Detail Perkara

Deskripsi
Tanggal Registrasi : 05-05-2017
No. Perkara : 21/PUU-XV/2017
Objek Perkara : Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Juncto. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tabun 2009 tentang Ketransmigrasian Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
Inti Masalah : Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) frasa "Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi" sejatinya tidak jelas dan kabur mengenaI prosedur /tahapan penyediaan tanah untuk kepentingan penyelenggaraan transmigrasi
Status Perkara : Ditolak

Timeline
Permohonan Perkara
Penyusunan Konsep Keterangan DPR
Keterangan DPR
Keterangan Presiden
Keterangan Saksi, Ahli, Pihak Terkait
Laporan Putusan atau Ketetapan MK
Produk





Tahapan Alur

Alur Dukungan Administrasi dan Keahlian dalam Penanganan Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Perkara Pra Persidangan


Perihal:


    • Penyusunan Konsep Keterangan DPR Pra Persidangan


    Perihal:


    • Keterangan DPR Persidangan


    Perihal:


    • Keterangan Presiden Persidangan


    Perihal:


    • Keterangan Saksi, Ahli, Pihak Terkait Persidangan


    Perihal:


    • Laporan Putusan atau Ketetapan MK Persidangan


    Perihal:


    • Produk Pasca Persidangan


    Perihal:


    • ©2017 - Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Badan Keahlian DPR RI

    Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430