Daftar Permohonan Perkara

32/PUU-XVIII/2020: UU No. 40/2014 Tentang Perasuransian

Tanggal Registrasi: 05-05-2020
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 6 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

- Zul Armain Aziz, SH., MH
- Wiwik Handayani, SH., MH
- Andrian Bayu Kurniawan, SH., MH
- Jandri Kardo Sitanggang, SH., MH

Tanggal Putusan:
Amar Putusan:
-
Keterangan:
Belum diputuskan

31/PUU-XVIII/2020: UU No. 34/2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Tanggal Registrasi: 05-05-2020
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 bertentangan dengan Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945

-

Tanggal Putusan: 22-07-2020
Amar Putusan:
Mahkamah berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamh berwenang mengadili permohonan aquo; 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo; 3. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Keterangan:
Tidak Dapat Diterima

30/PUU-XVIII/2020: UU No. 39/2008 Tentang Kementerian Negara

Tanggal Registrasi: 05-05-2020
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 10 dan Pasal 15 bertentangan dengan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945

-

Tanggal Putusan: 23-06-2020
Amar Putusan:
Menetapkan: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 30/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undnag-Undnag Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon
Keterangan:
Penarikan Kembali

29/PUU-XVIII/2020: UU No. 7/2017 Tentang Pemilihan Umum

Tanggal Registrasi: 05-05-2020
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 168, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, Pasal 197, Pasal 415 dan Pasal 420 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C UUD NRI Tahun 1945

-

Tanggal Putusan: 22-07-2020
Amar Putusan:
Mahkamah berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aquo; 2. Permohonan Pemohon kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut Menyatakan permohonan Pemohon tidka dapat diterima
Keterangan:
Tidak Dapat Diterima

28/PUU-XVIII/2020: UU No. 16/2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Tanggal Registrasi: 04-05-2020
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

-

Tanggal Putusan: 22-07-2020
Amar Putusan:
Mahkamah berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah Berwenang mengadili permohonan Pemohon; 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo; 3. Permohonan Pemohon kabur Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Keterangan:
Tidak Dapat Diterima

← Sebelumnya 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Selanjutnya →