Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

Sholikhah, dkk. (selanjutnya disebut para Pemohon).

pengujian formil UU 19/2019 dan pengujian materiil Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK

Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Anggota DPR RI Taufik Basari, SH. M.Hum. LL.M (A-359) dan didampingi secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU 19/2019 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
Pengujian Formil
[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019, pada saat yang bersamaan dengan pemeriksaan perkara a quo telah diperiksa pula beberapa perkara lain yang mempermasalahkan hal yang sama, yakni mengenai pengujian formil konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019, yang diajukan oleh pemohon berbeda, di mana putusan atas perkara-perkara tersebut telah diucapkan sebelumnya. Dengan demikian, karena substansi permohonan pengujian formil yang diajukan para Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada tanggal 4 Mei 2021, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB, dan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut berlaku secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU- XVII/2019 a quo. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 tersebut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yang pendapat berbeda tersebut berlaku juga untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVII/2019;
Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, yang pada pokoknya menurut Mahkamah prosedur pembentukan UU 19/2019 telah bersesuaian dengan UUD 1945, maka permohonan para Pemohon dalam perkara a quo mengenai pengujian formil konstitusionalitas UU 19/2019 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
Pengujian Materiil
[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan keberadaan Dewan Pengawas berpotensi mengurangi independensi dan melemahkan KPK, sehingga Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 19/2019 yang mengatur keberadaan Dewan Pengawas harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas ketentuan tersebut, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, selesai diucapkan pukul 16.47 WIB Mahkamah menyatakan bahwa permohonan para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XVII/2019 tersebut secara mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 59/PUU-XVII/2019 a quo;
Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah menilai permohonan para Pemohon dalam perkara a quo mengenai inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 19/2019 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas prosedur pembentukan UU 19/2019 dalam pengujian formil dan inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 19/2019 dalam pengujian materiil adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., dkk. (selanjutnya disebut para Pemohon).

formil UU 19/2019 dan pengujian materiil Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 UU 19/2019

Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh dihadiri secara virtual oleh Anggota DPR RI Taufik Basari, SH. M.Hum. LL.M (A-359) dan didampingi secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU 19/2019 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
Pengujian Formil
[3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian formil terkait UU 19/2019 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB dan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut berlaku secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 a quo. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 tersebut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yang pendapat berbeda tersebut berlaku juga untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XVII/2019 a quo;
Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, yang pada pokoknya menurut Mahkamah prosedur pembentukan UU 19/2019 telah bersesuaian dengan UUD 1945, maka permohonan para Pemohon dalam perkara a quo mengenai pengujian formil konstitusionalitas UU 19/2019 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian formil dinyatakan tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan pengujian materiil.

Pengujian Materiil
[3.20.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai norma Pasal 1 angka 3 UU 19/2019, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu kedudukan pasal a quo dalam kaitan dengan pasal-pasal lainnya. Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 pada pokoknya merupakan bagian dari Ketentuan Umum yang mengatur mengenai definisi KPK yang selengkapnya menyatakan “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini”. Dalam UU sebelumnya [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberatansan Tindak Pindana Korupsi (UU 30/2002)], definisi/pengertian KPK tidak ditempatkan dalam Pasal 1 tetapi terakomodasi dalam ketentuan Pasal 3 UU 30/2002. Sementara itu, oleh pembentuk undang-undang juga dirumuskan norma yang secara substansial merupakan pengertian KPK dalam Pasal 3 UU 19/2019, yang selengkapnya menyatakan, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Dalam kaitan inilah, seolah-olah terdapat dua rumusan definisi/pengertian yakni sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU 19/2019. Jika memang benar hal demikian yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang maka di antara keduanya tidak dibolehkan menimbulkan pengertian yang tidak sejalan, sebagaimana hal ini telah dinyatakan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), angka 107 menyatakan, “Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda”. Pertanyaannya adalah apakah definisi/pengertian tersebut telah lengkap dan tidak menimbulkan pengertian ganda.
Setelah mempelajari secara saksama rumusan definisi Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 terdapat frasa “melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Sementara itu, jika dikaitkan dengan rumusan definisi Pasal 1 angka 4 UU 19/2019 yang selengkapnya menyatakan bahwa “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pengertian “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dengan sendirinya telah tercakup sekaligus pengertian pencegahan dan pemberantasan. Walaupun dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 kata “pemberantasan” tidak ditulis dengan huruf kapital, namun dalam batas penalaran yang wajar dimaksud yang terkandung adalah sebagaimana yang tersurat dalam Pasal 1 angka 4 UU 19/2019. Apalagi dalam Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 menyebutkan secara eksplisit kata “pencegahan” yang dapat mereduksi makna pemberantasan tindak pidana korupsi seolah-olah hanya berupa pencegahan, padahal makna dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga meliputi “penindakan” dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelamatan keuangan negara. Dengan demikian, kata “pencegahan” yang dimaktubkan dalam Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 merupakan rumusan yang sesungguhnya mereduksi pengertian pemberantasan itu sendiri. Selain itu, jika Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 tetap menjadi bagian dari Pasal 1 (Ketentuan Umum) maka substansinya seharusnya sejalan dengan Pasal 3 UU 19/2019 yang menegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat “independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Artinya, rumusan demikian mengandung kekurangan karena tidak sejalan dengan Pasal 3 UU 19/2019, terutama dengan tidak dinyatakannya tugas dan wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegasan sifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Di mana, kekurangan substansi dimaksud merupakan unsur esensial dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan apabila dibiarkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam batas penalaran yang wajar membiarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 tanpa membuatnya sejalan dengan ketentuan Pasal 3 UU 19/2019 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memahami secara utuh KPK sebagai lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusan akan menyatakan terhadap Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
[3.20.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” dalam ketentuan Pasal 3 UU 19/2019 yang dikhawatirkan para Pemohon akan melemahkan independensi kelembagaan KPK. Berkenaan dengan dalil tersebut, selain Mahkamah telah mempertimbangkan keberadaan Pasal 3 UU 19/2019 dalam kaitannya dengan konstitusional bersyarat ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 dalam Sub-paragraf [3.20.1], Mahkamah juga telah menegaskan dalam putusan- putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang tidak boleh didasarkan atas pengaruh, arahan ataupun tekanan dari pihak manapun. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat erga omnes yang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum (vide Pasal 47 UU MK), oleh karenanya keberlakuan putusan Mahkamah tidak dapat hanya dimaknai secara kontekstual atau tekstual sebagaimana dalil para Pemohon terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 karena putusan a quo berlaku dan mengikat kepada siapapun. Bahkan, Mahkamah dalam mempertimbangkan ihwal yang terkait dengan permohonan a quo, in casu mengenai kelembagaan KPK pun harus memperhatikan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Sehingga, berkenaan dengan berlakunya frasa “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” dalam Pasal 3 UU 19/2019, menurut Mahkamah tidak menyebabkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK menjadi terganggu independensinya karena KPK tidak bertanggung jawab kepada pemegang kekuasaan eksekutif, in casu Presiden sebagaimana hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 20 UU 30/2002 yaitu, “KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR dan BPK”. Penyampaian laporan kepada Presiden dimaksud bukan berarti KPK bertanggung jawab kepada Presiden.
Hal ini yang menjadi salah satu karakter dari keberadaan lembaga negara yang independen, yang tidak memiliki relasi apapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan pemegang kekuasaan manapun. Bahkan, terkait dengan “kekuasaan manapun” telah dijelaskan pula dalam Penjelasan Pasal 3 UU 19/2019 adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau dalam keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 3 UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.21.2] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12B ayat (1) UU 19/2019 penyadapan yang dilakukan KPK harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan Dewan Pengawas berdasarkan UU 19/2019. Dewan Pengawas secara inheren adalah bagian dari internal KPK yang bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Sebagai salah satu unsur dari KPK, Dewan Pengawas bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dalam pengertian demikian, kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis dengan Pimpinan KPK sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing. Sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf [3.19] di atas, KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yudisial bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk di dalamnya ketika KPK melakukan penyadapan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan orang (hak privasi), yang merupakan bagian dari tindakan pro Justitia. Adanya ketentuan yang mengharuskan KPK untuk meminta izin kepada Dewan Pengawas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan checks and balances karena pada dasarnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum sebagaimana kewenangan yang dimiliki Pimpinan KPK dan karenanya tidak memiliki kewenangan yang terkait dengan pro Justitia.
Bahwa berkenaan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah perlu untuk menegaskan, adanya kewajiban Pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan, tidak saja merupakan bentuk campur tangan (intervensi) terhadap aparat penegak hukum oleh lembaga yang melaksanakan fungsi di luar penegakan hukum, akan tetapi lebih dari itu merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum, khususnya kewenangan pro Justitia yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum. Sebab, tindakan-tindakan penegakan hukum yang di dalamnya mengandung upaya-upaya paksa yang kerap kali beririsan dengan perampasan kemerdekaan orang/barang adalah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang secara kelembagaan telah tertata dalam pelembagaan criminal justice system.
Bahwa selanjutnya juga penting dipertimbangkan, oleh karena berkenaan dengan tindakan penyadapan sangat terkait dengan hak privasi seseorang maka penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat. Artinya, terkait dengan tindakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh dipergunakan tanpa adanya kontrol atau pengawasan, meskipun bukan dalam bentuk izin yang berkonotasi ada intervensi dalam penegakan hukum oleh Dewan Pengawas kepada Pimpinan KPK atau seolah-olah Pimpinan KPK menjadi sub-ordinat dari Dewan Pengawas. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas yang mekanismenya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum berkaitan dengan izin atas tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK pada pertimbangan hukum selanjutnya.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan tidak diperlukan lagi izin penyadapan oleh KPK dari Dewan Pengawas, sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 12B ayat (1) UU 19/2019 maka terhadap ketentuan tersebut harus dinyatakan inkonstitusional dan selanjutnya sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap norma Pasal 12B ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 19/2019 tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dinyatakan pula inkonstitusional. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 12B UU 19/2019 adalah beralasan menurut hukum.
Bahwa sebagai konsekuensi yuridis Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan yudisial/pro Justitia dan terhadap Pasal 12B UU 19/2019 telah dinyatakan inkonstitusional maka frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai menjadi “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”.
[3.21.3] Bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas penggeledahan dan/atau penyitaan harus dengan izin Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019, menurut Mahkamah, dikarenakan tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK adalah juga merupakan bagian dari tindakan pro Justitia sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.21.2] di atas maka izin dari Dewan Pengawas yang bukan merupakan unsur aparat penegak hukum menjadi tidak tepat karena kewenangan pemberian izin tersebut tersebut merupakan bagian dari tindakan yudisial/pro Justitia. Oleh karena tidak diperlukan lagi izin dimaksud maka pertimbangan Mahkamah terkait kewenangan Dewan Pengawas dalam pemberian izin penyadapan sebagaimana dipertimbangkan pada Paragraf [3.21.2] di atas mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum untuk mempertimbangkan dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019. Selanjutnya, oleh karena berkenaan dengan penggeledahan dan/atau penyitaan tidak diperlukan lagi izin dari Dewan Pengawas dan hanya berupa pemberitahuan maka konsekuensi yuridisnya sepanjang frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 harus dimaknai menjadi “dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Begitu pula dengan ketentuan norma Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 meskipun tidak dimohonkan oleh para Pemohon, namun oleh karena tidak ada relevansinya lagi untuk dipertahankan, maka harus dinyatakan inkonstitusional. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
[3.21.4] Bahwa oleh karena Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin, baik terhadap penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK sebagaimana dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.21.2] dan Sub-paragraf [3.21.3] di atas maka menurut Mahkamah, konsekuensi yuridis terhadap ketentuan norma Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019 yang juga mengatur ketentuan tentang kewenangan Dewan Pengawas memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK harus pula dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019 beralasan menurut hukum.
[3.21.5] Bahwa untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan oleh KPK dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, menurut Mahkamah, terkait dengan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tersebut, KPK hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penyadapan dilakukan, sedangkan terhadap penggeledahan dan/atau penyitaan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya dilakukan penggeledahan dan/atau penyitaan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU 19/2019, terkait dengan penggeledahan, berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu diperlukan izin dari ketua pengadilan negeri setempat dan dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penggeledahan terlebih dahulu baru kemudian segera melaporkan untuk mendapatkan persetujuan ketua pengadilan negeri setempat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 KUHAP. Maka dengan demikian, tindakan pengeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK tidak diperlukan lagi izin dari Dewan Pengawas. Sedangkan terkait dengan penyitaan, atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri.
[3.22] Menimbang bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena sebagian pegawai KPK yang ada saat ini tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN, terutama bagi mereka yang telah berusia 35 tahun sehingga akan kehilangan pekerjaannya atau setidak-tidaknya tidak dapat lagi mengembangkan kariernya di KPK serta berpotensi terjadinya kekosongan jabatan dalam KPK sehingga menghambat kinerja KPK.
Jka dipelajari secara saksama substansi Pasal 24 UU 19/2019 sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan kesempatan yang sama untuk menjadi ASN bagi pegawai KPK, terlebih lagi dalam pelaksanaan proses peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN masih harus didasarkan pada Ketentuan Peralihan UU 19/2019 yang muatannya berkenaan dengan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan undang-undang yang lama terhadap undang-undang yang baru, di mana tujuan adanya Ketentuan Peralihan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan undang-undang, mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara (vide angka 127 Lampiran II UU 12/2011).
Oleh karena itu, Ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 telah menentukan bagaimana desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK sebagaimana didalilkan para Pemohon.
Selanjutnya, berkaitan dengan persoalan usia pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 tahun sehingga dikhawatirkan para Pemohon akan kehilangan kesempatan jika pegawai KPK nantinya menjadi pegawai ASN.
.....
Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.
Selanjutnya, dalam kaitan dengan pengalihan status pegawai KPK sebagai pegawai ASN, para Pemohon tanpa memberikan argumentasi persoalan konstitusionalitas norma namun mengkhawatirkan akan terjadinya dualisme pengawasan, yaitu pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan oleh Dewan Pengawas KPK sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan. ...Pembentukan KASN ini untuk monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN agar dapat dijamin terwujudnya sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN.
Oleh karenanya tidak ada relevansinya mempersoalkan status pegawai ASN dengan pengawasan ASN oleh KASN dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas karena keduanya dapat saling melengkapi.
Selanjutnya, para Pemohon juga mempersoalkan norma Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 yang akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan karena mengatur syarat pemberhentian penyidik KPK disebabkan oleh diberhentikannya sebagai ASN. ... Sebagai konsekuensi beralihnya status pegawai KPK menjadi pegawai ASN maka pengaturan pemberhentian ASN dalam UU 5/2014 dan peraturan pelaksananya berlaku sepenuhnya bagi penyelidik atau penyidik KPK dan pegawai KPK tanpa ada yang dikecualikan. Pasal 45A UU 19/2019 pada pokoknya mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan penyidik KPK yang statusnya dalam Pasal 69B ayat (1) UU 19/2019 sebagai ASN. Dengan sendirinya apabila penyidik diberhentikan sebagai ASN maka diberhentikan pula dari jabatannya sebagai penyidik KPK. Pemberhentian PNS tersebut dapat karena diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat (vide Pasal 87 UU 5/2014). Dengan demikian jika terpenuhi penyebab diberhentikannya PNS baik dengan hormat atau tidak dengan hormat maka jabatan apapun yang melekat pada diri PNS tersebut ikut berhenti, in casu jabatan sebagai penyidik KPK.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.23.2] Bahwa berdasarkan dalil para Pemohon di atas, sekalipun petitum para Pemohon menghendaki Mahkamah menyatakan Pasal 40 UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945, namun setelah mencermati esensi alasan-alasan mengajukan permohonan (posita/fundamentum petendi), inti yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah konstitusionalitas frasa “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, menurut para Pemohon tidak jelas sejak kapan penghitungan waktu 2 (dua) tahun tersebut, apakah sejak penyidikan atau sejak penuntutan.
Menurut Mahkamah, adanya ketentuan tenggang waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 adalah suatu kekhususan yang diberikan kepada KPK sebagai suatu lembaga yang extra ordinary yang berwenang menangani tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Kewenangan menghentikan penyidikan dan/atau penuntutan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan bagi KPK dalam menentukan seorang tersangka yang harus mempunyai bukti yang kuat sehingga dalam batas penalaran yang wajar tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penghitungan 2 (dua) tahun demikian merupakan bentuk akumulasi sejak proses penyidikan, penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga, apabila telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan dan KPK tidak menerbitkan SP3 maka tersangka dapat mengajukan praperadilan.
Menurut para Pemohon norma yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan dan/atau penuntutan terhadap perkara yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai sejak kapan penghitungan waktu akan dimulai, sejak penyidikan atau sejak penuntutan. Ketidakpastian hukum tersebut dapat melanggar hak konstitusional tersangka. Lebih lagi norma Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 bertolak belakang atau setidaknya tidak bersesuaian dengan maksud Pasal 40 ayat (4) UU 19/2019, bahwa penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan atau berdasarkan putusan praperadilan. Menurut Mahkamah, adanya ketentuan tenggang waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 adalah suatu kekhususan yang diberikan kepada KPK sebagai suatu lembaga yang extra ordinary yang berwenang menangani tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Kewenangan menghentikan penyidikan dan/atau penuntutan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan bagi KPK dalam menentukan seorang tersangka yang harus mempunyai bukti yang kuat sehingga dalam batas penalaran yang wajar tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penghitungan 2 (dua) tahun demikian merupakan bentuk akumulasi sejak proses penyidikan, penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga, apabila telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan dan KPK tidak menerbitkan SP3 maka tersangka dapat mengajukan praperadilan.
Selanjutnya, berkenaan dengan SP3 ini, Mahkamah dalam putusan- putusan sebelumnya telah berpendirian bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan/menerbitkan SP3 adalah konstitusional, namun demikian dengan mempertimbangkan adanya fakta-fakta empirik yang terjadi di KPK telah ternyata banyak perkara yang pelakunya telah ditetapkan sebagai tersangka namun perkaranya tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam putusan a quo, dapat memahami ketentuan adanya diskresi dalam norma Pasal 40 UU 19/2019 yang memberikan diskresi kepada KPK untuk menerbitkan SP3. Namun demikian Mahkamah perlu menegaskan apabila ditemukan bukti yang cukup KPK harus membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan sehingga terhadap tersangka yang bersangkutan harus diajukan ke pengadilan [vide Pasal 40 ayat (4) UU 19/2019]. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 haruslah dipandang sebagai dorongan bagi KPK untuk bekerja secara optimal dalam mendapatkan bukti sehingga seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada dasarnya harus dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena itu diskresi penerbitan SP3 tidak menjadi pilihan yang menyulitkan KPK dalam desain besar agenda pemberantasan korupsi.
Bahwa sebagai konsekuensi yuridis Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan judisial (pro Justitia) yang dimiliki oleh Pimpinan KPK sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka frasa “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” sebagaimana termaktub dalam Pasal 40 ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai menjadi “diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”.
[3.24] Menimbang bahwa dengan dinyatakan inkonstitusional norma Pasal 1 angka 3, Pasal 12B, frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas" dalam Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf b, frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” dalam Pasal 40 ayat (1), frasa “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” dalam Pasal 40 ayat (2), frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 tersebut di atas, menurut Mahkamah, sebagai konsekuensi yuridisnya maka dalam hal terdapat “Penjelasan” terhadap pasal-pasal a quo harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak disesuaikan dengan putusan a quo.
[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 1 angka 3, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 beralasan menurut hukum secara bersyarat. Sedangkan, dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 12B dan Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019 beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sementara itu, Pasal 12C ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagai konsekuensi dengan dinyatakannya Pasal 12B UU 19/2019 inkonstitusional. Begitu pula dengan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagai konsekuensi dengan dinyatakannya Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 inkonstitusional. Selanjutnya, berkaitan dengan dalil para Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Dora Nina Lumban Gaol, Leon Maulana Mirza Pasha, Aisyah Shafira, Marco Hardianto, Nurfuady Bakir, Agam Gumelar, dan Satria Adhitama Sukma, (selanjutnya disebut Para Pemohon).

Pasal 6 huruf e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf i, Bab VA, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 47, Pasal 69A, dan Pasal 69D UU KPK

Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Anggota DPR RI Taufik Basari, SH. M.Hum. LL.M (A-359) dan didampingi secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

[3.13.1] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon mengenai KPK yang tidak diberikan kewenangan menangani perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena tidak ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019, Mahkamah perlu terlebih dahulu menegaskan pengaturan TPPU dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010) menyebutkan, “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Salah satu yang dikualifikasikan sebagai hasil tindak pidana dalam UU 8/2010 adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi [vide Pasal 2 ayat (1) huruf a UU 8/2010]. Dengan demikian, meskipun tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang berbeda atau terpisah, namun keduanya memiliki keterkaitan karena salah satu tindak pidana asal dari TPPU adalah tindak pidana korupsi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pasal 74 UU 8/2010 secara tegas juga menyatakan, “Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”, yang selanjutnya dalam Penjelasannya menjelaskan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, salah satunya, penyidik KPK dalam hal apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 75 UU 8/2010 dinyatakan, “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.” Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada alasan bahwa penyidik KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU sepanjang masih ada keterkaitan dengan tindak pidana asal (korupsi) yang sedang ditangani yang secara teknis kemudian digabungkan dengan TPPU.
Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalam kaitannya dengan TPPU meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019, namun dengan sendirinya KPK memiliki kewenangan untuk menangani perkara TPPU sepanjang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. TPPU sebagai tindak pidana lanjutan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahkan, lebih dari itu kewenangan KPK dalam menangani TPPU tidak hanya dalam penyidikan namun juga penuntutan. Hal demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 bertanggal 12 Februari 2015 yang menyatakan jaksa pada KPK mempunyai kewenangan melakukan penuntutan TPPU karena penuntut umum merupakan suatu kesatuan sehingga penuntut umum yang bertugas di kejaksaan atau yang bertugas di KPK adalah sama. Selain itu, demi peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, penuntutan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat dari pada harus dikirim lagi ke Kejaksaan Negeri. Hal tersebut menegaskan tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 6 huruf e UU 19/2019 sebagaimana didalilkan para Pemohon. Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.13.2] Bahwa selanjutnya perihal dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 19 ayat (2) UU 19/2019 yang dikaitkan dengan keberadaan perwakilan KPK di daerah yang telah dihapus, menurut Mahkamah hal tersebut tidak menyebabkan terkuranginya ataupun terhalanginya pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah. Sekalipun tidak diatur pembentukanperwakilan KPK di daerah, tidak berarti mengurangi posisi KPK sebagai extra-ordinary body dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Apalagi, sejak dari awal salah satu tujuan pembentukan KPK adalah sebagai pemicu dan pemberdaya institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism). Terlebih lagi, dengan adanya ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) yang memberikan peran serta kepada masyarakat untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi perihal adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Dalam konteks itu, sekalipun kemungkinan membentuk perwakilan KPK di daerah tidak lagi diatur dalam UU 19/2019, KPK berpeluang membangun kerjasama dengan kelompok masyarakat atau perguruan tinggi yang ada di daerah untuk berpartisipasi aktif mencari, memperoleh, dan memberikan informasi perihal adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi yang kemudian melaporkannya kepada KPK. Tidak hanya itu, KPK berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf d UU 19/2019 berpeluang untuk mengoptimalkan kewenangan koordinasi dan supervisi terhadap instansi negara lainnya di daerah. Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Dewan Pengawas KPK lebih superior dari Pimpinan KPK dan keanggotaan Dewan Pengawas KPK yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden akan menjadikan tugas dan wewenang KPK sangat terpusat pada Presiden. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah perlu menegaskan bahwa posisi Dewan Pengawas KPK dan Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 bukanlah struktur yang hierarkis, sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi menjalankan fungsi masing-masing. Apalagi, beberapa kewenangan Dewan Pengawas KPK telah dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 bertanggal 4 Mei 2021. Adapun mengenai komposisi dan tata cara pengangkatan Dewan Pengawas KPK yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden tidaklah menjadikan KPK harus bertanggung jawab kepada Presiden karena dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) telah dinyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan”. Apalagi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 bertanggal 8 Februari 2018 telah ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas yudisialnya KPK bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasan manapun. Begitu pula, perihal pengangkatan Dewan Pengawas KPK, UU 19/2019 hanya membenarkan pengangkatan untuk pertama kalinya dilakukan oleh Presiden. Artinya, pengangkatan selanjutnya akan dilakukan melalui proses sebagaimana proses pengisian pimpinan KPK [vide Pasal 37E UU 19/2019]. Oleh karena itu kekhawatiran para Pemohon perihal kemungkinan pengaruh yang besar dari Presiden terhadap independensi KPK adalah hal yang berlebihan. Demikian pula halnya ketika para Pemohon mengaitkan dalilnya dengan ketentuan transisi dalam Pasal 69A dan Pasal 69D UU 19/2019, menurut Mahkamah berdasarkan Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengatur hal-hal bersifat transisional atau bersifat sementara, karena adanya penggantian Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.4] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil para Pemohon mengenai Pasal 29 huruf i UU 19/2019 yang dikaitkan dengan masih adanya pimpinan KPK yang belum melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya. Terhadap hal tersebut seandainya yang didalilkan para Pemohon adalah benar, Mahkamah berpendapat persoalan tersebut merupakan kasus konkret. Namun demikian, karena sifat independensi yang dimiliki KPK, syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU 19/2019 termasuk ketentuan huruf i yang menyatakan, “melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK” harus dipenuhi oleh pimpinan KPK. Sekiranya terdapat pimpinan KPK yang masih rangkap jabatan, hal tersebut menjadi kewenangan Dewan Pengawas KPK untuk menindaklanjuti pelanggaran dimaksud. Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.5] Bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon berkaitan dengan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 pukul 16.22 WIB dengan menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Demikian juga dengan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 12C ayat (2), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (1) juga telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 dengan menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, secara bersyarat.
Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang dimuat kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK, dan selain itu juga bersifat erga omnes yang artinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 berlaku umum, mengikat seluruh warga negara, termasuk para Pemohon maka permohonan para Pemohon terhadap Pasal 12B, Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019 telah kehilangan objek. Terkait pengujian pasal-pasal tersebut, petitum para Pemohon memohon inkonstitusionalitas Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 40, dan Pasal 47 secara keseluruhan, sehingga masih terdapat materi/muatan ayat dari pasal-pasal tersebut yang belum dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, yakni terkait dengan Pasal 12C ayat (1), Pasal 12D, Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) UU 19/2019. Namun demikian, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama permohonan para Pemohon telah ternyata tidak terdapat uraian terhadap pasal-pasal tersebut dalam posita permohonan para Pemohon a quo, oleh karenanya menurut Mahkamah permohonan para Pemohon terhadap pasal-pasal a quo menjadi kabur.
Bahwa mengenai kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) UU 19/2019 yang juga dimohonkan para Pemohon, Mahkamah telah memberikan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 bertanggal 19 Desember 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 bertanggal 24 Februari 2011 yang kemudian dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 Sub-paragraf [3.21.1], bahwa menurut Mahkamah pada pokoknya tindakan penyadapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dapat melanggar hak asasi manusia (hak privasi), namun tindakan ini dapat dibenarkan secara hukum ketika hal tersebut diamanatkan oleh undang-undang dan dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 12 ayat (1) UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 12B, Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019 adalah kehilangan objek. Sementara itu, berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 12C ayat (1), Pasal 12D, Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) UU 19/2019 adalah kabur. Adapun berkenaan dengan pengujian Pasal 6 huruf e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf i, Pasal 69A, dan Pasal 69D UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. yang memiliki profesi sebagai pengacara/advokat (selanjutnya disebut sebagai Pemohon).

dalam permohonannya mengujikan tahapan pembentukan UU a quo yang dianggap cacat formil dan Pemohon mengujikan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU 19/2019

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Anggota DPR RI Taufik Basari, SH. M.Hum. LL.M (A-359) dan didampingi secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian formil UU 19/2019 dan pengujian materiil Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Provisi

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya menyatakan keberlakuan UU 19/2019 telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang kontra mendesak Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) agar membatalkan keberlakuan UU 19/2019. Sebaliknya, pihak yang pro mengingatkan Presiden untuk tidak gegabah menerbitkan Perppu. Polemik yang timbul tersebut sebaiknya haruslah dihentikan dengan menyerahkan proses penyelesaiannya melalui mekanisme pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Provisi selama proses pemeriksaan permohonan a quo berlangsung dan memerintahkan Presiden untuk tidak menerbitkan Perpu terkait dengan keberlakuan UU 19/2019. Terhadap alasan permohonan provisi Pemohon tersebut, menurut Mahkamah tidak relevan untuk dipertimbangkan karena persoalan pro-kontra atas keberlakuan suatu undang-undang yang jamak terjadi dalam suatu negara demokratis. Terlebih permasalahan adanya pro-kontra tidak ada relevansinya dengan implikasi konstitusionalitas undang-undang a quo. Oleh karena itu pro-kontra yang dijadikan alasan Pemohon dalam pengajuan provisi tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk memenuhi permohonan Provisi Pemohon. Dengan demikian alasan permohonan Provisi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan
Pengujian Formil

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengujian formil konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019, pada saat yang bersamaan dengan pemeriksaan perkara a quo telah diperiksa pula beberapa perkara lain yang mempermasalahkan hal yang sama, yakni mengenai pengujian formil konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019, yang diajukan oleh pemohon berbeda, di mana putusan atas perkara-perkara tersebut telah diucapkan sebelumnya. Dengan demikian, karena substansi permohonan pengujian formil yang diajukan Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada tanggal 4 Mei 2021, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB, dan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut berlaku secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUUXVII/2019 a quo. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 tersebut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yang pendapat berbeda tersebut berlaku juga untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019 a quo;
Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, yang pada pokoknya menurut Mahkamah prosedur pembentukan UU 19/2019 telah bersesuaian dengan UUD 1945, maka permohonan Pemohon dalam perkara a quo mengenai pengujian formil konstitusionalitas UU 19/2019 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Pengujian Materiil
[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang merasa dirugikan oleh berlakunya kata “dan/atau” dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 yang seharusnya kata “atau” dihilangkan dan berubah menjadi “dan” sehingga ketentuan Pasal 11 bersifat kumulatif, berkenaan dalil Pemohon a quo penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan hal sebagai berikut:
1. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006 telah memberikan pertimbangan hukum berkenaan dengan kata “dan/atau” dalam Pasal 11 UU 30/2002 yang menyatakan sebagai berikut:
“bahwa Mahkamah sama sekali tidak bermaksud menafikan kalau ketidakmudahan dalam menentukan ukuran tentang hal, peristiwa, perbuatan, atau keadaan “yang meresahkan masyarakat” mempunyai potensi untuk disalahgunakan. Maksud Mahkamah adalah, jika hanya dengan dalil demikian tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa ketentuan Pasal 11 huruf b UU KPK bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, jika dibaca secara utuh Pasal 11 UU KPK yang berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”, maka sangat jelas bahwa adanya kata “dan/atau” setelah kalimat “mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat” harus ditafsirkan bahwa syarat yang tak dapat ditiadakan agar KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi ada pada Pasal 11 huruf a yang dikumulatifkan dengan huruf b atau c atau keduanya (b dan c). Dengan kata lain, syarat pada huruf a bersifat mutlak, sedangkan syarat pada huruf b dan pada huruf c boleh terpenuhi salah satu atau keduanya. Sedangkan jika hanya terpenuhi salah satu dari huruf b atau huruf c, atau huruf b sekaligus huruf c, namun syarat pada huruf a tidak ada maka KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, lebih-lebih penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian, jika seseorang yang terhadapnya telah dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau bahkan penuntutan oleh KPK padahal syarat yang terpenuhi hanya syarat pada huruf b atau c (atau keduanya) namun syarat pada huruf a tidak terpenuhi, maka sudah tentu orang yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dalam persidangan (karena KPK tidak berwenang menerbitkan SP3) agar hakim menyatakan bahwa KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan atas tindak pidana yang bersangkutan. Keberatan yang sama pun dapat diajukan oleh seseorang jika, misalnya, KPK merasa berwenang karena menurutnya syarat pada huruf a dan huruf b terpenuhi sedangkan menurut orang yang bersangkutan syarat pada huruf b itu justru tidak terpenuhi, misalnya dengan mengajukan saksi ahli untuk membuktikannya. Dalam hal keadaan demikian terjadi maka hal itu sepenuhnya merupakan kompetensi hakim atau pengadilan di lingkungan peradilan umum untuk memutusnya. Dengan demikian, dalil Pemohon II yang menyatakan bahwa Pasal 11 huruf b telah menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak sepenuhnya benar. Sebab, kepastian hukum tetap dijamin meskipun kepastian itu baru diperoleh setelah adanya putusan hakim yang akan memberikan penilaian apakah syarat “yang meresahkan masyarakat” itu terpenuhi atau tidak;
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Mahkamah perlu mengutip secara utuh ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU 19/2019 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau
b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.
3. Bahwa penggunaan kata dan/atau dalam merumuskan norma suatu peraturan perundang-undangan lazim digunakan ketika hendak merumuskan peraturan yang bersifat kumulatif sekaligus alternatif, dan terhadap penggunaan kata “dan/atau” tersebut telah diatur dalam angka 264 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berkenaan dengan uraian di atas, menurut Mahkamah adanya rumusan kata “dan/atau” sebagai kata penghubung pada Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 setelah akhir kalimat “melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara” harus ditafsirkan bahwa syarat pada huruf a dan huruf b boleh terpenuhi salah satu atau keduanya. Adanya persyaratan dalam huruf a dan huruf b tersebut memberikan kejelasan kepada KPK dalam melaksanakan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana amanat Pasal 6 huruf e UU 19/2019. Dengan adanya rumusan kata “dan/atau” tersebut KPK dapat menerapkan secara “kumulatif” atau dapat pula secara “alternatif”. Namun, jika persyaratan yang ada dalam norma Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 diakhiri hanya dengan menggunakan kata “dan” sebagaimana dalil Pemohon maka KPK baru dapat menjalankan kewenangan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 jika kedua unsur tersebut terpenuhi semua atau kumulatif (Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b), yakni perbuatan/tindak pidana tersebut harus ada unsur “melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara” dan harus pula ada unsur “menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”. Hal demikian justru akan menyebabkan berkurangnya kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sebab, apabila ada pelaku tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara baru dapat dilakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan jika nilai kerugian negara yang diakibatkan minimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sehingga, apabila kurang dari nilai tersebut akan menjadi kewenangan lembaga lain.
Hal demikian berimplikasi pada peran KPK dalam agenda pemberantasan korupsi sehingga tidak dapat berjalan secara optimal. Adanya kata “dan/atau” justru akan mempermudah bagi KPK dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi karena ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat diterapkan secara bersama-sama maupun berdiri sendiri (kumulatif-alternatif) dengan huruf b, sehingga parameternya jelas karena perumusan norma pidananya memenuhi prinsip lex scripta, lex certa, lex stricta.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan sepanjang kata “dan/atau” dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada ketentuan peralihan padahal pada saat UU 19/2019 berlaku ada anggota KPK terpilih berdasarkan syarat dalam UU lama (UU 30/2002) sehingga dengan berlakunya Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang bersangkutan menjadi belum memenuhi syarat usia 50 (lima puluh) tahun dan akan berakibat dilakukannya seleksi ulang.
Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 memang telah mengubah syarat usia minimum untuk menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang semula dalam UU 30/2002 menyatakan “berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan” berubah menjadi yaitu “berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Terkait dengan norma yang mengatur mengenai batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusan menyatakan pada pokoknya mengenai batasan usia minimum merupakan ranah pembentuk undang-undang.
Bahwa terkait dengan perubahan persyaratan usia minimum apakah akan mengakibatkan dilakukannya proses seleksi ulang sehingga negara harus menyediakan anggaran untuk itu lagi sebagaimana dalil Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat persoalan yang didalilkan Pemohon sudah berkaitan dengan implementasi norma sehingga bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Termasuk dalam hal ini, apabila benar ada salah satu calon pimpinan KPK yang tidak memenuhi usia minimum yang dipersyaratkan dalam UU a quo hal tersebut sudah merupakan kasus konkrit, bukan berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma.
Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 29 huruf e UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas prosedur pembentukan UU 19/2019 dan inkonstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dalam pengujian materiil adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Ricky Martin Sidauruk dan Gregorius Agung (selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon).

Pasal 43 ayat (1) huruf a UU KPK

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Anggota DPR RI Taufik Basari, SH. M.Hum. LL.M (A-359) dan didampingi secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian pengujian materiil Pasal 43 ayat (1) huruf a UU a quo dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon sebagaimana dalam Paragraf [3.7] di atas, maka permasalahan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah kata ‘dapat’ dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 dapat bermuatan “Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, internal Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau khalayak umum”. Namun, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa menurut Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan;

[3.10.2] Bahwa sebagaimana Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012, salah satu pertimbangan yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Penjelasan UU KPK adalah sebagai berikut, “Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan”;

[3.10.3] Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011, bertanggal 20 Juni 2011, telah menegaskan KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta melakukan supervisi atas penanganan perkara- perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang khusus memberantas korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan;

[3.10.4] Bahwa pemberantasan korupsi merupakan agenda penting di Indonesia, karena praktik korupsi yang semakin mengkhawatirkan, bukan hanya merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan, melemahkan institusi-institusi, dan nilai-nilai demokrasi, namun juga merusak mentalitas bangsa. Semakin maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan segala lapisan masyarakat, membuat penanganan korupsi harus semakin dioptimalkan, berkejaran dengan semakin berkembangnya modus dan perilaku korup di masyarakat;

Bahwa dalam sejarahnya KPK hadir sebagai ikhtiar bangsa untuk memerangi korupsi dengan perangkat hukum yang diharapkan dapat lebih efektif dan optimal dalam pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan maksud Konsiderans Menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002) yang menyatakan:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;
b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa menurut Penjelasan UU 19/2019, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan dengan cara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa;

Dari Konsiderans dan Penjelasan Umum UU 19/2019 tersebut nampak bahwa KPK hadir sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta bertugas menangani kejahatan yang luar biasa, karena itu harus didukung dengan instrumen hukum yang tidak konvensional yang disiapkan untuk mendukung KPK agar dapat bekerja lebih optimal;

[3.10.5] Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012, telah menegaskan kedudukan KPK sebagai lembaga yang constitutionally important:
“bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (constitutional important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945”;

Sebagai lembaga yang secara konstitusional penting maka KPK diberikan kekhususan dalam menjalankan tugasnya, karena diharapkan batasan- batasan yang konvensional tidak lagi mempersulit langkah KPK dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK disebut sebagai lembaga yang dianggap penting secara konstitusional, namun KPK tetaplah merupakan lembaga yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kewenangannya. Meskipun tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, hal ini tidaklah serta-merta menyebabkan KPK menjadi lembaga yang superbody. Kendatipun dalam hal-hal tertentu KPK diberi kekhususan oleh Undang-Undang;

Dalam konteks ini, penting ditegaskan bahwa sistem penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan rangkaian keterkaitan antara lembaga penegak hukum yang ada dengan perangkat hukum pendukungnya. KPK adalah lembaga independen namun tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Demikian juga dengan lembaga penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, upaya penguatan lembaga penegak hukum, baik KPK maupun lembaga penegak hukum lain menjadi penting. Selain itu, upaya penguatan dimaksud tidak hanya dari segi instrumen hukum pendukungnya, namun juga dari sumber daya aparat penegak hukum yang melaksanakan fungsi lembaga dimaksud.

[3.11] Menimbang bahwa secara yuridis, tindak pidana korupsi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi, merusak etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum, sehingga perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa” tetapi dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa” (extra ordinary);

Berdasarkan uraian tersebut, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara luar biasa karena korupsi dapat membahayakan negara, sehingga pengaturannya harus diatur secara khusus. Sebagaimana dalam sistem pembentukan undang-undang, undang-undang dibuat selain berdasarkan asas- asas yang bersifat umum juga dapat dibuat berdasarkan asas-asas yang sifatnya khusus, seperti lex specialis derogat legi generalis (undang-undang yang sifatnya khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum);

Apabila dilihat dari original intent pembentukan UU 19/2019 memang dimaksudkan kedudukan UU 19/2019 sebagai lex specialis terhadap KUHAP. Dengan kedudukan demikian sebagaimana yang dikehendaki pembentuk Undang- Undang, Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 merupakan ketentuan yang mengatur sendiri penyelidik yang ada di KPK. Kedudukan UU 19/2019 sebagai lex specialis menunjukkan rasionalitas hukum bahwa KPK memang diberi instrumen khusus dalam menjalankan tugas memberantas korupsi.

[3.12] Menimbang bahwa penyelidik dan penyidik dalam proses penegakan hukum memiliki peran sentral dan strategis, terlebih-lebih bagi KPK. Dalam upaya penguatan lembaga penegak hukum, lini penyelidikan dan penyidikan menjadi titik sentral untuk mendapat perhatian agar diperkuat, baik sumber daya aparat penegak hukumnya maupun instrumen hukum pendukungnya. Demikian juga sebaliknya, upaya pelemahan sebuah lembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK, yang paling mudah adalah dengan cara melemahkan lini penyelidikan. KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak akan berjalan jika lini penyelidikan lumpuh akibat kekurangan sumber daya. Minimnya jumlah penyelidik yang tidak sebanding dengan beban kerja yang harus diselesaikan akan menghambat kinerja KPK sebagai lembaga yang diharapkan dapat bekerja profesional secara optimal.

[3.13] Menimbang bahwa dalam konteks permohonan para Pemohon, permasalahan yang harus dijawab adalah apakah Penyelidik KPK yang hanya diperbolehkan berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 adalah inkonstitusional. Sebab, menurut para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019, menyatakan:
Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi;

Dan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, menyatakan:
Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan;

Oleh karena itu menurut para Pemohon berdasarkan ketentuan di atas tidak terbuka kemungkinan untuk dapat diangkat menjadi penyelidik dari khalayak umum atau orang di luar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 dan Pasal 1 angka 4 KUHAP. Sementara syarat untuk dapat diangkat menjadi penyelidik diatur dalam ketentuan Pasal 43A UU 19/2019, yang menyatakan:
Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan;
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan, ketentuan 43 ayat (1) UU 19/2019 di atas mengatur bahwa Penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Norma Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 memberikan pembatasan bahwa penyelidik KPK hanya dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK. Hal tersebut menegaskan bahwa penyelidik KPK tidak dapat diisi dari lembaga/instansi di luar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019. Oleh karena itu kata ‘dapat’ dalam ketentuan tersebut bukan ditujukan untuk subjek hukum di luar sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal a quo, akan tetapi merupakan bentuk pilihan bahwa penyelidik KPK hanya dapat dibenarkan direkrut dari subjek hukum yang berasal dari lembaga/instansi sebagaimana secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 tersebut.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan keterkaitan norma Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019 dengan norma Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019, sebagaimana yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, adalah ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019 merupakan syarat lanjutan untuk dapat diangkat menjadi penyelidik KPK setelah terpenuhinya syarat utama, yaitu bahwa subjek hukum yang diusulkan menjadi penyelidik KPK adalah berasal dari lembaga/instansi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019. Dengan kata lain, bahwa untuk dapat diangkat menjadi penyelidik KPK haruslah terpenuhi syarat komulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 dan sekaligus Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019. Dengan demikian, apa yang dikehendaki oleh para Pemohon dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019, penyelidik KPK seolah-olah dapat direkrut dari khalayak umum hanya sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019 tersebut adalah dalil yang tidak berdasar;

Bahwa pertimbangan penyelidik KPK secara limitatif dibatasi hanya berasal dari lembaga/instansi sebagaimana telah ditentukan tersebut di atas, hal tersebut tidak dapat dipisahkannya dengan ketentuan bahwa penyelidik adalah merupakan jabatan yang melekat pada status kepegawaian yang bersangkutan. Oleh karena itu, pegawai yang akan diangkat menjadi penyelidik harus terlebih dahulu berstatus sebagai pegawai pada salah satu lembaga/instansi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019. Dengan demikian, setelah yang bersangkutan menjadi pegawai salah satu dari lembaga/instansi tersebut baru dapat diangkat menjadi penyelidik KPK sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019. Hal demikian menegaskan bahwa tidak terbuka ruang/kesempatan bagi pihak dari luar selain yang disebutkan di atas dapat menjadi penyelidik KPK hanya sekedar karena memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019, kecuali yang bersangkutan terlebih dahulu diterima sebagai pegawai pada salah satu lembaga/instansi tersebut di atas.

[3.14] Menimbang bahwa, sementara itu mengenai dalil para Pemohon yang mengaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyelidik hanya berasal dari pejabat polisi negara. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah norma yang mengatur tentang ketentuan yang bersifat umum sebagaimana sifat dari KUHAP yang berlaku secara lex generalis derogat legi specialis, sedangkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 bersifat lex specialis derogat legi generalis. Di mana pemberlakuan UU 19/2019 adalah bersifat khusus yang di dalamnya terkandung adanya kewenangan yang diberikan secara khusus untuk lembaga KPK sebagai extra ordinary organ. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut mengingat kewenangan KPK yang mempunyai peran sentral sebagai salah satu lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan kewenangan secara khusus berkenaan dengan perekrutan penyelidik KPK yang dapat berasal baik dari dalam maupun luar kepolisian, tidak terbatas pada sebagaimana yang diberikan Pasal 1 angka 4 KUHAP.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah jelas bahwa penyelidik KPK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 harus hanya berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan, intansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019, dan menurut Mahkamah, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri pegawainya untuk menjadi penyelidik di samping pegawai dari lembaga/instansi lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019;

Bahwa terkait dengan keinginan para Pemohon agar ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 tersebut dapat mengakomodir khalayak umum tanpa ada pembatasan, hal tersebut tidak serta-merta menutup kesempatan khalayak umum termasuk para Pemohon untuk menjadi penyelidik pada KPK. Sebab, keinginan para Pemohon untuk dapat menjadi penyelidik pada KPK dapat saja terpenuhi sepanjang para Pemohon terlebih dahulu menjadi pegawai KPK dan hal tersebut sangat tergantung pada terpenuhi atau tidak syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalil para Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.