Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Ketetapan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Mengabulkan Penarikan Kembali Oleh Pemohon Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 31-08-2021

Yayasan Auriga Nusantara yang diwakili oleh Timer Manurung (Ketua Pengurus), Syahrul Fitra (Sekertaris Pengurus), Triana Ramdani (Bendahara Pengurus) dan Perkumpulan Kaoem Telapak yang diwakili oleh Mardi Minangsari (Ketua Pengurus) dan Wisnu Trta Setiadi (Wakil Ketua Pengurus), untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekertariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Kuasa Hukum para Pemohon bertanggal 1 Juli 2021 perihal Pencabutan Perkara Nomor 22/PUU-XIX/2021, yang diterima pada 23 Juli 2021;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap Permohonan Nomor 22/PUU-XIX/2021 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 22.22/PUU/TAP.MK/Panel/6/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 22/PUU-XIX/2021, bertanggal 7 Juni 2021;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 26.22/PUU/TAP.MK/HS/6/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 22/PUU-XIX/2021, bertanggal 7 Juni 2021;
c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada 28 Juli 2021 secara daring (online). Pada Sidang Panel tersebut, setelah Mahkamah melakukan klarifikasi kepada para Pemohon berkaitan dengan surat pencabutan atau penarikan permohonan perkara a quo, selanjutnya baik prinsipal maupun Kuasa Hukum para Pemohon menyampaikan adalah benar para Pemohon mengajukan penarikan kembali terhadap Permohonan a quo dikarenakan pokok materi yang sama dengan Permohonan para Pemohon telah diputus dan dikabulkan oleh Mahkamah;
d. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali;
e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 4 Agustus 2021 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 22/PUUXIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Ketetapan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Mengabulkan Penarikan Kembali Oleh Pemohon Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 31-08-2021

Moch. Ojat Sudrajat S. (Wiraswasta), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekertariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 18 Juni 2021, dari Moch. Ojat Sudrajat S., beralamat di Kp. Narimbang Pasir, RT 002, RW 003, Ds. Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 21 Juni 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 30/PUU-XIX/2021 pada 28 Juni 2021, perihal Permohonan Pengujian Pasal 175 angka 6 Pasal 53 ayat (5) yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap permohonan Nomor 30/PUUXIX/2021 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 30.30/PUU/ TAP.MK/Panel/6/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 30/PUU-XIX/2021, bertanggal 28 Juni 2021;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 34.30/PUU/TAP.MK/HS/6/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 30/PUU-XIX/2021, bertanggal 28 Juni 2021;
c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut dalam Sidang Panel pada 22 Juli 2021 secara daring (online) dan pada Sidang Panel tersebut Pemohon menjelaskan pokok-pokok permohonannya dan Panel Hakim memberikan nasihat berkenaan dengan permohonan Pemohon;
d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 26 Juli 2021, perihal Pencabutan Perkara Nomor 30/PUU-XIX/2021, yang diterima pada 27 Juli 2021;
e. bahwa dalam upaya menjalankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, terhadap surat pencabutan atau penarikan kembali permohonan dari Pemohon yang diterima Mahkamah Konstitusi pada 27 Juli 2021, Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk melakukan klarifikasi kepada Pemohon dalam persidangan berkenaan dengan kebenaran permohonan pencabutan atau penarikan kembali dimaksud dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 3 Agustus 2021;
f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “penarikan kembali mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali”;
g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 4 Agustus 2021 berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 30/PUU-XIX/2021 beralasan menurut hukum dan permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 31-08-2021

Muhammad Yusuf Sahide, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Gunawan, S.H., M.H, dkk, advokat/konsultan hukum pada kantor SGP Law Office, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019

dengan Pasal 1 ayat (3) Pasal 28D ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekertariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU 19/2019 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dibentuknya UU 5/2014 adalah perlunya dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pelaksanaan cita-cita bangsa serta mampu mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 [vide konsiderans “Menimbang” huruf a UU 5/2014]. Pertimbangan tersebut juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU 5/2014 [vide Penjelasan Umum UU 5/2014].
2. Bahwa ASN dalam melaksakan tugas dan tanggung jawab profesinya juga memiliki kewajiban dalam mengelola dan mengembangkan dirinya dan juga wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. ASN secara filosofis dan ideologis memiliki kewajiban untuk setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah yang dalam pelaksaaanya juga harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik serta tunduk dan taat kepada peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya juga terikat dengan asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam UU 5/2014 yang pada akhirnya akan berujung pada kewajiban utama sebagai ASN yakni setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Hal tersebut juga menjadi landasan filosofis adanya kewajiban ASN untuk mengucapkan sumpah dan janji setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU 5/2014.
4. Bahwa Mahkamah dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, telah mempertimbangkan dan memutus mengenai konstitusionalitas norma Pasal 24 UU 19/2019 yang memiliki isu konstitusional yang sama dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo. Untuk itu, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang mengenai norma Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 tersebut, penting bagi Mahkamah untuk kembali menegaskan beberapa pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:
1. Bahwa mengenai isu konstitusionalitas terjadinya potensi pembatasan kesempatan terhadap pegawai KPK, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagai berikut:
“Jika dipelajari secara saksama substansi Pasal 24 UU 19/2019 sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan kesempatan yang sama untuk menjadi ASN bagi pegawai KPK, terlebih lagi dalam pelaksanaan proses peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN masih harus didasarkan pada Ketentuan Peralihan UU 19/2019 yang muatannya berkenaan dengan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan undang-undang yang lama terhadap undang-undang yang baru, di mana tujuan adanya Ketentuan Peralihan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan undang-undang, mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara (vide angka 127 Lampiran II UU 12/2011)”.
2. Bahwa mengenai isu konstitusionlitas adanya potensi perlakuan berbeda yang ditujukan kepada pegawai KPK akibat adanya peralihan status sebagaimana diatur dalam UU 19/2019, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
“Ketentuan mengenai pegawai ASN ini sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi pegawai di KPK tetapi juga sejak lama telah diberlakukan bagi pegawai-pegawai dari lembaga-lembaga negara yang juga menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di mana pegawai di kedua lembaga negara tersebut adalah pegawai ASN dan tidak berpengaruh terhadap independensi dari kedua kelembagaan tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum”.
Selain itu, Mahkamah juga memberikan penegasan terkait dengan batas usia dan adanya potensi terlanggarnya hak berserikat dan berkumpul serta potensi akibat adanya peralihan status pegawai KPK, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
“Lebih lanjut, berkenaan dengan status sebagai pegawai ASN bagi pegawai KPK sama sekali tidak menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk berserikat dan berkumpul sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dimaksudkan untuk semata-mata mencapai tujuan KPK dalam desain pemberantasan korupsi. Selanjutnya, berkaitan dengan persoalan usia pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 tahun sehingga dikhawatirkan para Pemohon akan kehilangan kesempatan jika pegawai KPK nantinya menjadi pegawai ASN karena adanya ketentuan yang menyatakan, “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar” [vide Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017)]. Ketentuan yang dirujuk para Pemohon tersebut memang benar adanya namun diberlakukan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melamar sebagai PNS atau pegawai ASN. Sementara, bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karena berlakunya UU 19/2019. Oleh karenanya dalam UU 19/2019 ditentukan waktu untuk dilakukannya penyesuaian peralihan status kepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku. Berkaitan dengan mekanisme penyesuaian tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PP 41/2020), yang secara substansial desain pengalihannya telah ditentukan mulai dari: pemetaan ruang lingkup pegawai KPK (apakah berstatus pegawai tetap atau pegawai tidak tetap); tahapan pengalihannya dengan melakukan penyesuaian jabatan pada KPK saat ini; identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK; pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai dengan jabatan ASN yang akan diduduki; pelaksanaan pengalihan pegawai apakah akan menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); serta menetapkan kelas jabatannya (vide Pasal 4 PP 41/2020). Dengan demikian, sekalipun pegawai KPK tersebut telah berusia 35 tahun atau lebih tidak berarti mereka akan kehilangan kesempatan untuk dilakukan penyesuaian apakah menjadi PNS atau PPPK. Untuk mengatur lebih lanjut mekanisme kerja pengalihan tersebut agar lebih cepat diwujudkan sesuai dengan kondisi faktual, PP 41/2020 menyerahkan pengaturannya dalam Peraturan KPK. Dalam Peraturan KPK inilah telah ditentukan penghitungan terhadap masa kerja dalam jenjang pangkat sebelum pegawai KPK menjadi ASN (vide Pasal 7 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara). Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan”.
3. Bahwa mengenai isu konstitusionalitas adanya potensi dualisme pengawasan terhadap pegawai KPK akibat berlakunya UU 19/2019, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
“Selanjutnya, dalam kaitan dengan pengalihan status pegawai KPK sebagai pegawai ASN, para Pemohon tanpa memberikan argumentasi persoalan konstitusionalitas norma namun mengkhawatirkan akan terjadinya dualisme pengawasan, yaitu pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan oleh Dewan Pengawas KPK sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan. Berkenaan dengan apa yang dikhawatirkan para Pemohon ini, penting pula bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu ihwal KASN, bahwa KASN ini adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa (vide Pasal 27 UU 5/2014). Pembentukan KASN ini untuk monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN agar dapat dijamin terwujudnya sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN. Sistem merit ini menjadi salah satu “spirit” diubahnya UU kepegawaian yang lama sehingga dengan bekerjanya sistem tersebut benar-benar dapat diwujudkan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan (vide Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan Umum UU 5/2014). Lebih dari itu, pengawasan oleh KASN berlaku untuk seluruh pegawai ASN yang ada di lembaga/institusi manapun tanpa terkecuali, termasuk di lembaga negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum. Oleh karenanya tidak ada relevansinya mempersoalkan status pegawai ASN dengan pengawasan ASN oleh KASN dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas karena keduanya dapat saling melengkapi”.
4. Bahwa Mahkamah juga telah mempertimbangkan ketentuan peralihan yang secara spesifik terkait dengan peralihan status pegawai KPK dalam Pasal 69B dan Pasal 69C sebagai berikut:
“ ... Ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 telah menentukan bagaimana desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK sebagaimana didalilkan para Pemohon. Karena, bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 19/2019 mulai berlaku dapat diangkat sebagai ASN, dengan ketentuan untuk penyelidik atau penyidik KPK telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai KPK pengangkatan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud tunduk pada UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) berikut peraturan pelaksananya”.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, dalam mempertimbangkan permohonan a quo tidak mungkin dilepaskan konteksnya dari pertimbangan mendasar dibentuknya UU 5/2014 sebab dalam diri ASN melekat tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Selain itu, dalam mempertimbangkan permohonan a quo, tidak mungkin dilepaskan dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang secara garis besar telah memberikan pertimbangan secara saksama berkenaan dengan permasalahan alih status pegawai KPK tersebut.
[3.12] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah dalam putusan 70/PUU-XVII/2019, Mahkamah juga harus menegaskan kembali tentang makna “ ... tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut”, sebagai berikut:
1) Bahwa makna “tidak boleh merugikan” dalam konteks individu pegawai KPK, mengandung arti bahwa dalam pelaksaanaan alih status dari pegawai KPK ke pegawai dengan status ASN, semua pegawai KPK mempunyai kesempatan yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus tetap mengedepankan sumber daya manusia pegawai KPK yang bukan hanya profesional tapi juga berintegritas, netral dan bebas dari intervensi politik, serta bersih dari penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pegawai KPK;
2) Bahwa makna “tidak boleh merugikan” dalam konteks lembaga, mengandung arti tidak boleh merugikan bagi lembaga KPK sendiri yang dalam hal ini terkait dengan teknis penegakan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara yang fokus pada pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3) Bahwa makna “tidak boleh merugikan” dalam konteks sebagai Aparatur Sipil Negara adalah mengandung arti agar menjadi Aparatur Negara yang loyal dan tunduk kepada politik negara yang patuh untuk menjalankan segala produk peraturan perundang-undangan yang berlaku sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4) Bahwa makna “tidak boleh merugikan” dalam konteks negara adalah dalam arti merugikan untuk kepentingan bangsa dan negara sehingga ASN diharapkan dapat menjadi alat pemersatu bangsa dan negara yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dalam perkara a quo, penting bagi Mahkamah untuk kembali menegaskan bahwa pada saat Mahkamah memeriksa dan memutus norma Pasal 24 UU 19/2019 dalam perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, terkait dengan status peralihan pegawai KPK, Mahkamah tidak dapat melepaskan dari adanya fakta bahwa ada rangkaian keterkaitan antara Pasal 24 dengan ketentuan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019, sehingga dalam pertimbangan Mahkamah terkait dengan konstitusionalitas norma Pasal 24 UU 19/2019, Mahkamah telah pula mempertimbangkan Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019.
Begitupun sebaliknya pada saat Mahkamah memeriksa dan memutus norma Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo, Mahkamah juga menjadikan pertimbangan Mahkamah saat memutus norma Pasal 24 UU 19/2019 sehingga menurut Mahkamah, pertimbangan Mahkamah dalam perkara 70/PUU-XVII/2019 khususnya terkait norma Pasal 24 menjadi bagian yang tidak terpisahkan saat Mahkamah memutus norma Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 dalam perkara a quo.
[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan uraian pada Paragraf [3.11] sampai dengan Paragraf [3.13] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:
[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan peralihan pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyidik untuk menjadi ASN seakan-akan menggunakan hukum untuk membenarkan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (rule by law) sehingga melanggar konsep negara yang berdasarkan hukum (rule of law) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, menurut Pemohon adanya fakta bahwa Pimpinan KPK menggunakan hasil dari TWK sebagai dasar hukum seseorang untuk diangkat atau tidak diangkat sebagai ASN yang berawal dari adanya penafsiran yang menurut Pemohon digantungkan terhadap makna yang terkandung dalam frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) UU 19/2019 dan frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69C UU 19/2019 sehingga makna frasa “peraturan perundang-undangan” sendiri menurut Pemohon dapat ditafsirkan segala peraturan yang berlaku sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, syarat tersebut bisa jadi diatur dalam peraturan di bawah undang-undang yang ternyata materi muatannya telah ditafsirkan secara keliru oleh KPK dan BKN dengan menggunakan hasil dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN. Hal demikian menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Terhadap dalil a quo, menurut Mahkamah, Pemohon telah keliru menafsirkan konsep negara hukum hanya dalam tataran praktis desain pelaksanaan peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Menurut Mahkamah, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 bahwa ketentuan perundangan-undangan dimaksud adalah peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan ASN yang dalam hal ini adalah UU 5/2014 dan peraturan pelaksananya. Mahkamah juga mencermati terkait dengan adanya kekhususan bagi pegawai KPK dalam desain peralihan pegawai KPK ke ASN sebagaimana diatur dalam PP 41/2020. Menurut Mahkamah, hal tersebut adalah bentuk kekhususan yang justru bertujuan untuk memperkuat independensi KPK dengan tanpa menafikan adanya aturan lain terkait ASN yakni UU 5/2014 yang mengikat seluruh korps ASN. Menurut Mahkamah, seharusnya hal ini juga menjadi pusat perhatian Pemohon, bahwa desain yang ada memang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang merupakan bentuk perwujudan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan sebagai bentuk adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Hal utama yang juga harus dipahami oleh Pemohon adalah bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 pemaknaannya tidak bisa dilepaskan atau harus dimaknai sebagai satu kesatuan dengan norma yang dijamin dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Hakikat hak asasi manusia adalah kebebasan, tetapi kebebasan bukan berarti kebebasan yang tanpa batas, melainkan kebebasan itu harus terhenti ketika mulai memasuki wilayah kebebasan orang lain, sebagai pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Sementara itu, terhadap dalil bahwa pemberlakuan TWK telah mengakibatkan terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidaklah secara langsung berhubungan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik in casu penyidik dan/atau penyelidik KPK atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan melainkan lebih pada konteks due process of law dalam negara hukum yang demokratis. Artinya dalil Pemohon tersebut baru dapat dipertimbangkan dapat diterima apabila dalam rangka due process of law terdapat norma yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya yang berstatus sama dengan Pemohon in casu sebagian pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Menurut Mahkamah, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidaklah dimaksudkan untuk menjamin seseorang yang telah menduduki jabatan apapun tidak dapat diberhentikan dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama dalam arti setiap pegawai yang mengalami alih status mempunyai kesempatan yang sama menjadi ASN dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bukan hanya berlaku bagi Pemohon in casu pegawai KPK yang tidak lolos TWK melainkan juga untuk seluruh pegawai KPK. Oleh karena itu menurut Mahkamah, ketentuan a quo tidak mengandung ketentuan yang bersifat diskriminasi. Adanya fakta bahwa ada beberapa pegawai KPK yang tidak lolos TWK bukanlah persoalan konstitusionalitas norma.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai NGO yang concern terhadap kinerja KPK. Menurut Pemohon, ada potensi kerugian konstitusional yang akan dialami akibat adanya alih status pegawai KPK yang dalam pelaksanaan proses alih status telah didahului oleh TWK sehingga menyebabkan beberapa pegawai KPK tidak lolos, sehingga menurut Pemohon, hal tersebut berakibat hilangnya hak pegawai KPK untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Equal Remuneration Convention 1951 dan terlanggarnya hak untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, hak mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Selain itu, menurut Pemohon proses peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN tidaklah dapat disamakan dengan penerimaaan pegawai baru ASN maupun proses promosi jabatan dalam sistem ASN dengan merujuk pada UU 5/2014 dan PP 11/2017.
Terhadap dalil a quo, menurut Mahkamah, Pemohon tidak tepat mengutip dan menyandingkan permasalahan a quo yang dikaitkan dengan hak untuk mendapatkan imbalan yang layak sebagaimana diatur dalam Equal Remuneration Convention 1951 oleh karena konvensi tersebut lebih fokus kepada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam persoalan remunerasi yang mencakup upah atau gaji.
Selain itu, sebagaimana yang telah Mahkamah jelaskan dalam pertimbangan Mahkamah pada Paragraf [3.15] di atas, bahwa dalil utama permohonan Pemohon adalah terkait dengan dimasukannya syarat TWK yang menurut Pemohon menjadi bagian syarat utama dalam hal peralihan pegawai KPK menjadi ASN yang menyebabkan beberapa pegawai KPK tidak secara otomatis menjadi ASN, menurut Mahkamah, uraian dalil Pemohon a quo telah mencampuradukan antara persyaratan untuk menjadi ASN in casu persyaratan untuk menjadi ASN di lingkungan KPK dengan persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan.
Meskipun benar bahwa dalam pengertian sehari-hari kedua hal tersebut tidak dibedakan, namun dalam pengelompokan hak asasi manusia sebagai bagian dari hak konstitusonal, keduanya berada dalam kelompok yang berbeda. Hak warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk menduduki jabatan publik adalah bagian dari hak-hak sipil dan politik (civil and political rights) sedangkan pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah bagian dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (economic, social, and cultural rights). Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 yang mengatur tentang alih status pegawai KPK menjadi bertentangan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah tidak tepat.
Selain itu, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa mekanisme TWK juga telah melanggar Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah analogi Pemohon tersebut tidak tepat adanya, oleh karena hak untuk bekerja sangat berkaitan langsung dengan hak untuk mencari nafkah, sangat erat dengan hak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk hidup sejahtera lahir batin. Hak-hak tersebut tidak hanya dimiliki oleh segolongan orang saja, yang karena hal-hal tertentu diuntungkan dalam mendapatkan pekerjaan tetapi hak-hak tersebut juga dimiliki oleh setiap orang tanpa dibedakan-bedakan. Adanya fakta bahwa untuk pekerjaan tertentu diberikan syarat khusus yang tertentu pula, tidaklah ditafsirkan sebagai upaya untuk menghilangkan hak seseorang untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, adanya kekhususan syarat dalam sebuah pekerjaan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) sepanjang dilakukan berdasarkan alasan dan melalui prosedur yang adil, rasional dan sah. Hal yang dilarang oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah apabila ketentuan undang-undang telah menghilangkan secara mutlak hak seseorang untuk bekerja.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya peralihan status pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyidik menjadi ASN yang tidak secara otomatis berpotensi menghalangi hak konstitusional pegawai KPK untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Menurut Pemohon, penerapan persyaratan lolos TWK untuk alih status ASN sebagai akibat tidakpastinya materi muatan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019, yang akan menghilangkan hak konstitusional pegawai KPK jika pegawai KPK yang tidak lolos TWK diberhentikan. Hal tersebut akan menutup kesempatan untuk mengabdi dan bekerja di dalam KPK padahal bekerja di KPK adalah salah satu bentuk kesempatan dalam berpartisipasi dalam Pemerintahan yang merupakan hak yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
Terhadap dalil a quo, Mahkamah berpendapat bahwa pemenuhan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidaklah meniadakan kewenangan negara untuk mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, terlebih jika kesempatan yang sama dalam pemerintahan tersebut menyangkut pengisian jabatan publik yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam putusan perkara 70/PUU-XVII/2019, bahwa secara substansial desain pengalihan pegawai KPK menjadi ASN telah ditentukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan in casu UU 5/2014 dan peraturan pelaksananya dan salah satu ukuran umum yang telah diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat pengisian jabatan tersebut adalah wawasan kebangsaan yang juga menjadi syarat saat seleksi ASN dan saat pengembangan karier PNS sebagaimana diatur dalam UU 5/2014 dan peraturan pelaksananya.
Oleh karena itu, menurut Mahkamah, persyaratan demikian tidaklah tepat apabila dinilai sebagai ketentuan yang menghalangi hak seseorang warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan juga tidak dapat dipandang sebagai ketentuan yang mengandung perlakuan diskriminasi.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bertentangan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, regulasi manajemen ASN yang saat ini sudah berlaku telah mengedepankan adanya pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang bukan hanya profesional, namun juga memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Proses dan mekanisme seleksi ASN yang transparan dan akuntabel juga menjadi bagian integral dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia ASN yang berkualitas. Selain itu, proses pendidikan dan pelatihan untuk para ASN juga telah dilakukan secara terintegrasi dengan tujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, membangun karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Hal tersebut tentunya diberlakukan bagi seluruh pegawai ASN tanpa terkecuali sebagai upaya untuk menjaga marwah ASN agar ASN bukan hanya profesional tapi benar-benar dapat menjadi contoh dan teladan di masyarakat sehingga pada saat menjalankan tugas jabatannya akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Menurut Mahkamah, upaya untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas dan memiliki moralitas, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan stakeholder terkait namun juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dengan tetap mengedepankan asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam UU 5/2014.
[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusional norma Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dianggap tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION)
Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki alasan berbeda (concurring opinion) sebagai berikut:
[6.1] Menimbang bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “…memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan”. Argumentasi yang dibangun Pemohon untuk sampai pada petitum tersebut karena menurut Pemohon pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN bukanlah karena kehendak pegawai KPK tetapi karena hukum, in casu UU 19/2019 yang menghendaki penyelidik atau penyidik KPK yang belum berstatus pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU 19/2019 berlaku dapat diangkat sebagai pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 69B UU 19/2019). Demikian juga dengan pegawai KPK diperlakukan dengan ketentuan yang sama dengan Pasal 69B untuk menjadi pegawai ASN (vide Pasal 69C UU 19/2019). Kedua ketentuan yang dipersoalkan Pemohon ini merupakan bagian dari Ketentuan Peralihan UU 19/2019 yang tidak dapat dipisahkan dari norma pokoknya yang terdapat dalam Pasal 24 UU 19/2019 yang telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 adalah konstitusional.
[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohon a quo, kami perlu menegaskan beberapa hal berikut:
[6.2.1] Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 24 UU 19/2019 a quo telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUUXVII/2019 yang antara lain menyatakan Pasal 24 UU 19/2019 sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN bagi pegawai KPK. Oleh karena itu, Ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 menentukan desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK sebagaimana didalilkan para Pemohon. Karena, bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 19/2019 mulai berlaku dapat diangkat sebagai pegawai ASN, dengan ketentuan penyelidik atau penyidik KPK telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan bagi pegawai KPK pengangkatan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[6.2.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam Paragraf [3.22., hlm 339] secara tegas (expresis verbis) menyatakan, bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karena berlakunya UU 19/2019. Oleh karenanya dalam UU 19/2019 ditentukan waktu untuk dilakukannya penyesuaian peralihan status kepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku. Artinya, bagi pegawai KPK, menjadi pegawai ASN bukan atas keinginan sendiri, tetapi merupakan perintah undang-undang, in casu UU 19/2019. Lebih tegas lagi, berdasarkan UU 19/2019 peralihan status menjadi pegawai ASN merupakan hak hukum bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK.
[6.2.3] Bahwa berkenaan dengan pertimbangan tersebut, dalam putusan yang sama Mahkamah pun menegaskan, dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019, dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi pegawai ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.
[6.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tersebut, “status peralihan” bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK bukanlah proses seleksi calon pegawai baru atau seleksi ASN baru yang mengharuskan untuk dapat dilakukan berbagai bentuk seleksi sehingga sebagiannya dapat dinyatakan “memenuhi syarat” dan sebagian lagi dapat dinyatakan “tidak memenuhi syarat”. Tetapi ketentuan Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 harus dipandang, dimaknai dan diposisikan sebagai peralihan status bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK menjadi pegawai ASN sehingga desain baru institusi KPK tetap memberikan kepastian hukum bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK.
[6.4] Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 dan memaknai secara tepat tujuan dan maksud norma dalam “Ketentuan Peralihan” dalam sistem peraturan perundang-undangan, perubahan status tersebut harus dipandang sebagai sesuatu peralihan status, bukan seleksi calon pegawai baru. Secara hukum, apabila diletakkan dalam konstruksi Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019, proses peralihan tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian, setelah penyelidik, penyidik dan pegawai KPK mendapat status pegawai ASN, institusi KPK dapat melakukan berbagai bentuk test untuk menempatkan mereka dalam struktur organisasi KPK sesuai dengan desain baru KPK. Posisi hukum kami, karena peralihan status tersebut sebagai hak, peralihan dilaksanakan terlebih dahulu dan setelah dipenuhi hak tersebut baru dapat diikuti dengan penyelesaian masalah-masalah lain, termasuk kemungkinan melakukan promosi dan demosi sebagai pegawai ASN di KPK.
[6.5] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada kepastian hukum, norma dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 seharusnya semangatnya secara sungguh-sungguh dimaknai sebagai pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, in casu hak konstitusional penyelidik, penyidik dan pegawai KPK untuk dialihkan statusnya sebagai pegawai ASN sesuai dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks demikian, sekalipun permohonan a quo ditolak namun pertimbangan hukumnya dapat dijadikan momentum untuk menegaskan pendirian Mahkamah ihwal peralihan status penyelidik, penyidik dan pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN sebagai hak yang harus dipenuhi sebagaimana semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Ketetapan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Mengabulkan Penarikan Kembali Oleh Pemohon Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 31-08-2021

Moch. Ojat Sudrajat S (wiraswasa), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekertariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, bertanggal 18 Juni 2021, dari Moch. Ojat Sudrajat S. Permohonan a quo diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 21 Juni 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 35/PUU- XIX/2021 pada 16 Juli 2021, perihal Permohonan Pengujian Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada frasa yang berbunyi “warga masyarakat yang dirugikan” yang dimaknai dengan “kerugian dan/atau kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap permohonan Nomor 35/PUU-XIX/2021 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1) Ketetapan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 35.35/PUU/ TAP.MK/Panel/7/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Perkara Nomor 35/PUU-XIX/2021, bertanggal 16 Juli 2021;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 39.35/PUU/TAP.MK/HS/7/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Nomor 35/PUU-XIX/2021, bertanggal 16 Juli 2021;

c. bahwa bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon, bertanggal 26 Juli 2021, perihal Permohonan Pencabutan Uji Materiil;
d. bahwa dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, terhadap surat pencabutan atau penarikan kembali permohonan dari Pemohon yang diterima Mahkamah Konstitusi pada 27 Juli 2021, Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk melakukan klarifikasi kepada Pemohon di persidangan berkenaan dengan kebenaran permohonan pencabutan atau penarikan kembali dimaksud dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Selasa, 3 Agustus 2021;
e. bahwa Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa, 3 Agustus 2021 dan dalam persidangan tersebut Mahkamah Konstitusi telah melakukan klarifikasi kepada Pemohon berkaitan dengan surat pencabutan atau penarikan permohonan perkara a quo. Dalam persidangan tersebut, Pemohon membenarkan telah mencabut atau menarik kembali permohonannya serta tetap pada pendiriannya;
f. bahwa terhadap pencabutan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan terhadap penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali;
g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada Rabu, 4 Agustus 2021 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 35/PUU-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Ketetapan Penarikan Kembali Perkara Pengujian Undang-Undang Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 30-07-2021

Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang diwakili oleh Boyamin Bin Saiman (Koordinator dan Pendiri MAKI) dan Komaryono, S.H. (Deputi MAKI); Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) yang diwakili oleh Arif Sahudi, S.H., M.H. (Ketua LP3HI), dan Kurniawan Adi Nugroho, S.H. (Wakil Ketua LP3HI); dan Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) yang diwakili oleh Marselinus Edwin Hardian, S.H., (Ketua KEMAKI) dan Roberto Bellarmino Raynaldi Hardia, S.H. (Sekretaris KEMAKI), untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

pengujian kata “dapat” dan frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekertariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian kata “dapat” dan frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, bertanggal 31 Mei 2021, dari Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam hal ini diwakilil oleh Boyamin Bin Saiman selaku Koordinator dan Pendiri MAKI serta Komaryono, S.H., selaku Deputi MAKI, Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dalam hal ini diwakili oleh Arif Suhadi, S.H., M.H., selaku Ketua LP3HI dan Kurniawan
Adi Nugroho, S.H., selaku Wakil Ketua LP3HI, dan Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) dalam hal ini diwakili oleh Marselinus Edwin Hardian, S.H., selaku Ketua KEMAKI dan Roberto Bellarmino Raynaldi Hardia selaku Sekretaris KEMAKI. Permohonan a quo diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 31 Mei 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor
25/PUU-XIX/2021 pada 7 Juni 2021, perihal Permohonan Pengujian kata “dapat” dan frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) serta dalam Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Terhadap Permohonan Nomor 25/PUU-XIX/2021 tersebut Mahkamah Konstitusi telah
menerbitkan:
1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 25.25/PUU/TAP.MK/Panel/6/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 25/PUU-XIX/2021, bertanggal 7 Juni 2021;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 29.25/PUU/TAP.MK/HS/6/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 25/PUU-XIX/2021, bertanggal 7 Juni 2021;
c. bahwa sebelum pelaksanaan sidang Pemeriksaan Pendahuluan, yang semula diagendakan pada 21 Juni 2021 Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari para Pemohon, bertanggal 21 Juni 2021, perihal Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Dalam Perkara Nomor 25/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian kata “dapat” dan frasa “ketentuan peraturan
perundang-undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) serta dalam Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna meminta konfirmasi kepada para Pemohon perihal pencabutan dimaksud, oleh karena adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro maka sidang ditunda pada 24 Juni 2021 dan karena PPKM Mikro diperpanjang maka sidang ditunda kembali pada 22 Juli 2021.
d. bahwa pada persidangan 22 Juli 2021 Majelis Hakim Panel telah menerima konfirmasi dari para Pemohon yang membenarkan penarikan permohonan a quo, dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat pencabutan a quo;
e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”;
f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 26 Juli 2021 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 25/PUU-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum;
g. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU MK, penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali dan oleh karenanya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →