Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 23-05-2018

Muhammad Hafidz

Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

1) Bahwa terhadap Pasal 59 ayat (2) UU MK yang menjadi objek
permohonan a quo, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah
menjatuhkan putusan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober
2011, dengan amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan
Pemohon dalam perkara dimaksud dengan pertimbangan, antara lain:

“Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, antara lain,
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final ...”. Ketentuan tersebut jelas
bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum
(erga omnes) yang langsung dilaksanakan (self executing). Putusan
Mahkamah sama seperti Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh
negara, seluruh warga masyarakat, dan pemangku kepentingan yang
ada. Norma Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 tidak jelas dan menimbulkan
ketidakpastian hukum, karena DPR dan Presiden hanya akan
menindaklanjuti putusan Mahkamah jika diperlukan saja. Padahal putusan
Mahkamah merupakan putusan yang sifatnya final dan mengikat yang
harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden sebagai bentuk perwujudan
sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 sekaligus sebagai
konsekuensi faham negara hukum demokratis yang konstitusional.

Di samping itu, Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 mengandung kekeliruan,
yaitu frasa “DPR atau Presiden”, karena berdasarkan Pasal 20 ayat (2)
UUD 1945, setiap rancangan Undang-Undang dibahas bersama oleh DPR
dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Karena itu, DPR atau
Presiden tidak berdiri sendiri dalam membahas rancangan Undang-
Undang, sehingga frasa “DPR atau Presiden” bertentangan dengan Pasal
20 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para
Pemohon a quo beralasan menurut hukum;”

2) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena terhadap
Pasal 59 ayat (2) UU MK oleh Mahkamah telah dinyatakan
inkonstitusional, maka permohonan Pemohon terhadap pasal a quo telah
kehilangan objek.

3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 57 ayat (3)
UU MK menghilangkan kepastian hukum karena terhadap putusan yang
amar putusannya mengabulkan hanya dimuat dalam Berita Negara yang
merupakan media resmi Pemerintah yang berfungsi untuk mengumumkan
adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang baru, Mahkamah
berpendapat bahwa pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam
Berita Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 ayat (3) UU MK
telah cukup untuk diketahui secara umum bahwa seluruh penyelenggara
negara dan warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan
melaksanakan lagi materi yang telah dinyatakan inkonstitusional tersebut
karena berdasarkan Pasal 47 UU MK, putusan Mahkamah Konstitusi
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum.

Persoalan yang selalu dikaitkan dengan sulitnya implementasi putusan MK
adalah sifat putusannya yang final dengan kata mengikat (binding).
Karena putusan Mahkamah Konstitusi mengikat umum, pihak-pihak yang
terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang yang telah diputus
harus melaksanakan putusan tersebut. Namun demikian, norma dalam
undang-undang adalah satu kesatuan sistem dan pelaksanaan putusan
yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu bergantung pada substansi
putusan. Dalam hal ini terdapat putusan yang dapat dilaksanakan
langsung tanpa harus dibentuk peraturan perundangundangannya dalam
bentuk pergantian atau perubahan dan ada pula yang memerlukan
pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu sepanjang hal tersebut ditegaskan
dalam putusan yang bersangkutan. Namun demikian, sesuai dengan Pasal
47 UU MK, semua putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan
mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum. Terkait dengan hal tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 105/PUU-XIV/2016, bertanggal 28 September 2017, dinyatakan,
“selama dan sejauh ini, baik dalam tataran teoritis maupun tataran
praktis, keberlakuannya bersifat erga omnes. Dengan sifat konstitutifnya
putusan pengujian undang-undang bersifat final sehingga di dalamnya
termuat makna mengikat yang menimbulkan beban atau kewajiban bagi
semua pihak untuk patuh dan melaksanakan putusan Mahkamah
Konstitusi. Kondisi demikian juga berlaku dalam putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi di berbagai negara”.

Ihwal dalil Pemohon yang menyatakan bahwa semua putusan Mahkamah
Konstitusi harus ditindaklanjuti dengan pembentukan atau perubahan
undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya sesuai
dengan hierarkinya, dalil ini tidaklah tepat. Hal demikian disebabkan
karena sifat final putusan Mahkamah Konstitusi di dalamnya memiliki
makna putusan tersebut mengikat dan oleh karenanya semua pihak
terikat untuk melaksanakannya tanpa harus menunggu atau
ditindaklanjuti dengan pembentukan atau perubahan undang-undang
atau peraturan perundang-undangan lainnya. Andaipun terdapat putusan
Mahkamah Konstitusi yang memerlukan perubahan atau pembentukan
undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, hal
demikian dinyatakan secara tegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi
yang bersangkutan. Dengan kata lain, dalam hal suatu putusan langsung
efektif berlaku tanpa memerlukan tindak lanjut dalam bentuk
implementasi perubahan undang-undang yang diuji, maka putusan
tersebut dapat dikatakan berlaku secara self-executing. Maksudnya,
putusan tersebut terlaksana dengan sendirinya. Putusan terhadap
pengujian undang-undang yang bersifat self-executing pada dasarnya
merupakan putusan yang membatalkan norma atau ketentuan lain dalam
undang-undang yang bersangkutan, termasuk di dalamnya
penjelasannya.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dikhawatirkan
Pemohon tidak dilaksanakan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
105/PUUXIV/2016, bertanggal 28 September 2017 Mahkamah lebih jauh
menegaskan:
“Bahwa oleh karena putusan pengujian undang-undang bersifat
declaratoir constitutief, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak
membutuhkan aparat yang akan memaksa agar putusan tersebut
dilaksanakan atau dipatuhi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah,
kesadaran dan kepatuhan hukum semua pihak untuk melaksanakan
putusan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi menjadi
cerminan bagaimana sesungguhnya menghormati prinsip negara hukum
dalam kehidupan bernegara.”

Berkenaan dengan kasus konkrit yang dicontohkan oleh Pemohon dan
tanpa bermaksud menilai kasus konkrit dimaksud, Mahkamah perlu
menegaskan bahwa Pasal 335 KUHP yang oleh Mahkamah dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013,
bertanggal 16 Januari 2014) tidaklah mencakup seluruh materi yang
termuat dalam norma pasal dimaksud melainkan hanya terhadap frasa
“sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”.
Dengan demikian, norma Pasal 335 KUHP masih tetap berlaku selain frasa
dimaksud. Sehingga, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, jika
frasa yang telah dinyatakan inkonstitusional dimaksud masih tetap
digunakan oleh hakim sebagaimana kasus yang dicontohkan oleh
Pemohon maka pihak yang merasa dirugikan oleh putusan hakim tersebut
dapat menempuh upaya hukum yang tersedia dengan merujuk putusan-
putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan sebagai dasarnya.

4) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa
tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma dalam materi muatan
Pasal 57 ayat (3) UU MK sehingga Mahkamah berpendapat permohonan
Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA / 23-05-2018

Sutarjo, SH.MH.

Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata Penahanan, Pasal 11 sepanjang
kalimat; kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan
pelimpahan wewenang dari penyidik, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)
KUHAP

Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang – Undang Badan Keahlian DPR RI.

1. Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) huruf d
sepanjang kata Penahanan, Pasal 11 sepanjang kalimat; kecuali
mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan
wewenang dari penyidik, dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, MK
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) Bahwa lebih lanjut dapat Mahkamah jelaskan meskipun
penahanan pada hakikatnya adalah salah satu bentuk perlindungan
terhadap hak masyarakat secara tidak langsung, namun terhadap pejabat
yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan juga
dipersyaratkan untuk bertindak secara sangat hati-hati. Oleh sebab itu,
sebenarnya kata kunci tindakan penahanan dalam sistem peradilan
pidana termasuk di Indonesia adalah suatu tindakan yang baru dapat
dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu. Secara teoritis,
dibedakan antara sahnya penahanan (rechtsvaardigheid) dan perlunya
penahanan (noodzakelijkheid). Secara doktriner sahnya penahanan
bersifat objektif dan mutlak. Makna mutlak artinya sepanjang terpenuhi
syarat yang ditentukan di dalam undang-undang tentang tindak pidana
yang tersangkanya dapat dilakukan tindakan penahanan, sedangkan
makna mutlak harus pasti yang artinya tidak dapat diatur-atur oleh
penegak hukum. Sementara itu syarat lain yang juga tidak kalah
pentingnya adalah penahanan bersifat relatif (subjektif) yang maknanya
bahwa tindakan penahanan merupakan pilihan dan yang menentukan
kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat
yang akan melakukan penahanan. Sebagaimana telah dijelaskan pada
paragraf sebelumnya, ketentuan Pasal 20 KUHAP berkorelasi dengan
Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 11 KUHAP, yang merupakan norma
yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, antara lain menentukan: (1)
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas
perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang
melakukan penahanan; (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut
umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan; (3)
Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan
penetapannya berwenang melakukan penahanan. Dalam Pasal 20 KUHAP
tersebut ditentukan pejabat yang berwenang melakukan penahanan dan
adapun pejabat yang dimaksud adalah penyidik atau penyidik pembantu
atas perintah penyidik, penuntut umum dan hakim pada masing masing
tingkatannya.

2) Bahwa meskipun secara tegas dalil Pemohon hanya terbatas
mempermasalahkan tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik
pembantu atau penyidik dan penuntut umum, namun menurut Mahkamah
hal tersebut tetap saja mempersoalkan roh atau hakikat tindakan
penahanan itu sendiri khususnya yang dilakukan pejabat penyidik atau
penyidik pembantu dan penuntut umum yang menurut pemohon
merupakan tindakan sewenang-wenang yang tidak dilandasi adanya
fungsi kontrol oleh pejabat penegak hukum. Terhadap hal tersebut
sebenarnya Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa dengan adanya
syarat yang sangat ketat dan sikap hati-hati yang dilakukan oleh pejabat
yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan pada
masing-masing tingkatan, maka asumsi Pemohon tersebut hanyalah
kekhawatiran yang berlebihan dan kalaupun ada praktik-praktik
transaksional sebagaimana yang juga didalilkan Pemohon, hal itu adalah
persoalan implementasi yang masing-masing sangat tergantung kepada
integritas pejabatnya yang tentu saja tidak relevan apabila kemudian
Pemohon mengaitkan dengan inkonstitusionalnya norma dari pasal-pasal
tersebut di atas. Terlebih sebenarnya mekanisme kontrol yang
dikhawatirkan oleh Pemohon tersebut bukanlah tidak ada sebab secara
yuridis undang-undang telah menyediakan sarana untuk itu, yaitu
mekanisme yang diatur dalam Pasal 77 juncto Pasal 79 KUHAP juncto
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April
2015 tentang Praperadilan.

3) Bahwa lebih lanjut perlu Mahkamah tegaskan, meskipun
permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan sebagian dari norma
Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata “penahanan”, Pasal 11 sepanjang
kalimat, “kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan
pelimpahan wewenang dari penyidik”, dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)
KUHAP bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945, namun dengan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di
atas, hal tersebut sesungguhnya telah terjawab oleh pendirian
Mahkamah, bahwa hakikat yang dipermasahkan Pemohon adalah esensi
penahanan yang dilakukan oleh penyidik pembantu, penyidik dan
penuntut umum yang tidak ada mekanisme kontrolnya yang oleh
Mahkamah telah ditegaskan bahwa hal tersebut adalah dalam rangka
menyeimbangkan kepentingan seorang tersangka atau terdakwa dan
kepentingan umum, khususnya korban tindak pidana. Meskipun di sisi lain
Mahkamah dapat memahami argumentasi Pemohon yang berpendapat
penahanan adalah penempatan seorang tersangka atau terdakwa
bagaikan dalam sebuah lorong gelap, akan tetapi menurut Mahkamah
permasalahan tersebut adalah semata-mata karena minimnya fasilitas
dan inftastruktur yang rata-rata kurang memadai dan hal ini juga
seharusnya menjadi perhatian pemerintah, mengingat esensi penahanan
sangat berbeda dengan pemidanaan, dimana penahanan seharusnya
menempatkan seseorang pada suatu tempat tertentu dan didasarkan
pada prinsip praduga tidak bersalah dengan disertai pertimbangan akan
adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau
terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti
dan atau mengulangi tindak pidana. Dari dasar pemikiran inilah timbul
gagasan bahwa seorang tersangka atau terdakwa dapat dilakukan
tindakan penahanan ke dalam ketiga jenis penahanan, yaitu penahanan
di rumah tahanan negara (Rutan), tahanan rumah, dan tahanan kota,
sehingga menempatkan seorang tersangka atau terdakwa untuk
dilakukan penahanan ke dalam jenis penahanan tersebut menjadi pilihan
atau diskresi masing-masing pejabat yang melakukan tindakan
penahanan. Hal ini yang membedakan dengan pemidanaan yang harus
menempatkan seorang narapidana ke dalam lembaga pemasyarakatan.

4) Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pendapat lain Pemohon yang
berpendapat untuk tindakan penyitaan saja ada fungsi kontrol sementara
tindakan penahanan yang kandungannya adalah berupa pembatasan
kemerdekaan orang dan sangat sensitif dengan hak asasi manusia justru
tidak ada mekanisme kontrol, Mahkamah berpendapat bahwa tindakan
penyitaan yang wajib didahului dengan persetujuan oleh Ketua
Pengadilan Negeri adalah tindakan penyitaan terhadap benda tidak
bergerak, sedangkan untuk tindakan penyitaan terhadap benda bergerak
dapat dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan
Negeri [vide Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP]. Adapun salah satu
alasan yang cukup mendasar bahwa tindakan penyitaan terhadap benda
tidak bergerak mutlak harus ada persetujuan/ijin Ketua Pengadilan Negeri
adalah karena terhadap benda yang bersifat tidak bergerak ada hak-hak
keperdataan yang melekat pada benda tersebut yang belum tentu hak
tersebut adalah membuktikan kepemilikan dari seorang tersangka atau
terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu terhadap
benda yang bergerak tidak wajib diperlukan persetujuan terlebih dahulu
dari Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut karena terhadap benda
bergerak dapat diberlakukan prinsip Pasal 1977 KUH Perdata, yaitu
“Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau
piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai
pemiliknya sepenuhnya”. Dengan demikian argumentasi Pemohon yang
memperbandingkan tindakan penahanan dan tindakan penyitaan adalah
tidak relevan. Sebab, sekali lagi Mahkamah tegaskan bahwa terhadap
adanya tindakan penahanan oleh penyidik pembantu, penyidik, dan
penuntut umum adalah bukan tidak ada mekanisme kontrolnya akan
tetapi jelas ada, yaitu lembaga praperadilan, yang di dalamnya termasuk
menguji keabsahan penyitaan.

5) Bahwa gagasan yang ditawarkan Pemohon yaitu tindakan
penahanan harus ada persetujuan pengadilan sebenarnya juga bukan
merupakan konsep yang tidak mengandung permasalahan, mengingat
prinsip independensi yang dimiliki oleh pengadilan sebagaimana yang
didalilkan oleh Pemohon adalah terbatas pada ketika lembaga pengadilan
atau hakim sedang menjalankan fungsi yudisial terhadap perkara yang
sedang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu relevansi tindakan
penahanan yang perkaranya masih dalam tingkat penyidikan dan
penuntutan pada hakikatnya yang lebih mengetahui karakter tersangka
serta dimensi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka
sebenarnya adalah pejabat pada tingkat penyidikan dan penuntutan itu
sendiri, sehingga adanya syarat subjektif dan objektif yang harus
dipenuhi untuk dapat dilakukannya tindakan penahanan bagi seorang
tersangka dapat dipenuhi oleh pertimbangan penyidik maupun penuntut
umum yang sedang menangani perkaranya. Adapun terhadap gagasan
Pemohon yang menghendaki agar tindakan penahanan yang merupakan
bagian dari upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum
seharusnya tunduk di bawah pengawasan Pengadilan (judicial scrutiny)
sebagaimana praktik di Perancis dan Amerika Serikat dengan alasan
bahwa menurut Pemohon semestinya tak ada satupun upaya paksa yang
dapat lepas dari pengawasan Pengadilan sehingga upaya paksa yang
dilakukan oleh aparat pejabat penegak hukum tersebut tidak dilakukan
secara sewenang-wenang yang berakibat pada terlanggarnya hak–hak
dan kebebasan sipil dari seseorang, hal itu haruslah dikembalikan kepada
pembentuk undang-undang sesuai dengan sistem peradilan pidana yang
hendak dibangun. Dengan demikian keinginan tersebut sesungguhnya
berkait erat dengan politik hukum berkenaan dengan ruang lingkup
kewenangan hakim dalam konsep kemandirian sistem peradilan pidana.

6) Bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas dalil Pemohon
yang menyatakan tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik dan
penuntut umum yang tidak mendapat persetujuan pengadilan sebagai
bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
Sementara itu adanya kekhawatiran dari Pemohon terhadap tidak adanya
pihak yang harus bertanggung jawab apabila setelah melalui proses
persidangan ternyata terdakwa dibebaskan, terhadap kekhawatiran
Pemohon tersebut sebenarnya undang-undang juga telah menyediakan
mekanisme untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, sepanjang
memenuhi syarat sebagimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum
poin 3 huruf d KUHAP.
“Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa
alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti
kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat
penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya
menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau
dikenakan hukuman administrasi.”
Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas
tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap,
ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-
undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang
diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan penjelasan
ketentuan di atas, menurut Mahkamah telah jelas bahwa kekhawatiran
Pemohon hanyalah didasarkan pada asumsi belaka dan oleh karena itu
argumentasi tersebut haruslah dikesampingkan.

7) Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di
atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan
norma Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata “penahanan”, Pasal 11
sepanjang kalimat, “kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan
dengan pelimpahan wewenang dari penyidik”, dan Pasal 20 ayat (1) dan
ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945 tidaklah beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN / 09-05-2018

JUSTIN JESTIAN, AGUS PRAYOGO, DAN NUR HASAN

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945

Para Pemohon, Pemerintah dan DPR

1. Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU
PBB, MK memberikan pertimbangan hukum hukum terkait dengan apakah
benar Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD
1945, khususnya dengan hak untuk bertempat tinggal sebagaimana
diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945sebagai berikut:

a. Bahwa secara doktriner, baik berdasarkan ajaran ilmu negara umum
maupun hukum tata negara, kewenangan negara untuk memungut pajak
adalah diturunkan dari ajaran tentang hak-hak istimewa negara sebagai
organisasi kekuasaan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan hal
itu telah diterima secara universal. Namun, sesuai dengan prinsip dasar
yang berlaku dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum, agar
pelaksanaannya tidak sewenang-wenang, kewenangan negara untuk
memungut pajak tersebut harus diatur dengan dan didasarkan atas
undang-undang. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 secara jelas
menegaskan hal itu dalam Pasal 23A yang menyatakan, “Pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan Undang-Undang”. Undang-undang adalah salah satu perwujudan
kehendak rakyat. Dengan kata lain, meskipun negara berdasarkan hak
istimewa yang dimilikinya berwenang memungut pajak (dan pungutan
lain yang bersifat memaksa), sesungguhnya kewenangan itu diberikan
atas persetujuan rakyat dan hanya digunakan untuk keperluan Negara.

b. Bahwa pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara
disamping sumber-sumber pendapatan lainnya yang akan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan guna mewujudkan cita-
cita atau tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Alinea
Keempat Pembukaan UUD 1945. Sebagai kewenangan yang diturunkan
dari konsepsi tentang hak, negara tentu tidak wajib menggunakan haknya
untuk memungut pajak, termasuk dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), jika sumber-sumber pendapatan lainnya mencukupi kebutuhan
dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan guna mencapai cita-cita
atau tujuan negara dimaksud. Namun faktanya, hingga saat ini, pajak
masih menjadi sumber utama pendapatan negara. Meskipun demikian,
dalam memungut pajak, negara tentu harus mempertimbangkan
kemampuan subjek pajak dalam membayar pajak sesuai dengan asas
ability to pay (kemampuan membayar) yang merupakan salah satu asas
penting yang berlaku dalam bidang perpajakan.

c. Bahwa pengenaan pajak atas bumi dan bangunan bukanlah suatu
hal yang baru. Sebagai bagian dari property, khususnya tanah,pengenaan pajak terhadapnya bahkan tergolong yang paling tua di dunia. Di Indonesia, pengenaan pajak atas tanah (bumi) sudah berlangsung
berabad-abad, sejak masa kolonial. Namun, hal itu bukan berarti
landasan filosofis pengenaan pajak atas tanah (bumi) didasarkan atas
hubungan antara penjajah dengan yang dijajah. Landasan filosofis
pengenaan pajak atas tanah (bumi) adalah adanya manfaat atau
kenikmatan yang diperoleh dari tanah (bumi) tersebut yang kemudian
menjadi salah satu asas pengenaan pajak yaitu benefit- received
principle.

d. Bahwa, pengundangan UU PBB, dengan landasan konstitusional
Pasal 23A UUD 1945, adalah salah satu upaya pembaruan sistem
perpajakan dengan menyederhanakan macam-macam pungutan atas
bumi (tanah) dan bangunan serta tarif dan cara pembayarannya. Sebelum diundangkannya UU PBB, terdapat bermacam-macam
pengaturan tentang pungutan atas tanah dan/atau bangunan, di
antaranya Undang-Undang Nomor 11/Prp/1958 untuk tanah yang tunduk
pada hukum adat, Ordonansi Vervonding Indonesia 1923 dan Ordonansi
Vervonding Indonesia 1928 untuk tanah yang tunduk pada hukum Barat,
Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908, dan lain-lain pengaturan yang
berkenaan dengan pungutan daerah atas tanah dan bangunan.

e. Bahwa sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan
kewenangan seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengatur dan
mengurus rumah tangga atau pemerintahannya sendiri, di mana untuk
kebutuhan tersebut kepada Daerah juga diberikan kewenangan memungut pajak sebagai salah satu sumber pendapatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di
Daerah, pada tahun 2009 diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dalam Konsiderans
“Menimbang” UU PDRD dikatakan, antara lain, bahwa pajak dan retribusi
daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting
guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah,
perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif; dan bahwa kebijakan pajak
dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah (vide Konsiderans “Menimbang”
huruf c, huruf d, dan huruf e UU PDRD).

f. Bahwa salah satu perubahan mendasar yang terjadi setelah
diundangkannya UU PDRD adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Melalui
UU PDRD, seluruh pengelolaan PBB-P2 sepenuhnya dilakukan oleh
Daerah. Adapun yang masih tetap menjadi pajak pusat adalah PBB sektor
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pemikiran dan alasan
pokok dialihkannya PBB-P2 kepada Daerah, sebagaimana diterangkan
oleh Presiden (Pemerintah) dalam persidangan tanggal 14 Februari 2018
adalah:

1. berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (local origin),
visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat
hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak
tersebut (the benefit tax-link principle);

2. pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD);

3. untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (public service),
akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2; dan

4. berdasarkan praktik di banyak negara, PBB-P2 atau Property Tax
termasuk jenis local tax.


2. Bahwa terhadap dalil para Pemohon terhadap Pasal 4 ayat (1) dan
ayat (2) UU PBB, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa norma UU PBB yang dimohonkan pengujian dalam
permohonan a quo adalah berkenaan dengan subjek pajak dan kewajiban
membayar pajak dari subjek pajak tersebut. Subjek pajak untuk PBB
adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas
bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan [Pasal 4 ayat
(1) UU PBB] dan kepada mereka dikenakan kewajiban pajak sebagai
Wajib Pajak [Pasal 4 ayat (2) UU PBB]. Dengan konstruksi demikian,
maka telah menjadi jelas dasar pengenaan PBB adalah orang atau badan
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh
manfaat atas bangunan dan negara berwenang untuk memungut pajak
terhadap orang atau badan tersebut. Dengan demikian kewenangan itu
tidak dilakukan secara sewenang-wenang karena sudah diatur secara
tegas dalam undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23A
UUD 1945.

b. Bahwa para Pemohon mengaitkan kewenangan negara memungut
PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB
tersebut dengan hak untuk bertempat tinggal sebagaimana diatur dalam
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan kemudian mendalilkannya sebagai
ketentuan yang inkonstitusional. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah
berpendapat, harus dibedakan antara persoalan kewenangan negara
untuk memungut pajak dan persoalan kewajiban negara untuk memenuhi
hak-hak konstitusional warga negara. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, kewenangan negara untuk memungut
pajak, termasuk PBB, adalah kewenangan yang sah bukan saja karena
legitimate secara doktriner tetapi terutama karena secara konstitusional
memperoleh landasannya dalam Konstitusi, in casu Pasal 23A UUD 1945.
Sementara itu, hak untuk bertempat tinggal adalah hak konstitusional
yang diturunkan dan merupakan bagian dari kelompok hak-hak ekonomi,
sosial dan budaya dalam konsepsi hak asasi manusia. Negara memang
wajib menjamin pemenuhan hak-hak ini. Namun, jaminan konstitusional
terhadap hak untuk bertempat tinggal dan kewajiban negara untuk
memenuhi hak tersebut tidaklah meniadakan kewenangan negara untuk
memungut pajak, termasuk PBB dalam kasus a quo. Pemenuhan hak-hak
konstitusional warganya, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak
sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, adalah
persoalan yang berbeda karena bersangkut-paut dengan kewajiban
negara. Dalam kaitan ini Mahkamah penting untuk menegaskan kembali
bahwa berbeda halnya dengan hak asasi manusia yang tergolong ke
dalam hak-hak sipil dan politik di mana pemenuhannya dilakukan dengan
cara negara sebesar mungkin meminimalkan campur tangan
terhadapnya, pemenuhan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
justru menuntut keterlibatan negara di dalamnya sesuai dengan
kemampuannya. Oleh karena itu, pemenuhan jenis hak ini berbeda-beda
derajat atau kualitasnya antara negara yang satu dan negara yang lain
terutama sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi atau finansial
masing-masing negara di samping faktor-faktor lainnya, misalnya ideologi
yang dianut oleh suatu negara. Salah satu faktor penting yang
mempengaruhi kemampuan finansial negara adalah justru diperoleh dari
pemungutan pajak. Kalau suatu ketika negara mampu menjamin
pemenuhan hak tersebut dengan cara membebaskan warganya dari
kewajiban membayar pajak, hal itu bukanlah dikarenakan bahwa negara
tidak berhak memungut pajak melainkan semata-mata karena diskresi
negara.

c. Bahwa selain itu, dalam kaitannya dengan PBB, sebagaimana telah
dipertimbangkan pada paragraf [3.10] angka 6 di atas, tidak semua objek
pajak yang berada dalam ruang lingkup PBB diserahkan kepada Daerah,
melainkan hanya yang tergolong ke dalam PBB-P2, sedangkan untuk PBB
yang berkenaan dengan sektor perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan tetap menjadi kewenangan Pusat. Adapun yang menjadi
objek permohonan a quo adalah tergolong ke dalam PBB-P2. Oleh
karena itu, jika Pasal 4 ayat dan ayat (2) UU PBB dinyatakan
inkonstitusional, quod non, sebagaimana didalilkan para Pemohon, maka
tindakan negara memungut PBB untuk sektor perkebunan, perhutanan,
dan pertambangan menjadi hapus karena turut dinyatakan
inkonstitusional. Hal demikian jelas tidak dapat dibenarkan karena sama
artinya dengan pengingkaran terhadap kewenangan negara untuk
memungut pajak yang bukan hanya memperoleh legitimasi secara
doktriner melainkan juga legitimasi konstitusional sebagaimana
ditegaskan oleh Pasal 23A UUD 1945.

d. Bahwa dalam hubungannya dengan gagasan atau paham negara
kesejahteraan, tidak terdapat relevansinya mengaitkan Pasal 4 ayat (1)
dan ayat (2) UU PBB dengan gagasan negara kesejahteraan (welfare
state). Secara historis maupun ideologis, paham negara kesejahteraan
lahir adalah sebagai reaksi terhadap paham liberalisme dan kapitalisme
klasik serta “turunannya” yaitu negara penjaga malam
(nachtwachtersstaat) yang mengidealkan prinsip “pemerintah yang baik
adalah yang memerintah sesedikit mungkin” (the best government is the
least government). Pada saat yang sama, paham negara kesejahteraan
juga merupakan kritik terhadap sosialisme, khususnya sosialisme yang
kemudian berkembang menjadi “kolektivisme totaliter” yang mengancam
kebebasan atau kemerdekaan individu. Dalam perkembangannya, negara
kesejahteraan mewujudkan dirinya ke dalam beragam bentuk atau model,
di antaranya pengelompokan ke dalam tiga model: social democratic
welfare state (atau disebut juga Scandinavian welfare state), conservative
welfare state, dan liberal welfare state. Dari tiga model negara
kesejahteraan tersebut, tak ada satu pun yang meniadakan kewenangan
negara untuk memungut pajak, lebih-lebih terhadap pajak atas kekayaan
(property tax), di mana PBB termasuk di dalamnya. Hal yang
membedakan ketiga model negara kesejahteraan tersebut, terutama,
adalah luas ruang lingkup jaminan sosial dan cara pendistribusian
kesejahteraan yang ditujukan bagi warganya serta intensitas keterlibatan
negara dalam proses distribusi kesejahteraan tersebut.

e. Bahwa tidak semua warga negara mampu membayar pajak, hal itu
adalah fakta sosial atau kenyataan empirik yang tidak dapat digunakan
sebagai dasar argumentasi untuk menyatakan kewenangan negara
memungut pajak adalah bertentangan dengan UUD 1945. Mengatasi
persoalan ketidakmampuan warga negara membayar pajak merupakan
problem kebijakan pemerintahan dalam mengatasinya. Dalam hal ini
negara (pemerintah) berwenang mengeluarkan kebijakan atau diskresi
tertentu, salah satunya adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal
107 ayat (2) UU PDRD yang akan diuraikan dalam pertimbangan
selanjutnya. Sementara itu terhadap dalil para Pemohon perihal adanya
unsur upeti dalam pajak, pertimbangan perihal landasan filosofis pajak
sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dengan sendirinya telah
menjawab dalil para Pemohon a quo.


3. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak menemukan
adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam rumusan maupun materi
muatan yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB.


4. Menimbang bahwa dengan membaca dan memahami secara
saksama permohonan a quo, sebenarnya yang menjadi keberatan para
Pemohon adalah berkait dengan tarif pajak yang dikenakan yang menurut
para Pemohon berada di luar kemampuan mereka untuk membayar.
Mahkamah dapat memahami keberatan yang dihadapi para Pemohon.
Namun, jalan keluar terhadap keberatan itu bukanlah dengan
mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB
yang nyata-nyata tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap
permasalahan atau keberatan para Pemohon demikian, UU PDRD
sesungguhnya telah memberikan jalan keluar, yaitu Pasal 107 ayat (2) UU
PDRD menyatakan:
“Kepala Daerah dapat:

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa
bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan
perundang- undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan

e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak”


Dengan demikian, secara hukum, keberatan para Pemohon terhadap
kewajiban membayar PBB yang didasari oleh alasan kekurangmampuan
finansial dapat menggunakan saluran atau mekanisme di atas, khususnya
sebagaimana yang disediakan oleh Pasal 107 ayat (2) huruf e UU PDRD.
Terkait dengan hal ini, beberapa daerah telah mengeluarkan kebijakan
berupa pengurangan atau bahkan penghapusan kewajiban membayar
PBB terhadap objek pajak dengan nilai tertentu.


5. Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah
terang bagi Mahkamah bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945,
khususnya dengan hak untuk bertempat tinggal sebagaimana diatur
dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, adalah tidak beralasan menurut
hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK / 31-05-2018

PT Autoliv Indonesia, yang diwakili oleh Junior M. S. Tampubolon, selaku
Direktur Utama PT Autoliv Indonesia, dalam hal ini mengkuasakan kepada
Muhammad Adiguna Bimasakti dkk para Advokat dan Paralegal pada
Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Umat Muslim Indonesia
(LKBH UMMI).

Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU PENGADILAN PAJAK

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang – Undang Badan Keahlian DPR RI.

1. Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada
paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan sebagai berikut:
Pemohon adalah badan hukum yang bergerak di bidang Manufaktur Seat
Belt Mobil;

a. Adanya kerancuan mengenai perhitungan jangka waktu
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU
Pengadilan Pajak menyebabkan Pemohon mengalami kerugian karena
permohonan banding pajak Pemohon telah diputus dengan amar “Tidak
Dapat Diterima”. Akibatnya peluang Pemohon memperoleh selisih
perhitungan PPh badan lebih bayar yakni sebanyak Rp1.258.978.250
(satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh
delapan ribu dua ratus lima puluh) menjadi hilang;

b. Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak tidak
memberikan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

2. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5]
dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, menurut
Mahkamah berdasarkan bukti P-2, Pemohon merupakan perseroan yang
telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-
3536139.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 30 Juli 2015. Pencatatan
tersebut didasarkan pada Akta Notaris Nomor 36, tanggal 28 Juli 2015
yang dibuat oleh Notaris Siti Safarijah, S.H. mengenai perubahan Direksi
dan Komisaris PT Autoliv Indonesia, yang memutuskan, antara lain,
mengangkat Junius Tulus Manota Tampubolon sebagai Direktur PT
Autoliv Indonesia. Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus Pemohon
bertanggal 8 September 2017, menyebutkan bahwa Junius T.M.
Tampubolon menjabat sebagai Direktur Utama PT Autoliv Indonesia yang
berhak bertindak untuk dan atas nama PT Autoliv Indonesia. Terhadap
kedua hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara jabatan Junius Tulus
Manota Tampubolon yang tertera dalam surat kuasa dengan yang tertera
dalam akta notaris sebagaimana bukti P-2 tersebut di atas. Hal ini
menjadi penting dikarenakan menyangkut siapa yang berhak mewakili
perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

3. Bahwa Mahkamah, dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan
bertanggal 16 Oktober 2017, telah mengingatkan kepada Pemohon untuk
melampirkan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
PT Autoliv Indonesia, namun hingga rangkaian persidangan perkara a quo
berakhir Pemohon tidak juga melampirkan AD/ART perseroan dimaksud
sehingga Mahkamah tidak dapat memastikan siapa sebenarnya yang
berwenang untuk mewakili PT Autoliv Indonesia baik di dalam maupun di
luar pengadilan, apakah direktur ataukah presiden direktur (direktur
utama) karena berdasarkan akta notaris [vide bukti P-2], jajaran direksi
dibedakan menjadi presiden direktur dan direktur. Dalam hal ini,
Pemohon, sesuai dengan akta notaris tersebut adalah berkedudukan
sebagai direktur, bukan presiden direktur atau direktur utama, sehingga
Mahkamah tidak memperoleh keyakinan berdasarkan bukti yang cukup
perihal siapa sesungguhnya yang secara hukum berhak bertindak untuk
dan atas nama PT Autoliv Indonesia, khususnya di dalam dan di luar
pengadilan.

4. Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas menyatakan, “Direksi adalah Organ
Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.
Berdasarkan ketentuan tersebut, jamak dipahami bahwa dalam praktik,
jajaran direksi dibedakan menjadi direktur utama (presiden direktur) dan
direktur atau beberapa direktur. Biasanya, di dalam AD/ART akan
ditentukan tugas dan kewenangan masing-masing dari jajaran direksi
tersebut, termasuk siapa yang berwenang mewakili perseroan dalam
masalah-masalah hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ihwal
siapa yang sesungguhnya memiliki kewenangan dalam masalah-masalah
hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan itulah yang tidak dapat
dibuktikan oleh Pemohon. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat
membuktikan bahwa Junius Tulus Manota Tampubolon memiliki
kewenangan untuk mewakili PT Autoliv Indonesia untuk mengajukan
permohonan a quo.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah
benar merupakan perseroan namun Pemohon tidak dapat membuktikan
bahwa Junius Tulus Manota Tampubolon memiliki kewenangan untuk
mewakili PT Autoliv Indonesia untuk mengajukan permohonan a quo.
Dengan demikian menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

5. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo
maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR LLAJ TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 28-06-2018

Yudi Arianto, Rusli, Faisal, Eddy Budiyanto, Agus Satriadi Arifin, Ade
Abdurahman, Arief Budi Kurniawan, Enong Yuminar, M. Basori Bin
Sumanta, Fauzan Zidni Haris, Krista Hasiolan, Mulyadi, Nurhasan,
Olazatule Gea, Muhammad Fahrozi Muharram, Randy Nugraha, M.
Syamsu Rizal, Mistur, Imam Sukristna, Ferry Heryanto, Yahya Suraya
Herudin, Ir Said Iqbal. M.E., Judy Winarno, Slamet Riyadi, Heriyanto, H.
Muhamad Yadun Mufid, S.E., Iswady, Nu’man Fauzi, Denis Firgahandi,
Nurdjaini, Drs Syawal Harahap, Rosalina Karamoy, Hanipah, Agus Suyadi,
Sutrisno, Siti Alfiah, Nani Kusmaeni, Rohman, Mundiah, S.H., Septian,
Sayed Masykur, Agustina Syukur, Hendra Ismawan, Astuti Noor Tjiptiani,
Agus Saprudin, Jajat Sudrajat, Sarmin, M. Iqbal Lubis, Meilani Widyastuti,
Siti Hanifa Aulina, Evi Ristiasary, Aan Suherlan, Didi Johandi, Hasan, S.T.

Pasal 47 ayat (3)

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

1) Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan cermat
permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam
persidangan, sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukumnya, serta
memeriksa bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil para Pemohon
tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Bahwa dasar filosofis dari UU LLAJ sebagaimana termuat dalam
Konsiderans Menimbang huruf a dan huruf b menyatakan:

a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis
dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian
dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem
transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk
mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu
lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan
ekonomi dan pengembangan wilayah;

Sesuai dengan dasar filosofis tersebut, angkutan jalan bertujuan untuk
mendukung pembangunan dan integrasi nasional guna memajukan
kesejahteraan umum, oleh karena itu sebagai sistem transportasi nasional
maka angkutan jalan harus mewujudkan keamanan dan keselamatan.
Berdasarkan hal tesebut maka diaturlah kriteria jenis angkutan jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ, yaitu kendaraan
bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Menurut
ketentuan umum UU LLAJ Pasal 1 angka 10 memberi pengertian bahwa
kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan
untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
Dengan konstruksi dasar filosofis Konsiderans Menimbang huruf b
kemudian dihubungkan dengan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ maka jenis
kendaraan bermotor umum harus mewujudkan keamanan dan
keselamatan terlebih yang diangkutnya adalah orang. Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ merupakan norma hukum yang berfungsi untuk melakukan rekayasa sosial agar warga negara menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, baik kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum. Sementara Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidak ada kaitannya sama sekali dengan kendaraan bermotor karena Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah berkait dengan kedudukan yang sama setiap warga negara ketika terjadi pelanggaran hukum maka harus diperlakukan sama tidak ada perbedaan dan kedudukan yang sama setiap warga negara ketika akan duduk dalam
pemerintahan. Sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan tidak
dimasukkannya sepeda motor dalam Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan
menurut hukum. Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tersebut justru memberikan
perlindungan kepada setiap warga negara ketika menggunakan angkutan
jalan baik angkutan jalan dengan jenis kendaraan bermotor umum
maupun perseorangan. Demikian pula kaitannya dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak menghalangi para Pemohon untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, karena faktanya ojek motor tetap dapat berjalan meskipun Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak mengatur mengenai sepeda motor dalam pasal a quo. Dalam membaca Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ juga tidak dapat dibaca secara berdiri sendiri melainkan harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 serta Pasal 47 ayat (2) huruf a UU LLAJ yang menyatakan:

Pasal 1 angka 20
“Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau
tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping… dst”;

Pasal 47 ayat (2) huruf a
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dikelompokkan berdasarkan jenis: a. sepeda motor;

Dengan menggunakan konstruksi berpikir UU LLAJ maka sepeda motor
memang tidak dikategorikan sebagai kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud Pasal 47 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 47
ayat (3) UU LLAJ. Penjelasan Pasal 47 ayat (2) memperjelas kriteria
angkutan jalan bagi barang dan/atau orang, yaitu:

Huruf b
Yang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalah Kendaraan Bermotor
angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang,
termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500
(tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah Kendaraan Bermotor angkutan
orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk
untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima
ratus) kilogram.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah Kendaraan Bermotor yang
digunakan untuk angkutan barang.

Pengaturan yang demikian dimaksudkan agar terwujud angkutan jalan
yang aman dan selamat bagi pengemudi, penumpang, juga pengguna
jalan. Dengan perkataan lain sepeda motor bukanlah angkutan jalan yang
diperuntukkan mengangkut barang dan/atau orang dihubungkan
konteksnya dengan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ.

Selanjutnya terhadap pertentangan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah, tidak terdapat
korelasi antara hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum karena Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah berkait
dengan hak setiap warga negara ketika berhadapan dengan hukum,
misalnya ketika para Pemohon diperiksa oleh penyidik dalam suatu
perkara pidana atau ketika para Pemohon bersengketa di pengadilan.
Sehingga menurut Mahkamah Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah tidak
menutup mata adanya fenomena ojek, namun hal tersebut tidak ada
hubungannya dengan konstitusional atau tidak konstitusionalnya norma
Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ karena faktanya ketika aplikasi online yang
menyediakan jasa ojek belum ada atau tersedia seperti saat ini, ojek
tetap berjalan tanpa terganggu dengan keberadaan Pasal 47 ayat (3) UU
LLAJ.

b. Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menjelaskan
adanya perlakuan berbeda antara sepeda motor dengan kendaraan
bermotor lainnya adalah tidak tepat. Sepeda motor bukanlah tidak diatur
dalam UU LLAJ, sepeda motor diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a UU
LLAJ, namun ketika berbicara angkutan jalan yang mengangkut barang
dan/atau orang dengan mendapat bayaran, maka diperlukan kriteria yang
dapat memberikan keselamatan dan keamanan. Kriteria kendaraan
bermotor yang diperuntukkan mengangkut barang dan/atau orang pun
telah ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d
juncto Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ sebagaimana telah diuraikan dalam
pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.9.1] di atas. Menurut
Mahkamah perlakuan berbeda adalah ketika memperlakukan hal berbeda
untuk hal yang sama dan memperlakukan sama untuk hal yang berbeda.
Dalam konteks yang dipersoalkan para Pemohon memang merupakan hal
yang berbeda antara kendaraan sepeda motor dengan kendaraan
bermotor umum untuk mengangkut barang dan/atau orang sehingga
ketika Mahkamah memperlakukan sama untuk hal yang berbeda maka
Mahkamah melanggar UUD 1945 khususnya Pasal 28I ayat (2).

2) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas,
Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon berkenaan dengan
inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak beralasan menurut
hukum;

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →