Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

H. Yan Herimen, S.E dan kawan-kawan.

Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU BUMN

Pasal 20A ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun
1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang – Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU
BUMN, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) Bahwa pertanyaan konstitusional yang harus dimunculkan dari
proposisi para Pemohon tersebut adalah apakah benar pengambilan
keputusan dalam RUPS dari suatu BUMN yang berbentuk Persero
mengenai perubahan anggaran dasar dan hal-hal lain sebagaimana
didalilkan para Pemohon tersebut mempersyaratkan adanya persetujuan
DPR. Sebelum menjawab pertanyaan konstitusional tersebut, Mahkamah
terlebih dahulu perlu menekankan kembali bahwa, Pasal 14 ayat (2) dan
ayat (3) UU BUMN bukan mengatur tentang perubahan anggaran dasar
dan hal-hal sebagaimana didalilkan para Pemohon melainkan mengatur
tentang pemberian kuasa dengan hak substitusi oleh Menteri kepada
perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. Ketentuan a quo memang menyinggung atau berkait dengan perubahan
anggaran dasar dan hal-hal sebagaimana didalilkan para Pemohon,
namun konteksnya justru memberikan pembatasan kepada penerima
kuasa dalam mengambil putusan dalam RUPS, yaitu bahwa jika RUPS itu
hendak mengambil keputusan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (3), yaitu pengambilan keputusan mengenai perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar; rencana
penggunaan laba; penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
pemisahan serta pembubaran Persero; investasi dan pembiayaan jangka
panjang; kerja sama Persero; pembentukan anak perusahaan atau
penyertaan; dan pengalihan aktiva, maka penerima kuasa yang mewakili
Menteri dalam RUPS tersebut tidak boleh bertindak langsung mengambil
keputusan melainkan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri
terlebih dahulu sebagai pemberi kuasa. Logika yang terkandung dalam rumusan Pasal 14 ayat (3) UU BUMN adalah bahwa RUPS dari BUMN yang berbentuk Persero berhak membuat keputusan mengenai: perubahan jumlah modal; perubahan anggaran dasar; rencana penggunaan laba; penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero; investasi dan pembiayaan jangka panjang; kerja sama Persero; pembentukan anak perusahaan atau penyertaan; serta pengalihan aktiva. Keputusan mengenai hal-hal tersebut dapat langsung dilakukan jika Menteri hadir dalam RUPS dimaksud. Namun, jika Menteri tidak hadir dalam RUPS tersebut melainkan memberikan kuasa dengan hak substitusi (entah kepada perorangan atau badan hukum) maka penerima kuasa dengan hak substitusi ini harus mendapatkan persetujuan Menteri terlebih dahulu (selaku pemberi Kuasa) jika RUPS hendak mengambil keputusan mengenai soal-soal demikian. Pertanyaannya kemudian, mengapa RUPS dari BUMN yang berbentuk Persero memiliki kewenangan demikian. Dalam hubungan ini, Pasal 11 UU BUMN menyatakan, “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip- prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”. Dengan kata lain, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas berlaku pula bagi BUMN yang berbentuk Persero. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU 1/1995) telah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007). Hal itu ditegaskan dalam Pasal 160 UU 40/2007 yang menyatakan, “Pada saat
Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” Oleh karena itu, dengan
merujuk Pasal 11 UU BUMN, berarti terhadap BUMN yang berbentuk
Persero mutatis mutandis juga berlaku ketentuan dalam UU 40/2007.
Namun demikian, peraturan pelaksana dari UU 1/1995 tersebut dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum
diganti berdasarkan UU 40/2007 ini. Hal itu dinyatakan dalam Pasal 159
UU 40/2007. Dengan demikian, peraturan pelaksana UU 1/1995 berlaku
pula sebagai peraturan pelaksana UU 40/2007 sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan UU 40/2007,
sehingga peraturan pelaksana ini pun berlaku pula terhadap BUMN yang
berbentuk Persero. Sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perseroan terbatas, tindakan yang berkenaan dengan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU BUMN tersebut adalah tergolong ke dalam atau merupakan tindakan atau aksi korporasi yang baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan persetujuan atau penetapan RUPS. Hal itu sesuai dengan eksistensi RUPS sebagai organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan
memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau
Komisaris, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 13 UU BUMN.
Secara a contrario, dengan berpegang pada hakikat RUPS sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU BUMN, maka keputusan mengenai hal-
hal yang disebut dalam Pasal 14 ayat (3) UU BUMN adalah termasuk
tindakan atau aksi korporasi yang kewenangannya tidak diserahkan
kepada Direksi atau Komisaris. Artinya, meskipun menurut Pasal 5 UU
BUMN Direksi bertanggung jawab penuh dalam pengurusan BUMN, yang
berarti dia berwenang melakukan aksi-aksi korporasi sesuai dengan
maksud dan tujuan BUMN yang bersangkutan, namun kewenangan itu
tidak serta-merta dapat dilaksanakan sendiri oleh Direksi meskipun telah
ada pengawasan oleh Komisaris jika berkenaan dengan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU BUMN melainkan harus
mendapat persetujuan atau keputusan RUPS. Sementara itu, untuk
tindakan atau aksi korporasi lainnya, baik menyangkut kebijakan
pengurusan maupun jalannya pengurusan pada umumnya, tunduk pada
pengawasan Dewan Komisaris. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 108 UU
40/2007. Sebagai Persero, BUMN juga harus tunduk pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam tata kelola perusahaan yang baik (good corporate
governance) sehingga mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi semua
pemangku kepentingan, lebih-lebih pemegang saham (in casu Pemerintah). Apalagi kepada BUMN dibebankan maksud dan tujuan yang
bukan sekadar mengejar keuntungan tetapi justru lebih banyak maksud
dan tujuan yang sifatnya berfungsi sosial, sebagaimana telah disinggung
sebelumnya. Intervensi eksternal terhadap aksi-aksi korporasi BUMN,
lebih-lebih intervensi politik, yang membawa dampak tidak dapatnya
BUMN melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
harus dicegah. BUMN tidak boleh dijadikan alat politik atau dipolitisasi
sedemikian rupa sehingga keluar atau menyimpang dari maksud dan
tujuan pendiriannya.

Dengan demikian, tidak ada relevansinya melibatkan DPR dalam aksi atau
tindakan korporasi yang dilakukan oleh BUMN Persero sebab DPR
bukanlah bagian dari RUPS maupun Dewan Komisaris. Dalam
hubungannya dengan BUMN, kalaupun secara implisit hendak dikatakan
ada pengawasan DPR, hal itu harus diletakkan konteksnya dalam
kerangka fungsi pengawasan politik DPR terhadap pelaksanaan
pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden sebagai pemegang
kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 UUD 1945. Misalnya ketika
Presiden mengajukan rancangan Undang-Undang tentang APBN. Pada
saat itulah DPR dapat mempertanyakan pengelolaan keuangan negara
dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk yang oleh Pemerintah
dialokasikan untuk BUMN.

Dalam sistem presidensial, bahkan tidak seluruh tindakan pemerintah
tunduk pada pengawasan DPR, misalnya terhadap hal-hal yang
berdasarkan Konstitusi maupun praktik ketatanegaraan sepenuhnya
merupakan bagian dari atau berada dalam ruang lingkup kewenangan
diskresional Pemerintah atau hal-hal yang sepenuhnya merupakan hak
prerogatif Presiden. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

2) Bahwa para Pemohon mendalilkan, investasi yang dilakukan
pemerintah harus melalui persetujuan DPR sebagai wakil rakyat.
Sementara itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (3) huruf g UU BUMN
pemerintah dapat membentuk anak perusahaan BUMN tanpa melalui
mekanisme APBN di mana hal itu berarti menghilangkan pengawasan DPR
yang mengakibatkan kewenangan pemerintah selaku pemegang saham
akan menjadi kewenangan induk BUMN di mana peran pemerintah dalam
BUMN sebagai pemegang saham akan berubah menjadi BUMN penerima
pengalihan saham.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, untuk membuat lebih terang,
Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa harus dibedakan antara
tindakan memberikan modal untuk mendirikan BUMN atau menambah
modal BUMN dan tindakan BUMN itu sendiri. Tindakan memberikan modal
untuk mendirikan BUMN atau menambah modal BUMN memerlukan
keterlibatan DPR sebab modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan, yaitu kekayaan negara yang berasal dari APBN. Sesuai
dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, APBN sebagai wujud pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pertama, secara implisit
pada dasarnya tidak akan ada pemberian modal untuk membentuk BUMN
atau menambah modal BUMN tanpa persetujuan DPR karena modal
BUMN itu berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu dari APBN.
Artinya, jika DPR tidak menyetujui suatu rancangan Undang-Undang
tentang APBN, yang sebagian darinya akan digunakan untuk membentuk
atau mendirikan BUMN, maka tidak mungkin akan ada BUMN; kedua,
karena sebagian modal BUMN berasal dari APBN, sementara APBN itu
diajukan setiap tahun dalam bentuk undang- undang, maka setiap tahun
terbuka kesempatan DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasannya
yang dalam hal ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan fungsi
budgeter atau fungsi anggarannya, yaitu ketika Presiden (Pemerintah)
mengajukan rancangan Undang-Undang tentang APBN. Misalnya,
sebelum menyetujui anggaran (baru) yang diajukan oleh Presiden
(Pemerintah), DPR tentu akan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan
keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah, apakah sudah
dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat
atau belum. Artinya, konteks pengawasan DPR dalam hal ini adalah
pengawasan politik terhadap pengelolaan keuangan negara dalam
struktur APBN sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945
yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi
pemerintahannya yang sama sekali berbeda dengan pengawasan yang
dilakukan oleh Komisaris terhadap Direksi suatu BUMN Persero dalam
menjalankan kepengurusan Persero, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 UU BUMN.

Sementara itu, setelah BUMN itu terbentuk, BUMN tersebut telah menjadi
subjek hukum, dalam hal ini subjek hukum berupa badan hukum
(rechtspersoon atau legal person). Sebagai subjek hukum, sebagaimana
halnya subjek hukum berupa orang (naturlijke persoon), BUMN adalah
pemegang hak dan kewajiban menurut hukum dan berhak melakukan
perbuatan hukum. Dalam melakukan perbuatan hukum, BUMN diwakili
oleh Direksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UU BUMN. Perbuatan
hukum BUMN dapat berupa perbuatan hukum pada umumnya maupun
perbuatan hukum dalam rangka aksi atau tindakan korporasi. Sebagai
subjek hukum berupa badan hukum (rechtspersoon), maka terhadap
BUMN pada dasarnya juga berlaku seluruh ketentuan sebagaimana yang
berlaku terhadap subjek hukum alamiah yaitu orang (naturlijke persoon).
Namun, terhadap BUMN, baik yang berbentuk Persero maupun Perum,
UU BUMN menegaskan bahwa terhadap BUMN berlaku ketentuan dalam
UU BUMN, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU BUMN.
Adapun terhadap BUMN yang berbentuk Persero, Pasal 11 UU BUMN
menegaskan bahwa terhadap Persero juga berlaku segala ketentuan dan
prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas yang diatur dalam
UU 1/1995 (yang telah diganti dengan UU 40/2007).
Tindakan pembentukan anak perusahaan atau penyertaan yang dirujuk
oleh Pasal 14 ayat (3) huruf g UU BUMN, adalah bagian dari tindakan
atau aksi korporasi yang artinya tindakan itu baru ada setelah BUMN
terbentuk. Dalam hal ini tindakan atau aksi korporasi yang berkenaan
dengan pengurusan Perseroan. Oleh karena itu, sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 31 UU BUMN juncto Pasal 108 ayat (1) UU 40/2007,
pengawasannya dilakukan oleh Komisaris, bukan oleh DPR. Dengan
demikian, mendalilkan adanya pengawasan DPR dalam tindakan korporasi
yang dilakukan oleh BUMN secara tidak langsung para Pemohon berarti
hendak menempatkan DPR seolah-olah sebagai Komisaris BUMN.
Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil para Pemohon a quo adalah tidak
beralasan menurut hukum.

Bahwa para Pemohon selanjutnya mempersoalkan terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan dan
Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan
Perseroan Terbatas (PP 72/2016) yang oleh para Pemohon diyakini
bahwa PP tersebut sebagai salah satu perangkat untuk memprivatisasi
BUMN tanpa terkecuali, termasuk BUMN yang produksinya menyangkut
hajat hidup orang banyak sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal, di mana menurut para Pemohon dalam Lampiran
halaman 32 dan halaman 33 Peraturan Presiden ini pembangkit listrik,
transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik swasta dapat memiliki
saham 95% - 100%.

Terhadap dalil para Pemohon a quo Mahkamah berpendapat
andaikatapun anggapan para Pemohon itu benar, quod non, hal itu bukan
merupakan yurisdiksi Mahkamah untuk mengadilinya. Lagi pula, dalam
persidangan terungkap bahwa terhadap PP 72/2016 tersebut telah
diajukan pengujian ke Mahkamah Agung melalui Perkara Nomor
21P/HUM/2017 dan oleh Mahkamah Agung telah dinyatakan ditolak,
sebagaimana diterangkan Pemerintah dalam persidangan tanggal 28
Maret 2018 yang tidak dibantah oleh para Pemohon.

3) Bahwa para Pemohon mendalilkan, BUMN bukan merupakan tempat
untuk berinvestasi tetapi memiliki fungsi strategis sebagai alat negara
untuk menjalankan fungsi negara terutama pada sektor strategis.
Peleburan atau penggabungan BUMN akan menyebabkan berakhirnya
perseroan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) dan Peraturan Pelaksana
namun para Pemohon tidak jelas menyebut peraturan pelaksana yang
mana. Para Pemohon kemudian menyatakan bahwa berakhirnya
perseroan menyebabkan dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja
dengan mengutip ketentuan dalam Pasal 163 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat bahwa
peleburan atau penggabungan BUMN, sebagaimana telah
dipertimbangkan sebelumnya, adalah bagian dari tindakan korporasi.
Selain itu, menyatakan BUMN bukan sebagai tempat berinvestasi tidaklah
rasional. Sebab, penggunaan uang negara yang dipisahkan guna
membentuk BUMN itu sendiri adalah sebuah investasi. Bedanya dengan
investasi lainnya, misalnya yang dilakukan oleh perorangan dalam
mendirikan suatu perusahaan, adalah bahwa investasi dalam wujud
pembentukan atau pendirian BUMN itu maksud dan tujuannya bukanlah
sekadar mengejar keuntungan, bahkan justru lebih banyak fungsi
sosialnya. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 2 UU BUMN yang menyatakan:

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:
a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian
nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
b. mengejar keuntungan;
c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat
hidup orang banyak;
d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat
dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

(2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban
umum, dan/atau kesusilaan.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja
(PHK), Mahkamah perlu menegaskan bahwa PHK tidaklah serta-merta
mengandung persoalan konstitusional. PHK baru menjadi persoalan
konstitusional, khususnya yang berkait dengan pelanggaran terhadap
hak-hak konstitusional warga negara, apabila norma undang-undang
yang mengatur tentang PHK itu sendiri bertentangan dengan UUD 1945.
Selama norma undang-undang yang mengatur tentang PHK itu tidak
bertentangan dengan UUD 1945 maka peristiwa konkrit berupa terjadinya
PHK tidaklah merupakan persoalan konstitusional yang menjadi
kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Apabila dalam praktik
terjadi pelanggaran terhadap ketentuan PHK (yang norma undang-
undangnya konstitusional itu) maka hal itu merupakan kewenangan
Pengadilan Hubungan Industrial sebagai bagian dari pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung
untuk mengadilinya. Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

4) Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah terang
bagi Mahkamah bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 14
ayat (2) dan ayat (3) UU BUMN bertentangan dengan UUD 1945 adalah
tidak beralasan menurut hukum.

Abdul Hakim dan rekan.

Pasal 59 ayat (1) huruf UU Ketenagakerjaan

dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang – Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan,
MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) Bahwa permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan pada
Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003 adalah mengenai tidak adanya kewajiban
pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu yang terdapat pada norma a
quo beserta penjelasannya. Bahwa pada pokoknya Pasal 59 ayat (1) UU
13/2003 merupakan norma yang mengatur mengenai “syarat perjanjian
kerja untuk waktu tertentu (PKWT)”, yang berkenaan dengan jenis atau
sifat kegiatannya, yaitu: a) pekerjaan yang sekali selesai atau yang
sementara sifatnya; b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya
dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c)
Pekerjaan yang bersifat musiman; atau d) Pekerjaan yang berhubungan
dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih
dalam percobaan atau penjajakan. Bahwa mengenai PKWT, khususnya
yang diatur dalam Pasal 59 UU 13/2003 telah diputuskan
konstitusionalitasnya melalui Putusan Mahkamah, yaitu Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, bertanggal 17 Januari
2012, yang pertimbangannya menyatakan antara lain:

“Dalam praktik, ada beberapa jenis pekerjaan yang termasuk kriteria
disebut di atas dengan alasan efisiensi bagi suatu perusahaan dan
keahlian suatu pekerjaan tertentu lebih baik diserahkan untuk dikerjakan
oleh perusahaan/pihak lain, antara lain pekerjaan bangunan, buruh karet,
penebang tebu (musiman), konsultan, ataupun kontraktor. Terhadap jenis
pekerjaan yang demikian, bagi pekerja/buruh menghadapi resiko berakhir
masa kerjanya, ketika pekerjaan tersebut telah selesai, dan harus mencari
pekerjaan baru. Pada sisi lain, bagi pengusaha pemilik pekerjaan akan
lebih efisien dan tidak membebani keuangan perusahaan apabila jenis
pekerjaan demikian tidak dikerjakan sendiri dan diserahkan kepada pihak
lain yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tersebut, sehingga
perusahaan hanya fokus pada jenis pekerjaan utamanya (core business).
Bagi pengusaha atau perusahaan yang mendapatkan pekerjaan yang
memenuhi kriteria tersebut dari perusahaan lain, juga menghadapi
persoalan yang sama dalam hubungannya dengan pekerja/buruh yang
dipekerjakannya dalam jenis pekerjaan yang sifatnya sementara dan
dalam waktu tertentu. Sehubungan dengan jenis pekerjaan yang
demikian, wajar bagi pengusaha untuk membuat PKWT dengan
pekerja/buruh, karena tidak mungkin bagi pengusaha untuk terus
memperkerjakan pekerja/buruh tersebut dengan tetap membayar gajinya
padahal pekerjaan sudah selesai dilaksanakan. Dalam kondisi yang
demikian pekerja/buruh tentu sudah harus memahami jenis pekerjaan
yang akan dikerjakannya dan menandatangani PKWT yang mengikat para
pihak. Perjanjian yang demikian tunduk pada ketentuan Pasal 1320
KUHPerdata, yang mewajibkan para pihak yang menyetujui dan
menandatangani perjanjian untuk menaati isi perjanjian dalam hal ini
PKWT. Untuk melindungi kepentingan pekerja/buruh yang dalam keadaan
lemah karena banyaknya pencari kerja di Indonesia, peran Pemerintah
menjadi sangat penting untuk mengawasi terjadinya penyalahgunaan
ketentuan Pasal 59 Undang-Undang a quo , misalnya melakukan PKWT
dengan pekerja/buruh padahal jenis dan sifat pekerjaannya tidak
memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang. Lagi pula, jika terjadi
pelanggaran terhadap Pasal 59 Undang-Undang a quo hal itu merupakan
persoalan implementasi dan bukan persoalan konstitusionalitas norma
yang dapat diajukan gugatan secara perdata ke peradilan lain. Dengan
demikian menurut Mahkamah Pasal 59 UU 13/2003 tidak bertentangan
dengan UUD 1945;” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
XI/2011, bertanggal 17 Januari 2012, halaman 38].

Dengan demikian, PKWT dapat dibenarkan selama memenuhi syarat
dalam Pasal 59 UU 13/2003, bukan hanya syarat mengenai jenis
pekerjaan sebagaimana diatur oleh Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003, namun
juga syarat lainnya pada keseluruhan undang-undang tersebut, yaitu
syarat Pasal 57, Pasal 58 dan keseluruhan Pasal 59 UU 13/2003. Pasal 59
ayat (7) UU 13/2003 menyatakan, “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi
perjanjian kerja waktu tidak tertentu.” Sedangkan Penjelasan Pasal 59
ayat (1) menyatakan, “Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.”

2) Bahwa selanjutnya Pasal 59 ayat (8) UU 13/2003 menyatakan
bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri. Norma ini pada pokoknya telah
memberikan pendelegasian kepada Menteri yang kewenangannya
berkaitan dengan norma a quo untuk mengatur lebih lanjut mengenai
PKWT, dan dengan demikian syarat yang akan diatur oleh Menteri
tersebut mengikat pula sebagai syarat PKWT. Terkait dengan hal ini,
syarat pencatatan PKWT telah diatur oleh Pasal 13 Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004, yang
menyatakan, “PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota
setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
penandatanganan”. Dengan adanya Pasal 59 ayat (7) dan ayat (8) UU
13/2003, menurut Mahkamah telah jelas mengenai kewajiban pencatatan
PKWT dan akibat hukum dari tidak tercatatnya PKWT tersebut, yaitu
bahwa undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah, in
casu Menteri yang terkait, untuk mengatur lebih jauh mengenai aturan
pelaksanaan terhadap norma a quo , selain itu norma yang ada, yaitu
Pasal 59 UU 13/2003 termasuk Penjelasannya, telah menjadi dasar yang
cukup bahwa PKWT wajib dicatatkan dan tidak dicatatkannya PKWT
sampai dengan batas waktu yang ditentukan demi hukum berubah
menjadi PKWTT.

3) Bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon agar frasa
“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 59 ayat (1) UU
13/2003 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian kerja
untuk waktu tertentu wajib dicatatkan oleh pengusaha ke instansi yang
bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, yang terlebih dahulu
dilakukan pemeriksaan atas terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat
pembuatan perjanjian kerja dimaksud oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Sesuai
dengan pertimbangan di atas, kewajiban pencatatan tersebut telah ada
pada Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003, di mana penjelasan
tersebut juga mengikat sebagai syarat dengan akibat hukum yang diatur
oleh Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003. Kejelasan mengenai siapa yang
berkewajiban untuk mengajukan PKWT tersebut ke instansi yang
berwenang telah secara prinsip terdapat dalam Pasal 53 UU 13/2003 yang
menyatakan, “Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi
pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi
tanggung jawab pengusaha.” Hal ini pun telah ditegaskan melalui
Keputusan Menteri sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas.
Sedangkan pemeriksaan mengenai substansi perjanjian kerja,
sebagaimana yang dikehendaki para Pemohon, hal itu merupakan
substansi yang menjadi kesepakatan para pihak pada waktu dibuatnya
perjanjian tersebut dengan merujuk pada ketentuan Pasal 59 UU 13/2003
serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan tidak boleh
bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga hal tersebut
bukan merupakan kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan
sebagaimana dikehendaki para Pemohon, karena pada dasarnya hal itu
merupakan kesepakatan para pihak pada waktu perjanjian itu dibuat.
Adapun tugas dari pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan
Pasal 176 - Pasal 181 UU 13/2003 terbatas pada pelaksanaan undang-
undang ketenagakerjaan, termasuk pengawasan dan penegakan terhadap
pelaksanaan isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

4) Bahwa persoalan di mana para Pemohon mendapatkan kerugian
atau ketidakadilan dari pelaksanaan PKWT yang terjadi karena tidak
diajukannya pencatatan oleh pengusaha kepada instansi sebagaimana
dikehendaki oleh Undang-Undang a quo dan adanya substansi PKWT
yang merugikan para Pemohon, hal tersebut merupakan permasalahan
pada implementasi norma a quo , bukan permasalahan konstitusionalitas
norma. Pada tingkatan tertentu, pemerintah bertanggung jawab untuk
melakukan pengawasan PKWT yang pada prinsipnya berorientasi pada
menciptakan keseimbangan hak antara pekerja dan pengusaha serta
melindungi pekerja dari pelaksanaan perjanjian kerja yang tidak adil atau
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk
permasalahan dalam pelanggaran pembentukan perjanjian kerja yang
berkait dengan PKWT para Pemohon dapat merujuk pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014. Adapun sengketa
ketenagakerjaan lainnya merupakan kewenangan dari pengadilan yang
berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Yahya Karomi, S.H, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu
Hendrayana, S.H., M.H., Herry Suherman, S.H., Wiwin Taswin, S.H., dan
Sugeng Susilo, S.H., M.H.

Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011 dan Pasal 24 UU
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU No. 2
Tahun 2008)

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon 23 ayat (2)
dan Pasal 23 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011, Pasal 24 UU No. 2 Tahun
2008, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai
berikut:

1) Bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan
dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan berkait
dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, menurut Mahkamah
Pemohon telah membuktikan sebagai anggota partai politik, yaitu Partai
Persatuan Pembangunan yang dibuktikan melalui bukti P-6 berupa Tanda
Anggota Partai Persatuan Pembangunan, bertanggal 1 September 2012
atas nama Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dalam
beberapa putusan sebelumnya telah mempertimbangkan dan memutus
mengenai kedudukan hukum partai politik maupun anggota/pengurus
suatu partai politik yang partai politiknya memiliki anggota di DPR dan
turut serta dalam pembahasan pembentukan undang-undang sebagai
Pemohon dalam pengujian undang-undang.

2) Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-
XIII/2015, bertanggal 21 Juni 2016, telah mempertimbangkan sebagai
berikut:
“...bahwa, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum pada huruf b
sampai dengan huruf j di atas, dan dengan mengetengahkan pula fakta
putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah sebagaimana telah
diuraikan pada huruf k di atas, Mahkamah, dalam perkara a quo, perlu
menegaskan kembali bahwa terkait pembatasan pemberian kedudukan
hukum bagi anggota partai politik baik yang menjadi Anggota DPR,
Anggota DPRD, Caleg DPR atau DPRD, maupun yang berstatus hanya
sebagai anggota atau pengurus partai politik, untuk mengajukan
pengujian Undang-Undang, adalah dalam kaitannya untuk menghindari
terlanggarnya etika politik atau mencegah terjadinya konflik kepentingan
yang terkait langsung dengan adanya hak dan/atau kewenangan yang
melekat pada DPR secara institusi untuk membentuk Undang-Undang
dan/atau Anggota DPR untuk mengusulkan rancangan Undang-Undang
sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor
20/PUU-V/2007, serta yang terkait pula dengan hak dan/atau
kewenangan lainnya yang dimiliki oleh DPR dan/atau Anggota DPR yang
diatur dalam UUD 1945 yang oleh Mahkamah, beberapa di antaranya,
telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 dan
Putusan Nomor 38/PUU-VII/2010. Adapun terhadap persoalan
konstitusionalitas lainnya khususnya yang terkait dengan kedudukan
hukum mereka sebagai warga negara Indonesia yang mempersoalkan
konstitusionalitas Undang-Undang apa pun yang dikaitkan dengan hak-
hak konstitusionalitas selaku warga negara Indonesia baik perorangan
dan/atau kelompok orang - kecuali terhadap Undang-Undang yang
mengatur kedudukan, wewenang, dan/atau hak DPR secara institusi
dan/atau Anggota DPR – Mahkamah akan memeriksa dengan saksama
dan memberikan pertimbangan hukum tersendiri terhadap kedudukan
hukum mereka dalam perkara tersebut sesuai dengan kerugian
konstitusional yang didalilkan;” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7/PUU-XIII/2015, bertanggal 21 Juni 2016, halaman 47-48]

3) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-
XIV/2016, bertanggal 25 Januari 2017, telah mempertimbangkan sebagai
berikut:
“bahwa permasalahan yang dikemukakan para Pemohon adalah adanya
konflik internal mengenai kepengurusan DPP PPP, yang menurut para
Pemohon disebabkan oleh ketidakjelasan Pasal 23 dan Pasal 33 UU
2/2011. Mahkamah menilai bahwa sebagai perorangan warga negara
Indonesia para Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk
mengajukan permohonan pengujian ketentuan a quo. hal demikian
karena, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 23 dan Pasal 33 UU 2/2011
adalah ketentuan yang secara spesifik mengatur partai politik, dan bukan
mengatur hak perorangan warga negara Indonesia. [vide Putusan MK
Nomor 35/PUU-XIV/2016, bertanggal 25 Januari 2017, halaman 97]

4) Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 45/PUU-XIV/2016, bertanggal 25 Januari 2017, telah
mempertimbangkan sebagai berikut:
“Bahwa dengan fakta PPP ikut terlibat dalam pembentukan norma yang
dimohonkan pengujian, meskipun Pemohon mendalilkan dirinya sebagai
perorangan warga negara Indonesia yang juga tidak dapat dilepaskan
dari statusnya sebagai anggota dan/atau pengurus PPP, telah jelas bagi
Mahkamah bahwa jikalaupun ada kerugian yang dialami akibat
berlakunya norma dimaksud, bukanlah terjadi pada diri Pemohon
sebenarnya merupakan persoalan institusional partai politik.” [vide
Putusan MK nomor 45/PUU-XIV/2016, bertanggal 25 Januari 2017,
halaman 97]

5) Bahwa berdasarkan pertimbangan pada putusan-putusan
Mahkamah di atas, karena Pemohon mendalilkan sebagai anggota partai
politik yaitu PPP, di mana partai tersebut terlibat dalam pembahasan dan
persetujuan bersama RUU menjadi undang-undang, dalam hal ini UU
2/2011 dan UU 2/2008, maka menurut Mahkamah Pemohon tidak
memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan pengujian undang-undang a quo, baik secara perorangan
maupun mewakili DPC PPP Kabupaten Cilacap. Selain itu tidak ada
kejelasan mengenai apakah dalam kasus konkrit Pemohon, terdapat
persoalan tentang kejelasan status keanggotaan Pemohon dalam partai a
quo, karena sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon sendiri, Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah mengeluarkan keputusan
mengenai pengesahan kepengurusan PPP, sehingga menurut Mahkamah
tidak ada uraian yang jelas mengenai hubungan sebab akibat antara
norma yang diajukan untuk diuji dengan kerugian atau potensi kerugian
Pemohon dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujian.

6) Menimbang bahwa terkait dengan putusan-putusan Mahkamah di
atas, Mahkamah juga telah membuat pengecualian dengan memberikan
kedudukan hukum (legal standing) terhadap anggota DPR dalam
pengujian Undang-Undang dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VIII/2010, bertanggal
12 Januari 2011, yang dalam pertimbangannya menyatakan pada
pokoknya:
“...Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing)
para Pemohon sebagai anggota DPR dalam Permohonan ini, Mahkamah
berpendapat bahwa objectum litis permohonan para Pemohon adalam
Pasal 184 ayat (4) UU27/2009 yang menentukan batas minimum jumlah
quorum adalah 3/4 dari jumlah anggota DPR dan untuk pengambilan
keputusan harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 dari anggota DPR yang
hadir sebagai syarat agar secara instutisional DPR dapat menggunakan
hak menyatakan pendapat. Menurut Mahkamah “hak menyatakan
pendapat” dalam ketentuan a quo terkait dengan hak konstitusional yang
melekat hanya pada anggota DPR dan tidak merupakan hak warga
negara yang lainnya. Dengan kata lain, DPR sebagai institusi dapat
menggunakan hak tersebut, hanya dengan persetujuan para anggota
DPR yang masing-masing memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk
mengontrol jalannya pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah, para Pemohon selaku anggota DPR di samping memiliki hak
yang secara tegas diatur dalam Pasal 20A ayat (3) dan Pasal 21 UUD
1945 juga memiliki hak-hak konstitusional yang melekat pada hak DPR
sebagai institusi. Konstruksi ini menjadi sangat wajar apabila dikaitkan
dengan prinsip bahwa jabatan anggota DPR adalah jabatan majemuk
yakni jabatan dalam suatu institusi yang keputusannya harus ditetapkan
secara kolektif melalui mekanisme dan quorum tertentu. Dalam kaitan
dengan permohonan ini, hak konstitusional untuk ikut memutuskan
penggunaan “hak menyatakan pendapat” sebagai mekanisme kontrol DPR
atas suatu kebijakan pemerintah, dapat terhalang atau tidak dapat
dilaksanakan dengan adanya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU a quo.
Apalagi jika dikaitkan dengan posisi para Pemohon sebagai anggota DPR
yang jumlahnya minoritas dalam kaitan dengan hal-hal tertentu yang
harus diputuskan oleh DPR seperti dalam hak menyatakan pendapat
menjadi tidak mungkin diloloskan dengan persetujuan 3/4 anggota DPR,
padahal hak menyatakan pendapat adalah dalam rangka berjalannya
sistem demokrasi yaitu check and balance antara lembaga DPR dan
Pemerintahan. Jika demikian maka tidak akan ada suatu mekanisme
untuk meluruskan jalannya sistem demokrasi melalui lembaga DPR
karena syarat persetujuan dan quorum menjadi sangat tinggi (mayoritas
mutlak yaitu 3/4 anggota DPR). Dengan demikian, dalam kasus ini, posisi
anggota DPR berbeda dengan posisi anggota DPR dalam Putusan
Mahkamah Nomor 20/PUU-V/2007, bertanggal 17 Desember 2007 dan
Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juni 2010, karena dalam
perkara ini yang dipersoalkan adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki
oleh para anggta DPR. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, para
Pemohon sebagai anggota DPR khusus dalam permohonan ini memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;” [vide Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VIII/2010, bertanggal 12 Januari
2011, halaman 90-91]

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015, bertanggal
21 Juni 2016, yang pada pertimbangannya menyatakan:
“...bahwa, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum pada huruf b
sampai dengan huruf j di atas, dan dengan mengetengahkan pula fakta
putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah sebagaimana telah
diuraikan pada huruf k di atas, Mahkamah, dalam perkara a quo, perlu
menegaskan kembali bahwa terkait pembatasan pemberian kedudukan
hukum bagi anggota partai politik, untuk mengajukan pengujian Undang-
Undang, adalah dalam kaitannya untuk menghindari terlanggarnya etika
politik atau mencegah terjadinya konflik kepentingan yang terkait
langsung dengan adanya hak dan/atau kewenangan yang melekat pada
DPR secara institusi untuk membentuk Undang-Undang dan/atau Anggota
DPR untuk mengusulkan rancangan Undang-Undang sebagaimana telah
dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, serta
yang terkait pula dengan hak/dan atau kewenangan lainnya yang dimiliki
oleh DPR dan/atau Anggota DPR yang diatur dalam UUD 1945 yang oleh
Mahkamah, beberapa di antaranya, telah dipertimbangkan dalam Putusan
Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010.
Adapun terhadap persoalan konstitusionalitas lainnya khususnya yang
terkait dengan kedudukan hukum mereka sebagai warga negara
Indonesia yang mempersoalkan konstitusionalitas Undang-Undang apa
pun yang dikaitkan dengan hak-hak konstitusionalitas selaku warga
negara Indonesia baik perorangan dan/atau kelompok orang – kecuali
terhadap Undang-Undang yang mengatur kedudukan, wewenang,
dan/atau hak DPR secara institusi dan/atau Anggota DPR – Mahkamah
akan memeriksa dengan saksama dan memberikan pertimbangan hukum
tersendiri terhadap kedudukan hukum mereka dalam perkara tersebut
sesuai dengan kerugian konstitusional yang didalilkan;” [vide Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015, bertanggal 21 Juni 2016,
halaman 47-48]

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, bertanggal
7 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan:
“... Dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah tersebut [Putusan
Mahakamah Nomor 7/PUU-XIII/2015], maka warga negara Indonesia
yang juga menyandang status sebagai anggota DPR-RI akan
dipertimbangkan tersendiri terhadap kedudukan hukumnya sesuai dengan
kerugian konstitusional yang didalilkan...Bahwa dengan mendasarkan
pada uraian tersebut di atas, Pemohon selaku warga negara Indonesia
yang juga merupakan anggota DPR-RI memiliki hak konstitusional yang
ditentukan dalam UUD 1945 yang secara aktual dirugikan oleh berlakunya
frasa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” yang termuat
dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan
Pasal 26A UU Tipikor, Kejaksaan Agung telah menggunakan alat bukti
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik untuk melakukan
penyelidikan dan pemanggilan terhadap Pemohon, padahal alat bukti
Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dilakukan oleh
orang atau lembaga yang tidak berwenang untuk itu. Kerugian
konstitusional Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan
berlakunya frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 huruf b UU ITE dan
Pasal 26A UU Tipikor. Apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan
maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi terjadi.”
[vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, bertanggal
7 September 2016, halaman 88-89]

7) Bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas, pengecualian
pemberian legal standing kepada Pemohon-Pemohon tersebut
mempunyai alasan yang spesifik dan Pemohon dalam perkara a quo tidak
termasuk dalam salah satu spesifikasi dalam putusan-putusan Mahkamah
di atas. Terlebih lagi permohonan a quo berkenaan dengan Undang-
Undang Partai Politik yang sejak dari awal Mahkamah tidak pernah
memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada anggota atau
pengurus partai politik karena enyangkut adanya konflik kepentingan
(conflict of interest) partai politik yang ikut membahas dan menyetujui
Undang-Undang a quo.

8) Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas,
Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing) selaku Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-
Undang a quo.

9) Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a
quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan pokok permohonan.

Dwi Maryoso, S.H., dan Feryando Agung Santoso, S.H., M.H.

Pasal 92 ayat (4) sepanjang frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dan
Pasal 107 sepanjang frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” UU ASN.

Pasal 23A, 28H ayat (3) dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945

Para Pemohon, Pemerintah dan Pejabat dan Pegawai dari Pusat Pementauan
Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI

1) Bahwa terkait dengan iuran dalam jaminan kecelakaan kerja dan
jaminan kematian yang diatur dengan peraturan pemerintah yang
dipersoalkan oleh Pemohon, ternyata tidak hanya dibuat untuk Pegawai
ASN akan tetapi juga untuk pekerja swasta, yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, hal itu menunjukan
bahwa pengaturan yang demikian bukan sesuatu yang bertentangan
dengan UUD 1945.

2) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka MK berpendapat
Permohonan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa
“diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal a quo tidak beralasan
menurut hukum.

Kamaluddin Harahap, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu
Muhammad Ainul Syamsu, S.H., dkk.

Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k dan ayat (2) UU Pemasyarakatan.

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Kuasa Hukum Pemohon, Pemerintah dan Pejabat dan Pegawai dari Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusional Pasal 14
ayat (2) UU 12/1995, yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan
tidak memenuhi fungsi peraturan perundang-undangan yang bertujuan
untuk menjamin penegakan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia, yang
menurut Pemohon disebabkan tidak adanya penegasan tentang fungsi
pemasyarakatan untuk menjamin dilaksanakannya fungsi peraturan
perundang-undangan, Mahkamah berpendapat hal tersebut terkait
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 yang
menyatakan “dalam konteks permohonan a quo, merujuk pada prinsip
delegasi tersebut dan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995,
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang secara lebih
detil memberikan panduan pelaksanaan pemberian remisi. Karena diberi
landasan yuridis oleh Undang-Undang, Pemerintah berwenang
menentukan syarat dan tatacara pemberian remisi.” Sehingga dengan
demikian, maka pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 54/PUU-
XV/2017 berlaku secara mutatis mutandis dalam permohonan a quo.

2) Bahwa Pemerintah memiliki kewenangan delegasi untuk mengatur
syarat dan tata cara pemberian hak-hak narapidana antara lain hak remisi
dan pembebasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU
12/1995. Kewenangan delegasi tersebut menurut MK tidak bertentangan
dengan konstitusi karena bertujuan untuk memperjelas hal-hal yang
bersifat teknis dalam pelaksanaan dari suatu norma Undang-Undang.
Materi muatan peraturan pelaksanaan telah didelegasikan oleh Undang-
Undang menjadi kewenangan Pemerintah selaku pelaksanaan Undang-
Undang. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.