Daftar Permohonan Perkara

Tanggal Registrasi: 04-01-2019
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

- Dr. A. Irmanputra Sidin, SH., MH
- Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH
- Alungsyah, SH
- Kurniawan, SH., MH
- Happy Hayati Helmi, SH

Tanggal Putusan:
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan

Tanggal Registrasi: 04-01-2019
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka (14), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 39 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

- Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M. Sc
- Gugum Ridho Putra, SH., MH
- Zulkarnaen Yunus, SH., MH
- Agus Dwiwarsono, SH., MH
- Adria Indra Cahyadi, SH., MH
- Eddi Mulyono, SH
- Deni Aulia Ahmad, SH
- M. Iqbal Sumarian, Putra, SH., MH
- Khairul Fadli, SH., MH
- Elfano Eneilmy, SH., MH
- Yusmarini, SH., MH

Tanggal Putusan:
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan

Tanggal Registrasi: 04-01-2019
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SIpil Negara Pasal 94 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bertentangan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

- Dr. A. Muhammad Asrun, SH., MH
- Ai Latifah Fardhiyah, SH
- Merlina, SH

Tanggal Putusan: 14-02-2019
Amar Putusan:
ketetapan: 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Permohonan Perkara Nomor 1/PUU-XVII/2019 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Keterangan:
Penarikan Kembali

Tanggal Registrasi: 06-12-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf i bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945

- Dr. Refly Harun, SH., MH., LL.M
- Muh. Salman Darwis, SH., MH.Li
- Violla Reininda, SH
- Gunawan Simangunsong, SH

Tanggal Putusan:
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan

Tanggal Registrasi: 06-12-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

- DR. Husdi Herman, SH., MH
- Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH
- Tineke Indriani, SH

Tanggal Putusan:
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan