Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA / 28-06-2018

Agus Mulyono Herlambang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu
La Radi Eno, S.H., M.H.

Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l, Pasal 245
ayat (1) UU MD3

Pasal 1 yat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 28D ayat
(1), Pasal 20A ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal
28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a
dan c, Pasal 122 huruf l, Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:


1) Menimbang bahwa setelah dicermati ternyata substansi
permohonan a quo telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 bertanggal
28 Juni 2018 yang telah diucapkan sebelumnya, maka dalam
mempertimbangkan pokok permohonan a quo, Mahkamah harus terlebih
dahulu merujuk putusan dimaksud. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut menyatakan:


Mengadili
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.


3. Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.


4. Frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota
DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan
dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan
permintaan keterangan kepada angota Dewan Perwakilan Rakyat yang
diduga melakukan tindak pidana; sementara frasa “setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya
menjadi:

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang
diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis Presiden.”

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia;

6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Oleh karena itu setelah merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi diatas
terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan
pengujian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan
c, Pasal 122 huruf l UU MD3 telah ternyata merupakan bagian yang
dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain terhadap norma Pasal
tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan sendirinya telah
dinyatakan tidak berlaku lagi, maka permohonan Pemohon telah
kehilangan objek.

Sementara itu, terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah telah
memutuskan bahwa sepanjang frasa “Pemanggilan dan permintaan
keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak
pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari
Presiden” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara
bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum emngikat sepanjang
tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan
keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga
melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3
selengkapnya menjadi, “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada
anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak
sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”. Dengan
deikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16?PU-XVI/2018
tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap dalil Pemohon mengenai
Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dalam permohonan a quo sepanjang frasa
“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR
sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan
dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” 2.
Adapun terhadap frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah
Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018,
bertanggal 28 Juni 2018], sehingga permohonan Pemohon berkenaan
dengan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah
Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah kehilangan
objek.

2) Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo mengenai Pasal
73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat
(1) UU MD3 sepanjang frasa “setelah mendapat pertimbangan dari
Mahkamah Kehormatan Dewan” dinyatakan kehilangan objek, sementara
itu Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “Pemanggilan dan
permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan
terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan
tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan
persetujuan tertulis dari Presiden” telah dinyatakan mutatis mutandis
berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 16/PUU-XVI/2018, oleh karena itu terhadap pokok permohonan
Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA / 28-06-2018

Soelianto Rusli dkk.

Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a, Pasal 122 huruf l dan Pasal
245 ayat (1) UU MD3

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang – Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4)
huruf a, Pasal 73 ayat (4) huruf c, Pasal 122 huruf l, Pasal 245 ayat (1)
UU MD3, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) Bahwa setelah dicermati ternyata substansi permohonan a quo
telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, tanggal 28 Juni 2018
yang telah diucapkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan
pokok permohonan a quo, Mahkamah harus terlebih dahulu merujuk
putusan dimaksud. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-
XVI/2018 tersebut menyatakan:
Mengadili,
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187)
bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota
DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan
dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan
permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang
diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa “setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya
menjadi:
“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang
diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia;

6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Bahwa Oleh karena itu setelah merujuk Putusan Mahkamah di atas maka
terhadap dalil permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan
pengujian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a
dan huruf c, Pasal 122 huruf l UU MD3 telah ternyata merupakan bagian
yang oleh Mahkamah dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain
terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga
tidak berlaku lagi. Oleh karena itu permohonan para Pemohon telah
kehilangan objek.

Bahwa Sementara itu, terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah
telah memutuskan bahwa sepanjang frasa “Pemanggilan dan permintaan
keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak
pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari
Presiden” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara
bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan
keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga
melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3
selengkapnya menjadi, ”Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada
anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak
sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”. Dengan
demikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-
XVI/2018 tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil para
Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa
“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR
sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan
dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”.
Bahwa Adapun terhadap frasa “setelah mendapat pertimbangan dari
Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018], sehingga permohonan para
Pemohon berkenaan dengan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari
Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah
kehilangan objek.

2) Bahwa oleh karena permohonan a quo mengenai Pasal 73 ayat (3)
dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat
(1) UU MD3 sepanjang frasa “setelah mendapat pertimbangan dari
Mahkamah Kehormatan Dewan” dinyatakan kehilangan objek, sementara
itu Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “Pemanggilan dan
permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan
terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan
persetujuan tertulis dari Presiden” telah dinyatakan mutatis mutandis
berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 16/PUU-XVI/2018, oleh karena itu terhadap pokok permohonan
Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR NOMOR 26/PUU- XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHTERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 28-06-2018

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik
Republik Indonesia Cabang Jakarta Timur, Pengurus Dewan Pimpinan
Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang
Jakarta Utara, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan
Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Barat, Pengurus
Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik
Indonesia Cabang Jakarta Selatan, Kosmas Mus Guntur, Andreas Joko,
Elfriddus Petrus Muga, Heronimus Wardana dan Yohanes Berkhmans
Kodo

Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan
Pasal 245 ayat (1) UU MD3

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E
ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan
c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3, MK
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok
permohonan a quo, oleh karena pokok permohonan para Pemohon telah
dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-
XVI/2018, tanggal 28 Juni 2018, yang telah diucapkan sebelumnya, maka
menjadi penting bagi Mahkamah untuk mengutip amar Putusan
Mahkamah Konstitusi dimaksud yang menyatakan sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187)
bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota
DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan
dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan
permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang
diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa “setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya
menjadi:
“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang
diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita
Negara Republik Indonesia;

6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah tersebut maka
terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon mengenai pengujian
konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan
huruf c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU
MD3 telah ternyata merupakan bagian yang dinyatakan inkonstitusional.
Dengan kata lain terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, sehingga dengan sendirinya tidak berlaku lagi, maka dengan
demikian permohonan para Pemohon mengenai norma Pasal 73 ayat (3),
Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf
l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” telah kehilangan
objek.

Bahwa sementara itu, terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang
frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR
sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan
dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” telah dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks
semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota
Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana,
sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi,
”Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang
diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” [vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018]. Dengan
demikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-
XVI/2018 tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap dalil para Pemohon
mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dalam permohonan a quo
sepanjang frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada
anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak
sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”.

2) Bahwa oleh karena permohonan a quo sepanjang berkenaan
dengan Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 73
ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dinyatakan
kehilangan objek, sementara itu Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang
frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR
sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan
dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” telah dinyatakan mutatis
mutandis berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, maka pokok permohonan selebihnya
tidak perlu dipertimbangkan.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 28-06-2018

PT Fidzkarana Cipta Media (diwakili oleh Muhammad Hafidz selaku direktur)
dan Abda Khair Mufti (selanjutnya disebut Para Pemohon).

Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat
(1) UU MD3, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok
permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang penting untuk
mengaitkan dalil permohonan para Pemohon a quo dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, tanggal 28 Juni 2018,
yang telah diucapkan sebelumnya, dengan amar putusannya
menyatakan:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187)
bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota
DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan
dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan
permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang
diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa “setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya
menjadi:
“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang
diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia;

6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.


2) Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon yang
berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 122 huruf l
dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” telah ternyata
merupakan bagian yang dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain
terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga
dengan sendirinya telah dinyatakan tidak berlaku lagi, maka dengan
demikian permohonan para Pemohon terhadap norma Pasal 122 huruf l
dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” telah kehilangan
objek.

3) Bahwa sementara itu, terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3
sepanjang frasa “persetujuan tertulis dari Presiden” telah dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks
semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota
Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana,
sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi,
”Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang
diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” [vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 16/PUU- XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018]. Dengan
demikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-
XVI/2018 tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap Pasal 245 ayat (1)
UU MD3 sepanjang frasa “persetujuan tertulis dari Presiden”.

4) Bahwa permohonan a quo mengenai Pasal 122 huruf l dan Pasal
245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “setelah mendapat pertimbangan
dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dinyatakan kehilangan objek,
sementara itu Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “persetujuan
tertulis dari Presiden” dinyatakan mutatis mutandis berlaku pertimbangan
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-
XVI/2018, dan oleh karena itu terhadap pokok permohonan selebihnya
tidak perlu dipertimbangkan.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 31-05-2018

oleh Etty Afiyati Hentihu, Agung Prastio Wibowo, Mahestu Hari Nugroho,
Dodi Ilham, dan Lucky Rachman Fauzi, yang dikuasakan kepada Ferdian
Sutanto, S.H., C.L.A., dan kawan-kawan, yang tergabung dalam Tim
Advokasi Hukum dan Pengendara Online Nasional “TIMAH PANAS” Advocates
& Legal Consultant, beralamat di Rawa Kepa Utama Nomor 22 C, Tomang,
Grogol Petamburan Jakarta Barat - DKI Jakarta.

Pasal 151 huruf a UU LLAJ

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang – Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 151 huruf a UU LLAJ, Mahkamah
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tidak lengkapnya pengaturan undang-undang atau
tertinggalnya undang-undang dalam menghadapi laju perkembangan
sosial kemasyarakatan tidak dengan sendirinya menyebabkan undang-
undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Suatu undang-undang
tidaklah dapat mengatur segala sesuatunya secara sempurna, terlebih jika
hal tersebut merupakan suatu perkembangan yang baru ada setelah
undang-undang tersebut dibuat. Undang-undang sebagai aturan hukum
yang bersifat tertulis acapkali mengandung kelemahan-kelemahan,
misalnya tidak dapat mengikuti perkembangan sosial dan
mengakomodasikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang
bersifat dinamis. Pengaturan yang demikian tidak dengan sendirinya
dapat dinyatakan inkonstitusional sepanjang materi muatannya memang
tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih, masih terdapat ruang
penafsiran yang dapat dilakukan, atau pengaturan terhadap hal yang
tidak ada tersebut dapat dilakukan dalam peraturan pelaksana dari
undang-undang dimaksud;

2. Bahwa masalah sesungguhnya yang dipersoalkan oleh para
Pemohon adalah berhubungan dengan terjadinya kondisi yang dinilai oleh
para Pemohon sebagai kekosongan hukum. Dalam hal ini, sekalipun
terjadi kekosongan hukum, quod non, akibat tertinggalnya hukum dari
perkembangan masyarakat, namun Mahkamah tidak sepenuhnya
berwenang melakukan pengisiannya jika hal itu melibatkan perumusan
norma secara positif yang merupakan kewenangan pembentuk undang-
undang. Dalam hal ini, pembentuk undang-undanglah yang seharusnya
melakukan perubahan melalui proses legislasi. Bagaimanapun,
pemenuhan terhadap kebutuhan hukum dalam masyarakat adalah tugas
pembentuk undang-undang. Pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat
merupakan salah satu alasan bagi pembentuk undang-undang untuk
mengubah ataupun membentuk undang- undang baru. Adapun
Mahkamah hanya dapat memberikan putusan dalam rangka mengisi
kekosongan hukum dalam hal norma suatu undang-undang saling
bertentangan, multitafsir atau mengandung ketidakpastian hukum melalui
penafsiran;

3. Bahwa terkait dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 151 huruf
a UU LLAJ mengandung ketidakpastian hukum, para Pemohon sama
sekali tidak menjelaskan ketidakpastian hukum seperti apa yang terjadi
akibat keberlakuan norma a quo. Apabila norma dalam Pasal 151 huruf a
UU LLAJ dibaca secara saksama, sama sekali tidak terdapat ketidakjelasan
dan ketidakpastian hukum. Rumusan normanya jelas, maksud dan
tujuannya juga jelas, dalam arti, tidak terdapat sesuatu yang terkait
angkutan orang dengan taksi yang tidak tercakup dalam norma tersebut.
Begitu pula, pada saat yang bersamaan, norma tersebut juga tidak
mengandung pertentangan dengan norma lain yang potensial
menyebabkan ketidakpastian hukum;

4. Bahwa dalam petitumnya, para Pemohon meminta agar Mahkamah
menyatakan Pasal 151 huruf a UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945
secara bersyarat. Terhadap masalah tersebut, Mahkamah sesungguhnya
telah menyatakan pendiriannya terkait permohonan pengujian undang-
undang yang berhubungan dengan permintaan agar Mahkamah
menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 secara
bersyarat (conditionally unconstitutional). Mahkamah hanya menjatuhkan
putusan demikian dalam hal terdapat ketidakjelasan atau multitafsir,
ketidakpastian hukum, dan potensial menimbulkan pertentangan dengan
norma lainnya. Selain itu, juga mungkin terjadi apabila suatu norma
belum mencakup keadaan lain yang menjadi bagian tak terpisahkan dari
norma itu, namun tidak terumuskan secara jelas dalam norma tersebut.
Bahwa merujuk pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 132/PUU- XIII/2015, bertanggal 5 April 2017, halaman
51-52, Pasal 151 huruf a UU LLAJ sama sekali tidak menimbulkan
penafsiran berbeda ketika dilaksanakan. Sebab, maksud norma tersebut
jelas ditujukan bagi angkutan orang menggunakan taksi. Selain itu,
sebagaimana telah disinggung sebelumnya, juga tidak berpotensi untuk
bertentangan dengan UUD 1945 maupun norma undang-undang lainnya.
Oleh karena itu, tidak terdapat alasan hukum bagi Mahkamah untuk
menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara
bersyarat sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon;

5. Bahwa selain dua alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
para Pemohon juga mendalilkan bahwa menjadi pengemudi “taksi aplikasi
berbasis teknologi” merupakan pekerjaan untuk penghidupan yang layak
bagi para Pemohon, sementara para Pemohon mendapatkan perlakuan
yang menghambat berjalannya pekerjaan dimaksud. Menurut Mahkamah,
Pasal 151 UU LLAJ sama sekali tidak mengandung substansi ketentuan
yang menghambat siapapun untuk bekerja atau berusaha di sektor
angkutan umum. Bahkan sebaliknya, substansi ketentuan Pasal 151 UU
LLAJ justru telah membuka kesempatan bagi siapapun untuk bekerja dan
berusaha di sektor angkutan umum. Bahwa selain itu, kalaupun misalnya
para Pemohon sebagai pengemudi “taksi aplikasi berbasis teknologi”
merasa pekerjaannya terhambat, dalam batas-batas tertentu, hal
demikian bukan disebabkan oleh keberadaan Pasal151 huruf a UU LLAJ.
Sebab, sesuatu yang baru tentu tidak selalu akan diterima secara mulus
atau mudah. Akan terjadi dinamika dalam dunia transportasi dengan
hadirnya taksi dengan aplikasi berbasis teknologi. Dalam konteks ini,
dibutuhkan pengaturan sedemikian rupa agar kebutuhan transportasi
masyarakat tetap dapat terpenuhi secara baik dan perlu diatur agar
terjadi persaingan yang sehat antar angkutan yang ada. Di sinilah peran
negara untuk mengatur agar angkutan orang tidak dibiarkan berjalan
dalam ruang yang sangat bebas, sehingga dibutuhkan campur tangan
negara untuk mengaturnya. Proses pengaturan tersebut merupakan
ranah atau kewenangan Pemerintah dan/atau pembentuk undang-
undang. Sementara Mahkamah sama sekali tidak dapat ikut campur
terkait apa yang menjadi ranah kewenangan Pemerintah maupun
pembentuk undang-undang tersebut; dan

6. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi tersebut di atas,
keberadaan Pasal 151 huruf a UU LLAJ yang memang belum atau tidak
memuat norma tentang “taksi aplikasi berbasis teknologi” sebagaimana
yang dikehendaki oleh para Pemohon, akan tetapi menurut Mahkamah
tidak serta-merta pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Sebab,
ketika suatu norma tidak/belum mengakomodir aspirasi atau
perkembangan masyarakat yang begitu dinamis, norma dimaksud tetap
tidak dapat dengan sendirinya dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →