Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dan/Atau Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 75/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 29-01-2020

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang diwakili oleh Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., Khoirunnisa Nur Agustyati, S.IP., M.IP., Heroik Mutaqin Pratama, S.IP., dan Catherina Natalia, S.H., M.H.,

frasa “atau sudah/pernah kawin” Pasal 1 angka 6 UU 8/2015

Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian frasa “atau sudah/pernah kawin” Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, sekalipun Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon I (selanjutnya disebut sebagai Pemohon).

Dalam Provisi
[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang memohon agar Mahkamah mempercepat proses pemeriksaan dan menjadikan permohonan ini sebagai perkara yang diprioritaskan untuk diputus segera mengingat permohonan a quo terkait langsung dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Dalam hal ini, tahapan pendaftaran pemilih akan dimulai pada tanggal 20 Februari 2020 yang ditandai dengan penerimaan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
Terhadap permohonan Provisi a quo, oleh karena pokok permohonan Pemohon memiliki keterkaitan dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang secara faktual tahapan tersebut berkaitan dengan pencalonan kepala daerah yang akan segera dimulai, maka terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan a quo, demi kepastian hukum bagi masyarakat, penting bagi Mahkamah untuk memberikan prioritas dengan mempercepat putusan perkara a quo tanpa menyimpang dari hukum acara dalam tahapan proses penyelesaian perkara pengujian undang-undang. Sehingga, permohonan provisi Pemohon agar perkara a quo diprioritaskan untuk diputus adalah beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan
[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan dengan berlakunya frasa “atau sudah/pernah kawin” dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 telah menimbulkan ketidakadilan bagi setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih. Terhadap dalil Pemohon tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan keseluruhan norma pasal a quo yang selengkapnya menyatakan bahwa “Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan”. Apabila dibaca UU 8/2015, norma ini merupakan bagian dari “Ketentuan Umum” Undang-Undang a quo. Jika merujuk pada sistem perundang-undangan Indonesia, dalam “Ketentuan Umum” materi undang-undang yang berisikan pengertian atau definisi tidak memerlukan penjelasan. Dengan demikian, Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 mengandung rumusan yang bersifat alternatif, yaitu seorang Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah kawin (sedang dalam ikatan perkawinan) atau pernah kawin (tidak lagi berada dalam ikatan perkawinan, misalnya antara lain karena perceraian atau kematian), sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), dapat didaftar sebagai pemilih atau memiliki hak memilih.

Jikalau hendak diperbandingkan dengan norma serupa dalam undangundang lain, pengertian atau definisi “Pemilih” dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam hal ini, norma Pasal 1 angka 34 UU Pemilu menyatakan, “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. Dengan demikian bagi warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin dapat menggunakan hak untuk memilih. Kedua norma tersebut merupakan ketentuan umum yang dimaksudkan untuk memberikan batasan tegas ihwal siapa saja warga negara Indonesia yang dapat memilih atau mempunyai hak pilih.

Selain pengertian pemilih sebagaimana dinyatakan Pasal 1 angka 6 UU 8/2015, Pasal 57 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih”. Dengan demikian, merujuk pengertian pemilih sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 maka batasan sebagaimana dimaksudkan dalam norma pasal a quo bukanlah menjadi satu-satunya syarat yang harus dipenuhi bagi seorang warga negara untuk menggunakan haknya memilih. Ketentuan tersebut harus diakumulasikan dengan keterpenuhan persyaratan lain yaitu terdaftar sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam norma Pasal 57 ayat (1) UU 10/2016. Artinya, ihwal penggunaan hak untuk memilih sehingga terdaftar dalam daftar pemilih ditentukan oleh apakah seorang warga negara memiliki KTP atau identitas pengganti yang sah menurut hukum sesuai dengan persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengkonstruksikan dalil yang diajukan Pemohon, pertanyaan selanjutnya, siapakah warga negara yang secara hukum dapat memiliki KTP. Dalam hal ini, Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) menyatakan bahwa “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”. Dengan merujuk ketentuan tersebut, maka Warga Negara Indonesia, yang telah memiliki KTP, meski belum berusia 17 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin, yang bersangkutan memiliki hak untuk memilih dan dapat didaftarkan sebagai pemilih. Persyaratan demikian pun sepanjang memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Pasal 57 ayat (3) UU 10/2016, yakni tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kepemilikan KTP bagi mereka yang belum berusia 17 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin karena yang bersangkutan dianggap sebagai individu yang sudah dewasa. Ketentuan ukuran kedewasaan dengan menggunakan frasa “sudah kawin” atau “pernah kawin” terdapat juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) yang menyatakan, “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”. Sementara itu, dengan menggunakan terminologi berbeda, bukan “kawin” melainkan “menikah”, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) menyatakan, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Artinya, kategori anak dalam UU 39/1999 adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Apabila sebelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah menikah, seseorang tidak termasuk lagi dalam pengertian “anak” melainkan sebagai individu yang dewasa. Dengan kata lain, undang-undang a quo menegaskan bahwa status sudah menikah atau pernah menikah adalah juga merupakan parameter alternatif untuk menentukan kedewasaan seseorang.

Sementara itu, jika merujuk pada batasan kedewasaan secara hukum adat, sekalipun tidak terdapat keseragaman soal batas usia dewasa, secara universal pemahaman dewasa atau belum dewasa secara tegas tidak ditentukan oleh usia, melainkan kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Biasanya orang dianggap dewasa antara lain setelah menikah atau pernah menikah, meninggalkan rumah keluarga atau telah mencari atau mulai hidup mandiri, terutama bagi yang sudah menikah atau pernah menikah. Bahkan, acapkali ukuran dewasa dengan menggunakan ukuran orang telah “ kuat gawe”, yaitu orang yang sudah bekerja, sudah bisa mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluannya secara mandiri. Ukuran yang digunakan dalam hukum adat tersebut lazimnya adalah keadaan yang ada atau yang bersifat faktual. Artinya, sebagaimana yang dikemukakan di atas batasan usia tertentu tidak selalu digunakan untuk menentukan seseorang dewasa atau belum.

Dengan adanya berbagai ketentuan hukum (tertulis atau tidak tertulis) yang menggunakan kriteria “kawin” atau “pernah kawin” sebagai ukuran yang menentukan dewasanya seseorang, keberlakuan UU 8/2015 adalah dalam konteks untuk menyatakan bahwa walaupun seseorang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin maka yang bersangkutan menjadi individu yang dianggap dewasa dan pada hakikatnya orang yang dipandang sudah dewasa tersebut dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, termasuk dalam hal ini, perbuatan hukum untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum.

Dengan demikian, ukuran dewasa dalam konteks UU Pemilihan adalah dewasa dalam artian seseorang yang sudah memenuhi syarat administratif untuk memilih, yaitu yang ditandai dengan memiliki KTP dan/atau terdaftar sebagai pemilih. Karena itu, kedewasaan dalam undang-undang perkawinan tidak sertamerta dapat dijadikan rujukan untuk hal yang berbeda tujuan dan penggunaannya. Apalagi, UU Perkawinan masih mempertahankan mekanisme dispensasi untuk dapat memberikan “status dewasa“ bagi seseorang yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sesuai dengan batas usia minimum perkawinan. Dengan dasar pertimbangan tersebut, norma pasal yang dimohonkan pengujiannya tidak berkorelasi dengan ketidakadilan sebagaimana didalilkan Pemohon. Keadilan bukan berarti harus sama secara keseluruhan karena keadilan dalam konteks pemilihan bergantung pada subjeknya yang menurut pembentuk undang-undang seseorang warga negara dapat menggunakan hak untuk memilih ketika telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin.

[3.11.2] Bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang ditindaklanjuti dengan perubahan UU Perkawinan yaitu UU 16/2019 telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan batas usia kedewasaan seorang warga negara yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih, dengan tetap diberlakukannya Pasal 1 angka 6 UU 8/2015.

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, bertanggal 13 Desember 2018, pembentuk undang-undang telah mengubah Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”. Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan batas usia minimal kawin antara pria dan wanita, khususnya bagi wanita karena batas minimal usia kawin adalah 19 (sembilan belas) tahun. Namun demikian, sebagaimana telah disinggung pula pada pertimbangan hukum di atas, UU Perkawinan masih mengatur atau menyediakan dispensasi perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai batas minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk “pengecualian” terhadap batas usia minimal perkawinan karena adanya alasan-alasan yang mendesak. Oleh karena itu, bagi mereka yang kawin atau menikah sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun karena mendapatkan dispensasi maka yang bersangkutan harus dianggap sudah dewasa sehingga secara administratif telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Berkenaan dengan dalil Pemohon selanjutnya, apakah pengakuan administratif demikian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Berkenaan dengan hak memilih, apabila dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam konteks pemilihan, baik pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan kepala daerah, setiap orang memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Terkait dengan hal ini, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 ditegaskan bahwa segala bentuk pembatasan terhadap hak dipilih dan memilih bukan berarti ditiadakan, pembatasan terhadap hak dipilih dan hak memilih tersebut tetap dapat dilakukan sepanjang ditetapkan secara proporsional dan tidak berlebihan. Dalam hal ini, pembentuk UU 8/2015 memilih memberikan batasan terhadap warga negara Indonesia yang dapat melaksanakan hak untuk memilih, yaitu berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015. Merujuk pada Pasal 29 ayat (2) Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan “In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society”, pembatasan demikian bukanlah sesuatu yang dilarang. Bahkan, ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 pun membenarkan dilakukan pembatasan demikian.

Dengan demikian, pembatasan dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 merupakan pembatasan yang dapat dibenarkan karena memberikan ukuran yang jelas mengenai syarat seorang warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu pembatasan tersebut pun memberikan kejelasan bagi penyelenggara pemilihan untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pendataan terhadap warga negara Indonesia yang dapat melaksanakan hak pilihnya baik karena telah berusia 17 tahun atau karena dianggap sudah dewasa, sehingga tidak terdapat pertentangan antara norma pasal a quo yang dimohonkan pengujiannya dengan UUD 1945.

[3.11.3] Bahwa lebih lanjut, Pemohon mendalilkan adanya ketidakadilan terhadap frasa “atau sudah/pernah kawin” karena bagi seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah tidak dapat melaksanakan hak memilihnya. Menurut Mahkamah dalil tersebut tidak tepat karena bagi warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah secara administratif mereka belum memiliki kartu identitas diri (vide Pasal 63 UU Adminduk) yang merupakan syarat sah seseorang warga negara untuk dapat menggunakan hak memilihnya sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009. Usia minimum 17 (tujuh belas) tahun untuk menggunakan hak memilih merupakan pilihan kebijakan sebab di usia 17 (tujuh belas) tahun itulah seseorang warga negara memperoleh identitas resmi yang diberikan oleh negara, kecuali jika yang bersangkutan sudah menikah atau pernah menikah sebelum berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Bahwa di samping secara administratif seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun yang belum pernah menikah dan belum bisa diberikan kartu identitas diri, juga dari sisi kemampuan untuk melakukan perbuatan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dipandang berbeda dengan seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/telah kawin. Sebab, secara yuridis seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/telah kawin telah mendapatkan predikat/hak pendewasaan (hanslichting) yang melekat dan tidak dapat dihindari oleh subjek hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridisnya kepada yang bersangkutan dianggap sudah mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan. Sebab, secara doktriner hakikat pendewasaan adalah suatu daya upaya hukum untuk mencabut seseorang yang belum dewasa dari seluruh atau sebagian ketidakdewasaan serta akibat hukumnya.

[3.11.4] Bahwa terhadap dalil diskriminasi atas frasa a quo yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah menilai perbedaan antara seseorang yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin dengan seseorang yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/telah kawin dalam kaitannya dengan hak untuk memilih, menurut Mahkamah, bukan merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif karena hal tersebut tidak termasuk kategori diskriminasi karena keduanya tidak bisa dipersamakan terlebih diperlakukan sama.

Bahwa terkait dengan hal di atas, Pasal 1 angka 3 UU 39/1999 telah memberi batasan diskriminasi yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006, bertanggal 12 April 2007 juga sudah diberikan batasan diskriminasi yaitu “…diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama (religion), ras (race), warna (color), jenis kelamin (sex), bahasa (language), kesatuan politik (politcal opinion) ...”. Sehingga, dengan demikian telah jelas bahwa pembatasan dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 tidak dapat dikatakan sebagai diskriminasi terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, frasa yang menyatakan “atau sudah/pernah kawin” telah menimbulkan diskriminasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dan/Atau Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 29-01-2020

Erko Mojra

Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan ayat (2) KUHAP

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian KUHAP dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan permohonan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan ayat (2) KUHAP namun dalam menguraikan alasan permohonannya, Pemohon tidak secara sistematis menjelaskan argumentasinya, khususnya terhadap alasan inkonstitusionalitas norma yang diajukan untuk diuji. Selain itu, dalam alasan permohonannya, Pemohon menguraikan secara panjang lebar mengenai kasus konkrit yang dialami Pemohon namun tidak menguraikan dengan jelas kaitan norma yang diajukan untuk diuji dengan kasus konkrit yang dialami Pemohon. Bahkan, Pemohon sejak awal telah menyatakan dalam permohonannya, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon adalah karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum dalam usaha menjadikan Pemohon sebagai tersangka. Pemohon dalam menguraikan permohonannya mengaitkannya dengan berbagai persoalan konkrit yang dialami Pemohon, di antaranya mengenai delik pidana yang disangkakan terhadap Pemohon dan persoalan penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan.

[3.3.2] Bahwa norma yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan ayat (2) KUHAP pada pokoknya adalah mengatur mengenai sistematika atau isi dari surat putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat pertama [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 bertanggal 10 Oktober 2017]. Terhadap pokok permohonan Pemohon, dikaitkan dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang, Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), yang pada pokoknya menyatakan permohonan harus dengan sistematika sebagai berikut:

“Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Pengujian undang-undang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian;
b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak/dan atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian, dan
c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci.

Setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan apabila dikaitkan dengan aturan tersebut, telah ternyata permohonan Pemohon hanya memuat kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum serta petitum tanpa menyertakan alasan permohonan (fundamentum petendi atau posita). Tanpa adanya uraian mengenai alasan permohonan maka sebuah permohonan akan kehilangan landasan atau dasar argumentasi untuk menilai materi apa yang sesungguhnya dipersoalkan Pemohon.

[3.3.3] Bahwa selain itu, Pemohon dalam bagian Petitum memohon adanya penambahan norma pada Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan ayat (2) KUHAP yang membuat permohonan Pemohon menjadi semakin tidak jelas. Selain itu tidak terdapat kesesuaian antara alasan- alasan mengajukan permohonan (fundamentum petendi atau posita) dengan hal- hal yang diminta untuk diputus (petitum).

[3.3.4] Bahwa terkait dengan uraian dan sistematika permohonan Pemohon, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019, Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk menguraikan dengan jelas mengenai alasan Pemohon yang menganggap bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan mempersingkat uraian mengenai kasus konkrit yang dialami Pemohon, agar permohonan Pemohon dapat lebih fokus. Lebih lanjut, Panel Hakim juga telah menyarankan kepada Pemohon untuk berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah atau setidaknya mempelajari format permohonan pengujian undang-undang [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 69/PUU-XVII/2019, tanggal 19 November 2019]. Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2019, permohonan Pemohon tetap tidak jelas karena alasan permohonan bercampur dengan banyaknya uraian kasus konkrit yang dialami oleh Pemohon.
Bahwa apabila dicermati lebih lanjut, Pemohon tetap tidak menguraikan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) PMK 06/2005 termasuk tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara norma yang diuji dengan UUD 1945 yang semestinya termuat dalam alasan permohonan (fundamentum petendi atau posita). Dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

[3.3.5] Bahwa andaikatapun permasalahan konstitusionalitas norma yang dimaksud oleh Pemohon adalah dikaitkan dengan syarat batal demi hukum terhadap putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama, menurut Mahkamah hal tersebut telah jelas dengan prinsip bahwa batal demi hukumnya suatu putusan pengadilan adalah hanya dapat diputus oleh pengadilan yang lebih tinggi. Sehingga, terpenuhi atau tidaknya syarat Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap suatu putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama merupakan kewenangan dari pengadilan di atasnya untuk menilai dan menyatakan batal demi hukum putusan a quo, atau dengan kata lain, putusan pengadilan tidak dapat dinyatakan “batal demi hukum” kecuali oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya yang menyatakan demikian.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur sehingga kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dan/Atau Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 29-01-2020

Surya Efitrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Veri Junaidi, S.H., M.H, Muh Salman Darwis, S.H., M.H.Li., dan Slamet Santoso, S.H.

1. Frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam ketentuan Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) UU Pilkada dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota”;

2. Frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam UU Pemilu”

3. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada

Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian pasal-pasal a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa berkenaan dengan penyelenggara Pilkada, dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.10.1.4] poin 7, halaman 97, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, Mahkamah menyatakan:
“.....Sekalipun rezim hukum Pemilu dan Pilkada dianggap berbeda, namun penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh UU 10/2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda.”
Merujuk pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 a quo, dalam memosisikan penyelenggara pemilihan, Mahkamah tidak membedakan antara penyelenggara pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana termaktub di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang di dalam UU Pilkada termasuk juga pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota. Sesuai dengan pertimbangan dalam putusan a quo, kesemua pemilihan tersebut diselenggarakan sesuai dengan semangat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;


[3.15.2] Bahwa terjadinya perbedaan nomenklatur kelembagaan pengawas pemilihan antara yang diatur dalam UU Pilkada dengan UU 7/2017 disebabkan terjadinya perubahan regulasi pemilu. Perubahan tersebut terjadi karena Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU 15/2011, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD digabung satu undang-undang, yaitu menjadi UU 7/2017. Secara faktual, sekalipun nomenklatur pengawas pemilu di kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada sama dengan apa yang pernah diatur dalam UU 15/2011, namun ketika substansi UU 15/2011 telah diganti dengan UU 7/2017, nomenkaltur pengawas pemilihan masih belum lagi terjadi keseragaman untuk semua jenis pemilihan. Dalam hal ini, lembaga pengawas pemilihan, in casu pengawas pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.

[3.15.3] Bahwa ketika UU 7/2017 disahkan, dalam Pasal 571 huruf b UU a quo ditegaskan “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Ketentuan Penutup UU 7/2017 tidak saja menegaskan ihwal substansi status UU 15/2011 telah diadopsi dalam UU 7/2017, melainkan juga menunjukkan terjadinya peralihan atau pergantian UU yang menjadi dasar atau rujukan pengaturan kelembagaan penyelenggara pemilu. Pada saat dasar hukum kelembagaan penyelenggara pemilu berganti, maka segala peraturan perundang-undangan yang merujuk pada UU 15/2011 seharusnya menyesuaikan pula dan/atau disesuaikan dengan pergantian yang terjadi.

[3.15.4] Bahwa ketika UU Pilkada yang mengatur lembaga pengawas pemilihan yang notabene adalah pengawas pemilu sebagaimana diatur oleh UU 7/2017 tidak disesuaikan dengan perubahan nomenklatur pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota, hal demikian akan menyebabkan terjadinya ketidakseragaman pengaturan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan terutama dalam pemilihan kepala daerah. Ketidakseragaman tersebut dapat berdampak terhadap munculnya dua institusi pengawas penyelenggaraan pemilihan di tingkat kabupetan/kota dalam pemilihan anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD dengan pilkada. Padahal, kelembagaan Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 adalah lembaga yang diberi status atau sifat tetap (permanen) hingga di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, UU Pilkada justru mengatur pembentukan, nomenklatur, dan sifat yang berbeda terhadap lembaga pengawas dalam pemilihan kepala daerah.

[3.15.5] Bahwa dengan terjadinya perubahan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan UU 7/2017, maka hal tersebut tidak hanya berdampak terhadap kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, melainkan juga dalam menyelenggarakan pengawasan pemilihan kepala daerah. Artinya, dengan adanya tugas dan wewenang Bawaslu mengawasi pemilihan kepala daerah sesuai UU Pilkada, perubahan kelembagaan Bawaslu melalui UU 7/2017 dengan sendirinya berlaku pula dalam pelaksanaan pilkada, sehingga penyesuaian terhadap perubahan dimaksud dalam UU Pilkada menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, UU 7/2017 sebagai landasan hukum yang mengatur ihwal kelembagaan Bawaslu harus dijadikan rujukan ketika lembaga tersebut diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi pilkada. Dalam arti, tugas dan wewenang pengawasan pemilihan dalam UU Pilkada dilaksanakan oleh lembaga Bawaslu sesuai dengan nomenklatur, sifat dan hierarki kelembagannya sebagaimana dimaksud dalam UU 7/2017.

[3.15.6] Bahwa dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh UU 7/2017, pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota yang awalnya hanyalah sebagai lembaga ad hoc sebagaimana diatur dalam UU Pilkada secara konstitusional harus pula menyesuaikan menjadi lembaga yang bersifat tetap dengan nama Bawaslu Kabupaten/Kota serta mengikuti perubahan lain sebagaimana diatur dalam UU 7/2017. Selama tidak dilakukan penyesuaian kelembagaan pengawas pemilihan tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dengan perubahan dalam UU 7/2017, hal demikian menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum keberadaan lembaga pengawas pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota. Bahkan, sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 di atas maka sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, struktur penyelenggara pemilihan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD, dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda.

[3.15.7] Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) UU Pilkada sepanjang frasa “Panwas Kabupaten/Kota” tidak dimaknai menjadi frasa “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota” bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada tidak dimaknai “sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam UU Pemilu” adalah bertentangan dengan UUD 1945. Perihal dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.16.1] Bahwa secara substansi, ketika materi muatan UU 15/2011 diadopsi ke dalam UU 7/2017, terdapat beberapa perubahan terkait kelembagaan Bawaslu dan jajarannya, khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan sebelumnya, perubahan dimaksud terkait dengan nomenklatur kelembagaan, sifat kelembagaan, dan komposisi keanggotaan bawaslu provinsi dan pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota. Terkait kelembagaan pengawas di tingkat kabupaten/kota, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Nomenklatur pengawas tingkat kabupaten/kota yang diatur dalam UU 15/2011 adalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota). Adapun dalam UU 7/2017, nomenklatur tersebut diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Nomenklatur pengawas tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU 15/2011 merupakan dasar atau rujukan dalam menentukan nomenklatur pengawas yang diatur dalam UU Pilkada.
2. Terkait sifat kelembagaan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwas Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU 15/2011 dan UU Pilkada bersifat ad-hoc. Dalam hal ini, Panwas Kabupaten/Kota tersebut hanya dibentuk 1 (satu) bulan menjelang tahapan pemilu/pilkada dan berakhir 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan pemilu berakhir. Dengan diadopsinya substansi UU 15/2011 ke dalam UU 7/2017, kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota yang diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai lembaga yang bersifat tetap (permanen), di mana keanggotaanya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun.
3. Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam UU 15/2011 sebanyak 3 (tiga) orang dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan adanya pergantian undang-undang yang mengatur kelembagaan penyelenggara pemilu, komposisi anggota Bawaslu Provinsi menjadi 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Selain, komposisi jumlah keanggotaan, perubahan juga terjadi terkait dengan mekanisme pengisian anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Awalnya, melalui UU 15/2011, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, kemudian melalui UU 7/2017 diubah menjadi proses seleksi melalui Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu.

[3.16.2] Bahwa dengan terjadinya perubahan substansi pengaturan kelembagaan pengawas pemilu kabupaten/kota dan juga komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui UU 7/2017, maka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, nomenklatur lembaga, sifat kelembagaan dan komposisi keanggotaan mesti disesuaikan dengan UU 7/2017 sebagai ketentuan yang di antaranya mengatur lembaga penyelenggara pemilu. Apabila penyesuaian tidak dilakukan, akan berdampak terjadinya ketidakpastian hukum kelembagaan lembaga pengawas pemilu, termasuk pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah. Selain itu, berkenaan pula dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dalam Paragraf [3.18] pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Maret 2019, Mahkamah telah mempertimbangkan, antara lain menyatakan bahwa jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana termaktub di dalam UU 7/2017 dinilai sebagai bagian dari agenda setting rasionalisasi beban kerja penyelenggara pemilu sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja masing-masing lembaga. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018 a quo hendak menyatakan bahwa jumlah penyelenggara pemilu di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam UU 7/2017, termasuk jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota adalah konstitusional. Dengan telah dinyatakan bahwa frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dimaknai “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota”, konstitusional, maka mempersamakan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah dalam UU 7/2017 juga merupakan pilihan yang konstitusional, baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

[3.16.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Sub-paragraf [3.16.1] dan Sub-paragraf [3.16.2] di atas, bilamana jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam UU 7/2017, tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan kategori ketiga, terkait dengan dalil para Pemohon mengenai wewenang Bawaslu Provinsi dalam membentuk dan menetapkan Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada adalah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, Mahkamah perlu menegaskan kembali ihwal pengisian jabatan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang kemudian diberi wewenang mengawasi pemilihan di tingkat kabupaten/kota seharusnya juga disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam UU 7/2017. Berkenaan dengan dalil permohonan a quo, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Pilkada, wewenang pembentukan Panwas Kabupaten/Kota oleh Bawaslu Provinsi juga termuat dalam Pasal 1 angka 17 UU Pilkada dan Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada. Dalam norma a quo ditegaskan bahwa Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi dan menjadi salah satu tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dengan dipertimbangkan dan dinyatakannya oleh Mahkamah kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang proses pengisiannya dilakukan melalui sebuah tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu, maka definisi Panwas Kabupaten/Kota dalam Pasal 1 angka 17 UU Pilkada yang masih mencantumkan frasa “dibentuk oleh Bawaslu Provinsi” harus juga disesuaikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi, sebagaimana dipertimbangkan pada Paragraf [3.15], Panwas Kabupaten/Kota telah dimaknai menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, maka semua pengaturan yang menentukan batas waktu pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bagian dari tahapan persiapan pilkada dan Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, karena alasan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum, harus pula dinyatakan inkonstitusional.

[3.17.2] Bahwa terkait dengan kepastian hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.17.1] di atas, sekalipun tidak dimohonkan dan didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya, disebabkan substansinya berkelindan dengan “batas waktu pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bagian dari tahapan persiapan pilkada dan Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh bawaslu Provinsi” sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 UU Pilkada tidak cukup hanya dengan menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” adalah konstitusional sepanjang dimaknai menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”, tetapi juga demi alasan kepastian hukum, frasa “dibentuk oleh Bawaslu Provinsi” haruslah tidak berlaku sehingga pengisiannya merujuk sesuai dengan ketentuan UU 7/2017.

[3.17.3] Bahwa begitu pula dengan Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada, karena alasan untuk kepastian hukum pula, meski tidak didalilkan dan tidak dimohonkan oleh para Pemohon, tidak cukup hanya dengan menyatakan frasa “Panwaslu Kabupaten/Kota” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota” harus pula dinyatakan bahwa frasa “Panwaslu Kabupaten/Kota” dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada tidak berlaku dan tidak lagi menjadi dari rumusan norma a quo.

[3.17.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil para Pemohon sepanjang terkait Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada adalah beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dan/Atau Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 06-01-2020

Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda), dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya M. Maulana Bungaran, S.H.; Hendarsam Marantoko, S.H., CLA.; dan Munathsir Mustaman, S.H.

Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu

Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon, berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan permohonan oleh Pemohon ternyata telah pernah diuji konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan kemudian telah diputus Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan:
“1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya”;

Bahwa berkaitan dengan fakta hukum perihal Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sudah pernah diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah, dikaitkan dengan permohonan a quo yang ternyata juga menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, ternyata putusan a quo memakai atau menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Ihwal keterkaitan tersebut, ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK di atas telah ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo adalah di antaranya sama, yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, sehingga permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali.

[3.9] Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK di atas dapat dikecualikan sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) UU MK yang menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”;

Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon ternyata dasar pengujian berbeda atau baru yang dimaksudkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah telah terbukti dalam Pemilu 2019 penyederhanaan kepartaian tidak efektif dengan memperberat verifikasi partai politik (vide angka 5 Perbaikan Permohonan, hlm. 3). Selain itu, lebih jauh Pemohon menambahkan, jika yang diinginkan partai politik yang lebih sederhana, seharusnya sejak awal syarat ikut sertanya partai politik dalam pemilu yang diperberat. Jangan partai politik yang susah-payah ikut pemilu kemudian dipangkas dan diberangus untuk mengikuti pemilu berikutnya (vide angka 44 Perbaikan Permohonan, hlm. 15).

Bahwa terhadap argumentasi atau dalil Pemohon yang menyatakan ihwal adanya dasar permohonan yang baru, setelah Mahkamah mencermati keseluruhan permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan uraian lebih lanjut mengenai adanya argumentasi konstitusional baru yang diajukan Pemohon. Dalam permohonannya, Pemohon tidak menerangkan basis argumen, baik fakta hukum maupun teori/konsep, yang membuat Pemohon menyimpulkan bahwa penyederhanaan partai politik dalam Pemilu 2019 melalui verifikasi adalah tidak efektif. Ketiadaan penjelasan demikian menurut Mahkamah menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak mempunyai argumentasi konstitusional baru untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK. Dengan demikian, telah ternyata materi muatan baru yang menjadi dasar pengujian tidak dapat dibenarkan Mahkamah karena berbeda dengan permohonan sebelumnya. Bahkan, dalam batas-batas penalaran yang wajar, penerimaan Pemohon terhadap pemberatan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu tanpa diikuti kewajiban atau beban melakukan verifikasi adalah nalar yang tidak linier dan tidak memiliki basis argumentasi yang kokoh bila diletakkan dalam konteks penyederhanaan jumlah partai politik sebagai bagian dari skenario memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK.

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, namun oleh karena ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon sudah pernah diuji dan diputus sebelumnya oleh Mahkamah dengan dasar pengujian yang sama, maka pokok permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali dan Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dan/Atau Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 06-01-2020

Supriyono

Pasal 38 ayat (1) UU KIP

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU KIP dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.11], terhadap dalil Pemohon, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan Mahkamah adalah apakah benar Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap persoalan konstitusional tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa penting bagi Mahkamah mengutip kembali secara utuh Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 yang menyatakan bahwa “Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik”. Ketentuan dalam ayat ini mengandung norma keharusan yang tidak boleh dilanggar walaupun tidak ditentukan secara langsung sanksinya karena berkaitan langsung dengan proses dalam hukum acara Komisi sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dan berikutnya. Oleh karena itu perlu ditentukan batasan waktu bahwa dalam waktu tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) hari kerja Komisi Informasi baik di pusat maupun di daerah harus mulai mengupayakan proses penyelesaian sengketa informasi publik apakah akan melalui mediasi dan/atau melalui proses ajudikasi nonlitigasi.
Namun demikian pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa informasi publik yang diatur dalam Pasal 38 UU 14/2008 tidak dapat dipahami secara berdiri sendiri karena substansinya bertalian erat dengan pasal- pasal sebelumnya dalam UU a quo yang mengatur mengenai “Keberatan Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi”. Berkenaan dengan hal tersebut Pasal 35 ayat (1) UU a quo telah menentukan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan: (a) adanya penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian yang ditentukan dalam Pasal 17; (b) tidak disediakannya informasi berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 9; (c) tidak adanya tanggapan atas permintaan informasi; (d) permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; (e) tidak dipenuhinya permintaan informasi; (f) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau (g) penyampaian atas informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU a quo.
Keberatan tersebut di atas diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan adanya alasan pengajuan keberatan [vide Pasal 36 ayat (1) UU 14/2008]. Selanjutnya, atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU a quo memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Alasan tertulis tersebut disertakan sekaligus bersama dengan tanggapan apabila atasan pejabat menguatkan putusan yang telah ditetapkan oleh bawahannya.
Apabila tanggapan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan kewenangannya, dalam proses keberatan tersebut, tidak memuaskan maka Pemohon Informasi Publik diberi kesempatan untuk mengajukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi pusat dan/atau daerah (provinsi/kabupaten/kota). Pada konteks ini, ditentukan juga batasan waktu untuk upaya penyelesaian sengketa informasi publik, yakni dapat diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat [vide Pasal 37 UU 14/2008]. Setelah mekanisme dalam Pasal 37 UU 14/2008 ditempuh oleh Pemohon Informasi Publik, baru dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan Pasal 38 UU 14/2008 yakni Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
Sesuai dengan hukum acara proses penyelesaian sengketa informasi publik, mediasi yang menjadi pilihan sukarela para pihak (pemohon dan termohon) hanya dapat digunakan untuk proses penyelesaian sengketa informasi karena adanya alasan: tidak disediakannya informasi berkala; tidak ditanggapinya permintaan informasi; permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; tidak dipenuhinya permintaan informasi; pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU a quo [vide Pasal 40 ayat (2) UU 14/2008]. Mediasi tersebut dilakukan melalui bantuan mediator komisi informasi. Sementara itu, untuk penyelesaian melalui proses ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan [vide Pasal 42 UU 14/2008].
Tahapan dalam proses pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi seharusnya ditempuh oleh siapapun yang mengajukan permohonan sebagaimana uraian di atas. Dalam permohonan Pemohon a quo, tanpa menguraikan tahapan di atas apakah sudah ditempuh atau belum, Pemohon dalam dalilnya mempermasalahkan bahwa dalam praktiknya tenggat waktu dimulainya upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Komisi Informasi baik dengan mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi berbeda- beda walaupun Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 telah mengatur mengenai tenggat waktu harus dimulainya upaya penyelesaian sengketa informasi publik yaitu paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

[3.12.2] Bahwa selanjutnya, Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti berupa Putusan dan Ketetapan Komisi Informasi Pusat yang Pemohon ajukan (vide Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-13), yang merupakan Putusan dan Ketetapan yang dapat diakses publik pada laman resmi Komisi Informasi Pusat (https://komisiinformasi.go.id/). Dari bukti-bukti Putusan dan Ketetapan yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta adanya perbedaan waktu untuk memulai upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang cukup mencolok;
Pada permohonan Sengketa Informasi Publik Nomor 002/I/KIP- PS/2018 upaya penyelesaian sengketa baru mulai dilakukan 10 bulan sejak permohonan diregistrasi. Sedangkan untuk Permohonan Sengketa Informasi Publik Nomor 003/I/KIP-PS/2017 upaya penyelesaian sengketa dimulai 16 bulan sejak permohonan diregistrasi. Lain halnya dengan Permohonan Sengketa Informasi Publik Nomor 020/III/KIP-PS/2017 di mana upaya penyelesaian sengketa baru dimulai setelah 22 bulan sejak permohonan diregistrasi;
Demikian halnya dengan waktu dimulainya upaya penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi yang juga bervariasi. Dalam bukti yang dilampirkan Pemohon, Permohonan Sengketa Informasi Publik yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, yakni Permohonan Nomor 1797/P- C1/PSI/KI-JBR/V/2019 diregistrasi tanggal 8 Mei 2019 (vide bukti P-8), pada tanggal 16 Mei 2019 sudah dimulai Sidang Pemeriksaan Awal untuk penyelesaian sengketa a quo (vide bukti P-9). Sementara itu, untuk permohonan Sengketa Informasi Publik di Provinsi Banten yang diregistrasi dengan Nomor 026/II/KI BANTEN-PS/2018, upaya penyelesaian sengketa baru mulai dilakukan 5 bulan sejak diregistrasi (vide bukti P-21). Sedangkan permohonan Sengketa Informasi Publik di Provinsi Jawa Tengah yang diregistrasi dengan Nomor 001/PEN- MK/IX/2018, upaya penyelesaian sengketa baru mulai dilakukan 3 bulan sejak diregistrasi (vide bukti P-22).

[3.12.3] Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan pada Paragraf [3.12.2] telah ternyata permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon kepada Komisi Informasi baik pusat dan daerah telah diregistrasi setelah diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tersebut (vide Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-13). Persoalannya ternyata terletak pada pelaksanaan upaya penyelesaiannya yang seharusnya dalam tenggat waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan dan telah diregistrasi. Dengan demikian, pembatasan 14 (empat belas) hari kerja yang ditentukan dalam norma Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 sudah tegas bahwa proses penyelesaian harus sudah dimulai 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima dan diregistrasi. Pembatasan demikian dimaksudkan agar penyelesaian sengketa informasi publik sejalan dengan asas penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Oleh karena itu adanya persoalan berlarutnya proses upaya penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana yang dicontohkan oleh Pemohon adalah persoalan implementasi yang seharusnya tidak boleh terjadi, dan hal ini bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma karena yang sesungguhnya terjadi adalah persoalan implementasi norma.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

← Sebelumnya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Selanjutnya →