Daftar Permohonan Perkara

Tanggal Registrasi: 07-06-2017
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) Pasal 1 angka 6 huruf b, Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 190 huruf a, Pasal 191 ayat (3), Pasal 193 ayat (1), Pasal 193 ayat (2) huruf a, Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 183, Pasal 197 ayat (1) huruf k, Pasal 238 ayat (2), Pasal 238 ayat (3), Pasal 242, Pasal 253 ayat (4), Pasal 253 ayat (5) huruf a, Pasal 253 ayat (5) huruf b Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

- Sunggul Hamonangan Sirait, SH.,MH

Tanggal Putusan: 10-07-2017
Amar Putusan:
Diterik kembali
Keterangan:
Penarikan Kembali

Tanggal Registrasi: 07-06-2017
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 110 KUHP Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

- Latifah Anum Siregar, S.H., M.H. dkk

Tanggal Putusan: 31-01-2018
Amar Putusan:
Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum : 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2.Pemohon memiliki Kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Terhadap pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107 KUHP, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku; 4. Pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi menyatakan : 1. Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107 KUHP tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Keterangan:
Tidak Dapat Diterima

Tanggal Registrasi: 29-05-2017
Objek Perkara:
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 33 UU Partai Politik, dan Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada. Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945

- R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dkk

Tanggal Putusan:
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan

Tanggal Registrasi: 19-05-2017
Objek Perkara:
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 32 ayat (3) huruf a UU No.6 Tahun 1983, dan Pasal 34 ayat (2) huruf c UU No. 14 Tahun 2002 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945

-

Tanggal Putusan: 14-06-2017
Amar Putusan:
Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum : 1. Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut; 2. Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon gugur.
Keterangan:
Gugur

Tanggal Registrasi: 19-05-2017
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24A ayat (5), Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

- Ade Kurniawan, SH dkk

Tanggal Putusan: 05-07-2017
Amar Putusan:

Keterangan:
Ditolak