| Komisi I | Komisi II | Komisi III | Komisi IV | Komisi V | Komisi VI | Komisi VII |
| Komisi VIII | Komisi IX | Komisi X | Komisi XI | Komisi XII | Komisi XIII | # |
| Judul UU | Deskripsi | Tanggal Update | |
|---|---|---|---|
| No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), merupakan landasan yang menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi, dan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Ketenagakerjaan beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang. dan disertai pertimbangan hukum MK atas pasal/ayat/penjelasan pasal yang dibatalkan. Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK: 1. Pasal 59 ayat (7) melalui putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 2. Pasal 65 ayat (7) melalui putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 3. Pasal 65 ayat (8) melalui putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 4. Pasal 66 ayat (2) melalui putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 5. Pasal 66 ayat (4) melalui putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 6. Pasal 95 ayat (4) melalui putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 7. Pasal 96 melalui putusan MK No. 100/PUU-X/2012 8. Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) melalui putusan MK No. 115/PUU-VII/2009 9. Pasal 120 ayat (3) melalui putusan MK No. 115/PUU-VII/2009 10. Pasal 155 ayat (2) melalui putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 11. Pasal 158 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003 12. Pasal 159 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003 13. Pasal 160 ayat (1) melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003 14. Pasal 164 ayat (3) melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003 15. Pasal 169 ayat (1) Huruf c melalui putusan MK No. 58/PUU-IX/2011 16. Pasal 170 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003 17. Pasal 171 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003 18. Pasal 186 ayat (1) melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003 19. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) melalui putusan MK No. 72 PUU-XIII/2015 |
05-09-2022 11:09:59 | DETAIL |
| No. 36/2009 tentang Kesehatan | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menjadi upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang bertujuan bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Adapun dokumen satu naskah ini berisikan materi muatan UU Kesehatan beserta Putusan Mahkamah Komstitusi (MK), pasal-pasal perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dan peraturan pelaksana undang-undang. Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK: 1. Pasal 108 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 108 ayat (1) melalui Putusan MK No. 12/PUU-VII/2010 2. Pasal 199 ayat (1), Penjelasan Pasal 114 melalui Putusan MK No. 34/PUU-VIII/2010 3. Penjelasan Pasal 115 ayat (1) melalui Putusan MK No. 57/PUU-IX/2011 |
05-09-2022 11:09:11 | DETAIL |
| No. 44/2009 tentang Rumah Sakit | Anotasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. | 21-10-2022 12:10:27 | DETAIL |
| No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | Anotasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kompilasi dengan UU Perubahan, Putusan Mahkamah Konstisusi dan Peraturan Pelaksana. | 09-01-2023 18:01:46 | DETAIL |
| No. 36/2009 tentang Kesehatan | Dokumen ini Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi IX Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. | 20-11-2023 10:11:55 | DETAIL |
| No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial | Kompilasi Undang-Undnag Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelnggara Jaminan Sosial beserta Undang-Undang Peprubahan, Peraturan Pelaksana dan Putusan Mahkamah Konstitusi. | 22-01-2024 20:01:46 | DETAIL |
| No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional | Kompilasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Perubahan, Peraturan Pelaksana dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi. | 17-10-2024 14:10:20 | DETAIL |
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430