| Tanggal Registrasi | : | 05-10-2016 |
| No. Perkara | : | 93/PUU-XIV/2016 |
| Objek Perkara | : | Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 40A ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 |
| Inti Masalah | : | Bahwa ketentuan Pasal 40A ayat (3) telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, menurut para Pemohon ketentuan pasal a quo bahwa frasa ''dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia" memberi peluang kepada kekuasaan eksekutif untuk mengabaikan putusan pengadilan yang secara langsung atau tidak langsung melanggar prinsip negara hukum dan prinssip jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal ini menurut para Pemohon tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. |
| Status Perkara | : | Tidak Dapat Diterima |
Alur Dukungan Administrasi dan Keahlian dalam Penanganan Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430