Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 17/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 2 TAHUN 2018 RESUME PUTUSAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR. 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 26-03-2019

Deddi Fasmadhy Satiadharmanto (selanjutnya disebut Pemohon).

Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UUD Tahun 1945

DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. …..

d. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Mahkamah menerima surat bertanggal 11 Maret 2019 dari Pemohon yang menyatakan pencabutan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan registrasi perkara Nomor 17/PUU-XVII/2019;

e. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Maret 2019 dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan sekaligus mengkonfirmasi surat pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d, namun Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

f. Bahwa kemudian terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, setelah mendengar laporan Panel Hakim sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 12 Maret 2019 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara Nomor 17/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum;

g. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”.

h. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 26-03-2019

Ahmad Ihsan, A. MD., KEP., S.H

Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014

Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945

Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

[3.10.1] Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan tenaga ASN yang profesional untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna menunjang pembangunan nasional. Tujuan dibutuhkannya ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Tujuan nasional dimaksud yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”;

[3.10.2] Bahwa UU 5/2014 memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan pengadaan ASN guna mendukung program pemerintahan, antara lain melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan. Penyelenggaraan penggadaan ASN tersebut didasarkan pada kebutuhan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945;

[3.10.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu menurut Pemohon ihwal pengadaan ASN hanya subjektivitas Pemerintah dalam menentukan keputusan pengadaan ASN, sehingga pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, program pengadaan ASN merupakan kewenangan pemerintah guna menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang meliputi, antara lain, pembangunan ekonomi, sosial, dan pembangunan bangsa yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu untuk dapat menjalankan pemerintahan, antara lain, tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan, tenaga ASN harus memiliki profesionalitas berdasarkan kriteria kualifikasi, kompetensi, kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi yang dimiliki oleh calon dalam proses rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan pada jabatan yang dibutuhkan hingga bisa dilaksanakan secara terbuka sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

[3.10.4] Bahwa sebagai salah satu hak konstitusional warga negara, UUD 1945 pada pokoknya menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk kesempatan yang sama menjadi ASN setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengadaan ASN yang dilaksanakan oleh Pemerintah harus melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam suatu jabatan. Pengadaan ASN tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah ASN yang dilaksanakan melalui “panitia seleksi nasional pengadaan ASN” dengan melibatkan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Badan Kepegawaian Negara.

[3.10.5] Bahwa sebagai upaya untuk memenuhi pengadaan ASN yang sesuai dengan kebutuhan, diperlukan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah untuk mengisi kebutuhan tersebut, baik kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam satu instansi pemerintah. Dalam posisi demikian, keberadaan norma Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 adalah untuk memberikan dasar hukum dalam memenuhi kebutuhan ASN dimaksud. Oleh karenanya, dalam pengadaan ASN, Pemerintah harus memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada warga negara untuk ikut berkompetisi dalam pengisian ASN. Artinya, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ASN sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengadaan ASN yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan mendasarkan kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kesempatan yang sama demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu dalam proses pengisian ASN, Pemerintah harus mempertimbangkan syarat dan kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain, jumlah dan jenis jabatan, waktu pelaksanaan, jumlah instansi pemerintah yang membutuhkan dan persebaran. Secara yuridis, kemungkinan untuk melakukan pertimbangan dalam mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional demikian didasari pada ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 bertentangan dengan Pasal 26 ayat (3) UU 36/2009, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa norma dalam Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 yang menyatakan, “Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah”, dapat diposisikan sebagai norma yang bersifat umum jika dikaitkan dengan Pasal 26 ayat (3) UU 36/2009. Dengan memosisikan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 sebagai norma yang bersifat umum, keberadaan Pasal 26 ayat (3) UU 36/2009 menjadi instrumen hukum untuk menentukan kekhususan dalam mengatur pengisian tenaga ASN dalam bidang kesehatan atau pelayanan kesehatan;

[3.11.2] Bahwa kekhususan dalam pengisian ASN tenaga kesehatan atau pelayanan kesehatan kebutuhannya dapat ditentukan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU 36/2009, yaitu: a) jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, b) jumlah sarana pelayanan kesehatan, dan c) jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada. Dengan demikian adalah tidak tepat untuk mengatakan bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 bertentangan dengan Pasal 26 ayat (3) UU 36/2009. Bahkan keberadaan Pasal 26 ayat (3) UU 36/2009 merupakan kekhususan yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam mengisi kebutuhan ASN tenaga kesehatan atau pelayanan kesehatan. Terlebih lagi, keberadaan kedua Undang-Undang tersebut justru saling melengkapi dan sebaliknya apabila permohonan Pemohon dikabulkan dan norma Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 dimaknai “untuk mengisi jumlah tenaga yang dibutuhkan sesuai dengan beban kerja pelayanan dan masa pengabdian” maka hal tersebut akan menghilangkan tujuan dari dibentuknya ketentuan tersebut sebagai pedoman dalam pengadaan ASN yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Lagipula, tidaklah dapat dibenarkan menguji konstitusionalitas suatu norma undang-undang dengan norma undang-undang lainnya kecuali terdapat problem konstitusional di antara kedua undang-undang dimaksud yang menjadikan salah satu atau kedua norma undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional.

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 telah melahirkan peraturan perundangan-undangan lain, seperti Kepres 25/2018, sehingga sangat merugikan Pemohon yang berprofesi sebagai perawat aktif karena merasa tidak diberikan hak-hak konstitusionalnya yang dibedakan dengan profesi lainnya, terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa pelaksanaan lebih lanjut undang-undang, in casu UU 5/2014, kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah merupakan kebutuhan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Ihwal Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 telah melahirkan peraturan perundangan-undangan yang lebih rendah seperti Kepres 25/2018, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, telah merugikan hak konstitusional Pemohon, secara faktual dalil demikian tidaklah tepat karena Kepres 25/2018 dibentuk bukanlah merupakan perintah ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 karena Konsiderans “Mengingat” angka 2 Kepres 25/2018 hanya menyebut UU 5/2014 secara umum. Bahkan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pewawai Negeri Sipil (PP 11/2017) yang didalilkan Pemohon sebagai landasan pembentukan Kepres 25/2018 sama sekali tidak mencantumkan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 sebagai ketentuan yang menjadi dasar atau rujukan pembentukan PP 11/2017. Artinya, tidak cukup alasan untuk membenarkan dalil Pemohon bahwa Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 merupakan rujukan pembentukan PP dimaksud yang kemudian menjadi rujukan Kepres 25/2018 untuk menyatakan bahwa Pasal 58 ayat (1) adalah bertentangan dengan UUD 1945;

[3.12.2] Bahwa seandainyapun Kepres 25/2018 dan PP 11/2017 yang menjadi dasar dalil pokok kerugian konstitusional Pemohon adalah bertentangan dengan UUD 1945, quod non, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hal demikian bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Selain itu, permasalahan demikian lebih merupakan penerapan atau implementasi norma Undang-Undang a quo dan bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 26-03-2019

Nur Ana Apfianti dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Muhammad Sholeh, S.H., dan kawan-kawan pada Kantor Advokat “Sholeh And Partners”

Pasal 14 UU BPJS

Pasal 28D ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945

Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

[3.12.1] Bahwa apabila dibaca secara saksama dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam Paragraf [3.7] tersebut di atas, khususnya berkaitan dengan substansi baik semangat maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan, menurut Mahkamah, permohonan a quo sangat erat relevansinya dengan substansi baik semangat maupun alasan-alasannya sebagimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016, bertanggal 23 Mei 2017, perkara Nomor 119/PUU-XIII/2015, bertanggal 28 Juli 2016, dan perkara Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015, yaitu keberatan yang ditujukan terhadap kata “wajib” dalam Pasal 14 UU BPJS. Namun sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah apakah ada persamaan substansi dari perkara yang dimohonkan Pemohon a quo dengan perkara-perkara sebelumnya, penting bagi Mahkamah mengutip pokok-pokok pertimbangan hukum perkara-perkara tersebut, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, tanggal 7 Desember 2015:

[3.8]....Bahwa asuransi sosial bertujuan untuk menjamin akses semua orang yang memerlukan pelayanan kesehatan tanpa mempedulikan status ekonomi atau usianya, sehingga memungkinkan terciptanya solidaritas sosial melalui gotong-royong antara kelompok kaya-miskin, muda-tua, dan sehat-sakit. Prinsip tersebut merupakan bagian dari pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya sila ke-3 “Persatuan Indonesia” dan sila ke-5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bahkan Soekarno secara tersurat dalam pidatonya di Sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPKI), tanggal 1 Juni 1945 menyatakan bahwa gotong-royong adalah saripati Pancasila dan menjadi ciri khas negara yang didirikan sebagai wujud impian dan cita-cita bersama rakyat Indonesia. Dengan demikian, terlepas dari permasalahan yang secara khusus diajukan permohonan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa asuransi sosial sebagai sistem jaminan sosial telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945 karena akan menciptakan sebuah keadilan sosial (social justice) dengan menumbuhkan kesadaran akan kewajiban individu terhadap masyarakat/publik secara kolektif sebagai perwujudan kehidupan berbudaya yang mengutamakan kepentingan bersama;

Bahwa Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 merupakan jaminan konstitusional yang secara eksplisit disebut bagi warga negara untuk memperoleh jaminan sosial. Upaya pemenuhan hak ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 merupakan “... tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menjamin bahwa “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat...”. Dengan demikian, membaca secara sistematis aturan-aturan konstitusional tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pemenuhan hak warga negara atas jaminan sosial adalah tanggung jawab negara (pemerintah) dalam rangka mengembangkan suatu sistem jaminan sosial.

Hal demikian selaras dengan pandangan Mahkamah bahwa “...terminologi “negara” dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, dalam hubungannya dengan paham negara kesejahteraan, sesungguhnya lebih menunjuk kepada pelaksanaan fungsi pelayanan sosial negara bagi rakyat atau warga negaranya. Sehingga, fungsi tersebut merupakan bagian dari fungsi-fungsi pemegang kekuasaan pemerintahan negara menurut UUD 1945.” [vide Putusan Nomor 007/PUU-III/2005, hal. 264]

Bahwa yang perlu diperhatikan dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 adalah penggunaan pilihan kata “mengembangkan”. Bila dibandingkan dengan upaya pemenuhan hak atas pendidikan warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, pilihan kata yang digunakan dalam konstitusi lebih mengandung penekanan untuk upaya pemenuhannya. Penyusun UUD menggunakan pilihan kata “mengusahakan dan menyelenggarakan” dalam rangka pemenuhan hak pendidikan. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional...”. Artinya, dalam upaya memenuhi hak pendidikan warga negara pemerintah wajib turun tangan secara langsung untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang bersifat nasional. Kata “mengembangkan” yang digunakan dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 berarti bahwa tanggung jawab negara dalam rangka memenuhi hak warga negara atas jaminan sosial adalah sebatas “membuat sistem jaminan sosial yang telah ada menjadi lebih besar atau lebih maju”, karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengembangkan” berarti “menjadikan besar (luas, merata)” atau “menjadikan maju (baik, sempurna)”. Negara, terutama pemerintah, dalam memenuhi hak atas jaminan sosial warga negara tidak harus menyelenggarakannya secara langsung, seperti dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas jaminan sosial adalah sebatas “mengembangkan” sistem yang telah ada. Berkaitan dengan pemilihan sistem jaminan sosial, Mahkamah dalam pengujian UU SJSN berpendapat bahwa UU SJSN yang telah memilih sistem asuransi sosial yang di dalamnya juga terkandung unsur bantuan sosial adalah sesuai dengan kandungan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Sistem yang dipilih telah mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan [vide Putusan Nomor 007/PUU-III/2005, hal. 260-263];

Bahwa dalam Penjelasan Umum UU BPJS, paragraf 4, disebutkan pembentukan BPJS merupakan“... pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.” Selain itu, pembentuk Undang-Undang juga menyebutkan bahwa pembentukan UU BPJS juga mempertimbangkan Putusan Nomor 007/PUU-III/2005, halaman 266, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam memeriksa perkara pengujian UU SJSN, Mahkamah berpendapat, “... pengembangan sistem jaminan sosial adalah bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan sosial negara yang kewenangan untuk menyelenggarakannya berada di tangan pemegang kekuasaan pemerintahan negara, di mana kewajiban pelaksanaan sistem jaminan sosial tersebut, sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam UU Pemda khususnya Pasal 22 huruf h, bukan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat tetapi dapat juga menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah,...” Lebih lanjut, pada halaman 268, Mahkamah berpendapat, “... Pasal 5 ayat (1) UU SJSN harus ditafsirkan bahwa ketentuan tersebut adalah dimaksudkan untuk pembentukan badan penyelenggara tingkat nasional yang berada di pusat, sedangkan untuk pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah dapat dibentuk dengan peraturan daerah dengan memenuhi ketentuan tentang sistem jaminan sosial nasional.” Dalam putusan tersebut, Mahkamah membuka peluang bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membentuk badan penyelenggara jaminan sosialnya masing-masing. Pembentukan UU BPJS adalah untuk mengakomodasi pembentukan badan penyelenggara tingkat nasional yang berada dipusat sedangkan badan penyelenggara jaminan sosial di daerah dapat dibentuk melalui peraturan daerah (Perda);

[3.9]...Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU SJSN telah mengamanatkan dibentuknya suatu badan penyelenggara jaminan social berskala nasional dengan Undang-Undang tersendiri. Padahal ketika itu terdapat 4 (empat) badan penyelenggara jaminan sosial seperti Persero JAMSOSTEK, Persero TASPEN, Persero ASABRI, dan Persero ASKES yang masing-masing telah eksis berjalan sesuai dengan lingkup kewenangannya, sehingga Pasal 52 UU SJSN kemudian mengatur bahwa keempat badan penyelenggara jaminan sosial tersebut tetap diberi hak sebagai penyelenggara jaminan sosial sampai dengan terbentuknya BPJS. Berdasarkan rumusan pasal-pasal a quo maka pembentuk Undang-Undang sebenarnya ingin mengubah sistem jaminan sosial dengan menyatukan seluruh badan (multi) penyelenggara menjadi satu badan (single) khusus secara nasional. Menurut Mahkamah, kebijakan perubahan konsep tersebut adalah dalam rangka pengembangan sistem jaminan sosial dan sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki agar sistem jaminan sosial yang dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, perubahan konsep penyelenggara jaminan sosial yang semula dilaksanakan oleh BUMN yang kinerjanya diukur berdasarkan indikator laba dan indikator finansial lain kemudian diserahkan kepada suatu badan hukum publik khusus yang hanya menyelenggarakan program jaminan sosial dengan prinsip gotong-royong, nirlaba, tata kelola yang baik (good governance), dan portabilitas telah meluruskan kembali tujuan jaminan sosial yang merupakan program kewajiban negara. Masyarakat juga lebih mendapatkan akses untuk menyampaikan pendapatnya serta memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Bahwa hal tersebut juga telah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011, yang antara lain mempertimbangkan, “[3.14.3] Bahwa kendatipun UUD 1945 telah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, tetapi UUD 1945 tidak mewajibkan kepada negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud. UUD 1945, dalam hal ini Pasal 34 ayat (2), hanya menentukan kriteria konstitusional – yang sekaligus merupakan tujuan dari sistem jaminan sosial yang harus dikembangkan oleh negara, yaitu bahwa sistem dimaksud harus mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, sistem apa pun yang dipilih dalam pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap konstitusional, dalam arti sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Dalam asuransi sosial, manfaat atau paket jaminan yang ditetapkan oleh undang-undang adalah sama atau relatif sama bagi seluruh peserta karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) para anggotanya. Lebih lanjut, apabila melihat ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” maka tujuan dari asuransi sosial adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebutuhan dasar yang layak pada hakikatnya adalah mempertahankan hidup seseorang, sehingga orang tersebut mampu berproduksi atau berfungsi normal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hal tersebut kemudian yang salah satunya mendasari adanya kewajiban untuk turut serta bagi seluruh rakyat Indonesia, karena apabila pemenuhan kebutuhan dasar tersebut diharapkan secara sukarela dengan membeli asuransi maka sebagian besar penduduk tidak mampu atau tidak disiplin untuk membeli asuransi. Karakteristik asuransi sosial yang mengatur paket jaminan atau manfaat medis relatif sama untuk semua peserta dan iuran yang proporsional terhadap upah akan memfasilitasi terciptanya keadilan yang merata (equity egaliter) di mana seseorang dijamin mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan membayar iuran sesuai dengan pendapatannya di samping iuran untuk penduduk miskin dan tidak mampu dibayar oleh pemerintah melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal tersebut memungkinkan negara untuk memenuhi hak layanan kesehatan sesuai dengan Pasal 28H UUD 1945. Namun demikian, seseorang yang memiliki penghasilan lebih sehingga menginginkan pelayanan kesehatan di luar kebutuhan dasarnya tetap dapat memilih layanan kesehatan yang diinginkan (naik kelas), tentu dengan selisih biaya lebih dari biaya yang menjadi haknya, dan merupakan tanggungan pribadi orang tersebut. Hal tersebut sesuai dengan prinsip equity liberter, yaitu hak layanan kesehatan diperoleh seseorang sesuai dengan bayaran orang tersebut sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (4) UU SJSN. Dengan demikian, negara tidaklah menghalang- halangi keterlibatan masyarakat secara langsung dalam melaksanakan program jaminan sosial lainnya;

Bahwa baik UU SJSN maupun UU BPJS juga memberikan kesempatan yang sama bagi pihak swasta yang bergerak dalam usaha penyelenggaraan jaminan sosial untuk memberikan pelayanan kesehatan baik untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) yang layak maupun lebih bagi masyarakat yang membutuhkannya. Menurut Mahkamah, kata “negara” dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 juga mencakup peran serta pemerintah, pemerintah daerah (Pemda) dan pihak swasta untuk turut serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan cara menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat, terlebih lagi di daerah-daerah penjuru tanah air yang masih belum tersedia fasilitas kesehatan karena pertumbuhan fasilitas kesehatan di daerah telah diserahkan kepada Pemda masing- masing, sehingga di masa depan baik Pemda maupun pihak swastalah yang akan membangun fasilitas yang memadai dan BPJS akan membayar siapapun yang berobat di fasilitas kesehatan tersebut, ataupun dalam bentuk asuransi tambahan yang akan memenuhi (meng-cover) kebutuhan dan layanan kesehatan yang melebihi kebutuhan dasar (basic needs) yang layak. Dengan demikian, semangat konstitusi yang mengamanatkan adanya jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dengan mudah terealisasi dengan adanya kerja sama berbagai pihak khususnya dalam hal ini BPJS dan pihak swasta. Oleh karena itu, BPJS sebagai satu-satunya badan penyelenggara program jaminan sosial harus membuka diri terhadap pihak swasta (termasuk BAPEL-JPKM) yang bergerak dalam bidang pelayanan jaminan kesehatan untuk bersinergi dalam mewujudkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

[3.10] ... Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengandung pengertian keadilan bukanlah selalu memperlakukan sama terhadap setiap orang. Keadilan dapat berarti memperlakukan sama terhadap hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda, sehingga justru tidak adil apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama. Demikian pula kata dikriminatif dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008, bertanggal 10 Juli 2008, menyatakan yaitu jika di dalamnya terkandung sifat membeda- bedakan orang yang didasarkan atas agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Nomor 065/PUU-II/2004, bertanggal 3 Maret 2005, Mahkamah berpendapat pemaknaan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 harus dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. HAM tidaklah bersifat mutlak sebagaimana yang secara tegas diatur dalam konstitusi yakni kebebasan melaksanakan HAM dapat dibatasi dengan kewajiban menghormati HAM orang lain serta ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang dengan memperhatikan nilai-nilai moral, agama, keamanan dan ketertiban. Dengan demikian hakikat HAM adalah kebebasan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah wilayah kebebasan orang lain. Oleh karenanya, dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditentukan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penegakan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciptakan ketidakadilan karena akan terjadi situasi di mana pemberi kerja selain penyelenggara negara tidak dapat dikenai sanksi apabila tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS. Padahal suatu kewajiban yang telah dirumuskan menjadi kewajiban hukum akan selalu membutuhkan sanksi untuk dapat menegakkannya secara efektif. Keberadaan hak asasi tidak dapat dipisahkan dari adanya kewajiban yang membatasinya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan bahwa materi muatan Undang- Undang dapat memuat ketentuan pidana;...

[3.11]...Bahwa karakter atau ciri dari layanan kesehatan adalah adanya ketidakpastian (uncertainty), sedangkan di lain pihak, akses terhadap fasilitas serta pelayanan kesehatan yang layak merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem asuransi untuk seluruh masyarakat yang bersifat wajib bagi semua penduduk dan sistem pendanaan publik bersumber dari pendapatan umum negara yang berasal dari iuran atau pungutan wajib yang bersifat memaksa. Jika tidak diwajibkan maka yang sakit-sakitan akan membeli asuransi, sementara yang sehat dan masih muda tidak akan membeli asuransi karena tidak merasa memerlukannya, sehingga tidak mungkin tercapai kegotong- royongan antara kelompok kaya-miskin, muda-tua, dan sehat-sakit. Dengan demikian, mewajibkan penduduk untuk ikut serta dalam asuransi sosial adalah dalam rangka untuk memenuhi hak asasi manusia melalui pembiayaan secara kolektif dan sesuai dengan fitrah manusia madani (civil society) yang selalu mengutamakan kepentingan bersama. Begitu pula dalam hal kewajiban membayar iuran yang bersifat proporsional dari upah akan menciptakan subsidi silang, di mana yang memiliki upah lebih kecil akan membayar secara nominal lebih kecil, tetapi ketika sakit dan mendapatkan pelayanan kesehatan maka jaminan layanan medis tidak dibedakan dengan yang memiliki upah lebih tinggi;

Bahwa pada prinsipnya iuran wajib adalah sama dengan pajak penghasilan (PPh), iuran asuransi sosial disebut juga sebagai pajak jaminan sosial (social security tax). Perbedaannya adalah, PPh bersifat progesif di mana semakin banyak upah yang diterima maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan, sedangkan iuran bersifat regresif. Selain itu, PPh menganut sistem residual, tidak inklusif layanan kesehatan karena penggunaan dananya tidak ditentukan di muka, sedangkan pada asuransi sosial, penggunaan dana hanya terbatas untuk membayar manfaat asuransi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Karena sifatnya yang wajib, sama dengan PPh, maka pengelolaan asuransi sosial haruslah dilakukan secara nirlaba sehingga bentuknya harus badan hukum publik khusus yaitu BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara program jaminan sosial secara nasional dan memiliki hak yang bersifat memaksa untuk mengumpulkan dana amanat dari seluruh peserta asuransi sosial layaknya kewenangan negara menarik pajak warganya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23A UUD 1945. Selain itu, setiap orang yang menginginkan pelayanan kesehatan maupun asuransi tambahan tetap dapat memilih layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pribadinya;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015, bertanggal 28 Juli 2016:

[3.9.5] Bahwa semangat dikeluarkannya program pemeliharaan kesehatan dalam program BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah baru yang diterapkan agar jaminan pemeliharaan kesehatan dapat dikelola tersendiri dengan tujuan agar kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan dapat mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Khusus untuk program jaminan kesehatan, para pekerja dapat mengikuti dengan cara mendaftarkan kembali dalam program BPJS Kesehatan. Pendaftaran tersebut dimaksudkan agar pekerja berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban membayar iuran kepesertaan program BPJS Kesehatan setiap bulan. Menurut Mahkamah, negara dalam hal ini Pemerintah telah berupaya untuk memberikan suatu jaminan khususnya dalam pembangunan ketenagakerjaan melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang secara khusus mengatur Jaminan Sosial Tenaga Kerja swasta meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (4) UU 40/2004 pembentukan BPJS dimaksudkan untuk menyesuaikandengan dinamika perkembangan jaminan sosial dengan tetap memberi kesempatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah ada dalam mengembangkan cakupan kepesertaan dan program jaminan sosial. Dengan demikian, menurut Mahkamah, upaya pemenuhan jaminan sosial yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia dapat terus dilaksanakan sejalan dengan program pembangunan nasional Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pembentukan BPJS nasional merupakan pelaksanaan program jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

[3.9.6] Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat UUD 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut, menurut Mahkamah, secara konstitusional sesungguhnya penyelenggaraan jaminan sosial adalah merupakan tanggung jawab atau kewajiban negara dan juga merupakan hak konstitusional bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

3. Putusan Mahkamah Nomor 101/PUU-XIV/2016, bertanggal 23 Mei 2017: Dalam putusan a quo, pertimbangan Mahkamah juga mengutip dari pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015. Oleh karenanya pada bagian ini Mahkamah tidak perlu lagi mengutip dari putusan tersebut.

[3.12.2] Bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut di atas, menurut Mahkamah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015 telah mempertimbangkan secara yuridis dan menjawab secara komprehensif hal yang berkaitan isu konstitusional yang dipermasalahkan oleh Pemohon, khususnya berkenaan kewajiban setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 UU BPJS menjadi peserta program BPJS Kesehatan. Lebih jauh dalam pertimbangan hukum perkara-perkara tersebut telah pula dengan jelas dipertimbangkan kewajiban setiap orang menjadi peserta program BPJS Kesehatan yang terkait dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pada dasarnya kewajiban setiap orang menjadi peserta program BPJS Kesehatan telah ternyata tidak terbukti menjadikan tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo. Sebaliknya, hal demikian justru memberikan perlindungan kepada setiap orang yang menjadi peserta program BPJS Kesehatan. Sebab, setiap orang yang menjadi peserta program BPJS Kesehatan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan kepastian hukum secara adil untuk memeroleh pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai kehidupan yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena hingga saat ini Mahkamah belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda untuk mengubah pendiriannya dalam memberikan penilaian terhadap isu pokok yang berkaitan dengan kepesertaan setiap orang dalam program BPJS Kesehatan yang bersifat wajib, dengan demikian juga tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk tidak mempergunakan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 tersebut dalam mempertimbangkan permasalahan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara a quo. Oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan perkara- perkara tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum dalam perkara a quo.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan keinginan Pemohon tetap menjadi peserta asurasi swasta yakni dari PT Prudential, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang dapat diambil oleh Pemohon tanpa menggugurkan kewajiban Pemohon untuk menjadi peserta program BPJS Kesehatan. Sebab hal tersebut justru seharusnya merupakan keberuntungan bagi Pemohon yang diberikan kemampuan untuk dapat membayar premi asuransi yang setiap bulannya Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) (bukti P-4) pada asuransi swasta Prudential, sekaligus juga dapat menjadi kesempatan bagi Pemohon untuk mewujudkan sikap solidaritas untuk membantu sesama dengan menjadi peserta pada program BPJS Kesehatan, karena pada dasarnya prinsip program BPJS Kesehatan adalah bersifat gotong royong yang mengandung esensi yang mampu membantu yang tidak mampu dan yang sehat membantu yang sakit. Hal tersebut sejatinya juga prinsip hidup saling bertoleransi dan gotong royong yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia yang sudah secara turun temurun ditularkan sejak nenek moyang bangsa Indonesia yang hingga kini selalu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah sejak lama menjadi karakter hidup bermasyarakat bangsa Indonesia. Di samping itu hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa hal yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan kepesertaannya dalam program kesehatan secara dobel sesungguhnya adalah permasalahan yang tidak ada hubungannya dengan inkonstitusionalitas suatu norma. Oleh karena itu berkaitan dengan dalil Pemohon a quo Mahkamah berpendapat adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan isu lain yang dipermasalahkan Pemohon yaitu berkenaan dengan tenaga kerja asing yang juga diwajibkan menjadi peserta BPJS Kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 UU BPJS Kesehatan, menurut Mahkamah, hal itu apabila dicermati dari semangat yang menjiwai pesan tersebut adalah negara akan memberikan perlindungan kepada seluruh dunia usaha untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya terhadap para pekerjanya baik yang warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sehingga terhadap seluruh pengusaha akan tidak terbebani dengan biaya kesehatan yang tinggi dan oleh karenanya dapat memicu dan menekan biaya yang menjadi beban pemberi kerja dan hal tersebut dapat berpengaruh pada tingginya harga barang dan atau jasa yang diproduksi dan hal tersebut dapat membebani daya beli masyarakat. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, ketentuan pada norma tersebut juga merupakan representasi yang merupakan bentuk perwujudan keinginan yang pada dasarnya dikehendaki oleh para pemberi kerja termasuk yang memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Dengan demikian tujuan perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja di Indonesia dapat diwujudkan. Selain itu, bagi semua tenaga kerja yang bekerja di Indonesia dapat berpartisipasi di dalam mengejawantahkan kultur bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi falsafah hidup saling bertoleransi dan mengedepankan prinsip gotong royong.

Dengan pertimbangan hukum tersebut di atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan harus dimaknai hanya warga negara Indonesia bukan termasuk orang asing yang ada di Indonesia adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karena itu Pasal 14 UU BPJS Kesehatan menurut Mahkamah tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 13-03-2019

PT. Baraventura Pratama (“PT. BVP”), Zainal Abidinsyah Siregar (pemegang saham PT. Artha Nusa Sembada), dan Erwin Sutanto (pemegang saham PT. Aserra Capital), diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Maqdir Ismail, SH., LL.M dkk dari kantor hukum Maqdir Ismail & Partners

Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa ketentuan norma yang mengatur mengenai pembubaran perseroan yang dapat dilakukan oleh pengadilan negeri, di mana pada norma tersebut ditegaskan, permohonan pembubaran perseroan dapat dilakukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, selanjutnya Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT menjelaskan frasa “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan” dan menjelaskan bahwa alasan tersebut antara lain:
a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi Pajak.
b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Dari Penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa yang dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c adalah frasa “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan” dan bahwa empat kondisi di atas, yaitu butir a sampai dengan butir d diuraikan dengan kata “antara lain”, sehingga alasan-alasan atau kondisi tersebut tidak bersifat kumulatif, namun alternative. Artinya, masing-masing kondisi dapat berdiri sendiri, bahkan penggunaan kata “antara lain” dapat juga berarti ada alasan lain yang dapat digunakan selain dari yang tercantum pada Penjelasan tersebut. Sehingga kata “antara lain” dipergunakan dalam penjelasan untuk menjelaskan materi yang sifatnya dinamis dan materi yang sifatnya jamak sehingga sulit untuk disebutkan secara limitatif. Dengan demikian, menurut Mahkamah, norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT telah cukup terang dan jelas dan bahwa alasan-alasan yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT tersebut hanya merupakan contoh dan dapat digunakan sebagai alasan yang berdiri sendiri secara alternatif. Namun berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mempermasalahkan penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak memberikan kepastian hukum, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut.

[3.14.2] Bahwa argumentasi para Pemohon yang berpendapat penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT, khususnya berkenaan dengan siapa yang berhak menyampaikan surat pemberitahuan ke kantor pajak berkaitan dengan perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun, menurut Mahkamah, perlu dipahami bahwa permohonan pembubaran perseroan yang dapat diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris sesungguhnya merupakan persyaratan formil perihal siapa yang dapat menjadi subyek hukum untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan di pengadilan negeri yang dalam hal ini dibatasi oleh ketentuan norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT permohonan pembubaran perseroan dapat diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris. Karena selain itu terdapat subjek hukum lain yang dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri yaitu kejaksaan dengan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melanggar peraturan perundang-undangan dan pihak ketiga dengan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian [vide Pasal 146 ayat 1 huruf a dan b UU PT]. Oleh karena subjek hukum para pemohon pembubaran perseroan tersebut hanyalah persyaratan formil yang dipandang mempunyai standing untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan, maka sebenarnya secara absolut persyaratan formil tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan yang bersifat materiil, yaitu alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri.

Bahwa berkaitan dengan pendapat Mahkamah tersebut, lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa syarat formil maupun materiil dalam permohonan pembubaran perseroaan tersebut hanya dapat dipenuhi apabila secara faktual dan prosedural memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini secara formil yang dapat menjadi subjek hukum adalah sebagaimana pihak yang memenuhi ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c UU PT, sedangkan syarat materiilnya adalah alasan-alasan yang melekat pada masing-masing subjek hukumnya tersebut, misalnya apabila secara formil permohonan pembubaran perseroan diajukan oleh kejaksaan sebagai subjek hukum pemohon dalam pembubaran perseroan maka secara materiil alasan-alasannya adalah karena adanya dugaan bahwa perseroan tersebut telah melanggar kepentingan umum atau karena perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sedangkan apabila secara formil pemohon pembubaran perseroan yang menjadi subjek hukum adalah pihak lain yang berkepentingan, maka alasan-alasan secara materiilnya adalah adanya cacat hukum dalam akta pendirian. Sementara itu khusus dalam hal permohonan pembubaran perseroan yang secara formil diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, alasan materiilnya adalah karena perseroan tidak mungkin dapat dilanjutkan. Lebih lanjut lagi dapat dijelaskan bahwa alasan secara materiil yang dimaksudkan yang terakhir adalah tidak dapat dilepaskan dengan syarat-syarat yang secara alternatif sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT, yaitu perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak. Oleh karena itu yang didalilkan para Pemohon menurut Mahkamah sesungguhnya merupakan syarat yang bersifat alternatif sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT kemudian setelah digabungkan dengan alasan permohonan pembubaran perseroan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT maka kedua alasan tersebut bergabung menjadi alasan yang bersifat komulatif yang harus dipenuhi oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris pada saat mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri. Dengan penegasan lain dalam konteks permohonan para Pemohon a quo, maka alasan permohonan pembubaran perseroan hanya dapat dipenuhi apabila permohonan tersebut diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan tidak dapat dipisahkan dengan alasan bahwa perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.

[3.14.3] Bahwa berkenaan pendapat Mahkamah yang terakhir, yang penting dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah persoalan mendasar yang didalilkan oleh para Pemohon, yaitu bahwa seharusnya alasan untuk membuktikan perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, surat pemberitahuan kepada instansi pajak dapat disampaikan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris. Terhadap hal ini menurut Mahkamah, di dalam memahami isi undang-undang termasuk dalam hal ini undang-undang mengenai perseroan terbatas seharusnya dilakukan secara utuh. Dengan demikian akan diperoleh perspektif secara menyeluruh mengenai kewenangan dan fungsi dari masing-masing organ perseroan. Hal tersebut penting ditegaskan mengingat substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan kewenangan dan fungsi organ peseroan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, khususnya yang berkaitan erat dengan kelengkapan syarat untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri [vide Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT]. Berkaitan hal itu Pasal 1 angka 5 menyatakan, “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” Menurut Mahkamah, hal tersebut telah dengan jelas menegaskan bahwa tidak ada organ lain dari perseroan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu sepanjang kewenangan dan tanggung jawab masih melekat pada diri seorang direksi (tidak dicabut secara tetap oleh RUPS), maka apabila dikaitkan permasalahan yang didalilkan oleh para Pemohon berkenaan subyek hukum yang dapat menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak bahwa perseroan sudah tidak aktif (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, hal ini sesungguhnya telah menjawab bahwa hanya subjek hukum direksi sebagai organ perseroan yang berwenang untuk itu. Terlebih lagi, terhadap perseroan yang bersangkutan baru akan dimohonkan pembubaran pada pengadilan negeri yang tentunya permohonan dimaksud dapat atau tidak dikabulkan oleh pengadilan negeri. Dengan kata lain dalam perkara a quo sepanjang perseroan belum dikabulkan permohonan pembubarannya oleh pengadilan negeri maka perseroan tersebut harus dinyatakan masih tetap ada, sehingga prinsip-prinsip di dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab perseroan masih tetap dijalankan oleh direksi. Dengan demikian tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon, khususnya kasus konkret yang dialami oleh Pemohon I, Mahkamah berpendapat semangat Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT sebenarnya telah terang bahwa pihak yang dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak yang dimaksudkan adalah direksi.

Lebih lanjut penting Mahkamah jelaskan bahwa Penjelasan Pasal 146 ayat huruf c butir a UU PT sebenarnya menjelaskan norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT bukan kemudian menghilangkan hak pemegang saham dan dewan komisaris untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri. Sedangkan berkaitan dengan direksi yang harus menyampaikan surat pemberitahuan bahwa perseroan tidak aktif (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih kepada instansi pajak seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pemegang saham dan dewan komisaris untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri sebab hal tersebut sesungguhnya banyak cara yang dapat dipergunakan oleh pemegang saham atau dewan komisaris sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk meminta direksi memenuhi kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan dimaksud, baik dengan menggunakan mekanisme RUPS yang dimiliki para pemegang saham maupun mekanisme pengawasan yang dimiliki dewan komisaris.

Selain pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah ada hal lain yang lebih prinsip bahwa pemberian kewenangan kepada direksi untuk menyampaikan pemberitahuan pada instansi pajak dalam hal perseroan tidak aktif (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih pada dasarnya memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan perseroan baik secara internal maupun secara eksternal yang sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup dari perseroan yang bersangkutan. Sebab hal yang demikian menyangkut reputasi dan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap jalannya perseroan, khususnya perlindungan terhadap para karyawan, pemegang saham, dan para kreditur (apabila ada). Di samping itu pemberian kewenangan kepada direksi untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak bahwa perseroan tidak aktif (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, di satu pihak adalah dalam konteks memperkuat prinsip-prinsip perseroan dan di pihak lain, tidak membuka adanya ruang kepada pihak lain yang akan mempergunakan kesempatan untuk memenuhi kepentingannya yang dapat merugikan perseroan, dengan cara mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri tanpa melakukan koordinasi secara internal terlebih dahulu. Bahkan bisa jadi antar organ perseroan sedang tidak ada soliditas sehingga antara organ perseroan yang satu dengan yang lainnya saling menempuh jalannya masing-masing untuk mengambil tindakan yang salah satunya adalah mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri yang dapat merugikan kepentingan perseroan. Hal itulah sesungguhnya jawaban dari semangat Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT adalah tidak lain hanyalah semata-mata memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh stakeholder yang berkepentingan dengan perseroan yang bersangkutan.

[3.14.4] Bahwa apabila dalam keadaan normal sesungguhnya UU PT telah memberikan kewenangan kepada organ perseroan, baik pemegang saham, direksi dan dewan komisaris untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan secara internal tanpa harus melalui mekanisme mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU PT yang menyatakan, “Direksi, Dewan Komisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS” dan Pasal 78 ayat (4) yang pada pokoknya menyatakan RUPS lainnya, selain RUPS tahunan dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Dari ketentuan tersebut di atas telah jelas bahwa sebenarnya permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri yang dapat diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris adalah pilihan yang ‘terpaksa dan terakhir’ karena tidak dapat dicapainya prosedur permohonan pembubaran perseroan secara normal yang ada pada internal perseroan, sehingga harus ditempuh cara yang lain melalui permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri, yang boleh jadi permohonan tersebut sebagai dampak adanya ‘sengketa kepentingan’ yang tidak dapat diselesaikan di tingkat internal perseroan. Oleh karena itulah semangat dari Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tersebut adalah memberi pesan hati-hati dan dapat dijadikan sebagai instrumen yang berfungsi menyaring agar permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri tidak berdampak pada dirugikannya seluruh stakeholder yang berkepentingan terhadap perseroan yang dimohonkan pembubaran oleh salah satu organ perseroan tersebut.

Lebih jauh dijelaskan bahwa apabila salah satu organ perseroan tetap memilih mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri, sesungguhnya juga tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan surat pemberitahuan perseroan tidak aktif (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih kepada instansi pajak yang harus dilakukan oleh direksi. Sebab, selain sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, melalui ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU PT juga dapat menjadi rujukan, bahwa RUPS dapat diadakan untuk kepentingan pembubaran perseroan dan dengan demikan RUPS juga dapat diadakan untuk memerintahkan direksi untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak berkaitan dengan alasan permohonan pembubaran sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT. Adapun dalam hal RUPS mengalami kebuntuan dalam mengambil keputusan (deadlock) sebagaimana yang secara kasuistis dikemukakan oleh para Pemohon sehingga RUPS tidak dapat memerintahkan direksi maka dalam kasus demikian perseroan dapat menggunakan instrumen organ perseroan yang lain, dalam hal ini dewan komisaris. Sebab dewan komisaris mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi. Dengan demikian dalil para Pemohon bahwa syarat penyampaian surat pemberitahuan tersebut dapat membatasi hak para Pemohon untuk membubarkan, terlebih dalil para Pemohon yang berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan, penjelasan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan penjelasan mengakibatkan adanya perubahan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, menurut Mahkamah, adalah dalil yang tidak berdasar, mengingat sesungguhnya yang ada adalah penjelasan norma pasal a quo justru memberi penjelasan yang lebih rinci dalam rangka untuk menjamin adanya bentuk perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perseroan yang dimohonkan pembubaran, agar jangan dirugikan akibat adanya permohonan pembubaran perseroan tersebut dan oleh karenanya dalil para Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

Selain itu, berkenaan dengan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri sebagaimana diatur oleh Pasal 146 UU PT, menurut Mahkamah, norma tersebut pada pokoknya memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri agar mempertimbangkan dan memutus mengenai permohonan pembubaran tersebut untuk dikabulkan atau tidaknya permohonan pembubaran perseroan. Dengan demikian hal tersebut merupakan kewenangan mutlak dari pengadilan negeri untuk mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon pembubaran perseroan, termasuk di antaranya siapakah yang pada kasus tertentu berhak menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak dan kondisi apa yang perlu dipenuhi agar suatu perseroan dapat dikatakan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 tahun atau lebih. Oleh karena itu dalam tataran empirik meskipun jenis permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri termasuk dalam kategori perkara permohonan (voluntair), namun Mahkamah Agung melalui badan peradilan di bawahnya telah menggariskan bahwa dalam proses persidangan untuk menjatuhkan penetapan atas permohonan pembubaran perseroan tersebut selalu menyertakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perseroan yang bersangkutan, dalam hal ini khususnya organ perseroan yang lainnya untuk didengar keterangan dan tanggapannya. Hal tersebut menunjukkan adanya sifat kehati-hatian bagi pengadilan negeri di dalam mempertimbangkan permohonan pembubaran perseroan yang bersangkutan, apakah beralasan ataukah tidak untuk dikabulkan. Sebab, jangan sampai penetapan pengadilan negeri tersebut akan berdampak timbulnya kerugian yang luas tanpa ada keterlibatan sebelumnya pihak yang berkepentingan terhadap perseroan yang bersangkutan.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT adalah tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 13-03-2019

• Muh. Basli Ali (Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar), selanjutnya disebut Pemohon I; dan
• Mappatunru (Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar), selanjutnya disebut Pemohon II.

pengujian Lampiran UU 16/2014 berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian dari Wilayah Kabupaten Buton Selatan.

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Lampiran UU 16/2014 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan Lampiran UU 16/2014 sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 karena Pulau Kakabia adalah wilayah yang telah dibagikan kepada Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan UU 29/1959 yang dipertegas dan diperjelas oleh Permendagri 45/2011 yang pengurangan atas wilayah tersebut harusnya terlebih dahulu melalui prosedur tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa dalam mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012, bertanggal 21 Februari 2013, dalam Paragraf [3.13.1] antara lain menyatakan:

[3.13.1] Bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Adapun maksud kata “dibagi” dalam Pasal tersebut adalah untuk menekankan yang ada lebih dahulu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembagian itu mengindikasikan wilayah provinsi/kabupaten/kota tidak lain adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia yang untuk hal-hal tertentu kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi/kabupaten/kota untuk mengaturnya. Bahwa UUD 1945 dengan sengaja mengambil kata “dibagi” karena untuk menghindari kata “terdiri dari” atau “terdiri atas”. Tujuannya adalah untuk menghindari konstruksi hukum bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota eksistensinya mendahului dari eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah administrasi semata dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara federal;
Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya. ...”

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, batas wilayah administrasi menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang untuk membagi dan menentukan wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya. Pembagian wilayah dimaksud tercermin pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, selanjutnya disebut UU Pemda) yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah yang terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Adapun pembentukan daerah dimaksud berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah [vide Pasal 31 dan Pasal 32 UU Pemda]. Dengan demikian, pembentukan dan penentuan batas wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang.

[3.16.2] Bahwa pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI, sehingga apabila terjadi permasalahan/sengketa batas wilayah antara daerah dalam satu provinsi atau antar provinsi maka permasalahan tersebut harus diselesaikan secara internal oleh pemerintah. Lebih lanjut apabila terjadi perselisihan terkait dengan batas daerah, Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, menyatakan:

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi, diselesaikan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah antara pemerintah dan pemerintah daerah.
(2) Perselisihan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh gubernur.
(3) Penegasan dan perselisihan batas daerah antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, permasalahan Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan letak wilayah Pulau Kakabia/Kawi-Kawia apakah berada di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ataukah berada dalam daerah Kabupaten Buton Selatan bukanlah merupakan permasalahan antar kabupaten/kota melainkan merupakan permasalahan antardaerah provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Provinsi Sulawesi Selatan, karena letak wilayah Pulau Kakabia/Kawi-Kawia diklaim berada di antara dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 penyelesaiannya merupakan kewenangan Menteri, in casu Menteri Dalam Negeri. Artinya, perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan masalah konstitusional.

Dengan demikian dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Lampiran UU 16/2014 sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 karena mengganggu otonomi daerah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, di mana kebijakan-kebijakan yang seharusnya dapat diambil oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkaitan dengan program peningkatan mutu pariwisata laut tidak akan berjalan maksimal pelaksanaannya jika Pulau Kakabia sebagai salah satu icon pariwisata tidak lagi masuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar dan ini dapat berdampak besar kepada program-program kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan pariwisata. Terhadap dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, menurut Mahkamah, persoalan tidak masuknya wilayah Pulau Kakabia/Kawi-Kawia dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar berpengaruh pada penurunan mutu pariwisata laut dan menurunnya kesejahteraan masyarakat, andaipun merupakan persoalan konstitusional, quod non, hal demikian dengan sendirinya akan terselesaikan apabila mekanisme penyelesaian perselisihan batas daerah secara berjenjang yang telah diatur secara rigid sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dilakukan. Sehingga dalam hal ini tidak relevan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkannya.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan UU 12/2011 yang merupakan amanat Pasal 22A UUD 1945 karena telah memperluas norma dan/atau memuat norma baru yang bertentangan dengan pengertian norma yang ada dalam batang tubuh UU 16/2014, yaitu Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4. Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II Bab I huruf F butir 192 dan butir 193 UU 12/2011 bahwa secara formal dalam suatu undang-undang dimungkinkan adanya lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang itu sendiri. Adapun secara substansial apabila Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa lampiran undang-undang telah memperluas norma sehingga bertentangan dengan UU 12/2011 maka hal demikian dengan sendirinya merupakan bagian dari penyelesaian perselisihan batas daerah yang mekanismenya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Demikian pula halnya dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hal inipun mengikuti pertimbangan Mahkamah perihal penyelesaian perselisihan batas daerah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II baru dapat diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

[3.19.1] Bahwa Pemohon II baru mengajukan diri sebagai Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perbaikan permohonan tanpa menyertakan Surat Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tentang persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengajukan permohonan a quo. Adapun Surat Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dimaksud diterima Mahkamah dalam Sidang Pleno tanggal 21 Mei 2018. Terhadap hal tersebut, secara substansial Putusan Mahkamah Nomor 87/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016, menyatakan bahwa dalam hal adanya dugaan kerugian konstitusional Pemerintahan Daerah maka yang berwenang mewakili Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah bersama-sama dengan Ketua DPRD atas persetujuan Rapat Paripurna DPRD. Dalam hal Pemohon I (Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar) yang mengajukan permohonan a quo pada sidang pemeriksaan pendahuluan dan kemudian menyertakan Pemohon II (Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar) dengan tidak menyertakan surat keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dikatakan sebagai bersama-sama mengajukan permohonan a quo sebagai satu kesatuan pemerintahan daerah sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerintahan daerah, in casu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Terlebih lagi, Pemohon II tidak menyertakan Surat Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada saat permohonan diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan. “Bukti” dimaksud baru diserahkan pada saat sidang pleno pemeriksaan permohonan dan tidak dinyatakan tegas sebagai alat bukti melainkan bagian dari lampiran surat kuasa bertanggal 2 April 2018. Hal yang demikian tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa keputusan rapat paripurna dimaksud benar-benar dilakukan sebelum permohonan a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

[3.19.2] Bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Lampiran UU 16/2014 merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II karena menghilangkan hak Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan Pemerintahan di Pulau Kakabia adalah anggapan yang tidak tepat. Sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf [3.16.1] di atas, batas daerah provinsi/kabupaten/kota dapat diubah sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang berdasarkan berbagai pertimbangan disebabkan terbukanya kemungkinan melakukan penataan daerah. Artinya, penentuan batas daerah sangat mungkin berubah apabila terjadi perubahan penataan daerah oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, berlakunya Lampiran UU 16/2014 yang mengakibatkan berkurangnya daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Pulau Kakabia/Kawi-kawia, bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang perubahan tersebut ditentukan oleh undang-undang.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya Lampiran UU 16/2014, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.20] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum maka dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II selebihnya, termasuk keterangan Pihak Terkait yang tidak relevan, tidak dipertimbangkan.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainya pun Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum demikian, quod non, dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata tidak beralasan menurut hukum.

← Sebelumnya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Selanjutnya →