Daftar Permohonan Perkara

6/PUU-XVII/2019: UU No. 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Tanggal Registrasi: 11-01-2019
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 58 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

- Dr. Muhammad Junaidi, S.HI., MH
- Sukendar, SH
- Joko Sutrisno, SH
- Gerardus Gegen, AMK, SH, MH.kes

Tanggal Putusan: 26-03-2019
Amar Putusan:
Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum : 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Keterangan:
Ditolak

4/PUU-XVII/2019: UU No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tanggal Registrasi: 04-01-2019
Objek Perkara:
Pengujian Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penjelasan Pasal 2 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

- Yohanes Mahatma Pambudianto, SH
- Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH

Tanggal Putusan: 14-01-2019
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan

3/PUU-XVII/2019: UU No. 15/2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Tanggal Registrasi: 04-01-2019
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

- Dr. A. Irmanputra Sidin, SH., MH
- Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH
- Alungsyah, SH
- Kurniawan, SH., MH
- Happy Hayati Helmi, SH

Tanggal Putusan: 07-01-2019
Amar Putusan:
-
Keterangan:
Belum diputuskan

2/PUU-XVII/2019: UU No. 14/2005
UU No. 20/2003 Tentang Guru dan Dosen

Tanggal Registrasi: 04-01-2019
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka (14), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 39 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

- Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M. Sc
- Gugum Ridho Putra, SH., MH
- Zulkarnaen Yunus, SH., MH
- Agus Dwiwarsono, SH., MH
- Adria Indra Cahyadi, SH., MH
- Eddi Mulyono, SH
- Deni Aulia Ahmad, SH
- M. Iqbal Sumarian, Putra, SH., MH
- Khairul Fadli, SH., MH
- Elfano Eneilmy, SH., MH
- Yusmarini, SH., MH

Tanggal Putusan: 14-01-2019
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan

1/PUU-XVII/2019: UU No. 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Tanggal Registrasi: 04-01-2019
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SIpil Negara Pasal 94 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bertentangan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

- Dr. A. Muhammad Asrun, SH., MH
- Ai Latifah Fardhiyah, SH
- Merlina, SH

Tanggal Putusan: 14-02-2019
Amar Putusan:
ketetapan: 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Permohonan Perkara Nomor 1/PUU-XVII/2019 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Keterangan:
Dicabut

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →