Database Perkara

2003200420052006200720082009201020112012
2013201420152016201720182019202020212022202320242025 #

Tanggal Registrasi No. Perkara Objek Perkara Status Perkara
2005-11-29 023/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) butir a dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumsel Nomor 142/KPTS/1983 tentang Penghapusan Pemerintah Marga, DPR Marga dan Perangkat Marga, Ketua/Anggota DPR Marga dan Pejabat pamong lainnya serta penunjukan Pejabat Kepala Desa Wilayah Prop. Daerah Tk.I Sumsel dipandang bertentangan dengan Pasal 24 ayat (20 UUD 1945. Penarikan Kembali DETAIL
2005-11-29 024/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasannya dipandang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Ditolak DETAIL
2005-11-25 018/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 86 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2005-11-23 026/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN mengenai alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnnya 20 % dari APBN serta APBD yang dipandang bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 Dikabulkan DETAIL
2005-11-18 022/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai Dasar Hukum Remisi bagi Narapidana, Pasal 14 ayat (1) butir 1 dan ayat (2) Penjelasannya. Tidak Dapat Diterima DETAIL
2005-11-16 021/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 78 ayat (15) serta Penjelasannya Ditolak DETAIL
2005-11-15 020/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf b dan d, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 35 huruf d, Pasal 46, Pasal 69 ayat (1), Pasal 75 ayat (3), Pasal 82, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 107 Ditolak DETAIL
2005-11-14 017/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 11 ayat (1), (2), Pasal 12 mayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1), (2) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 23 ayat (3), (4), (5) dan ayat (6) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2005-10-14 019/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf b dan d, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 35 huruf d, Pasal 46, Pasal 69 ayat (1), Pasal 75 ayat (3), Pasal 82, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 107 dan Pasal 109 Dikabulkan DETAIL
2005-06-28 016/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang Tidak Dapat Diterima DETAIL
2005-06-06 014/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 82 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf k Ditolak DETAIL
2005-05-19 13/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf h, huruf j dan Pasal 78 ayat (5) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2005-04-21 012/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2005-04-20 15/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Penjelasan Pasal 228 ayat (6) dan Pasal 244 Ditolak DETAIL
2005-04-05 011/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 17 ayat (1) dan (2), Penjelaan Pasal 49 ayat (1) Dikabulkan DETAIL
2005-03-17 010/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 ayat (2) Ditolak DETAIL
2005-03-09 009/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 5, Pasal 3 huruf d, Pasal 8 ayat (3), Pasal 15 ayat (2) huruf f, Pasal 15 ayat (2) huruf g, Pasal 67 ayat (1) sampai dengan ayat (6) juncto Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 77 dan Pasal 82 ayat (1) Ditolak DETAIL
2005-03-01 008/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 49, Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 38 dan Pasal 39 Ditolak DETAIL
2005-02-21 007/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 52 Dikabulkan DETAIL
2005-02-18 006/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 24 ayat (5) berikut pasal-pasal yang berkaitan yaitu Pasal 56 sampai dengan Pasal 67, Pasal 70, Pasal 75 sampai dengan Pasal 80, Pasal 82 sampai dengan Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan Pasal 103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112, paragraf keenam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 Tidak Dapat Diterima DETAIL
2005-01-26 005/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Dikabulkan DETAIL
2005-01-20 004/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab IV Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Tidak Dapat Diterima DETAIL
2005-01-14 002/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223, Pasal 224 ayat (6) Dikabulkan DETAIL
2005-01-13 001/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223, Pasal 224 ayat (6) Dikabulkan DETAIL