Daftar Permohonan Perkara

Tanggal Registrasi: 02-04-2019
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 10 ayat (1) huruf a Pasal 29 ayat (1) huruf a bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

-

Tanggal Putusan:
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan

Tanggal Registrasi: 27-03-2019
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

- Syahril Moehammad, SH., MH
- Rika Irianti, SH
- Yohanes P. Siburian, SH
- Janses E Sihaloho, SH
- Charles AM. Hutagalung, SH
- Arthur W. Sanger, SH
- Zaka Hadisupani Oemang, SH
- Armen Situmeang, SH
- Faisal Rachman, SH
- Rony Yoshua O. Napitupulu, SH
- Harianto, SH, dkk

Tanggal Putusan:
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan

Tanggal Registrasi: 19-03-2019
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran I mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilu Provinsi dan Pasal 567 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD Tahun 1945

- Meivri D Nirahua, SH
- Yustin Tuny, SH
- Dominos Nahuway, SH
- Prima C. H. Soedarsono, SH

Tanggal Putusan:
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan

Tanggal Registrasi: 19-03-2019
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 dan Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 197 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD Tahun 1945

-

Tanggal Putusan: 16-04-2019
Amar Putusan:
Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum : 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2. Pemohon I sampai dengan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 4. Permohonan provisi Pemohon I sampai dengan Pemohon VI tidak beralasan menurut hukum; 5. Pokok permohonan mengenai pengujian Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo. Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon I sampai dengan Pemohon VI; Dalam Pokok Permohonan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon VII tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk seluruhnya.
Keterangan:
Ditolak

Tanggal Registrasi: 19-03-2019
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 dan Pasal 540 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD Tahun 1945

- Veri Junaidi, SH., MH
- Muh. Salman Darwis, SH., M.H.Li
- Slamet Santoso, SH

Tanggal Putusan: 16-04-2019
Amar Putusan:
Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum : 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Keterangan:
Ditolak