Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

Sadikin Arifin yang diwakili oleh kuasa hukumnya Ricky Gunawan, S.H., M.A. dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi.

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.13.2] Bahwa terkait dengan beban pembuktian dimaksud, Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi telah memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk tindak pidana tertentu, yaitu Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia [vide Pasal 42 ayat (2) huruf a UU Telekomunikasi], dan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku [vide Pasal 42 ayat (2) huruf b UU Telekomunikasi] dalam kaitannya dengan keperluan proses pidana, meminta rekaman informasi kepada penyelenggara telekomunikasi. Terhadap hal tersebut, pada prinsipnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak privasi yang harus dilindungi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Terkait dengan hak privasi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, bertanggal 30 Maret 2004, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, bahwa hak privasi bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights), sehingga negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut sepanjang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, Mahkamah juga mempertimbangkan:
Mahkamah memandang perlu untuk mengingatkan kembali bunyi pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 tersebut oleh karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Undang-undang dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukan justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan perintah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, semua itu harus diatur dengan undang-undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi.
Dengan merujuk pada pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan di atas, dikaitkan dengan permohonan a quo, maka pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi merupakan salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak pribadi. Adapun aparat penegak hukum yang dimaksud dalam ketentuan pasal a quo, in casu Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Penyidik, merupakan alat negara yang berdasarkan KUHAP berkewajiban untuk membuktikan sangkaannya dan dakwaannya. Artinya, dalam kaitannya dengan tahapan persidangan, Jaksa Penuntut Umumlah yang berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya sesuai dengan berkas yang diajukan oleh Penyidik dan karenanya Jaksa Penuntut Umum berwenang pula memerintahkan Penyidik untuk meminta rekaman informasi kepada penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemberian hak kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik untuk meminta rekaman informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi, di satu pihak telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dan di lain pihak, pemberian hak kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik demikian tidak serta-merta secara a contrario dapat diartikan juga memberi hak kepada terdakwa untuk memperoleh rekaman informasi dimaksud. Sebab, terdakwa bukanlah penegak hukum sehingga tidak dibebani kewajiban pembuktian. Jika Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik tidak berhasil menghadirkan bukti adanya rekaman percakapan yang dijadikan salah satu alasan untuk mendakwa Pemohon, sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, lebih-lebih jika rekaman informasi demikian tidak dijadikan salah satu alat bukti yang disertakan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik, hal demikian justru merupakan keuntungan bagi terdakwa (in casu Pemohon) karena hal itu berarti melemahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum apabila tidak ada bukti lain yang mendukung dakwaannya. Apalagi dengan tidak disertakannya dalam berkas perkara, tidak ada kewajiban bagi Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan barang bukti berupa rekaman informasi dimaksud. Meskipun dalam keadaan demikian, demi terangnya perkara, Hakim dapat saja menyarankan kepada Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti demikian dihadirkan. Hal yang demikian tidak mengurangi hak Terdakwa atau Penasihat Hukumnya mengajukan barang bukti lain untuk membantah atau setidak-tidaknya guna meringankan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun, hal demikian tidak dapat dijadikan dasar oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya untuk meminta pembukaan rekaman informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi.
Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi bertentangan dengan prinsip due process of law karena tidak memberikan posisi yang sama antara tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum dalam menjalani proses peradilan pidana sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah dalil yang tidak berdasar. Karena hakikat prinsip due process of law adalah pengakuan terhadap hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan suatu proses hukum yang adil dan layak. Pengertian adil dan layak di sini adalah memberikan perlakuan yang sama sesuai dengan hak-haknya yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam konteks hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bukti hasil rekaman informasi telekomunikasi yang disana juga terletak hak privasi orang lain yang harus dilindungi maka oleh karenanya hal yang demikian hanya secara limitatif diberikan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam kaitan penegakan hukum. Oleh karena itu sesungguhnya tidak serta-merta memperlakukan secara tidak adil dan layak terhadap hak-hak tersangka/terdakwa.
[3.13.2] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil terhadap tersangka/terdakwa, in casu Pemohon, untuk mengajukan sendiri rekaman percakapan sebagai bukti guna kepentingan pembelaan saat menjalani proses peradilan pidana sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yakni dengan memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk memperoleh rekaman informasi yang bersifat pribadi bukanlah sesuatu yang melanggar hukum. Terlebih hal tersebut merupakan upaya Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan kewajibannya membuktikan dakwaannya dalam proses peradilan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf [3.13]. Sebaliknya, apabila Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi diberi pengecualian sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon seperti yang tertuang dalam petitum permohonannya, hal tersebut justru dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan informasi dan terlanggarnya informasi pribadi pihak lain karena rekaman informasi dimaksud tidak hanya terkait dengan dirinya pribadi namun juga hak privasi orang lain. Lagipula, berdasarkan Pasal 41 UU Telekomunikasi beserta Penjelasannya, pengguna jasa telekomunikasi dapat meminta pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi dan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, permintaan bukti sebagaimana dimaksudkan Pasal 41 UU Telekomunikasi hanya untuk kepentingan pengguna jasa telekomunikasi dalam pemakaian fasilitas telekomunikasi.
Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil terhadap tersangka/terdakwa, in casu Pemohon, untuk mengajukan sendiri rekaman percakapan sebagai bukti guna kepentingan pembelaan saat menjalani proses peradilan pidana sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;
[3.13.2] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pertentangan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengakibatkan tercederainya hak Pemohon atas peradilan yang adil karena tidak mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa, in casu Pemohon, untuk melawan tuduhan Jaksa Penuntut Umum. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf [3.13] dan Paragraf [3.14] di atas, tidak terbukti adanya pertentangan antara Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengakibatkan tercederainya hak Pemohon atas peradilan yang adil. Terlebih lagi, dalam perbaikan permohonannya Pemohon menyatakan, “Pemohon menyadari seandainya JPU dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pemohon dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara menegakkan hukum acara secara ideal sebagaimana dimaksud pada para 51, dan menyanggupi permintaan Pemohon di hadapan persidangan, serta mau menggali kebenaran materiil dalam persidangan dengan mendasarkan pada bukti rekaman percakapan, Pemohon tidak perlu menghabiskan energi untuk mengajukan uji materi ke hadapan persidangan MK dan Majelis Hakim pada MK tidak perlu bersusah payah memeriksa Permohonan a quo. Namun demikian, yang terjadi justru sebaliknya, tanggapan JPU terhadap permintaan Pemohon yang diafirmasi oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengangkangi unsur-unsur yang berlaku universal dalam proses acara pidana sebagaimana dimaksud dalam para 51 tersebut telah menyakiti perasaan batin Pemohon.” [vide perbaikan permohonan halaman 17 angka 52]. Uraian Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, merupakan kewenangan majelis hakim yang menangani perkara konkret yang dialami Pemohon untuk mempertimbangkan perlu tidaknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan untuk dikabulkan atau sebaliknya. Dalam hal Pemohon merasa diperlakukan tidak sesuai dengan hak-haknya untuk melakukan pembelaan, Pemohon dapat menempuh upaya hukum yang disediakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, tidak mampunya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan bukti yang diminta oleh Pemohon yang kemudian sebagaimana didalilkan Pemohon bahwa hal tersebut disetujui oleh Majelis Hakim adalah bukan permasalahan konstitusionalitas norma melainkan terkait dengan implementasi. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai pertentangan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengakibatkan tercederainya hak Pemohon atas peradilan yang adil karena tidak mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa, in casu Pemohon, untuk melawan tuduhan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak beralasan menurut hukum;
[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya

Robert Tantular, M.BA.

Pasal 272 KUHAP, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP

Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 272 KUHAP, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan konstitusionalitas ketentuan Pasal 272 KUHAP yang menyatakan:

Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan makna sesungguhnya dari norma Pasal 272 KUHAP adalah norma yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu ketika seorang dipidana dengan pidana penjara atau pidana kurungan dan belum menjalani pidana akan tetapi kemudian dijatuhi pidana lagi, maka terpidana menjalani pidana secara berturut-turut dimulai dengan pidana yang terlebih dahulu telah dijatuhkan. Artinya, terpidana di dalam menjalani masa pidana harus dijalani secara berurutan sesuai dengan urutan putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadapnya. Dengan kata lain terpidana tidak boleh menjalani pidana dengan mendahulukan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya setelah putusan pengadilan yang lebih terdahulu.

Selanjutnya apabila dicermati uraian makna yang terkandung dalam norma Pasal 272 KUHAP tersebut sesungguhnya cukup jelas dan dengan mudah dapat dipahami akan maksud dan tujuan yang termuat dalam norma a quo, termasuk di dalamnya pemberlakuan norma Pasal 272 KUHAP tersebut tidak dipersyaratkan oleh syarat lain yang bersifat khusus. Atau, dengan kata lain tidak dikecualikan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana ada ataupun tidak ada keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagai tindak pidana yang merupakan satu tindak pidana perbarengan (concursus idealis), tindak pidana berlanjut (voortgezette handeling) ataupun gabungan beberapa tindak pidana (concursus realis). Oleh karenanya semua tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana yang ada kaitannya dengan satu tindak pidana perbarengan (concursus idealis), tindak pidana berlanjut (voortgezette handeling) ataupun gabungan beberapa tindak pidana (concursus realis) tidak selalu berkolerasi dengan proses atau tata cara persidangan, khususnya dalam kaitannya dengan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan penjatuhan pidana oleh pengadilan. Penerapan proses persidangan sejak berkas perkara masuk di pengadilan negeri, penuntutan hingga penjatuhan pidana oleh pengadilan sangat tergantung dengan pelimpahan berkas perkara dari jaksa penuntut umum yang sebelumnya menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik. Dengan kata lain, norma Pasal 272 KUHAP mengatur tentang tata cara pelaksanaan putusan pidana (eksekusi) yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sementara itu, ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 63 KUHP, Pasal 64 KUHP dan Pasal 65 KUHP mengatur tentang proses atau tata cara melakukan penuntutan pidana bagi terdakwa oleh jaksa penuntut umum dan penjatuhan pidana oleh hakim.

Bahwa dalam tataran empirik penerapan penuntutan pidana dan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perbarengan, tindak pidana berlanjut dan tindak pidana gabungan baik sejenis maupun bukan sejenis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP tidak selalu dapat dilaksanakan secara konsisten, khususnya terhadap tindak pidana yang bersifat berlanjut (voortgezette handeling) dan gabungan tindak pidana (concursus realis). Hal tersebut disebabkan ada beberapa faktor penghambat, misalnya baik tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti) maupun waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti) antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana berjauhan jaraknya atau keberadaan alat bukti antara perkara yang satu dengan perkara yang lainnya dalam tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana berlanjut (voortgezette handeling) dan gabungan tindak pidana (concursus realis) menemukan kesulitan secara teknis oleh penyidik atau jaksa penuntut umum untuk mengajukan berkas perkara secara bersamaan. Berbeda halnya dengan tindak pidana perbarengan (concursus idealis) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana seharusnya tidak ada alasan atau kekhawatiran bagi pelaku tindak pidana tersebut termasuk dalam hal ini kekhawatiran yang didalilkan oleh Pemohon untuk mempersoalkan keberadaan Pasal 272 KUHAP mengingat dalam tindak pidana perbarengan (concursus idealis) tidak ada relevansinya dengan splitsing (pengajuan berkas perkara secara terpisah) karena hakikat tindak pidana perbarengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 KUHP adalah hanya terdapat satu peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana akan tetapi melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus. Oleh karena itu hanya ada satu perbuatan maka tidak ada alasan untuk mengajukan berkas perkara yang bersangkutan secara splitsing (pengajuan berkas perkara secara terpisah). Sebab yang membedakan antara tindak pidana perbarengan (concursus idealis) dengan tindak pidana berlanjut (voortgezette handeling) dan gabungan tindak pidana (concursus realis) adalah hanya tata cara penuntutan pidana dan penjatuhan pidana yang harus dikenakan terhadap terpidana yaitu ketentuan dari tindak pidana yang ancaman pidananya terberat dan ditambah ancaman pidana sepertiga khusus untuk gabungan tindak pidana (concursus realis).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas sesungguhnya tidak ada relevansinya bagi terpidana khususnya yang terbukti melakukan tindak pidana yang ada kaitannya dengan tindak pidana secara perbarengan (concursus idealis), tindak pidana berlanjut (voortgezette handeling) dan gabungan tindak pidana (concursus realis) untuk mempermasalahkan norma Pasal 272 KUHAP. Sebab pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan sejak pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana mempunyai status sebagai terpidana, yaitu sejak putusan pengadilan yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, ada ataupun tidak perkara lain yang masih harus dijalani terpidana tersebut, termasuk dalam hal ini ada kaitannya dengan tindak pidana yang belum diadili terhadap terdakwa (‘delik tertinggal’) karena melakukan tindak pidana lainnya sebagai akibat adanya tindak pidana berlanjut (voortgezette handeling) dan gabungan tindak pidana (concursus realis), sesungguhnya pelaksanaan pidananya (eksekusi) terhadap diri terpidana haruslah sudah dapat dijalankan dengan berpedoman pada Pasal 272 KUHAP, yaitu terpidana melaksanakan putusan pengadilan yang terlebih dahulu dengan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, semangat dari Pasal 272 KUHAP adalah untuk memberikan pesan bahwa seorang terpidana yang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali maka dalam menjalani masa pidana harus dilakukan secara berturut-turut dimulai dari putusan pengadilan yang terdahulu kemudian secara berturut-turut diikuti putusan pengadilan yang dijatuhkan setelahnya. Adapun apabila terkait hal tersebut ada pelimpahan berkas perkara untuk dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana yang berkaitan dengan perbuatan pidana baik secara berlanjut (voortgezette handeling) ataupun gabungan tindak pidana (concursus realis) yang dilakukan tidak secara serentak atau dilakukan secara terpisah (splitsing) yang berakibat adanya beberapa putusan pengadilan yang tidak bersamaan, bahkan dalam pelaksanaan putusan pidana (eksekusi) oleh jaksa dilaksanakan secara tidak berurutan, hal tersebut adalah persoalan praktik penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam batas-batas tertentu permasalahan demikian sulit dihindari karena berbagai faktor penghambat yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya.

Bahwa meskipun penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan penjatuhan pidana oleh hakim dalam tindak pidana berlanjut (voortgezette handeling) dan gabungan tindak pidana (concursus realis) tidak diajukan secara serentak atau diajukan secara terpisah (splitsing) tidak berakibat penuntutan dan penjatuhan pidana menjadi batal demi hukum. Mengingat esensi dari norma-norma tersebut adalah bentuk perlindungan hukum terhadap para pencari keadilan (justiciabelen), khususnya para terdakwa, dan semangat untuk mewujudkan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka penting diingatkan kepada seluruh aparat penegak hukum (baik penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim) untuk selalu berupaya menyelesaikan proses hukum terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana perbarengan (concursus idealis), tindak pidana berlanjut (voortgezette handeling), dan gabungan tindak pidana (concursus realis) dengan selalu melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dengan menjunjung prinsip-prinsip sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP serta memberikan perlindungan hukum terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali dan menjalani persidangan juga untuk melaksanakan putusan pengadilan secara berurutan sesuai dengan urutan putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap terpidana, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 272 KUHAP.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah jelas sesungguhnya tidak ada persoalan konstitusionalitas dalam norma Pasal 272 KUHAP. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah dalil yang tidak berdasar. Di samping itu, tanpa bermaksud menilai kasus konkrit yang dialami oleh Pemohon, sebenarnya perkara yang dialami Pemohon tidak ada relevansinya dengan berlakunya norma Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP dalam kaitannya dengan norma Pasal 272 KUHAP. Oleh karenanya dalil permohonan a quo yang menyatakan Pasal 272 KUHAP inkonstitusional bersyarat sejauh tidak dikecualikan untuk kasus-kasus concursus dan perbuatan berlanjut, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon selanjutnya mengenai konstitusionalitas Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP yang menyatakan:
Pasal 63
(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
(2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Pasal 64
(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
(2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
(3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Pasal 65
(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih daripada maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa lebih lanjut dapat diuraikan, dari ketiga jenis tindak pidana tersebut yang mempunyai dampak krusial berkenaan dengan penerapan sanksi pidana dan acapkali membawa kerumitan dalam implementasinya adalah tindak pidana gabungan (concursus realis), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP. Terlebih apabila dikaitkan dengan sistem pemidanaan dalam penjatuhan pidana yang bisa merujuk dengan sistem absorbsi ataupun sistem kumulasi, yang dua-duanya mempunyai stelsel pemidanaan yang berbeda. Dalam sistem absorbsi, terhadap tindak pidana gabungan (concursus realis) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 65 KUHP maka setiap tindak pidana diberi sanksi pidana secara sendiri-sendiri akan tetapi setelah dijumlahkan tidak boleh melebihi ancaman pidana pokok yang terberat ditambah sepertiganya. Sedangkan dalam sistem kumulasi sanksi pidana hanya dikenakan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya terberat ditambah sepertiga. Dengan demikian apabila dicermati dari sisi sanksi pidana, baik dengan menerapkan stelsel pemidanaan absorbsi maupun sistem kumulasi maka ditinjau dari akumulasi jumlah masa pidana secara formal tidak ada kerugian pada diri pelaku tindak pidana gabungan (concursus realis) karena pelaku tindak pidana tidak akan mendapatkan sanksi penjatuhan pidana melebihi ancaman pidana pokok terberat ditambah sepertiganya. Namun apabila ditinjau dari sisi proses pengajuan berkas perkara yang diajukan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum hingga penjatuhan pidana oleh hakim maka dengan tatacara pemidanaan dengan menggunakan stelsel absorbsi akan sangat merugikan pelaku tindak pidana gabungan (concursus realis), sebab akan berakibat pelaku tindak pidana akan dilakukan penuntutan dan dijatuhi pidana berkali-kali. Bahkan, penuntutan dan penjatuhan pidana tersebut dapat terjadi sebanyak jumlah tindak pidana yang dilakukan. Hal demikian jelas tidak sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, di samping berpotensi adanya kesalahan penerapan hukum Pasal 65 KUHP karena kurang adanya koordinasi dan sinergi serta informasi tentang tindak pidana yang lain yang telah atau belum dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana oleh jaksa penuntut umum dan hakim. Karenanya, bisa jadi seorang pelaku tindak pidana akan mendapat beberapa putusan hakim yang apabila diakumulasi melebihi ancaman pidana pokok terberat ditambah sepertiganya. Hal demikian jelas akan mencedarai rasa keadilan yang juga berdampak pada adanya pelanggaran hak asasi manusia, di samping tidak sesuai dengan semangat Pasal 65 KUHP itu sendiri.

Sementara itu, dalam tindak pidana perbarengan (concursus idealis) dan tindak pidana berlanjut (voortgezette handeling) yang sesungguhnya juga dapat dikatakan tindak pidana “gabungan”, kemungkinan untuk dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana berkali-kali seharusnya tidak terjadi mengingat pada dua jenis tindak pidana tersebut sebenarnya hanya satu peristiwa pidana, khususnya dalam tindak pidana perbarengan (concursus idealis). Sebab hakikat tindak pidana perbarengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 KUHP adalah hanya ada satu peristiwa pidana, sehingga tidak mungkin akan ada penuntutan pidana dan penjatuhan pidana lebih dari satu kali, sedangkan pada tindak pidana berlanjut (voortgezette handeling) juga seharusnya tidak akan terjadi penuntutan dan penjatuhan pidana lebih dari satu kali, mengingat hakikat tindak pidana berlanjut adalah antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya adalah saling berhubungan erat dan merupakan satu rangkaian terwujudnya perbuatan pidana yang kemudian dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang mempunyai sifat berlanjut. Oleh karenanya, seharusnya juga tidak akan terjadi penuntutan dan penjatuhan pidana lebih dari satu kali dalam tindak pidana berlanjut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP. Lagi pula, apabila dalam tindak pidana secara berlanjut dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana lebih dari satu kali, hal tersebut sesungguhnya sudah kehilangan sifat ‘keberlanjutannya’ itu, bahkan justru akan berubah menjadi anasir tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri dan menjadi tumpang tindih dengan kriteria tindak pidana yang bersifat gabungan (concursus realis) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 65 KUHP. Dengan kata lain, jika dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana lebih dari satu kali, tindak pidana secara berlanjut akan bermetamorfosis menjadi jenis tindak pidana gabungan yang anasirnya adalah tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri sebagaimana yang menjadi sifat dari perbuatan pidana gabungan (concursus realis).

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dapat dipahami adanya kesulitan untuk melakukan penuntutan dalam satu surat dakwaan dalam satu persidangan terhadap tindak pidana yang bersifat penggabungan dan berlanjut, khususnya dalam tindak pidana gabungan (concursus realis). Kesulitan tersebut terjadi di samping disebabkan karena adanya perbedaan tempus dan locus serta alat-alat bukti yang jaraknya berjauhan juga disebabkan karena kurangnya koordinasi dan sinergi antara penegak hukum, sehingga hal-hal tersebut menjadikan implementasi dari ketentuan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP acapkali terabaikan dan hal itu dapat berdampak pada terganggunya bentuk perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana. Sebab esensi keberadaan pasal-pasal a quo sebenarnya adalah dalam rangka perlindungan hak asasi manusia yang tentu saja tidak dapat berfungsi secara maksimal, setidak-tidaknya dalam konteks pemenuhan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Bahkan lebih dari itu, perlindungan hak asasi manusia yang dimaksudkan adalah bahwa norma pasal-pasal tersebut mengatur atau membatasi penjatuhan pidana terhadap seorang yang melakukan tindak pidana, baik yang melanggar Pasal 63, Pasal 64, atau Pasal 65 KUHP seharusnya tidak dilakukan penjatuhan pidana secara akumulatif. Artinya, ancaman pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut hanya diberlakukan terhadap pidana yang terberat dan ditambah dengan sepertiga dari ancaman pidana yang terberat tersebut khusus untuk pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan Pasal 65 KUHP.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP adalah instrumen hukum untuk melindungi hak asasi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam memberikan punishment terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana, baik yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana perbarengan (concursus idealis), berlanjut (voortgezette handeling) maupun gabungan tindak pidana (concursus realis). Oleh karenanya sepanjang tidak ada alasan-alasan bersifat teknis yang benar-benar tidak dapat dihindarkan maka penyelesaian perkara, baik penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan pidana yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut di atas seharusnya tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang secara limitatif telah ditegaskan dalam norma pasal-pasal a quo, baik tata cara penggabungan dalam satu berkas perkara maupun tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Seandainya pun penggabungan dalam satu berkas perkara, khususnya dalam perbuatan pidana yang termasuk dalam rumusan Pasal 65 KUHP, tidak dapat dilakukan maka yang harus tetap dijaga adalah tidak diperbolehkannya tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melebihi maksimal ancaman pidana terberat yang terbukti di persidangan ditambah sepertiga dari ancaman pidana terberat tersebut. Dengan demikian hakikat perlindungan hak asasi manusia dengan dimungkinkannya adanya penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan penjatuhan pidana oleh hakim yang melebihi ancaman pidana pokok terberat ditambah sepertiga dapat dihindari.

Bahwa salah satu instrumen yang dapat mengendalikan penuntutan dan penjatuhan pidana oleh jaksa penuntut umum dan hakim agar tidak melebihi ancaman pidana terberat ditambah sepertiga terhadap perkara yang diajukan secara terpisah (splitsing), khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan perbuatan pidana secara penggabungan, terkhusus lagi dalam tindak pidana yang berkaitan Pasal 65 KUHP (concursus realis), adalah dengan cara jaksa penuntut umum harus memberikan data tentang telah adanya putusan sebelumnya atau perkara yang masih tersisa (‘delik tertinggal’) baik di dalam surat dakwaan pidana maupun tuntutan pidana sehingga oleh karena itu hakim akan mendapatkan fakta hukum itu sebagai bahan pertimbangan hukum yang akan dipertimbangkan secara cermat dalam mengakumulasikan atau menjumlahkan masa pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa yang bersangkutan dengan tindak pidana yang akan dijatuhkan pidana kemudian untuk menghindari adanya kelebihan batas maksimal, yaitu ancaman pidana terberat ditambah sepertiganya.

Bahwa oleh karena sesungguhnya pemberlakuan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP merupakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia, khususnya terpidana agar penjatuhan pidana oleh hakim tidak melebihi maksimum pidana maka penting bagi Mahkamah mengingatkan kembali bahwa ketika terjadi tindak pidana perbarengan atau penggabungan (samenloop/concursus) seharusnya jaksa penuntut umum menuntutnya dalam satu surat dakwaan supaya terpidana tidak dijatuhkan pidana melebihi pidana maksimum oleh hakim. Penuntutan dalam satu surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam konteks kasus perbarengan merupakan keniscayaan karena stelsel pemidanaan yang dianut oleh hukum pidana Indonesia merupakan akumulasi hukuman yang tidak boleh melebihi pidana maksimum terberat.

Lebih lanjut lagi apabila rangkuman pertimbangan Mahkamah tersebut dihubungkan dengan perkara yang terjadi dan didalilkan Pemohon yaitu perkara pidana Pemohon yang oleh jaksa penuntut umum dibuat dalam surat dakwaan yang terpisah padahal merupakan kasus perbarengan, hal itu menurut Mahkamah, apabila yang didalikan oleh Pemohon tersebut benar dan tanpa bermaksud Mahkamah menilai perkara konkrit yang dialami Pemohon persoalan sesungguhnya bukan terletak pada konstitusionalitas norma dari Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP, melainkan penerapan dari norma pasal-pasal a quo. Namun penting bagi Mahkamah menegaskan kembali penuntutan dan penjatuhan pidana perkara secara terpisah (splitsing) dalam tindak pidana perbarengan, berlanjut, maupun penggabungan tidaklah serta-merta menjadikan proses hukum tersebut melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sepanjang alasan adanya kesulitan untuk melakukan satu kali penuntutan dan penjatuhan pidana tersebut benar-benar terjadi karena adanya kendala teknis dalam mengumpulkan alat bukti atau hal lainnya. Hal yang juga penting diingatkan adalah tidak boleh pada akhir proses penuntutan dan putusan pengadilan jumlah masa pidana yang dijatuhkan melebihi jumlah maksimum yang diamanatkan oleh Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP. Oleh karena itu, perlu ditegaskan kembali, terkhusus kepada aparat penegak hukum, untuk benar-benar mencermati, baik secara teoritik maupun praktik substansi yang menjadi semangat yang dikehendaki oleh Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP tersebut.

Bahwa lebih lanjut menurut Mahkamah, apabila dalam kasus perbarengan ternyata sudah diselingi dengan putusan hakim dan tidak dapat dilakukan penggabungan perkara karena adanya kendala teknis sebagaimana disebabkan beberapa hal yang juga telah dipertimbangkan sebelumnya maka terhadap hal tersebut dengan sendirinya tindak pidana tersebut telah kehilangan sifat dari ‘perbarengan’nya. Dengan kata lain, perbuatan pidana tersebut bukan lagi merupakan perbarengan tetapi merupakan delik tertinggal dan perbuatan tersebut pada akhirnya dapat diajukan secara terpisah akan tetapi jaksa penuntut umum dan hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dengan menjatuhkan putusan pidana tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum yang ditentukan.

[3.12] Menimbang bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, berkaitan dengan perbuatan pidana perbarengan, berlanjut, dan penggabungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP sebenarnya juga telah dilengkapi dengan tata cara penuntutan pidana dan penjatuhan pidana oleh penuntut umum dan hakim dengan mengacu pada ketentuan Pasal 71 KUHP yang menyatakan:

Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

Oleh karenanya pranata untuk dijadikan pedoman dalam mengajukan tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum dan dalam menjatuhkan pidana oleh hakim sudah tegas, di mana norma Pasal 71 KUHP tersebut telah mencegah adanya penjatuhan pidana yang melebihi pidana maksimal yang dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, penjatuhan pidana secara ekstrim tidak akan terjadi.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP yang menghendaki agar pasal-pasal a quo tidak dapat dikenakan terhadap beberapa kali penuntutan dan penjatuhan pidana atau dengan kata lain terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP yang sudah pernah dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana dan masih ada delik yang ‘tertinggal’ tidak dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana lagi adalah dalil yang tidak berdasar. Sebab, sepanjang penuntutan dan penjatuhan pidana yang pernah ada belum memenuhi batas maksimum penuntutan dan penjatuhan pidana, hal tersebut masih tetap dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana, terlebih jika terdapat alasan yang kuat perkara yang menyulitkan diajukannya dalam satu surat dakwaan terhadap perkara yang berhubungan dengan tindak pidana perbarengan, tindak pidana berlanjut, dan tindak pidana gabungan. Bahkan dalam hal pelaku tindak pidana dalam perbarengan, berlanjut, dan gabungan perbuatan pidana telah dijatuhi pidana maksimal sekalipun, terhadap tindak pidana yang belum dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana (delik ‘tertinggal’), masih tetap dapat dilakukan penuntutan dan apabila terhadap tindak pidana yang dilakukan penuntutan belakangan tersebut terdakwa dapat dibuktikan kesalahannya maka terhadap pelaku masih dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat lagi dijatuhi pidana yang berupa penambahan masa pemidanaan. Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas telah jelas bahwa baik Pasal 272 KUHAP maupun Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma terhadap UUD 1945 dan oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H. diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu H. Moh. Rusdi Taher, S.H., M.H., H.O.K. dkk yang seluruhnya merupakan Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Profesi Advokat (TPPA) Kongres Advokat Indonesia (KAI)

Pasal 458 ayat (6) UU Pemilihan Umum

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 D ayat (2) UUD Tahun 1945

Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah lebih jauh memberikan jawaban atas pertanyaan terkait konstitusionalitas frasa “dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain” dalam norma Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu, terlebih dahulu perlu diuraikan hal-hal yang terkait dengan prinsip eksistensi penegakan kode etik penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal mana, secara hukum, DKPP merupakan sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu dengan KPU dan Bawaslu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Pertama, setiap penyelenggara pemilu, baik anggota KPU maupun anggota Bawaslu terikat dengan kewajiban untuk menjaga integritas dan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu. Integritas dan kemandirian tersebut merupakan amanat dari Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang dimaksudkan memastikan agar pemilihan umum diselenggarakan secara jujur dan adil sesuai dengan kehendak Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sebagai suatu pekerjaan atau profesi yang mengharuskan seseorang bekerja secara mandiri, berintegritas, jujur dan adil, terhadap orang dimaksud tidak saja melekat berbagai kewajiban hukum dalam bertugas, melainkan juga sekaligus melekat kewajiban-kewajiban etik (ethic obligations). Dalam batas penalaran yang wajar, kewajiban etik tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan memastikan agar setiap sikap dan prilaku penyelenggara pemilu tetap menjaga integritas, jujur dan adil dalam menyelenggarakan pemilu. Tuntutan profesi sebagai penyelenggara pemilu memiliki konsekuensi berupa munculnya kewajiban untuk melaksanakan segala standar etik yang telah diatur khusus untuk profesi penyelenggara pemilu. Karenanya, bilamana terjadi pelanggaran atau dugaan pelanggaran, timbul keharusan atau kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran kode etik di hadapan institusi yang bertugas memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu.

Kedua, dalam rangka memastikan agar setiap etika penyelenggara pemilu dipatuhi oleh penyelenggara, instrumen kode etik harus disertai dengan perangkat struktural penegakannya, dalam hal ini pembentuk undang-undang mengaturnya dengan cara membentuk institusi tersendiri, yaitu DKPP. Sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu, secara kelembagaan DKPP bukanlah lembaga peradilan dan bahkan Pemohon dalam permohonannya menyebutnya sebagai peradilan semu (quasi peradilan), melainkan sebagai satu kesatuan dengan penyelenggara pemilu yang lain, yaitu KPU dan Bawaslu. Secara hukum, tugas utama DKPP dalam penegakan etik adalah memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sebagai sebuah institusi yang berada dalam ranah penyelenggara pemilu, pembentukan DKPP didasarkan pada ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, khususnya frasa “suatu komisi pemilihan umum”. Ihwal memosisikan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas”;

Dengan menempatkan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaran pemilu, sesungguhnya DKPP bukanlah suatu institusi yang berada di luar ranah institusi penyelenggara pemilu. Artinya, DKPP merupakan perangkat internal penyelenggara pemilu. Dengan demikian, lembaga penyelenggara pemilu terdiri atas tiga lembaga yang satu sama lain tetap berfungsi sebagai satu kesatuan kelembagaan. Dalam kerangka itu, kewenangan DKPP melakukan proses penegakan kode etik adalah dalam posisinya sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, yaitu menegakkan etik penyelenggara pemilu sebagai bagian dari skenario mewujudkan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Berdasarkan hal demikian, proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu terhadap penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik atau diduga melanggar kode etik juga dapat diposisikan sebagai mekanisme internal penyelenggara pemilu.

Tidak hanya itu, secara historis, apabila dirujuk sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, di mana sebelum DKPP dibentuk terpisah dari KPU dan Bawaslu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, penegakan etika penyelenggara pemilu dilakukan oleh Dewan Kehormatan KPU yang ditempatkan sebagai bagian dari kelengkapan KPU, KPU Provinsi dan Bawaslu dalam rangka menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Artinya, DKPP sesungguhnya adalah bagian dari penyelenggara pemilu, sehingga ketika proses penegakan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dilakukan, hal tersebut merupakan mekanisme internal penyelenggara pemilu.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan dua kerangka berpikir sebagaimana diuraikan di atas, terhadap pertanyaan terkait konstitusionalitas norma dalam Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu sepanjang frasa “dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain”, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertama, frasa “dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain” dalam norma Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu sesungguhnya bukan ditujukan kepada subjek di luar penyelenggara pemilu. Artinya, keharusan untuk datang sendiri dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dibebankan kepada penyelenggara pemilu yang diadukan. Pada saat yang sama, pembatasan bahwa seorang penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik tidak dapat menguasakan kepada orang lain juga ditujukan kepada penyelenggara pemilu, bukan kepada pihak lain di luar penyelenggara pemilu. Oleh karena pembatasan frasa dalam norma a quo ditujukan kepada penyelenggara pemilu, bukan kepada pihak lain mana pun maka sesuai dengan karakter tindakan penegakan dalam pelanggaran kode etik yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, larangan dalam Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu sepanjang frasa “dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain” adalah konsekuensi logis dan karakteristik penyelesaian pelanggaran etik. Dengan demikian, bilamana diletakkan dalam logika memberikan kuasa atau dapat menguasakan kepada orang lain termasuk advokat maka hal demikian akan memberikan hak dan kewenangan (authority) kepada penerima kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Logika demikian, sangat mungkin karena alasan tertentu penyelenggara pemilu yang diadukan telah melanggar atau terindikasi melanggar kode etik penyelenggara pemilu dapat mewakilkan kehadirannya kepada penerima kuasa dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik.

Lebih lanjut dapat dijelaskan ruang lingkup pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa hanya dapat terjadi dalam wilayah hukum yang bersifat privat yaitu adanya gesekan atau konflik kepentingan atau hak dalam pergaulan antar individu bukan berkaitan dengan perbuatan hukum seseorang yang mengakibatkan kerugian kepentingan umum. Dalam perspektif inilah menurut Mahkamah karena penyelenggaraan pemilu adalah merupakan kepentingan umum dan perbuatan yang diduga dilanggar oleh penyelenggara pemilu sudah berdampak pada kepentingan orang banyak (umum), sehingga hal yang demikian sudah memasuki wilayah hukum publik. Oleh karena itu prinsip-prinsip yang dijadikan rujukan penyelesaian masalah pada saat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu, meskipun terbatas pada ranah etik, haruslah tetap berpedoman pada “hukum acara” quasi peradilan publik. Terlebih lagi bentuk putusan dari DKPP apabila kesalahan atas pelanggaran yang dilaporkan terbukti adalah bersifat hukuman (punishment), maka hal ini menegaskan, bahwa penyelesaian adanya dugaan pelanggaran tersebut adalah menggunakan mekanisme hukum acara dalam quasi peradilan yang bersifat publik. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah menjadi tidak tepat apabila terlapor dapat memberikan kuasa kepada kuasa hukum termasuk dalam hal ini advokat. Sebab hubungan hukum pemberian kuasa dan yang menerima kuasa hanya terjadi dalam hukum privat yaitu hubungan hukum antar pribadi atau individu dalam hal terjadi sengketa kepentingan maupun hak.

Bahwa oleh karena Mahkamah menegaskan penyelesaian dugaan pelanggaran terhadap penyelenggara pemilu di DKPP adalah bersifat quasi peradilan publik, maka terhadap Pemohon dalam proses persidangan DKPP tersebut sebenarnya masih dapat berperan sebagai Penasihat Hukum bukan kuasa hukum yaitu pihak yang dapat mendampingi terlapor pada sidang DKPP yang mempunyai tugas pokok pendampingan, pemberian nasihat-nasihat bahkan mendampingi untuk memberikan bantuan pembelaan terhadap terlapor/teradu. Oleh karena itu dengan peran Pemohon yang demikian, kekhawatiran Pemohon akan kehilangan fee (honor) adalah tidak berdasar.

Sementara itu, kalaupun frasa dalam norma pasal a quo akan diposisikan sebagai norma yang berhubungan dengan hak Pemohon untuk bekerja dan mendapatkan imbalan, namun menerima kuasa dari penyelenggara pemilu yang diadukan sesuai Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu tidak spesifik ditujukan kepada orang yang berprofesi sebagai advokat. Di mana dengan frasa “orang lain” dalam ketentuan dimaksud dapat dipahami bahwa selain orang yang berprofesi sebagai advokat pun terikat dengan ketentuan a quo. Oleh karena subjek yang dituju oleh norma tersebut bukanlah orang yang berprofesi sebagai advokat, melainkan seluruh orang selain penyelenggara pemilu yang bersangkutan, sehingga frasa “dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain” dalam norma Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu tidak dapat dikualifikasi telah merugikan warga negara yang berprofesi sebagai advokat.

Lebih jauh, jika norma a quo dinilai telah menyebabkan warga negara akan kehilangan pekerjaan dan hak mendapatkan imbalan sebagaimana didalilkan Pemohon, dalil tersebut pun tidak relevan. Sebab, sekalipun norma a quo tetap dipertahankan, siapapun warga negara yang berprofesi sebagai advokat tetap dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai advokat tanpa terganggu oleh keberadaan norma a quo. Dengan demikian, norma dimaksud tidak menyebabkan hilangnya pekerjaan seorang warga negara yang berprofesi sebagai advokat.

Kedua, ketentuan pembatasan mengenai pihak yang harus hadir secara langsung dalam sidang-sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik adalah penyelenggara pemilu dapat dimaknai sebagai konsekuensi logis dari proses pemeriksaan pelanggaran kode etik oleh DKPP yang ditempatkan sebagai mekanisme internal penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, jikalau seorang anggota penyelenggara pemilu melakukan dugaan pelanggaran kode etik maka ia diproses secara internal melalui institusi penegak kode etik penyelenggara pemilu. Sebagai sebuah proses internal, setiap penyelenggara pemilu dibebani kewajiban untuk datang sendiri dan tidak dibenarkan untuk memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya kecuali terbatas hanya untuk mendampingi. Bahkan, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, semangat bahwa seseorang yang melanggar kode etik tidak dapat memberi kepada orang lain kuasa untuk mewakili telah ditegaskan pula dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia bertanggal 23 Mei 2002. Dalam Pasal 13 angka 7 huruf a Kode Etik dimaksud dinyatakan, “Pengadu dan yang teradu:
(a) Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat”.

Bahwa dalam hal UU Pemilu membuka ruang bagi penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik memberikan kuasa kepada pihak lain maka esensi pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang harus dihadiri sendiri oleh yang bersangkutan akan kehilangan makna. Sebab, salah satu sifat dari perjanjian pemberian kuasa adalah penerima kuasa untuk mewakili langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa. Dengan sifat demikian, dalam batas penalaran yang wajar, penerima kuasa berkedudukan dan memiliki kapasitas menjadi wakil penuh bagi pemberi kuasa dalam hal bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dan melakukan segala tindakan sesuai kewenangan yang diberikan melalui perjanjian kuasa. Bilamana penerima kuasa dapat bertindak mewakili penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik maka proses yang demikian tidak sejalan dengan prinsip “peradilan etik” yang mengharuskan mereka yang melanggar etik untuk menghadiri langsung proses penyelesaian perkara pelanggaran kode etik.

Ketiga, esensi pemeriksaan pelanggaran kode etik tidak dapat dipersamakan dengan esensi pemeriksaan pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana. Sementara itu, secara implisit, Pemohon tampak jelas menggunakan logika prinsip “due process of law” dalam argumentasinya. Hal tersebut tampak dari penekanan argumentasi Pemohon pada esensi profesi advokat. Padahal, prinsip due process of law, baik secara esensi maupun historis adalah dimaksudkan untuk melindungi seseorang dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan negara yang dilakukan oleh aparatnya, khususnya aparat penegak hukum. Dengan kata lain, prinsip due process of law hadir dalam hukum pidana karena adanya unsur penggunaan kekuasaan negara. Oleh karena itulah terminologi yang digunakan dalam due process of law adalah “didampingi” bukan “diwakili”. Sebab, seseorang tidak mungkin mewakili orang lain yang disangka melakukan tindak pidana. Hakikat pendampingan kuasa hukum terhadap kliennya dalam due process of law adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pihak yang didampingi yang dilakukan oleh negara. Keadaan demikian jelas tidak berlaku dalam penegakan pelanggaran kode etik. Namun, dalam proses penegakan pelanggaran kode etik hak terlapor (teradu) untuk membela diri tidaklah hilang, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

PT. Manito World yang diwakili Kim Nam Hyun dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Banua Sanjaya Hasibuan, S.H., M.H., David M Agung Aruan, S.H., M.H., Mangapul Sitorus, S.H., dan Achmad Kurnia dari kantor hukum Banua Sanjaya, S.H., M.H., & Partners

Pasal 172 UU Ketenagakerjaan

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7]. Terhadap dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu:

Penguatan pengaturan hak-hak dasar pekerja/buruh sejalan dengan perkembangan instrumen hukum Internasional adalah dimaksudkan untuk menjamin kesempatan serta perlakuan yang non diskriminatif atas dasar apapun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh, termasuk keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Oleh karena itu, sesuai dengan pengertian “ketenagakerjaan” dalam Pasal 1 angka 1 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja” maka tidaklah mungkin dapat memahami UU Ketenagakerjaan secara komprehensif jika hanya membaca pasal per pasal tanpa mendalami ihwal pekerja/buruh pada waktu sebelum bekerja, selama, dan sesudah masa kerja;

[3.14] Menimbang bahwa Pasal 172 UU Ketenagakerjaan yang selengkapnya menyatakan, “Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)”, menurut dalil Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam menjelaskan dalil kerugian tersebut, Pemohon sama sekali tidak menautkannya dengan ketentuan pasal-pasal lainnya yang berkenaan dengan prinsip larangan pemutusan hubungan kerja sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a dan huruf j UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; ...
j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan; ...

Ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan merupakan bagian akhir dari Bab XII UU Ketenagakerjaan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang substansinya bukanlah norma yang berdiri sendiri. Norma Pasal 172 UU Ketenagakerjaan memuat alasan PHK dan hak-hak yang harus diberikan oleh pengusaha dalam hal alasan-alasan tersebut terpenuhi. Oleh karenanya rujukan norma Pasal 172 UU Ketenagakerjaan sepanjang berkaitan dengan alasan-alasan PHK adalah Pasal 153 ayat (1) huruf a terkait dengan alasan sakit berkepanjangan dan Pasal 153 ayat (1) huruf j terkait dengan cacat tetap atau sakit akibat kecelakaan kerja. Sedangkan sepanjang yang berkenaan dengan hak-hak pekerja/buruh merujuk pada Pasal 156 UU Ketenagakerjaan, khususnya ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);

[3.14.1] Bahwa telah ternyata norma Pasal 172 UU Ketenagakerjaan berkaitan erat dengan norma pasal-pasal sebelumnya sebagaimana pertimbangan hukum di atas sehingga pasal a quo tidak perlu lagi mengatur mengenai substansi surat keterangan dokter karena untuk membuktikan apakah pekerja/buruh sakit berkepanjangan telah diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a yang mana hal tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter, termasuk juga jika pekerja/buruh mengalami keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja, Pasal 153 ayat (1) huruf j telah menentukan keharusan adanya surat keterangan dokter untuk membuktikan keadaan yang dialami oleh pekerja/buruh tersebut. Surat keterangan dokter tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk membuktikan keadaan sakit yang sedang dialami pekerja/buruh. Lebih dari itu, sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 153 ayat (2) UU Ketenagakerjaan telah ditentukan pula bahwa PHK yang tidak sesuai dengan alasan-alasan dalam Pasal 153 ayat (1) adalah batal demi hukum dan oleh karenanya pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang di PHK;

[3.14.2] Bahwa sementara itu, terkait dengan kekhawatiran Pemohon jika pekerja/buruh mengajukan permohonan untuk minta PHK karena alasan sakit berkepanjangan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dengan maksud agar pekerja/buruh mendapatkan hak-haknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 UU Ketenagakerjaan seharusnya rasa khawatir tersebut tidak perlu terjadi. Karena, kondisi pekerja/buruh yang sakit berkepanjangan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Berkaitan dengan persoalan sakit ini, Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan telah menentukan mengenai hak pekerja/buruh yang sakit bahwa “Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”. Ketentuan ini dikecualikan jika pekerja/buruh tersebut sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya [vide Pasal 93 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan]. Sakitnya pekerja/buruh dalam konteks ketentuan ini harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari dokter;

[3.14.3] Bahwa sebelum sampai terlampauinya batas waktu 12 (dua belas) bulan keadaan pekerja/buruh sakit berkepanjangan, seharusnya Pemohon sudah dapat mengetahui kondisi setiap pekerja/buruhnya, sebelum pada akhirnya diterapkan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan. Sesuai dengan prinsip penguatan hak-hak dasar pekerja/buruh yang telah diadopsi dalam UU Ketenagakerjaan maka pengusaha, in casu Pemohon, tetap harus membayar upah kepada pekerja/buruh yang sakit yang tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagaimana pengaturan upah tersebut tertuang dalam Pasal 93 ayat (3) UU Ketenagakerjaan bahwa:

a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Artinya, berdasarkan ketentuan tersebut, setelah melampaui 12 (dua belas) bulan pengusaha hanya membayar upah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus). Jika pekerja/buruh yang sakit tersebut akan di-PHK selain pekerja/buruh tersebut menerima upah 25% (dua puluh lima perseratus) maka karena alasan sakit yang berkepanjangan yang melampaui waktu 12 (dua belas) bulan, berdasarkan ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan kepada pekerja/buruh tersebut masih diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Sekiranya Pemohon memahami secara komprehensif substansi PHK dalam UU Ketenagakerjaan Pemohon seharusnya sejak dini dapat melakukan langkah antisipatif ketika akan melakukan proses rekrutmen pekerja/buruh agar dapat terhindar dari mendapatkan pekerja/buruh yang kondisinya tidak sehat atau Pemohon dapat saja secara rutin memeriksakan kesehatan pekerja/buruh sehingga dengan demikian Pemohon tidak perlu merasa khawatir jika pekerja/buruh akan minta di-PHK karena menggunakan alasan sakit yang berkepanjangan. Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon yang menghendaki adanya penambahan syarat berupa bukti rekam medis atau surat keterangan resmi dari rumah sakit untuk membuktikan keadaan sakit berkepanjangan yang sedang dialami pekerja/buruh tidaklah relevan sama sekali karena pada prinsipnya dengan merujuk pada Pasal 153 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh yang mengalami sakit dengan sendirinya harus dibuktikan dengan keterangan dari dokter;

[3.14.4] Bahwa sementara itu, berkaitan dengan alasan cacat akibat kecelakaan kerja sebagaimana termaktub dalam Pasal 172 UU Ketenagakerjaan yang dikhawatirkan Pemohon juga akan menjadi salah satu alasan pekerja/buruh minta di-PHK jika tidak dilengkapi dengan syarat rekam medis atau surat keterangan resmi dari rumah sakit, semestinya hal demikian pun tidak perlu dikhawatirkan karena Pasal 153 ayat (1) huruf j UU Ketenagakerjaan telah mengatur bahwa “keadaan cacat tetap atau sakit akibat kecelakaan kerja” harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Dengan demikian adalah tidak benar jika pekerja/buruh yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dapat meminta di-PHK tanpa menunjukkan surat keterangan dokter. Oleh karenanya tidaklah beralasan pula Pemohon mempertentangkan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan pasal a quo bertujuan untuk dan telah menjamin kepastian hukum baik bagi pengusaha maupun pekerja/buruh. Justru sebaliknya, jika dalil permohonan Pemohon dikabulkan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja atau buruh dalam mengajukan PHK.

[3.14.5] Bahwa terkait dengan keadaan cacat akibat kecelakaan kerja dalam Pasal 172 UU Ketenagakerjaan memang tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU Ketenagakerjaan. Namun, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dapatlah dipahami pengertian cacat akibat kecelakaan kerja yang intinya adalah kondisi di mana pekerja/buruh mengalami keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. Kecelakaan kerja tersebut terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja [vide Pasal 1 angka 1 dan angka 2 PP Nomor 44 Tahun 2015]. Terhadap pekerja/buruh yang cacat akibat kecelakaan kerja yang menurut keterangan dokter jangka penyembuhannya tidak dapat dipastikan, dilarang bagi pengusaha untuk melakukan PHK [vide Pasal 153 ayat (2) UU Ketenagakerjaan]. Namun, apabila pekerja/buruh yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja sendiri yang mengajukan pemutusan hubungan kerja maka tidak perlu ada penambahan syarat harus dilengkapi dengan rekam medis atau keterangan resmi dari rumah sakit agar berkepastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak relevan karena bagi pekerja/buruh yang sakit berkepanjangan pun tidak dipersyaratkan adanya rekam medis. Oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan secara hukum;

[3.14.6] Bahwa dalam kaitan dengan permohonan Pemohon yang memohon agar Mahkamah merevisi Pasal 172 UU Ketenagakerjaan dengan menambahkan materi muatan Pasal dimaksud sehingga muatannya menjadi “Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)”, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa petitum Pemohon tersebut pada pokoknya adalah permintaan untuk menambahkan, bahkan membuat, norma baru dan dengan demikian merupakan kewenangan pembentuk undang-undang sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. Terlebih lagi tidak ada persoalan konstitusional terkait dengan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan sehingga penambahan norma sebagaimana diinginkan oleh Pemohon tidak berdasar. Oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Rochmadi Sularsono, Siti Murijatul Hifalijah, Sujito, Panut, Suparto, Monadi, Moh. Latiful, Iva, Rika, Sri, Slamet, Indarwati, Hendry, Fitri, Yeni, Wiwin, Rani, Indra, Ali, Kartika, Danang, Elya, Suyatno, Suyanti, Ida, Damini, Anis, Sriani, Diyan, Kristina, Dwi, Dodik, Siti, Erna, Murtiningsih, Handika, Akhadiah, Idawati, Gianto, Yeni, Lilis, Erry, Sri, Ari, Darmani, Partiningsih, Agus, Siti, Suparno, Kartini, Sulistiyaningsih, Eka, Slamet, Nurul, Dwi, Karminto, Dewi, Ratna, Niken, Asti, Slamet, Susilowati, Ari, Maharani, Eko, Yunita, Agus, Nurul, Sri (selanjutnya disebut para Pemohon).

UU ASN 9[Pasal 1 angka 11, Pasal 6 huruf b, Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 58 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 96 ayat (2), Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 131 huruf f, Pasal 6, Pasal 97, Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 137], UU Sisdiknas [Pasal 1 angka 10, Pasal 41 ayat (2), dan ayat (3)], UU Pelayanan Publik [Pasal 11 ayat (1)], UU Guru dan Dosen [Pasal 1 angka 6, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (3)], UU Kesehatan [Pasal 13, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2)], UU Rumah Sakit [Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2), dan UU Keperawatan [Pasal 15 ayat (2)].

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian pasal-pasal a quo UU ASN, UU Sisdiknas, UU Pelayanan Publik, UU Guru dan Dosen, UU Kesehatan, UU Tenaga Kesehatan, UU Rumah Sakit, dan UU Keperawatan dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.3.4] Bahwa format permohonan para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.3.2] bukanlah format sebagaimana lazimnya format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005.
[3.3.5] Bahwa selain itu, posita permohonan para Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal a quo dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Para Pemohon tidak menguraikan mengenai inkonstitusionalitas norma, akan tetapi justru lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon. Padahal, Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 Februari 2019 telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan memperjelas argumentasi pokok permohonannya mengapa norma sejumlah undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi permohonan para Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat memahami alasan para Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan. Lagi pula, apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh para Pemohon, sebagaimana tertera dalam petitum permohonan, juga tidak jelas atau kabur. Disebabkan oleh ketidakjelasan dimaksud, Mahkamah juga menjadi sulit menentukan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo.
[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan para Pemohon kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon.