| Komisi I | Komisi II | Komisi III | Komisi IV | Komisi V | Komisi VI | Komisi VII |
| Komisi VIII | Komisi IX | Komisi X | Komisi XI | Komisi XII | Komisi XIII | # |
| Judul UU | Deskripsi | Tanggal Update | |
|---|---|---|---|
| No. 18/2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H) yang menjadi landasan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, telah 3 (tiga) kali dilakukan pengujian materiil yaitu Perkara Nomor 95/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 139/PUU-XIII/2015, dan Perkara Nomor 69/PUU-XIV/2016, namun ketiganya tidak ada yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. UU P3H juga telah diubah dengan UU Cipta Kerja juga disandingkan dengan naskah asli dalam dokumen ini. |
13-02-2023 21:02:47 | DETAIL |
| No. 32/2014 tentang Kelautan | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Kelautan) menjadi landasan pengaturan untuk mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu, memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Kelautan beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang. |
08-09-2022 09:09:05 | DETAIL |
| No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil | Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) menjadi landasan hukum untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU PWP3K beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang serta putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan pasal dan/atau ayat dalam UU PWP3K. Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK: Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, asal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 melalui Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 |
05-09-2022 09:09:10 | DETAIL |
| No. 39/2014 tentang Perkebunan | Anotasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. | 16-11-2022 17:11:24 | DETAIL |
| No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman | Anotasi UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 16-11-2022 17:11:14 | DETAIL |
| No. 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan | Anotasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 04-01-2023 16:01:59 | DETAIL |
| No. 19/2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani | Anotasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Perberdayaan Petani sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan undang-undang perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 04-01-2023 16:01:12 | DETAIL |
| No. 13/2010 tentang Hortikultura | Anotasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana. | 26-04-2023 16:04:31 | DETAIL |
| No. 18/2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan | Anotasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pelaksana. | 26-04-2023 17:04:35 | DETAIL |
| No. 7/2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam | Kompilasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam beserta Peraturan Pelaksana. | 18-07-2023 16:07:50 | DETAIL |
| No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | Kompilasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan beserta Peraturan Pelaksana. | 18-07-2023 17:07:04 | DETAIL |
| No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil | Dokumen ini merupakan Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi IV dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. | 20-11-2023 10:11:13 | DETAIL |
| No. 41/1999 tentang Kehutanan | Kompilasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 31-01-2024 16:01:50 | DETAIL |
| No. 31/2004 tentang Perikanan | Kompilasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 18-01-2024 19:01:09 | DETAIL |
| No. 13/2010 tentang Hortikultura | Kompilasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura, Undang-Undang perubahan dan perturan pelaksanaan. | 20-05-2024 17:05:59 | DETAIL |
| No. 18/2012 tentang Pangan | Kompilasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 15-10-2024 09:10:28 | DETAIL |
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430