2016-12-02 |
108/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 66 ayat (1) UU 14 Thn 1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU 48 Thn 2009
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), (4), (5) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2016-11-29 |
111/PUU-XV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 9
Bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2016-11-29 |
109/PUU-XV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
Pasal 15 ayat (2), Pasal 84 ayat (2), Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf I, Pasal 300 ayat (2)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1). UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-11-29 |
110/PUU-XV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pasal 176 ayat (1), (2) dan (3)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-11-29 |
106/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Pasal 40
Bertentangan dengan Pasal Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2)) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-11-29 |
107/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Pasal 40 ayat (1)
Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2) UUD 1945 |
Gugur |
DETAIL |
2016-11-11 |
105/PUU-XV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 UU 23/2004, Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 dan Pasal 7 ayat (2) huruh I UU 30/2014.
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2016-11-10 |
103/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Pasal 197 ayat (1)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan (2) UUD 1945 |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2016-11-10 |
104/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
Pasal 255 ayat (1) dan (2)
Bertentangan dengan Pasal 22C, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945. |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2016-11-01 |
99/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 6, Pasal 57 ayat (7), Pasal 155 ayat (2)
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28I, Pasal 28J UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-11-01 |
101/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Pasal 4 huruf g, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1)
Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), (5), (6), Pasal 34 ayat (2), (3) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2016-11-01 |
102/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Pasal 11 huruf b
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (1), (2) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2016-10-20 |
97/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan..
Pasal 61 ayat (1), (2), Pasal 64 ayat (1), (5)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2016-10-20 |
98/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
Pasal 37 ayat (3) UU 12/2012, Pasal 33 ayat (3) UU 20/2003 dan Pasal 29 ayat (2) UU 24/2009
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-10-05 |
95/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f
Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (3) UUD 1945
|
Dikabulkan |
DETAIL |
2016-10-05 |
93/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pasal 40A ayat (3)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-10-05 |
94/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pasal 20 ayat (1), (2), Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 32 ayat (2) huruf b
Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-10-04 |
89/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Pasal 1 angka 31 dan 32, Pasal 209 ayat (3), Pasal 211 ayat (1), Pasal 212, Pasal 213, Pasal 215, Pasal 215 huruf b
Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-10-04 |
90/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pennyelenggara Pemilihan Umum
Pasal 1 ayat (1)
Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-10-04 |
91/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), (2), (3), Pasl 19 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 57 ayat (1).
Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2) , Pasal 28I ayat (2), Pasal 34 ayat (1) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-09-29 |
87/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Lampiran huruf G Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Nomor 4 Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Gugur |
DETAIL |
2016-09-29 |
88/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pasal 18 ayat (1) huruf m
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
|
Dikabulkan |
DETAIL |
2016-09-29 |
86/PUU-XIV2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2016-09-28 |
83/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Pasal 65 ayat (2)
Bertentangan dengan Pasal 18B, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2016-09-28 |
85/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36 huruf c, d, h, I, Pasal 41 ayat (1), (2) dan Pasal 44 ayat (4), (5)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2016-09-21 |
81/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Pasal 2 huruf e
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2016-09-21 |
80/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Pasal 41
Bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (4), Pasal 28G ayat (1), Psal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2016-09-21 |
82/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 44
Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-09-19 |
77/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 33
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28F UUD 1945
|
Dikabulkan |
DETAIL |
2016-09-19 |
78/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 139 ayat (4)
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2016-09-19 |
79/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Pasal 2 ayat (2), (3), Pasal 3 ayat (3)
Bertentangan dengan UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2016-09-16 |
75/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pasal 40 ayat (1) s.d. (5)
Bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat 91), Pasal 28\h ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2016-09-16 |
74/PUU-XIV/2016 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pasal 27 ayat (3)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2016-09-01 |
72/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 385 dan Pasal 423
Bertentangan dengan Pasal 28G UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-09-01 |
71/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pasal 7 ayat (2) huruf g
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2016-09-01 |
73/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
Pasal 22
Bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-08-31 |
68/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), (4) dan (5)
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-08-31 |
68/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), (4) dan (5)
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-08-31 |
69/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Pasal 44 ayat (1)
Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2016-08-30 |
65/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pasal 1 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) UU 15 Tahun 2011 dan Pasal 8 ayat (1), (2), (3) UU 8 Tahun 2015
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (5) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-08-30 |
60/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pasal 70 ayat (3) huruf a
Bertentangan dengan 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) , Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2016-08-30 |
63/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-08-30 |
66/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Pasal 245 ayat (1), (3), Pasal 251 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 267 ayat 91), (2),, Pasal 268 ayat (1), Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), Pasal 271 ayat (1), Pasal 324 ayat (1), (2), Pasal 325 ayat (1), (2) UU Pemda dan Pasal 31 ayat (2) UU MA
Bertentangan dengan Pasalo 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), (6), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-08-25 |
64/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pasal 9 huruf a, Pasal 22B huruf a
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22B ayat (5), dan Pasal 28I UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-08-16 |
62/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Pasal 61 ayat (2), Pasal 10 ayat (2)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28F, Paal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-08-12 |
61/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Pasal 53 ayat (3)
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-08-08 |
67/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 310
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 |
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2016-07-23 |
51/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Pasal 67 ayat (2) huruf g
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (i) , Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2016-07-22 |
57/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Pasal 1 angka (1), angka (7), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11 ayat (2), (3), (5), Pasal 19 ayat 91), (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27 ayat (1)
Bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28F UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2016-07-22 |
58/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Pasal 1 angka (1), angka (7), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5
Bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-07-22 |
59/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Pasal 1 angka (1), angka (7), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5
Bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28F UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-07-21 |
55/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pasal 70 ayat (3)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2016-07-21 |
56/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 251 ayat (1), (2), (7), (8)
Bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2016-07-21 |
54/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 48 ayat (1a) huruf b, ayat (3b), ayat (3d)
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2016-06-30 |
52/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1), (3), Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal 51A ayat (5) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 UU MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (2), (4), (5) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-06-30 |
53/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
Pasal 6B ayat (2), Pasal 7 huruf a angka 4 dan 6, Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4, butir 2 dan 3 UU MA, Pasal 4 ayat (3), Pasal 15 ayat (2) huruf d dan h, Pasal 22 UU MK
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2016-06-20 |
50/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
Pasal 12 ayat (1) s.d. (5) dan Pasal 26 ayat (1) s.d. (4)
Bertentangan dengan Pasal Pasal 33 ayat (2), (3) dan (4) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-05-30 |
43/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
Pasal 35 huruf C
Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2016-05-25 |
47/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Pasal 4 huruf g dan Pasal 15 ayat (1)
Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. |
Ditolak |
DETAIL |
2016-05-25 |
48/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Pasal 2 ayat (a) s.d. (l)
Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-05-24 |
44/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 149 ayat (1)
Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 |
Tidak Berwenang |
DETAIL |
2016-05-24 |
45/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-05-24 |
46/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal Pasal 284 ayat (1) s.d. ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J ayat (1), (2) , Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2016-04-29 |
42/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pasal 18 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1), (2), (3) huruf a, b, c, d, Pasal 20 ayat (1) s.d ayat (6), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) s.d. ayat (11), Pasal 23 ayat (1) s.d. ayat (4), Pasal 24 ayat (1) s.d. ayat (6), Pasal 25 ayat (1), (2), Pasal 26 ayat (1) s.d. ayat (8) dan Pasal 28 ayat (5) huruf a s.d. k
Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-04-28 |
39/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b
Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), (3) UUD 1945
.
|
Dikabulkan |
DETAIL |
2016-04-28 |
40/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
Pasal 35 huruf C
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2016-04-28 |
41/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
Pasal 138 ayat (3)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 |
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2016-04-08 |
37/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI sebagai Ibukota NKRI
Pasal 11 ayat (1), (2), (3)
Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-04-08 |
38/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Pasal 20 ayat (1) huruf a
Bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-04-07 |
35/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Pasal 33 ayat (2)
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-04-07 |
34/PUU-XVI/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Pasal 12
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat , (3), Pasal 28J UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2016-04-07 |
36/PUU-XVI/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Pasal 35 ayat (1)
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 |
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2016-03-21 |
28/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 314 dan Pasal 327 ayat (2) s.d. ayat (9) UU 17 Tahun 2014 dan Pasal 94, dan Pasal 111 ayat (2) s.d. ayat (8) UU 23 Tahun 2014
Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan (3), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-03-21 |
29/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.
Pasal 35 huruf c
Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2016-03-21 |
30/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Lampiran Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), \pasal 31 ayat (1) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2016-03-21 |
31/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 15 ayat (1) dan (2), Lampiran huruf A
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Belum diputuskan |
DETAIL |
2016-03-21 |
32/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
Pasal 2 ayat (3)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
Ditolak |
DETAIL |
2016-03-21 |
33/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pasal 263 ayat (1)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2), dan (4) UUD 1945 |
Dikabulkan |
DETAIL |
2016-03-17 |
24/PUU-XIV/2016 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pasal 184 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-03-17 |
25/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 2 dan Pasal 3
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
|
Dikabulkan |
DETAIL |
2016-03-17 |
26/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
|
Gugur |
DETAIL |
2016-03-17 |
27/PUU-XIV/2016 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pasal 154 ayat (10)
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (3) UUD 1945 |
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-03-15 |
22/PUU-XIV/2016 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pasal 7 huruf p
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-03-13 |
23/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Pasal 1 angka 22 UU No. 13 Tahun 2003 dan Pasal pasal 1 angka 1, 2, 11, 12, Pasal 2 huruf a, Pasal 56 huruf a, Pasal 86, Pasal 110, Pasal 114, Pasal 115 UU No. 2 Tahun 2004
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2016-02-17 |
13/PUU-XV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pasal 2 ayat (1), (2), (4), (4a), Pasal 13 ayat (1) huruf e
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2016-02-17 |
14/PUU-XV/2016 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pasal 158 ayat (2) huruf c
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
|
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2016-02-17 |
15/PUU-XV/2016 |
Pengujian UNDANG-undang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Pasal 40 ayat (1)
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2016-02-17 |
16/PUU-XV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010.
Pasal 1 ayat (16), (17), Pasal 7, Pasal 8
Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-02-17 |
18/PUU-XIV/2016 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pasal 7 huruf t, Pasal 157 ayat (5), Pasal 158 ayat (2)
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2016-02-17 |
19/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
Pasal 34 ayat (3)
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2016-02-17 |
20/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 5 ayat (1), (2), Pasal 44 huruf b UU No.11/2008 dan Pasal 26A UU No. 20/2001
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
|
Dikabulkan |
DETAIL |
2016-02-17 |
21/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 88 UU No. 1/1946 dan Pasal 15 UU No.20/2001
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
|
Dikabulkan |
DETAIL |
2016-02-16 |
5/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Pasal 60 ayat (2)
Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-02-16 |
6/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) huruf c
Bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Dikabulkan |
DETAIL |
2016-02-16 |
7/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh
Pasal 65 ayat (2)
Bertentangan dengan Paasal 18B, Pasal 28D ayat (1), (3) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-02-16 |
8/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 88 ayat (4)
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-02-16 |
9/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
Pasal 263 ayat (5)
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2016-02-16 |
11/PUU-XV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 23 ayat (2) uu No. 21 Thun 2014, Lampiran huruf CC angka 4 pada Sub Energi Baru Terbarukan
Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), (5), Pasal 18A ayat (1), (2) UUD 1945
|
Belum diputuskan |
DETAIL |
2016-02-15 |
1/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 167
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Penarikan Kembali |
DETAIL |
2016-02-15 |
2/PUU-XIV/2016 |
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pasal 74 ayat (3)
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Gugur |
DETAIL |
2016-02-15 |
3/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 2 ayat (4)
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-02-07 |
17/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), (2), Pasal 6
Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2), (4)) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-02-05 |
4/PUU-XIV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Neponisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pasal 2 angka 4 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6 UU 28/1999, Pasal 122 huruf L dan M, UU 5/2014
Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |
2016-02-02 |
12/PUU-XV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
Pasal 85 ayat (2)
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
|
Ditolak |
DETAIL |
2016-01-14 |
10/PUU-XV/2016 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015
Pasal 23A
Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945
|
Tidak Dapat Diterima |
DETAIL |