Daftar Permohonan Perkara

91/PUU-XVI/2018: UU No. 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Tanggal Registrasi: 31-10-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan ayat (4) huruf d bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

- H. Tjoetjoe S. Hernanto, SH., MH., CLA., CIL., CLI., CRA
- Fadli Nasution, SH., MH., CIL
- Arman Suparman, SH., MH., CIL
- Johni Bakar, SH., CIL
- Ibrahim, SH., CLA., CIL
- Poernomo Agung Soelistyo, SH., MBA., CIL
- Yaqutina Kusumawardani, SH., CIL

Tanggal Putusan: 15-11-2018
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan

90/PUU-XVI/2018: UU No. 12/1995
UU No. 31/2014 Tentang Pemasyarakatan

Tanggal Registrasi: 31-10-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

- Dian Farizka, SH., MH., CPL., CPCLE
- Wahyu Nugroho, SH., MH
- Unoto Dwi Yulianto, SH., MH
- Leni Grace Orem Mastianna, SH
- Abduloh, SH., MH
- Wahyudi, SH
- Ahmad Irwandi Lubis, SH
- Dewi Puspitaningsih, SH
- H. Jaedi A. Naufal, SH
- Moin Tualeka, SH
- Agus Saeful Alam, SH

Tanggal Putusan: 30-01-2019
Amar Putusan:
Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Pokok permohonan sepanjang mengenai pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo; 4. Pokok permohonan sepanjang mengenai pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyarakatan, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo; 5. Pokok permohonan sepanjang mengenai pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak beralasan menurut hukum Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Keterangan:
Ditolak

89/PUU-XVI/2018: UU No. 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Tanggal Registrasi: 18-10-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 21 ayat (2) huruf a bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

-

Tanggal Putusan: 24-01-2019
Amar Putusan:
Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2. Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Keterangan:
Tidak Dapat Diterima

88/PUU-XVI/2018: UU No. 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Tanggal Registrasi: 16-10-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Pasal 87 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

- Muhammad Sholeh, SH
- Imam Syafii, SH
- Moh. Noval Ibrohim Salim, SH., MH
- Agus Setia Wahyudi, SH
- Muhammad Saiful, SH
- Elok Dwi Kadja, SH
- Farid Budi Hermawan, SH

Tanggal Putusan: 19-10-2018
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan

87/PUU-XVI/2018: UU No. 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Tanggal Registrasi: 16-10-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

- Nurmadjito, SH.,MH
- Mahendra, SH., MH

Tanggal Putusan: 19-10-2018
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan

← Sebelumnya 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Selanjutnya →