| Komisi I | Komisi II | Komisi III | Komisi IV | Komisi V | Komisi VI | Komisi VII |
| Komisi VIII | Komisi IX | Komisi X | Komisi XI | Komisi XII | Komisi XIII | # |
| Judul UU | Deskripsi | Tanggal Update | |
|---|---|---|---|
| No. 6/2011 tentang Keimigrasian | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan Keimigrasian di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Keimigrasian telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Keimigrasian yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. Pasal/ayat yang dibatalkan oleh MK: 1. Pasal 16 ayat (1) huruf b melalui Putusan MK No. 40/PUU-IX/2011 2. Pasal 97 ayat (1) melalui Putusan MK No. 64/PUU-IX/2011 |
03-11-2022 09:11:51 | DETAIL |
| No. 35/2009 tentang Narkotika | Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Narkotika beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksanaan undang-undang dan disertai lampiran penjelasan undang-undang. |
04-01-2022 08:01:48 | DETAIL |
| No. 5/1997 tentang Psikotropika | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Psikotropika) dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan sebagai dasar hukum untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Psikotropika beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang- undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang- undang. |
08-09-2022 08:09:25 | DETAIL |
| No. 13/2016 tentang Paten | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Paten) adalah ketentuan yang menjadi landasan pengaturan mengenai Paten, dimana dalam konsideran menimbang pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Paten merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dokumen satu naskah ini berisikan materi muatan UU Paten beserta perubahannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dan peraturan pelaksananya. |
05-09-2022 09:09:00 | DETAIL |
| No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | Anotasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. | 03-11-2022 09:11:43 | DETAIL |
| No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis | Anotasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geogrfis sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tetang Cipta kerja, Kmpilai dengan Undang-undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 09-01-2023 23:01:37 | DETAIL |
| No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas | Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi III dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. | 20-11-2023 09:11:59 | DETAIL |
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430