Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH Dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. / 08-02-2018

Horas A.M Naiborhu

Penjelasan Pasal 79 ayat (3)

Pasal 1 ayat (3) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)

Pemerintah dan Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU
Badan Keahlian DPR RI

Bahwa setelah permohonan Pemohon diperiksa dalam persidangan
bersama-sama dengan permohonan lainnya yang sejenis, telah ternyata
Pemohon tidak pernah hadir di sidang pleno pemeriksaan perkara,
terlebih berusaha untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yang
menjadi kewajibannya sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak
bersungguh-sungguh dengan permohonannya. Oleh karena itu, pokok
permohonan tidak dipertimbangkan.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL / 21-02-2018

Paustinus Siburian, S.H., M.H.

Diktum menimbang huruf b, Pasal 1 angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4 juncto
Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) UU JPH

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H UUD
NRI Tahun 1945

Pemohon, Pemerintah dan Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan
Pelaksanaan UU Badan Keahlian DPR RI.

1) Bahwa Mahkamah telah membaca dengan cermat Permohonan
Pemohon serta melakukan sidang pemeriksaan terhadap permohonan dan
perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon. Setelah mencermati dan
memeriksa dalam persidangan, Mahkamah mengetahui obyek
permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon adalah
UU JPH, yang pada pokoknya adalah masalah kewajiban sertifikasi halal.

namun Mahkamah tidak dapat memahami apa sesungguhnya yang
diinginkan oleh Pemohon. Sebab, meskipun terdapat rumusan petitum
dalam permohonan tersebut namun rumusan petitum tersebut tidak lazim
dan membingungkan. Terlebih lagi, petitum dimaksud tidak sejalan
dengan posita permohonan Pemohon. Padahal posita dan petitum
permohonan merupakan hal yang sangat fundamental bagi Mahkamah
dalam menilai dan memutus tiap perkara.

2) Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah berpendapat
permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dan
karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 95/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI / 21-02-2018

Setya Novanto, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Dr.
Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., MBA.,dkk.

Pasal 46 ayat (1) UU KPK

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 20A ayat (3) UUD NRI Tahun
1945

Kuasa hukum Pemohon, Pemerintah dan Pejabat dan Pegawai Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU Badan Keahlian DPR RI.

1) Ketentuan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 224 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) tidak dapat
dipisahkan dengan ketentuan Pasal 245 ayat (3) UU MD3, di mana di
dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1)
UU MD3 tidak berlaku apabila anggota DPR: a) tertangkap tangan
melakukan tindak pidana; b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan
yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan
negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c) disangka
melakukan tindak pidana khusus. Oleh karena itu sudah sangat jelas
bahwa semua prosedur pemanggilan dan permintaan keterangan untuk
penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana
harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, sebagaimana diatur
dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 menjadi tidak berlaku ketika
anggota DPR tersebut diduga melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 245 ayat (3) UU MD3.

2) Oleh karena itu argumentasi Pemohon yang mendalilkan bahwa
Pasal 46 ayat (1) UU KPK tidak dapat diterapkan terhadap anggota DPR
termasuk Pemohon dengan alasan bahwa pasal a quo inkonstitusional
apabila tidak dipersyaratkan harus ada izin dari Presiden ketika
melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota
DPR untuk kepentingan penyidikan oleh KPK dan menurut Pemohon hal
tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon adalah hal yang tidak
beralasan, mengingat sesuai fakta yang ada di persidangan, pemanggilan
dan permintaan keterangan oleh KPK terhadap Pemohon adalah terkait
dengan penyidikan perkara dugaan adanya tindak pidana korupsi
pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis
nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP) untuk Tahun
Anggaran 2011-2012 [vide bukti P-9], di mana hal tersebut jelas masuk
dalam ruang lingkup tindak pidana khusus, sebagaimana diatur dalam
Pasal 245 ayat (3) huruf c UU MD3 dan oleh karena itu sesungguhnya
tidak ada persoalan konstitusionalitas norma terhadap Pasal 46 ayat (1)
UU KPK.

3) Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas,
mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing) selaku Pemohon dalam permohonan pengujian undang-
undang a quo.

4) Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a
quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI / 21-02-2018

Setya Novanto, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Dr.
Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., MBA., dkk.

1. frasa “seseorang” dalam klausa Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK
2. frasa “seseorang dalam tahapan penyelidikan” dalam klausa Pasal 12
ayat (1) huruf b UU KPK tidak dapat dilarang bepergian ke luar negeri.

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun
1945

Kuasa Hukum Pemohon, Pemerintah dan Pejabat dan Pegawai Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU Badan Keahlian DPR RI.

1) Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan a
quo ternyata permohonan Pemohon diajukan setelah status Pemohon
menjadi tersangka, bahkan saat ini telah berstatus menjadi terdakwa
yang sedang menjalani sidang pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Oleh
karena itu menurut Mahkamah, Pemohon telah kehilangan relevansinya
untuk mempermasalahkan adanya anggapan telah mengalami kerugian
konstitusional, terhadap ketentuan Pasal a quo.

2) Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut,
Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing) selaku Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-
Undang a quo.

3) Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a
quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan pokok permohonan.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN / 21-02-2018

Desy Puspita Sari , dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu para
Advokat pada Lembaga Advokasi & Bantuan Hukum Riau (LABH-R).

Pasal 59 ayat (7) sepanjang frasa “demi hukum”, Pasal 86 ayat (1) huruf b
sepanjang frasa “moral dan kesusilaan” dan Pasal 86 ayat (1) huruf c
sepanjang frasa ”perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat
manusia serta nilai-nilai agama” UU Ketenagakerjaan.

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

Kuasa Hukum Pemohon, Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan
Pelaksanaan UU Badan Keahlian DPR RI.

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan
frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 bertentangan
dengan UUD 1945 karena tidak memberi kepastian hukum, Mahkamah
berpendapat bahwa makna “demi hukum” yang terkandung dalam Pasal
59 ayat (7) UU 13/2003, sesungguhnya telah jelas dan tegas karena
berkait dengan norma yang tertuang dalam ayat-ayat sebelumnya dari
Pasal 59 UU 13/2003, yang rumusan lengkapnya telah dikutip pada
paragraf [3.5] di atas, yaitu bahwa:

Pertama, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak boleh dibuat atau
diberlakukan untuk semua jenis pekerjaan melainkan hanya untuk
pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai
dalam waktu tertentu;

Kedua, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak boleh diadakan untuk
pekerjaan yang bersifat tetap;

Ketiga, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu boleh diperpanjang atau
diperbaharui;

Keempat, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya boleh diadakan untuk
jangka waktu paling lama dua tahun dan meskipun dapat diperpanjang
namun perpanjangan itu hanya boleh dilakukan satu kali untuk waktu
paling lama satu tahun;

Kelima, apabila pengusaha bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu tersebut, maksud itu harus sudah diberitahukan kepada
pekerja/buruh yang bersangkutan paling lambat tujuh hari sebelum waktu
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu itu berakhir;

Keenam, terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu meskipun dapat
diadakan atau dilakukan pembaharuan namun pembaharuan itu hanya
dapat diadakan atau dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu
tiga puluh hari berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang lama, di
mana pembaharuan tersebut hanya boleh dilakukan satu kali dan paling
lama dua tahun;

Ketujuh, apabila keempat persyaratan atau keadaan sebagaimana
disebutkan di atas tidak terpenuhi maka, menurut Pasal 59 ayat (7) UU
13/2003, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu itu, demi hukum, menjadi
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

2) Dengan demikian, telah terang bahwa tidak terdapat alasan apa pun
untuk menyatakan bahwa norma hukum yang termuat dalam Pasal 59
ayat (7) UU 13/2003 tersebut tidak memberikan kepastian hukum.
Sebaliknya, justru dengan adanya frasa “demi hukum” itu norma a quo
tegas menjamin kepastian hukum. Dengan kata lain, dengan frasa “demi
hukum” (by law atau ipso jure) tersebut, Undang-Undang a quo
memerintahkan bahwa apabila terdapat suatu Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu tidak memenuhi syaat sebagaimana dikemukakan di atas maka
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu. Hal itu bahkan diakui dan disadari oleh Pemohon sendiri
sebagaimana tertuang dalam posita permohonannya dengan menyatakan,
“Bahwa ketika undang-undang telah menyatakan secara tegas perubahan
status seorang pekerja, yakni tersurat dalam frasa ‘demi hukum’, maka
tidak ada alasan hukum apa pun lagi untuk tidak melaksanakannya,
sehingga tidak lagi terjadi perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu
yang tidak berujung”

3) Dengan rumusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 ayat (7) UU
13/2003 tersebut tidak ada satu celah pun yang memberi kemungkinan
untuk ditafsirkan berbeda selain sebagaimana yang telah secara tegas
dan jelas dirumuskan dalam norma a quo. Adanya fakta bahwa dalam
praktik terjadi pelanggaran terhadap norma dimaksud, sebagaimana
dikatakan dialami oleh Pemohon, hal itu bukanlah disebabkan oleh
inkonstitusionalnya Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003. Oleh karena itu, jika
Pemohon menganggap telah terjadi pelanggaran terhadap norma
dimaksud, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mempersoalkannya kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang a quo dan bukan ke Mahkamah Konstitusi.

4) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan frasa “moral dan
kesusilaan” dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b dan frasa “perlakuan yang
sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”dalam
Pasal 86 ayat (1) huruf c UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945,
Mahkamah berpendapat bahwa norma Undang-Undang a quo justru
menegaskan perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh. Oleh karena
itu sungguh ganjil dan tidak dapat diterima oleh nalar kalau norma a quo,
yang hendak memberikan perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh,
justru didalilkan bertentangan dengan Konstitusi. Sebab, secara a
contrario, dengan mendalilkan norma yang termuat dalam Pasal 86 ayat
(1) huruf b dan huruf c bertentangan dengan UUD 1945 berarti Pemohon
tidak menghendaki adanya perlindungan atas hak-hak dimaksud. Padahal,
hak-hak tersebut, khususnya hak atas perlindungan moral dan kesusilaan
serta hak atas perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat
manusia serta nilai-nilai agama, justru merupakan hak-hak mendasar
yang harus dilindungi bukan hanya dalam konteks hubungan kerja tetapi
dalam seluruh aspek kehidupansehari-hari. Adanya peristiwa konkrit
berupa dugaan pelecehan seksual yang dialami Pemohon, jika benar
terjadi, adalah bukti pelanggaran terhadap hak-hak tersebut bukan bukti
inkonstitusionalnya norma Undang-Undang a quo. Tidak adanya sanksi
yang dijatuhkan terhadap pelaku yang diduga melakukan pelecehan
seksual, sebagaimana didalilkan Pemohon, adalah persoalan penerapan
norma undang-undang yang sepenuhnya merupakan kewenangan aparat
penegak hukum karena telah menyangkut persoalan pidana.

5) Bahwa persoalan efektivitas norma undang-undang harus dibedakan
dengan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang. Tidak
efektifnya suatu norma undang-undang tidak serta-merta berarti norma
undang-undang itu bertentangan dengan Konstitusi. Dalam konteks
permohonan a quo, jika Pemohon berpendapat bahwa norma undang-
undang yang dimohonkan pengujian tidak efektif karena tidak adanya
sanksi, baik pidana maupun administratif, hal itu merupakan kewenangan
penuh pembentuk undang-undang untuk menilainya. Terkait hal ini
Mahkamah tidak berwenang merumuskan atau menambahkan sanksi
tertentu terhadap suatu norma undang-undang yang diuji
konstitusionalitasnya, sebagaimana dimohonkan Pemohon dalam petitum
permohonannya.

← Sebelumnya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Selanjutnya →