Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 14-01-2021

PT. Visi Citra Mitra Mulia (dikenal dengan “Inews TV”) dan PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (dikenal dengan “RCTI”), dalam hal ini diwakili oleh M. Imam Nasef, S.H., M.H, Taufiq Akbar Kadir, S.H, dkk, para Advokat yang berkantor di “TKNP Lawfirm”, untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon bukti surat/tulisan dan keterangan para ahli yang diajukan para Pemohon, dan kesimpulan para Pemohon; keterangan DPR; keterangan Presiden, keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden, dan kesimpulan Presiden; keterangan, bukti surat/tulisan dan kesimpulan Pihak Terkait PT. Fidzkarana Cipta Media, pada intinya permohonan a quo menguji konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagaimana telah terurai pada Paragraf [3.7]. Terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa penyiaran dalam perkembangannya telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi yang strategis bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Terlebih lagi dalam perkembangan kekinian teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi dengan tuntutan yang semakin besar akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia karena informasi dianggap telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum diharapkan semakin mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut dengan kualitas siaran dan keterjangkauannya sejalan dengan sistem penyiaran nasional yang harus tetap menjaga integrasi nasional dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan sistem penyiaran nasional tersebut maka penyelenggaraan penyiaran harus pula mampu menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial (vide Pasal 1 angka 10 UU 32/2002). Hal ini yang menjadi salah satu dasar menimbang dibentuknya UU 32/2002 yakni penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa dengan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab karena siaran yang dipancarluaskan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas ini memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak.
Penyiaran dalam UU 32/2002 ditentukan sebagai kegiatan pemancarluasan siaran yang dilakukan dengan menggunakan spektrum frekuensi radio secara terestrial, kabel dan atau media lainnya, misalnya satelit, untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (vide dasar “Menimbang” huruf e UU 32/2002). Prinsip keserentakan dan kebersamaan itu yang menunjukkan karakter komunikasi penyiaran secara doktriner bertipe synchronous, oleh karenanya komunikasinya bersifat real time karena berlangsung dalam waktu yang sama antara pengirim dan penerima siaran. Hal ini terlihat dalam sistem televisi free to air (vide Pasal 1 angka 4 UU 32/2002). Layanan penyiaran pun dibatasi yaitu hanya di televisi dan radio. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan penyiaran harus dilakukan oleh lembaga penyiaran sebagai subjek hukum yang berbadan hukum. Lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan kegiatan penyiarannya harus memeroleh izin terlebih dahulu. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan usaha penyiaran bersifat eksklusif. Adapun lembaga penyiaran yang dapat menyelenggarakan penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang berbadan hukum Indonesia di mana bidang usahanya khusus di bidang penyiaran dengan wilayah layanannya dibatasi sesuai dengan izin yang diberikan (vide Pasal 1 angka 9, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 25 UU 32/2002). Berkaitan dengan hal itu, kegiatan penyiaran oleh lembaga-lembaga penyiaran tersebut hanya dilakukan melalui infrastruktur yang dibangun dan/atau disediakan secara khusus untuk keperluan penyiaran. Dikarenakan penyiaran bersifat keserentakan dan bersamaan dalam siaran maka masyarakat hanya dapat memilih program siaran sesuai dengan program yang disediakan oleh lembaga penyiaran. Dengan demikian penyiaran bersifat one to many yakni penyalurannya bersifat masif didorong (push) dari suatu sumber (lembaga penyiaran) ke seluruh penjuru (pemirsa) secara serentak dan bersamaan waktunya (vide Pasal 1 angka 2 UU 32/2002). Artinya, masyarakat tidak dapat memilih waktu menonton program siaran karena penayangan program siaran sudah ditentukan oleh lembaga penyiaran yang bersifat satu kali dalam satu waktu (push service).
Bertalian dengan penyelenggaraan kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran adalah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio yakni gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan. Spektrum frekuensi ini diposisikan sebagai milik masyarakat atau ranah/domain publik karena merupakan bagian dari sumber daya alam terbatas dan kekayaan nasional. Oleh karena itu, pemanfaatan spektrum frekuensi radio harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat sehingga penggunaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien (vide Pasal 1 angka 8 UU 32/2002). Sebagai konsekuensinya pengaturan penyiaran dilakukan secara ketat dan rigid agar dalam perkembangannya tetap dapat menjamin terpenuhinya hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi. Pengaturan yang demikian ini senyampang dengan dasar pemikiran dibentuknya UU 32/2002 yang menghendaki agar penyelenggaraan penyiaran harus: (1) mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum; (2) mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain; (3) memerhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional; dan (4) mampu mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran (vide Penjelasan Umum UU 32/2002).
Dalam konteks mewujudkan penyelenggaraan penyiaran dalam sistem penyiaran nasional maka diperlukan adanya sistem pengawasan penyiaran oleh kelembagaan independen yang melibatkan peran serta masyarakat yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar dalam penyelenggaraan penyiaran dapat dicegah terjadinya upaya konglemerasi sehingga isi siaran yang sampai pada masyarakat tidak dipengaruhi baik oleh pemerintah pusat, daerah, atau pemilik modal.
Dalam perkembangan penyelenggaraan penyiaran tidak dapat dipungkiri bahwa penyiaran saat ini berkembang seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis internet. Internet yang dimaksud adalah suatu sistem (arsitektur) jaringan komunikasi berbasis Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) yang menghubungkan berbagai macam perangkat melalui jaringan telekomunikasi. Namun demikian, jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain tersebut tidak bersifat serentak dan bersamaan dalam satu waktu saja karena prinsip teknis transmisi internet bersifat any to any, yaitu pihak manapun dapat mengirim dan/atau menerima/mengambil (pull) komunikasi tersebut dalam waktu kapanpun (vide Angka 5.1 Surat Edaran Menkominfo Nomor 3/2016).
Dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis internet maka saat ini semakin marak dan eskalatif pemanfaatan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yakni layanan OTT. Layanan OTT tersebut dapat diakses oleh pengguna layanan melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet sehingga dapat diterima sesuai dengan permintaan, pilihan atau kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, secara doktriner layanan OTT merupakan komunikasi tipe asynchronous, berlangsung dalam komunikasi yang termediasi komputer (computer mediated communication) Layanan tersebut tidak terbatas hanya audio atau video saja tetapi juga mempunyai fungsi lain seperti comment/chat dan menggunakan perangkan apapun sepanjang terkoneksi dengan internet serta mempunyai aplikasi yang dibutuhkan. Penyelenggara layanan OTT dapat perseorangan atau badan hukum yang apabila menggunakan sistem elektronik dan menyelenggarakan layanannya di Indonesia maka wajib mendaftarkan sistem elektroniknya pada pemerintah. Lebih lanjut, lingkup teritorial layanan OTT sebagai bagian dari kegiatan ruang siber (cyber space) tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara karena dengan mudah dapat diakses kapan pun dan dari mana pun (vide Penjelasan Umum UU 11/2008). Dengan demikian, jika kegiatan layanan penyiaran dilakukanmelalui infrastruktur yang khusus untuk itu maka hal ini berbeda dengan kegiatanlayanan OTT yang bergerak di atas jaringan telekomunikasi denganmenggunakan protokol internet dan aplikasi untuk mengaksesnya serta infrastrukturnya tidak terbatas hanya untuk layanan audio visual semata. Oleh karena itu, bagi masyarakat pengguna layanan OTT dapat mengakses layanan/konten dari platform OTT, memilih konten yang diinginkannya, serta menentukan waktu dan durasi untuk menonton layanan yang diakses secara berulang-ulang (pull service). Oleh karena itu kegiatan penyaluran layanan OTT bersifat privat dan eksklusif yang hanya dapat dinikmati layanannya dengan menyediakan anggaran oleh penggunanya dengan cara berlangganan baik langganan konten atau berlangganan internet.
Dalam konteks penyediaan layanan berbasis internet ini dapat dibedakan antara layanan aplikasi melalui internet, layanan konten melalui internet, penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (layanan OTT). Ketiga hal ini pengertiannya masing-masing secara doktriner berbeda. Layanan aplikasi melalui internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (chatting), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (game), jejaring dan medi sosial, serta turunannya. Sedangkan, layanan konten melalui internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Adapun pengertian penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (Over the Top) atau layanan OTT adalah penyediaan layanan aplikasi melalui internet dan/atau penyediaan layanan konten melalui internet (vide angka 5.1 Surat Edaran Menkominfo Nomor 3/2016).
[3.13] Menimbang bahwa setelah mencermati uraian mengenai aspek-aspek terkait dengan penyiaran dan penyediaan layanan berbasis internet sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.12] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan rumusan pengertian atau definisi “Penyiaran” dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 yang menurut para Pemohon inkonstitusional karena multitafsir apabila tidak diubah dan/atau ditambah pengertiannya dengan frasa “.…..dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”, dengan pertimbangan sebagai berikut:
[3.13.1] Bahwa Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah bagian dari Bab Ketentuan Umum. Jika merujuk pada sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Ketentuan Umum suatu undangundang pada dasarnya berisikan pengertian atau definisi yang akan menjadi rujukan keseluruhan substansi ayat, pasal atau bab suatu undang-undang (vide lampiran II UU 12/2011). Adapun unsur-unsur pokok definisi “Penyiaran” dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 adalah: (1) kegiatannya berupa pemancarluasan; (2) menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya; (3) diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Unsur-unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya suatu aktivitas baru dapat dikatakan sebagai penyiaran jika memenuhi ketiga unsur tersebut. Oleh karena itu, apabila dilakukan perubahan terhadap pengertian atau definisi dalam “Ketentuan Umum” maka konsekuensinya akan mengubah secara keseluruhan substansi undang-undang, in casu UU 32/2002. Terlebih lagi istilah penyiaran yang pengertiannya mendasarkan pada definisi Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 digunakan sebanyak 278 kali dalam UU a quo. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar dalil para Pemohon yang menyatakan dengan menambah norma dalam pengertian atau definisi “Penyiaran” dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 tidak akan mengubah pasal-pasal UU a quo sulit untuk dipahami, baik dari sisi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan maupun substansinya. Karena, memasukkan begitu saja penyelenggaraan penyiaran berbasis internet dalam rumusan pengertian atau definisi “penyiaran” sebagaimana didalilkan para Pemohon tanpa mengubah secara keseluruhan UU 32/2002 justru akan menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum. Terlebih lagi layanan OTT pada prinsipnya memiliki karakter yang berbeda dengan penyelenggaraan penyiaran konvensional. Hal ini berarti tidak dapat menyamakan antara penyiaran dengan layanan OTT hanya dengan cara menambah rumusan pengertian atau definisi “Penyiaran” dengan frasa baru sebagaimana yang diminta para Pemohon, karena internet bukanlah media (transmisi) dalam pengertian pemancarluasan siaran dikarenakan dalam sistem komunikasi dasar pada sistem komunikasi terdiri atas pemancar (transmitter), media atau kanal, dan penerima. Sementara itu, jika dikaitkan dengan frasa “media lainnya” yang dimaksudkan dalam pengertian Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 adalah terestrial (media udara), kabel, dan satelit. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan oleh LPB (vide Pasal 26 UU 32/2002) di mana penyelenggaraannya ditujukan untuk penerimaan langsung oleh sistem penerima penyelenggara siaran berlangganan dan hanya ditransmisikan kepada pelanggan (vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan). Namun demikian, LPS dapat pula menyelenggarakan siarannya melalui sistem terestrial untuk klasifikasi penyiaran radio AM/MW, penyiaran radio FM, dan penyiaran televisi, di mana ketiga penyeleggaraannya dilakukan secara analog atau digital, serta penyiaran multipleksing. Sedangkan, penyelenggaraan penyiaran LPS dengan sistem satelit ditentukan untuk penyiaran radio dan televisi yang keduanya dilakukan secara analog atau digital, serta penyiaran multipleksing (vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta). Sementara itu, bagi LPK dalam menyelenggarakan penyiaran hanya melalui sistem terestrial dengan cakupan untuk penyiaran radio AM/MW, penyiaran radio FM dan penyiaran televisi, di mana ketiganya dilakukan secara analog dan digital (vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas). Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang menjabarkan ingkup media lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 dalam peraturan pelaksana maka media (transmisi) secara nirkabel pada pokoknya adalah satelit, bukan internet.
Internet dan penyiaran konvensional adalah dua hal yang berbeda karena dalam internet terjadi suatu keterhubungan berbagai perangkat yang berbeda dengan basis protokol TCP/IP, sedangkan penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran namun keduanya menggunakan media dalam penyaluran atau pemancarluasannya akan tetapi media lainnya yang dimaksud dalam kegiatan penyiaran bukanlah internet. Dengan demikian, ketidaksamaan karakter antara penyiaran konvensional dengan penyiaran berbasis internet tersebut tidak berkorelasi dengan persoalan diskriminasi yang menurut para Pemohon disebabkan oleh adanya multitafsir pengertian atau definisi “Penyiaran”. Terlebih lagi, Mahkamah telah berulangkali menegaskan mengenai batasan pengertian diskriminasi misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUUIV/2006, bertanggal 12 April 2007 yang pada pokoknya menyatakan “…diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, kesatuan politik...”. Dengan demikian, telah jelas bahwa pengertian atau definisi “Penyiaran” dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 unsur-unsurnya tidak bersifat multitafsir karena menjadi basis pengaturan penyiaran konvensional. Oleh karenanya, tidak relevan menggunakan dalil diskriminasi terhadap perbedaan antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT yang memang memiliki karakter berbeda. Sebaliknya, justru jika permohonan para Pemohon dikabulkan akan menimbulkan kerancuan antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT.
Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan pengertian atau definisi “Penyiaran” dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 multitafsir yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan bentuk dikriminasi atas berlakunya norma pasal a quo sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.
[3.13.2] Bahwa apabila penambahan rumusan pengertian atau definisi Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 tidak dikabulkan sebagaimana yang diminta para Pemohon akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan karena penyiaran berbasis internet tidak ada pengaturan pengawasannya sebagaimana halnya penyiaran yang diawasi oleh KPI secara ketat. Ihwal demikian ini juga menimbulkan perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) antara penyiaran dan layanan OTT. Terhadap dalil para Pemohon tersebut sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada sub-Paragraf [3.13.1] di atas telah ternyata terdapat adanya perbedaan karakter antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT. Dengan adanya perbedaan tersebut bukan berarti terjadi kekosongan hukum pengawasan untuk layanan OTT sebagaimana didalilkan para Pemohon karena pengawasan atau pengendalian terhadap konten layanan OTT yang ditransmisikan melalui sistem elektronik sejatinya tunduk pada ketentuan UU ITE. Dalam UU ITE telah ditentukan mekanisme pengawasan terhadap konten layanan OTT agar tetap sejalan dengan falsafah dan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah, in casu Menteri Kominfo, memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (konten internet) yang muatannya melanggar hukum. Hal demikian dilakukan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas akibat adanya penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum (vide Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), ayat (2b) UU 19/2016). Bertolak pada ketentuan ini, penegakan hukum yang dilakukan atas pelanggaran konten layanan OTT tidak hanya ditekankan pada aspek represif (penindakan) sebagaimana dalil para Pemohon tetapi justru pada tindakan preventif (pencegahan) karena ketentuan Pasal 40 UU 19/2016 sebagai perubahan atas UU 11/2008 justru meletakkan dasar-dasar tindakan preventif dalam rangka melindungi kepentingan umum yang lebih luas guna menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis sesuai dengan prinsip negara hukum yang dimaktubkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Sementara itu, pengawasan atas konten layanan OTT yang melanggar hukum merupakan bagian dari peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar dalam pemanfaatan teknologi tersebut benar-benar dilakukan berlandaskan atas asas kehati-hatian dan itikad baik (vide Pasal 90 huruf a UU 19/2016). Berkenaan dengan aspek pengawasan ini, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) sebagai peraturan pelaksana UU ITE telah ditentukan lebih lanjut mengenai langkah-langkah melakukan pencegahan penyebarluasan dalam penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang (konten elektronik yang ilegal). Dalam konteks inilah, pemerintah dapat melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten elektronik yang ilegal (vide Pasal 90 huruf c dan Pasal 95 PP 71/2019). Pemutusan akses tersebut dilakukan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan klasifikasi: (1) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum dan (3) memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 96 PP 71/2019). Ihwal tata cara mengajukan permohonan pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diatur pula dalam Pasal 97 PP 71/2019 bahwa masyarakat dapat mengajukan permohonan pemutusan akses tersebut kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Selanjutnya, Kemenkominfo atau lembaga terkait berkoordinasi dengan Menkominfo untuk melakukan pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut. Selain masyarakat, aparat penegak hukum dapat meminta pemutusan akses, termasuk lembaga peradilan pun dapat memerintahkan pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dengan diputusnya akses tersebut maka penyelenggara sistem elektronik yang mencakup penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, penyelenggara konten, dan penyelenggara tautan yang menyediakan jaringan lalu lintas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik wajib melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sebagai bentuk dari penegakan sanksi administratif (vide Pasal 98 dan Pasal 100 PP 71/2019). Dengan adanya pengaturan sanksi administratif ini menunjukkan bahwa tidak ada persoalan kekosongan hukum pengawasan terhadap layanan OTT sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon.
Selain sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penyelenggara sistem elektronik, UU ITE juga menentukan bentuk sanksi pidana (ultimum remidium) kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. Termasuk perbuatan yang dilarang dan diancam pidana adalah tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. (vide Pasal 28 dan Pasal 29 UU 11/2008). Apabila tindak pidana menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak maka pemidanaannya diperberat dengan sepertiga dari pidana pokok. Pemberatan ini juga dikenakan kepada korporasi yang melanggar perbuatan yang dilarang dalam UU 11/2008 yang dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga (vide Pasal 52 ayat (1) dan ayat (4) UU 11/2008).
Selain pengawasan terhadap konten layanan OTT dilakukan berdasarkan UU ITE juga didasarkan pada berbagai undang-undang sektoral lainnya sesuai dengan konten layanan OTT yang dilanggar. Misalnya UU 36/1999 menentukan adanya larangan penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dengan menentukan kewajiban bagi penyelenggara jasa telekomunikasi memblokir konten-konten yang melanggar larangan tersebut setelah diperoleh informasi yang patut diduga dengan kuat dan diyakini bahwa penyelenggaraan telekomunikasi tersebut melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum (vide Pasal 21 UU 36/1999). Tindakan ini dilakukan sejalan dengan asas yang melandasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang harus mendasarkan pada asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri. Dalam kaitan dengan asas etika menghendaki agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan dan keterbukaan (vide Pasal 2 dan Penjelasan UU 36/1999).
Dengan demikian, penegakan hukum atas pelanggaran konten layanan OTT telah ternyata tidak hanya ditentukan dalam UU ITE dan UU 36/1999 tetapi juga didasarkan pada berbagai undang-undang sektoral lainnya yang berkorelasi dengan konten yang dilanggar sebagaimana telah ditentukan mekanisme penegakan hukumnya misalnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU 44/2008), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU 40/1999). Dengan telah ditentukannya aspek penegakan hukum atas pelanggaran konten layanan OTT dalam UU ITE, UU 36/1999 dan berbagai undang-undang sektoral baik dengan pengenaan sanksi administratif maupun sanksi pidana maka berlakunya Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 yang substansinya mengatur larangan sebagaimana didalilkan para Pemohon adalah tidaklah dapat dibenarkan karena pengenaan sanksi sebagai bagian dari pembatasan hak asasi manusia pengaturannya harus dituangkan dalam undang-undang sebagai wujud representasi kehendak rakyat. Dimuatnya aspek larangan dalam Surat Edaran tersebut yang menyatakan larangan bagi penyedia layanan OTT untuk menyediakan muatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menimbulkan konflik atau pertentangan antar kelompok, antar-suku, antar-agama, antar-ras, dan antargolongan (SARA), menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama; mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan atau ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian (hate speech), pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (vide angka 5.6 Surat Edaran Menkominfo Nomor 3/2016), pada pokoknya merupakan substansi yang telah diatur dalam UU ITE, UU 36/1999, dan berbagai undangundang sektoral sebagaimana diuraikan di atas. Apabila Surat Edaran tersebut sesuai dengan maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada penyedia layanan OTT dan para penyelenggara telekomunikasi untuk menyiapkan diri dalam mematuhi regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (OTT) yang saat ini sedang disiapkan oleh Pemerintah c.q Kemenkominfo serta bertujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi para penyedia layanan OTT untuk menyiapkan segala sesuatunya, terkait dengan akan diberlakukannya regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet maka untuk maksud dan tujuan yang demikian tersebut seharusnya substansinya dituangkan dalam peraturan pelaksana undang-undang. Atau, jika pembentuk undang-undang hendak mengatur secara komprehensif substansi penyiaran konvensional dan layanan OTT termasuk perkembangan kekiniannya dalam suatu undang-undang maka hal tersebut merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang sangat dimungkinkan mengingat saat ini UU 32/2002 telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020- 2024 (vide Keputusan DPR Nomor 46/DPR-RI/I/2019-2020). Namun demikian, berkenaan dengan Surat Edaran a quo yang dipersoalkan oleh para Pemohon bukanlah merupakan ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya.
Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan tidak adanya tindakan preventif terhadap layanan konten ilegal karena tidak diaturnya dalam UU 32/2002 sehingga meminta Mahkamah untuk mengubah pengertian atau definisi “Penyiaran” agar terhadap konten ilegal layanan OTT dapat dikenakan tindakan preventif merupakan dalil yang tidak berdasar. Oleh karena itu, tidak ada persoalan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 sepanjang berkaitan dengan dalil para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 14-01-2021

Muhammad Kilat Wartabone dan Imran Ahmad, S.E.,M.M., dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum di Heru Widodo Law Office (HWL), untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa selain mengajukan permohonan sebagaimana dalam pokok permohonan, para Pemohon juga mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara sebelum tahapan pendaftaran dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2020. Dengan demikian, secara tersirat, melalui permohonan provisi tersebut, para Pemohon sesungguhnya memohon kepada Mahkamah agar putusan permohonan a quo diputus sebelum atau paling lambat tanggal 9 Desember 2020.
Terhadap permohonan provisi tersebut, menurut Mahkamah pengujian undang-undang bukanlah bersifat adversarial dan bukan interpartes melainkan menguji keberlakuan norma atau ketentuan undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh warga negara dan tidak dibatasi oleh tenggat waktu tertentu. Oleh karena itu, pada dasarnya, pengajuan provisi yang dilandasi oleh alasan yang sifatnya untuk memenuhi kepentingan orang-seorang tidaklah tepat. Di samping alasan bahwa Mahkamah harus tunduk pada ketentuan hukum acara dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, dengan berlakunya norma a quo yang dimohonkan pengujian, para Pemohon terkhusus Pemohon I, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak terhalangi hak konstitusionalnya untuk mendaftar sebagai calon dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Begitu pula dengan Pemohon II, dengan berlakunya norma a quo sama sekali tidak menghalanginya menjadi tim sukses dalam kontestasi dimaksud. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
[3.9] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa menjabat sebagai gubernur, bupati, walikota dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”,
2. Bahwa menurut para Pemohon, dalam satu periode masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah diisi oleh pasangan calon yang dipilih bersama-sama melalui proses politik untuk rentang waktu lima tahun. Namun, jabatan tersebut dapat pula diisi oleh Wakilnya dalam kondisi Gubernur, Bupati, Walikota berhalangan atau diberhentikan sementara atau tetap. Dengan demikian, terdapat dua subyek hukum yang memenuhi kriteria pernah “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota” sebagaimana frasa yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, yakni pertama: kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), dan kedua: wakil kepala daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota). Dengan demikian, jabatan kepala daerah yang dapat diisi oleh Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota karena kondisi penon-aktifan/pemberhentian kepala daerah di tengah jalan, dalam satu periode masa jabatan.
3. Bahwa menurut para Pemohon, dari perspektif tugas dan wewenang, tidak dibedakan antara tugas dan wewenang subjek hukum yang “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota” dengan subjek hukum yang “menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota”, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014). Ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) UU a quo menegaskan hal tersebut, bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Dalam hal wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah, in casu menjadi Pejabat Kepala Daerah, waktu pelaksanaan jabatannya dapat berlangsung lama, bergantung pada proses penahanan kepala daerah atau status berhalangan sementaranya kepala daerah.
4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian, tidak memberikan rasa keadilan dan bertentangan dengan asas proporsionalitas, dalam hal Bupati H. Abdul Haris Nadjamuddin (pada contoh kasus ketatanegaraan di Kabupaten Bone Bolango 2010-2015) yang tidak sempat menjalankan wewenang sebagai Bupati, dihitung telah menjabat selama satu periode. Sebaliknya, Wakil Bupati Hamim Pou yang telah menjalankan wewenang sebagai Bupati secara penuh dalam lima tahun, tidak dikategorikan telah menjabat selama satu periode. Demikian pula, sama tidak adil dan tidak proporsionalnya dalam hal diterapkan pada contoh kasus Bupati A dan Wakil Bupati B Periode 2005-2010. Tidak adil manakala Bupati A yang hanya menjabat sebagai Bupati selama 6 bulan dihitung telah menjabat selama satu periode, sedangkan Wakil Bupati B yang menjalankan wewenang Bupati selama 4,5 tahun atau 4 tahun 6 bulan, tidak dikategorikan telah menjabat selama satu periode.
5. Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya frasa dalam pasal yang dimohonkan uji materiil telah menciptakan perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) antar sesama pejabat yang mempunyai wewenang yang sama-sama sebagai kepala daerah, yang tidak senafas dengan maksud dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut para Pemohon, norma yang memuat perlakuan yang tidak sama (unequal treatment), dikategorikan sebagai norma yang bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 tanggal 4 Agustus 2008, yang di dalam pertimbangan hukumnya ditegaskan: “Mahkamah berkesimpulan syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (incumbent) sebagaimana diatur Pasal 58 huruf q UU 12/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty, rechtsonzekerheid) atas masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun [vide Pasal 110 ayat (3) UU 32/2004] dan sekaligus perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) antar sesama pejabat negara [vide Pasal 59 ayat (5) huruf i UU 32/2004], sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; (iii) Selain itu, Pasal 58 huruf q UU 12/2008 juga mengandung ketentuan yang tidak proporsional dan rancu, baik dari segi formulasi maupun substansi, karena menimbulkan perlakuan yang tidak sama antarsesama pejabat negara dan mengakibatkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty, rechtson-zekerheid) sehingga permohonan Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 58 huruf q Undang-Undang a quo beralasan menurut hukum untuk dikabulkan”.
6. Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 berpotensi dijadikan ruang penyelundupan hukum, manakala ukuran untuk menghitung masa jabatan satu periode adalah menjabat sebagai kepala daerah saja. Maka, dalam hal terjadi pemberhentian kepala daerah di tengah jalan sebelum mencapai setengah masa jabatan, wakil kepala daerah menggunakan ruang penyelundupan hukum dengan cara sengaja mengulur-ulur waktu proses penetapan menjadi bupati pengganti. Padahal, bersamaan dengan saat kepala daerah diberhentikan sementara, secara hukum, saat itu pula wakil bupati menjalankan wewenang sebagai bupati.
7. Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya norma pasal yang diuji tidak berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu berkaitan dengan tafsir norma penghitungan masa jabatan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VI/2008 dan Nomor 22/PUU-VII/2009 untuk mengadili obyek permohonan yang berbeda, yakni atas berlakunya Pasal 58 huruf o UU 32/2004, namun putusan Hakim Konstitusi yang memberi tafsir tentang pembatasan masa jabatan dengan hitungan setengah atau lebih dari setengah dimaknai telah satu kali menjabat, sebagai putusan yang bersifat erga omnes, tetap relevan dan berlaku terhadap norma dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang yang dimohonkan pengujian materiil.
8. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan hal tersebut di atas maka pemaknaan atas frasa menjabat sebagai gubernur, bupati, walikota dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU a quo yang tidak meliputi pula atas makna menjadi pejabat gubernur, bupati, walikota, merupakan pemaknaan yang berbeda dengan prinsip-prinsip dalam kedua Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, tidak proporsional dan tidak berkeadilan, memberi perlakuan yang tidak sama (unequal treatment), sehingga telah dapat dikategorikan sebagai norma yang tidak sesuai, tidak sejalan dengan amanat konstitusi, dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, agar supaya pemaknaan atas frasa menjabat sebagai gubernur, bupati, walikota dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU a quo, tidak lagi bertentangan dengan UUD 1945, sesuai dengan asas proporsionalitas yang memenuhi rasa keadilan, serta memberikan perlakuan yang sama atau equal treatment kepada setiap warga negara, sehingga memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka ketentuan tersebut dimaknai “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota”.
9. Bahwa menurut para Pemohon, pemaknaan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menyatakan, “Jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali periode masa jabatan”. Dengan demikian, para Pemohon memohon agar frasa “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota”.
[3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 dan dua ahli yang bernama Dr. Yusdianto, S.H., M.H., dan Dr. Muhtadi, S.H., M.H., sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara.
[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 21 September 2020 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 17 November 2020. Adapun keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat baru diterima Mahkamah pada tanggal 17 November 2020 setelah sidang dinyatakan selesai dan para pihak telah menyerahkan kesimpulan sehingga keterangan tertulis dimaksud tidak dipertimbangkan. Mahkamah hanya mempertimbangkan keterangan lisan Dewan Perwakilan Rakyat yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 21 September 2020 sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara.
[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 September 2020 dan telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 5 Oktober 2020 sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.
[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah meminta keterangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai pemberi keterangan, KPU telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 21 September 2020 dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis setelah selesai persidangan pada hari yang sama. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.
[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait Hamim Pou telah menyampaikan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 5 Oktober 2020 dan sekaligus mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 5 Oktober 2020. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Hamim Pou mengajukan dua ahli, yakni Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A., dan Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, S.H., M.Hum. Keterangan Pihak Terkait dan keterangan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.
[3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang dipersoalkan para Pemohon, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa UU 10/2016 merupakan penyempurnaan dari UU 1/2015 dan UU 8/2015 di mana dalam kedua perubahan undang-undang tersebut, bab tentang persyaratan calon menjadi bagian yang mengalami perubahan antara lain sebagai berikut:
a. Pasal 7 UU 1/2015 menyatakan: “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota;
b. Pasal 7 UU 8/2015 menyatakan: “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;
p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
c. Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan: “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
2. Bahwa secara keseluruhan pengaturan penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 selain bertujuan agar lebih terciptanya kualitas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, juga dimaksudkan untuk mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas. Selain itu, perubahan dimaksud juga merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi ihwal syarat calon seperti kewajiban untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bagi PNS, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Terlebih lagi, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk mengakomodir persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju sebagai pasangan calon bila telah mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa yang bersangkutan pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum dan dihapusnya persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana serta pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah jika hanya terdapat satu pasangan [vide Penjelasan Umum UU 10/2016];
3. Bahwa terkait dengan masalah masa jabatan kepala daerah yang menjadi bagian dalam persyaratan calon kepala daerah juga telah ada dan diatur dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) yang menyatakan:
“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara RI yang memenuhi syarat antara lain:
o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”
dalam perkembangannya persyaratan dimaksud pun telah pernah diajukan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Untuk menjawab isu konstitusional terkait masa jabatan dalam Pasal 58 huruf o UU 32/2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VI/2008 telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa batasan jabatan kepala daerah dapat diimplementasikan berupa, yaitu: pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; atau pembatasan dua kali jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 kembali memberikan pertimbangan berkaitan dengan penghitungan masa jabatan kepala daerah, yakni masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. Dalam kedua putusan tersebut Mahkamah menyatakan bahwa norma Pasal 58 huruf o UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945.
[3.16] Menimbang bahwa setelah mengemukakan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon mengenai konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang dimohonkan untuk diuji terhadap UUD 1945.
[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 sebagai masalah utama dalam permohonan a quo tidak memberikan rasa keadilan, sehingga dinilai bertentangan dengan asas proporsionalitas, menciptakan perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) antar sesama pejabat yang mempunyai wewenang yang sama sehingga berpotensi dijadikan ruang penyelundupan hukum dengan cara sengaja mengulur-ulur waktu proses penetapan menjadi bupati pengganti sehingga dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.17.1] Bahwa pada prinsipnya kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon berawal dari adanya kasus konkret terkait mekanisme penggantian kepala daerah in casu H. Abdul Haris Nadjamuddin yang menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Bone Bolango pada periode tahun 2010-2015. Pada saat itu, oleh karena H. Abdul Haris Nadjamuddin tersangkut perkara pidana sehingga diberhentikan sementara. Maka, secara administratif, untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang diberhentikan sementara, kewenangan kepala daerah dilaksanakan oleh wakil kepala daerah. Dalam kasus konkret di Kabupaten Bone Bolango periode tahun 2010-2015, wewenang Bupati dilaksanakan Wakil Bupati Hamim Pou (Pihak Terkait) sebagai Pejabat Bupati. Perkembangan selanjutnya, disebabkan Bupati H. Abdul Haris Nadjamuddin meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2012 maka Wakil Bupati Hamim Pou, yang sebelumnya sejak Bupati H. Abdul Haris Nadjamuddin menjadi tersangka diangkat sebagai Pejabat Bupati, ditetapkan menjadi Bupati Bone Bolango definitif dan dilantik oleh Gubernur Gorontalo pada tanggal 27 Mei 2013 atau hampir lima bulan setelah H. Abdul Haris Nadjamuddin meninggal dunia. Dengan penetapan Hamim Pou (Pihak Terkait) sebagai Bupati definitif berjarak sekitar lima bulan dari Bupati H. Abdul Haris Nadjamuddin berhalangan tetap (karena meninggal dunia) maka terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2015 berakhirnya masa jabatan Bupati Kabupaten Bone Bolango Periode Tahun 2010-2015 sehingga Hamim Pou hanya menjalani masa jabatan selama dua tahun tiga bulan. Sementara itu, terdapat peristiwa konkret adanya jarak waktu sekitar lima bulan antara Bupati yang berhalangan tetap (karena meninggal dunia) dengan saat pelantikan sebagai Bupati definitif sehingga didalilkan oleh para Pemohon sebagai bentuk “penyelundupan hukum” karena ada indikasi pejabat Bupati dengan cara sengaja mengulur-ulur waktu proses penetapan dan/atau menjadi bupati pengganti, sehingga masa jabatan Wakil Bupati Hamim Pou sebagai Bupati Kabupaten Bone Bolango yang definitif menggantikan Bupati H. Abdul Haris Nadjamuddin menjadi kurang dari dua setengah tahun. Akibatnya, masa jabatan Hamin Pou selama dua tahun tiga bulan menjadi terhitung nol periode atau bukan satu periode sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009.
[3.17.2] Bahwa untuk menjawab dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus diletakkan dalam konstruksi norma ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan:
huruf n menyatakan:
Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.
Sekalipun Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 telah mengatur pembatasan periodesasi masa jabatan kepala daerah (baik Gubernur, Bupati maupun Walikota) adalah maksimal dua periode, secara normatif ketentuan dimaksud belum dapat menjawab perhitungan periodesasi masa jabatan kepala daerah yang tidak dapat menuntaskan masa jabatan sebelum berakhir masa jabatannya selama lima tahun. Pentingnya penentuan perhitungan dimaksud tidak hanya berkaitan dengan periode masa jabatan kepala daerah yang berhenti sebelum habis masa jabatannya, tetapi menyangkut pula penentuan periodesasi masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan sisa masa jabatan kepala daerah. Berkenaan dengan hal ini, dengan alasan, antara lain, agar adanya kepastian hukum penghitungan periodesasi masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan masa jabatan kepala daerah yang berhenti sebelum masa jabannya berakhir, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak;
Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;
Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud.
[3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum para Pemohon yang menyatakan, “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota” telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo.
[3.17.4]Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon perihal adanya penyelundupan hukum berkenaan dengan kasus konkret yang dikemukakan oleh para Pemohon, dalil tersebut menurut Mahkamah adalah dalil yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memberikan penilaian, mengingat penetapan seseorang yang diangkat menjadi pejabat Kepala Daerah yang menggantikan Kepala Daerah yang berhalangan tetap adalah merupakan ranah implementasi norma dan bukan terkait dengan inkonstitusionalitas norma. Terlebih lagi, karena norma Pasal 7 ayat (2) huruf n berkaitan dengan syarat pencalonan maka secara yuridis pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum kepada lembaga yang ditentukan oleh undang-undang.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 tidak beralasan menurut hukum.
[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Mengabulkan Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 14-01-2021

Hj. Nurhasanah, SH., M.H, Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, Dr. Maryono, S.Kar., M.Hum, Prof. DR. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng, DR. Habel Melkias Suwae, S.Sos, M.M, Prof. Gede Sri Darma, D.B.A, Dra. Hj. Septina Primawati dan H. Khoerul Huda, S.T, M.M yang memberikan kuasa kepada Zul Armain Aziz, S.H., M.H. dkk, para Advokat pada Kantor Hukum Zul Armain Aziz & Associates , untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap 6 ayat (3) UU 40/2014 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon dalam permohonannya, AJB Bumiputera 1912 merupakan asuransi yang berbentuk usaha bersama dan satu-satunya di Indonesia, dimana dengan bentuk usaha bersama tersebut memiliki perbedaan pengelolaan dengan asuransi yang berbentuk perseroan terbatas;
2. Bahwa menurut para Pemohon dalam permohonannya, terkait dengan isu pengaturan usaha perasuransian berbentuk usaha bersama yang sebelumnya termuat dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU 2/1992) telah pernah diajukan ke Mahkamah dan telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013, dan Mahkamah telah menegaskan terhadap ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh pembentuk undang-undang ketika membentuk UU 40/2014 dimana substansi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992 diubah dengan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum penyelenggara usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sehingga norma a quo tersebut justru bertentangan dengan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 32/PUU-XI/2013;
3. Bahwa menurut para Pemohon dalam permohonannya, dengan berlakunya Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 tersebut yang justru bertentangan dengan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 selain berdampak pada kewibawaan lembaga pemutusnya juga berdampak pada penegakan hukum serta konstitusi yang sedang berlangsung dimana dalam hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta keadilan bagi para Pemohon yang sebelumnya telah mendapatkannya dalam Putusan Mahkamah sebelumnya menjadi terhalangi.
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “diatur dengan UndangUndang”.



[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, menurut para Pemohon, Pasal 6 ayat (3) tersebut tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014 yang dalam pertimbangan hukum dan amarnya memerintahkan kepada Pembentuk undang-undang untuk membuat norma bahwa Asuransi Usaha Bersama diatur lebih lanjut dengan undang-undang, dan Mahkamah memberi waktu dua tahun enam bulan kepada Pembentuk undang-undang untuk membentuk Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama. Namun, ternyata Perubahan Undang-Undang tentang Perasuransian, in casu UU 40/2014 tidak mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa Asuransi Usaha Bersama diatur dengan undang-undang. Pembentuk undang-undang justru mendegradasinya menjadi mengatur dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
[3.13.1] Bahwa berkenaan dengan perekonomian sebagai ‘Usaha Bersama’, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial …”. Pembukaan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan salah satunya dalam Pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat (1) yang menyatakan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya, perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan, namun tidak menutup ruang usaha dalam bentuk lain.
Lebih lanjut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 merupakan pedoman bagi negara untuk menyusun perekonomian sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaktubkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Dari aspek historis, sebagaimana termuat dalam lampiran UUD 1945 (sebelum perubahan), Pasal 33 dicantumkan untuk menegaskan bahwa kemakmuran masyarakat adalah utama, perekonomian disusun berdasar asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai Negara, hanya cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh ada di tangan individu/swasta, sedangkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah termasuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu.
Mohammad Hatta selaku perancang Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa kemunculan norma pasal tersebut dilatarbelakangi oleh semangat kolektivitas yang didasarkan pada semangat tolong-menolong (Mohammad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan Keekonomian dan Koperasi, Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian PP&K, 1954, halaman 265). Selain Mohammad Hatta, Soepomo sebagai salah seorang founding fathers berpandangan bahwa ..the private sectors may be involved only in non-startegic sectors-that do not effect the lives of most people...if the state does not control the strategic sectors, they will fall under the control of private-individuals and the people will be oppressed by them” (terjemahan bebas, sektor swasta mungkin hanya terlibat dalam sektor non strategis yang tidak mempengaruhi kehidupan kebanyakan orang ... jika negara tidak mengontrol sektor-sektor strategis, mereka akan berada di bawah kendali swasta-individu dan rakyat akan ditindas oleh mereka (Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 1, Februari Tahun 2010, hlm. 121).
Bahwa selain itu, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, tanggal 8 Mei 2014, (alinea pertama hlm. 240) telah mempertimbangkan makna usaha bersama sebagai berikut:
Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta Penjelasannya tersebut, koperasi merupakan bagian penting dari tata susunan ekonomi nasional atau tata susunan ekonomi Indonesia. Suatu tata susunan ekonomi mesti dirancang sesuai dengan nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa yang membentuk negara ini, nilai yang kemudian menjadi karakternya sebagaimana diuraikan di muka, yaitu nilai dan karakter kolektif, yang merupakan kebalikan dari nilai individualistik yang tidak dianut oleh UUD 1945. Koperasi sebagai bagian dari suatu tata susunan ekonomi mesti didesain, disosialisasikan, diperjuangkan, dan dilaksanakan, bukan tata susunan yang diserahkan kepada mekanisme pasar, meski pasar harus menjadi perhatian penting dalam percaturan perekonomian internasional. Dengan demikian maka sistem perekonomian nasional adalah merupakan sistem perekonomian yang berkarakter. Nilai yang dijunjung tinggi yang kemudian menjadi karakternya tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yaitu suatu tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya, nilai sosial yang dijunjung tinggi dan diimplementasikan oleh bangsa yang kemudian menjadi karakternya tersebut di dalam UUD 1945 dirumuskan menjadi demokrasi ekonomi yang bertumpu pada dasar usaha bersama dan asas kekeluargaan.
Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka telah jelas bahwa usaha bersama sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 adalah amanat tegas agar negara membentuk perekonomian dengan asas kekeluargaan yang saling bergotong-royong untuk meningkatkan perekonomian demi memajukan kesejahteraan umum, bukan individu semata sebagai perwujudan tujuan dari Pembukaan UUD 1945.

[3.13.2] Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan Perusahaan Asuransi Usaha Bersama (mutual insurance) sebagaimana praktik yang sudah berlangsung, yaitu adanya Asuransi Usaha Bersama seperti AJB Bumi Putera 1912, telah ternyata membuktikan bahwa perusahaan usaha bersama tersebut tidak hanya berbentuk koperasi melainkan juga perusahaan asuransi, yaitu asuransi jiwa bersama. Penegasan tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 32/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014, dalam Paragraf [3.10.3], khususnya baris terakhir menyatakan:
… Bahwa eksistensi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912 sebagai salah satu bukti sejarah konsep asuransi dengan prinsip dan asas kebersamaan atau usaha bersama (mutual).
Dengan demikian, sejarah perasuransian di Indonesia untuk pertama kali telah dibentuk perusahaan Asuransi Usaha Bersama (mutual insurance) yang dikenal dengan AJB Bumi Putera 1912 yang bertahan sampai saat ini. Artinya, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 telah diejawantahkan bahwa usaha bersama yang dapat berbentuk koperasi maupun usaha bersama yang berbentuk perusahaan Asuransi Usaha Bersama yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013).
Bahwa sesuai fakta sejarah mengenai Asuransi Usaha Bersama (mutual insurance) yang ada sejak sebelum Indonesia merdeka tersebut, pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Perasuransian sebelum dilakukan perubahan telah memberi penguatan terhadap Asuransi Usaha Bersama (mutual insurance), yaitu dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan, “Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang“.
Dengan demikian, keberadaan Asuransi Usaha Bersama (mutual insurance) diakui dan diberi penguatan oleh pembentuk undang-undang untuk berkembang dan bersaing baik dengan usaha asuransi dalam bentuk perseroan maupun usaha asuransi dalam bentuk koperasi, dan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 semakin mengukuhkan penguatan Asuransi Usaha Bersama (mutual insurance) dengan memerintahkan pembentuk undang-undang dalam waktu dua tahun enam bulan sejak putusan diucapkan untuk membentuk dan mengundangkan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama di luar undang-undang tentang usaha perasuransian. Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Asuransi Usaha Bersama merupakan usaha yang harus dibentuk dengan undang-undang sebagai amanah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

[3.13.3] Bahwa lebih lanjut, praktik usaha asuransi berbentuk usaha bersama di Indonesia memang hanya dimiliki oleh AJB Bumiputera. Namun, usaha asuransi berbentuk usaha bersama di negara lain berkembang dan maju menjadi perusahaan asuransi yang besar seperti di Jepang, Perancis, Denmark, Norwegia, Swedia, Belgia, Finlandia, Polandia, Slovenia, Spanyol, Amerika Serikat, serta di Afrika Selatan. Di Selandia Baru justru diadopsi dan didominasi oleh perusahaan asuransi jiwa. Bahkan perusahaan asuransi yang mengadopsi bentuk usaha bersama justru berkembang dengan sukses dan menjadi perusahaan multi-nasional yang memiliki cabang di banyak negara, seperti The Folksam Group di negara Swedia, Liberty Mutual Insurance di Amerika Serikat, The MACIF Group di negara Perancis, dan Old Mutual Life Assurance Company di negara Afrika Selatan.
Keberhasilan perusahaan asuransi dalam bentuk usaha bersama di berbagai negara tersebut didukung dengan memberikan ruang pengaturannya dalam bentuk undang-undang, antara lain seperti: Selandia Baru, dengan Insurance (Prudential Supervision) Act 2010 dan Farmers’ Mutual Group Act 2007 Number 1 Private Act, Kanada, dengan Mutual Insurance Companies Act Chapter 306 of Revised Statutes 1989 dan Mutual Fire Insurance Companies Act 1960-Chapter 262, Inggris dan Scotlandia (United Kingdom), dengan Friendly Societies Act 1992, Perancis, dengan Code de la Mutualié, Jerman, dengan Versichegerungsaufsichtsgezetz yang telah diubah terakhir pada Tahun 2020. Dengan demikian, maka terlihat dengan jelas bahwa untuk mendukung Asuransi Usaha Bersama perlu diatur dengan undang-undang;

[3.13.4] Bahwa selain penegasan tersebut di atas, hal yang tidak dapat diabaikan adalah kekuatan eksekutorial putusan badan peradilan. Sebagaimana diketahui bahwa secara universal putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga pelaksanaannya atau eksekusinya secara paksa. Suatu putusan dapat dilaksanakan apabila kepala putusan atau disebut irah-irah memuat kalimat yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, pencantuman irah-irah ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut. Sehingga, peniadaan irah-irah tersebut mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Selain itu, pada asasnya, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti serta mengikat antara para pihak yang berperkara.
Bahwa terkait dengan kekuatan eksekutorial putusan badan peradilan, secara doktriner, bahwa putusan badan peradilan yang memerlukan eksekusi nyata (riil) adalah amar putusan yang bersifat condemnatoir (penghukuman), sedangkan putusan yang bersifat constitutief atau declaratoir tidak memerlukan eksekusi nyata (riil). Namun demikian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan norma dari undang-undang adalah inkonstitusional dan kemudian diikuti amar yang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu tertentu untuk membentuk undang-undang sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013, maka kedua amar tersebut di samping mengandung amar yang bersifat constitutief atau declaratoir juga memuat amar yang bersifat penghukuman (condemnatoir). Artinya, amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memuat perintah untuk melakukan suatu tindakan, yaitu membentuk undang-undang yang baru/tersendiri dalam jangka waktu dua setengah tahun sejak putusan itu diucapkan.
Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan yang berkekuatan hukum tetap tercermin dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, …”. Kemudian Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.


Kata “final” dalam kedua pasal tersebut di atas, dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK, yaitu:
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).
Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi semua pihak sejak putusan itu diucapkan, terutama dalam hal ini pembentuk undang-undang. Artinya, semua putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, terlebih terhadap putusan yang disertai amar yang bersifat penghukuman (condemnatoir), sebagaimana diuraikan di atas.
Bahwa oleh karena itu persoalan yang menjadi pertanyaan penting dan fundamental adalah apa akibat hukum apabila putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya mengabulkan permohonan para Pemohon bahkan terkandung permintaan agar pembentuk undang-undang atau pihak lain untuk melakukan perbuatan tertentu tidak ditaati. Menurut Mahkamah, tindakan tidak mentaati putusan adalah ‘pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi’. Hal tersebut berakibat adanya ketidakpastian hukum yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akibat lainnya adalah terjadinya penundaan keadilan (constitutionalism justice delay) yang basisnya adalah nilai-nilai konstitusi Indonesia. Akibat hukum lain yang dapat ditimbulkan adalah ketidaktaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat memunculkan rivalitas lembaga negara yang diperlihatkan oleh DPR dan Presiden melalui pembentukan undang-undang yang dikeluarkan seolah mengabaikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, keadaan demikian tentu dapat menyebabkan ketidakstabilan negara hukum utamanya penegakan nilai-nilai konstitusi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah hukum yang dibentuk oleh badan peradilan yang kewenangannya didasarkan langsung dari UUD 1945, di mana ketika Mahkamah Konstitusi mengadili suatu perkara mendasarkan pada pasal-pasal yang termuat di dalam UUD 1945 sebagai hukum materiil. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Kata hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidak hanya UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan di bawahnya melainkan juga termasuk putusan pengadilan. Sehingga ketidaktaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah pengabaian terhadap UUD 1945.
Bahwa dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi karena alasan-alasan yang bersifat kekinian sehingga tidak tepat lagi untuk diakomodir/dipenuhi atau tidak dapat dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang ataupun pihak lain, sepanjang alasan tersebut berkaitan dengan konstitusionalitas suatu norma, bukan sematamata alasan yang bersifat teknis dan pragmatis, maka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi demikian dapat diajukan pengujian kembali untuk dilakukan ‘peninjauan’ terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagaimana hal demikian telah pernah dikabulkan oleh Mahkamah. Bukan dengan sengaja menafsirkan putusan dimaksud dan selanjutnya tidak mentaatinya.

[3.13.5] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 yang dipersoalkan oleh para Pemohon yang sangat terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013. Menurut Mahkamah, sesungguhnya dalam putusan tersebut, baik dalam pertimbangan hukum maupun amarnya secara expressis verbis memerintahkan Pembentuk undang-undang untuk membentuk Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dalam dua tahun enam bulan sejak putusan diucapkan. Selengkapnya amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 menyatakan:
Mengadili,
Menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
1.1. Frasa “...diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang” dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “... ‘diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang’ dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan”;
1.2. Frasa “...diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang” dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “... ‘diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang’ dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan”;
2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Bahwa sesuai amar Putusan Mahkamah tersebut maka pembentuk undang-undang diberi waktu dua tahun enam bulan untuk membentuk UndangUndang tentang Asuransi Usaha Bersama (Mutual Insurance). Namun, kenyataannya pembentuk undang-undang bukan membentuk undang-undang sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 melainkan hanya memuat satu pasal dalam UU 40/2014 bahkan pembentuk undang-undang mendegradasi amanah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang kemudian oleh Mahkamah juga telah diputus bahwa Asuransi Usaha Bersama dibentuk dengan undang-undang.
Bahwa dalam persidangan baik Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan yang pada pokoknya:
a. Perusahaan AJB Bumi Putera 1912 hanya satu-satunya dan tidak dimungkinkan akan ada penambahan perusahaan Asuransi Usaha Bersama (mutual) lagi di Indonesia.
b. Dalam Usaha Bersama, penambahan modal tidak dapat dilakukan karena karakteristik Usaha Bersama tidak membolehkan adanya penambahan modal dari pihak luar selain dari anggota. Di sisi lain, karakteristik usaha perasuransian adalah bisnis yang memerlukan modal usaha besar.
c. Dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan Usaha Bersama dalam menambah modal, dengan pemahaman Usaha Bersama sebagai kumpulan pihak dan bukan kumpulan modal, sementara di sisi lain Usaha Bersama tetap harus memastikan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, maka terhadap Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama yang telah ada, agar dapat tetap menjalankan usaha dengan memiliki standar perusahaan asuransi yang ideal, perlu diatur pembatasan ruang lingkup Asuransi Usaha Bersama dan penyempurnaan ketentuan mengenai tata kelola perusahaan-perusahaan Asuransi Usaha Bersama.
d. Bahwa UU 40/2014 telah mengakomodir kebutuhan hukum perusahaan asuransi berbentuk Usaha Bersama pada pasal-pasal dalam batang tubuhnya, meskipun demikian, sebagai upaya penguatan terhadap perusahaan asuransi berbentuk Usaha Bersama yang telah ada agar memiliki standar sebagai perusahaan perasuransian yang ideal serta memberikan perlindungan bagi para anggotanya, maka pembuat undang-undang juga memperhatikan hal tersebut dengan mengatur lebih lanjut mengenai badan hukum Usaha Perasuransian berbentuk Usaha Bersama dengan Peraturan Pemerintah.
Bahwa penjelasan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, menurut Mahkamah telah menafsirkan lain dari maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi a quo sangat jelas dan gamblang menyatakan bahwa frasa “...diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang” dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “... ‘diatur lebih lanjut dengan UndangUndang’ dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan”. Artinya, ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) harus diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang tersendiri terpisah dari asuransi berbentuk perseroan dan asuransi berbentuk koperasi.
Bahwa tindakan pembentuk undang-undang yang menafsirkan berbeda dari maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 merupakan tindakan yang keliru bahkan secara faktual tindakan pembentuk undang-undang yang tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan eksekutorial merupakan bentuk ketiadaktaatan terhadap hukum. Terlebih lagi, pembentuk undang-undang secara sadar menafsirkan lain yang justru mendegradasi amanah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013. Tindakan menafsirkan amar suatu putusan badan peradilan adalah juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas universal ‘res judicata pro viratate habetur’ yang menjadi landasan setiap putusan hakim yang harus dianggap benar, sepanjang putusan itu tidak dibatalkan kemudian oleh putusan hakim yang lain. Dengan kata lain, putusan hakim tidak boleh ditafsirkan lain dan harus dilaksanakan sebagaimana bunyi amar putusannya dan bunyi amar putusan dimaksud dianggap benar hingga dibatalkan oleh putusan hakim yang lainnya.
Bahwa alasan pembentuk undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, bukan merupakan alasan konstitusional melainkan alasan teknis-pragmatis belaka. Seharusnya pembentuk undang-undang membuat undang-undang mengenai Asuransi Usaha Bersama agar menjadi maju dan berkembang sehingga dapat bersaing dengan asuransi perseroan dan asuransi koperasi. Sebagaimana di negara-negara lain seperti yang telah Mahkamah uraikan dalam Paragraf [3.13.3], terlebih untuk Indonesia yang secara fakta sejarah telah memiliki Asuransi Usaha Bersama dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 yang sampai saat ini keberadaannya masih diakui, justru harus didorong agar dapat mengembangkan industri perasuransian dengan bentuk usaha bersama, apalagi hal itu merupakan amanah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Di samping alasan tersebut di atas, penguatan eksistensi Asuransi Usaha Bersama juga mencerminkan adanya tekad dari negara dalam mempertahankan warisan kultur dan semangat gotong royong (legacy) dalam membangun perekonomian yang hingga saat ini masih relevan dibutuhkan yang menjadi ciri utama falsafah bangsa Indonesia. Sebab, mengakomodir pengaturan asuransi sebagai usaha bersama (mutual), sebagaimana AJB Bumi Putera 1912 di dalam undang-undang adalah juga bagian dari bentuk legitimasi bangsa Indonesia terhadap aspek legacy tersebut di atas.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 bertentangan dengan UUD 1945 beralasan menurut hukum, yaitu mengganti frasa yang semula berbunyi “diatur dalam Peraturan Pemerintah” menjadi “diatur dengan undang-undang”, sehingga ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 selengkapnya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan UndangUndang”. Perubahan norma dimaksud semata-mata agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) yang telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013. Oleh karenanya, adalah tindakan inkonstitusional jika pembentuk undang-undang menafsirkan lain atau berbeda dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah.

[3.15] Menimbang bahwa untuk menyelesaikan pembentukan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah berpendapat diperlukan jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan. Waktu dua tahun adalah waktu yang cukup bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk menyelesaikan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama (mutual insurance).

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 14-01-2021

Hj. Rosmanindar, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H., Irfandi S.H., dan Afandi Arief Harahap S.H., yang tergabung dalam Kantor Advokat Mohammad Yusuf Hasibuan & Rekan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 6 UU 4/1996

Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 6 UU 4/1996 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 6 UU 4/1996 Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah mengalami kerugian hak konstitusional karena Pasal 6 UU 4/1996 mengatur bahwa kreditor berhak menjual objek hak tanggungan untuk melunasi piutang dalam hal debitor cidera janji, sementara di sisi lain Pasal 6 UU 4/1996 tidak mengatur peralihan harta (termasuk utang) dari debitor kepada ahli warisnya, sehingga Pemohon sebagai ahli waris merasa kehilangan harta warisan dari debitor;
Berdasarkan argumentasi tersebut Pemohon dalam petitum permohonannya memohonkan agar Mahkamah menyatakan Pasal 6 UU 4/1996 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK mengingat pengujian terhadap pasal a quo pernah dilakukan di Mahkamah dalam Perkara Nomor 70/PUU-VIII/2010.
Pasal 60 UU MK menyatakan:
“(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”.
Adapun Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 6/2005) mengatur:
“(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.”
Bahwa perkara yang sedang diadili Mahkamah ini adalah mengenai pengujian Pasal 6 UU 4/1996. Pasal dimaksud pernah diuji sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 Desember 2011, diajukan oleh Advokat bernama Uung Gunawan yang memohonkan pengujian konstitusionalitas Pasal 6 juncto Pasal 15 ayat (1) huruf b UU 4/1996 mengenai parate executie terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang diputus oleh Mahkamah dengan amar “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”.
Adapun Perkara yang sedang diadili Mahkamah ini, meskipun juga menguji konstitusionalitas Pasal 6 UU 4/1996, namun tidak langsung mengenai parate executie melainkan mengenai perpindahan hak dari debitor kepada ahli warisnya dan dasar pengujian yang dipergunakan Pemohon bukan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 melainkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Berdasarkan hal tersebut, yaitu adanya perbedaan dasar pengujian serta alasan yang berbeda, maka permohonan Pemohon dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK 6/2005, dan dengan demikian permohonan a quo dapat diajukan kembali dan selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan norma a quo;
[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11;
[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;
[3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan tertulis yang diajukan Pemohon serta mendengarkan penjelasan lisan dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa permasalahan yang dihadapi Pemohon adalah adanya anggapan Pemohon bahwa ketentuan Pasal 6 UU 4/1996 telah mengakibatkan hilang atau terhalangnya pemenuhan hak ahli waris dari seorang debitor yang telah meninggal;
[3.12] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 UU 4/1996 pada intinya mengatur mengenai penjualan objek hak tanggungan oleh kreditor ketika debitor tidak melunasi pinjamannya. Secara umum menurut Mahkamah ketentuan tersebut, serta ketentuan mengenai hak tanggungan pada umumnya, merupakan pelengkap (accessoir) dari perjanjian perikatan atau perjanjian keperdataan biasa terutama perjanjian utang-piutang atau kredit. Dengan demikian ketentuan Pasal 6 a quo harus dipahami sebagai bagian dari perikatan perdata yang menjadi induknya.
Bahwa perikatan perdata itu sendiri adalah suatu perikatan/kontrak yang pada prinsipnya mengikat hanya bagi pihak-pihak yang bersepakat akan perikatan dimaksud baik secara lisan maupun tertulis (dalam bentuk menandatangani dokumen perjanjian). Di sisi lain dapat dipahami bahwa perikatan perdata tidak mengikat bagi pihak yang tidak terlibat atau tidak mengetahui adanya perikatan perdata dimaksud. Pertanggungjawaban atas suatu perikatan/perjanjian tidak dapat dibebankan kepada pihak yang tidak mengetahui adanya perjanjian dimaksud, kecuali pihak tersebut secara sukarela melibatkan diri dalam pemenuhan isi perikatan/perjanjian dimaksud.
Bahwa isi perikatan/perjanjian selalu berupa kewajiban yang berpasangan dengan hak, yaitu kewajiban salah satu pihak merupakan hak bagi pihak yang lain, dan demikian pula sebaliknya. Perikatan/perjanjian adalah perimbangan antara prestasi yang kemudian mengharuskan adanya tindakan kontra-prestasi dari pihak yang memperoleh prestasi.
[3.13] Menimbang bahwa dalam kaitannya antara perjanjian kredit dengan dengan pewarisan, terdapat pertanyaan yang harus dijawab lebih dahulu oleh Mahkamah apakah utang dapat atau boleh diwariskan.
Bahwa selama ini dikenal beberapa skema hukum mengenai pengalihan suatu perikatan utang-piutang kepada pihak lain. Tiga yang lazim di antara beberapa skema pengalihan tersebut adalah cessie, subrogasi, dan novasi. Ketiga skema pengalihan ini pada dasarnya adalah pengalihan hak kreditor (in casu adalah piutang yang memunculkan hak tagih).
[3.13.1] Bahwa secara sederhana cessie dipahami sebagai suatu perikatan/perjanjian pengalihan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru. Subrogasi adalah pengalihan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru, yang dilakukan dengan cara pihak ketiga melunasi utang debitor kepada kreditor lama sehingga menghapus perikatan/perjanjian utang-piutang yang lama, kemudian dibuat perjanjian utang-piutang baru antara debitor lama dengan pihak ketiga yang dalam hal ini menjadi kreditor baru. Adapun novasi adalah hapusnya perikatan utang-piutang karena kesepakatan antara debitor dan kreditor, kemudian kedua pihak menyusun perikatan baru sebagai pengganti perikatan utang-piutang yang telah hapus.
Bahwa dari sisi kreditor, ketiga bentuk pengalihan tersebut dapat dikatakan merupakan suatu pengalihan kewajiban debitor atau pengalihan utang. Substansi skema cessie maupun subrogasi, dari perspektif kreditor lama, dapat juga dipahami sebagai beralihnya utang dari debitor lama kepada debitor baru, di mana selanjutnya debitor baru ini bertindak sebagai kreditor baru terhadap debitor lama.
[3.13.2] Bahwa sifat pengalihan utang adalah pilihan, di mana pihak yang akan mengambil alih utang debitor berada dalam posisi bebas untuk memilih/menentukan apakah dia akan mengambil alih utang debitor atau tidak. Kebebasan memilih yang demikian dilandasi oleh pemahaman atau pengetahuan yang cukup mengenai risiko pengambilalihan utang (borgtocht) yang pada akhirnya akan menempatkan pihak pengambil alih ini sebagai debitor baru terhadap kreditor.
Bahwa menurut Mahkamah, kebebasan memilih menjadi hal penting dalam memahami skema peralihan utang-piutang. Pentingnya kebebasan memilih dilandasi pada situasi bahwa piutang memberikan pada pemegangnya suatu hak untuk menagih, hak untuk mendapat prestasi, atau hak untuk memperoleh kenikmatan tertentu. Sementara itu utang adalah sesuatu hal yang berlawanan, yaitu suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu, kewajiban untuk memberikan prestasi tertentu, bahkan dapat dikatakan utang adalah suatu nestapa bagi pihak yang mengembannya.
Bahwa kebebasan memilih yang dilandasi kesadaran atau pengetahuan demikian tidak selalu terjadi dalam skema pewarisan. Hal inilah yang menurut Mahkamah secara prinsip membedakan antara konsep peralihan hak atau kewajiban dalam perikatan utang-piutang dengan konsep peralihan hak atau kewajiban dalam suatu hubungan waris-mewaris.
[3.14] Menimbang bahwa mengenai pewarisan utang (pewarisan yang objek warisnya berupa utang atau kewajiban tertentu) hukum perdata positif Indonesia mengatur sebagai berikut:
[3.14.1] Bahwa dari perspektif Hukum Islam, suatu objek hukum berupa kewajiban (in casu utang) secara umum bukan merupakan objek waris. Dengan kata lain objek waris haruslah berupa suatu hak/kenikmatan tertentu. Objek waris tidak boleh berupa kewajiban yang memberatkan ahli waris. Hal demikian bertolak dari prinsip dasar bahwa manusia hanya menanggung akibat dari suatu peristiwa yang dia lakukan sendiri, dan tidak wajib menanggung akibat dari suatu peristiwa yang tidak dia lakukan maupun turut terlibat di dalamnya. Dalam hal seseorang meninggal dunia, ahli waris mempunyai kewajiban menyelesaikan utang pewaris yang meninggal dunia tersebut, namun penyelesaian atau pembayaran ini menggunakan harta peninggalan pewaris dan hanya sebatas nilai harta pewaris yang ditinggalkan. Ketentuan fiqh demikian kemudian dituangkan dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: … b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; … (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya”.
[3.14.2] Bahwa dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berlaku untuk warga negara Indonesia selain yang menundukkan diri pada Hukum Islam, berlaku prinsip bahwa objek waris adalah kesatuan aktiva dan pasiva, hak dan kewajiban, atau piutang maupun utang. KUH Perdata membedakan akibat hukum bagi ahli waris yang menerima warisan secara murni dan di sisi lain ahli waris yang menerima warisan secara beneficier. Ketentuan dalam KUH Perdata, antara lain Pasal 1318, Pasal 123, dan Pasal 1100, pada pokoknya mengatur bahwa suatu perjanjian berlaku mengikat pula bagi ahli waris, dan karenanya ketika orang yang berutang (debitor) meninggal dunia maka utangnya akan menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Adapun KUH Perdata dalam konteks pewarisan memberikan pilihan kepada ahli waris untuk menerima atau tidak menerima pewarisan. Pilihan demikian diatur antara lain dalam Pasal 1045, Pasal 1057, Pasal 1062, dan Pasal 1023, yang pada pokoknya mengatur bahwa seseorang tidak wajib menerima warisan yang diberikan kepadanya. Seseorang dimaksud boleh memperhitungkan konsekuensi peralihan harta waris bagi dirinya dan kemudian secara bebas memutuskan untuk menerima atau menolak. Bahkan Pasal 1032 KUH Perdata mengatur bahwa dalam hal ahli waris menerima waris secara beneficier (yaitu hak istimewa untuk melakukan pencatatan), ahli waris tersebut hanya menanggung/membayar utang-utang pewaris sebatas dapat dicukupi oleh harta warisan.
[3.15] Menimbang bahwa dari dua perspektif hukum waris demikian, yaitu perspektif Hukum Islam dan perspektif KUH Perdata, Mahkamah berpendapat suatu perikatan atau perjanjian kontraktual pada dasarnya tidak mengikat pihak ketiga yang tidak melibatkan diri dalam suatu perjanjian kontraktual, atau setidaknya pihak ketiga tersebut mempunyai hak untuk menolak terlibat dalam suatu perjanjian kontraktual yang dibuat tanpa pengetahuan/persetujuan darinya.
Bahwa dalam kaitannya dengan pewarisan, Mahkamah berpendapat suatu perikatan utang-piutang antara debitor dengan kreditor tidak mutlak mengikat ahli waris debitor. Secara a contrario dapat dikatakan keberadaan ahli waris (setelah debitor meninggal) tidak menjadikan ahli waris tersebut secara otomatis dan mutlak sebagai debitor baru yang menggantikan kedudukan debitor yang telah meninggal. Hal demikian bergantung pada pilihan hukum perdata masing-masing Warga Negara Indonesia, apakah menundukkan diri pada Hukum Islam atau menundukkan diri pada KUH Perdata, yang mana dalam perkara a quo kedua ketentuan waris dimaksud bukan merupakan objek pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan oleh Pemohon.
Bahwa berdasarkan prinsip seseorang tidak akan dibebani tanggung jawab atas suatu peristiwa yang dia tidak melakukan, terlibat di dalamnya, dan menyetujui, maka peralihan mutlak status kepemilikan sesuatu dari pewaris kepada ahli waris hanya terjadi dalam hal kepemilikan tersebut menimbulkan prestasi bagi ahli waris. Peralihan mutlak status kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris yang menimbulkan kewajiban, in casu peralihan utang, menurut Mahkamah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena memunculkan kewajiban/beban yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh ahli waris.
[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat seharusnya ada ketentuan yang komprehensif mengatur pelaksanaan eksekusi hak tanggungan ketika debitor dalam suatu perjanjian utang-piutang yang dilekati hak tanggungan telah meninggal dunia sebelum dapat menyelesaikan kewajibannya, di mana debitor tersebut mempunyai ahli waris. Ketentuan demikian secara adil harus mempertimbangkan pula kultur berhukum Indonesia, di mana dalam lapangan hukum perdata terdapat keragaman pengaturan mengenai waris.
Bahwa hal demikian menurut Mahkamah tidak lain demi memberikan penghormatan atau memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang dengan itikad baik menundukkan dirinya dalam suatu perikatan, yaitu kreditor maupun debitor (yang kemudian menjadi pewaris);
[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan setelah debitor (H. Mardi Can) meninggal dunia telah terjadi pencairan asuransi untuk pelunasan kredit debitor dimaksud, namun kreditor tetap melakukan penjualan objek hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU 4/1996 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung. Akan tetapi terhadap dalil tersebut Pemohon tidak menjelaskan maupun membuktikan lebih lanjut mengenai terjadinya pencairan asuransi demikian;
Bahwa terhadap peristiwa yang dialami Pemohon, Mahkamah menilai hal demikian bersifat kasuistis yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma. Dengan kata lain Mahkamah berpandangan permasalahan demikian merupakan permasalahan implementasi/penerapan norma undang-undang, yang penyelesaiannya bukan merupakan kewenangan Mahkamah;
[3.18] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan Pasal 6 UU 4/1996 bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberikan landasan hukum agar terjadi penggantian debitor oleh ahli warisnya dan/atau peralihan objek hak tanggungan dari debitor yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pemohon berpendapat bahwa hak untuk menggantikan debitor, terutama bagi ahli waris debitor bersangkutan, telah terhalangi oleh keberadaan Pasal 6 UU 4/1996.
Bahwa terhadap dalil demikian, Mahkamah berpendapat apabila Pemohon menginginkan adanya pengaturan mengenai hak-hak ahli waris atas harta pewaris yang dijadikan objek hak tanggungan sebagai jaminan utang kepada kreditor, tidaklah serta-merta ketentuan demikian dapat tercipta dengan menyatakan Pasal 6 UU 4/1996 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketiadaan ketentuan dalam UU 4/1996 yang mengatur mengenai peralihan objek waris dalam kaitannya dengan hak tanggungan seolah-olah merupakan kekosongan hukum, namun sebenarnya tersedia pengaturannya dalam lapangan Hukum Perdata Islam maupun dalam KUH Perdata. Seandainya Pemohon menilai ketentuan dimaksud tidak mencukupi kebutuhan hukum Pemohon, secara hukum dimungkinkan adanya pembentukan hukum baru oleh Pembentuk Undang-Undang. Atau, jika Pemohon menilai norma dalam Hukum Perdata Islam maupun KUH Perdata bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon, maka Pemohon dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas norma dimaksud.
[3.19] Menimbang bahwa menurut Mahkamah Pasal 6 UU 4/1996 berlaku umum kepada semua debitor yang cedera janji, baik debitor yang masih hidup maupun debitor yang meninggal dunia dengan atau tanpa ahli waris. Ketentuan a quo mengatur mengenai eksekusi hak tanggungan, yang ketentuan ini dimaksudkan sebagai perlindungan hukum dan pemberian kepastian hukum bagi kreditor akan terlunasinya piutang kreditor. Ketentuan a quo sama sekali tidak mengatur, atau melarang, mengenai peralihan utang dari debitor kepada pihak lain, atau kepada ahli waris dalam hal debitor meninggal dunia.
Bahwa berdasarkan pertimbangan demikian Mahkamah menilai dalil Pemohon yang menghubungkan ketentuan eksekusi hak tanggungan dengan terhalangnya Pemohon untuk mewarisi utang (dan segala kewajiban hukum) debitor adalah tidak berdasar. Dalam pandangan Mahkamah, apabila ketentuan Pasal 6 UU 4/1996 dihilangkan justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang lain;
[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 86/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 14-01-2021

Ardian Aldiano yang dalam hal ini diwakili oleh Singgih Tomi Gumilang, S.H., Rudhy Wedhasmara, S.H., M.H., Joko Sutrisno, S.H., dan Totok Surya, S.H., para Advokat pada Sitomgum & Co. | Law Office, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika

Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa setelah menegaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata ‘pohon’ dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata ‘pohon’ sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa yang menjadi permasalahan konstitusionalitas dalam Permohonan a quo adalah apakah benar rumusan kata ‘pohon’ yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) tidak memberikan kepastian hukum yang adil sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain dari itu, secara lebih spesifik apakah kata ‘pohon’ dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 harus ditafsirkan sebagaimana pengertian ‘pohon’ yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 UU 18/2013. Terhadap permasalahan konstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah di dalam mempertimbangkan rumusan kata ‘pohon’ yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009, tidak dapat dipisahkan dan harus memperhatikan pengertian kata ‘pohon’ dari beberapa sumber dan pendapat ahli sebagai berikut: Pertama, arti kata ‘pohon’ menurut KBBI: pohon/po·hon/ n (1) tumbuhan yang berbatang keras dan besar; pokok kayu: -- asam; -- mangga; (2) bagian yang permulaan atau yang dianggap dasar; pangkal; (3) asal mula; pokok sebab. Kedua, pengertian pohon menurut ahli botani bernama Baker dalam bukunya berjudul Prinsip-Prinsip Silvikultur, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1987 menyatakan, “pohon merupakan tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang dan memiliki bentuk yang jelas dengan tinggi tidak kurang dari 8 kaki (2,438 meter)”. Ketiga, menurut Dengler, pohon diartikan sebagai suatu tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun yang jelas dengan tinggi minimal 5 meter. Keempat, pengertian pohon menurut Kepmenhut 353/Kpts-II/1986 adalah tumbuh-tumbuhan berkayu yang memiliki batang setinggi dada 10 sentimeter atau lebih. Kelima, pohon yang dalam bahasa Inggris disebut tree, menurut kamus Bahasa Inggris Merriam-Webster diartikan sebagai a. tanaman tahunan berkayu yang memiliki batang utama tunggal yang memanjang, umumnya dengan sedikit atau tidak ada cabang di bagian bawahnya; b. semak atau herba yang memiliki bentuk menyerupai pohon dalam pertumbuhan atau penampilannya. Keenam, pengertian pohon menurut Pasal 1 angka 14 UU 18/2013 adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah.
Bahwa dengan mendasarkan pada definisi pohon di atas, dapat ditarik kesamaan bahwa yang dimaksud dengan pohon adalah tumbuhan berkayu, yang memiliki bentuk yang jelas yaitu memiliki akar, batang dan daun yang jelas ataupun tumbuhan yang memiliki bentuk yang menyerupai pohon dalam pertumbuhan atau penampilannya. Sedangkan terkait dengan klasifikasi ketinggian pohon berdasarkan rumusan definisi yang diberikan oleh para ahli botani, Kepmenhut maupun oleh UU 18/2013 ternyata adalah berbeda-beda. Hal ini dikarenakan tidak adanya ukuran yang pasti untuk dapat menggambarkan klasifikasi ketinggian yang sama persis antara satu pohon dengan pohon lainnya. Selain itu, pengklasifikasian terhadap tinggi pohon dapat terjadi karena kebutuhan dan relevansi secara kontekstual dari perumus definisi tersebut. Lebih lanjut pengertian pohon sebagaimana terdapat dalam UU 18/2013 harus dinyatakan demikian karena undang-undang ini mengatur terkait dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang mana salah satu fokus utama pengaturannya adalah pencegahan pembalakan liar terhadap hasil hutan kayu berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan. Hasil hutan kayu yang dimaksud dalam UU 18/2013 adalah kayu yang berasal dari pohon yang memiliki definisi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 UU 18/2013.
Sementara itu secara universal, pengertian pohon yang dikenal oleh masyarakat luas adalah tumbuhan yang memiliki struktur dari pucuk, daun, ranting, dahan, bunga, buah, batang serta akar di mana batang memiliki kekerasan tertentu. Pemahaman terhadap beberapa pemaknaan pohon yang berkembang di masyarakat, meski seringkali secara keilmuan tumbuhan tidak sesuai dengan pengklasifikasian tumbuhan namun tetap digunakan dan tidak ada kerancuan pemahaman atau penafsiran lain termasuk persepsi terhadap tumbuhan dimaksud. Sebagai contoh, masyarakat menyebut tanaman pisang dengan sebutan ‘pohon pisang’ meskipun secara pembagian klasifikasi tumbuhan tanaman pisang tidak masuk dalam kategori ‘pohon’ karena batang tanaman pisang bukanlah batang sejati yang berkayu, namun tidak ada suatu keraguanpun apabila menyebutkan batang pohon pisang maka yang dimaksud adalah batang berbentuk bulat silindris dan berlapis-lapis serta mengandung banyak air. Pemahaman seperti ini, dalam ilmu botani dikenal dengan istilah ‘pohon semu’, namun tetap saja merupakan bagian dari kualifikasi pohon pada umumnya.
[3.12.2] Bahwa selanjutnya penggunaan kata pohon dalam rumusan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 terhadap tanaman Narkotika Golongan I, lebih menekankan kepada pemahaman terhadap penggambaran atau persepsi suatu tumbuhan berkayu yang memiliki akar, batang, daun, bunga, biji maupun buah yang biasa digunakan dalam bahasa sehari-hari. Hal demikian dikarenakan masih banyak masyarakat yang lebih mengenal kata pohon dibandingkan dengan kata perdu dalam mengklasifikasikan suatu tanaman berkayu yang penampakan fisiknya memiliki akar, batang, daun, bunga, biji maupun buah meskipun tanaman tersebut tidak memenuhi ukuran ketinggian tertentu dari sebuah pohon sebagaimana didefinisikan oleh para ahli botani. Bahwa tanaman Narkotika Golongan I yang meliputi tanaman Papaver Somniferum L, tanaman koka, dan tanaman ganja (Lampiran I UU 35/2009) merupakan tanaman yang batangnya berkayu yang penampakan fisiknya memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sedangkan tinggi dari tanaman Narkotika Golongan I berkisar dari 1 (satu) meter hingga maksimal 6 (enam) meter, misalnya untuk tanaman ganja atau yang dikenal dengan nama latin cannabis sativa (UNODC, Recommended Methods For The Identification And Analysis Of Cannabis And Cannabis Products, Manual for Use by National Drug Analysis, New York, 2019). Oleh karena itu dengan mendasarkan pada ciri-ciri, baik secara taksonomi maupun morfologi dari tanaman Narkotika Golongan I, maka perumusan kata pohon sebagaimana yang terdapat dalam UU 18/2013 tidak dapat diterapkan untuk mengklasifikasikan tanaman jenis ini, karena tanaman Narkotika Golongan I tidak memenuhi rumusan memiliki batang berkayu yang dapat tumbuh mencapai ukuran diameter 10 sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah ataupun diartikan sebagai tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter sebagaimana yang dikehendaki dan didalilkan Pemohon dalam permohonannya.
Bahwa dengan uraian argumentasi tersebut di atas, maka apabila Mahkamah mengakomodir permohonan Pemohon untuk mengadopsi pengertian ‘pohon’ dalam Pasal 1 angka 14 UU 18/2013 sama dengan kata ‘pohon’ dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 justru akan menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan pemahaman terhadap tanaman Narkotika Golongan I itu sendiri. Padahal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa bahasa peraturan perundang-undangan tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dan berbeda dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Terlebih berkaitan dengan pengertian ‘pohon’ dalam tanaman Narkotika Golongan I yang secara terminologi dibawa ke dalam pemaknaan yang lebih sederhana, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari semangat negara untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang amat membahayakan generasi bangsa, di mana di dalamnya diperlukan langkah-langkah luar biasa salah satunya adalah kemudahan regulasi dan aspek penerapannya, termasuk salah satunya adalah UU 35/2009. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, telah jelas ternyata bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma pada kata ‘pohon’ dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan perlunya penafsiran kata ‘pohon’ dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 sebagaimana pengertian pohon dalam UU 18/2013 maupun ditafsirkan sebagai tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa permasalahan selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah kata ‘pohon’ dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 menurut Pemohon telah menciptakan adanya disparitas hukum pidana narkotika. Terhadap hal demikian, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa negara yang berdasarkan atas hukum pada dasarnya memberikan kebebasan dan independensi kepada hakim dalam mengadili suatu perkara termasuk dalam hal ini perkara pidana, serta tidak boleh adanya intervensi dari pihak manapun dalam memutuskan perkara. Pengertian disparitas secara universal adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Meskipun demikian, disparitas dalam perspektif putusan hakim dalam mengadili perkara pidana merupakan diskresi yang dimiliki hakim dalam memutus, yang mana tidak dapat dilepaskan dari perumusan unsur-unsur dari norma dan ancaman pidana dalam delik pidana yang bersangkutan. Di samping hal tersebut, faktor-faktor mendasar lainnya yang menjadi pertimbangan hakim di dalam mengadili perkara adalah fakta-fakta hukum dari hasil pembuktian yang ada serta keyakinan dan pemahaman hakim terhadap peristiwa atau nilai-nilai keadilan yang terjadi dan terbukti dalam persidangan, termasuk penilaian terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan masing-masing terdakwa yang secara otorisasi diperoleh dari hasil penilaian hakim setelah mempertimbangkan dari perspektif filosofis, sosiologis dan yuridis. Sementara itu, UU 35/2009 sendiri telah memberikan batas minimum dan maksimum ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, baik terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pengedar, pengguna, atau pencandu narkotika. Dalam upaya melakukan pemberantasan terhadap pengedaran narkotika, Indonesia menggunakan sarana penghukuman pidana, siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap UU 35/2009 pada dasarnya akan mendapatkan hukuman yang maksimal dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan rasa takut kepada calon pengguna narkoba agar tidak melanggar hukum (deterrent effect)

[3.13.2] Bahwa di samping uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.13.1] tersebut di atas, penting ditegaskan juga, dalam mengadili suatu perkara hakim secara universal akan melakukan tahapan masing-masing, mengkonstatir (menemukan peristiwanya), mengkualifisir (menilai peristiwa yang terjadi) dan mengkonstituir (menemukan/menentukan hukumnya), oleh karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada akhirnya adalah putusan yang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penggunaan kata pohon dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) telah menyebabkan terjadinya disparitas hukum pidana narkotika adalah kesimpulan yang sumir dan tidak berdasar. Terlebih, banyak faktor penentu yang menjadikan putusan hakim mempunyai strafmaat (berat ringannya masa pemidanaan) yang berbeda-beda, karena di samping hal tersebut sangat dipengaruhi oleh hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, hal lain yang bersifat fundamental adalah dikarenakan perbedaan karakter perkara antara yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu perbedaan jenis dan berat ringannya masa pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak serta-merta dapat dikatakan adanya disparitas, baik dalam hukum pidana pada umumnya maupun dalam hukum pidana narkotika pada khususnya, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan telah terjadinya disparitas hukum pidana narkotika yang dikarenakan tidak terdapatnya penafsiran kata ‘pohon’ dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 sebagaimana pengertian pohon dalam UU 18/2013 maupun ditafsirkan sebagai tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

← Sebelumnya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Selanjutnya →