Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

Banua Sanjaya Hasibuan, SH., Song Young Seok, Pitra Romadoni Nasution,
SH. dan Achmad Kurnia

Pasal 172 UU Ketenagakerjaan

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, MK
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian
permohonan dan dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti yang
diajukan berkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon,
menurut Mahkamah, walaupun permohonan awal diajukan oleh empat
orang karyawan PT. Manito World, yaitu Banua Sanjaya Hasibuan, S.H.,
Achmad Kurnia, Song Young Seok, dan Pitra Romadoni Nasution, namun
setelah Mahkamah mencermati uraian dalam kedudukan hukum
Pemohon, ternyata yang merupakan Pemohon prinsipal dalam
permohonan ini adalah PT. Manito World yang menurut surat kuasa
bertanggal 2 April 2018 diwakili oleh Kim Nam Hyun selaku President
Direktur, yang kemudian memberi kuasa kepada 4 (empat) karyawan PT.
Manito World tersebut di atas. Berdasarkan fakta tersebut maka
sebenarnya kedudukan hukum Pemohon menurut Pasal 51 ayat (1) UU
MK adalah sebagai badan hukum dan bukan selaku perorangan pekerja
PT. Manito World. Dengan demikan untuk dapat mengajukan
permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah, Pemohon terlebih
dahulu harus membuktikan tentang status badan hukum Pemohon dan
pihak yang dapat mewakili kepentingan Pemohon dalam berperkara di
pengadilan. Dengan kata lain terhadap pihak yang berwenang mewakili
kepentingan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, hal
tersebut secara tegas harus dinyatakan dalam anggaran dasar, sebab
sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Direksi adalah
Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam
maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Bahwa bukti yang menjelaskan mengenai status badan hukum Pemohon
dalam hal ini hanyalah pada bukti P-5 dan bukti P-6, di mana bukti P-5
berupa Salinan Akta Notaris & PPAT Daniel Parganda Marpaung, S.H.,
M.H., Nomor 51, tanggal 26 Maret 2018, yang pada pokoknya
menerangkan mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manito
World tanggal 26 Maret 2018, sedangkan bukti P-6 berupa Salinan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-10700
HT.01.01.TH.2005, bertanggal 19 April 2005 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas. Menurut Mahkamah, bukti P-5 tersebut
hanya membuktikan kedudukan Kim Nam Hyun sebagai Direktur Utama
PT. Manito World dan bukti P-6 hanyalah berupa kutipan SK Kementerian
Hukum dan HAM terhadap pengesahan Akta Pendirian PT. Manito World.
Tidak terdapat pada bukti Pemohon yaitu dokumen yang berupa
Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau bukti lain yang dapat
membuktikan secara sah bahwa Kim Nam Hyun dapat bertindak atas
nama PT. Manito World baik di dalam maupun di luar pengadilan,
termasuk untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-
undang a quo ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian bukti yang
diajukan oleh Pemohon menurut Mahkamah tidak dapat membuktikan
dan meyakinkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Bahwa berdasarkan
seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) selaku
Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo.

2) Menimbang bahwa walaupun Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo, namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka
Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Aryo Fadlian dan Syaiful Bahari., S.H.

Pasal 169 huruf n UU Pemilu

Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Penjelasan Pasal 169 huruf n UU
Pemilu, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) Bahwa terhadap Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang
menjadi objek permohonan a quo, Mahkamah telah menyatakan
merupakan penjelasan mengenai persyaratan seseorang untuk dapat
menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Berdasarkan Penjelasan
Pasal 169 huruf n UU Pemilu tersebut, hal paling mendasar yang harus
dijelaskan adalah apakah memang terdapat hak dan/atau kewenangan
konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 yang
dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal a quo. Dalam hal ini,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018, bertanggal 28
Juni 2018, pada pokoknya telah memberikan penegasan, yaitu “secara
konstitusional”, UUD 1945 memberikan hak kepada semua warga negara,
yang telah memenuhi persyaratan, untuk menggunakan hak pilih mereka
dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Berkenaan dengan
model/cara pemilihan dimaksud, Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 secara
eksplisit menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden
dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan konstruksi konstitusional yang
demikian, warga negara yang memiliki hak pilih baru dapat dinilai menjadi
kehilangan hak konstitusionalnya bilamana terdapat pasal atau pasal-
pasal atau bagian tertentu dalam UU Pemilu (termasuk penjelasannya)
atau undang-undang lain yang menghilangkan hak konstitusional warga
negara untuk menggunakan hak pilih mereka”. Dengan menggunakan
substansi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam batas penalaran
yang wajar, keberadaan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu sama
sekali tidak menghilangkan hak para Pemohon untuk menggunakan hak
untuk memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945.
Artinya, hak konstitusional para Pemohon tidak menjadi hilang atau
terganggu dengan berlakunya Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu
dimaksud.

2) Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan para Pemohon
adalah pembayar pajak (taxpayer), dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 36/PUU-XVI/2018 yang telah diucapkan sebelumnya, secara
substansial pun telah ditegaskan: Ihwal dalil causal verband, para
Pemohon harus dapat menjelaskan adanya hubungan sebab dan akibat
bahwa berlakunya kedua norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227
huruf i UU Pemilu telah menimbulkan kerugian konstitusional yang
bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dengan logika
demikian, dalam batas penalaran yang wajar pula, setelah membaca
konstruksi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu hanya
mungkin dapat dinilai telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi
seseorang yang pernah atau sedang menjadi presiden atau wakil presiden
selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama tetapi tidak
secara berturut-turut dan memiliki keinginan untuk mengajukan diri
kembali sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Bahkan jika
hendak dimaknai dengan lebih longgar, kerugian atau potensi kerugian
yang di dalamnya dapat menunjukkan adanya causal verband, pihak yang
mungkin dapat dinilai mengalami kerugian konstitusional dengan
berlakunya norma a quo adalah partai politik yang memenuhi persyaratan
sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Bahkan,
mengikuti sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan
kedudukan hukum (legal standing) partai politik dalam pengujian undang-
undang, kesempatan hanya dimungkinkan bagi partai politik peserta
pemilihan umum yang tidak ikut dalam membahas UU Pemilu di DPR.
Dengan terbatasnya kemungkinan pihak yang memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk menjadi Pemohon dalam pengujian substansi
norma a quo, sulit diterima oleh penalaran yang wajar untuk menjelaskan
adanya causal verband antara kerugian hak konstitusional para Pemohon
dengan berlakunya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu.

3) Bahwa ihwal substansi Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, hak
konstitusional para Pemohon yang secara langsung berpotensi dirugikan
dengan berlakunya Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, sebagaimana
ditegaskan dalam substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
36/PUU-XVI/2018 adalah seseorang yang pernah menjabat atau sedang
menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa
jabatan dalam jabatan yang sama secara tidak berturut-turut. Dalam
permohonan a quo, para Pemohon bukanlah orang yang pernah menjabat
atau sedang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua
kali masa jabatan dalam jabatan yang sama secara tidak berturut-turut.

4) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata bahwa
dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak
akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Muhammad Hafidz dkk.

Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu

Pasal 6A ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i
UU Pemilu, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon “diberikan hak
konstitusional para Pemohon yang menjadi dasar argumentasi yaitu Pasal
28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; dan Pasal
28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Hal mendasar yang
harus dijelaskan oleh para Pemohon adalah: apakah benar dengan
berlakunya norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU
Pemilu telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Secara
konstitusional, UUD 1945 memberikan hak kepada semua warga negara,
yang telah memenuhi persyaratan, untuk menggunakan hak pilih mereka
dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Berkenaan dengan
model/cara pemilihan dimaksud, Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 secara
eksplisit menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden
dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan konstruksi konstitusional yang
demikian, warga negara yang memiliki hak pilih baru dapat dinilai menjadi
kehilangan hak konstitusionalnya bilamana terdapat pasal atau pasal-
pasal atau bagian tertentu dalam UU Pemilu (termasuk Penjelasannya)
atau undang-undang lain yang menghilangkan hak konstitusional warga
negara untuk menggunakan hak pilih mereka. Dalam hal ini, keberadaan
norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu sama
sekali tidak menghilangkan hak para Pemohon untuk menggunakan hak
pilih mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945.
Artinya, hak konstitusional para Pemohon tidak menjadi hilang atau
dirugikan dengan berlakunya norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal
227 huruf i UU Pemilu. Selain itu, pemberlakuan kedua norma dalam UU
Pemilu tersebut tidaklah dapat dinilai telah menghilangkan hak setiap
orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
Sementara itu, terkait dengan Pemohon I yang mendalilkan memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan (legal standing)
dengan alasan karena memiliki hak untuk dipilih sebagai calon presiden
atau calon wakil presiden yang didasarkan pada Pasal 28D ayat (3) UUD
1945. Berkenaan dengan dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa
hak tersebut hanya dapat dipenuhi bilamana seorang warga negara
diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden oleh partai
politik peserta pemilihan umum sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal
6A ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan Pasal 169 huruf n
dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu sama sekali tidak menghalangi hak
Pemohon I untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden
sepanjang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta
pemilihan umum. Dengan demikian, tidak terdapat relevansinya Pemohon
I mengaitkan dalil tersebut untuk menjelaskan bahwa yang bersangkutan
memiliki kerugian konstitusional sebagai akibat dari diberlakukannya
norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu.



2. Bahwa dengan berlakunya norma dalam ketentuan Pasal 169 huruf
n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, para Pemohon sama sekali tidak
menjadi kehilangan hak konstitusionalnya untuk “memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dan “hak setiap orang
untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Selama dan
sepanjang masih terdapat pasangan calon presiden dan wakil presiden,
para Pemohon sama sekali tidak kehilangan hak pilihnya untuk memilih
pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang
ditentukan oleh Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Dalam logika sistem
ketatanegaraan Indonesia, siapapun pasangan calon yang terpilih
menjadi presiden dan wakil presiden tentunya memiliki tanggung jawab
memenuhi janji yang disampaikan dalam visi dan misi yang diajukan
ketika mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Tidak hanya sekadar memenuhi janji dalam visi dan misi, presiden dan
wakil presiden yang dipilih oleh rakyat memiliki tanggung jawab
mewujudkan tujuan bernegara seperti yang tertuang dalam Tujuan
Bernegara dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.


3. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon “kerugian
konstitusional tersebut mempunyai causal verband dengan norma
pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu”. Ihwal dalil
causal verband, para Pemohon harus dapat menjelaskan adanya
hubungan sebab dan akibat bahwa berlakunya kedua norma dalam Pasal
169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu telah menimbulkan kerugian
konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya
potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
Dengan logika demikian, dalam batas penalaran yang wajar pula, setelah
membaca konstruksi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu
hanya mungkin dapat dinilai telah menimbulkan kerugian konstitusional
bagi seseorang yang pernah atau sedang menjadi presiden atau wakil
presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama tetapi
tidak secara berturut-turut dan memiliki keinginan untuk mengajukan diri
kembali sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Bahkan jika
hendak dimaknai dengan lebih longgar, kerugian atau potensi kerugian
yang di dalamnya dapat menunjukkan adanya causal verband, pihak yang
mungkin dapat dinilai mengalami kerugian konstitusional dengan
berlakunya norma a quo adalah partai politik yang memenuhi persyaratan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Bahkan,
mengikuti sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan
kedudukan hukum (legal standing) partai politik dalam pengujian undang-
undang, kesempatan hanya dimungkinkan bagi partai politik peserta
pemilihan umum yang tidak ikut dalam membahas UU Pemilu di DPR.
Dengan terbatasnya kemungkinan pihak yang memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk menjadi Pemohon dalam pengujian substansi
norma a quo, sulit diterima oleh penalaran yang wajar untuk menjelaskan
adanya causal verband antara kerugian hak konstitusional para Pemohon
dengan berlakunya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu.

4. Bahwa berkenaan dalil para Pemohon “apabila permohonan
dikabulkan, potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan
terjadi”. Terkait dengan dalil tersebut, para Pemohon mengaitkan dengan
program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf
Kalla. Dalam hal ini, para Pemohon manyatakan bahwa Program Nawacita
dengan salah satu programnya adalah “kerja layak melalui pemenuhan
lapangan kerja yang layak dan berkeadilan” yang diusung oleh Joko
Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode
2014-2019 tidak akan dapat dilanjutkan apabila Joko Widodo tidak
berpasangan dengan Jusuf Kalla yang sebelumnya telah menjabat
sebagai Wakil Presiden pada Periode 2004-2009. Terhadap argumentasi
tersebut, menurut Mahkamah, adalah kekhawatiran yang sama sekali
tidak relevan dikaitkan dengan kedudukan hukum (legal standing) dalam
mengajukan permohonan a quo. Lagi pula, sepanjang program-program
pemerintahan sebelumnya dinilai baik dan dapat mewujudkan tujuan
bernegara sebagaimana termaktub di dalam Alinea IV Pembukaan UUD
1945, siapa saja dapat menjadikan bagian dari tawaran visi dan misi
pasangan calon presiden dan wakil presiden.

5. Bahwa menelaah substansi norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227
huruf i UU Pemilu dalam pemohonan a quo telah menjadi terang bagi
Mahkamah bahwa para Pemohon tidak mampu menjelaskan dalilnya yang
terkait dengan kedudukan hukum yang pada pokoknya harus memenuhi
hal-hal sebagai berikut: (1) diberikan hak konstitusional oleh UUD 1945;
(2) potensial akan dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan
Pasal 227 huruf i UU Pemilu; (3) kerugian konstitusional tersebut
mempunyai causal verband dengan norma Pasal 169 huruf n dan Pasal
227 huruf i UU Pemilu yang dimohonkan pengujian; dan (4) apabila
permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional para Pemohon
tidak akan terjadi. Ketika persyaratan pengujian dalam menjelaskan
kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan tidak dapat dijelaskan
secara meyakinkan maka tidak ada keraguan sama sekali bagi Mahkamah
untuk menyatakan bahwa berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal
227 huruf i UU Pemilu sama sekali tidak merugikan hak konstitusional
para Pemohon.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie
Louisa, S.H., dkk , (Selanjutnya disebut Pemohon)

Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, Pasal 245 ayat (1) UU MD3

Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal
20A ayat (2), Pasal 20A ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), 28l ayat (2), 28J ayat (1) UUD NRI Tahun
1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, Pasal
245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan
hukum sebagai berikut:

1) Menimbang bahwa setelah dicermati ternyata substansi
permohonan a quo telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, tanggal
28 Juni 2018, yang telah diucapkan sebelumnya, maka dalam
mempertimbangkan pokok permohonan a quo, Mahkamah harus terlebih
dahulu merujuk putusan dimaksud. Amar putusannya Mahkamah
Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut menyatakan:


Mengadili
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187)
bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota
DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan
dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan
permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang
diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa “setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya
menjadi: “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR
yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia;

6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Oleh karena itu setelah merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi diatas
terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan
pengujian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l UU
MD3 telah ternyata merupakan bagian yang dinyatakan inkonstitusional.
Dengan kata lain terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, sehingga dengan sendirinya telah dinyatakan tidak berlaku lagi,
maka permohonan Pemohon telah kehilangan objek.
Sementara itu, terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah telah
memutuskan bahwa sepanjang frasa “Pemanggilan dan permintaan
keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak
pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari
Presiden” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara
bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan
keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga
melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3
selengkapnya menjadi, “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada
anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak
sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”. Dengan
demikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-
XVI/2018 tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap dalil Pemohon
mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dalam permohonan a quo
sepanjang frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada
anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak
sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”.
Adapun terhadap frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah
Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018,
bertanggal 28 Juni 2018], sehingga permohonan Pemohon berkenaan
dengan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah
Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah kehilangan
objek.

2) Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo mengenai Pasal
73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang
frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan
Dewan” dinyatakan kehilangan objek, sementara itu Pasal 245 ayat (1)
UU MD3 sepanjang frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan
kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang
tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagimana dimaksud
dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”
telah dinyatakan mutatis mutandis berlaku pertimbangan Mahkamah
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, oleh
karena itu terhadap pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak
dipertimbangkan.

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Josua Satria Collins

Penjelasan Pasal 122 huruf l UU MD3

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Penjelasan Pasal 122 huruf l UU MD3,
MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:


1) Bahwa ternyata pokok permohonan para Pemohon telah diputus
oleh Mahkamah yaitu sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 bertanggal 28 Juni 2018 yang telah
diucapkan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan
permohonan a quo Mahkamah merujuk pada putusan dimaksud. Amar
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tanggal 28 Juni
2018 antara lain menyatakan:

1. ...
2. ...
3. Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;
....


2) Bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah tersebut maka
terhadap dalil permohonan para Pemohon mengenai pengujian
konstitusionalitas norma Pasal 122 huruf l UU MD3 ternyata merupakan
norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, norma Pasal 122
huruf l UU MD3 tidak berlaku lagi, sehingga permohonan para Pemohon
telah kehilangan objek.

3) Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan
kehilangan objek, maka pokok permohonan selebihnya tidak
dipertimbangkan.