Daftar Permohonan Perkara

81/PUU-XVI/2018: UU No. 7/2017 Tentang Pemilihan Umum

Tanggal Registrasi: 01-10-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

-

Tanggal Putusan: 12-12-2018
Amar Putusan:
Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aquo; 2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan a quo; 3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Keterangan:
Ditolak

80/PUU-XVI/2018: UU No. 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran

Tanggal Registrasi: 20-09-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 angka 12 dan angka 13 serta Penjelasan Pasal 1, Pasal 29 ayat (3) huruf d serta penjelasan, Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

-

Tanggal Putusan: 27-09-2018
Amar Putusan:
-
Keterangan:
Belum diputuskan

79/PUU-XVI/2018: UU No. 18/2003 Tentang Advokat

Tanggal Registrasi: 20-09-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 3 ayat 1 huruf (d) dan huruf (g) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

-

Tanggal Putusan: 26-11-2018
Amar Putusan:
Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aquo; 2. Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat; 3. Pokok permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat tidak dipertimbangkan; 4. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat; 5. Pokok permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat tidak beralasan menurut hukum. 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Keterangan:
Ditolak

78/PUU-XVI/2018: UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Tanggal Registrasi: 20-09-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

- H. Agus Suprianto, SH

Tanggal Putusan: 26-11-2018
Amar Putusan:
Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aquo; 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Keterangan:
Ditolak

77/PUU-XVI/2018: UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan

Tanggal Registrasi: 12-09-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 172 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

- -

Tanggal Putusan: 20-09-2018
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan

← Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Selanjutnya →