2017-12-22 |
102/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang
Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 8 lampiran UU Akses Informasi Keuangan
Bertentangan dengan Pasal 28D,Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2017-12-21 |
100/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 6, Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 86 ayat (1)
Bertentangan dengan Pasal Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2017-12-21 |
101/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2)
Bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28 H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2017-12-13 |
99/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pasal 2 angka ke-1
Bertentangan dengan Pasal Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-12-07 |
97/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 151 huruf a
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-12-07 |
98/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal 92 ayat (4), Pasal 107
Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2017-11-17 |
95/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-11-17 |
96/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12 ayat (1) huruf b
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-11-14 |
93/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 40A ayat (3)
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-11-03 |
94/PUU-XV/2017 |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
Pasal 80A
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-10-31 |
89/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Pasal 25
Bertentangan dengaan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD Tahun 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-10-31 |
90/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h
Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-10-31 |
91/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 4 huruf b
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-10-31 |
92/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pasal 70 ayat (1)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-10-27 |
86/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-10-27 |
88/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Penjelasan Pasal 4 ayat (1)
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-10-25 |
87/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Pasal 48 ayat (3)
Bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3), ayat (5), Pasal 32 ayat (1), 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-10-18 |
81/PUU-XIV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Pasal 46 ayat (3) huruf B sepanjang frasa “bahan atau zat adiktif” dan Pasal 46 ayat (3) huruf C UU Penyiaran serta Pasal 13 huruf b sepanjang frasa “dan zat adiktif lainnya” dan Pasal 13 huruf c UU Pers
Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (3) serta Pasal 28I ayat (1) dan (4) UUD 1945.
|
Ditolak |
DETAIL |
2017-10-18 |
82/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k; Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf 1
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 29H ayat (2) Pasal 28I ayat (2), (4) dan (5) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-10-18 |
83/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 374 KUHP. Bertentangan dengan , Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2017-10-17 |
84/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tenntang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 23 Ayat (2) dan (3).
Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1)
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-10-10 |
79/PUU-XIV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 55
Bertentangan dengan Pasal 1 yata (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-10-05 |
78/PUU-XIV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-10-05 |
80/PUU-XIV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3)
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Dikabulkan |
DETAIL |
2017-10-05 |
94/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pasal 20 ayat (1), (2), Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 32 ayat (2) huruf b
Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-09-27 |
74/PUU-XIV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 162 Ayat (1)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-09-26 |
63/PUU-XV/2017 |
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Pasal 32 ayat (3) huruf a
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-09-25 |
75/PUU-XIV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Pasal 557 ayat (1) huruf a, 557 ayat (1) huruf b, 557 ayat (2), 571 huruf d
Bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-09-25 |
76/PUU-XIV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-09-25 |
77/PUU-XIV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 18 ayat (3) Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2017-09-19 |
70/PUU-XIV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-09-18 |
72/PUU-XIV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222
Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-09-14 |
71/PUU-XIV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222
Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-09-14 |
73/PUU-XIV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 22
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-09-08 |
67/PUU-XIV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pasal 173 ayat (3)
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-09-06 |
66/PUU-XIV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d)
Bertentangan dengan Pasal 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
|
Dikabulkan |
DETAIL |
2017-09-06 |
68/PUU-XIV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 99
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
|
Dikabulkan |
DETAIL |
2017-09-05 |
62/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 173 ayat (3)
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-09-05 |
65/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pasal 50 ayat (1) huruf b.
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2017-08-25 |
57/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Pasal 57 ayat (3)
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2017-08-25 |
59/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 dan Penjelasan
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22 E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 F UUD NRI 1945
|
Dikabulkan |
DETAIL |
2017-08-25 |
60/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pasal 173 ayat (1), Pasal 173 ayat (2) huruf e dan Pasal 173 ayat (3)
Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2017-08-25 |
64/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 Ayat (2) huruf s,
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4), Pasal 28D ayat 1, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2017-08-21 |
53/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa "telah ditetapkan", Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222
Bertentangan dengan Pasal Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2)
|
Ditolak |
DETAIL |
2017-08-21 |
54/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 ayat (1) huruf i
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-08-18 |
55/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2017-08-18 |
56/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama Jo. UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Pearturan Presiden Sebagai UU
Pasal 1, 2, 3
Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (2), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2017-08-16 |
52/PUU-XV/2017 |
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-08-16 |
61/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d
bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1), 18B ayat (1), 18 ayat (3), 28C ayat (2)
|
Dikabulkan |
DETAIL |
2017-08-16 |
51/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2), Pasal 48 ayat (1)
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2017-08-15 |
58/PUU-XV/2017 |
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2)
Bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 29 ayat (1)
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-08-09 |
69/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (dalam hal ini Pemohon salah mengujikan UU yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Pasal 69
Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2017-08-02 |
50/PUU-XV/2017 |
Pengujian formiil : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Pengujuan materiil : Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 22, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-07-31 |
49/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 67 ayat (2)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945.
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-07-31 |
49/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Pasal 67 ayat (2)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945.
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-07-31 |
49/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945.
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-07-28 |
40/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPD, DPR dan DPRD. Pasal 79 ayat (3)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-07-28 |
42/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pasal 83 ayat (1) KUHAP
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (5)
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-07-28 |
44/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222
Bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 6A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-07-28 |
46/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pasal 36 ayat (1) huruf b
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-07-28 |
48/PUU-XV/2017 |
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan 28E ayat (3) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-07-27 |
43/PUU-XV/2017 |
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 17 ayat (1)
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan 28J ayat (2) UUD Tahun 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-07-27 |
45/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-07-27 |
47/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), Pasal 201 ayat (2).
Bertentangan dengan Pasal 20A ayat (2), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 28Dayat (1) UUD 1945
|
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2017-07-26 |
41/PUU-XV/2017 |
Pengujian formil dan materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945.
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-07-26 |
41/PUU-XV/2017 |
Pengujian formil dan materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945.
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-07-21 |
33/PUU-XV/2017 |
Pengujian Unddang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 76I
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28 H ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-07-20 |
38/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-07-20 |
39/PUU-XV/2017 |
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A dan Pasal 82A.Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-07-12 |
37/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD
Penjelasan Pasal 79 ayat (3)
Bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-07-11 |
34/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Pasal 35 ayat (4) huruf a
Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-07-11 |
35/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Pasal 1 angka 5, Pasal 69, Pasal 74
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-07-11 |
36/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Pasal 79 ayat (3)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2017-06-21 |
31/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Pasal 127, Pasal 112 dan Pasal 114
Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-06-21 |
32/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pasal 2 ayat (1)
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1) dan (2), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-06-19 |
25/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 49 UU 41 Tahun 1999..
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
|
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2017-06-15 |
7/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat(1), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-06-12 |
1/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 23 ayat (2)
Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-06-07 |
28/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 110 KUHP
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-06-07 |
29/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP)
Pasal 1 angka 6 huruf b, Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 190 huruf a, Pasal 191 ayat (3), Pasal 193 ayat (1), Pasal 193 ayat (2) huruf a, Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 183, Pasal 197 ayat (1) huruf k, Pasal 238 ayat (2), Pasal 238 ayat (3), Pasal 242, Pasal 253 ayat (4), Pasal 253 ayat (5) huruf a, Pasal 253 ayat (5) huruf b
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2017-06-07 |
30/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Pasal 193 ayat (2) Huruf A
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-05-29 |
24/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 33 UU Partai Politik, dan Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada.
Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-05-19 |
25/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 49 UU 41 Tahun 1999..
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
|
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2017-05-19 |
25/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 49 UU 41 Tahun 1999..
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
|
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2017-05-19 |
25/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 49 UU 41 Tahun 1999..
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
|
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2017-05-19 |
25/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 49 UU 41 Tahun 1999..
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
|
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2017-05-19 |
25/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 49 UU 41 Tahun 1999..
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
|
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2017-05-19 |
26/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24A ayat (5), Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2017-05-19 |
27/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal 32 ayat (3) huruf a UU No.6 Tahun 1983, dan Pasal 34 ayat (2) huruf c UU No. 14 Tahun 2002
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945
|
Gugur |
DETAIL |
2017-05-18 |
22/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
|
Dikabulkan |
DETAIL |
2017-05-18 |
23/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
Pasal 24 ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-05-05 |
19/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
|
Tidak Berwenang |
DETAIL |
2017-05-05 |
20/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-05-05 |
21/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Juncto. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tabun 2009 tentang Ketransmigrasian
Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2017-04-20 |
15/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-04-20 |
16/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Bertentangan denganPasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
|
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2017-04-20 |
17/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
|
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2017-04-20 |
18/PUU-XV/2017 |
.
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bertentangan dengan Pasal 23, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 33 UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-02-16 |
13/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2, pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
|
Dikabulkan |
DETAIL |
2017-02-12 |
14/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
|
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2017-02-02 |
9/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-02-02 |
10/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
Pasal 1 angka 4, angka 12, dan angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf (a), Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran serta Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 31 ayat (1) UUD1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-02-02 |
11/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-01-23 |
7/PUU-XVI/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 21.
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat(1) UUD Tahun 1945. |
Ditolak |
DETAIL |
2017-01-17 |
6/PUU-XVI/2018 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Penjelasan Pasal 59 ayat (1)
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-01-17 |
8/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor dan Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-01-17 |
5/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Bertentangan dengan Pasal 28E, Pasal 29 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28C, Pasal 28G ayat 1, Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-01-17 |
6/PUU-XV/2017 |
Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-01-17 |
8/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
|
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2017-01-12 |
5/PUU-XVI/2018 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 dan Pasal 22 dan Pasal 25 UU No. 33/2004
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), UUD 1945 |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-01-12 |
5/PUU-XVI/2018 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-01-12 |
5/PUU-XVI/2018 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-01-12 |
5/PUU-XVI/2018 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 dan Pasal 22 dan Pasal 25 UU No. 33/2004
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), UUD 1945 |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-01-12 |
5/PUU-XVI/2018 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 dan Pasal 22 dan Pasal 25 UU No. 33/2004
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), UUD 1945 |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-01-06 |
2/PUU-XV/2017 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2017-01-06 |
3/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2017-01-06 |
4/PUU-XV/2017 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
|
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2017-01-03 |
5 |
oke |
Belum diputuskan |
DETAIL |