Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM / 09-05-2018

Gerakan Poros Maritim (GEOMARITIM).

Pasal 37 ayat (3)

Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)

Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI.

1) Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing)
serta dikaitkan dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh
Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut

2) Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum berbentuk
perkumpulan bernama Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim
Indonesia) yang dibentuk pada tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan
Akta Nomor 52 yang dibuat oleh Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi,
S.H., M.K.N., dan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-
0015583.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan
Hukum Perkumpulan Badan Gerakan Poros Maritim Indonesia (vide bukti
P-6) diwakili oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal dalam
mengajukan permohonan a quo;

3) Bahwa dalam Pasal 8 (Struktur Kepengurusan) Anggaran Dasar
Geomaritim Indonesia, menyatakan “Dewan Pimpinan Pusat dipimpin
oleh/dan disebut Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara
Umum”. Kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga Geomaritim
Indonesia, Bab II Dewan Pimpinan, Pasal 7 ayat (1) huruf f, menyatakan
“Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan: 1.Ketua Umum dan atau Ketua
Provinsi/Ketua Kabupaten/Ketua Kota/dan Ketua Kecamatan: ... f.
Menandatangani Surat Organisasi ke luar dan ke dalam”. (vide bukti P-7);

4) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Perkumpulan Geomaritim Indonesia sebagaimana
tersebut pada angka 3 di atas, menurut Mahkamah kewenangan yang
dimiliki oleh Ketua Umum dan atau Ketua Provinsi/Ketua
Kabupaten/Ketua Kota/dan Ketua Kecamatan, yaitu “Menandatangani
Surat Organisasi ke luar dan ke dalam” tidak bisa dimaknai sebagai orang
yang dapat mewakili kepentingan Pemohon untuk bertindak baik ke
dalam maupun ke luar pengadilan, dalam hal ini ke Mahkamah sebagai lembaga Peradilan Konstitusi. Selain itu ketentuan Anggaran Rumah Tangga tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian karena memberikan kewenangan kepada seluruh Dewan Pimpinan Perkumpulan Geomaritim Indonesia, baik Ketua Umum dan atau Ketua Provinsi/Ketua Kabupaten/Ketua Kota/dan Ketua Kecamatan untuk menandatangani
surat organisasi baik ke dalam maupun ke luar. Pemberian kewenangan
kepada seluruh Dewan Pimpinan pada setiap tingkatan tersebut dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum siapa yang berhak mewakili atau
bertindak hukum baik ke dalam maupun ke luar, hanya bersifat
administratif bukan secara tegas memberikan kewenangan untuk
bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan,
termasuk dalam hal ini pengajuan permohonan pengujian
konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan
Geomaritim Indonesia tidak menyatakan secara tegas ketentuan
mengenai siapa yang berwenang mewakili Perkumpulan Geomaritim
Indonesia “baik ke dalam maupun ke luar pengadilan” apabila terdapat
permasalahan hukum yang dialami oleh badan hukum perkumpulan
dengan menggunakan nama Geomaritim Indonesia.

5) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada angka 4 di atas,
Mahkamah perlu menegaskan bahwa setiap Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga perkumpulan atau organisasi harus menyatakan
secara tegas mengenai siapa yang diberikan kewenangan dalam
melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan
guna memperoleh kepastian hukum.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo;

6) Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Mahkamah tidak
mendapatkan keyakinan akan adanya kebenaran kerugian konstitusional
sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon untuk dapat dijadikan dasar
bagi Mahkamah dalam menilai bahwa Pemohon mempunyai kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM / 26-04-2018

Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri, dalam hal ini diwakili oleh M.
Maulana Bungaran, S.H., dkk.

Pasal 414 ayat (1)

Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1)

Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang – Undang
Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU PEMILU, MK
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) Bahwa pengujian norma parliamentary threshold yang diatur dalam
Pasal 208 UU 8/2012 terakhir adalah melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014, dalam
permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012, dengan
dasar pengujian adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1)
dan ayat (3) UUD 1945, dengan amar putusan menyatakan menolak
permohonan Pemohon. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah
menyatakan bahwa terhadap pasal atau ayat dari UUD 1945 yang telah
dijadikan dasar pengujian dalam permohonan sebelum permohonan a
quo, pertimbangan dalam permohonan tersebut mutatis mutandis
menjadi pertimbangan pula dalam permohonan a quo. Dengan demikian
masih terdapat dasar pengujian yang berbeda yakni Pasal 6 ayat (2),
Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E
ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Terhadap dasar pengujian
yang berbeda tersebut, Mahkamah antara lain menegaskan kembali
dalam pertimbangan hukumnya bahwa ketentuan PT 3,5% merupakan
kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang sebagai politik
penyederhanaan kepartaian yang tidak bertentangan dengan UUD 1945;

2) Bahwa meski undang-undang yang diuji dalam permohonan a quo
berbeda, akan tetapi norma yang diuji secara substansi tidak berbeda
dengan norma yang telah dinilai oleh Mahkamah melalui putusan-putusan
yang diuraikan di atas, khususnya putusan yang berkenaan dengan
parliamentary threshold untuk keanggotaan DPR, di mana Mahkamah
telah menegaskan pendiriannya bahwa hal tersebut berkaitan dengan
politik penyederhanaan kepartaian dengan menyatakan open legal policy
sepanjang tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan
rasionalitas. Demikian juga dengan dasar pengujian yang dipergunakan
dalam permohonan a quo yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, telah dijadikan dasar pengujian dalam
permohonan- permohonan sebelum permohonan a quo yang telah
diputus melalui putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas. Selain
itu, alasan-alasan permohonan a quo juga tidak didasarkan pada alasan-
alasan konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan-permohonan
sebelum permohonan a quo dan telah pula dipertimbangkan dalam
putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian
berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan Pemohon adalah
ne bis in idem.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 99/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA / 26-04-2018

Nina Handayani, dalam hal ini diwakilkan oleh kuasa hukumnya yaitu Dr.
Youngki Fernando, SH., MH.

Penjelasan Pasal 2 angka ke-1

Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1),
Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3)

Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Penjelasan Pasal 2 angka ke-1 UU
Peradilan Agama, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan seksama
permohonan Pemohon, khususnya bukti-bukti yang diajukan Pemohon,
ternyata tidak ditemukan adanya bukti yang dapat memperkuat dalil
Pemohon, khususnya yang terkait dengan kedudukan hukum (legal
standing) bahwa Pemohon adalah pihak yang dirugikan dengan adanya
Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd
tanggal 26 Februari 2008 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Bandung Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg tanggal 30 Oktober 2008 juncto
Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/AG/2009 tanggal 17 Juli 2009,
maupun Akta Cerai Nomor 139/AC/2010/PA.Cbd tanggal 10 April 2010,
padahal bukti-bukti tersebut sangat penting untuk membuktikan dalil
Pemohon terkait dengan anggapannya perihal kerugian hak
konstitusionalnya, sehingga Mahkamah sulit menemukan adanya
hubungan hukum antara Pemohon dengan WNA yang bernama Mohd
Zuki bin Daud (warga Negara Malaysia). Demikan juga hubungan
Pemohon dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional yang
disebabkan oleh berlakunya norma sebagaimana yang dimaksud dalam
Penjelasan Pasal 2 angka 1 UU Peradilan Agama, karena Mahkamah
hanya menemukan dua bukti dari Pemohon masing-masing berupa
fotokopi UUD 1945 dan fotokopi UU Peradilan Agama.

2) Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Mahkamah tidak
mendapatkan keyakinan akan adanya kebenaran kerugian konstitusional
sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon untuk dapat dijadikan dasar
bagi Mahkamah dalam menilai bahwa Pemohon mempunyai kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

3) Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo,
namun oleh karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing), maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 / 31-01-2018

Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (Institute for
Criminal Justice Reform), dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu
Supriyadi Widodo Eddyono, S.H dkk.

Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan
Pasal 140 KUHP sepanjang memuat frasa “makar ”.

Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1)

Kuasa Hukum Pemohon, Pemerintah, Pejabat dan Pegawai dari Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI

1) Bahwa MK tidak menemukan konsep rumusan yang ditawarkan
Pemohon untuk mengubah konstruksi pasal-pasal yang dinyatakan
inkonstitusional, kecuali semata-mata memaknai kata “makar” sebagai
“serangan” dalam pasal a quo. Apabila kata “makar” begitu saja dimaknai
sebagai “serangan” tanpa dikaitkan dengan rumusan norma lain pada
pasal a quo yang diminta pemohon, terutama pasal 87 KUHP, justru akan
menimbulkan ketidakpastian hukum karena penegak hukum baru dapat
melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan
tindak pidana “makar” apabila orang yang bersangkutan telah melakukan
tindakan “serangan” dan telah nyata timbul korban. Misalnya dalam hal
tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 104 KUHP, dimana
Presiden dan Wakil Presiden telah mati terbunuh dan baru dapat
dilakukan tindakan hukum terhadap pelaku. Hal ini yang dikhawatirkan
mahkamah apabila rumusan “serangan” harus dimaknai telah ada
perbuatan serangan yang nyata dilakukan/ terjadi.

2) Bahwa Mahkamah menilai tidak terdapat koherensi yang dapat
diterima oleh penalaran yang wajar untuk mendalilkan bahwa norma
pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang makar bertentangan
dengan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaan seseorang,
serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,
sebagaimana diatur dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 / 31-01-2018

Hans Wilson Wader dkk, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu
Latifah Anum Siregar dkk.

Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 110 KUHP.

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat
(3)

Kuasa Hukum Para Pemohon, Peerintah, dan Pejabat dan Pegawai pada
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI

1) Bahwa sepanjang berkenaan dengan Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal
107 KUHP, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan memutus
konstitusionalitas Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107 KUHP dalam
Putusan MK sebelumnya yaitu Putusan No. 7/PUU-XV/2017 tanggal 31
Januari 2018. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah sebagaimana
tertuang dalam Putusan MK No. No. 7/PUU-XV/2017 mutatis mutandis
berlaku terhadap dalil permohonan Pemohon sepanjang berkenaan
dengan Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107 KUHP.

2) Bahwa sepanjang berkenaan dengan Pasal 108 KUHP,
ketidakjelasan frasa “pemberontakan” harus dipahami dalam satu
kesatuan norma, bukan hanya memaknai satu penggalan kata secara
berdiri sendiri/terpisah dari kata-kata lain sehingga tidak beralasan
menurut hukum. Sedangkan sepanjang berkenaan dengan Pasal 110
KUHP, ketentuan tersebut hanya mempertegas pemberlakuan ancaman
pidana yang sama dengan ancaman yang diberlakukan terhadap
kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan pasal
108 KUHP sehingga tidak beralasan menurut hukum.

← Sebelumnya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Selanjutnya →