Daftar Permohonan Perkara

38/PUU-XV/2017: UU No. 17/2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Tanggal Registrasi: 20-07-2017
Objek Perkara:
Pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

- Virza Roy Hizzal, S.H, M.H. dkk

Tanggal Putusan:
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan

37/PUU-XV/2017: UU No. 17/2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tanggal Registrasi: 12-07-2017
Objek Perkara:
Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD Penjelasan Pasal 79 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

-

Tanggal Putusan: 08-02-2018
Amar Putusan:
Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum : 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2.Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Keterangan:
Tidak Dapat Diterima

36/PUU-XV/2017: UU No. 17/2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tanggal Registrasi: 11-07-2017
Objek Perkara:
Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 79 ayat (3) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

- Syaugi Pratama, S.H., M.Si. (Han)
- Okta Heriawan, S.H
- Victor Santosa T, S.H., M.H. , dkk

Tanggal Putusan: 08-02-2018
Amar Putusan:
Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum : 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2.Para Pemohon memiliki Kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum; Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi menyatakan : Dalam Privisi : Menolak permohonan provisi para Pemohon; Dalam Pokok Permohonan : Menolak permohonan para Pemohon.
Keterangan:
Ditolak

35/PUU-XV/2017: UU No. 8/2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tanggal Registrasi: 11-07-2017
Objek Perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 angka 5, Pasal 69, Pasal 74 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945

- Law Office idcc & Accociates

Tanggal Putusan:
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan

34/PUU-XV/2017: UU No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Tanggal Registrasi: 11-07-2017
Objek Perkara:
Pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 35 ayat (4) huruf a Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945

- Mukhlis, S.H., M.H, dkk
- Dr. Yeni Setya Bagus , dkk

Tanggal Putusan:
Amar Putusan:

Keterangan:
Belum diputuskan

← Sebelumnya 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Selanjutnya →