Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

Hotma Tambunan, S.T., MBA., Rasamala Aritonang, S.H., M.Hum., March Falentino, S.H., MTCP., Novariza, S.T., S.H., Andre Dedy Nainggolan, Lakso Anindito, S.H., LL.M., Faisal, Benydictus Siumlala M.S., dan Tri Artining Putri, untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019

Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekertariat Jenderal DPR RI.

Bahwa frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, bertanggal 9 Juni 2021, dari Hotman Tambunan, S.T., MBA, Rasamala Aritonang, S.H., M.Hum., March Falentino, S.H., MTCP., Novariza, S.T., S.H., Andre Dedy Nainggolan, Lakso Anindito, S.H., LL.M., Faisal, Benydictus Siumlala, M.S., dan Tri Artining Putri. Permohonan a quo diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 2 Juni 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 28/PUU-XIX/2021 pada 14 Juni 2021, perihal permohonan pengujian frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 28/PUU-XIX/2021 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 28.28/PUU/TAP.MK/Panel/6/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Perkara Nomor 28/PUUXIX/2021, bertanggal 14 Juni 2021;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 32.28/PUU/TAP.MK/HS/6/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Nomor 28/PUU-XIX/2021, bertanggal 14 Juni 2021;
c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari para Pemohon, bertanggal 18 Juni 2021, perihal Permohonan Pencabutan Pengujian Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Nomor Perkara 28/PUU-XIX/2021);
d. bahwa dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, terhadap surat pencabutan atau penarikan kembali permohonan dari para Pemohon yang diterima Mahkamah Konstitusi pada 21 Juni 2021, Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk melakukan klarifikasi kepada para Pemohon di persidangan berkenaan dengan kebenaran permohonan pencabutan atau penarikan kembali dimaksud dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, 22 Juli 2021;
e. bahwa Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis, 22 Juli 2021 dan dalam persidangan tersebut Mahkamah Konstitusi telah melakukan klarifikasi kepada para Pemohon berkaitan dengan surat pencabutan atau penarikan permohonan perkara a quo. Dalam persidangan tersebut, para Pemohon, yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang Pemohon membenarkan telah mencabut atau menarik kembali permohonannya serta tetap pada pendiriannya;
f. bahwa terhadap pencabutan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan terhadap penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali;
g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 26 Juli 2021 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 28/PUU-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Rega Felix, untuk selanjutnya disebut Pemohon.

Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) UUPA

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan inkonstitusionalitas norma kata “pengalihan” dalam Pasal 23 ayat (1) dan frasa “serta sahnya peralihan” dalam Pasal 23 ayat (2) UUPA yang menurut Pemohon seharusnya pengalihan hak milik atas tanah yang dimaksud oleh kedua norma tersebut tidak diberlakukan secara letterlijk untuk perbankan syariah sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma a quo, Pemohon mengaitkannya dengan pemberlakuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (vide bukti P-14) dan Buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah (vide bukti P-10), namun tanpa menunjukkan pada bagian mana yang dikutip dari kedua bukti tersebut yang menyatakan bahwa “bukti kepemilikan cukup dengan bukti transaksi tanpa diharuskan adanya bukti legal administrasi”. Selain itu, Pemohon juga mengaitkannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau PERMA KHES (vide bukti P-12) tetapi Pemohon juga tidak menunjukkan secara pasti pada bagian mana yang dirujuk dari bukti tersebut namun menyatakan “izin penjual kepada pembeli untuk menyerahkan di lokasi” cukup sebagai bukti penyerahan. Dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang Pemohon jadikan bukti tersebut, menurut Pemohon terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan yang menjadi bukti Pemohon dengan UUPA berikut peraturan pelaksanaanya. Menurut Pemohon dengan adanya ketentuan mengenai Produk Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana bukti-bukti Pemohon di atas maka semestinya ketentuan tersebut menjadi yang bersifat lex specialis dari UUPA dan peraturan pelaksana pendaftaran tanah. Oleh karenanya, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pengalihan hak milik atas tanah di perbankan syariah tidak perlu dilakukan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA; Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, menurut pendapat Mahkamah Pemohon telah keliru menafsirkan kewenangan Mahkamah dalam UUD 1945 dan UU MK yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Permohonan Pemohon pada prinsipnya mempersoalkan atau mempertentangkan ketentuan pada peraturan teknis mengenai Produk Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ditentukan dalam SEOJK dan PERMA KHES terhadap UUPA dan peraturan pelaksananya. Hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Andaipun benar terdapat persoalan pada tataran teknis mengenai Produk Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan UUPA, quod non, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVI/2018 bertanggal 26 November 2018, putusan tersebut telah berkali-kali juga dikutip oleh Pemohon, Mahkamah telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa tidak ada persoalan konstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA sesuai dengan pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf [3.10] sebagai berikut:

Jika dikaitkan ketentuan pasal a quo dengan penjelasan di atas, intinya pasal a quo bertujuan untuk memberikan dasar kepastian hukum dalam pendaftaran tanah. Rumusan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA menegaskan bahwa setiap peralihan, hapusnya dan pembebanan hak atas tanah harus didaftarkan, dan pendaftaran dimaksud menjadi alat pembuktian hapusnya dan sahnya peralihan dan pembebanan tersebut. Sebagai benda yang kepemilikannya dapat beralih dan terhadapnya dapat dibebankan berbagai hak dan kewajiban, maka pendaftaran menjadi sangat penting untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan kepemilikan hak atas sebidang tanah. Selain itu, pendaftaran juga penting sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sebidang tanah atau hak-hak lain yang terdaftar agar dapat dengan mudah membuktikan pihak yang sesungguhnya sebagai pemegang hak. Pendaftaran tanah juga penting untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan atas sebidang tanah termasuk pemerintah dalam upaya tertib administrasi pertanahan. Menurut Mahkamah, norma a quo justru merupakan salah satu norma pokok yang menjadi jantung UUPA karena berkaitan dengan pasal-pasal lainnya, terutama Pasal 19 UUPA mengenai prinsip pokok dalam pendaftaran tanah. Oleh karenanya jika dihilangkan justru akan muncul permasalahan mendasar terkait dengan legalitas dari peralihan hak, penghapusan hak, dan pembebanan hak atas tanah, yang pengaturan demikian menjadi sangat penting sebagai bagian dari jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas hak milik pribadi sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
Jika permohonan Pemohon diikuti yang berakibat inkonstitusionalnya Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA justru akan menyebabkan hilangnya dasar hukum yang memerintahkan untuk melakukan pendaftaran, peralihan, penghapusan, dan pembebanan hak atas tanah. Hal ini jelas kontraproduktif dengan upaya penataan agraria karena hilangnya kepastian hukum sehingga berpotensi menimbulkan konflik pertanahan di masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai tidak ada persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA.

Bertolak pada pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, mengingat pentingnya kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah, in casu hak milik, maka setiap perbuatan hukum yang menyangkut peralihan atau pembebanannya menjadi tidak sah jika tidak dilakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang untuk itu. Hal ini bukanlah merupakan bentuk penafsiran atau pemahaman secara letterlijk terhadap norma Pasal 23 UUPA sebagaimana dalil Pemohon tetapi merupakan suatu keharusan yang mesti dilewati sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan demi memperoleh kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah tersebut. Sementara, kuitansi yang didalilkan oleh Pemohon sudah cukup menjadi bukti kepemilikan adalah tidak tepat karena pada hakikatnya kuitansi hanyalah merupakan bukti pembayaran atau transaksi, bahkan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT pun belum dapat disebut sebagai bukti kepemilikan tetapi baru sebagai salah satu syarat adanya peralihan hak. Oleh karena itu, berkaitan dengan bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah (vide Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (1) PP 24/1997), karena melalui pendaftaran tanah dimaksud akan dapat diketahui tentang siapa sesungguhnya pemegang hak atas tanah, kapan diperalihkannya hak atas tanah tersebut serta siapa pemegang hak yang baru termasuk juga jika tanah tersebut dibebani hak tanggungan. Dalam kaitan ini jika kuitansi saja yang dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dalil Pemohon maka hal tersebut justru dapat mengaburkan esensi kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah, yang pada akhirnya justru merugikan perbankan/ kreditor, in casu perbankan syariah sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau kredit. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan proses dan prosedur peralihan serta pendaftaran hak atas tanah yang memerlukan waktu lama dan berbiaya mahal karena dibutuhkan beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, jika tidak dikecualikan untuk perbankan syariah adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.2] Bahwa selanjutnya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap UU 21/2008 berkenaan dengan hak kebendaan dalam transaksi perbankan syariah. Permintaan Pemohon ini bukan merupakan objek permohonan Pemohon (objectum litis) yang dinyatakan baik dalam perihal permohonan dan kewenangan Mahkamah. Sementara, dalam menguraikan kerugian konstitusional Pemohon hanya disinggung sekilas tentang keberadaan UU a quo namun tidak menguraikan apa sesungguhnya hak konstitusional Pemohon yang menurut anggapan Pemohon dirugikan dengan berlakunya UU a quo. Terlebih-lebih dalam uraian alasan permohonan (posita), Pemohon tidak menjelaskan pertentangan norma UU 21/2008 dengan UUD 1945 sehingga Mahkamah sulit untuk memahami apa sesungguhnya yang dipersoalkan oleh Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma UU 21/2008 sehingga dalil Pemohon a quo tidak relevan untuk dipertimbangkan.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA adalah tidak beralasan menurut hukum.

Elok Dwi Kadja, S.H., dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Sholeh, S.H., dkk. yang seluruhnya adalah para advokat pada “Sholeh and Partners,” untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008

Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan
bertanggal 8 Januari 2021, yang diajukan oleh Elok Dwi Kadja, S.H., yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2021 memberi kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., Runik Erwanto, S.H., Muhammad Saiful, S.H., Farid Budi Hermawan, S.H., Fitriana Kasiani, S.H., Iko Prihartino, S.H., Totok Surya, S.H., dan Yusuf Andriana, S.H., seluruhnya adalah para advokat pada “Sholeh and Partners”, yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Indah B Nomor 29, Surabaya, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Januari 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 21 April 2021 dengan Nomor 13/PUU-XIX/2021 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 13/PUU-XIX/2021 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 13.13/PUU/TAP.MK/Panel/4//2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 13/PUU-XIX/2021, bertanggal 21 April 2021;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 17.13/PUU/TAP.MK/HS/4/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 13/PUU-XIX/2021, bertanggal 21 April 2021;

c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan a quo melalui Sidang Panel pada tanggal 28 April 2021 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telahmemberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan permohonan dari Pemohon bertanggal 24 Mei 2021, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2021 melalui surat elektronik (e-mail) dan surat fisiknya diterima pada tanggal 24 Mei 2021;

e. bahwa pada Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 25 Mei 2021, Mahkamah mengonfirmasi mengenai surat pencabutan permohonan tersebut kepada Pemohon dan kuasa Pemohon membenarkan mengenai pencabutan permohonan tersebut;

f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali;

g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 Juni 2021 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 13/PUU-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Hendry Agus Sutrisno, untuk selanjutnya disebut Pemohon.

Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

[3.11.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keharusan penggunaan jasa advokat dalam perkara kepailitan dan PKPU dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 telah menimbulkan ketidakadilan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu bahwa perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan perkara yang hanya dapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga [vide Pasal 1 angka 7 dan Pasal 300 ayat (1) UU 37/2004]. Dalam perkembangannya tidak semua lingkungan peradilan umum memiliki pengadilan niaga. Saat ini, di Indonesia hanya terdapat 5 (lima) pengadilan negeri yang memiliki pengadilan niaga. Proses beracara di pengadilan niaga bersifat khusus sehingga diperlukan keahlian khusus bagi orang-orang yang beracara di pengadilan niaga, tidak hanya para pihak yang berperkara, bahkan hakim yang menangani perkara kepailitan dan PKPU adalah hakim yang secara khusus dipilih setelah memenuhi salah satu syarat yaitu telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus [vide Pasal 302 ayat (2) huruf d UU 37/2004]. Terlebih lagi, setelah undang-undang kepailitan dan PKPU dilakukan perubahan dengan undang-undang yang berlaku saat ini yaitu UU 37/2004, muatannya memiliki cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian, untuk dapat menjangkau perkembangan dan kebutuhan dalam penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif [vide Penjelasan Umum UU 37/2004]. Oleh karena itu, dalam permohonan perkara kepailitan dan PKPU yang ditentukan dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 UU 37/2004 harus diajukan oleh seorang advokat, kecuali jika permohonan tersebut diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan [vide Pasal 7 UU 37/2004]. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai frasa “harus oleh seorang advokat” dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU a quo, namun dengan memperhatikan bahwa perkara kepailitan dan PKPU ini termasuk perkara yang bersifat khusus maka keberadaan advokat pun diperlukan. Karena, advokat adalah subjek hukum yang dipandang mempunyai kapabilitas dalam beracara di pengadilan dan secara ex-officio (jabatan) oleh undang-undang telah ditentukan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang advokat [vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU 18/2003)]. Di samping itu, status advokat adalah bagian dari penegak hukum [vide Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003]. Adanya ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi para pihak secara seimbang sebagaimana esensi asas keseimbangan yang dikandung dalam Undang-Undang a quo yakni mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur dan kreditor yang tidak beritikad baik. Sementara, Undang-Undang a quo memberikan ruang yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif agar tetap melangsungkan usahanya sesuai dengan esensi asas kelangsungan usaha [vide Penjelasan Umum UU 37/2004]. Oleh karena sifat kekhususan dan dalam rangka menjamin terwujudnya asas-asas dimaksud maka dalam proses beracara perkara kepailitan diperlukan keterlibatan pihak-pihak, in casu advokat yang memahami dan memiliki keahlian dalam proses beracara dalam perkara a quo. Dalam kaitan ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa alasan keberadaan advokat atau kuasa hukum dalam praktik di pengadilan merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap setiap orang sebagaimana prinsip bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Keharusan menggunakan advokat justru memperkuat posisi Pemohon dalam proses beracara perkara kepailitan karena memang sifat perkaranya yang khusus. Dengan adanya advokat yang dipandang memahami hukum acara kepailitan dan PKPU maka Pemohon akan terbantu secara maksimal dalam proses beracara di pengadilan. Adanya anggapan Pemohon yaitu materi kepailitan dan PKPU dapat dipelajari oleh siapapun, termasuk sarjana hukum bukan hal yang salah, namun tidak berarti semua sarjana hukum mampu beracara dalam peradilan khusus, in casu perkara kepailitan dan PKPU, di samping tidak ada pula justifikasi dari undang-undang bahwa sarjana hukum adalah dipandang memenuhi syarat beracara di peradilan.

Adapun terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 menyebabkan Pemohon harus mengeluarkan sejumlah dana (fee) untuk advokat yang tidak sedikit jumlahnya, hal tersebut bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 telah menimbulkan ketidakadilan dengan membatasi hak Sarjana Hukum untuk beracara pada perkaranya sendiri karena materi kepailitan dan PKPU, menurut Pemohon, dapat dipelajari oleh siapapun adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa lebih lanjut dalam mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 Pemohon mengaitkan dengan ketidakselarasan dan adanya pertentangan norma antara UU 37/2004 dengan undang-undang yang lain dalam hal kewajiban menggunakan jasa advokat yaitu dalam undang-undang terkait dengan perpajakan, pidana, perdata, tata usaha negara, militer, dan peradilan anak. Terhadap hal tersebut menurut Mahkamah, masih berkaitan dengan sifat kekhususan dari perkara kepailitan dan PKPU sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan sebelumnya pada Sub-Paragraf

[3.11.1]. Pengaturan yang berbeda antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya dapat disebabkan karena urgensi dan sifat hal yang diatur tersebut memang berbeda sehingga tidak dapat mempersamakan hal yang berbeda dalam proses berperkara di pengadilan niaga khususnya dalam perkara kepailitan dan PKPU dengan berperkara di lingkungan peradilan umum lainnya. Adanya perbedaan dengan peradilan pidana, militer, dan peradilan anak, hal tersebut tidak dapat dipersamakan karena sifat hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili perkara-perkara tersebut adalah menggunakan paradigma hukum publik (khususnya dalam peradilan pidana) yang memerlukan pendampingan atau bantuan hukum. Sementara itu, dalam peradilan perdata dan tata usaha negara, para pihak dapat beracara sendiri ataupun menunjuk kuasa hukum (advokat) dikarenakan sifatnya lebih universal dan tidak memerlukan kekhususan sebagaimana pada peradilan niaga. Namun demikian, dalam hal pihak yang berperkara tidak mampu secara finansial sesungguhnya negara dapat hadir sebagai perwujudan akses terhadap keadilan (access to justice) dengan memberikan bantuan untuk melakukan pendampingan atau bantuan hukum berupa jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum (yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma) kepada penerima bantuan hukum (yaitu orang atau kelompok orang miskin) sebagaimana pengaturannya ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU 16/2011). Dalam ketentuan Undang-Undang a quo dinyatakan pula bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik penyelesainnya secara litigasi maupun non-litigasi, yang meliputi bantuan berupa menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum [vide Pasal 4 UU 16/2011]. Pengaturan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu yaitu orang atau kelompok orang miskin ini juga di atur dalam Pasal 22 UU 18/2003.

Sementara itu, terkait dengan dalil Pemohon yang membedakannya dengan peradilan pajak, meskipun tidak diwajibkan menggunakan advokat namun demikian ketika wajib pajak menunjuk advokat/kuasa lainnya maka advokat/kuasa lainnya tersebut adalah pihak yang memahami perpajakan dan dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kuasa wajib pajak. Advokat/kuasa lainnya tersebut pun harus memiliki sertifikat pelatihan perpajakan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 bertanggal 26 April 2018]. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidakselarasan aturan hukum yang berkaitan dengan advokat adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Herman Dambea, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 33 UU 11/2020

Pasal 28D, Pasal 28 huruf (f) dan huruf (j) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 33 UU 11/2020 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan
bertanggal 12 November 2020 dari Herman Dambea, yang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 29 Oktober 2020
memberi kuasa kepada Riyan Nasaru, S.H., dan Rovan
Panderwais Hulima, S.H., yang tergabung pada kantor Riyan
Nasaru & Partners, beralamat di Jalan Sun Ismail, Perum Griya
Kayubulan Permai Blok A Nomor 4, Limboto, Gorontalo, yang
diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13
November 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 9/PUU-XIX/2021
pada tanggal 20 April 2021, perihal Permohonan Pengujian Pasal
33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (UU MK), terhadap permohonan Nomor 9/PUUXIX/2021 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
(1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 9.9/PUU/
TAP.MK/Panel/4/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 9/PUU-XIX/2021 bertanggal 20 April 2021;
(2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 13.9/PUU/TAP.MK/HS/4/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 9/PUU-XIX/2021, bertanggal 20 April 2021; Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 9/PUUXIX/2021, bertanggal 20 April.

c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK Mahkamah telah
melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan
tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 27 April 2021 secara
daring (online), namun karena terdapat kendala jaringan
telekomunikasi maka persidangan ditunda dan dilanjutkan
kembali pada tanggal 25 Mei 2021. Pada Sidang Panel
tersebut, kuasa hukum Pemohon menjelaskan pokok-pokok
permohonannya dan Panel Hakim memberikan nasihat
berkenaan dengan permohonan Pemohon;

d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang
Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal
7 Juni 2021 secara daring (online). Pada Sidang Panel
tersebut, kuasa hukum Pemohon menyampaikan belum siap
menyerahkan perbaikan permohonan serta akan menarik
kembali permohonannya dan secara resmi akan menyampaikan
surat penarikan kembali permohonan Pemohon kepada
Mahkamah;

e. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Kuasa
Pemohon bertanggal 9 Juni 2021 perihal Pencabutan Perkara
Nomor 9/PUU-XIX/2021, yang diterima pada tanggal 9 Juni 2021;

f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon
tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat
menarik kembali Permohonan sebelum atau selama
pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat
(2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali
mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan
kembali;