Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dan/Atau Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 06-01-2020

Parliament Responsive Forum (PAMOR) dalam hal ini diwakili oleh Dayanto, S.H., M.H. dan Muhammad Alfa Sikar yang memberikan kuasa kepada Husen Bafaddal, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Husen Bafaddal & Partners

Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada

Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap permohonan pengujian pasal a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memohonkan pengujian konstitusionalitas kata “hari” dalam Pasal 143 ayat (2); kata “temuan” dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 143 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang rumusan masing-masing ayat selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 143 ayat (2)
“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.”

Pasal 143 ayat (3)
“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.”

2. Bahwa Pemohon, yaitu Parliament Responsive Forum (PAMOR), adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan: “1. Menumbuhkembangkan institusi Parlemen yang amanah dan kredibel dalam memperjuangkan kepentingan rakyat melalui trifungsi Parlemen. 2. Menumbuhkembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan anti korupsi melalui clean legislative. 3. Menumbuhkembangkan budaya politik yang demokratis”, sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Akta Pendirian Parliament Responsive Forum disingkat PAMOR (vide Bukti P-3);

3. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang hak tersebut menurut Pemohon dirugikan oleh keberlakuan kata “hari” dalam Pasal 143 ayat (2) selama kata tersebut tidak dimaknai sebagai “hari kerja”; kata “temuan” dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 143 ayat (3) selama ayat tersebut tidak dimaknai sebagai “tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat, penyelesaian sengketa Pemilihan dilakukan melalui adjudikasi” UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sebagai organisasi yang bergiat dalam upaya menumbuhkan budaya politik demokratis ketentuan a quo menurut Pemohon telah merugikan karena tidak sejalan dengan prinsip Pilkada demokratis yang mensyaratkan kepastian hukum dan keadilan;

4. Bahwa Pemohon, menurut Mahkamah, telah menjelaskan kedudukannya sebagai badan hukum publik dan telah pula membuktikan bahwa Dayanto, S.H., M.H. dan Muhammad Alfa Sikar masing-masing adalah Direktur dan Sekretaris Jenderal PAMOR yang berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili PAMOR [vide Bukti P-3 berupa Salinan Akta Notaris mengenai Pendirian PAMOR];

5. Bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, Pemohon menyatakan mengalami kerugian demikian karena Pemohon bertujuan untuk menumbuhkembangkan budaya politik yang demokratis (vide Pasal 3 Akta Pendirian PAMOR, Bukti P-3). Tujuan organisasi tersebut ditegaskan melalui kegiatan Pemohon berupa “Melakukan pendampingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pembentukan peraturan perundangundangan terutama pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang partisipatif dan aspiratif” [vide Pasal 4 angka 1 Akta Pendirian PAMOR, Bukti P-3];
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 4 ayat (1) Akta Pendirian PAMOR tersebut, Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum yang concern kepada undang-undang demi kepentingan publik sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

7. Bahwa terhadap keterangan Pemohon demikian, Mahkamah menilai memang benar dalam Pasal 4 angka 1 Akta Pendirian PAMOR diatur bidang kegiatan Pemohon yang salah satunya adalah mendampingi, mengawasi, dan mengevaluasi undang-undang dan peraturan daerah. Namun setelah mencermati ketentuan Pasal 3 serta membaca secara sistematis akta pendirian tersebut secara menyeluruh, menurut Mahkamah, PAMOR merupakan organisasi yang menitikberatkan kegiatannya pada pengawasan dan pengembangan kualitas parlemen;

8. Bahwa dalam konteks pengajuan permohonan pengujian undang-undang, posisi Pemohon yang demikian akan tepat jika Pemohon mengajukan pengujian undang-undang yang mengatur institusi parlemen atau mengatur kelembagaan parlemen. Adapun norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, yaitu kata “hari” dalam Pasal 143 ayat (2); kata “temuan” dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 143 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menurut Mahkamah bukan produk hukum yang mengatur institusi/kelembagaan parlemen, sehingga hal demikian berada di luar bidang kegiatan Pemohon (PAMOR) dan karenanya tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh keberadaan ketentuan Undang-Undang a quo;

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dan/Atau Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN KABUPATEN-KABUPATEN OTONOM DI PROPINSI IRIAN BARAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 06-01-2020

Zadrack Taime, dkk yang berjumlah 14 Pemohon, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Yan Christian Warinussy, S.H., dkk

frasa pada bagian Menimbang dan bagian Penjelasan I (Umum) Paragraf 7 dan 8 UU 12/1969

Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian frasa pada bagian Menimbang dan bagian Penjelasan I (Umum) Paragraf 7 dan 8 UU 12/1969 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah:
a. frasa dalam Konsiderans bagian “Menimbang” dalam UU 12/1969 yang menyatakan, “bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan
b. Bagian Penjelasan I (Umum) paragraf 7 dan 8 yang menyatakan, “Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (Act of Free Choice) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun.”
2. Bahwa, berdasarkan uraian pada angka 1 di atas, tanpa perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kualifikasi para Pemohon sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, telah ternyata bahwa substansi ketentuan yang oleh para Pemohon dianggap telah merugikan hak konstitusionalnya (dan yang sekaligus dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya) sesungguhnya adalah keabsahan peristiwa hukum, dalam hal ini peristiwa hukum internasional, yang bernama Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA (Act of Free Choice) yang terjadi atau dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 1969 dan diakui oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2504 (XXIV). Hal itu tampak jelas dan eksplisit baik dalam uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukumnya (vide Perbaikan Permohonan halaman 6-12) maupun dalam uraian para Pemohon mengenai pokok permohonan atau alasan-alasan pengajuan permohonan a quo (vide Perbaikan Permohonan halaman 12-18). Adapun undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, yaitu UU 12/1969, adalah undang-undang yang merupakan tindak lanjut secara nasional dari peristiwa hukum internasional dimaksud.
3. Bahwa, secara hukum internasional, peristiwa hukum yang dinamakan PEPERA tersebut adalah bagian dari persoalan suksesi negara (succession of state). Secara teori maupun berdasarkan hukum internasional positif, misalnya sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara dalam hubungan dengan Perjanjian Internasional (Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties), peristiwa yang diakui sebagai bagian dari peristiwa suksesi negara (factual state successions) di antaranya adalah peristiwa-peristiwa berikut:
a. penyerapan (absorbtion), dalam hal ini terjadi peristiwa di mana suatu negara diserap oleh dan menjadi bagian dari negara lain atau suatu wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan suatu otoritas kemudian diserap oleh suatu negara dan menjadi bagian dari negara itu;
b. penggabungan (union atau unification), dalam hal ini terjadi peristiwa di mana dua atau lebih negara bergabung menjadi satu negara; jadi, dalam hal ini, terjadi penggabungan dua atau lebih subjek hukum internasional (dalam arti negara) menjadi satu subjek hukum internasional;
c. pemecahan (dismemberment), dalam hal ini terjadi peristiwa di mana satu negara terpecah-pecah menjadi beberapa negara baru. Dalam hal ini dapat terjadi bahwa negara yang lama (predecessor state) sama sekali lenyap dan muncul beberapa negara baru sebagai negara-negara pengganti (successor states), keadaan demikian dinamakan universal state succession. Namun, dapat pula terjadi di mana satu negara terpecah- pecah menjadi beberapa negara tetapi negara yang lama (predecessor state) masih tetap ada, hanya (luas) wilayahnya yang berubah;
d. kombinasi pemecahan dengan penyerapan, dalam hal ini terjadi peristiwa di mana satu negara terpecah-pecah menjadi beberapa bagian dan bagian atau bagian-bagian tersebut diserap oleh satu atau beberapa negara lain;
e. negara-negara merdeka baru (newly independent states), dalam hal ini terjadi peristiwa di mana suatu wilayah yang sebelumnya menjadi bagian dari wilayah negara lain atau merupakan daerah jajahan memerdekakan diri sebagai negara atau negara-negara berdaulat;
Dalam hubungannya dengan permohonan a quo, PEPERA adalah peristiwa suksesi negara dalam jenis atau kelompok yang pertama (huruf a). Peristiwa tersebut telah nyata-nyata terjadi dan diakui oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2504 (XXIV). Resolusi Majelis Umum PBB 2504 (XXIV) dimaksud menyatakan:
The General Assembly,
Recalling its resolution 1752 (XVII) of 21 September 1962, in which it took note of the Agreement of 15 August 1962 between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), acknowledged the role conferred upon the Secretary-General in the Agreement and authorized him to carry out the tasks entrusted to him therein,
Recalling also its decision of 6 November 1963 to take note of the report of the Secretary-General on the completion of the United Nations Temporary Executive Authority in West Irian,
Recalling further that the arrangements for the act of free choice were the responsibility of Indonesia with the advice, assistance and participation of a special representative of the Secretary-General, as stipulated in the Agreement,
Having received the report on the conduct and results of the act of free choice submitted by the Secretary-General in accordance with article XXI, paragraph 1, of the Agreement,
Bearing in mind that, in accordance with article XXI, paragraph 2, both parties to the Agreement have recognized these results and abide by them,
Noting that the Government of Indonesia, in implementing its national development plan, is giving special attention to the progress of West Irian, bearing in mind the specific conditions of its population, and that the Government of the Netherlands, in close cooperation with the Government of Indonesia, will continue to render financial assistance for this purpose, in particular through the Asian Development Bank and the institutions of the United Nations,
1. Takes note of the report of the Secretary-General and acknowledges with appreciation the fulfilment by the Secretary-General and his representatives of the tasks entrusted to them under the Agreement of 15 August 1962 between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian);
2. Appreciates any assistance provided through the Asian Development Bank, through institutions of the United Nations or through other means to the Government of Indonesia in its efforts to promote the economic and social development of West Irian.
1813th plenary meeting, 19 November 1969.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Piagam PBB (Charter of the United Nations, selanjutnya disebut Piagam), Majelis Umum (General Assembly) adalah salah satu organ utama PBB yang beranggotakan negara-negara anggota PBB [Pasal 9 ayat (1) Piagam]. Sebagai salah satu organ utama PBB, Majelis Umum diberikan fungsi-fungsi tertentu yang berdasarkan fungsi-fungsi dimaksud kemudian dirumuskan kewenangan-kewenangan tertentu. Berkait dengan fungsi Majelis Umum, Pasal 10 Piagam menyatakan, “The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations or to the Security Council or to both on any such questions or matters” (Majelis Umum dapat membicarakan masalah apa pun atau hal apa pun yang berada dalam ruang lingkup Piagam ini atau yang berkait dengan kekuasaan dan fungsi dari setiap organ yang disebutkan dalam Piagam ini, dan, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 12, dapat mengeluarkan rekomendasi kepada Anggota PBB atau kepada Dewan Keamanan atau kepada keduanya berkenaan dengan masalah-masalah atau hal-hal tersebut). Secara hukum internasional, dalam konteks fungsi Majelis Umum demikian itulah keberadaan Resolusi 2504 (XXIV) harus dipahami. Artinya, dikeluarkannya Resolusi 2504 (XXIV) adalah bagian dari pelaksanaan fungsi Majelis Umum PBB sebagaimana ditegaskan dalam Piagam.
Oleh karena itu, mendalilkan adanya kerugian hak konstitusional dari ketentuan dalam UU 12/1969, yang notabene adalah undang-undang yang menindaklanjuti suatu peristiwa hukum internasional yang sah, in casu PEPERA yang dilaksanakan di bawah pengawasan PBB dan diakui oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2504 (XXIV), sama artinya “memaksa” Mahkamah untuk menilai keabsahan tindakan PBB, in casu Majelis Umum. Mahkamah jelas tidak memiliki kewenangan demikian. Jangankan Mahkamah, bahkan Mahkamah Internasional (International Court of Justice, ICJ) pun, yang notabene berdasarkan Pasal 92 Piagam adalah organ yudisial utama PBB dan berdasarkan Pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk mengadili masalah hukum internasional apa pun, tidak serta-merta atau secara otomatis dapat melaksanakan yurisdiksinya itu dengan mengabaikan ketentuan tentang, misalnya, subjek yang boleh menjadi pihak di hadapan ICJ (yaitu hanya negara-negara) dan persetujuan dari pihak-pihak bersengketa yang menyatakan bahwa mereka sepakat menyerahkan penyelesaian masalahnya kepada ICJ.
4. Bahwa, sejalan dengan pertimbangan pada angka 2 dan 3 di atas dan dengan mengikuti alur penalaran dari para Pemohon sendiri, sebagaimana tertuang dalam uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukumnya maupun dalam uraian mengenai pokok permohonannya, maka akan diperoleh alur penalaran sebagai berikut:
a. diundangkannya UU 12/1969 adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PEPERA (Act of Free Choice) 2 Agustus 1969 yang dilaksanakan di bawah pengawasan PBB, sebagaimana ditegaskan dalam Konsiderans “Menimbang” dan Penjelasan Umum UU 12/1969;
b. PEPERA (Act of Free Choice) dimaksud diakui keabsahannya oleh Majelis Umum PBB sebagaimana tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV), 19 November 1969.
Oleh karena itu, menjadi tidak logis untuk menyatakan suatu undang-undang yang melaksanakan atau menindaklanjuti suatu peristiwa hukum yang absah menurut hukum internasional sebagai undang-undang yang merugikan hak konstitusional seseorang atau sekelompok orang tanpa terlebih dahulu mempersoalkan keabsahan peristiwa hukum internasional yang ditindaklanjuti dimaksud, in casu PEPERA (Act of Free Choice) yang diakui oleh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV) 19 November 1969. Namun, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan baik PEPERA (Act of Free Choice) maupun Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV) 19 November 1969 yang mengakui keabsahan PEPERA (Act of Free Choice) dimaksud.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas telah ternyata bahwa secara substansial para Pemohon sesungguhnya mempersoalkan keberadaan PEPERA (Act of Free Choice) 2 Agustus 1969 yang diakui oleh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV) 19 November 1969. Oleh karena itu tidak ada persoalan kerugian hak konstitusional yang lahir sebagai akibat dari berlakunya frasa “bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam Konsiderans “Menimbang” UU 12/1969 dan Penjelasan Umum (I) UU 12/1969 yang menyatakan, “Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (Act of Free Choice) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat Daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun.” Oleh karena tidak terdapat persoalan kerugian hak konstitusional maka Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, bukan berarti undang-undang yang bersumber dari Resolusi Majelis Umum PBB termasuk dalam hal ini UU 12/1969 tidak dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya. Namun oleh karena Undang-Undang a quo yang berasal dari hasil Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut merupakan produk hukum yang menyangkut pembentukan daerah, in casu Provinsi Irian Barat, adalah sah dan final, seandainya pun terdapat persoalan konstitusionalitas dan sepanjang tidak mempersoalkan keabsahan suatu peristiwa hukum internasional maka yang dapat mewakili kepentingan masyarakat provinsi tersebut termasuk dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon adalah Pemerintahan Daerah dalam hal ini Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Penegasan hal demikian telah beberapa kali ditegaskan Mahkamah dalam permohonan yang terkait dengan kepentingan daerah termasuk di dalamnya pembentukan daerah. Pendirian Mahkamah demikian dapat dibaca dalam, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XIV/2016;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan tidak berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas dan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan para Pemohon.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 99/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 18-12-2019

Ahmad Wazir Noviadi diwakili oleh kuasa hukumnya Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Violla Reininda, S.H., dan Gunawan Simangunsong, S.H., para Advokat pada kantor REFLY HARUN & PARTNERS

Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap permohonan pengujian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah frasa “pemakai narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 tidak tepat dimasukkan ke dalam pengertian “perbuatan tercela” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana juga pemilihan umum adalah bagian dari proses demokrasi yang pada prinsipnya harus memberi ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak konstitusionalnya baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Meskipun demikian hak tersebut secara konstitusional dapat dilakukan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945];
Bahwa dalam konteks hak untuk dipilih, agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selain harus memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas, juga dituntut memiliki standar moral yang tinggi. Untuk itu, UU 10/2016 menentukan persyaratan, salah satunya, yakni tidak pernah melakuan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Adapun yang termasuk dengan perbuatan tercela di antaranya merupakan pemakai/pengedar narkotika [vide Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016];
Bahwa penyalahgunaan narkotika dapat dimasukkan dalam kategori tindak pidana atau kejahatan karena dipergunakan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga merupakan sesuatu yang dilarang. Tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah termasuk salah satu kejahatan paling serius [the most serious crime, vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007] sekaligus kejahatan luar biasa [extra ordinary crime, vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XV/2017] bagi umat manusia dengan mengingat dampak atau ancamannya yang telah terbukti merusak dan semakin bertambah korbannya, peredarannya yang semakin canggih dan rumit bahkan jenisnya yang semakin beragam, sehingga dibutuhkan penanganan yang serius dan luar biasa agar generasi bangsa tidak teracuni sehingga menimbulkan ancaman hilangnya generasi (lost generation). Oleh karena penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan, bahkan dapat dikategorikan sebagai the most serious crime, maka dengan sendirinya juga termasuk dalam perbuatan tercela. Apalagi bagi masyarakat Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi perikemanusiaan, keberadaan narkotika yang dipahami sebagai zat yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk atau tidak sadar dan bahkan menyebabkan kecanduan dan ketergantungan yang pada gilirannya akan mengurangi produktivitas kerja bahkan merusak kesehatan fisik, mental, dan moral, maka ketika disalahgunakan baik dipakai untuk konsumsi pribadi, lebih- lebih untuk diedarkan, hal tersebut dianggap perbuatan tercela. Bahkan sejumlah hasil studi menunjukkan bahwa seseorang yang kecanduan narkotika dan sejenisnya akan mengalami kondisi brain disease yang sangat sulit untuk disembuhkan. Kondisi demikianlah yang menjadi salah satu alasan bahwa secara konstitusional dapat dilakukan pembatasan karena memenuhi kriteria pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yaitu dalam hal ini pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.

[3.13.2] Bahwa untuk menjawab persoalan konstitusionalitas sebagaimana tersebut di atas maka harus dilihat terlebih dahulu konteksnya dengan keseluruhan pengertian dan substansi yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 yang selengkapnya menyatakan:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
d. dihapus;
e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019];
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
r. dihapus;
s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

[3.13.3] Bahwa setelah membaca secara keseluruhan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 di atas telah ternyata bahwa syarat untuk menjadi kepala daerah yang dikaitkan dengan persoalan narkotika juga disebutkan dalam huruf f, yaitu “bebas dari penyalahgunaan narkotika.” Pertanyaan yang kemudian timbul, jika telah secara tegas dikatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah adalah harus “bebas dari penyalahgunaan narkotika” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, apakah masih dibutuhkan memasukkan “pemakai narkotika” ke dalam kelompok perbuatan tercela sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i. Lantas, apakah “pemakai narkotika” berbeda dengan “penyalah guna narkotika”. Berhubung Pasal 7 ayat (2) huruf f tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan narkotika”, demikian pula halnya dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i juga tidak memberikan pengertian “pemakai narkotika”, maka menjadi penting untuk terlebih dahulu mengetahui pengertian dari kedua istilah tersebut menurut hukum positif, in casu UU 35/2009.
Namun, UU 35/2009 ternyata tidak pula memberikan pengertian tentang “Penyalahgunaan Narkotika” melainkan hanya pengertian “Penyalah Guna”. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 15 UU 35/2009 menyatakan, “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Dengan demikian, “Penyalahgunaan Narkotika” dapat diberi pengertian “perbuatan menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum”. UU 35/2009 juga tidak memberikan pengertian tentang “pemakai narkotika” dalam Ketentuan Umum Undang-Undang a quo. Maka, pertanyaan yang kemudian timbul, perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai perbuatan menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut. Apakah “pemakai narkotika” termasuk di dalamnya sehingga “penyalahgunaan narkotika” juga mencakup “pemakai narkotika”. Hal ini penting untuk mendapatkan kejelasan dan ketegasan karena UU 35/2009 pada prinsipnya membolehkan pemakaian atau penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi [vide Pasal 7 UU 35/2009], kecuali untuk narkotika Golongan I. Untuk narkotika Golongan I bahkan penggunaan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pun dilarang. Narkotika jenis ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 UU 35/2009]. Menteri yang dimaksud di sini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan [Pasal 1 angka 22 UU 35/2009]. Penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut secara tegas dalam Pasal 53 UU 35/2009 yang menyatakan:

(1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
(3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pengguna narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 53 tidaklah tepat jika dimasukkan ke dalam pengertian “pemakai narkotika” sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Sebab, orang yang bersangkutan menggunakan narkotika bukanlah atas kemauannya sendiri melainkan karena “perintah” dokter dengan alasan kesehatan. Dengan kata lain, terdapat alasan yang sah atas penggunaan narkotika tersebut sehingga tidak tepat jika dikelompokkan sebagai bagian dari perbuatan tercela.

[3.13.4] Bahwa jika dihubungkan dengan permohonan a quo, kalau pengertian “pemakai narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 tidak mendapatkan kejelasan atau tidak diberi batasan yang tegas maka orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan kesehatan pun menjadi masuk ke dalam pengertian “pemakai narkotika” (sehingga, sebagai konsekuensinya, orang tersebut tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah). Keadaan demikian jelas menimbulkan ketidakpastian hukum karena, di satu pihak, penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dibenarkan [Pasal 7 juncto Pasal 53 UU 35/2009]. Sementara itu, di pihak lain, pemakaian narkotika dimasukkan sebagai bagian dari larangan karena dikelompokkan ke dalam kelompok perbuatan tercela [Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016]. Oleh karena itu, menurut penalaran yang wajar, “pemakai narkotika” dengan alasan kesehatan haruslah tidak dimasukkan ke dalam pengertian “pemakai narkotika” yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Namun, karena tiadanya pengertian atau batasan hukum tentang pengertian “pemakai narkotika” tersebut maka tetap terdapat kemungkinan bahwa pemakai narkotika dengan alasan perawatan kesehatan pun dapat ditafsirkan mencakup “pemakai narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Inilah ketidakpastian hukum yang harus dihilangkan sehingga tidak merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak atas kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
[3.13.5] Bahwa lebih lanjut, Pasal 54 UU 35/2009 menyatakan, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Adapun yang dimaksud dengan rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika [vide Pasal 1 angka 16 UU 35/2009]. Sementara itu, yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat [vide Pasal 1 angka 17 UU 35/2009]. Begitu pula pemakai narkotika yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban wajib menjalani rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Berkenaan dengan rehabilitasi tersebut, Pasal 55 UU 35/2009 menyatakan:
(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan di atas jelas menunjukkan posisi pemakai narkotika sebagai korban. Logika yang dapat ditarik dari rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 55 UU 35/2009 di atas adalah bahwa pemakai atau Pecandu Narkotika menyadari dirinya sebagai pecandu atau, dalam hal seorang anak yang belum cukup umur, orang tua atau wali dari anak itu menyadari bahwa anaknya atau anak yang berada di bawah perwaliannya adalah pemakai atau pecandu, yang dengan kata lain adalah korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini si pemakai atau pecandu dimaksud tidak atau belum melalui proses pengadilan melainkan dengan sadar memenuhi kewajibannya untuk melaporkan diri guna mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Orang-orang demikian, setelah selesai menjalani proses rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang diwajibkan itu, tidaklah tepat untuk tetap dianggap sebagai pemakai narkotika yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016.
[3.13.6] Bahwa lebih jauh, terkait dengan ketentuan dalam Pasal 54 UU 35/2009 di atas, Pasal 103 UU 35/2009 menyatakan:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan ketentuan di atas berarti terdapat dua kemungkinan bagi Pecandu Narkotika, yaitu: terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah. Dalam hal terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan putusan. Adapun dalam hal tidak terbukti bersalah, hakim akan memberikan penetapan. Namun, baik jika hakim menjatuhkan putusan (yang artinya orang yang bersangkutan terbukti bersalah) maupun jika hakim menjatuhkan penetapan (yang artinya orang yang bersangkutan tidak terbukti bersalah), isi atau substansi sikap hakim adalah sama, yaitu memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani perawatan melalui rehabilitasi. Bedanya, rehabilitasi yang diperintahkan dengan putusan kualifikasinya adalah hukuman (dan karena itu masa selama menjalani pengobatan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman), sedangkan rehabilitasi yang diperintahkan dengan penetapan bukanlah hukuman. Pertanyaan yang kemudian timbul, apakah seseorang yang telah selesai menjalani proses rehabilitasi (baik rehabilitasi dimaksud karena perintah putusan maupun karena perintah penetapan hakim) masih tetap dapat digolongkan sebagai “pemakai narkotika” sehingga menutup kesempatan orang yang bersangkutan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan tertutupnya kesempatan itu berlaku untuk selamanya.
Berdasarkan hal tersebut apabila mantan pemakai narkotika yang telah selesai menjalani proses rehabilitasi juga tetap dimasukkan ke dalam kategori “pemakai narkotika” (sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016) selain bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil juga bertentangan dengan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, orang-orang demikian pun harus dikecualikan dari pengertian “pemakai narkotika” yang termuat dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016.
[3.13.7] Bahwa memang benar terdapat kemungkinan di mana seorang pemakai narkotika dapat dijatuhi pidana yang lama pidananya berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun tergantung pada golongan narkotika yang dipakai atau digunakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU 35/2009. Namun, dalam keadaan demikian pun hakim diwajibkan untuk memerhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU 35/2009. Pasal 127 UU 35/2009 selengkapnya menyatakan:

(1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Maksud frasa “hakim wajib memperhatikan” dalam Pasal 127 ayat (2) UU 35/2009 tersebut tiada lain adalah hakim pertama-tama harus sungguh-sungguh mempertimbangkan bahwa pemakai narkotika tersebut adalah korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itulah, pada ayat (3) ditekankan bahwa jika terbukti sebagai korban maka pemakai narkotika tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Artinya, terhadap orang-orang semacam ini, dengan mengacu pada Pasal 103 UU 35/2009, kalaupun terbukti bersalah maka vonis hakim adalah wajib dalam bentuk perintah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Namun demikian, mengingat besarnya bahaya penyalahgunaan narkotika, pengetatan pengaturan tentang penggunaan narkotika merupakan keniscayaan yang mutlak diperlukan. Oleh karena itulah Mahkamah telah menegaskan bahaya dimaksud dalam putusan sebelumnya berkait dengan persoalan narkotika, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XVII/2019 bertanggal 23 Oktober 2019. Dalam pertimbangan hukum Putusan dimaksud, Paragraf [3.10], Mahkamah antara lain menegaskan:
2. Bahwa seriusnya ancaman yang diberikan oleh kejahatan narkotika terbukti telah menjadi kecemasan dan keprihatian mendalam masyarakat internasional sebagaimana terbukti dari diadopsinya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Narkotika dan Psikotropika, dalam hal ini United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances (selanjutnya disebut Konvensi Narkotika dan Psikotropika) tahun 1988. Pembukaan Konvensi Narkotika dan Psikotropika menyatakan, antara lain:
Deeply concerned by the magnitude of and rising trend in the illicit production of, demand for and traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, which pose a serious threat to the health and welfare of human beings and adversely affect the economic, cultural and political foundations of society,
Deeply concerned also by the steadily increasing inroads into various social groups made by illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, and particularly by the fact that children are used in many parts of the world as an illicit drug consumers market and for purposes of illicit production, distribution and trade in narcotic drugs and psychotropic substances, which entails a danger of incalculable gravity,
Recognizing the links between illicit traffic and other related organized criminal activities which undermine the legitimate economies and threaten the stability, security and sovereignty of States,
Recognizing also that illicit traffic is an international criminal activity, the suppression of which demands urgent attention and the highest priority.
(Sangat prihatin oleh besarnya dan meningkatnya kecenderungan dalam produksi, permintaan dan perdagangan gelap narkotika serta zat-zat psikotropika, yang memberi ancaman serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia dan sangat merugikan sendi-sendi ekonomi, budaya dan politik masyarakat,
Sangat prihatin pula oleh penerobosan secara terus-menerus ke dalam berbagai kelompok sosial oleh perdagangan gelap narkotika dan zat-zat psikotropika, dan khususnya oleh kenyataan bahwa anak-anak digunakan di banyak belahan dunia sebagai pasar gelap pemakai dan tujuan dari produksi, distribusi dan perdagangan gelap narkotika serta zat-zat psikotropika, yang menyertakan suatu ancaman yang tak terhitung besarnya,
Menyadari keterkaitan antara perdagangan gelap dan aktivitas kejahatan terorganisasi terkait lainnya yang merongrong kehidupan ekonomi yang sah dan mengancam stabilitas, keamanan dan kedaulatan Negara-negara, Menyadari pula bahwa perdagangan gelap adalah sebuah kejahatan internasional, yang kehadirannya menuntut perhatian mendesak dan prioritas utama).
3. Bahwa Indonesia telah menjadi negara pihak (state party) dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika. Oleh karena itu, telah menjadi kewajiban hukum internasional (international legal obligation) bagi Indonesia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Konvensi ini dengan itikad baik. Dalam konteks permohonan a quo, salah satu ketentuan dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika tertuang dalam Pasal 3 ayat (6) yang menyatakan:
The Parties shall endeavour to ensure that any discretionary legal powers under their domestic law relating to the prosecution of persons for offences established in accordance with this article are exercised to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offences, and with due regard to the need to deter the commission of such offences.
(Negara-negara Pihak akan berusaha keras guna menjamin bahwa setiap kekuasaan kekuasaan diskresioner yang sah berdasarkan hukum nasionalnya yang berkait dengan penuntutan orang-orang karena melakukan kejahatan-kejahatan yang ditentukan sesuai dengan pasal ini dilaksanakan untuk memaksimalkan langkah-langkah penegakan hukum berkenaan dengan kejahatan-kejahatan tersebut, dan dengan sungguh- sungguh mempertimbangkan kebutuhan untuk mencegah dilakukannya kejahatan-kejahatan tersebut.
Oleh karena itu, dilihat dari perspektif Konvensi Narkotika dan Psikotropika, menerapkan ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana narkotika dan psikotropika tertentu, termasuk tindak pidana yang diatur dalam norma UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo, adalah bagian dari upaya mencegah dilakukannya tindak pidana dimaksud dan sekaligus sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban internasional Indonesia yang lahir dari Konvensi Narkotika dan Psikotropika;
4. Bahwa penerapan ancaman pidana yang keras terhadap tindakan pidana narkotika dan psikotropika tertentu, termasuk tindak pidana yang diatur dalam norma UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo, juga dibenarkan sekaligus secara implisit dianjurkan oleh Konvensi Narkotika dan Psikotropika. Pasal 24 Konvensi Narkotika dan Psikotropika menyatakan:
A Party may adopt more strict or severe measures than those provided by this Convention if, in its opinion, such measures are desirable or necessary for the prevention or suppression of illicit traffic
(Suatu Negara Pihak dapat memberlakukan upaya-upaya yang lebih ketat dan lebih keras dari yang diatur dalam Konvensi ini jika, menurut pendapatnya, upaya-upaya demikian diinginkan atau diperlukan untuk mencegah atau menekan perdagangan gelap).

Dengan demikian meskipun persyaratan “bebas dari penyalahgunaan narkotika” untuk menjadi calon kepala daerah telah diatur (juga) dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f UU 10/2016 namun dengan senantiasa mengingat besarnya ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika maka “pemakai narkotika” tetaplah layak dimasukkan ke dalam pengertian orang yang melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan Penjelasannya. Namun, sifat tercela tersebut menjadi tidak tepat jika tetap dilekatkan kepada:
a. pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan; atau
b. mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
c. mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.
Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka sepanjang berkaitan dengan penggunaan narkotika, selain berlaku ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 telah tepat memasukkan pemakai narkotika dalam perbuatan tercela, sehingga frasa “pemakai narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 adalah konstitusional. Namun demikian, untuk menghindari kemungkinan terjadinya multitafsir dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam penerapannya maka frasa “pemakai narkotika” harus dimaknai tidak mencakup: 1) pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan; atau 2) mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau 3) mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 18-12-2019

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., dkk diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Dr. Husdi Herman, S.H., M.M., Viktor Santoso Tandiasa, S.H. M.H., dan Tineke Indriani, S.H., advokat yang tergabung dalam Law Office Dr. Husdi Herman, S.H., M. M., Advocate & Legal Consultants

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI

Bahwa terhadap pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan dengan menyatakan OJK adalah lembaga penegak hukum dalam konteks hukum administratif negara bukan lembaga penegak hukum dalam konteks pro Justitia sebagaimana diatur dalam KUHAP seperti halnya kewenangan penyelidikan yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah memandang penting untuk mengaitkan permohonan para Pemohon a quo dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa OJK adalah lembaga negara independen. Namun demikian, sebelum lebih jauh membahas kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK, Mahkamah terlebih dahulu perlu menegaskan arti penting kehadiran OJK dalam desain besar perekonomian negara terutama dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Bahwa terkait dengan hal di atas, Konsiderans “Menimbang” huruf a UU 21/2011 menyatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berkenaan dengan dasar pemikiran tersebut, menurut Mahkamah, seharusnya kewenangan yang dimiliki oleh OJK dimaksudkan untuk mencapai tujuan mewujudkan perekonomian nasional. Sehingga untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan penegakan hukum, baik berupa hukum administrasi maupun penegakan hukum lainnya termasuk hukum pidana. Oleh karena itu sebelum sampai pada kesimpulan apakah OJK merupakan lembaga penegak hukum dalam konteks pro justitia ataukah penegakan hukum dalam konteks administratif semata maka Mahkamah perlu mempertimbangkan hal berikut:

[3.13.1] Bahwa dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum saja tetapi juga dibuka kemungkinan dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang diberi kewenangan khusus untuk itu, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, misalnya kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal. Artinya, dengan bukti tersebut, kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar lembaga penegak hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya.

[3.13.2] Bahwa berkenaan dengan pertimbangan di atas, apabila diletakkan dalam bingkai integrated criminal justice system harus ada keterpaduan penyidik bidang tindak pidana lainnya dengan penyidik Kepolisian. Keterpaduan demikian penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam penegakan hukum terutama dalam penegakan hukum pidana. Dalam konteks itu, setiap lembaga baik itu Kepolisian dan lembaga lain yang mempunyai kewenangan penyidikan masing- masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan oleh undang-undang. Artinya sekalipun undang- undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan prinsip integrated criminal justice system. Prinsip demikian dilakukan dengan kewajiban membangun koordinasi antara penyidik lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dengan penyidik Kepolisian.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam Paragraf [3.13] di atas, sebelum lebih jauh menilai konstitusionalitas kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK penting bagi Mahkamah mempertimbangkan apakah kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK dapat dibenarkan ataukah sebaliknya.

Bahwa kewenangan OJK yang diberikan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari politik hukum untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Oleh karenanya diperlukan piranti hukum yang memberikan kewenangan tertentu sehingga kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu pula melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berkenaan dengan dasar pemikiran tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK adalah merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan perekonomian nasional. Artinya, penyidikan yang diberikan kepada OJK tidak dapat dilepaskan dari pencapaian tujuan dimaksud.

Bahwa namun demikian apabila kewenangan penyidikan yang diberikan kepada OJK dilaksanakan tanpa mempersyaratkan koordinasi dengan penyidik Kepolisian, apakah berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip integrated criminal justice system, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut.

[3.15] Menimbang bahwa apabila diletakkan dalam perspektif kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian, kewenangan demikian dapat dibenarkan. Namun, jikalau kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan tanpa koordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain selain Kepolisian berpotensi adanya kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi tersebut, kewajiban membangun koordinasi dengan penyidik Kepolisian juga merupakan kewajiban yang melekat pada penyidik OJK. Dasar pertimbangan demikian tidak terlepas dari semangat membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi sehingga tumpang-tindih kewenangan yang dapat berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat penyidik di masing-masing lembaga dalam proses penegakan hukum dapat dihindari.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap argumentasi para Pemohon bahwa kewenangan OJK dalam hal penyidikan dapat mengaburkan Integrated Criminal Justice System karena UU 21/2011 tidak mengatur jenis tindak Pidana dalam sektor Jasa Keuangan perbankan ataupun non-perbankan yang menjadi wewenang Penyidik lembaga OJK, Mahkamah berpendapat, tanpa dikaitkan dengan jenis tindak pidananya, kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Dengan kata lain, terlepas dari jenis-jenis tindak pidana dalam sektor jasa keuangan yang sangat beragam, dengan mengingat tujuan dibentuknya OJK, Mahkamah memandang kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional. Artinya, telah ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah semata- mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas- batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Tegasnya, demi kepastian hukum, koordinasi dengan penyidik kepolisian sebagaimana dimaksudkan di atas dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, di mana Mahkamah telah berkesimpulan bahwa kewenangan penyidikan OJK yang merupakan inti dari dalil para Pemohon adalah konstitusional sepanjang dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian, maka dalil para Pemohon selain dan selebihnya oleh karena tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG YANG DIUBAH TERAKHIR KALI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 11-12-2019

Faldo Maldini, Tsamara Amany, Dara Adinda Kesuma Nasution dan Cakra Yudi Putra yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Rian Ernest Tanudjaja, S.H., MPA., Kamarudin, S.H., Nasrullah, S.H., dan Pandu Satyahadi Putra, S.H., Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (selanjutnya disebut Para Pemohon).

Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada

Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon mengenai batas usia calon kepala daerah, Mahkamah telah pernah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 tanggal 27 November 2007. Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud, Mahkamah menyatakan, antara lain:

"........bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan a quo adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas 56 pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945." [vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007]

Bahwa dengan pertimbangan di atas telah jelas, dalam konteks permohonan a quo, perihal batas usia tidak terdapat persoalan konstitusional sebab, menurut Mahkamah, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Demikian pula halnya jika pembentuk undang-undang berpendapat bahwa untuk jabatan atau perbuatan hukum tertentu pembentuk undang-undang menentukan batas usia yang berbeda-beda dikarenakan perbedaan sifat jabatan atau perbuatan hukum itu, hal itu pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Bahkan, Mahkamah telah menegaskan pula, andaipun perihal batas usia itu tidak diatur dalam undang-undang melainkan diserahkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk mengaturnya, hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam kaitannya dengan Permohonan a quo, pertanyaannya kemudian, apakah terdapat kebutuhan bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan fundamental dalam perkembangan ketatanegaraan yang menyebabkan Mahkamah tak terhindarkan harus mengubah pendiriannya. Hal ini pun telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, sebagaimana dikutip di atas.

[3.10.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, walaupun norma yang dipersoalkan oleh para Pemohon diatur dalam undang-undang yang berbeda, substansi persoalannya atau isu hukumnya adalah sama dengan substansi persoalan atau isu hukum yang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007. Sebagaimana telah ditegaskan dalam sejumlah putusan Mahkamah, pada hakikatnya, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 bukanlah pengujian apa yang tertulis di dalam pasal-pasal undang-undang (atau bagian tertentu dari suatu undang-undang) melainkan pengujian konstitusionalitas materi muatan norma yang terkandung dalam pasal-pasal atau bagian tertentu dari undang-undang yang diuji tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 mutatis mutandis berlaku pula untuk perkara para Pemohon a quo.

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan pada Sub-Paragraf [3.10.1] dan Sub-Paragraf [3.10.2] di atas, adalah tidak beralasan menurut hukum dalil para Pemohon yang menyatakan norma undang-undang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo yang mengatur batas usia calon kepala daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal serupa, seperti usia bakal calon anggota legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah 21 tahun dan batas usia seseorang yang dianggap dewasa dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setelah 21 tahun. Juga tidak beralasan menurut hukum dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Universal Declaration of Human Rights serta Pasal 25 dan Pasal 26 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights memberikan hak konstitusional bagi para Pemohon untuk diperlakukan sama dalam pemerintahan negara, sehingga batas usia 30 tahun bagi calon kepala daerah dalam undang-undang a quo justru merupakan pelanggaran terhadap hak- hak sipil dan politik rakyatnya. Tidak beralasan menurut hukum, sebab, pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan, yang dijamin oleh Konstitusi, dalam hubungannya dengan pengisian jabatan tertentu, bukan berarti meniadakan persyaratan atau pembatasan-pembatasan yang secara rasional memang dibutuhkan oleh jabatan itu. Pembatasan demikian sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada adalah tidak beralasan menurut hukum.

← Sebelumnya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Selanjutnya →