Daftar Permohonan Perkara

99/PUU-XVI/2018: UU No. 10/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Tanggal Registrasi: 06-12-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf i bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945

- Dr. Refly Harun, SH., MH., LL.M
- Muh. Salman Darwis, SH., MH.Li
- Violla Reininda, SH
- Gunawan Simangunsong, SH

Tanggal Putusan: 07-12-2018
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan

102/PUU-XVI/2018: UU No. 21/2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Registrasi: 06-12-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

- DR. Husdi Herman, SH., MH
- Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH
- Tineke Indriani, SH

Tanggal Putusan: 12-12-2018
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan

101/PUU-XVI/2018: UU No. 13/2003
UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan

Tanggal Registrasi: 06-12-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

- Marthen Boiliu, SH

Tanggal Putusan: 27-02-2019
Amar Putusan:
Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Keterangan:
Tidak Dapat Diterima

100/PUU-XVI/2018: UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan

Tanggal Registrasi: 06-12-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 25 Maret 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279) Pasal 167 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945

-

Tanggal Putusan: 27-02-2019
Amar Putusan:
Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 4. Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum. Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Keterangan:
Ditolak

98/PUU-XVI/2018: UU No. 8/2011
UU No. 8/2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Tanggal Registrasi: 21-11-2018
Objek Perkara:
pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) Pasal 57 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

-

Tanggal Putusan: 30-01-2019
Amar Putusan:
Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Keterangan:
Tidak Dapat Diterima

← Sebelumnya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Selanjutnya →