Daftar Permohonan Perkara

Tanggal Registrasi: 09-06-2020
Objek Perkara:
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang No. 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang Pasal 27 Lampiran Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 23E, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

- Kurniawan Adi Nugroho, SH
- Rudy Marjono, SH
- Rizky Dwi Cahyo Putra, SH
- Lefrand Othniel Kindangen, SH
- Syarif Jafar Shadeek, SH
- Muzakki Dwi Ibnu, SH
- Agus Slamet, SH
- Munasir, SH
- Slamet Riyadi, SH
- Sumarno, SH

Tanggal Putusan:
Amar Putusan:
-
Keterangan:
Penarikan Kembali

Tanggal Registrasi: 19-05-2020
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 9 ayat (1) Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 6 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945

- Zico Leonard Djargardo Simanjuntak, SH

Tanggal Putusan:
Amar Putusan:
-
Keterangan:
Tidak Dapat Diterima

Tanggal Registrasi: 19-05-2020
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 28, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 225 ayat (1), Pasal 226 ayat (1), Pasal 230 ayat (2), Pasal 231 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 234, Pasal 237 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 238 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 269 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 427 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945

- Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH
- H. Elvan Games, SH
- Ananta Rangkugo, SH
- Hendri Badiri Siahaan, SH
- Julianta Sembiring, SH
- Nikson Aron Siahaan, SH
- Suta Widhya, SH

Tanggal Putusan: 22-07-2020
Amar Putusan:
Ketetapan: 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 35?PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Keterangan:
Penarikan Kembali

Tanggal Registrasi: 19-05-2020
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Pasal 55 ayat (1) (sepanjang kata orang) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD Tahun 1945

- Muhammad Sholeh, SH
- Muhammad Saiful, SH
- Elok Dwi Kadja, SH
- Farid Budi Hermawan, SH
- Fitriana Kasiani, SH
- Totok Surya, SH
- Novan Dwi Kartika, SH

Tanggal Putusan: 22-07-2020
Amar Putusan:
Mahkamah berkesimpulan berdasarkan peniliaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aquo; 2. Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo; 3. Pokok permohonan tidak diipertimbangkan Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Keterangan:
Tidak Dapat Diterima

Tanggal Registrasi: 19-05-2020
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 dan Pasal 15 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945

- Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH
- H. Elvan Games, SH
- Ananta Rangkugo, SH
- Hendri Badiri Siahaan, SH
- Julianta Sembiring, SH
- Nikson Aron Siahaan, SH
- Suta Wijaya, SH
- Agustian Effendi, SH

Tanggal Putusan: 22-07-2020
Amar Putusan:
Mahkamah berkesimpulan berdasarkan atas penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aquo; 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 3. Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Keterangan:
Tidak Dapat Diterima