2006-12-29 |
031/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 33 ayat (5) |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2006-12-28 |
026/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN Tahun Anggaran 2007 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2006-12-28 |
028/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri |
Ditolak |
DETAIL |
2006-12-28 |
029/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. |
Ditolak |
DETAIL |
2006-11-17 |
025/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dipandang bertentangan dengan UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2006-11-08 |
024/PUU-IV/2006 |
Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 145, UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 102 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 230, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Pasal 28 angka 2, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 39 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2006-09-28 |
022/PUU-IV/2006 |
Pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP mengenai penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden RI atau Wakil Presiden RI bertentangan dengan UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2006-09-28 |
022/PUU-IV/2006 |
Pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP mengenai penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden RI atau Wakil Presiden RI bertentangan dengan UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2006-09-11 |
020/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2006-09-11 |
021/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Pasal 53 ayat (1) dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2006-09-11 |
021/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Pasal 53 ayat (1) dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2006-09-11 |
021/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Pasal 53 ayat (1) dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2006-09-06 |
019/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 72 bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2006-08-11 |
017/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 ayat (2) |
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2006-08-10 |
016/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 3, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 11 huruf b, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 20, Pasal 40 dan Pasal 53 bertentangan dengan Pasal1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. |
Dikabulkan |
DETAIL |
2006-08-07 |
015/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Adokat, Pasal 32 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 24 C, Pasal 28 C ayat (1) dan (2) serta Pasal 28 F UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2006-08-03 |
014/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 28 ayat (1) bertentangan dengan Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (3) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2006-08-01 |
013/PUU-IV/2006 |
Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP mengenai Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyangkut prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 28 jo. Pasal 28 E ayat (2) dan (3) UUD 1945 menyangkut prinsip mengeluarkan pendapat, Pasal 28F menyangkut prinsip memperoleh informasi, serta Pasal 28J menyangkut prinsip penghormatan terhadap hak asasi orang lain. |
Dikabulkan |
DETAIL |
2006-07-19 |
012/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 40. |
Ditolak |
DETAIL |
2006-07-05 |
011/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 26 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2006-05-16 |
010/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Konsiderans menimbang huruf b dan c, Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), Pasal 26, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41 sampai dengan Pasal 63 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2006-05-09 |
009/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 32 ayat (1) |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2006-04-13 |
008/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu Pasal 85 ayat (1) huruf c |
Ditolak |
DETAIL |
2006-04-13 |
008/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu Pasal 85 ayat (1) huruf c |
Ditolak |
DETAIL |
2006-04-13 |
008/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu Pasal 85 ayat (1) huruf c |
Ditolak |
DETAIL |
2006-04-13 |
008/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu Pasal 85 ayat (1) huruf c |
Ditolak |
DETAIL |
2006-04-13 |
008/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu Pasal 85 ayat (1) huruf c |
Ditolak |
DETAIL |
2006-04-05 |
007/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), (2), Pasal 32 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yaitu Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) e, Pasal 23 ayat (3), (4), (5) dan (6) |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2006-03-29 |
006/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pasal 1 ayat (9), Pasal 27 dan Pasal 44, dipandang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), (4) dan (5) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2006-03-17 |
018/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 21 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan (5), Pasal 28D, Pasal 28G dan Pasal 28I UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2006-03-17 |
018/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 21 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan (5), Pasal 28D, Pasal 28G dan Pasal 28I UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2006-03-13 |
003/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 3 dan Penjelasannya dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "Percobaan") |
Dikabulkan |
DETAIL |
2006-03-13 |
005/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf c dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5), Pasal 24 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Pasal 25 ayat (3) dan (4) serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 34 ayat (3) sepanjang yang menyangkut Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi dipandang bertentangan dengan 24B dan Pasal 25 UUD 1945. |
Dikabulkan |
DETAIL |
2006-01-09 |
001/PUU-IV/2006 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 106 ayat (5) dan (7) |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |