Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

Guntoro

atas Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945

Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan (Perma 4/2016) bertentangan dengan UUD 1945 karena membatasi peninjauan kembali terhadap praperadilan. Hal ini menurut Pemohon membatasi hak Pemohon untuk mendapatkan keadilan.

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2019, Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai alasan Pemohon yang menganggap bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut Panel Hakim juga telah menyarankan kepada Pemohon untuk berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah. Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 April 2019, Pemohon ternyata tetap tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara Undang-Undang a quo dengan UUD 1945 tersebut. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami bahwa kewenangan Mahkamah adalah mengujI konstitusionalitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukan peraturan perundang-undangan di bawah UndangUndang terhadap UUD 1945. Perma 4/2016 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

Selain itu, norma pasal yang menjadi objek permohonan Pemohon tidak memiliki koherensi antara alasan permohonan dengan rumusan norma yang diajukan pengujian. Pemohon mempersoalkan larangan pengajuan peninjauan 38 kembali terhadap putusan praperadilan padahal norma Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur mengenai pembatasan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan sehingga dengan demikian secara logika tidak berkaitan dengan alasan permohonan Pemohon.

Selain itu, dalil Pemohon yang mempersoalkan UU Kekuasaan Kehakiman karena tidak mengatur jenis putusan praperadilan yang keliru mengabulkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, atau keliru mengabulkan permohonan pembatalan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka suatu jenis tindak pidana delik murni sebagai perbuatan tercela yang patut diminta pertanggungjawaban secara hukum sesuai jenis dan tingkat penyimpangannya adalah dalil yang tidak dapat dipahami dalam penalaran yang wajar. Terlebih lagi permohonan ini tidak jelas apakah merupakan permohonan pengujian formil terhadap pembentukan undang-undang ataukah pengujian materiil terhadap keseluruhan isi undang-undang a quo. Selain itu Mahkamah tidak dapat menemukan keterkaitan antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (petitum), sehingga menurut Mahkamah maksud dan tujuan Pemohon dalam pengujian UU Kekuasaan Kehakiman termasuk Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman menjadi tidak jelas serta tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum permohonan. Apalagi Pemohon dalam petitumnya mensyaratkan konstitusionalitas Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 3 ayat (1) Perma. Dengan demikian permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman dan keseluruhan UU Kekuasaan Kehakiman adalah kabur (obscuur).

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mempersoalkan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris berpotensi menghalangi penyidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris karena adanya ketentuan di mana penyidik harus mendapatkan persetujuan dari MKN terlebih dahulu untuk dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Hal ini menurut Pemohon mengakibatkan terjadinya penghentian penyidikan karena penyidik terhalangi mendapatkan bukti yang cukup untuk melanjutkan penyidikan terhadap seorang notaris.

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami norma Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris tersebut secara utuh dalam kaitannya dengan ketentuan lain dalam UU a quo termasuk kewenangan dari MKN. Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan, bahwa MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Hal ini pun kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 66 ayat (4) yang menyatakan, “Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.” Dalil Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris bersifat redundant, karena secara substansi dianggap Pemohon sama dengan Pasal 66 ayat (3) adalah tidak tepat. Menurut Mahkamah Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris a quo justru merupakan penegasan bahwa MKN tidak dapat menghalangi kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam melakukan kewenangannya untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Terlebih lagi ketentuan pasal a quo dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia.

Selain itu, jika dicermati petitum permohonan Pemohon mengenai Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yaitu petitum angka (6) yang pada pokoknya, meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945 karena telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013. Menurut Pemohon justru dengan adanya revisi UU Jabatan Notaris telah menyulitkan aparatur penegakan hukum untuk memeriksa notaris. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami substansi Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan bahkan mengutip nomor putusan yang salah yaitu Putusan 49/PUU-X/2013 [sic!], padahal putusan Mahkamah yang substansinya menyangkut norma pada UU Jabatan Notaris sebagaimana disebutkan Pemohon adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU- 40 X/2012 bertanggal 28 Mei 2013. Menurut Mahkamah, perubahan dan tambahan norma di dalam UU Jabatan Notaris sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu dengan menambahkan norma pada Pasal 66 yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang bertujuan untuk menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh MKN. Justru apabila permohonan Pemohon dikabulkan yaitu membatalkan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris secara keseluruhan dapat menciptakan persoalan di mana tidak adanya peran MKN dalam melakukan pembinaan notaris, khususnya dalam mengawal pelaksanaan kewajiban notaris, yang di antaranya merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan [vide Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris].

Terhadap permohonan Pemohon yang menginginkan agar Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas, justru menurut Mahkamah Pasal 66 ayat (4) sangat diperlukan dalam menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap batas kewenangan MKN memberikan persetujuan bagi penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan pemanggilan terhadap notaris ataupun memeriksa berkas-berkas lain untuk keperluan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris karena tidak memuat frasa “dalam 7 (tujuh) hari setelah sidang etik harus segera membuat keputusan, baik Notaris terlapor hadir atau mangkir di sidang etik” (Petitum angka (4) Permohonan Pemohon) dan tidak memuat frasa “dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan” [Petitum angka (5) Permohonan Pemohon]. Namun demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan sama sekali khusus mengenai permohonan tersebut yang berkaitan dengan petitum a quo. Dalam hal ini, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar mengapa Pemohon beranggapan Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah tidak dapat 41 menemukan keterkaitan antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (petitum). Berdasarkan uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon tidak dapat menerangkan alasan yang menjadi dasar bahwa norma Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian norma a quo adalah kabur (obscuur).

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar bahwa norma Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris serta keseluruhan UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian norma dan Undang-Undang a quo adalah kabur (obscuur). Sedangkan permohonan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris adalah tidak beralasan menurut hukum.

Lucky Andriyani yang diwakili oleh kuasa hukumnya DR. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. dan kawan-kawan dari Kantor Hukum Eggi Sudjana & Partners

Pasal 285 UU Pemilu

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945

Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

[3.3.2] Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, yang dihadiri oleh Pemohon. Namun, pada persidangan kedua dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah melalui Surat Panggilan Sidang dari Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 254.23/PAN.MK/4/2019 bertanggal 8 April 2019, Pemohon maupun kuasa hukumnya tidak menghadiri persidangan tersebut tanpa disertai dengan alasan yang sah.

Bahwa Juru Panggil Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, sebelum dilangsungkannya sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan a quo, telah mendapat konfirmasi melalui hubungan komunikasi telepon bahwa pihak Pemohon, melalui kuasa hukumnya, menyatakan tidak ada seorang pun yang dapat menghadiri persidangan a quo dikarenakan belum menerima surat panggilan sidang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang patut dan sah bagi Pemohon untuk tidak menghadiri sidang dimaksud karena Mahkamah sebelumnya telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana telah diuraikan di atas, dan sampai saat putusan ini diucapkan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tidak menerima pengembalian surat panggilan tersebut dari kantor pos yang biasanya terjadi jika penerima surat tidak dikenal atau keliru dalam mencantumkan alamat surat. Meskipun Pemohon tidak hadir, ternyata Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan pada Senin, 15 April 2019 pukul 13.36 WIB atau tepatnya sekitar 20 menit sebelum sidang Perbaikan Permohonan dimulai. Perbaikan Permohonan dimaksud disampaikan melalui seseorang yang bernama Aris Munandar yang Mahkamah tidak dapat meyakini apakah orang dimaksud adalah prinsipal atau kuasanya yang menyebabkan Mahkamah tidak dapat mengklarifikasi perbaikan dimaksud termasuk bukti-bukti yang diajukan sehingga dalam memutus permohonan a quo Mahkamah berpegang pada permohonan awal.

Menimbang bahwa setelah membaca kembali permohonan awal dari Pemohon bertanggal 15 Maret 2019, dalam permohonan a quo ternyata sama sekali tidak memuat identitas Pemohon (prinsipal) melainkan hanya memuat nama kuasa Pemohon. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), permohonan harus memuat nama dan alamat Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31, Pasal 51A, dan Pasal 56 UU MK serta Pasal 5 PMK 06/2005 karena permohonan Pemohon tidak memuat identitas Pemohon prinsipal, maka permohonan Pemohon adalah tidak memenuhi syarat formal permohonan, sehingga menurut Mahkamah permohonan yang demikian adalah kabur.

Victor F. Sjair, S.Pi dan Ir. Johana Joice Julita Lololuan yang diwakili oleh kuasa hukumnya Meivri D. Nirahua, S.H., dan kawan-kawan dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Nirahua-Tuny & Rekan

Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran I Mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu

28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945

Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

[3.13.] Menimbang bahwa sebelum menjawab permasalahan konstitusional pertama di atas, terlebih dahulu, Mahkamah perlu mengutip beberapa substansi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUXVI/2018, tertanggal 23 Juli 2018 terutama terkait dengan pertimbangan hukum persoalan inkonstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu dan Penjelasan beserta lampirannya yang menjadi salah satu materi pokok permohonan para Pemohon dalam putusan dimaksud. Sekalipun memiliki sisi pandang yang berbeda, materi permohonan para Pemohon dalam permohonan a quo memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda, yaitu menambah jumlah anggota KPU dari jumlah yang ditentukan dalam UU Pemilu. Bedanya, permohonan a quo berkeinginan menambah jumlah anggota KPU provinsi yang dalam UU Pemilu ditentukan lima orang menjadi tujuh orang, sementara substansi terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 adalah menambah anggota KPU kabupaten/kota yang berjumlah tiga orang menjadi lima orang. Beberapa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUXVI/2018 yang relevan dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.


Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana kehendak sesungguhnya konstitusi (UUD 1945) terhadap institusi penyelenggara Pemilu. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai sifat mandiri yang ditegaskan dalam ketentuan tersebut, lembaga penyelenggara Pemilu haruslah sebuah institusi yang bebas dari intervensi kepentingan politik. Pada saat yang sama, orang-orang yang bertindak sebagai penyelenggara bukan bagian dari kontestan pemilihan umum serta dapat melaksanakan tugas secara independen. Bahwa kemandirian atau independensi penyelenggara Pemilu juga ditopang oleh aspek imparsialitas dan profesionalitas orang-orang yang diangkat sebagai penyelenggara Pemilu. Dua aspek tersebut akan sangat menentukan bagaimana kemandirian lembaga penyelenggara pemilu dijaga dan ditegakkan. Pada saat yang sama, keduanya juga sangat menentukan bagaimana Pemilu yang jujur dan adil dapat diwujudkan. Bahwa secara konseptual, profesionalitas merupakan salah satu dari 11 prinsip Pemilu berkeadilan yang dirumuskan The United Nations Democracy Fund (UNDEF), di mana prinsip profesionalitas diartikan bahwa penyelenggaraan pemilu mensyaratkan pengetahuan teknis bagi penyelenggara pemilu yang mumpuni dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan proses atau tahapan Pemilu. Artinya, untuk menjadi penyelenggara, seseorang haruslah memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai. Selain itu, beban kerja yang seimbang juga menjadi bagian penting agar kerja-kerja profesional penyelenggara dapat dilakukan secara optimal terutama untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Dalam pengertian demikian, betapapun bagusnya pengetahuan dan kompetensi dari penyelenggara pemilu namun bilamana dibebani dengan pekerjaan secara tidak seimbang atau beban yang berlebihan (overload), penyelenggara Pemilu akan sulit untuk bekerja secara profesional. Bagaimanapun, sesuatu yang dapat mengurangi profesionalitas penyelenggara secara langsung juga akan berpengaruh terhadap terwujud atau tidaknya Pemilu yang adil dan jujur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, hlm. 87-88].


[3.13.1] Bahwa merujuk pertimbangan hukum putusan tersebut, perihal jumlah anggota KPU di setiap tingkatan memang berpotensi memengaruhi terwujud atau tidaknya pemilu yang adil dan jujur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, keseimbangan beban kerja menjadi bagian penting agar kerja-kerja profesional penyelenggara pemilu dapat dilakukan secara optimal terutama untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Artinya, jumlah anggota KPU pada setiap tingkatan di antaranya ditentukan berdasarkan beban kerja dalam tahap pemilu secara keseluruhan. Secara keseluruhan beban kerja tersebut dapat dilacak dari tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Perihal beban kerja KPU (berupa tugas, wewenang, dan kewajiban) setiap tingkatan tersebut dapat dirunut dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 UU Pemilu untuk KPU, Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 UU Pemilu untuk KPU provinsi, dan Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 UU Pemilu untuk KPU kabupaten/kota. Berdasarkan beban-kerja KPU di setiap jenjang tersebut, menurut Mahkamah, KPU provinsi lebih merupakan “penghubung” antara KPU dan KPU kabupaten/kota. Pemahaman demikian secara sederhana dapat dilihat dari beberapa tugas dan wewenang KPU provinsi sebagai jembatan antara KPU dengan KPU kabupaten/kota, atau sebaliknya, sebagai jembatan antara KPU kabupaten/kota dengan KPU. Terkait dengan posisi KPU provinsi sebagaimana digambarkan tersebut, dapat ditelusuri dari tugas KPU provinsi, antara lain yaitu:
(1) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota; (2) menerima daftar pemilih dari KPU kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada KPU; dan (3) merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/kota [vide Pasal 15 UU Pemilu]. Fungsi demikian pun terbaca dalam kewenangan KPU provinsi antara lain menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU kabupaten/kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara [vide Pasal 16 UU Pemilu].


[3.13.2] Bahwa terkait dengan jumlah anggota KPU sebagai penyelenggara pemilu yang merupakan pelaksanaan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, secara historis pun telah menjadi pertimbangan dan pembahasan pembentuk undang-undang pascaperubahan UUD 1945 yaitu ketika mempersiapkan Pemilu 2004. Ihwal aspek historis jumlah anggota KPU juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 di antaranya, yaitu: Bahwa untuk pertama kali, KPU sebagai lembaga yang mandiri sebagaimana amanat Pasal 22E UUD 1945 dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2003). Dalam UU 12/2003 tersebut diatur bahwa jumlah anggota KPU sebanyak 11 (sebelas) orang, anggota KPU Provinsi 5 (lima) orang, dan jumlah anggota KPU kabupaten/kota 5 (lima) orang. Jumlah tersebut ditetapkan setelah sebelumnya dalam draft RUU 12/2003 yang diusulkan oleh pemerintah jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah sebanyak 5 (lima) sampai 9 (sembilan) orang. Seperti terpapar di dalam Persandingan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) fraksifraksi DPR terhadap RUU 12/2003, pemerintah mengusulkan anggota KPU terdiri atas 11 anggota [Pasal 66], anggota Panitia Pemilu Provinsi sekurangkurangnya lima orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang [Pasal 75], anggota Panitia Pemilu kabupaten/kota sekurang-kurangnya tujuh orang dan sebanyak-banyaknya sembilan orang [Pasal 78];

Bahwa berdasarkan fakta di atas, untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, jumlah yang tertera dalam draf Persandingan DIM RUU Pemilu pertama setelah perubahan UUD 1945 tersebut dapat dipahami, pertama, pembentuk undang-undang awalnya menginginkan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam jumlah tertentu, yaitu antara lima sampai dengan tujuh orang untuk anggota KPU provinsi dan tujuh sampai sembilan orang untuk kabupaten/kota; kedua, jumlah anggota KPU kabupaten/kota jauh lebih banyak dibandingkan jumlah anggota KPU Provinsi. Dalam batas penalaran yang wajar, jumlah tersebut diusulkan sesuai dengan beban kerja penyelenggaraan Pemilu pada setiap tingkatan, di mana KPU lebih banyak berperan pada aspek regulasi dan pengendalian, KPU Provinsi lebih pada aspek koordinasi dan supervisi, dan posisi KPU kabupaten/kota sebagai pelaksana sekaligus pengendali terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu di kabupaten/kota termasuk pengendali panitia/penyelenggara ad hoc yang berada di level di bawah kabupaten/kota. Dengan demikian, dari aspek tanggung jawab, KPU dan KPU Provinsi tentu lebih besar, namun dari aspek beban kerja penyelenggaraan, KPU kabupaten/kota jauh lebih berat. Oleh karena itu, menjadi logis apabila pemerintah dalam draft yang diajukan mengusulkan bahwa jumlah anggota KPU kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan jumlah anggota KPU Provinsi; Bahwa apabila pada akhirnya pembentuk undang-undang menyepakati anggota KPU Provinsi dan kabupaten/kota dalam UU 12/2003 masingmasing berjumlah lima orang, kesepakatan tersebut didasarkan atas pertimbangan beban anggaran yang ditimbulkan jikalau jumlah anggota KPU provinsi ditetapkan tujuh orang dan anggota KPU kabupaten/kota tujuh sampai sembilan orang. Pertimbangan tersebut juga menjadi dasar pemikiran pembentuk undang-undang sehingga UU 12/2003 mengadopsi bahwa KPU berjumlah 11 orang, KPU Provinsi berjumlah lima orang, dan KPU kabupaten/kota berjumlah lima orang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, hlm. 88-89].


[3.13.3] Bahwa dengan merujuk latar belakang perkembangan historis jumlah anggota KPU sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan tersebut, sekalipun secara tanggung jawab KPU provinsi lebih besar dibandingkan dengan KPU kabupaten/kota, namun dari beban kerja KPU kabupaten/kota jauh lebih berat dibandingkan dengan KPU provinsi. Beratnya beban-kerja KPU kabupaten/kota tersebut dapat dibaca secara jelas dalam UU Pemilu. Bahkan, secara faktual dan dalam batas penalaran yang wajar, dengan bertambahnya beban penyelenggara pemilu khususnya di kabupaten/kota ke bawah yaitu dengan perubahan desain penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 tentu saja memberikan beban lebih besar bagi penyelenggara di kabupaten/kota. Artinya, sebagaimana dikemukakan di atas, beban-kerja KPU provinsi sebagai jembatan antara KPU dengan KPU kabupaten/kota terutama meneruskan dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu Presiden/Wakil Presiden di provinsi bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/kota.

[3.13.4] Bahwa terkait dengan beban-kerja tersebut, penentuan jumlah penyelenggara pemilu termasuk dalam menentukan jumlah anggota KPU setiap tingkatan dalam menyelenggarakan pemilu merupakan bagian dari rancangbangun manajemen pemilu (election management) guna memastikan setiap tahapan pemilu dilaksanakan secara profesional, memfasilitasi hak politik pemilih dengan adil, serta melindungi pemenuhan prinsip daulat rakyat sebagai tujuan utama pelaksanaan pemilu. Secara umum, desain manajemen kepemiluan sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUXVI/2018 yang rasional dan terukur menjadi keniscayaan untuk dapat dipastikan terwujud dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu yang ruang lingkupnya dimulai dari pendaftaran pemilih; pencalonan; kampanye; pemungutan dan penghitungan suara; rekapitulasi hasil penghitungan suara; penetapan hasil pemilu; sengketa hasil pemilu; dan hingga tahap pelantikan pemerintahan/pejabat hasil pemilu. Dengan demikian, ketika secara faktual dengan beban-kerja KPU kabupaten/kota lebih besar, pengaturan dalam UU Pemilu bahwa jumlah sebagian anggota KPU provinsi lima orang dengan menggunakan sejumlah faktor sebagai dasar pertimbangan seperti faktor jumlah penduduk dan faktor luas wilayah tidaklah berpotensi mengancam, apalagi mengancam asas-asas pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Bahkan, penentuan jumlah sebagian anggota KPU provinsi lima orang bukan persoalan konstitusional dan sama sekali tidak mengubah makna bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penentuan jumlah anggota KPU baru akan menimbulkan persoalan konstitusional yang dapat menjadikannya inkonstitusional jikalau jumlah tersebut menjadikan KPU tidak bersifat nasional, tidak tetap, dan tidak mandiri sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Bagaimanapun, sekalipun terdapat sejumlah KPU provinsi berjumlah lima orang, pengaturan dalam UU Pemilu masih tetap mempertahankan prinsip mendasar KPU dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yaitu tetap bersifat nasional, tetap, dan mandiri.


[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan inkonstitusionalitas norma Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:


[3.14.1] Bahwa secara sistematis letak atau posisi Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu berada dalam ruang lingkup salah satu bagian dari “Ketentuan Peralihan”. Merujuk Angka 127 Lampiran UU 12/2011, Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundangundangan yang baru, yang bertujuan untuk: (a) menghindari terjadinya kekosongan hukum; (b) menjamin kepastian hukum; (c) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.


[3.14.2] Bahwa apabila dibaca konsiderans “Menimbang” huruf b UU Pemilu, salah satu maksud pembentukannya adalah untuk menyederhanakan dan menyatukan sejumlah undang-undang yang berada dalam ranah pemilu. Paling tidak terdapat tiga undang-undang yang disederhanakan dan disatukan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011); dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai salah satu undang-undang yang digabungkan dan disederhanakan dan dalam posisi sebagai pengaturan ihwal penyelenggara pemilu, UU 15/2011 tentunya mengatur masa jabatan anggota KPU di semua tingkatan dan telah diisi berdasarkan UU 15/2011. Ketika substansi penyelenggara pemilu menjadi bagian undang-undang baru (yaitu: UU Pemilu), masa jabatan penyelenggara pemilu (baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu) yang dibentuk berdasarkan UU 15/2011 harus dijaga kepastiannya sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Selain itu, pengaturan demikian diperlukan agar perubahan peraturan perundang-undangan tetap memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam batas penalaran yang wajar, sebagai aturan yang bersifat transisional, pengaturan dalam norma Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum yang adil bagi penyelenggara pemilu terutama masa jabatan anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota


[3.14.3] Bahwa sebagai norma yang mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara, Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu tidak dimaksudkan untuk mengatur masa jabatan anggota penyelenggara pemilu, in casu KPU di semua tingkatan, yang dipilih berdasarkan UU Pemilu. Dalam hal ini, terkait dengan masa jabatan semua anggota KPU yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan UU Pemilu berlaku ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu yang menyatakan bahwa, “Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota adalah selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama”. Dengan demikian menjadi jelas bahwa norma dalam Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu memang dimaksudkan sebagai peralihan dan setelah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota diisi berdasarkan peraturan yang baru maka akan berlaku ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu


[3.14.4] Bahwa apabila diletakkan dalam konteks tujuan pembentukan hukum, tidak bisa dipungkiri, pembentukan Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu dimaksudkan oleh para pembentuk undang-undang untuk menciptakan kepastian hukum. Bahkan, tidak hanya kepastian hukum tetapi lebih dari itu, yaitu menciptakan kepastian hukum yang adil bagi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jikalau pembentuk undang-undang tidak membuat aturan peralihan tersebut, bukan tidak mungkin penyelenggara pemilu, termasuk KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan berakhir masa jabatannya ketika peraturan yang baru diberlakukan, padahal berdasarkan peraturan yang lama masa jabatannya belum lagi berakhir. Dalam konteks itu, semua penyelenggara pemilu termasuk para Pemohon telah diberikan kepastian hukum yang adil oleh norma Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu. Dengan demikian, secara a contrario, apabila dalil para Pemohon diikuti, justru akan memunculkan ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang masa jabatannya masih tersisa yang diisi berdasarkan UU 15/2011. Secara konkret jika dikaitkan dengan para Pemohon, sekiranya ketentuan Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu tersebut tidak ada maka dapat dipastikan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak adil bagi para Pemohon sendiri


[3.14.4] Bahwa berkenaan dengan kekhawatiran para Pemohon ihwal adanya pergantian anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berdekatan dengan jadwal atau tahap pemungutan suara, kekhawatiran tersebut bukanlah disebabkan oleh ketentuan Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu. Karena, secara faktual terdapat pergantian sejumlah anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang berdekatan dengan tahap pemungutan suara, masalah ini dapat diatasi dengan membuat desain pengisian anggota KPU yang disesuaikan dengan tahapan pemilu. Artinya, agar fakta pergantian yang dikhawatirkan oleh para Pemohon tidak terjadi lagi, KPU dapat membuat desain proses seleksi yang mempertimbangkan tahap-tahap pemilu dimaksud.


[3.15] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan norma dalam Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dorel Amir

Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

[3.12.1] Bahwa, pertama, secara normatif, partai politik merupakan organ yang memiliki urgensi konstitusional, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, partai politik ditegaskan sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pada saat yang sama, partai politik juga merupakan subjek yang berperan dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam posisi demikian, partai politik menjadi wadah sekaligus perantara bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga perwakilan dan pemerintahan.

Selain itu kehadiran partai politik adalah juga menjadi wujud pengakuan terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Sebagai wadah berserikat dan berkumpul warga negara, secara doktriner, partai politik dimaknai sebagai kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita bersama yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara yang konstitusional. Terkait dengan pandangan doktriner tersebut, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) memberikan makna yang lebih konkret, yaitu partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[3.12.2] Bahwa sebagai organisasi yang dibentuk oleh warga negara, partai politik ditempatkan sebagai badan hukum yang mesti didaftarkan kepada kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia. Badan hukum partai politik dimaksud dijalankan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART) yang dibentuk berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik seperti kongres, muktamar atau istilah lain. Lebih jauh, sebagai badan hukum berbasis anggota yang terdiri dari warga negara yang memenuhi syarat, kedaulatan partai politik diletakkan di tangan anggotanya dan kedaulatan itu dilaksanakan menurut AD dan ART masing-masing partai politik. Pengaturan demikian dapat dibaca berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Parpol yang menyatakan bahwa kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.

Merujuk kepada kerangka konstitusional keberadaan partai politik dan kedudukannya sebagai badan hukum berbasis anggota yang merupakan warga negara, sudah jelas dan tegas bahwa kekuasaan tertinggi partai politik tersebut berada di tangan anggota. Hanya saja, kekuasaan tertinggi partai politik tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam AD dan ART partai politik yang bersangkutan. Dalam konteks ini, kekuasaan tertinggi di tangan anggota harus dijalankan sesuai mekanisme internal partai politik. Dengan ditempatkannya daulat partai politik di tangan anggota maka segala mekanisme internal partai politik diserahkan kepada tiap-tiap partai politik untuk mengaturnya dalam AD/ART masing-masing.

[3.12.3] Bahwa, kedua, sebagai organisasi yang kekuasaan tertingginya ada di tangan anggota serta memiliki peran yang bersifat urgen dalam pemilu, salah satu fungsi utama yang dijalankan oleh partai politik sebagaimana diatur dalam UU Parpol adalah melakukan proses rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik, termasuk dalam proses pengajuan calon anggota DPR dan DPRD. Proses tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang demokratis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART masing-masing partai politik.

Mekanisme demokratis internal partai politik sangat bergantung pada kesepakatan anggota partai politik sebagaimana dituangkan dalam AD/ART dari masing-masing partai politik bersangkutan. Sehubungan dengan hal itu, desain konstitusional kelembagaan partai politik sesungguhnya diarahkan pada kondisi di mana partai politik memiliki kebebasan masing-masing untuk menjalankan mekanisme internalnya. Dalam konteks itu, aturan hukum negara membatasi diri hanya sampai pada tingkat menegaskan bahwa mekanisme rekrutmen sebagai salah satu fungsi partai politik harus dilakukan secara dan dengan proses yang demokratis. Adapun pelaksanaannya bergantung pada prosedur yang diatur dalam AD/ART setiap parpol yang disepakati oleh anggota partai politik dalam forum pengambilan keputusan tertinggi yang dibenarkan atau diatur untuk tujuan dimaksud.

[3.12.4] Bahwa, ketiga, dalam menjalankan fungsinya, terutama fungsi rekrutmen, partai politik berkepentingan untuk memperluas atau memperbanyak jumlah anggotanya. Upaya tersebut diperlukan guna memberikan ruang lebih luas bagi warga negara untuk berpartipasi dalam politik, menjaga kontinuitas dan kelestarian partai politik, serta menjaring dan melatih calon-calon pemimpin politik. Rekrutmen anggota tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan menurut cara yang efektif pada masing-masing partai politik. Hanya saja, proses rekrutmen keanggotaan tersebut dilakukan secara terbuka, sukarela, dan tidak diskriminatif bagi warga negara yang menyetujui dan sekaligus menerima materi AD/ART partai politik. Dalam konteks ini, proses rekrutmen anggota partai politik sepenuhnya diserahkan kepada partai politik, sepanjang tidak ada diskriminasi bagi warga negara untuk menjadi anggota partai politik yang bersangkutan.

[3.13] Menimbang bahwa dari tiga pokok bahasan terkait dengan kedaulatan, fungsi rekrutmen partai politik dan keanggotaan sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat dipahami bahwa partai politik merupakan organ yang didesain menjadi lembaga yang memiliki kedaulatan di tangan anggota, sehingga ia mempunyai kebebasan sendiri dalam menentukan syarat dan mekanisme rekrutmen dalam AD/ART-nya. Pada saat yang sama, partai politik juga memiliki kebebasan dalam merekrut anggotanya sepanjang dilakukan menurut cara dan prinsip-prinsip keanggotaan yang ditentukan dalam UU Partai Politik dan tidak bersifat diskriminatif bagi warga negara Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketika partai politik mengajukan anggota-anggotanya menjadi bakal calon anggota legislatif tanpa memberikan syarat batas waktu minimal untuk menjadi anggota partai politik, ketiadaan batasan dimaksud tidak dimuat dalam UU Pemilu, apakah kondisi demikian dapat dinilai sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif sehingga dapat dinilai telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu bahwa UUD 1945 sama sekali tidak membenarkan adanya kebijakan hukum yang bersifat diskriminatif. Dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, Mahkamah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan diskriminatif adalah adanya perlakuan berbeda terhadap warga negara atas dasar perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, bahasa dan keyakinan politik. Pertimbangan dimaksud sejalan dengan makna substantif yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang pernah juga ditegaskan Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwasannya setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ditegaskan pula dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasannya setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

Pendirian Mahkamah ihwal diskriminasi tersebut ditegaskan kembali dalam sejumlah putusan berikutnya, sehingga sebuah kebijakan yang bersifat diskriminatif atas dasar perbedaan agama, suku, ras, golongan, kelompok maupun keyakinan politik sama sekali tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan UUD 1945.

Apabila definisi diskriminasi sebagaimana dimaksud dan dikehendaki UUD 1945 di atas digunakan untuk menilai keberadaan syarat menjadi anggota partai politik yang tidak mencantumkan ihwal batas waktu tertentu sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo, Mahkamah sama sekali tidak menemukan adanya hal yang bersifat diskriminatif. Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu hanya memuat syarat “menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu”, hal mana syarat tersebut berlaku umum bagi semua warga negara yang akan mengajukan atau diajukan sebagai calon anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, syarat tersebut sama sekali tidak mengandung maksud membeda- bedakan warga negara atas dasar suku, agama, ras, golongan, kelompok maupun keyakinan politik. Oleh karena itu, norma a quo tidak dapat dinyatakan telah memperlakukan Pemohon secara diskriminatif sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.

[3.14] Menimbang bahwa memberikan peluang yang sama bagi semua anggota partai politik, terlepas apakah telah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu lama atau baru sebagaimana terkandung dalam syarat yang tertuang dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, dapat dinilai sebagai kebijakan yang diskriminatif, sebab dengan tidak adanya syarat menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu tertentu, telah mengakibatkan perlakuan yang sama terhadap anggota partai politik yang memiliki masa keanggotaan yang berbeda.

Terkait dengan hal tersebut, perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota partai politik tanpa membeda-bedakan masa keanggotaan tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang diskriminatif karena sama sekali tidak mengandung perlakuan berbeda atas dasar perbedaan suku, agama, ras, golongan, warna kulit, dan keyakinan politik. Lagi pula, jika dikaitkan dengan eksistensi partai politik yang kedaulatannya terletak di tangan anggota maka ketika disepakati sebagai aturan internal bahwa semua anggota memiliki hak yang sama tanpa membedakan jangka waktu keanggotaan, perihal ketiadaan persyaratan batas waktu keanggotaan dalam UU Pemilu tidak dapat dinilai sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif.

Lebih jauh, Mahkamah juga memahami maksud yang diinginkan Pemohon terkait perlunya syarat jangka waktu tertentu menjadi anggota partai politik yang bersangkutan sebelum seorang warga negara diajukan sebagai bakal calon anggota legislatif, yaitu guna menjaga kualitas proses kaderisasi partai politik dan untuk menopang terlaksananya pemilu yang lebih berkualitas. Dengan adanya batas waktu minimal menjadi anggota partai politik, diharapkan akan menjadi bagian dari rekayasa hukum mendorong perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik partai politik. Hanya saja, hal tersebut merupakan kebijakan pembentuk undang-undang untuk menilai dan memutuskannya, dan bukan terkait konstitusionalitas persyaratan menjadi anggota partai politik bagi calon anggota DPR dan DPRD yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu sepanjang tidak dimaknai sekurang- kurangnya telah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu pilihannya selama 1 (satu) tahun yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya tidak beralasan menurut hukum.

Badan Hukum Publik Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) Aceh, Banten, Gorontalo, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Jambi sebagai Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII, dan Perseorangan Ir. Azhari A Gani bersama 39 orang lainnya sebagai Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., dkk yang seluruhnya merupakan Advokat yang tergabung dalam Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm

Pasal 30 ayat (2), (4), (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan penjelasannya, serta ayat (5) UU 2/2017

Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian pasal-pasal a quo UU 2/2017 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 yang mengatur mengenai sertifikasi badan usaha…..

Dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 tidak menyebabkan wewenang daerah dalam mengatur dan mengurus sub-urusan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah otonom terambil atau terkurangi. Justru daerah diberikan keleluasaan oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 untuk menyelenggarakan urusan tersebut seluas-luasnya sesuai dengan kondisi riil daerah. Oleh karenanya, tidak ada persoalan konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 terhadap Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Dengan adanya kejelasan proses mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana ditentukan dalam UU 2/2017 justru semakin menjamin kepastian, baik bagi badan usaha jasa konstruksi yang akan menyelenggarakan jasa konstruksi maupun pengguna jasa konstruksi karena menyangkut keamanan dan keselamatan orang banyak. Dengan demikian, tidaklah beralasan dalil para Pemohon yang mempertentangkan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sehingga dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.2] Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (4) UU 2/2017 yang mengatur mengenai klasifikasi dan kualifikasi….

Mahkamah mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraf sebelumnya yang esensinya adalah setiap badan usaha jasa konstruksi yang akan mengerjakan jasa konstruksi harus ada pengakuan terhadap klasifikasi usaha dan kualifikasi usaha yang tertera dalam sertifikat badan usaha jasa konstruksi. Adanya klasifikasi ini merupakan tuntutan global yang sejalan dengan salah satu maksud perlunya perubahan UU Jasa Konstruksi untuk mengikuti perkembangan global sehingga badan usaha jasa konstruksi di Indonesia semakin memiliki daya saing. Para Pemohon khawatir jika adanya peraturan menteri yang mengatur lebih lanjut klasifikasi tenaga kerja konstruksi akan menyebabkan LPJKP yang dibentuk dengan melaksanakan tugas, antara lain, melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja [vide Pasal 28 ayat (1) huruf c PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (PP 28/2000)] akan kehilangan tugas dimaksud sehingga menurut anggapan para Pemohon akan juga kehilangan hak untuk bekerja. Konsekuensi diberlakukannya suatu Undang-Undang yang baru, in casu UU 2/2017, dengan sendirinya dibutuhkan berbagai peraturan pelaksanaan, termasuk peraturan pelaksanaan teknisnya. Namun Ketentuan Penutup UU 2/2017 telah menentukan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari UU 18/1999 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 2/2017 [vide Pasal 104 huruf a UU 2/2017]. Dengan demikian, peraturan pelaksanaan yang dimaksudkan oleh para Pemohon tidak lain adalah PP 28/2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (PP 4/2010) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemeritah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (PP 92/2010) karena peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan dalam UU 2/2017 belum ditetapkan. Jikalaupun nantinya terdapat persoalan terhadap substansi norma peraturan pelaksanaan dari Pasal 68 UU 2/2017, peraturan demikian bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara norma Pasal 68 ayat (4) UU 2/2017 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sehingga dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.3] Bahwa para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) UU 2/2017 yang mengatur mengenai sertifikasi kompetensi kerja….

Mahkamah menegaskan kembali bahwa sub-urusan provinsi dalam bidang jasa konstruksi yang telah ditetapkan dalam Lampiran C UU 23/2014 meliputi urusan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.
Dengan berlakunya UU 2/2017 tidak ada sub-urusan jasa konstruksi yang telah ditentukan dalam UU 23/2014 yang dikurangi dengan berlakunya UU 2/2017. Bahkan UU 2/2017 mempertegas sub-urusan tersebut [vide Pasal 7 UU 2/2017]. Lebih dari itu, justru dengan berlakunya UU a quo kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ditambahkan sebagaimana diatur dalam Pasal UU 2/2017 sebagai berikut:
1. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional gubernur memiliki kewenangan:
a. memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi
b. menyelenggarakan pengawasan proses pemberian Izin Usaha nasional;
c. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi;
d. menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di provinsi; dan
e. memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi
f. dengan badan usaha dari luar provinsi.
[vide Pasal 4 ayat (1) huruf a juncto Pasal 6 ayat (1) UU 2/2017]

2. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, gubernur memiliki kewenangan:
a. menyelenggarakan pengawasan pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
b. menyelenggarakan pengawasan Kontrak Kerja Konstruksi; dan
c. menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib
d. pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi
[vide Pasal 4 ayat (1) huruf b juncto Pasal 6 ayat (2) UU 2/2017]

3. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah [vide Pasal 4 ayat (1) huruf c juncto Pasal 6 ayat (3) UU 2/2017].

4. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan: a) sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja; b). pelatihan tenaga kerja konstruksi, dan c) upah tenaga kerja konstruksi [vide Pasal 4 ayat (1) huruf d juncto Pasal 6 ayat (4) UU 2/2017].

5. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri gubernur memiliki kewenangan:
a. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi;
b. memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
c. mernfasilitasi pengembangan teknologi prioritas;
d. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi; dan
e. meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
[vide Pasal 4 ayat (1) huruf e juncto Pasal 6 ayat (5) UU 2/2017]

6. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya partisipasi masyarakat jasa konstruksi gubernur memiliki kewenangan:
a. memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi;
b. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; dan
c. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan
[vide Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto Pasal 6 ayat (6) UU 2/2017]

7. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas tersedianya sistem informasi jasa konstruksi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki kewenangan mengumpulkan data dan informasi jasa konstruksi di provinsi.
[vide Pasal 6 ayat (7) UU 2/2017].

Sementara itu, untuk kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada sub-urusan jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UU 23/2014 [vide Pasal 8 UU 2/2017].

Dengan demikian, setelah membaca dengan saksama pengaturan mengenai kewenangan gubernur dan kewenangan bupati/walikota yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah tidak relevan dipersoalkan karena UU 2/2017 sama sekali tidak menghilangkan kewenangan daerah mengatur dan mengurus sub-urusan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam UU 23/2014. Sebaliknya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, UU 2/2017 justru memperkuat kewenangan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang mempertentangkan Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 71 ayat (3) serta ayat (4) UU 2/2017 dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 tidaklah beralasan menurut hukum;

[3.11.4] Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 77 UU 2/2017 yang mengatur mengenai keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi yang selengkapnya Pasal 77 menyatakan bahwa “dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pemerintah Pusat dapat mengikusertakan masyarakat jasa konstruksi”. Sebagaimana didalilkan para Pemohon, ketentuan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma pasal a quo bukan norma yang berdiri sendiri tetapi harus dipahami bersamaan dengan norma pasal lain yang dirujuk yaitu Pasal 76 UU 2/2017 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang sejatinya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan bagian dari fungsi pemerintahan sehingga wajar jika pemerintah pusat memiliki kewenangan pembinaan atas pelaksanaan urusan tersebut. Pembinaan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kinerja setiap elemen dan proses penyelenggaraannya dalam sistem jasa konstruksi nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengembangan jasa kontruksi nasional secara terstruktur, tegas, dan dapat menjawab kebutuhan riil di lapangan [vide Penjelasan Pasal 76 ayat (1) huruf a UU 2/2017]. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembinaan tidak sepenuhnya dilakukan langsung oleh pemerintah pusat tetapi juga melibatkan pemerintahan daerah. Dalam konteks pembinaan ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diberi kewenangan membuat pedoman teknis atas pelaksanaan kebijakan jasa konstruksi nasional di wilayah provinsi, menyelenggarakan kebijakan jasa konstruksi yang berdampak lintas kabupaten/kota, memantau dan mengevaluasi, serta melakukan pemberdayaan daerah kabupaten/kota sesuai dengan sub-urusan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sementara itu, pemerintah daerah kabupaten/kota juga diberi kewenangan melakukan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan skala dampak jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota.

Dengan dirumuskannya kata “dapat” dalam Pasal 77 UU 2/2017 tidak menyebabkan adanya ketidakpastian bagi masyarakat jasa konstruksi dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon. Kata “dapat” dalam norma Pasal 77 UU 2/2017 tidaklah mengandung ketidakpastian hukum karena hakikat norma dapat memuat perintah, larangan, dan kebolehan. Sehingga dalam konteks norma a quo, hakikat yang terkandung di dalamnya adalah norma yang mengandung kebolehan. Persoalannya kemudian, mengapa dalam konteks pembinaan diatur dengan norma kebolehan. Hal tersebut tidak lain karena pembinaan merupakan ranah kewenangan pemerintah, sehingga apabila dalam hal-hal tertentu pemerintah memandang perlu adanya keterlibatan masyarakat jasa konstruksi, hal demikian diatur dalam Pasal 77 UU 2/2017.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah ternyata dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.5] Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya serta Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat…..

1. Terhadap dalil para Pemohon yang mempertentangkan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 dan Penjelasannya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa UU 23/2014 sebagai Undang-Undang organik Pasal 18 UUD 1945 telah menetapkan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam Paragraf [3.11.3] jika disandingkan pengaturan sub-urusan jasa konstruksi antara UU 23/2014 dengan UU 2/2017, khususnya Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, tidak ada satu pun ketentuan dalam UU 2/2017 yang mengurangi urusan pemerintahan konkuren daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam UU 23/2014. Justru UU 2/2017 menambahkan kewenangan gubernur untuk melaksanakan kewenangan pusat di wilayah provinsi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Paragraf tersebut di atas. UU 2/2017 juga menegaskan kembali kewenangan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, menjadi hak daerah untuk mengatur dan mengurus segala hal ihwal urusan pemerintahan konkuren yang telah diserahkan sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya agar dapat mencapai tujuan dari penyelenggaraan jasa konstruksi. Oleh karena itu, tidaklah beralasan jika para Pemohon mempertentangkan Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Lebih tidak tepat lagi jika para Pemohon mempertentangkan norma pasal a quo dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 dengan dalil bahwa adanya norma a quo telah menghilangkan eksistensi LPJKP yang selama ini dibentuk oleh UU 18/1999 serta menciptakan birokratisasi dan sentralisasi. Dalam konteks ini penting bagi Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Pertama, LPJKP bukan merupakan bagian dari satuan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren daerah, sehingga LPJKP juga tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sub-urusan jasa konstruksi karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemerintahan daerah yang akan diwujudkan dalam berbagai bentuk produk hukum daerah. Produk-produk hukum daerah inilah yang akan mengatur sub-urusan yang harus mengacu tidak hanya pada UU 23/2014 tetapi juga UU 2/2017 beserta peraturan pelaksanaannya supaya tercipta sinkronisasi dan harmonisasi hukum. Kedua, LPJKP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang lama, yang saat ini Undang-Undang tersebut telah dinyatakan tidak berlaku oleh UU 2/2017. Berlakunya ketentuan hukum baru mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi dalam UU 2/2017 karena ketentuan hukum lama sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tantangan ke depan yang harus dihadapi pelaku usaha jasa konstruksi. Oleh karenanya, UU 2/2017 mempertegas keterlibatan pihak-pihak atau stakeholders dalam penyelenggaraan jasa konstruksi supaya tujuan yang telah diatur dalam Pasal 3 UU 2/2017 dapat tercapai, salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat jasa konstruksi untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah pusat. Dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (1) UU 2/2017 dijelaskan maksud “penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah pusat” antara lain:

registrasi badan usaha jasa konstruksi, akreditasi bagi asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi, registrasi pengalaman badan usaha, registrasi penilai ahli, menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi kegagalan bangunan, akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi, registrasi tenaga kerja, registrasi pengalaman profesional tenaga kerja serta lembaga pendidikan aan pelatihan kerja di bidang konstruksi, penyetaraan tenaga kerja asing, membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi/lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bertolak dari penjelasan tersebut telah ternyata tidak ada relevansinya dalil para Pemohon mengenai adanya sentralisasi di tangan menteri. Karena sentralisasi tersebut pasti akan terkait dengan penyelenggaraan kewenangan hanya oleh satu-satunya atau terpusat di tangan satu orang. Sementara itu, dalam ketentuan UU 2/2017 kewenangan tersebut justru dilaksanakan tidak hanya oleh menteri tetapi melibatkan atau mengikutsertakan stakeholders jasa konstruksi. Terlebih-lebih ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 esensinya menentukan bahwa keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi tersebut dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh menteri. Lembaga dimaksud adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) [vide Penjelasan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017]. Selain itu, unsur pengurus LPJK ini tidak ditentukan oleh menteri semata tetapi diusulkan dari berbagai kalangan yang dapat berasal dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang terakreditasi, asosiasi profesi yang terakreditasi, institusi pengguna jasa konstruksi yang memenuhi kriteria dan perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria. Lebih dari itu, UU 2/2017 juga menghendaki agar pengurus LPJK dapat diusulkan dari asosiasi yang terkait dengan rantai pasok konstruksi yang terakreditasi. Dimasukkannya unsur rantai pasok konstruksi dalam rangka ikut menjamin kecukupan dan keberlanjutan pasokan sumber daya konstruksi. Usaha rantai pasok sumber daya konstruksi, antara lain, usaha pemasok bahan bangunan, usaha pemasok peralatan konstruksi, usaha pemasok teknologi konstruksi, dan usaha pemasok sumber daya manusia [vide Penjelasan Pasal 17 UU 2/2017]. Dengan diikutsertakannya unsur-unsur yang beragam yang mencerminkan masyarakat jasa konstruksi dalam pengurusan LPJK maka sangat sulit untuk dapat menyatakan bahwa ketentuan proses penetapan pengurus LPJK adalah birokratis sebagaimana dalil para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas tidaklah beralasan dalil para pemohon yang meminta agar Mahkamah memaknai Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 menjadi “Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di tingkat Nasional dan di tingkat Provinsi”. Dengan demikian dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Sementara itu, para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 karena menurut para Pemohon norma a quo bersifat birokratis dan resentralistik dalam pembentukan lembaga, in casu, LPJK sehingga bertentangan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya (vide Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945). Di samping itu, kekhawatiran para Pemohon dengan adanya campur tangan dari menteri dalam pembentukan sebuah lembaga (LPJK) akan menyebabkan berkurang atau hilangnya kemandirian LPJK. Terhadap kekhawatiran para Pemohon tersebut, setelah mencermati dengan saksama, Mahkamah berpendapat norma yang termuat dalam Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 adalah mengatur tentang tata cara pembentukan pengurus tingkat pusat pada lembaga jasa konstruksi yang penekanannya pada partisipasi masyarakat, bukan pada tata cara pembentukan lembaganya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 yang menyatakan, "Dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri menyampaikan calon pengurus lembaga sebanyak dua kali lipat dari jumlah pengurus lembaga yang akan ditetapkan oleh Menteri". Penjelasan tersebut lebih menekankan pada pengisian anggota pengurus tingkat pusat bukan pada pembentukan lembaga jasa konstruksi tingkat nasional sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Apalagi para Pemohon tidak memberikan alasan yang jelas yang menjadi dasar pengujian persoalan inkonstitusionalitas norma pasal tersebut. Oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon a quo adalah kabur.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena kedudukan hukum Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII belum dipertimbangkan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tersebut. Menurut anggapan para Pemohon Ketentuan Peralihan Pasal 103 UU 2/2017 yang esensinya menyatakan LPJKP tetap ada dan tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud oleh UU 2/2017, tidak cukup memberikan jaminan kepastian bekerja para Pemohon pada LPJKP. Terhadap anggapan para Pemohon tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa UU 2/2017 tidak menghilangkan keberadaan lembaga pengembangan jasa kontruksi. Terlebih lagi dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 dinyatakan bahwa lembaga yang dimaksud adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi. Apalagi jika dikaitkan dengan pembentukan LPJKP, tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi adalah hanya sebagian dari tugas LPJKP. Selain itu masih ada tugas-tugas yang lain di antaranya melakukan pendidikan dan pelatihan serta penelitian pengembangan jasa konstruksi. Perubahan pada materi muatan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dalam UU 2/2017 tidak untuk menghapus lembaga, in casu LPJKP. Sepanjang LPJKP menyesuaikan dengan perubahan muatan UU 2/2017 maka LPJKP tetap ada. Oleh karena itu anggapan Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII perihal adanya kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya UU 2/2017 adalah tidak terbukti. Terlebih lagi hingga saat ini para Pemohon tidak dapat membuktikan telah kehilangan pekerjaan atau jabatannya dengan berlakunya UU 2/2017. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo;

[3.13] Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya UU 2/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, permohonan para Pemohon terhadap Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 adalah kabur.


F. AMAR PUTUSAN
1. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII berkenaan dengan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).
2. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII berkenaan dengan Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) tidak dapat diterima.
3. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, dan Pemohon VIII, serta Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tidak dapat diterima.