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 25-04-2019

Panca Setiadi, S.E, Drs. Nawawi Ec, M.M, Dra. Nurlaila, M.M, dan Djoko Budiono, S.E., M.M yang diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Sholeh, S.H dan kawan-kawan dari Kantor Advokat SHOLEH and PARTNERS

Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan para Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa yang menjadi objek permohonan a quo adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Sementara itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XVI/2018, sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Mahkamah telah menyatakan pendiriannya. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 bertanggal 25 April 2019, Mahkamah menyatakan:

Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum“ dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87bayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan“;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, dengan telah dikabulkannya sebagian dari substansi norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yaitu dengan dinyatakannya bahwa frasa “dan/atau pidana umum” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka terlepas apakah permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak maka permohonan para Pemohon sesungguhnya telah kehilangan objek.


[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah kehilangan objek maka Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan Pokok Permohonan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon kehilangan objek.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 16-04-2019

PT. Televisi Transformasi Indonesia, PT. Media Televisi Indonesia, PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT. Lativi Mediakarya, PT. Indosiar Visual Mandiri, PT. Indikator Politik Indonesia, PT. Cyrus Nusantara

Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Bahwa terhadap pengujian Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan substansi atau pokok permohonan Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017. Oleh karena substansi atau pokok permohonan pasal-pasal a quo telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah pada tanggal 16 April 2019 sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 24/PUU-XVII/2019, maka terlebih dulu Mahkamah akan merujuk putusan dimaksud yang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017. Mahkamah dalam putusan tersebut antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 menyatakan:

[3.11.1] …..

[3.11.2] Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan-putusan di atas, antara lain, menyatakan bahwa hasil survei tidak dapat dilarang sejauh dilakukan dengan prinsip metodologis-ilmiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang sedangkan sejauh menyangkut penghitungan cepat (quick count) menurut Mahkamah tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil quick count telah menggangu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat sehingga Mahkamah pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pengumuman survei pada masa tenang dan pengumuman hasil quick count begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.

[3.12] …..

[3.12.1] Bahwa putusan Mahkamah mengenai konstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang sesungguhnya tidak berada dalam ruang kosong belaka. Tidak pula sekadar berpijak pada landasan teoritis semata. Pengujian norma hukum tidak lantas diartikan sebagai pengujian yang sekadar berlandaskan teori tanpa melihat fenomena kemasyarakatan. Sebab esensi pengujian konstitusionalitas norma undang-undang adalah melakukan penafsiran konstitusi terhadap norma undang-undang yang konstitusionalitasnya diuji tersebut dengan tetap mempertimbangkan kelayakannya secara filosofis dan sosiologis. Sementara itu menafsirkan konstitusi dalam konteks pengujian konstitusionalitas undang-undang bukanlah sekadar mencocok-cocokkan norma undang-undang yang diuji dengan apa yang tertulis dalam konstitusi, bukan pula sekadar menilai undang-undang yang diuji dengan maksud pembentuk konstitusi. Menafsirkan konstitusi adalah bernalar dalam rangka memahami pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkannya. Oleh karena itulah, jika konstitusi hendak dijadikan sebagai konstitusi yang hidup maka ia juga harus ditafsirkan dengan menyerap pikiran-pikiran yang hidup di masyarakat tempat konstitusi itu berlaku. Dari sinilah asal mula adagium bahwa konstitusi hanya akan berdaya jika ia mampu mentransformasikan dirinya ke dalam pikiran-pikiran yang hidup.

Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa dinyatakan inkonstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang bertumpu pada kombinasi 2 (dua) objek, yaitu i) makna norma undang-undang yang sedang diuji, dan ii) makna norma UUD 1945 yang sedang dipergunakan sebagai parameter pengujian. Makna di sini harus dipahami sebagai rangkaian pengetahuan yang dibentuk oleh rumusan tertulis norma hukum sekaligus realitas sosial kemasyarakatan yang menjadi basis berdirinya norma hukum dimaksud. Dengan kata lain, makna norma hukum menurut Mahkamah adalah sebuah proses sintesa antara teks dan konteks, yaitu jalinan antara rumusan norma hukum dengan realitas yang sedang diaturnya.

[3.12.2] Bahwa dalam kaitannya dengan pertanyaan apakah norma undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah yang dinormakan kembali oleh pembentuk undang-undang dan kemudian penormaan kembali dalam undang-undang baru tersebut dimohonkan pengujian kembali ke Mahkamah Konstitusi, apakah Mahkamah harus mengabulkan permohonan yang demikian. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian tergantung pada salah satu atau kedua kondisi yaitu: terjadinya perubahan makna norma undang-undang yang telah dibatalkan, khususnya dalam arti realitas yang diatur norma a quo mengalami perubahan; dan/atau terjadinya perubahan makna norma UUD 1945 yang menjadi parameter pengujian.

[3.12.3] …..

[3.13] …..

[3.14] …..

[3.14.1] …..

[3.14.2] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh tentang pertanyaan konstitusional sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf di atas Mahkamah akan terlebih dahulu menelaah kembali terkait dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014 pada saat Mahkamah menyatakan dalam putusannya bahwa pemilihan umum yang sesuai dengan UUD 1945 adalah pemilu yang dilaksanakan secara serentak yaitu pemilu yang dilaksanakan bersamaan atau serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya juga secara tersirat telah menegaskan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang yang secara khusus mengatur pemilu secara serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Dengan kompleksitas demikian menjadi tak terhindarkan adanya konsekuensi akan kebutuhan cara penilaian dan cara pandang yang berbeda pula dengan penilaian dan cara pandang tatkala Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dipisahkan penyelenggaraannya dari Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Perbedaan demikian secara rasional juga akan memengaruhi cara menilai konstitusionalitas norma yang mengatur pelaksanaannya.

[3.14.3] …..

[3.14.4] …..

[3.14.5] Bahwa adanya mekanisme penyelengaraan pemilu yang dilaksanakan secara serentak yang dimulai pada Pemilu 2019 dengan sendirinya menuntut perubahan karakter budaya politik masyarakat dan partai politik yang selama ini telah terbentuk sebagai akibat dipisahkannya pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

[3.14.6] Bahwa semangat konstitusional yang dibangun oleh Mahkamah pada saat memutus perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 selain untuk memulihkan hak konstitusional masyarakat agar dapat menggunakan hak politiknya secara cerdas, mengurangi beban pemborosan waktu, efektivitas dan efisiensi, juga sebagai upaya untuk mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat yang mengarah pada timbulnya segregasi sosial. Sebab, pemilu sebagai ajang kontestasi dalam dirinya sendiri melekat ekses perselisihan kepentingan yang lahir dari adanya perbedaan pilihan. Maka, undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilu membawa fungsi mencegah timbulnya kemungkinan ekses perselisihan kepentingan tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Oleh karena itu, upaya untuk mereduksi adanya konflik atau gesekan horizontal di masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemilu juga harus bisa diaplikasikan secara tepat dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.

[3.14.7] Bahwa adanya introduksi kembali norma yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berkenaan dengan isu konstitusional larangan untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu yang dilakukan oleh lembaga survei pada masa tenang lebih pada pertimbangan bahwa desain tahapan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah adanya tahapan masa tenang yaitu tahapan di mana masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye sampai tahapan pemungutan suara. Sehingga, apabila dalam masa tenang diperbolehkan untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu maka hal demikian tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan masa tenang dalam desain tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam kaitan ini, secara empirik sejumlah analis menengarai adanya indikasi bahwa sejumlah lembaga survei atau jajak pendapat berafiliasi kepada kontestan pemilu tertentu. Oleh karena itu, jika Undang-Undang Pemilu memperbolehkan adanya pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu pada masa tenang sama saja dengan menerima fakta empirik tersebut. Begitu pula halnya dengan sejumlah lembaga penyiaran. Dengan demikian, membenarkan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang sama saja dengan membenarkan adanya kampanye pada masa tenang. Oleh karena itu pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat yang dahulu oleh Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 dipertimbangkan sebagai pendapat yang “tendensius”, pada saat ini sebagian di antaranya telah merupakan fakta empirik. Meskipun hanya sebagian, kondisi demikian apabila dibiarkan sangat berpotensi memengaruhi kemurnian suara rakyat dalam menentukan pilihannya yang pada akhirnya akan bermuara pada tidak terwujudkannya asas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Terlebih lagi jika faktor kesiapan masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya hukum dan budaya politik masyarakat, juga turut menjadi pertimbangan sebagaimana tampak secara aktual pada reaksi yang terjadi terhadap hasil jajak pendapat tersebut. Perihal kesiapan masyarakat demikian telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013;

[3.14.8] Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan a quo, apabila dilihat dalam konteks putusan sebelumnya, dalil Pemohon yang menyatakan seolah-olah pembentuk undang-undang telah mengabaikan putusan Mahkamah, pandangan demikian tidaklah sepenuhnya keliru. Namun apabila diletakkan dalam konteks yang lebih luas, larangan untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, yaitu untuk menjaga dan melindungi kemurnian suara pemilih dalam menentukan pilihannya. Apalagi jika terbukti pandangan sejumlah analis yang menengarai bahwa sebagian hasil survei atau jajak pendapat memang didesain untuk memengaruhi dan mengubah pilihan pemilih. Padahal, disadari atau tidak, didesainnya tahapan masa tenang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemilih guna merenungkan dan menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya.

[3.15] …..

[3.16] Menimbang bahwa terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 449 ayat (5) UU 7/2017 yang menyatakan, “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat” berikut ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 540 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 dalam Paragraf [3.10.1] sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 247 ayat (2) UU 8/2012 menyatakan, “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada masa tenang”; Pasal 247 ayat (5) UU 8/2012 menyatakan, “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat”; Pasal 247 (6) UU 8/2012 menyatakan, “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”; Pasal 291 UU 8/2012 menyatakan, “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”; serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012 menyatakan, “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pdana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”. Meskipun tidak persis sama redaksinya dengan Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), selanjutnya disebut UU 10/2008, yang menyatakan, “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang”; Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008, yang menyatakan, “Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara”; Pasal 245 ayat (5) UU 10/2008, yang menyatakan, “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu”; Pasal 282 UU 10/2008, yang menyatakan, “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”; dan Pasal 307 UU 10/2008, yang menyatakan, “Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”, akan tetapi norma pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo pada prinsipnya sama, yaitu merupakan larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang, pengumuman hasil penghitungan cepat beberapa waktu sesudah pemungutan suara dan pelanggaran yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu dengan ancaman pidana tertentu;

Terhadap ketentuan dalam Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008, Mahkamah dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, telah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.16.2] …..

[3.16.3] Bahwa Mahkamah memahami pentingnya hak atas kebebasan mendapatkan informasi, termasuk di dalamnya hak untuk menyampaikan informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945, adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dimajukan, ditegakkan dan dipenuhi sebagaimana amanat Pasal 28I UUD 1945. Namun, UUD 1945 telah pula mengatur mengenai pembatasan hak dan kebebasan tersebut, terlebih lagi terhadap hak-hak yang bukan termasuk dalam kategori nonderogable rights. Sehingga dalam konteks permohonan a quo, masalahnya apakah ketentuan batas waktu paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di willayah Indonesia bagian barat untuk mengumumkan atau menyampaikan prakiraan hasil penghitungan pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (5) UU 7/2017, telah menyebabkan masyarakat menjadi kehilangan hak untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945.

Terhadap masalah tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan batas waktu paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat untuk mengumumkan atau menyampaikan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (5) UU 7/2017, tidaklah dapat dimaknai bahwa ketentuan tersebut telah menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi berkenaan dengan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu. Kendatipun terdapat batas waktu paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat untuk mengumumkan atau menyampaikan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu, hal demikian hanyalah menunda sesaat hak dimaksud demi alasan yang jauh lebih mendasar yaitu melindungi kemurnian suara pemilih yang jika diikuti petitum Pemohon maka ketika pengumuman mulai dilakukan, beberapa wilayah di Indonesia belum selesai melaksanakan pemungutan suara, karena wilayah Indonesia terbagi dalam tiga zona waktu yaitu: Waktu Indonesia bagian Timur (WIT), Waktu Indonesia bagian Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia bagian Barat (WIB). Perbedaan pembagian waktu di Indonesia ini dengan yang lain adalah selama satu jam. Artinya, antara WIT dan WITA selisih waktunya adalah satu jam dan antara WITA dan WIB juga selisihnya adalah satu jam. Dengan demikian penyelenggaraan pemilu di Indonesia bagian timur lebih cepat dua jam daripada di Indonesia bagian barat. Demikian pula dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia bagian tengah lebih cepat satu jam daripada di Indonesia bagian barat. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas dalam Pasal 22E UUD 1945, kemurnian suara pemilih, terutama untuk pemilih yang sedang memberikan suaranya di wilayah Indonesia bagian barat yang mana penyelenggaraan pemilunya lebih lambat 2 (dua) jam dari Indonesia bagian timur dan lebih lambat 1 (satu) jam dari Indonesia bagian tengah, harus tetap dijaga karena pemungutan suaranya belum selesai dilaksanakan.

[3.16.4] Bahwa selisih waktu dua jam antara wilayah WIB dengan wilayah WIT memungkinkan hasil penghitungan cepat Pemilu di wilayah WIT sudah diumumkan ketika pemungutan suara di wilayah WIB belum selesai dilakukan. Pengumuman hasil penghitungan cepat demikian, yang karena kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudah disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia, berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis “sekadar” ingin menjadi bagian dari pemenang. Apalagi, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, pertimbangan perihal budaya hukum dan budaya politik masyarakat turut pula menjadi faktor determinan terhadap tercapai atau tidaknya maksud mewujudkan kemurnian suara pemilih yang hendak dicapai oleh asas jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, secara metodologis, quick count bukanlah bentuk partisipasi masyarakat yang sepenuhnya akurat karena di dalamnya masih mengandung rentang kesalahan (margin of error). Dengan demikian, sekecil apapun margin of error dalam metodologi quick count yang digunakan, hal demikian tetap berpengaruh terutama ketika selisih perolehan suara antarkandidat berada dalam margin of error tersebut. Artinya, keandalan quick count adalah terjamin jika perolehan suara antarkandidat atau antarkontestan jauh melampaui rentang kesalahan tersebut.

Dengan demikian, pembatasan dalam bentuk penundaan pemenuhan hak untuk memberikan dan memeroleh informasi sebagaimana diuraikan di atas yang disebabkan oleh perbedaan wilayah waktu tersebut masih memenuhi syarat pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan pertimbangan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] …..

[3.16] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum permohonan para Pemohon a quo dan Mahkamah dengan sendirinya menyatakan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah konstitusional. Sehingga dengan demikian, Mahkamah mempunyai pandangan baru yang berbeda dengan pandangannya dalam putusan-putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014. Pembaruan pandangan demikian bukanlah tanpa dasar. Hal itu pun telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 yang menyatakan:

[3.18] Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi common law, yang sangat ketat menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res judicata, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi. Tercatat misalnya, untuk menyebut beberapa contoh, bagaimana Mahkamah Agung Amerika Serikat yang semula berpendapat bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas warna kulit tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip separate but equal (terpisah tetapi sama), sebagaimana diputus dalam kasus Plessy v. Fergusson (1896), kemudian berubah dengan menyatakan bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas dasar warna kulit adalah bertentangan dengan Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam putusannya pada kasus Brown v. Board of Education (1954). Demikian pula ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat mengubah pendiriannya dalam permasalahan hak untuk didampingi penasihat hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam proses peradilan. Semula, dalam kasus Betts v. Brady (1942), Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendirian bahwa penolakan pengadilan negara bagian untuk menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Namun, melalui putusannya dalam kasus Gideon v. Wainwright (1963), Mahkamah Agung mengubah pendiriannya dan berpendapat sebaliknya, yaitu seseorang yang tidak mampu yang didakwa melakukan tindak pidana namun tanpa didampingi penasihat hukum adalah bertentangan dengan Konstitusi.

Oleh karena itu, Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara.

[3.17] Menimbang bahwa secara substansi isu konstitusionalitas permohonan pengujian yang diajukan oleh para Pemohon a quo adalah sama dengan isu konstitusionalitas dalam perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019. Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 sebagaimana tertuang dalam Paragraf [3.15] di atas mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum terhadap permohonan a quo.

[3.18] …..

[3.19] …..

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 16-04-2019

(Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia), diwakili oleh Ketua Umum AROPI bernama Sunarto

Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU 7/2017

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI

Bahwa terhadap permohonan pengujian pasal a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa terkait dengan pengujian Pasal 449 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 509, Pasal 540 ayat (1) UU Pemilu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2009, Mahkamah telah mengabulkan permohonan para Pemohon terkait dengan isu konstitusional larangan mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang dan isu pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu sebagaimana norma tersebut diatur dalam Pasal 245 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 282 UU 10/2008. Putusan a quo dinyatakan mutatis mutandis berlaku pula dalam perkara Nomor 98/PUU-VII/2009 yang menguji konstitusionalitas norma terhadap isu yang sama yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 228 UU 42/2008. Selanjutnya, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 dinyatakan mutatis mutandis berlaku untuk perkara Nomor 24/PUU-XII/2014 karena terkait dengan pengujian norma untuk isu yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 291; serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2011;

[3.11.2] Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan-putusan di atas, antara lain, menyatakan bahwa hasil survei tidak dapat dilarang sejauh dilakukan dengan prinsip metodologis-ilmiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang sedangkan sejauh menyangkut penghitungan cepat (quick count) menurut Mahkamah tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil quick count telah menggangu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat sehingga Mahkamah pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pengumuman survei pada masa tenang dan pengumuman hasil quick count begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.

[3.12] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan inkonstitusionalnya norma pasal-pasal yang mengatur mengenai larangan survei pada masa tenang dan pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu yang hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat, dalam hubungannya dengan permohonan a quo, apakah Mahkamah tetap harus bertahan dengan pendiriannya sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, Nomor 98/PUU-VII/2009, dan Nomor 24/PUU-XII/2014 ataukah Mahkamah perlu memperbarui/mengubah pendirian sebelumnya. Terhadap persoalan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa putusan Mahkamah mengenai konstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang sesungguhnya tidak berada dalam ruang kosong belaka. Tidak pula sekadar berpijak pada landasan teoritis semata. Pengujian norma hukum tidak lantas diartikan sebagai pengujian yang sekadar berlandaskan teori tanpa melihat fenomena kemasyarakatan. Sebab esensi pengujian konstitusionalitas norma undang-undang adalah melakukan penafsiran konstitusi terhadap norma undang-undang yang konstitusionalitasnya diuji tersebut dengan tetap mempertimbangkan kelayakannya secara filosofis dan sosiologis. Sementara itu menafsirkan konstitusi dalam konteks pengujian konstitusionalitas undang-undang bukanlah sekadar mencocok-cocokkan norma undang-undang yang diuji dengan apa yang tertulis dalam konstitusi, bukan pula sekadar menilai undang-undang yang diuji dengan maksud pembentuk konstitusi. Menafsirkan konstitusi adalah bernalar dalam rangka memahami pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkannya. Oleh karena itulah, jika konstitusi hendak dijadikan sebagai konstitusi yang hidup maka ia juga harus ditafsirkan dengan menyerap pikiran-pikiran yang hidup di masyarakat tempat konstitusi itu berlaku. Dari sinilah asal mula adagium bahwa konstitusi hanya akan berdaya jika ia mampu mentransformasikan dirinya ke dalam pikiran-pikiran yang hidup.

Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa dinyatakan inkonstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang bertumpu pada kombinasi 2 (dua) objek, yaitu i) makna norma undang-undang yang sedang diuji, dan ii) makna norma UUD 1945 yang sedang dipergunakan sebagai parameter pengujian. Makna di sini harus dipahami sebagai rangkaian pengetahuan yang dibentuk oleh rumusan tertulis norma hukum sekaligus realitas sosial kemasyarakatan yang menjadi basis berdirinya norma hukum dimaksud. Dengan kata lain, makna norma hukum menurut Mahkamah adalah sebuah proses sintesa antara teks dan konteks, yaitu jalinan antara rumusan norma hukum dengan realitas yang sedang diaturnya.

[3.12.2] Bahwa dalam kaitannya dengan pertanyaan apakah norma undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah yang dinormakan kembali oleh pembentuk undang-undang dan kemudian penormaan kembali dalam undang-undang baru tersebut dimohonkan pengujian kembali ke Mahkamah Konstitusi, apakah Mahkamah harus mengabulkan permohonan yang demikian. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian tergantung pada salah satu atau kedua kondisi yaitu: terjadinya perubahan makna norma undang-undang yang telah dibatalkan, khususnya dalam arti realitas yang diatur norma a quo mengalami perubahan; dan/atau terjadinya perubahan makna norma UUD 1945 yang menjadi parameter pengujian.

[3.12.3] Bahwa menurut Mahkamah hukum pemilu adalah salah satu bidang hukum yang sangat dinamis mengingat di dalam pemilu berkelindan berbagai faktor antara lain kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan para kontestan pemilu, perkembangan teknologi informasi, teknik persuasi, bahkan bersentuhan dengan faktor keamanan dan ketertiban. Hal-hal demikian mengakibatkan undang-undang yang mengatur pemilu berpotensi sering diubah. Bahkan, pengaturannya dapat saja secara drastis berkebalikan karena mengikuti perkembangan kondisi sosial-politik. Perubahan-perubahan demikian dapat diterima karena sesungguhnya undang-undang bukan saja berfungsi memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, namun hukum berperan pula membentuk masyarakat atau setidaknya memberikan arah bagi perkembangan masyarakat, sebagaimana secara luas peran demikian diakui dalam doktrin law is a tool of social engineering ‘hukum sebagai sarana perubahan sosial’, yang apabila diletakkan dalam konteks Indonesia perubahan demikian dimaksudkan untuk membangun sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan UUD 1945

[3.13] Menimbang bahwa selain itu, sebelum menimbang pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu menerangkan beberapa pandangan Mahkamah mengenai posisi Pemohon dalam kaitannya dengan UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian a quo. Menurut Mahkamah, suatu undang-undang pada dasarnya tidak hanya berfokus pada satu bidang hukum tertentu. Keberirisan dengan bidang hukum lain adalah hal yang tidak dapat dihindari, namun harus selalu diletakkan dalam konteks bahwa bidang hukum lain yang ikut diatur adalah sebagai bidang pendukung dan bukan bidang utama.

Dalam UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian ini, fokus utamanya adalah mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Bidang survei atau jajak pendapat yang didalilkan sebagai hak konstitusional Pemohon pada dasarnya menurut Mahkamah hanya bagian kecil dari persoalan kepemiluan. Bahkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat, survei ataupun kegiatan lain yang serupa hanyalah merupakan subbagian dari partisipasi masyarakat. Sementara itu, substansi pokok yang diatur dalam UU 7/2017 adalah tata cara penyelenggaraan pemilu dengan segala tahapannya untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD.

[3.14] …..

[3.14.1] …..

[3.14.2] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh tentang pertanyaan konstitusional sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf di atas Mahkamah akan terlebih dahulu menelaah kembali terkait dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014 pada saat Mahkamah menyatakan dalam putusannya bahwa pemilihan umum yang sesuai dengan UUD 1945 adalah pemilu yang dilaksanakan secara serentak yaitu pemilu yang dilaksanakan bersamaan atau serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya juga secara tersirat telah menegaskan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang yang secara khusus mengatur pemilu secara serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Dengan kompleksitas demikian menjadi tak terhindarkan adanya konsekuensi akan kebutuhan cara penilaian dan cara pandang yang berbeda pula dengan penilaian dan cara pandang tatkala Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dipisahkan penyelenggaraannya dari Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Perbedaan demikian secara rasional juga akan memengaruhi cara menilai konstitusionalitas norma yang mengatur pelaksanaannya.

[3.14.3] Bahwa UU 7/2017 merupakan landasan hukum untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 yang antara lain mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Menurut Mahkamah UU 7/2017 memiliki kompleksitas yang sangat berbeda dengan UU 10/2008, UU 42/2008, dan UU 8/2012. Salah satu penyebab perbedaan tersebut adalah karena UU 7/2017 menyelaraskan, menyederhanakan, dan menggabungkan tiga undang-undang yang mengatur tentang pemilu yaitu UU 42/2008, UU 15/2011, dan UU 8/2012 sehingga menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pemilu serentak;

[3.14.4] Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pertimbangan Mahkamah untuk menggabungkan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD telah dipertimbangkan secara saksama dalam putusan tersebut dengan memperhatikan empat pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Mahkamah pada saat memutus perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam pertimbangan hukumnya juga telah mempertimbangkan bahwa diperlukan waktu untuk membangun budaya hukum dan kesadaran politik yang baik bagi warga masyarakat maupun bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan tersebut secara bersamaan.

[3.14.5] …..

[3.14.6] Bahwa semangat konstitusional yang dibangun oleh Mahkamah pada saat memutus perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 selain untuk memulihkan hak konstitusional masyarakat agar dapat menggunakan hak politiknya secara cerdas, mengurangi beban pemborosan waktu, efektivitas dan efisiensi, juga sebagai upaya untuk mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat yang mengarah pada timbulnya segregasi sosial. Sebab, pemilu sebagai ajang kontestasi dalam dirinya sendiri melekat ekses perselisihan kepentingan yang lahir dari adanya perbedaan pilihan. Maka, undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilu membawa fungsi mencegah timbulnya kemungkinan ekses perselisihan kepentingan tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Oleh karena itu, upaya untuk mereduksi adanya konflik atau gesekan horizontal di masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemilu juga harus bisa diaplikasikan secara tepat dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.

[3.14.7] Bahwa adanya introduksi kembali norma yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berkenaan dengan isu konstitusional larangan untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu yang dilakukan oleh lembaga survei pada masa tenang lebih pada pertimbangan bahwa desain tahapan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah adanya tahapan masa tenang yaitu tahapan di mana masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye sampai tahapan pemungutan suara. Sehingga, apabila dalam masa tenang diperbolehkan untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu maka hal demikian tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan masa tenang dalam desain tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam kaitan ini, secara empirik sejumlah analis menengarai adanya indikasi bahwa sejumlah lembaga survei atau jajak pendapat berafiliasi kepada kontestan pemilu tertentu. Oleh karena itu, jika Undang-Undang Pemilu memperbolehkan adanya pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu pada masa tenang sama saja dengan menerima fakta empirik tersebut. Begitu pula halnya dengan sejumlah lembaga penyiaran. Dengan demikian, membenarkan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang sama saja dengan membenarkan adanya kampanye pada masa tenang. Oleh karena itu pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat yang dahulu oleh Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 dipertimbangkan sebagai pendapat yang “tendensius”, pada saat ini sebagian di antaranya telah merupakan fakta empirik. Meskipun hanya sebagian, kondisi demikian apabila dibiarkan sangat berpotensi memengaruhi kemurnian suara rakyat dalam menentukan pilihannya yang pada akhirnya akan bermuara pada tidak terwujudkannya asas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Terlebih lagi jika faktor kesiapan masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya hukum dan budaya politik masyarakat, juga turut menjadi pertimbangan sebagaimana tampak secara aktual pada reaksi yang terjadi terhadap hasil jajak pendapat tersebut. Perihal kesiapan masyarakat demikian telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013;

[3.14.8] Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan a quo, apabila dilihat dalam konteks putusan sebelumnya, dalil Pemohon yang menyatakan seolah-olah pembentuk undang-undang telah mengabaikan putusan Mahkamah, pandangan demikian tidaklah sepenuhnya keliru. Namun apabila diletakkan dalam konteks yang lebih luas, larangan untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, yaitu untuk menjaga dan melindungi kemurnian suara pemilih dalam menentukan pilihannya. Apalagi jika terbukti pandangan sejumlah analis yang menengarai bahwa sebagian hasil survei atau jajak pendapat memang didesain untuk memengaruhi dan mengubah pilihan pemilih. Padahal, disadari atau tidak, didesainnya tahapan masa tenang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemilih guna merenungkan dan menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan fenomena yang berkembang dalam masyarakat saat ini, adanya larangan bagi lembaga survei untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu pada masa tenang adalah sejalan dengan semangat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan telah memenuhi syarat pembatasan hak konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum

[3.16] …..

[3.16.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 dalam Paragraf [3.10.1] sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 247 ayat (2) UU 8/2012 menyatakan, “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada masa tenang”; Pasal 247 ayat (5) UU 8/2012 menyatakan, “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat”; Pasal 247 (6) UU 8/2012 menyatakan, “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”; Pasal 291 UU 8/2012 menyatakan, “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”; serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012 menyatakan, “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pdana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”. Meskipun tidak persis sama redaksinya dengan Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), selanjutnya disebut UU 10/2008, yang menyatakan, “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang”; Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008, yang menyatakan, “Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara”; Pasal 245 ayat (5) UU 10/2008, yang menyatakan, “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu”; Pasal 282 UU 10/2008, yang menyatakan, “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”; dan Pasal 307 UU 10/2008, yang menyatakan, “Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”, akan tetapi norma pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo pada prinsipnya sama, yaitu merupakan larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang, pengumuman hasil penghitungan cepat beberapa waktu sesudah pemungutan suara dan pelanggaran yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu dengan ancaman pidana tertentu;

Terhadap ketentuan dalam Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008, Mahkamah dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, telah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.16.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa ketentuan Pasal 247 ayat (5) UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah di mana ketentuan tersebut adalah substansinya tidak berbeda dengan substansi yang termuat dalam ketentuan Pasal 449 ayat (5) UU 7/2017. Demikian pula rumusan Pasal 247 ayat (5) UU 8/2012 yang substansinya juga tidak berbeda dengan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008 yang mana substansi norma Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008 tersebut juga telah dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009. Persoalannya apakah pembentuk undang-undang berpendapat adanya urgensi berupa kebutuhan hukum untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan yang relevan dengan upaya menyelenggarakan pemilu agar sesuai dengan asas yang dianut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga dibutuhkan pengaturan norma pasal yang saat ini dimohonkan pengujian kembali. Pertanyaan demikian muncul karena dalam batas penalaran yang wajar adalah tidak mungkin pembentuk undang-undang tidak mengetahui perihal keberadaan putusan Mahkamah tersebut. Karena materi muatan norma pasal yang dimohonkan pengujian a quo selalu menjadi materi muatan Undang-Undang Pemilu sejak Pemilu 2009, menurut Mahkamah, materi demikian memang menjadi kebutuhan untuk menjaga kemurnian suara rakyat. Sehingga dengan demikian tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa pembentuk undang-undang dengan sengaja mengabaikan putusan Mahkamah.

[3.16.3] Bahwa Mahkamah memahami pentingnya hak atas kebebasan mendapatkan informasi, termasuk di dalamnya hak untuk menyampaikan informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945, adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dimajukan, ditegakkan dan dipenuhi sebagaimana amanat Pasal 28I UUD 1945. Namun, UUD 1945 telah pula mengatur mengenai pembatasan hak dan kebebasan tersebut, terlebih lagi terhadap hak-hak yang bukan termasuk dalam kategori nonderogable rights. Sehingga dalam konteks permohonan a quo, masalahnya apakah ketentuan batas waktu paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di willayah Indonesia bagian barat untuk mengumumkan atau menyampaikan prakiraan hasil penghitungan pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (5) UU 7/2017, telah menyebabkan masyarakat menjadi kehilangan hak untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945.

Terhadap masalah tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan batas waktu paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat untuk mengumumkan atau menyampaikan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (5) UU 7/2017, tidaklah dapat dimaknai bahwa ketentuan tersebut telah menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi berkenaan dengan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu. Kendatipun terdapat batas waktu paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat untuk mengumumkan atau menyampaikan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu, hal demikian hanyalah menunda sesaat hak dimaksud demi alasan yang jauh lebih mendasar yaitu melindungi kemurnian suara pemilih yang jika diikuti petitum Pemohon maka ketika pengumuman mulai dilakukan, beberapa wilayah di Indonesia belum selesai melaksanakan pemungutan suara, karena wilayah Indonesia terbagi dalam tiga zona waktu yaitu: Waktu Indonesia bagian Timur (WIT), Waktu Indonesia bagian Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia bagian Barat (WIB). Perbedaan pembagian waktu di Indonesia ini dengan yang lain adalah selama satu jam. Artinya, antara WIT dan WITA selisih waktunya adalah satu jam dan antara WITA dan WIB juga selisihnya adalah satu jam. Dengan demikian penyelenggaraan pemilu di Indonesia bagian timur lebih cepat dua jam daripada di Indonesia bagian barat. Demikian pula dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia bagian tengah lebih cepat satu jam daripada di Indonesia bagian barat. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas dalam Pasal 22E UUD 1945, kemurnian suara pemilih, terutama untuk pemilih yang sedang memberikan suaranya di wilayah Indonesia bagian barat yang mana penyelenggaraan pemilunya lebih lambat 2 (dua) jam dari Indonesia bagian timur dan lebih lambat 1 (satu) jam dari Indonesia bagian tengah, harus tetap dijaga karena pemungutan suaranya belum selesai dilaksanakan.

[3.16.4] Bahwa selisih waktu dua jam antara wilayah WIB dengan wilayah WIT memungkinkan hasil penghitungan cepat Pemilu di wilayah WIT sudah diumumkan ketika pemungutan suara di wilayah WIB belum selesai dilakukan. Pengumuman hasil penghitungan cepat demikian, yang karena kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudah disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia, berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis “sekadar” ingin menjadi bagian dari pemenang. Apalagi, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, pertimbangan perihal budaya hukum dan budaya politik masyarakat turut pula menjadi faktor determinan terhadap tercapai atau tidaknya maksud mewujudkan kemurnian suara pemilih yang hendak dicapai oleh asas jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, secara metodologis, quick count bukanlah bentuk partisipasi masyarakat yang sepenuhnya akurat karena di dalamnya masih mengandung rentang kesalahan (margin of error). Dengan demikian, sekecil apapun margin of error dalam metodologi quick count yang digunakan, hal demikian tetap berpengaruh terutama ketika selisih perolehan suara antarkandidat berada dalam margin of error tersebut. Artinya, keandalan quick count adalah terjamin jika perolehan suara antarkandidat atau antarkontestan jauh melampaui rentang kesalahan tersebut.

Dengan demikian, pembatasan dalam bentuk penundaan pemenuhan hak untuk memberikan dan memeroleh informasi sebagaimana diuraikan di atas yang disebabkan oleh perbedaan wilayah waktu tersebut masih memenuhi syarat pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan pertimbangan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] …..

[3.18] Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi common law, yang sangat ketat menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res judicata, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi. Tercatat misalnya, untuk menyebut beberapa contoh, bagaimana Mahkamah Agung Amerika Serikat yang semula berpendapat bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas warna kulit tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip separate but equal (terpisah tetapi sama), sebagaimana diputus dalam kasus Plessy v. Fergusson (1896), kemudian berubah dengan menyatakan bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas dasar warna kulit adalah bertentangan dengan Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam putusannya pada kasus Brown v. Board of Education (1954). Demikian pula ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat mengubah pendiriannya dalam permasalahan hak untuk didampingi penasihat hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam proses peradilan. Semula, dalam kasus Betts v. Brady (1942), Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendirian bahwa penolakan pengadilan negara bagian untuk menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Namun, melalui putusannya dalam kasus Gideon v. Wainwright (1963), Mahkamah Agung mengubah pendiriannya dan berpendapat sebaliknya, yaitu seseorang yang tidak mampu yang didakwa melakukan tindak pidana namun tanpa didampingi penasihat hukum adalah bertentangan dengan Konstitusi.

Oleh karena itu, Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →