Daftar Permohonan Perkara

86/PUU-XVI/2018: UU No. 24/2003
UU No. 8/2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Tanggal Registrasi: 16-10-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 entang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) Pasal 55 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

- Dr. A. Irmanputra Sidin, SH., MH
- Iqbal Tawakal Pasaribu, SH
- Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH
- Kurniawan, SH., MH
- Happy Hayati Helmi, SH

Tanggal Putusan: 12-12-2018
Amar Putusan:
Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aquo; 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Keterangan:
Tidak Dapat Diterima

85/PUU-XVI/2018: UU No. 3/2009
UU No. 48/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Tanggal Registrasi: 16-10-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) Pasal 20 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

- Yohanes Mahatma Pambudianto, SH

Tanggal Putusan: 24-01-2019
Amar Putusan:
Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2. PPara Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo; 4. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Keterangan:
Ditolak

84/PUU-XVI/2018: UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Tanggal Registrasi: 09-10-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 272 Pasal 12 dan Pasal 65 bertentangan dengan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945

- Benni Alim Hidayat, SH., MH
- Widya Alawiyah, SH., MH

Tanggal Putusan: 18-10-2018
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan

83/PUU-XVI/2018: UU No. 7/2017 Tentang Pemilihan Umum

Tanggal Registrasi: 09-10-2018
Objek Perkara:
pengujian Udang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) Huruf (G) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

- Agus Supriyadi, SH., MH
- Ebit Pardede, SH
- Hechrin Purba, SH
- Leonardo Gultom, SH
- Marlen P Baoen,SH

Tanggal Putusan: 12-12-2018
Amar Putusan:
Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aquo; 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk permohonan a quo; 3. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo; 4. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menolak permohonan Pemohon
Keterangan:
Ditolak

82/PUU-XVI/2018: UU No. 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang

Tanggal Registrasi: 09-10-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

- -

Tanggal Putusan: 26-11-2018
Amar Putusan:
Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aquo; 2. Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk permohonan a quo; 3. Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Keterangan:
Tidak Dapat Diterima

← Sebelumnya 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Selanjutnya →