2010-12-17 |
80/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 61 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1946 |
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2010-12-17 |
81/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1946 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-12-15 |
79/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 28 ayat (1) : frasa "satu-satunya" Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1946 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-12-14 |
78/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa :"Kuratoryang diangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditor….." Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1946 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-12-06 |
77/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 4 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-12-01 |
75/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat (1) UU Pemda jo Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-11-24 |
74/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 90 ayat (3) huruf g Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-11-15 |
71/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 32 ayat (3) dan (4) jo Pasal 28 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28 jo Pasal 28D ayat (2) jo Pasal 28E ayat (3) jo Pasal 28H ayat (2) jo Pasal 28J ayat 91) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-11-15 |
72/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-11-15 |
73/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (4) UU Ekstradisi, Pasal 51 ayat (1) UU MK Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-11-10 |
70/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 6 jo Pasal 15 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-11-02 |
69/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 109, Pasal 7, dan Pasal 14 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-11-01 |
68/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pasal 2 ayat (2a) butir-1 dan Pasal 6 ayat (2a) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-10-27 |
67/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 dan Pasal 26 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-10-21 |
66/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (4) jo Pasal 30 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-10-19 |
65/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 65 jo Pasal 116 Ayat (3) dan (4) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-10-13 |
64/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 66 ayat (1) UU No.14 Tahun 1985, Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-10-11 |
62/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman R.I. dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 46 ayat (1) dan (2), Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2008, Pasal 46 ayat (3) dan (4) UU No. 25 Tahun 2009 Bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-09-30 |
60/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 40 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-09-30 |
61/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (22), Pasal 88 ayat (3) huruf a, Pasal 90 ayat (2), Pasal 160 ayat (3) dan (6), Pasal 162 ayat (1) dan Pasal 171 Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-09-29 |
57/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010 Pasal 16 C dan Pasal 20 ayat (9) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 23 ayat (1), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-09-29 |
58/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 55 ayat (4), kata "dapat" Bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan (4) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-09-22 |
55/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-09-22 |
56/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 67 huruf b Pasal 69 huruf b Pasal 47 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-08-31 |
63/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 30 (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-08-24 |
54/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 83 B Bertentangan dengan Pasal 27 1ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) dan (4) UUD 1945 |
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2010-08-02 |
52/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemberhentian Notaris Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-08-02 |
53/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 31 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-07-15 |
51/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 1 Angka 8 jo Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 22 ayat (1) dan (2) Bertentangan dengan 28I, Pasal 28H ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2010-07-13 |
50/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 17 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), (3), Pasal 28I ayat (2), (4), (5) dan Pasal 34 UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-07-09 |
48/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi PenjelasanPasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 khususnya frasa "larangan memiliki atau menyimpan" Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 J ayat (1), (2) dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-07-09 |
49/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 22 ayat (1) bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-06-30 |
47/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Pasal 9 ayat (1) huruf a Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 34 UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-06-23 |
46/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1), (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-06-17 |
44/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf e dan huruf f Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 |
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2010-06-17 |
45/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 12 huruf k dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-06-16 |
42/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-06-16 |
43/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 7 dan Pasal 96 Pasal 262 ayat (1) huruf f, Pasal 263 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-06-10 |
40/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 63 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-06-10 |
41/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP dan Undang-Undang 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) KUHAP, Pasal 303 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 303 bis ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1974 Bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-06-03 |
38/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 213 ayat (2) huruf (e) dan h UU No. 27 Tahun 2009 dan Pasal 12 huruf f dan h UU No. 2 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-06-03 |
39/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 Angka 5 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-06-02 |
36/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 235 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2), (4) dan (7), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-06-02 |
37/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 huruf d dan e Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-05-31 |
35/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 256 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-05-31 |
34/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 ayat (2) Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-05-12 |
33/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf O Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-05-06 |
30/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 22 huruf a, c dan f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 172 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-05-06 |
31/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf e Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-05-06 |
32/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 6 ayat (1) huruf e jo Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b dan Pasal 162 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-04-28 |
28/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 65 dan Pejelasannya Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-04-28 |
29/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf o Bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-04-22 |
27/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 218 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-04-20 |
26/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 184 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-04-19 |
25/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambanganan Mineral dan Batubara Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-04-06 |
22/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 268 ayat (1) dan Penjelasannya Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), (2) dan (5) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-04-06 |
23/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 184 ayat (4) Bertentangan dengan Pasal 7B ayat (3), Pasal 20A ayat (1), (2), dan (3), Pasal 37 ayat (3) dan (4) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-04-05 |
21/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 303 ayat (1), (2), (3), Pasal 303 bis ayat (1), (2) KUHP, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1974 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 Ayar (1) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-03-29 |
19/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 ayat (2) bertentangan dengan Pembukaan (Preambule), Pasal 27, Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-03-24 |
18/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf f bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan (3), Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-03-23 |
17/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 244 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-03-09 |
16/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14 Tahun 1985 jo UU No.5 Tahun 2004 jo UU No.3 Tahun 2009 dan Pasal 268 ayat (3) UU No.8 Tahun 1981 bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-03-04 |
14/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-03-04 |
15/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 29 ayat (4) dan (5) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-03-01 |
12/PUU-VIII/2010 |
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-02-24 |
11/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 93, Pasal 94 ayat (1) dan (2), Pasal 95, Pasal 111 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-02-23 |
10/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14 Tahun 1985 jo UU No.5 Tahun 2004 jo UU No.3 Tahun 2009 dan Pasal 268 ayat (3) UU No.8 Tahun 1981 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-02-19 |
9/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 55 ayat (2) huruf d UU No.21 Tahun 2008 dan Pasal 59 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2010-02-08 |
8/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-02-01 |
6/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat (3) huruf c bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-02-01 |
7/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 77 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1), (2), Pasal 22E ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2010-01-28 |
5/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-01-25 |
4/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (5) huruf g bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2010-01-18 |
3/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 angka 4, 7 dan 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), (4), (5), (6) dan Pasal 60 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), (2), (3) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-01-06 |
1/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 31 ayat (1). |
Dikabulkan |
DETAIL |
2010-01-06 |
2/PUU-VIII/2010 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 102 Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 |
Penarikan Kembali |
DETAIL |