Detail Perkara

Deskripsi
Tanggal Registrasi : 04-06-2012
No. Perkara : 53/PUU-X/2012
Objek Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan APBNP 2012 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 Pasal 19 UU No.22 Tahun 2011, Pasal 18 UU No.4 Tahun 2012 Bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945
Inti Masalah : Bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut diatas telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, terjadinya kasus Lumpur Lapindo semata-mata merupakan kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak Lapindo Brantas dalam melakukan kegitan pengeboran minyak dan gas bumi yang seharusnya dapat dihindari apabila melakukan kegiatannya sesuai dengan standart operation procedure yang baku, Penggunaan APBNP tidak memberikan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil terhadap pajak-pajak yang telah dibayarkan oleh para Pemohon yang seharusnya dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat
Status Perkara : Ditolak

Timeline





Tahapan Alur

Alur Dukungan Administrasi dan Keahlian dalam Penanganan Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Perkara Pra Persidangan


Perihal:


  • Penyusunan Konsep Keterangan DPR Pra Persidangan


    Perihal:


  • Keterangan DPR Persidangan


    Perihal:


  • Keterangan Presiden Persidangan


    Perihal:


  • Keterangan Saksi, Ahli, Pihak Terkait Persidangan


    Perihal:


  • Laporan Putusan atau Ketetapan MK Persidangan


    Perihal:


  • Produk Pasca Persidangan


    Perihal: