Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 9/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 15-04-2019

Azam, S.H dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Damai Hari Lubis, S.H.,M.H, Arvid Martdwisaktyo, S.H.,M.Kn dan kawan-kawan dari Aliansi Anak Bangsa (AAB)

Pasal 77 huruf a sepanjang frasa “penghentian penyidikan” KUHAP

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 77 huruf a sepanjang frasa “penghentian penyidikan” dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan ada atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Lebih lanjut dapat dijelaskan dalam menjalankan penyelidikan, penyelidik memiliki wewenang di antaranya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yakni menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Adapun yang dimaksud dengan “tindakan lain” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP adalah dapat dilakukan dengan syarat-syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban yang mengharuskan dilakukannya tindakan hukum, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia;

Dari beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terpenuhinya rumusan penyelidikan sebagaimana diuraikan pada ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tersebut di atas, unsur yang mendasar adalah adanya tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan oleh karenanya penyelidik mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan tindakan lain. Lebih lanjut apabila dicermati dari seluruh unsur agar dapat terpenuhinya tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksudkan pada uraian di atas maka secara sederhana sebenarnya dapat dipahami bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik yang menjadi batasan ruang lingkup tugas dan kewenangannya adalah terbatas pada tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa adanya laporan atau pengaduan yang diterima benar-benar memenuhi unsur adanya dugaan tindak pidana. Oleh karenanya yang terjadi sesungguhnya adalah tindakan penyelidik yang berupa tindakan permulaan yang pada dasarnya hanyalah mencari dan mengumpulkan keterangan orang dan barang bukti untuk mendapatkan kesimpulan bahwa suatu peristiwa adalah tindak pidana.

Dari batasan tugas dan kewenangan penyelidik tersebut di atas dapat diukur bentangan rangkaian yang menjadi titik batasan kewenangan penyelidik apabila dikaitkan dengan status adanya sebuah peristiwa, apakah sudah mengandung adanya unsur-unsur peristiwa yang dapat dikatakan adanya peristiwa pidana ataukah belum. Batasan-batasan tersebut diperlukan guna memastikan bahwa sebuah peristiwa adalah peristiwa pidana dan oleh karenanya terhadap peristiwa tersebut sudah dapat dilekatkan adanya tindakan upaya paksa yang dibenarkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, apabila oleh penyelidik suatu peristiwa telah dipastikan adalah peristiwa pidana maka proses yang harus dilanjutkan adalah dengan tindakan penyidikan. Namun demikian, apabila yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu ternyata melalui tindakan penyelidikan tersebut tidak dapat ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana maka penyelidik dapat menghentikan penyelidikannya. Meskipun secara formal tentang penghentian penyelidikan tidak dikenal dalam KUHAP, namun sesungguhnya hal tersebut tidak serta-merta menjadikan laporan atau pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan penyelidikan tersebut tidak dapat dibuka kembali. Hal ini karena secara substansial sepanjang pada perkembangan selanjutnya apabila terhadap laporan atau pengaduan tersebut ditemukan bukti baru maka hal itu dapat menjadi alasan bahwa penyelidikan tersebut dapat dilanjutkan kembali.

Lebih lanjut Mahkamah berpendapat tindakan penyelidikan oleh pejabat penyelidik mempunyai maksud dan tujuan mengumpulkan bukti atau bukti yang cukup agar dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan. Oleh karenanya jika diperhatikan dengan saksama, doktrin penyelidikan mempunyai arah untuk mewujudkan bentuk tanggung jawab kepada penyelidik, agar dapat dihindari tindakan penyelidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum dengan dampak merendahkan harkat martabat manusia, baik sebelum maupun pada saat akan dimulainya penegakan hukum. Oleh karena itulah terkadang memang sulit untuk memisahkan rangkaian tindakan penyelidikan dengan tindakan penyidikan. Bahkan, apabila tidak dipahami secara hati-hati seolah-olah penyelidikan merupakan sub atau bagian dari penyidikan. Hal tersebut sesungguhnya tidak dapat dibenarkan karena prinsip dasar yang membedakan adalah bahwa pada tindakan penyidikan telah ditemukan peristiwa pidana dan dari titik itulah dapat melekat upaya-upaya hukum yang bersifat memaksa dan berimplikasi pada perampasan kemerdekaan baik terhadap orang maupun benda/barang. Uraian lebih lanjut berkaitan dengan penyidikan akan diuraikan Mahkamah pada pertimbangan hukum selanjutnya.

[3.13.2] Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Selanjutnya, dalam rangka membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka, penyidik mempunyai wewenang antara lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yakni melakukan penangkapan, penahanan, penggeledehan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dan mengadakan penghentian penyidikan;

Dari pengertian penyidikan tersebut tampak jelas batasan yang bersifat limitatif, bahwa penyidikan adalah sebuah proses yang telah dimulai karena telah didahului atau ditemukan adanya tindak pidana. Adapun proses penyidikan itu sendiri adalah untuk mengembangkan dugaan adanya tindak pidana yang telah ditemukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang tindak pidana yang diduga terjadi dan dengan demikian penyidik menemukan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karenanya dengan beberapa variabel tersebut dapat diidentifikasi bahwa dalam proses penyidikan diperlukan adanya syarat yang bersifat absolut, yaitu diharuskan adanya dugaan tindak pidana yang telah ditemukan atau mendahului dan tindakan penyidikan sendiri merupakan tindakan untuk melanjutkan dan mengembangkan dugaan adanya tindak pidana yang telah ada sebelumnya.

Dengan demikian, oleh karena didasarkan dugaan adanya tindak pidana yang mendahului maka proses penyidikan yang merupakan tindakan hukum yang berupa mengembangkan tindak pidana tersebut telah dapat dikatakan sebagai tindakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum. Dalam perspektif penegakan hukum inilah sesungguhnya telah berkaitan erat dengan sebuah proses yang berhubungan dengan subjek hukum (subjectum litis) yaitu pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dan objek hukum tindak pidana (objectum litis) yaitu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena telah berkaitan dengan subjek hukum dan objek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan jenis tindak pidana yang dilakukan serta dalam rangka untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum maka hal tersebut di satu sisi telah bertalian erat dengan dibenarkannya aparat penegak hukum sesuai kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang dapat melakukan tindakan upaya paksa, baik terhadap orang ataupun benda/barang yang ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana yang bersangkutan. Namun di sisi lain juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak konstitusional, baik berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap subjek hukum yaitu pelaku tindak pidana, maupun perlindungan hukum terhadap benda-benda yang berkaitan dengan objek hukum tindak pidana tersebut.
Berangkat dari keterkaitan yang demikian erat antara adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan tersebut maka perlakuan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum baik terhadap pelaku dan tindak pidananya itu sendiri serta benda/barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut, benar-benar harus dalam koridor penegakan hukum yang selalu menjunjung tinggi prinsip yang sesuai dengan hukum dan keadilan. Sebab dalam proses penegakan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, telah dapat dimulainya tindakan-tindakan aparat penegak hukum dengan upaya hukum yang sifatnya dapat dipaksakan dan hal ini sangat berimplikasi pada tindakan perampasan kemerdekaan orang atau kebebasan akan kepemilikan/penguasaan terhadap benda/barang yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi.

Dalam hubungan perlindungan hukum pelaku tindak pidana, tindak pidananya, dan juga semua benda/barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi tersebut, instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum baik terhadap pelaku tindak pidana dan benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut harus ditegakkan, salah satunya adanya bentuk pengawasan agar aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya (abuse of power). Oleh karena itu, sesungguhnya apabila diperbandingkan terdapat bentuk perlakuan yang secara tegas berbeda yakni antara orang yang diduga melakukan tindak pidana sejak dinyatakan sebagai tersangka, terhadap benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan hasil tindak pidana sejak tahap penyidikan, dengan tahapan sebelumnya.

Instrumen hukum untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum tersebut, khususnya penyidik dan penuntut umum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan adalah salah satunya melalui lembaga praperadian. Sesuai dengan ruang lingkup yang mengatur praperadilan, Pasal 77 KUHAP menyatakan:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bertanggal 28 April 2015, kewenangan untuk mengadili perkara praperadilan termasuk juga penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, sebenarnya telah diperoleh adanya gambaran bahwa penyidikan adalah tindakan yang sudah masuk pada wilayah penegakan hukum yang di dalamnya telah melekat tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang, yaitu aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, untuk melakukan tindakan-tindakan upaya paksa dan dapat berdampak pada perampasan kemerdekaan, baik orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana maupun benda yang merupakan hasil tindak pidana, dan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Sebab, esensi telah melekatnya upaya paksa yang dapat mengandung perampasan kemerdekaan baik menyangkut orang ataupun benda dalam penyidikan atau proses penegakan hukum (pro-justitia) selanjutnya. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan karena telah ada kepentingan umum yang dilanggar, terutama korban dari adanya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, proses penegakan hukum harus sesuai dengan hukum dan keadilan sebagaimana yang telah disinggung dalam pertimbangan hukum di atas, yaitu terhadap pelaku tindak pidana dilakukan proses yang sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan terhadap kepentingan umum atau khususnya korban harus pula diberi perlindungan hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah dapat disimpulkan bahwa terdapat batasan yang bersifat limitatif antara penyelidikan dengan penyidikan. Lebih lanjut secara mendasar dapat dirangkum bahwa pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia) yang di dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut, baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang, sehingga esensi untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang belum beralasan untuk diterapkan, mengingat salah satu instrumen hukum untuk dapat dijadikan sebagai alat kontrol atau pengawasan adalah lembaga praperadilan yang belum dapat “bekerja” dikarenakan dalam tahap penyelidikan belum ada upaya-upaya paksa yang dapat berakibat adanya bentuk perampasan kemerdekaan baik orang maupun benda/barang. Sementara itu, dalam tahap penyidikan telah dimulai adanya penegakan hukum yang berdampak adanya upaya-upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang dan sejak pada tahap itulah sesungguhnya perlindungan hukum atas hak asasi manusia sudah relevan diberikan.

Lebih jauh apabila dikaitkan dengan sejarah yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah untuk memberikan pengawasan atau kontrol atas tindakan pejabat penegak hukum sebelum adanya proses peradilan agar dalam hal ini penyidik dan penuntut umum tidak melakukan tindakan sewenang-wenang. Di samping hal itu, esensi lain yang harus dipertimbangkan adalah pengawasan tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas hak asasi manusia. Dengan demikian hal tersebut sudah sejalan dengan tujuan praperadilan itu sendiri yaitu baru dapat “bekerja” setelah terdapat kemungkinan adanya tindakan upaya paksa yang berimplikasi adanya perampasan kemerdekaan dan hal tersebut baru dimulai pada tahap penyidikan yang wilayahnya berada setelah proses penyelidikan selesai. Dengan kata lain, memberikan kewenangan hasil tindakan penyelidikan untuk dapat dilakukan pengujian pada lembaga praperadilan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sama halnya memasukkan “nyawa” ke dalam tubuh penyelidikan untuk mempunyai karakter dibenarkannya tindakan upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang. Jika dilakukan, hal tersebut akan membuat kabur batasan antara tindakan penyelidikan dengan penyidikan. Bahkan lebih dari itu, sepanjang KUHAP sebagai hukum positif masih secara tegas memisahkan tindakan penyelidikan dengan penyidikan maka sebagai konsekuensi logisnya, tidak akan dibenarkan hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap benda/barang dalam tindakan penyelidikan. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan.

Meskipun hasil penyelidikan tidak dapat dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan namun sebenarnya tidak menghilangkan hak pelapor/pengadu untuk mengetahui proses penyelidikan kepada pihak penyelidik. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mencabut Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menganut prinsip-prinsip di antaranya transparan dan akuntabel sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf e dan huruf f sebagai berikut:

e. transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
f. akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan;

Berdasarkan kedua prinsip di atas maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi pihak kepolisian untuk tidak memenuhi hak pelapor/pengadu untuk memberikan hasil penyelidikan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, terdapat mekanisme untuk mempermasalahkan bagi pelapor/pengadu yaitu dengan melaporkan kepada pihak yang menjadi pengawas atas kinerja penyelidik tersebut dan tentunya dapat diberikan punishment apabila terbukti penyelidik tersebut melakukan pelanggaran.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 28-03-2019

1. Palaloi, SH (Wiraswasta/Komisioner KPU Kabupaten Pulau Seribu Prov DKI Jakarta periode 2013-2018)
2. Melianus Laoli (Mahasiswa/Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gunung Sitoli Utara Tahun 2019)
3. Abdul Rasyid, SH (Pengacara/Ketua KPU Soppeng Tahun 2018)
4. Sitefano Gulo (Wiraswasta/Ketua PPK dalam Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2016)
5. Alex (Wiraswasta/Panitia Pengawas Pemilihan di Kabupaten Mahakam Ulu pada Pemilukada Gubernur Tahun 2017) ]

Dalam hal ini diwakili oleh H.M.Kamal Singadirata, SH., MH. dkk para Advokat pada Law Firm M.Kamal Singadirata & Rekan (selanjutnya disebut para Pemohon).

Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu

Pasal 28E ayat (1), (2), (3), dan (5) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa sebelum menjawab isu konstitusionalitas sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.13] di atas, Mahkamah terlebih dahulu perlu merujuk Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-XVI/2018 dalam pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu terkait jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang oleh pembentuk undang-undang juga ditetapkan berjumlah tiga atau lima orang. Terhadap permohonan pengujian norma Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu dimaksud, dalam putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon. Pada intinya, terdapat tiga pokok pertimbangan hukum Mahkamah dalam memutus permohonan a quo. Dasar pertimbangan pertama, keseimbangan beban kerja penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks kini, profesionalitas dan kompetensi penyelenggara pemilu harus ditempatkan secara seimbang dengan beban kerja yang diberikan oleh undang-undang. Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dari tiga kelompok besar beban KPU, yaitu membentuk regulasi teknis penyelenggaraan, melaksanakan tahapan Pemilu, serta menjaga dan mensupervisi penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional mulai dari tingkat pusat hingga tingkat TPS diperlukan keseimbangan beban kerja. Dari ketiga kelompok besar tersebut, dua fokus kerja yang disebut terakhir membutuhkan jumlah sumber daya manusia yang seimbang dan rasional. Sebab, untuk melaksanakan tahapan dan mengendalikan penyelenggara (termasuk panitia ad-hoc di level kecamatan sampai ke tingkat TPS) tidak hanya membutuhkan penyelenggara yang mumpuni secara pemahaman, melainkan juga secara kuantitatif diperlukan jumlah yang mencukupi untuk melaksanakan dan memastikan semua tahapan Pemilu berjalan secara baik sesuai ketentuan yang berlaku. Andaipun kapasitas penyelenggaranya baik, namun memiliki keterbatasan untuk menjangkau semua aspek penting, mulai dari memastikan jumlah pemilih yang memiliki hak pilih sampai memastikan suara pemilih dihitung dan direkap dengan baik, disebabkan oleh keterbatasan jumlah penyelenggara tentunya akan mempengaruhi pencapaian standar kejujuran dan keadilan Pemilu dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, meskipun jumlah penyelenggara Pemilu pada masing-masing tingkatan merupakan kebijakan pembentuk undang-undang, namun ketika keputusan pembentuk undang-undang berpotensi menyebabkan terjadinya ancaman kerentanan terhadap pencapaian kehendak UUD 1945, hal demikian dapat dikualifikasi sebagai kebijakan yang bertentangan dengan UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, hlm. 88).

Pertimbangan kedua, aspek profesionalitas penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 perihal kebijakan penentuan jumlah anggota KPU kabupaten/kota tidak semata-mata didasarkan pada alasan teknis kesediaan anggaran, melainkan harus lebih didasarkan pada bahwa jumlah anggota harus mampu menopang bekerjanya penyelenggara pemilu secara profesional. Terkait dengan hal itu, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa lebih jauh, KPU merupakan lembaga negara mandiri yang tunduk pada prinsip profesional sehingga penentuan komposisi keanggotaannya pun harusnya didasarkan pada ukuran-ukuran profesionalitas, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Artinya, hanya alasan untuk bekerja dan berjalan secara profesional yang mestinya jadi landasan utama untuk menentukan jumlah keanggotaan lembaga tersebut. Dalam konteks itu, meski aspek ketersediaan anggaran juga harus dipertimbangkan, namun pertimbangan tersebut hanya dapat dibenarkan dan dapat diterima nalar konstitusionalnya selama pertimbangan anggaran tidak berpotensi mengancam asas-asas Pemilu yang ditentukan dalam konstitusi, in casu asas jujur dan adil dalam Pasal 22E UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XVI/2018, hlm. 91);

Pertimbangan ketiga, karena KPU merupakan lembaga mandiri dan profesional dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya dan KPU bukan sebagai lembaga representasi politik, penentuan jumlah anggotanya tidak dapat didasarkan semata- mata pada alasan faktor jumlah penduduk dan luas wilayah melainkan harus lebih ditekankan pada kebutuhan kerja yang didasarkan pada prinsip profesionalitas dan proporsionalitas. Dalam hal ini, penentuan jumlah anggota KPU kabupaten/kota mesti didasarkan pada kebutuhan manajemen penyelenggaraan pemilu. Terkait dengan hal itu, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa selain pertimbangan profesionalitas, penentuan jumlah anggota KPU kabupaten/kota harus pula mempertimbangkan dengan cermat dan saksama rancang-bangun manajemen penyelenggaraan Pemilu (election management) yang rasional, terukur dan menjamin pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat. Bagaimanapun dalam menyelenggarakan Pemilu, election management dimaksudkan untuk memastikan setiap tahapan Pemilu dilaksanakan secara profesional, memfasilitasi hak politik setiap pemilih dengan adil, serta melindungi pemenuhan prinsip daulat rakyat sebagai tujuan utama dari pelaksanaan Pemilu. Manajemen Pemilu yang rasional dan terukur menjadi keniscayaan untuk dapat dipastikan terwujud dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu yang ruang lingkupnya dimulai dari: 1) pendaftaran pemilih; 2) pencalonan; 3) kampanye; 4) pemungutan dan penghitungan suara; 5) rekapitulasi hasil penghitungan suara; 6) penetapan hasil Pemilu; 7) sengketa hasil Pemilu; dan 8) pelantikan pemerintahan/pejabat hasil Pemilu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, hlm. 91).

[3.13.2] Bahwa oleh karena pokok permohonan dalam perkara a quo memiliki kemiripan dari aspek materi yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya, yaitu mengenai jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018 prima facie harus dijadikan rujukan dalam pengertian sebagai pembanding dalam mempertimbangkan pokok permohonan a quo. Terlebih lagi, alasan utama yang dijadikan dalil oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah terkait dengan beban kerja Bawaslu kabupaten/kota yang dinilai berat jika memiliki jumlah hanya tiga orang. Hal mana dengan jumlah keanggotaan yang demikian, para Pemohon menganggap dapat mengganggu berjalannya pemilu secara jujur dan adil sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

[3.14] Menimbang bahwa dengan menggunakan pertimbangan sebagaimana
telah disampaikan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, sebagai rujukan pembanding, selanjutnya Mahkamah akan memberikan pertimbangan terhadap pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon perihal penentuan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak tiga atau lima orang sebagai pilihan kebijakan yang tidak memiliki landasan hukum yang kuat karena hanya mendasarkan pada faktor perbedaan geografis, menurut Mahkamah, perlu dicermati bahwa suatu kebijakan hukum merupakan ranah kebebasan pembentuk undang-undang, sehingga ketika suatu kebijakan hukum yang berisi norma yang tidak dimuat secara eksplisit dalam UUD 1945 ditetapkan maka tidak serta-merta hal itu dapat dinilai tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Konstitusi. Batasan sebuah kebijakan yang dibentuk merupakan kebijakan hukum terbuka adalah kesesuaiannya dengan moralitas, rasionalitas, dan tidak mengandung ketidakadilan yang intolerable. Dengan demikian, sepanjang kebijakan hukum terbuka dimaksud tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan tidak mengandung ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi maka kebijakan hukum dimaksud tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, perlu ditegaskan bahwa penentuan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak tiga atau lima orang merupakan bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Apabila kebijakan hukum tersebut hendak diuji maka pertanyaannya adalah apakah penentuan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak tiga atau lima orang merupakan sebuah kebijakan yang rasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu kabupaten/kota.

[3.14.2] Bahwa selanjutnya apakah kebijakan pembentuk undang-undang yang menentukan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak tiga atau lima orang bertentangan dengan moralitas. Dalam hal ini Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran moralitas apapun dari kebijakan demikian. Tidak ada ukuran atau standar moral apapun yang dilanggar atau terganggu oleh kebijakan hukum demikian, baik jika moralitas dimaksud semata-mata sebagai kebaikan (goodness) maupun kebenaran (rightness) maupun jika moralitas dimaksud dikaitkan dengan kepantasan (properness) dan ketidakpantasan (improperness).

[3.14.3] Bahwa kemudian apakah kebijakan pembentuk undang-undang yang menentukan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak tiga atau lima orang mengandung ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Dalam hal ini pun Mahkamah tidak melihat adanya keadaaan demikan. Bahkan jika dilihat semata- mata dari kepentingan (atau tepatnya) keinginan para Pemohon, pun Mahkamah tidak melihat adanya ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi dimaksud. Artinya, tidak terakomodasinya kepentingan atau keinginan para Pemohon oleh kebijakan pembentuk undang-undang dalam kasus a quo dengan berlakunya norma Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu beserta penjelasan dan lampirannya tidaklah menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

[3.14.4] Bahwa sementara itu, rasionalitas penentuan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota, harus dipahami dalam posisi KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu dengan tugas dan wewenang masing-masing. KPU dan jajarannya bertugas melaksanakan tahapan pemilu. Sementara itu, Bawaslu dan jajarannya pada pokoknya bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, melakukan penegakan hukum pemilu dan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Sekalipun dua institusi penyelenggara pemilu dimaksud ditempatkan sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, namun keduanya berbeda, baik dari aspek tugas dan wewenang maupun dari aspek beban dalam menyelenggarakan pemilu. Terkait beban penyelenggaraan tahapan, sebagai inti (core) proses pemilu, tumpuannya adalah KPU dan jajarannya sampai ke tingkat KPPS. Dalam arti, KPU dan jajarannyalah yang bertanggung jawab terhadap terlaksana atau tidaknya tahapan-tahapan pemilu. Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan tahapan pemilu sangat bergantung pada penyelenggaraannya oleh KPU dan jajarannya. Sementara Bawaslu adalah penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi proses pemilu serta menerima atau menemukan dugaan terjadinya pelanggaran untuk diproses sesuai dengan kewenangannya. Karena perbedaan tugas dan wewenang tersebut, komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu tidak harus sama sehingga kebijakan pembentuk undang-undang dapat menyesuaikannya dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja masing- masing. Dalam arti, proporsional jumlah keanggotaan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, termasuk dalam hal ini keanggotaan KPU kabupaten/kota dan Bawaslu kabupaten/kota. Dengan demikian, kebijakan pembentuk undang-undang tatkala menentukan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota tiga atau lima orang adalah kebijakan yang rasional.

[3.14.5] Bahwa dalam bingkai argumentasi demikian, ketika Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu terkait dengan jumlah anggota KPU kabupaten/kota dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, hal demikian tidaklah serta-merta dapat diduplikasi dalam mempertimbangkan pengujian norma Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu dalam permohonan a quo. Artinya, ketika permohonan pengujian mengenai jumlah anggota KPU kabupaten/kota dikabulkan maka Mahkamah pun harus menerapkan hal yang sama terhadap norma atau ketentuan yang mengatur jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota. Hal itu disebabkan karena penentuan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak tiga atau lima orang oleh pembentuk undang- undang merupakan kebijakan yang rasional, yaitu rasional sesuai dengan ukuran beban tugas, wewenang, kewajiban, serta beban kerja Bawaslu kabupaten/kota, dan proporsional sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja Bawaslu kabupaten/kota dibandingkan dengan beban tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja KPU kabupaten/kota. Lebih jauh, justru pada saat kebijakan hukum mempersamakan jumlah keanggotaan penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota dengan beban kerja yang berbeda, kebijakan dimaksud menjadi tidak rasional.

[3.15] Menimbang bahwa mengenai dalil para Pemohon yang menyatakan
beban tugas Bawaslu kabupaten/kota yang bertambah dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2017. Menurut Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-XVI/2018 dan terlebih dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas, secara objektif, beban kerja penyelenggaraan pemilu lebih banyak berada di KPU, termasuk KPU kabupaten/kota. Beban demikian terjadi karena penyelenggaraan tahapan, mulai dari masalah data pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan, hingga penetapan calon terpilih menjadi tanggung jawab KPU. Dengan titik fokus kerja penyelenggaraan pemilu yang ada di KPU maka segala pertimbangan hukum Mahkamah dalam pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu tidak serta-merta dapat digunakan dalam mempertimbangkan keberadaan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu dengan alasan beban kerja. Mahkamah sama sekali tidak menolak perihal terdapatnya penambahan beban kerja Bawaslu di semua tingkatan, yaitu tugas menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui mediasi maupun ajudikasi, hanya saja, beban kerja dimaksud terbagi secara merata di setiap tingkatan. Dalam arti, kewenangan pengawasan dan penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan sesuai tingkatan yang ada. Dalam konteks ini, sekalipun terdapat penambahan beban kerja Bawaslu, namun hal tersebut masih berada dalam ambang batas beban kerja yang proporsional dengan jumlah anggota Bawaslu di semua tingkatan termasuk beban anggota Bawaslu kabupaten/kota.

[3.16] Menimbang bahwa, lebih jauh, secara faktual, penambahan beban kerja Bawaslu kabupaten/kota sesungguhnya bukan menyangkut teknis pelaksanaan, melainkan lebih pada tugas penyelesaian masalah hukum pemilu yang muncul. Artinya, tanpa penambahan jumlah anggota sekalipun, Bawaslu kabupaten/kota masih dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Setidaknya hal itu didasarkan pada dua alasan, pertama, dalam melakukan pengawasan, Bawaslu kabupaten/kota memiliki perangkat pengawas kecamatan sampai dengan pengawas lapangan; dan kedua, peran serta masyarakat dalam mengawasi pemilu juga akan turut meringankan beban kerja pengawasan yang dimiliki Bawaslu kabupaten/kota. Berdasarkan UU Pemilu, masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu, termasuk mengawasi pemilu dan melaporkan dugaan- dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu di semua tingkatan. Dalam konteks ini, pada batas penalaran yang wajar, beban tugas pengawasan pemilu yang dimiliki Bawaslu pada dasarnya tidak dapat dinilai sebagai hanya semata-mata dijalankan Bawaslu melainkan juga dibantu oleh pihak lain, dalam hal ini masyarakat dan juga peserta pemilu. Dengan demikian, dalam konteks beban kerja penegakan hukum, bukanlah sesuatu yang patut dikhawatirkan secara berlebihan. Sebab, terjadinya masalah-masalah hukum sangat bergantung pada kemampuan KPU termasuk KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan tahapan pemilu secara profesional dan juga faktor kesadaran hukum setiap pemangku kepentingan dalam pemilu. Dalam konteks ini, beban kerja penegakan hukum bukan sesuatu yang selalu dipastikan terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Oleh karena itu, penambahan tugas untuk penegakan hukum pemilu tidak dapat dianggap sebagai beban berat yang mengharuskan dilakukan perubahan kebijakan dengan menjadikan jumlah anggota Bawaslu secara sama lima orang untuk semua kabupaten/kota. Namun demikian, kekhawatiran para Pemohon perihal keterbatasan personil dalam penanganan sengketa, terutama berkenaan dengan persyaratan kuorum dalam pengambilan putusan, hal demikian dapat diantisipasi dengan cara menguatkan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Bahkan kekhawatiran tersebut dapat diatasi dengan cara berkoordinasi dan melibatkan Bawaslu secara berjenjang [vide Pasal 89 ayat (3) UU Pemilu].

[3.17] Menimbang bahwa dalam kaitan dengan penambahan beban kerja Bawaslu kabupaten/kota terkait dengan kewenangan penyelesaian sengketa proses dan penyelesaian masalah hukum pemilu lainnya yang juga telah terjawab dengan kebijakan pembentuk undang-undang yaitu dengan menjadikan Bawaslu kabupaten/kota sebagai lembaga yang bersifat tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (4) UU Pemilu. Padahal, dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya, Bawaslu kabupaten/kota tidaklah bersifat tetap. Dengan kebijakan pembentukan undang-undang yang memosisikan Bawaslu kabupaten/kota sebagai lembaga yang bersifat tetap, hal ini dapat dinilai sebagai penguatan mendasar atas kelembagaan Bawaslu kabupaten/kota. Oleh karena itu, Bawaslu kabupaten/kota diberikan kewenangan sesuai dengan kapasitasnya sebagai lembaga yang bersifat tetap sehingga sifat tetap tersebut sebanding dengan penambahan tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja Bawaslu kabupaten/kota dengan jumlah personil yang disesuaikan dengan kriteria yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam hal ini, kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu tidak dapat dinilai sebagai beban kerja baru bagi Bawaslu kabupaten/kota melainkan sebagai konsekuensi ditetapkannya Bawaslu kabupaten/kota sebagai lembaga yang bersifat tetap.

[3.18] Menimbang bahwa selain berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah apabila dilihat dari sejarah kebijakan penentuan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota, yaitu ketika Bawaslu kabupaten/kota masih menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Pasal 72 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu hanya mengatur jumlah anggota Panwaslu adalah tiga orang. Kebijakan jumlah anggota dimaksud juga didasarkan atas beban kerja sesuai dengan tugas dan wewenang yang ditentukan undang-undang. Artinya, ketika Bawaslu kabupaten/kota dijadikan lembaga yang bersifat tetap, pembentuk undang-undang menyesuaikan komposisi keanggotaannya yaitu tidak lagi berjumlah tiga orang untuk seluruh kabupaten/ kota, melainkan kabupaten/kota tertentu yang memenuhi syarat memiliki anggota sebanyak lima orang. Sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja dimaksud, kebijakan tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai kebijakan hukum yang rasional dan proporsional. Sebab, semakin banyak jumlah penduduk dan semakin luas wilayahnya maka tugas pengawasan dan peluang terjadinya masalah hukum pemilu makin banyak, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, bagi kabupaten/kota yang jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah daerah kecamatannya besar menjadi masuk akal jika anggota Bawaslunya berjumlah lima orang. Sebaliknya, bagi kabupaten/kota yang jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah daerah kecamatannya kecil [vide Penjelasan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu], menjadi masuk akal pula jika anggota Bawaslunya berjumlah tiga orang. Dengan demikian, kebijakan terkait kelembagaan dan komposisi anggota Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dapat dinilai sebagai bagian dari agenda setting rasionalisasi beban kerja penyelenggara pemilu sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja masing-masing lembaga.

[3.19] Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan proporsionalitas beban kerja dan profesionalitas Bawaslu kabupaten/kota yang tidak mengharuskan adanya penambahan jumlah anggota maka pertimbangan penambahan beban anggaran menjadi relevan. Dalam konteks ini, penambahan jumlah anggota yang beban kerjanya secara rasional tidak membutuhkan penambahan akan membebani anggaran negara. Berbeda halnya jika penambahan jumlah anggota dimaksud memiliki alasan logis, alasan beban anggaran dapat dikesampingkan karena profesionalitas penyelenggaraan pemilu lebih penting dibanding mempertimbangkan beban anggaran semata. Berdasarkan alasan dasar pertimbangan tersebut, menjadikan anggota Bawaslu seluruh kabupaten/kota berjumlah lima orang tidaklah memiliki urgensi nyata untuk menopang profesionalitas kerja Bawaslu kabupaten/kota, bahkan penambahan dimaksud justru hanya akan menambahkan beban anggaran negara.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, pertanyaan lanjutan yang mesti dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketika jumlah anggota Bawaslu sebanyak tiga atau lima orang sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu dipertahankan akan mengganggu berjalannya Pemilu secara jujur dan adil. Perihal permasalahan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa terhadap pertanyaan dimaksud, dasar pemikiran paling mendasar adalah untuk terwujudnya pemilu yang jujur dan adil harus ditopang oleh kelembagaan penyelenggara pemilu yang independen dan profesional. Dalam hal ini, salah satu faktor yang akan menunjang profesionalitas penyelenggara adalah kesesuaian beban kerja dengan sumber daya manusia yang disediakan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hanya saja, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, beban kerja terberat dalam penyelenggaraan pemilu sesungguhnya berada pada KPU dan jajarannya. Sebab, penyiapan perencanaan, pembentukan aturan teknis, pelaksanaan teknis tahapan pemilu, pengadaan dan distribusi logistik, sampai dengan penetapan hasil merupakan tanggung jawab KPU. Adapun Bawaslu tidaklah memiliki tugas seperti KPU karena lembaga ini terbatas pada tanggung jawab mengawasi dan menegakkan hukum pemilu. Dalam konteks ini, guna mendukung profesionalitas kerja dua lembaga penyelenggara pemilu dimaksud, khususnya terkait komposisi anggota maka haruslah dilakukan penyesuaian dengan beban kerja masing-masing. Oleh karena beban kerja penyelenggaraan tahapan pemilu oleh KPU kabupaten/kota menjadi inti dalam setiap tahapan pemilu, sehingga menjadi wajar dan logis jika komposisi keanggotaannya tidak harus dipersamakan. Dalam hal ini, KPU kabupaten/kota memiliki anggota lima orang, sementara Bawaslu kabupaten/kota anggotanya tiga atau lima orang. Perbedaan jumlah tersebut dapat dibenarkan karena telah menjadi pemahaman umum bahwa faktor dominan yang memengaruhi penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil tidaklah terletak pada jumlah anggota tetapi terletak dan tergantung pada integritas, kemandirian, dan optimalisasi koordinasi penyelenggara pemilu.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas telah ternyata bahwa norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu secara substansial permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun, sebagaimana sebelumnya dikemukakan pada paragraf [3.6] dikarenakan kedudukan hukum para Pemohon berkaitan langsung dengan pokok permohonan sehingga selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, setelah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun para Pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang pernah terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu, namun dalam kualifikasi demikian para Pemohon tidak menerangkan secara spesifik kerugian hak konstitusional yang dialaminya sebagai warga negara Indonesia yang menurut anggapan para Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Mahkamah tidak melihat adanya uraian yang menjelaskan adanya hak konstitusonal yang dijadikan rujukan untuk menjelaskan adanya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan tidak terdapatnya perihal hak konstitusional para Pemohon yang dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu beserta Penjelasan dan Lampirannya maka dengan sendirinya syarat-syarat selanjutnya dari kerugian hak konstitusional dalam penentuan kedudukan hukum para Pemohon menjadi tidak terpenuhi. Sebab, syarat-syarat selanjutnya tersebut sangat bergantung pada ada tidaknya kejelasan uraian para Pemohon mengenai hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan.

[3.23] Menimbang bahwa meskipun pada saat pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah telah memberikan nasihat agar para Pemohon secara jelas mencantumkan dan menguraikan hak konstitusional yang ada dalam UUD 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma a quo, namun dalam perbaikan permohonan para Pemohon tetap menggunakan Pasal 22E UUD 1945 sebagai rujukan untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon. Padahal ketentuan Pasal 22E UUD 1945 bukanlah merupakan sandaran untuk menguraikan perihal kerugian hak konstitusional warga negara. Pasal 22E UUD 1945 adalah rujukan konstitusional perihal eksistensi pemilu.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, telah ternyata bahwa pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 19/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 28-03-2019

Joni Iskandar dan Roni Alfiansyah Ritonga

Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2), serta Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu.

Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 C ayat (1), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2), serta Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara cermat dan saksama permohonan para Pemohon mengenai Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah menemukan adanya ketidaksesuaian dari dalil para Pemohon antara bagian posita dengan bagian petitum permohonan. Pada bagian posita (halaman 15) para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan dimohonkan untuk diganti sehingga menjadi menyatakan, “dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 7 (tujuh hari) hari sebelum hari pemungutan suara” tanpa menyebutkan bagian atau frasa mana yang dimohonkan untuk diganti tersebut. Namun pada bagian petitum permohonan para Pemohon memohon agar Pasal 210 ayat (1) sepanjang frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan adanya, di satu pihak, ketidakjelasan perihal frasa mana dari Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu yang dimohonkan untuk diganti sehingga menjadi “dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 7 (tujuh hari) hari sebelum hari pemungutan suara”, dan di lain pihak, terdapat perbedaan antara posita dan petitum permohonan sehingga telah membuat dalil para Pemohon a quo menjadi tidak jelas atau kabur. Sebagai konsekuensi lebih lanjut ketidakjelasan dimaksud maka menjadi tidak jelas pula apakah para Pemohon menginginkan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak dibatasi waktu sama sekali ataukah para Pemohon menginginkan agar penyusunan DPTb dibatasi waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu adalah kabur.

[3.14.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 210 ayat (2) sepanjang frasa “telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS” dan ayat (3) sepanjang frasa “telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal” UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa penilaian terhadap Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pasal-pasal lainnya terutama Pasal 201 sampai dengan Pasal 217 UU Pemilu yang mengatur proses pendataan pemilih sejak data pemilih masih berupa data kependudukan hingga menjadi DPT.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang disebutkan di atas, Mahkamah menemukan bahwa proses pendataan pemilih yang berada di dalam negeri meliputi tahap-tahap yang pada intinya sebagai berikut.
a. penyediaan data kependudukan oleh Pemerintah;
b. KPU kabupaten/kota memutakhirkan data dan daftar pemilih;
c. PPS menyusun daftar pemilih sementara (DPS);
d. DPS diumumkan oleh PPS untuk mendapat masukan serta tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu, kemudian DPS diperbaiki oleh PPS;
e. DPS hasil perbaikan diumumkan kembali selama 14 (empat belas) hari;
f. DPT ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota berdasarkan DPS yang telah diperbaiki;
g. DPT diumumkan oleh PPS;
h. DPT dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan (DPTb);

Dari tahapan penyusunan data kependudukan hingga menjadi DPT dan DPTb yang diatur oleh UU Pemilu demikian, ternyata Pemohon I mempermasalahkan keberadaan Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3) yang pada pokoknya mengatur bahwa DPTb hanya mengakomodir pemilih yang sebelumnya telah tercatat dalam DPT namun ingin mengikuti pemilu di luar TPS asal. Pemohon I menginginkan agar untuk terdaftar dalam DPTb tidak harus tercatat terlebih dahulu dalam DPT melainkan cukup dengan menunjukkan KTP-el. Keberadaan Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu, dalam kaitannya dengan argumentasi Pemohon I, sekilas memang terlihat menghalangi hak Pemohon I untuk menunaikan hak pilihnya karena nama Pemohon I tidak dapat diakomodir dalam DPTb dengan alasan belum terdaftar dalam DPT di TPS asal sesuai KTP-el Pemohon I. Hal demikian mengakibatkan Pemohon I tidak dapat menjadi pemilih dalam pemungutan suara Pemilu 2019 di tempat domisili Pemohon I saat ini, in casu Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

Namun sebagaimana telah diuraikan Mahkamah sebelumnya, dalam hal pendaftaran pemilih, penyusunan DPT dan DPTb bukanlah tahap yang berdiri sendiri melainkan telah didahului oleh tahap penyusunan DPS di mana pada tahap penyusunan dan perbaikan DPS ini dibuka kesempatan kepada calon pemilih yang belum terdaftar dalam DPS untuk mendaftarkan diri. Tahap perbaikan DPS ini diatur dalam UU Pemilu sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penyusunan DPT dan DPTb.

Prosedur penyusunan daftar pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 201 sampai dengan Pasal 217 UU Pemilu menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena telah memberikan kesempatan yang cukup bagi calon pemilih untuk mendaftarkan dirinya sebagai pemillih. Untuk mengatur bagaimana cara pendaftaran pemilih dilakukan adalah pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang selama cara tersebut menjamin setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya. Pada dasarnya pendaftaran pemilih di Indonesia menggunakan stelsel pasif, yang artinya warga negara yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih akan terdaftar di dalam data kependudukan, kemudian terdaftar dalam DPS, dan selanjutnya terdaftar dalam DPT. Adapun DPTb menurut prosedur pendaftaran pemilih dalam UU Pemilu adalah daftar pemilih yang sebelumnya telah terdaftar dalam DPT di TPS tertentu (sesuai alamat KTP-el) namun akan mengikuti pemungutan suara di luar wilayah TPS tempat yang bersangkutan semula terdaftar sebagai pemilih.

Penyusunan DPTb yang mensyaratkan bahwa pemilih pindahan harus telah terdaftar sebelumnya dalam DPT di TPS sesuai alamat KTP-el, menurut Mahkamah, tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena terhadap pemilih yang terhalang untuk mendapat DPTb di suatu TPS tempat tinggal pada saat hendak memilih masih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat tinggalnya yang sesuai dengan alamat yang terdapat dalam KTP-el yang dimilikinya, meskipun tidak terdaftar dalam DPT. Artinya syarat atau pembatasan yang demikian tidak menghalangi hak konstitusional pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ketentuan Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu menurut Mahkamah sejatinya tidak mengatur mengenai pendaftaran calon pemilih (yaitu warga negara yang belum terdaftar sebagai pemilih) menjadi pemilih, melainkan mengatur cara bagi pemilih (warga negara yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap) untuk pindah tempat memilih. Adapun jika cara mendaftarkan diri sebagai pemilih di tahap penyusunan DPS [vide Pasal 206 dan Pasal 207 UU Pemilu] tidak dipergunakan/dimanfaatkan oleh calon pemilih, menurut Mahkamah hal tersebut tidak lantas mengakibatkan prosedur pendaftaran pemillih yang diatur dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian menurut Mahkamah tidak relevan Pemohon I mempermasalahkan dirinya yang tidak tercatat dalam DPT jika Pemohon I tidak pernah menggunakan kesempatan perbaikan/pendaftaran pemilih pada tahap perbaikan DPS. Lagi pula, untuk dapat terdaftar dalam daftar pemilih, baik DPS atau DPT, pemilih tidak harus melakukannya sendiri melainkan dapat dengan cara memastikan apakah yang bersangkutan telah terdaftar dalam DPT atau belum, misalnya dengan mengecek melalui anggota keluarga di tempat asal yang bersangkutan, atau dapat dengan mengecek melalui saluran informasi elektronik yang disediakan oleh penyelenggara pemilu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 210 ayat (2) UU Pemilu sepanjang frasa “telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS” dan Pasal 210 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa “telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal” adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.3] Bahwa para Pemohon memohon agar Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu sepanjang frasa “dari jumlah pemilih tetap” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu yang dipermasalahkan para Pemohon selengkapnya menyatakan, “Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU”.

Setelah membaca secara saksama ketentuan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa seandainya frasa “dari jumlah pemilih tetap” dihilangkan yang terjadi justru ketidakpastian hukum karena pencetakan surat suara sebanyak 2% menjadi tidak terukur. Tidak terukur dalam pengertian tidak akan diketahui dengan pasti data atau daftar pemilih mana yang akan dijadikan dasar untuk menentukan jumlah surat suara cadangan. Selain itu jika jumlah surat suara cadangan tidak ditentukan batas persentasenya sangat mungkin penyelenggara pemilu mencetak lebih banyak surat suara atau mencetak surat suara lebih sedikit dari jumlah surat suara cadangan yang diperlukan. Yang paling dikhawatirkan jika dicetak lebih banyak hal demikian potensial untuk disalahgunakan. Artinya, penentuan persentase jumlah surat suara cadangan adalah salah satu cara untuk mengontrol agar surat suara dimaksud tidak disalahgunakan. Sebaliknya, apabila surat suara cadangan dicetak lebih sedikit dari jumlah yang diperlukan maka potensial menyebabkan hilangnya hak pilih warga negara.

Jumlah surat suara cadangan sebanyak 2% yang mengacu pada jumlah pemilih dalam DPT menurut Mahkamah telah tepat karena DPT dalam UU Pemilu merupakan daftar terakhir (dan mutakhir) mengenai jumlah pemilih. Setelah DPT tersusun maka perubahan, baik penambahan atau pengurangan jumlah pemilih, tidak lagi dapat dilakukan. Perubahan daftar pemilih telah dilakukan pada tahap penyusunan dan/atau perbaikan DPS. Selain itu pencetakan serta distribusi surat suara membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga jumlah surat suara cadangan yang didasarkan pada data lain yang diperoleh setelah tahap penyusunan DPT memunculkan kemungkinan tidak selesainya pencetakan dan distribusi surat suara tepat waktu sehingga berisiko mengganggu bahkan menunda tahapan pelaksanaan pemungutan suara.

Adapun mengenai kekhawatiran para Pemohon bahwa jumlah surat suara cadangan sebesar 2% dari jumlah DPT tidak akan mencukupi bagi pemilih di suatu TPS, hal demikian dapat diatasi dengan cara menggunakan kelebihan surat suara yang tidak terpakai dari TPS terdekat [vide Pasal 228 PKPU Nomor 3 Tahun 2019]. Bahkan dengan adanya ketentuan batas 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk mendaftarkan diri dalam DPTb, kekurangan demikian semestinya telah dapat diantisipasi oleh penyelenggara pemilu.

Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan frasa “dari jumlah pemilih tetap” dalam Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.4] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena para Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat asalnya sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya untuk semua jenis pemilihan (memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD) melainkan hanya untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil para Pemohon tersebut, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu yang menyatakan:

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan daerah pemilihannya.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu tersebut dalam hubungannya dengan permohonan a quo, sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah apakah pembatasan hak memilih hanya untuk calon sesuai dengan daerah pemilih di mana pemilih terdaftar bagi pemilih yang pindah tempat memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu telah menyebabkan hilangnya hak pemilih yang pindah tempat memilih untuk menggunakan haknya memilih calon anggota legislatif, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam kaitan ini, para Pemohon mendalilkan bahwa pembatasan terhadap calon/peserta pemilu yang dapat dipilih bagi pemilih yang pindah memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu merupakan norma yang menyebabkan hilangnya hak pemilih untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Lebih jauh juga didalilkan oleh para Pemohon bahwa dalam Pemilu Tahun 2014, pemilih yang pindah tempat memilih tetap dapat memilih calon anggota legislatif.

Terhadap dalil a quo Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap “Pemilih dengan kondisi tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu. Adapun yang dimaksud dengan “Pemilih dengan kondisi tertentu”, sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu, adalah pemilih yang sedang bersekolah dan/atau bekerja di luar domisilinya, sedang sakit, dan pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Sementara itu, pembatasan hak untuk memilih terhadap calon/peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu merupakan konsekuensi logis dari ada dan ditetapkannya daerah pemilihan. Dalam hal ini, daerah pemilihan tidak hanya menentukan batas wilayah pemilihan bagi peserta pemilu, melainkan juga batas pemilihan bagi pemilih. Artinya, daerah pemilihan merupakan batas penggunaan hak pilih, baik hak memilih maupun hak untuk dipilih. Dalam konteks itu, pengaturan pembatasan hak untuk memilih terhadap peserta pemilu pada level tertentu berdasarkan daerah pemilihan merupakan sebuah kebijakan hukum yang sangat logis dan tidak berkelebihan. Ihwal regulasi pemilu yang berlaku sebelumnya tidak terdapat pengaturan yang demikian tidak dapat dijadikan patokan untuk menilai perubahan dan/atau perkembangan regulasi. Sepanjang perubahan aturan masih dalam batas-batas yang ditujukan untuk menjaga keadilan dan proporsionalitas prosedur pemilu maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah pembatasan yang tidak sesuai dengan UUD 1945, khususnya menyangkut hak konstitusional yang berkait dengan hak pilih. Lebih jauh Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Pertama, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu secara teknis dipahami sebagai mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi di lembaga perwakilan. Suara rakyat yang dikonversi adalah suara rakyat yang memilih wakil-wakilnya dalam pemilu. Proses konversi suara rakyat menjadi kursi dikanalisasi melalui pelaksanaan pemilu berbasis daerah pemilihan. Kanalisasi tersebut tidak saja bermakna bahwa proses pemilihan dilakukan berbasis daerah pemilihan, melainkan juga dimaksudkan bahwa daerah pemilihan merupakan wilayah representatif sehingga wakil rakyat terpilih bertanggung jawab kepada konstituen di daerah pemilihan di mana mereka terpilih. Artinya, suara rakyat yang dikonversi menjadi kursi anggota lembaga perwakilan (baik DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) berkonsekuensi terhadap munculnya model pertanggungjawaban anggota lembaga perwakilan rakyat berbasis daerah pemilihan. Jadi, dengan adanya daerah pemilihan, pertanggungjawaban masing-masing anggota lembaga perwakilan yang terpilih menjadi jelas, baik secara kewilayahan maupun kepada rakyat/pemilih yang memberikan mandat dalam pemilu.

Sebagai basis pemilihan dan juga pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih, daerah pemilihan juga merupakan basis hubungan wakil dengan yang diwakilinya. Daerah pemilihan merupakan daerah di mana dua subjek dalam sistem perwakilan saling berinteraksi. Agar interaksi antara wakil dan yang diwakili sebagai subjek dalam satu daerah pemilihan maka wakil rakyat yang dipilih haruslah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh rakyat/pemilih. Pada saat yang sama, rakyat yang memilih juga adalah orang yang dapat meminta pertanggungjawaban wakilnya. Tentu yang dimaksud dengan pertanggungjawaban dalam hal ini adalah pertanggungjawaban politik. Dalam posisi demikian, hanya orang-orang yang dipilih dan pemilih yang terdaftar dan memilih di satu daerah pemilihanlah yang dapat terkoneksi dalam hubungan wakil dan yang diwakili. Oleh karena itu, membatasi hak pemilih untuk memilih calon/peserta pemilu berbasis tempat di mana ia terdaftar sebagai pemilih tetap merupakan kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan desain sistem pemilu yang jujur dan adil serta, pada saat yang sama, sekaligus akuntabel.

Kedua, pembatasan hak untuk memilih calon/peserta pemilu sesuai dengan tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu berlaku berbasis skala pindah memilih. Dalam arti, hak memilih yang tidak dapat digunakan adalah hak untuk memilih calon di daerah pemilihan yang ditinggalkan. Namun, apabila pindah tempat memilih masih dalam daerah pemilihan yang sama maka seorang pemilih tetap memiliki hak memilih calon/peserta pemilu dimaksud. Kerangka hukum demikian tidak dapat dinilai sebagai penghilangan hak memilih anggota legislatif sebagaimana didalilkan para Pemohon. Sebab, hak memilih calon/peserta pemilu bagi pemilih yang tidak berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihannya maka hak memilihnya tidak lagi valid untuk digunakan. Justru ketika hak memilih tetap diberikan kepada pemilih yang basis representasinya bukan di daerah pemilihan yang bersangkutan maka konsep batas wilayah pemilihan dan pertanggungjawaban wakil terpilih akan menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, yang diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu pada prinsipnya adalah untuk menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan dan sekaligus juga untuk menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon a quo yang menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon adalah kabur dan tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 8/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 26-03-2019

Paustinus Siburian, SH., MH

diktum menimbang huruf b dan Pasal 3 huruf a, kata “Produk” dalam Pasal 4, dan Pasal 26 ayat (2) UU, Pasal 65, dan Pasal 67 UU 33/2014.

Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28H ayat (1), Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian diktum menimbang huruf b dan Pasal 3 huruf a, kata “Produk” dalam Pasal 4, dan Pasal 26 ayat (2) UU, Pasal 65, dan Pasal 67 UU JPH dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11] Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa tanpa adanya pembatasan terhadap frasa “pemeluk agama” dalam bagian Konsiderans “Menimbang” huruf b UU 33/2014 dan kata “masyarakat” dalam Pasal 3 huruf a UU 33/2014 menjadi “pemeluk agama Islam” dan “masyarakat muslim”, menyebabkan Pemohon terhalangi untuk mengkonsumsi makanan/minuman yang haram atau menggunakan obat-obatan atau barang-barang gunaan yang mengandung unsur yang diharamkan.

Menurut Mahkamah dalil Pemohon ini sulit dipahami karena apabila dikabulkan justru dapat mempersempit tujuan dibentuknya UU 33/2014 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 33/2014 yakni memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Berkenaan dengan tujuan ini, berlakunya UU 33/2014 dengan sendirinya memang memberikan perlindungan bagi masyarakat muslim. Apalagi di Indonesia jumlah penduduk muslim paling besar sehingga perlu diberi perlindungan terhadap hak konstitusionalnya. Namun demikian, perlu disadari pula bahwa masyarakat yang menggunakan produk halal tidak hanya terbatas pada masyarakat muslim. Oleh karena itu tidak mungkin diberi pembatasan bahwa UU 33/2014 hanya berlaku untuk masyarakat muslim atau masyarakat beragama Islam. Selain itu, ketentuan tersebut sama sekali tidak menghalangi masyarakat non-muslim untuk mendapatkan barang atau produk yang menggunakan unsur yang tidak halal.

Lebih dari itu, berlakunya UU 33/2014 tidak memberikan larangan bagi pelaku usaha atau produsen untuk memproduksi produk yang tidak halal sepanjang terhadap produk tersebut diberi penandaan sebagai “tidak halal” sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014. UU 33/2014 tidak menganut “mandatory halal” tetapi menganut “mandatory sertifikasi halal” yang diikuti dengan proses labelisasi halal. Artinya, terhadap produk halal wajib mencantumkan logo halal sesuai dengan ketentuan UU 33/2014. Sehingga siapapun yang akan mengkonsumsi atau menggunakan produk yang beredar di masyarakat tidak perlu lagi merasa ragu-ragu, khawatir, atau pun takut karena akan jelas dan terang produk mana yang terjamin kehalalannya dan produk mana yang tidak halal sesuai dengan label sebagai penandanya. Jadi keberadaan produk halal sama sekali tidak merugikan, mengurangi, menghilangkan, membatasi, atau mempersulit hak Pemohon dalam melakukan aktivitas sebagai non-muslim. Dengan demikian kekhawatiran Pemohon akan di-sweeping jika mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram atau mengandung unsur yang haram sesuai dengan adat yang digunakan adalah alasan yang mengada-ada dan tidak rasional sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempermasalahkan konstitusionalitas norma kata “produk” dalam Pasal 4 UU 33/2014 yang dianggap Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hokum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena norma kata “Produk” menurut Pemohon telah memperluas jangkauan pengaturannya termasuk jasa profesi bidang hukum (advokat), penting bagi Mahkamah menjelaskan bahwa dalam memahami suatu esensi undang-undang tidak dapat dibaca secara parsial (bagian per bagian). Pasal 4 UU 33/2014 secara lengkap menyatakan, “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pengertian “produk” dalam Pasal 4 UU 33/2014 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 33/2014 yang selengkapnya menyatakan, “Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat”.

Dengan demikian, kata “jasa” dalam norma a quo haruslah dikaitkan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai satu kesatuan pengertian. Artinya, jasa yang tidak terkait dengan berbagai produk yang telah disebutkan di atas tidak menjadi bagian dari pengertian “produk” dalam Pasal 1 angka 1 UU 33/2014. Untuk menjelaskan maksud “jasa” dalam konteks UU 33/2014, misalnya jika suatu restoran menjual barang haram maka restoran tersebut tidak akan mendapatkan sertifikasi halal. Tidak ada kaitan jasa dalam konteks UU 33/2014 dengan jasa dalam menjalankan profesi, misalnya jasa hukum (advokat), sebagaimana dalil Pemohon. Sebagaimana telah ditegaskan di atas, makna “jasa” tersebut harus dipahami dalam konteks yang ada kaitan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan. Dalam hal ini profesi advokat bukan merupakan unsur dari pengertian produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan menurut Pasal 4 UU 33/2014. Oleh karena itu, halal atau haram bukan dilihat dari orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk, tetapi pada produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Oleh karenanya, sesuai dengan prinsip mandatory sertifikasi halal maka produk yang harus disertifikasi halal adalah produk yang tidak jelas kehalalannya (mutasyabihat). Produk yang tidak halal tidak perlu disertifikasi sebagaimana telah ditentukan pengecualiannya dalam Pasal 26 UU 33/2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 33/2014 maka produk yang dimaksud tidak hanya pangan olahan sebagaimana didalilkan Pemohon, tetapi termasuk pula obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Bahwa Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas norma Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 secara parsial tanpa mengkaitkan dengan ketentuan ayat (1), sehingga beranggapan ada pertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana telah berkali-kali ditegaskan oleh Mahkamah bahwa dalam memahami norma suatu undang-undang haruslah dilakukan secara utuh. Dalam kaitan ini Pasal 26 UU 33/2014 menyatakan:

“(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.”

Ketentuan Pasal 26 merupakan aturan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi suatu produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, maka diwajibkan mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada bagian tertentu dari kemasan produk tersebut yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk, sebagaimana dijelaskan dalam bagian Penjelasan Umum UU 33/2014. Artinya, terhadap produk yang sejak semula sudah jelas tidak halal maka tidak perlu disertifikasi halal, melainkan cukup diberi tanda “tidak halal”. Pencantuman tanda “tidak halal” dimaksudkan untuk memberi tahu kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat memilih antara produk yang halal dan yang tidak halal. Dengan demikian, berbeda dari anggapan Pemohon, tidak terdapat norma dalam UU 33/2014 yang melarang produsen untuk memproduksi dan memasarkan produk yang tidak halal sepanjang diberi label “tidak halal”. Adanya ketentuan norma Pasal 26 UU 33/2014 telah sesuai dengan asas dan tujuan pembentukan UU 33/2014 (vide Pasal 2 dan Pasal 3 UU 33/2014). Oleh karenanya tidak ada pertentangan norma Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 dengan Pasal 28F UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan adanya kejelasan penanda produk “tidak halal” justru memberikan kejelasan informasi yang merupakan hak publik, terutama hak konstitusional masyarakat muslim sesuai dengan ajaran agamanya. Selain itu tidak ada pula relevansinya Pemohon mempertentangkan Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 dengan Pasal 28G UUD 1945 terkait dengan hak Pemohon untuk hidup sejahtera karena Pemohon tetap dapat menggunakan atau mengkonsumsi produk yang tidak halal sesuai dengan adat kebiasaan yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 65 ayat (2) UU 33/2014 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dengan alasan Pemerintah telah melampaui batas waktu 2 (dua) tahun sejak UU 33/2014 diundangkan namun belum juga menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU 33/2014 sebagaimana diperintahkan Pasal 65 ayat (2) UU 33/2014. Menurut Mahkamah permasalahan yang dimohonkan pengujian tersebut merupakan persoalan implementasi norma dan bukan merupakan masalah konstitusionalitas norma, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

Sedangkan terhadap dalil Pemohon mengenai penundaan keberlakuan Pasal 67 UU 33/2014 dengan alasan belum ada aturan pelaksanaan dari undangundang a quo, menurut Mahkamah tidak beralasan karena hal demikian merupakan ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang, terutama Pemerintah dalam mengimplementasikan secara efektif ketentuan-ketentuan UU 33/2014. Dengan demikian dalil Pemohon dimaksud tidak memiliki korelasi dengan persoalan konstitusionalitas norma sehingga tidak ada alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan penundaan keberlakuan UU 33/2014 sebagaimana dimohonkan dalam permohonan a quo. Belum diterbitkannya peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 65 UU 33/2014 tidak menjadikan UU 33/2014 bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, perlu diingatkan agar Pemerintah segera mengeluarkan peraturan pelaksana dimaksud sehingga tidak timbul keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan demikian permohonan Pemohon mengenai Pasal 65 dan Pasal 67 UU 33/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, seluruh permohonan Pemohon berkenaan dengan norma dalam UU 33/2014 yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 26-03-2019

Rochmadi Sularsono, S. Psi, Psi Klinis yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo (selanjutnya disebut Pemohon)

Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta lampirannya UU Pemda dan Pasal 7 ayat (3) UU Rumah Sakit

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 12/PUU-XVII/2019 DPR-RI dihadiri oleh Pihak DPR-RI

Bahwa terhadap permohonan pengujian Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta lampirannya UU Pemda dan Pasal 7 ayat (3) UU Rumah Sakit, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar mengapa Pemohon beranggapan norma Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran UU Pemda dan Pasal 7 ayat (3) UU Rumah Sakit bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Padahal dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019, Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk menguraikan dengan jelas dalam permohonan mengenai alasan Pemohon yang menganggap bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut Panel Hakim juga telah menyarankan kepada Pemohon untuk berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2019, Pemohon ternyata tetap tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara Undang-Undang a quo dengan UUD 1945 tersebut. Dengan demikian Mahkamah tidak dapat menemukan keterkaitan antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (petitum).

Berdasarkan uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon tidak dapat menerangkan alasan yang menjadi dasar bahwa norma Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran UU Pemda serta Pasal 7 ayat (3) UU Rumah Sakit bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian Undang-Undang a quo menjadi kabur (obscuur).

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, namun Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar bahwa norma Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran UU Pemda serta Pasal 7 ayat (3) UU Rumah Sakit bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian Undang-Undang a quo menjadi kabur (obscuur).

← Sebelumnya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Selanjutnya →