| Komisi I | Komisi II | Komisi III | Komisi IV | Komisi V | Komisi VI | Komisi VII |
| Komisi VIII | Komisi IX | Komisi X | Komisi XI | Komisi XII | Komisi XIII | # |
| Judul UU | Deskripsi | Tanggal Update | |
|---|---|---|---|
| No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU Bangunan Gedung) menjadi landasan hukum penyelenggaraan bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Bangunan Gedung beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang. |
05-09-2022 09:09:54 | DETAIL |
| No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU Informasi Geospasial) menjadi landasan hukum agar informasi geospasial dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Informasi Geospasial beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang. |
05-09-2022 09:09:59 | DETAIL |
| No. 6/2017 tentang Arsitek | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (UU Arsitek) menjadi landasan untuk memberikan kepastian dan pelindungan hukum, baik kepada Arsitek maupun kepada Pengguna Jasa Arsitek, Praktik Arsitek, karya Arsitektur, dan masyarakat di Indonesia. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Arsitek beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang. |
08-09-2022 12:09:51 | DETAIL |
| No. 26/2007 tentang Penataan Ruang | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) menjadi landasan hukum penyelenggaraan penataan ruang sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Penataan Ruang beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang. |
08-09-2022 12:09:30 | DETAIL |
| No. 1/2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Anotasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kompilasi dengan undang-undang perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 04-01-2023 16:01:37 | DETAIL |
| No. 2/1981 tentang Metrologi Legal. | Anotasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta UU Peprubahan dan Peraturan Pelaksana. | 10-02-2023 22:02:30 | DETAIL |
| No. 20/2011 tentang Rumah Susun | Anotasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana. | 26-04-2023 17:04:25 | DETAIL |
| No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi | Anotasi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pelaksana. | 26-04-2023 17:04:24 | DETAIL |
| No. 23/2007 tentang Perkeretaapian | Kompilasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapiain beserta Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 18-07-2023 17:07:48 | DETAIL |
| No. 17/2008 tentang Pelayaran | Kompilasi Undang-Undang Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 18-07-2023 17:07:51 | DETAIL |
| No. 26/2007 tentang Penataan Ruang | Dokumen ini merupakan Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi V dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. | 20-11-2023 10:11:40 | DETAIL |
| No. 1/2009 tentang Penerbangan | Kompilasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 25-01-2024 21:01:55 | DETAIL |
| No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air | Kompilasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 25-01-2024 21:01:28 | DETAIL |
| No. 38/2004 tentang Jalan | Kompilasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana. | 15-10-2024 10:10:39 | DETAIL |
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430