| Komisi I | Komisi II | Komisi III | Komisi IV | Komisi V | Komisi VI | Komisi VII |
| Komisi VIII | Komisi IX | Komisi X | Komisi XI | Komisi XII | Komisi XIII | # |
| Judul UU | Deskripsi | Tanggal Update | |
|---|---|---|---|
| No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Pemda telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Pemda yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, penjelasan undang-undang, informasi pasal-pasal perubahan, informasi peraturan pelaksana yang diamanatkan, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK: 1. Pasal 158 Ayat (1) huruf c melalui Putusan MK Nomor 7/PUU-XIII/2015 2. Pasal 251 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (7), Ayat (8) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 |
05-09-2022 10:09:11 | DETAIL |
| No. 6/2014 tentang Desa | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Desa beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang serta putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan pasal dan/atau ayat dalam UU Desa. Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK: 1. Pasal 33 huruf g melalui Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 2. Pasal 50 ayat (1) huruf c melalui Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 3. Penjelasan Pasal 39 melalui Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021 |
05-09-2022 15:09:59 | DETAIL |
| No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | Anotasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. | 03-11-2022 09:11:32 | DETAIL |
| No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan | Anotasi UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 09-02-2023 22:02:59 | DETAIL |
| No. 6/2014 tentang Desa | Dokumen ini merupakan Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi II dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. |
20-11-2023 10:11:31 | DETAIL |
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430