Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Ketetapan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Mengabulkan Penarikan Kembali Oleh Pemohon Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 25-11-2020

Benidiktus Papa, Karlianus Poasa, S.H., Felix Martuah Purba, S.H., Oktavianus Alfianus Aha, S.T., Alboin Cristoveri Samosir, S.H., dan Servarius Sarti Jemorang, S.Pd., untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pasal 35 ayat (1) dan frasa “dijamin” dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020

Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (1), Paasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 September 2020, yang diajukan oleh Benidiktus Papa, Karlianus Poasa S.H., Felix Martuah Purba, S.H., Oktavianus Alfianus Aha, S.T., Alboin Cristoveri Samosir, S.H., dan Servasius Sarti Jemorang, S.Pd. yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 September 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 28 September 2020 dengan Nomor 80/PUU-XVIII/2020 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap Permohonan Nomor 80/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 194/TAP.MK/2020 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 80/PUU-XVIII/2020, bertanggal 28 September 2020;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 195/TAP.MK/2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 80/PUU-XVIII/2020, bertanggal 28 September 2020;

c. Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 6 Oktober 2020 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

d. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 21 Oktober 2020. Dalam persidangan dimaksud, para Pemohon menyatakan menarik permohonannya yang kemudian dilengkapi dengan surat bertanggal 9 November 2020, perihal Pencabutan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali;

f. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 3 November 2020 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 80/PUU-XVIII/2020 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 25-11-2020

Riyono, Mukhamad Syamsul Bachtiar dkk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Sumantri dan Sarwono , untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pasal 154 huruf c UU Ketenagakerjaan

Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI

Bahwa terhadap Pasal 154 huruf c UU Ketenagakerjaan dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum lebih lanjut mempertimbangkan Kedudukan Hukum dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
[3.3.1] Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 154 huruf c UU 13/2003 terhadap UUD 1945, namun pada tanggal 2 November 2020 Presiden Republik Indonesia mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, yang selanjutnya disebut UU 11/2020). UU 11/2020 a quo menghapus beberapa ketentuan dari beberapa undang-undang, di antaranya pada BAB IV tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua, Pasal 81 UU 11/2020 menyebutkan sebagai berikut:
Pasal 81
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) diubah sebagai berikut:
1. …
41. Pasal 154 dihapus
42….dst.
[3.3.2] Bahwa dengan diundangkannya UU 11/2020 yang menghapus Pasal 154 huruf c UU 13/2003, maka norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon sudah tidak lagi diatur dalam UU yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon. Hal demikian berakibat permohonan para Pemohon a quo telah kehilangan objek;
[3.4] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan para Pemohon kehilangan objek, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan para Pemohon lebih lanjut.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 82/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 25-11-2020

Pina Aprilianti yang diwakili oleh kuasa hukumnya Vidya Dewi, S.SI, S,H, dkk, Advokat/Konsultan Hukum dan calon advokat pada Lokataru, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia,, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 8 UU Pornografi

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 8 UU Pornografi dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam Paragraf [3.7] di atas, maka permasalahan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah (1) apakah norma Pasal 8 telah diatur dalam norma Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 dan (2) apakah norma Pasal 8 UU 44/2008 tidak melindungi hak warga negara khususnya perempuan. Namun sebelum menjawab permasalah tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
[3.11.1] Bahwa globalisasi telah membawa budaya dan nilai yang memengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat, khususnya di Indonesia. Melalui media yang kian terbuka dan terjangkau, masyarakat menerima berbagai informasi tentang peradaban baru yang datang dari seluruh penjuru dunia. Banjir informasi dan budaya baru yang dibawa oleh arus teknologi informasi tak jarang teramat asing dari sikap hidup dan norma yang berlaku di suatu masyarakat. Oleh karena itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi serta makin mudahnya akses terhadap internet, telah membuka mata semua orang untuk melakukan berbagai upaya meredam dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut, salah satunya adalah penyebarluasan konten yang mengandung pornografi. Sasaran dari pornografi ini adalah perusakan terhadap karakter serta moral terutama generasi muda penerus bangsa. Ekses yang dirasakan tentu bersifat abstrak sebab isi dan wujud konkretnya tidak dapat ditentukan (wujud konkretnya sangat banyak bahkan tidak terbatas atau wujud perbuatannya baru dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna). Padahal, sejarah jatuh bangunnya bangsa-bangsa dan peradaban telah memberi pelajaran bahwa perkembangan suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter, etos dan etika sosial bangsa yang bersangkutan. Krisis karakter dan moralitas yang melanda suatu bangsa dapat mengarah pada kemerosotan moral bangsa yang bersangkutan. Maka dari itu, negara harus hadir untuk melindungi dan menyelamatkan warganya khususnya generasi muda penerus bangsa. Negara harus menegaskan bahwa pornografi tidak dapat ditolerir untuk diberi kebebasan dalam ruang sosial masyarakat, terlebih lagi masyarakat Indonesia yang religius. Hal ini penting, sebab negara tidak boleh melakukan pembiaran yang disebabkan oleh pandangan bahwa hak asasi membolehkan segala individu warga negara untuk melakukan apa saja tanpa menghiraukan pandangan publik lainnya yang juga memiliki hak untuk tidak terlanggar kenyamanannya, hak untuk menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
[3.11.2] Bahwa terkait dengan keberadaan UU 44/2008 secara umum, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 10-17- 23/PUU-VII/2009, hlm. 381 yang menyatakan:
“Bahwa UU Pornografi dibentuk dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.”
Oleh karena itu, keberadaan UU 44/2008 ini harus dibaca sebagai salah satu upaya negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya para generasi muda dari bahaya pornografi. Sebagai sebuah kesatuan sistem penegakan hukum yang terpadu, maka penegakan hukum atas UU 44/2008 ini harus dibarengi dengan upaya dari pemerintah melalui penguatan fungsi pengawasan di sektor hulu dengan melakukan pemblokiran situs yang mengandung pornografi serta penyensoran terhadap konten di media, baik pada media televisi maupun radio yang memuat/menyiarkan pornografi secara massif dan konsisten. Selain itu, penguatan literasi yang terkait dengan pemahaman yang benar berkaitan dengan pornografi bagi para remaja khususnya, melalui berbagai media, baik elektronik maupun cetak juga harus terus dilakukan. Peran serta masyarakat melalui lingkungan keluarga untuk lebih peduli dan aktif melakukan pencegahan terhadap pornografi dengan cara memberikan pemahaman yang benar dan komprehensif serta menanamkan budaya malu sehingga dapat membantu semua pihak memiliki kepribadian yang sehat secara psikis dan fisik, juga menjadi faktor penting keberhasilan bangsa ini dalam memerangi pornografi. Berbagai upaya persuasif tersebut diharapkan menjadi upaya nyata mencegah pornografi masuk ke dalam pergaulan masyarakat Indonesia. Dalam konteks demikian, maka dalam mensikapi tentang tindak pidana pornografi, semua pihak harus memiliki persepsi yang sama mengenai efek negatif dari pornografi.
[3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 8 UU 44/2008 sebagai berikut:
[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 8 UU 44/2008 telah diatur dalam norma Pasal 4 UU 44/2008. Mengenai dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, apabila dipahami secara saksama norma Pasal 8 UU 44/2008 mengandung unsur, yaitu (i) subjektif adalah setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuannya; dan (ii) objektif yaitu menjadi objek atau model pornografi. Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka pasal a quo dimaksudkan untuk memidanakan setiap orang yang secara sengaja menjadi objek atau model pornografi. Hal demikian berbeda dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 di mana unsur objektifnya yaitu perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Pada norma Pasal 4 UU 44/2008 ditujukan kepada subjek (setiap orang) yang secara aktif melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dijelaskan pada unsur objektif dari pasal a quo. Meskipun dalam Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 tidak mencantumkan unsur dengan sengaja dalam rumusannya, namun sesungguhnya juga merupakan delik yang harus ada niat untuk melakukan kesengajaan. Secara teoritik unsur sengaja diperoleh secara terselubung atau diam dalam unsur perbuatan sebagaimana yang dianut dalam wetboek van strafrecht (WvS) Belanda, bahwa semua tindak pidana yang tidak mencatumkan unsur sengaja sebenarnya tindak pidana tersebut diperlukan adanya niat kesengajaan, dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana sengaja, begitupula pada semua rumusan delik dalam UU 44/2008, kecuali dalam norma atau rumusan delik yang bersangkutan secara tegas menyebutkan sebagai delik kulpa. Hal yang menjadi perbedaan antara unsur kesengajaan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 UU 44/2008 adalah dalam Pasal 8 UU 44/2008 secara tegas disebutkan adanya kesengajaan atau atas persetujuan. Hal ini berarti bahwa inisiatif timbulnya kehendak,“dengan sengaja” berbeda dari “atas persetujuannya”. Inisiatif timbulnya kehendak dalam kesalahan dengan sengaja sejak semula berasal dari pelaku sendiri. Sedangkan dalam unsur kesalahan terletak atas persetujuannya, di mana inisiatif timbul dari kehendak untuk menjadi objek atau model pornografi berasal dari orang lain. Inilah yang membedakan unsur kesengajaan dalam Pasal 8 dengan delik lainnya dalam UU 44/2008. Namun kedua unsur tersebut menjadi prasyarat terpenuhinya delik pada norma Pasal 8 UU 44/2008. Selain itu, ancaman pidana yang dikenakan di antara kedua pasal tersebut juga berbeda, setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 diancam dengan pidana penjara minimal 6 bulan dan paling lama 12 tahun (vide Pasal 29 UU 44/2008), sedangkan setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 8 UU 44/2008 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (vide Pasal 34 UU 44/2008). Jadi dalam UU 44/2008, tidak hanya subjek yang secara aktif memproduksi hingga menyediakan pornografi yang dipidana, melainkan orang yang dengan sengaja menjadi objek atau model juga dipidana berdasarkan Pasal 8 UU 44/2008. Dalam praktiknya, apabila kedua perbuatan pidana tersebut terjadi dalam satu rangkaian peristiwa hukum yang sama maka untuk pelaku yang menjadi objek atau model dapat dikenakan pasal terkait penyertaan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau terhadap pelaku dapat dipersangkakan dengan pelanggaran pasal yang di “juncto” kan. Sehingga menurut Mahkamah, telah jelas perbedaan pengaturan norma dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 UU 44/2008 tersebut.
[3.12.2] Bahwa Penjelasan Pasal 8 UU 44/2008 telah mengatur secara tegas mengenai pengecualian berlakunya Pasal 8 UU 44/2008 yaitu apabila terdapat pemaksaan dengan ancaman atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain maka pelaku tidak dipidana. Tentu terhadap adanya paksaan atau ancaman atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain tersebut harus dapat dibuktikan mulai dari proses penyelidikan oleh aparat kepolisian dengan selalu menerapkan asas akusator yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek dan bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan. Demikian juga pada saat pemeriksaan persidangan oleh Hakim di lingkungan peradilan umum yang juga mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, apabila norma Pasal 8 UU 44/2008 tersebut dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, hal tersebut justru akan kontraproduktif dengan semangat untuk memberantas pornografi di Indonesia dan justru akan berpotensi menimbulkan kriminalisasi bagi setiap orang yang dalam posisi mendapatkan paksaan atau ancaman atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain.
[3.12.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal adanya kontradiksi/pertentangan antara norma yang satu dengan yang lainnya dalam UU 44/2008, khususnya Penjelasan norma Pasal 4 UU 44/2008, yang dimaksud “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Sedangkan dalam norma Pasal 8 UU 44/2008 mengatur setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, bahkan (dilarang juga) jika itu untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Oleh karena itu menurut Pemohon secara logika sangat tidak masuk akal ada dua norma yang berlaku secara bertentangan dalam satu undang-undang, yang membolehkan dan sekaligus tidak membolehkan membuat dokumentasi (sebagai bentuk kebebasan ekspresi) hanya untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Di samping itu menurut Pemohon seluruh unsur dalam norma Pasal 8 UU 44/2008 telah terdapat dalam norma Pasal 4 UU 44/2008, di mana larangan memproduksi dan membuat secara otomatis ada objek dan modelnya. (vide dalil Pemohon hlm. 17 pada angka 27 dan angka 28). Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, di samping pendirian Mahkamah telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.12.1] dan Paragraf [3.12.2], penting bagi Mahkamah menegaskan juga, bahwa di dalam memahami setiap norma dari undang-undang pornografi tidak dapat dimaknai secara parsial, mengingat dalam perspektif untuk menyatakan seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap salah satu norma dari pasal yang mengandung larangan dan sanksi dari undang-undang a quo, tidak dapat dilepaskan dari akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Artinya membuat konten pornografi sepanjang untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri tidak serta merta menjadi hal yang dapat diduga melanggar pidana, kalau hal tersebut tidak dilengkapi dengan adanya pelanggaran unsur dalam delik lain yang kemudian menjadi rangkaian perbuatan pidana (voortgezette delict) yang dapat memenuhi unsur delik dari norma pasal pornografi yang secara kumulatif berakibat konten yang dibuat tersebut dapat diakses publik, bahkan berdampak menjadi konsumsi umum. Hal ini sejalan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010, tanggal 26 April 2011 yang menyatakan sependapat dengan dalil permohonan Pemohon dalam perkara tersebut, bahwa pembuatan pornografi untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri tidaklah dilarang, sebagaimana hal tersebut juga dikutip oleh Pemohon dan menjadi bagian yang didalilkan dalam permohonan a quo. Oleh karena itu tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, menurut Mahkamah penerapan norma Pasal 8 UU 44/2008 tidak dapat dipahami semata- mata hanya unsur setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi yang berdiri sendiri (zelfstandige delict), akan tetapi seharusnya dimulai setelah ada unsur delik lain dari UU 44/2008 yang harus melengkapi dan menjadi satu kesatuan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap norma Pasal 8 UU 44/2008.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 8 UU 44/2008 tetap diperlukan dan harus dinyatakan konstitusional. Sebab, pasal a quo merupakan norma yang melengkapi norma pasal yang lainnya atau dengan kata lain, norma pasal tersebut diperlukan untuk saling mendukung di dalam membuktikan adanya dugaan tindak pidana pornografi, sesuai dengan semangat negara di dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pertentangan antara norma Pasal 4 dengan Pasal 8 UU 44/2008 tidak beralasan menurut hukum.
[3.13] Menimbang bahwa permasalahan selanjutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 8 UU 44/2008 tidak melindungi hak warga negara khususnya perempuan. Terhadap hal demikian, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
[3.13.1] Bahwa hukum pada dasarnya adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah roh yang merupakan perwujudan hukum, sehingga supremasi hukum adalah roh dari prinsip keadilan, begitu juga sebaliknya. Oleh karenanya, keadilan dalam hukum dapat dicapai jika negara dapat mengakui, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negaranya. Kewajiban negara tersebut merupakan aktualisasi prinsip kesamaan dan kesederajatan yang merupakan salah satu spirit falsafah bernegara, yaitu Pancasila. Dalam hal ini, sila kedua dari Pancasila pada hakikatnya mencerminkan kesadaran seluruh bangsa Indonesia untuk menegakkan persamaan kemanusiaan dalam pergaulan nasional dan antar bangsa secara adil sekaligus beradab. Hal demikian menjadi pedoman bagi segenap bangsa Indonesia bahwa dalam pelaksanaan penghormatan dan perlindungan atas nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam hak asasi warga negara harus dilakukan secara proporsional. Itulah yang kemudian menentukan paradigma bangsa terhadap pemenuhan hak asasi warga negara di Indonesia, karena manusia Indonesia berdasarkan Pancasila tidak hanya merupakan manusia individu, melainkan juga manusia gotong-royong dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam konteks pornografi, maka negara harus senantiasa berdiri di depan pintu hak privasi warga negara untuk menjamin pemenuhan hak asasi warga negaranya di satu sisi, dan di sisi lain menjamin terlaksananya kewajiban asasi warga negara sebagai konsekuensi logis dalam kehidupan sosial dan bernegara yang sesuai dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, golongan, maupun jenis kelamin (gender).
[3.13.2] Bahwa untuk melihat ada atau tidaknya jaminan perlindungan atas hak warga negara khususnya perempuan dalam Pasal 8 UU 44/2008 maka harus dilihat rumusan norma dalam pasal a quo. Pasal 8 UU 44/2008 menggunakan frasa “setiap orang” yang artinya merujuk pada siapa saja yang secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban, tentu dikecualikan sebagai subjek tindak pidana adalah orang yang menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa serta anak-anak yang belum cukup umur. Mengenai frasa “setiap orang” Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf [3.13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2019 bertanggal 23 Oktober 2019 yang menyatakan sebagai berikut:
Bahwa frasa “setiap orang” memiliki kesamaan arti dengan “seluruh orang”, di mana makna kata “setiap” atau “seluruh” sudah jelas dan menurut Mahkamah tidak perlu dijelaskan. Adapun arti/maksud kata “orang” menurut KBBI adalah “manusia (dalam arti khusus); manusia (ganti diri ketiga yang tidak tentu); dirinya sendiri; kata penggolong untuk manusia; anak buah (bawahan); rakyat (dari suatu negara); manusia yang berasal dari atau tinggal di suatu daerah (desa, kota, negara, dan sebagainya); suku bangsa; manusia lain; bukan diri sendiri; bukan kaum (golongan, kerabat) sendiri; karena (sebenarnya)”.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah jelas bahwa penggunaan frasa “setiap orang” dalam Pasal 8 UU 44/2008 tidaklah mengandung bias perlindungan gender, dalam hal ini tidak hanya ditujukan bagi jenis kelamin tertentu. Dalam konteks perlindungan terhadap perempuan, UU 44/2008 sebenarnya telah tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan dari dibentuknya UU a quo adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan (vide Pasal 3 huruf d UU 44/2008). Hal demikian merupakan bentuk respon negara untuk mengatasi fenomena di masyarakat yang masih menempatkan perempuan sebagai sasaran utama dalam banyak kasus asusila. Hadirnya UU 44/2008 adalah untuk melindungi semua orang tanpa mengenal jenis kelamin tertentu. Oleh karena itu, terlepas dari kasus konkret yang dialami Pemohon karena hal tersebut merupakan persoalan yang berkaitan dengan penerapan norma dan bukan persoalan konstitusionalitas norma, menurut Mahkamah, perlu menjadi perhatian bahwa dalam menerapkan UU 44/2008, termasuk juga Pasal 8 UU 44/2008, para penegak hukum harus lebih cermat dan hati-hati ketika menetapkan status pelaku atau korban tindak pidana pornografi. Terlebih, sebagaimana telah juga dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.12.3], penerapan norma Pasal 8 UU 44/2008 juga harus dikaitkan dengan unsur norma lain dari undang-undang a quo, agar dapat diperoleh fakta hukum yang komperehensif bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pornografi telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pornografi yang disangkakan. Di samping pertimbangan hukum di atas, selama ini Mahkamah selalu berpendirian, bahwa terhadap norma yang mengatur sanksi pemidanaan dalam sebuah undang-undang, menjadi kewenangan yang merupakan bagian kebijakan hukum (criminal policy) pembentuk undang-undang. Sebab, hal yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan atau pembatasan hak asasi warga negara diperlukan representasi dari kehendak rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 8 UU 44/2008 tidak melindungi hak warga negara khususnya perempuan adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Diterima Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 25-11-2020

Wenro Haloho, S.H. yang memberikan Kuasa kepada Zico Leonard Simanjuntak S.H., dan Dora Nina Lumban Gaol, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat

Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena terhadap pokok permohonan a quo pernah diajukan permohonan pengujian maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 06/PMK/2005), untuk dapat dilakukan pengujian kembali.

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam perkara Nomor 019/PUU-I/2003 yang telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2004, perkara Nomor 84/PUU-XIII/2015 yang telah diputus pada tanggal 7 Desember 2015, dan perkara Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang telah diputus pada tanggal 26 November 2018. Substansi dalam permohonan Nomor 019/PUU-I/2003 adalah mengenai batas usia minimal untuk menjadi advokat, sedangkan substansi dalam permohonan Nomor 84/PUU-XIII/2015 adalah mengenai tidak diaturnya batas usia maksimal bagi calon advokat. Adapun permohonan Nomor 79/PUU-XVI/2018 telah diputus tidak dapat diterima dengan alasan Pemohon pada saat mengajukan permohonan telah memenuhi persyaratan usia untuk menjadi advokat ketika dirinya menyelesaikan magang selama dua tahun terus-menerus, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 mengenai batas usia minimal untuk menjadi advokat.

Bahwa dengan uraian di atas, dari ketiga putusan Mahkamah tersebut, substansi yang memiliki kesamaan dengan permohonan Pemohon a quo adalah permohonan Nomor 019/PUU-I/2003 mengenai batas usia minimal untuk menjadi advokat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 dengan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, dalam permohonan a quo Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga jika dibandingkan dengan permohonan Nomor 019/PUU-I/2003 terdapat dasar pengujian baru yang berbeda dengan permohonan a quo yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya terlepas dari substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 dapat diajukan kembali.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, meskipun Pemohon mendalilkan permohonan a quo berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, namun sesungguhnya substansi alasan permohonan Pemohon yang dijadikan dasar permohonan adalah sama dengan perkara Nomor 019/PUU-I/2003 yang telah diputus Mahkamah yaitu berkenaan dengan usia minimal untuk menjadi advokat. Oleh karena itu, Mahkamah mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003 (hlm. 25 sampai dengan hlm. 26), bertanggal 18 Oktober 2004 dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“... Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan semacam itu dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan usia semacam itu telah lazim diadakan dalam undang-undang, misalnya penentuan usia minimum 35 tahun untuk calon Presiden/Wakil Presiden, untuk melakukan pernikahan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, 21 tahun untuk mendirikan parpol, 17 tahun untuk menjadi pemilih. Mahkamah pun menganggap wajar dan patut, jika ditentukan usia minimal 25 tahun bagi advokat, mengingat bahwa untuk menjadi advokat seseorang harus memiliki kematangan emosional (psikologis) selain kemampuan di bidang akademik. Lagipula untuk memantapkan kemampuannya seorang advokat perlu dilengkapi dengan pengalaman dan praktek di lapangan untuk memadukan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang telah diperolehnya di lembaga pendidikan. Pemberian pengetahuan praktis dan tambahan pengalaman itu dilakukan dalam masa pemagangan yang memerlukan waktu beberapa tahun.
Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat bahwa lulusan S-1 Fakultas Hukum yang berusia 20 atau 21 tahun merupakan sesuatu yang sangat jarang, sedangkan usia lulusan S-1 Fakultas Hukum pada umumnya lebih tua dari usia tersebut. Ketentuan hukum pada dasarnya menggunakan tolok ukur dan merujuk kepada sesuatu yang berlaku umum, tidak pada sesuatu yang sangat jarang”.
(Catatan: batas usia melakukan pernikahan bagi perempuan telah dilakukan perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003 mutatis mutandis berlaku terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menurut Pemohon Pasal a quo secara tidak langsung menimbulkan pengangguran bagi sarjana hukum yang lulus dan menyelesaikan magang di usia yang belum mencapai 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga menutup akses pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, kondisi menyelesaikan magang di usia sebelum 25 (dua puluh lima) tahun justru menjadi keuntungan tersendiri bagi calon advokat jika dipergunakan dengan sebaikbaiknya. Masa tunggu sebelum diangkat menjadi advokat dapat dimanfaatkan oleh calon advokat dengan memperpanjang masa magangnya ataupun menggunakan waktu tersebut dengan pelatihan lainnya yang mendukung kesiapannya menjadi advokat. Lagipula magang bukanlah berarti tidak bekerja, karena magang yang dijalani oleh calon advokat dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya [vide Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003], mengingat advokat adalah suatu profesi dan bukanlah sekadar pekerjaan semata. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, tidaklah beralasan menurut hukum.
[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena menurut Pemohon pasal a quo menimbulkan diskriminasi bagi sarjana hukum yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) namun belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun padahal memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menjadi seorang advokat. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah dalam putusannya telah menegaskan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUV/2007, bertanggal 22 Februari 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013]. Peraturan yang bersifat diskriminatif adalah apabila peraturan itu membuat perlakuan berbeda semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya sebagaimana dimaksud oleh pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017, bertanggal 12 Desember 2017]. Menurut Mahkamah, adanya syarat minimal untuk menjadi advokat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bukanlah suatu bentuk diskriminasi karena penentuan usia tersebut tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, maupun keyakinan politik. Adanya syarat usia minimal tersebut justru ditujukan untuk menjamin agar seorang advokat memiliki kematangan emosional atau psikologis, selain kemampuan di bidang akademik. Oleh karena itu dalil Pemohon bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa terlepas dari alasan permohonan yang dikemukakan Pemohon, petitum Pemohon yang memohon agar “Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, justru akan menyebabkan tidak adanya pengaturan mengenai batas usia minimal untuk dapat menjadi advokat. Padahal sebagaimana
dikemukakan di atas dan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, batasan usia minimal tersebut diperlukan seperti batasan minimal usia bagi profesi penegak hukum lainnya dalam kerangka adanya kesetaraan kemampuan dalam criminal justice system.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon mengenai Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 tidak beralasan menurut hukum.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 25-11-2020

Dewan Pengurus Pusat Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (DPP ASPATAKI) yang memberikan kuasa kepada Wilman Malau, SH., MH., dkk., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Wilman Malau & Partners (selanjutnya disebut Pemohon).

Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) UU 18/2017

Pasal 33 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) UU 18/2017 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Provisi
[3.7] Menimbang bahwa selain mengajukan permohonan sebagaimana dalam pokok permohonan, Pemohon juga mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 82 huruf a serta Pasal 85 huruf a UU 18/2017 ditunda berlakunya sampai dengan perkara ini telah diputuskan Mahkamah. Terhadap permohonan provisi Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat alasan yang cukup untuk melakukan penundaan keberlakuan norma a quo. Terlebih terhadap pokok permohonan dalam perkara a quo belum dipertimbangkan. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU MK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Mahkamah berpendapat tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk menunda keberlakuan norma dari suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo.
Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Permohonan
[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
Bahwa isu konstitusionalitas Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan nama Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi salah satu isu yang sering diajukan permohonan pengujian undang-undangnya ke Mahkamah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU 39/2004). Menurut catatan Mahkamah setidaknya ada sembilan perkara yang terkait dengan pengujian UU 39/2004 yang telah diputus oleh Mahkamah yang berkaitan dengan isu Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Berkaitan dengan tingginya animo masyarakat dalam menguji pengaturan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri mendorong negara untuk hadir dalam upaya memberikan jaminan perlindungan pekerja migran sehingga harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan haknya untuk bekerja sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen hukum internasional, dapat dijaga sebagaimana halnya juga menjaga harkat dan martabat Bangsa Indonesia.
Bahwa hadirnya negara dalam memberikan jaminan perlindungan tersebut di atas sejalan dengan salah satu kewajiban negara yakni memberikan perlindungan terhadap warga negara dan kepentingannya. Kewajiban demikian secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain, berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia....” Kewajiban negara untuk melindungi warga negara dan kepentingannya itu kini telah diterima dan telah berlaku sebagai prinsip universal sebagaimana tercermin dalam berbagai ketentuan hukum internasional, baik yang berupa hukum kebiasaan maupun hukum internasional tertulis, misalnya ketentuan Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik (Vienna Convention on Diplomatic Relation), yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan. Pasal 3 ayat (1) huruf b Konvensi dimaksud dengan tegas menyatakan bahwa salah satu tugas perwakilan diplomatik adalah “melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum internasional” (protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law). Ihwal kewajiban negara dalam memberikan perlidungan kepada warga negaranya yang berada di luar negeri juga diatur dalam ketentuan mengenai hubungan luar negeri (vide Bab V Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri).
Bahwa dalam upaya negara Indonesia untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri juga telah dipertegas dengan keikusertaan Pemerintah Indonesia pada tanggal 22 September 2004 di New York dengan menandatangani International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak- Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) tanpa reservasi. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para pekerja migran dan anggota keluarganya. Hal ini sejalan pula dengan tujuan Konvensi yakni untuk menetapkan standar-standar yang menciptakan suatu model bagi hukum serta prosedur administrasi dan peradilan masing-masing negara pihak. Terobosan utama Konvensi ini adalah bahwa orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai pekerja migran dan anggota keluarganya, sesuai ketentuan-ketentuan Konvensi, berhak untuk menikmati hak asasi manusia, apapun status hukumnya. Adapun substansi pokok yang termaktub dalam Konvensi berkenaan dengan hak-hak setiap pekerja migran dan anggota keluarganya yang memiliki hak atas kebebasan untuk meninggalkan, masuk dan menetap di negara manapun, hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, hak untuk bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang, hak diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hak terkait kontrak/hubungan kerja, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak mendapatkan perawatan kesehatan, hak atas akses pendidikan bagi anak pekerja migran, hak untuk dihormati identitas budayanya, hak atas kebebasan bergerak, hak membentuk perkumpulan, hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di negara asalnya, dan hak untuk transfer pendapatan. Termasuk hak-hak tambahan bagi para pekerja migran yang tercakup dalam kategori-kategori pekerjaan tertentu (pekerja lintas batas, pekerja musiman, pekerja keliling, pekerja proyek, dan pekerja mandiri). Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Konvensi tersebut Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan maksud untuk semakin meningkatkan upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (vide Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers And Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya).
Bahwa pembentukan UU 18/2017 yang menggantikan UU 39/2004 merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan negara dan juga mengimplementasikan tujuan Konvensi. Oleh karena itu, terhadap pengaturan penempatan dan pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam UU 39/2004 dipandang belum memadai sehingga perlu diganti untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Negara memandang wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, sehingga penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat (vide Konsideran “Menimbang” huruf e dan huruf f UU 18/2017). Dengan demikian akan dapat diwujudkan tujuan perlindungan baik terhadap calon maupun Pekerja Migran Indonesia yaitu terjaminnya pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia serta terjaminnya pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, yang dalam pelaksanaannya perlu diawasi dan dilakukan penegakkan hukum manakala terjadi pelanggaran atas jaminan perlindungan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

[3.15] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon mengenai konstitusionalitas pasal-pasal UU 18/2017 yang dimohonkan untuk diuji terhadap UUD 1945.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/2017 mengenai kewajiban memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) dan menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
a. Bahwa jumlah modal disetor dan jumlah deposito sebagaimana diatur dalam pasal a quo, di satu sisi dapat dipahami sebagai beban bagi P3MI untuk mendapatkan SIP3MI, padahal apabila dicermati secara saksama filosofi dan semangat dari UU 18/2017 adalah untuk lebih memberikan jaminan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia. Menurut Mahkamah, regulasi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan menaikkan modal yang disetor dan deposito setoran ke bank pemerintah merupakan bagian dari upaya memberikan jaminan kualifikasi dan krediblitas P3MI sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dengan melihat fakta hukum terjadinya berbagai kasus yang dialami oleh para PMI yang selalu diawali dengan adanya kelalaian P3MI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik pada saat dimulainya proses rekrutmen PMI hingga sampai pekerja migran selesai bekerja, maka kenaikan modal yang disetor dan setoran deposito sebagaimana diatur dalam pasal a quo adalah sebagai sebuah keniscayaan yang memang harus dilakukan seiring berubahnya nilai mata uang dan juga yang lebih utama adalah sebagai upaya untuk meningkatkan marwah PMI yang dalam hal ini juga diwakili oleh P3MI sebagai partner dari Pemerintah dalam pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Menurut Mahkamah, P3MI yang mendapatkan SIP3MI haruslah P3MI yang bukan hanya profesional dan bonafide tetapi juga memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjaga dan menjamin hak-hak asasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
b. Bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 54 dimaksudkan agar P3MI sebagai pelaksana penempatan PMI dapat secara sungguh-sungguh membuat perencanaan secara profesional yang didasarkan kepada kemampuan perusahaan dan fakta-fakta yang diperkirakan secara cermat dan rasional yang berpengaruh terhadap realisasi dari rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, menurut Mahkamah dengan adanya syarat tersebut dimaksudkan pula sebagai upaya untuk mencegah pendirian perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak bersungguh-sungguh. Terlebih lagi, apabila hal tersebut dikaitkan dengan objek usaha penempatan PMI adalah manusia dengan segala harkat dan martabatnya, maka persyaratan demikian merupakan bentuk lain dari upaya perlindungan terhadap PMI. Lebih lanjut, menurut Mahkamah, syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 54 UU 18/2017 justru bukan saja dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, akan tetapi kepastian berusaha dan perlindungan hukum baik untuk P3MI, mitra P3MI, calon PMI dan/atau PMI, maupun pemerintah yang saling terkait dan sama-sama bertanggung jawab dalam rangka perlindungan PMI secara komprehensif.
c. Bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara modal disetor dan setoran deposito dengan “asas kebersamaan” bagi P3MI dan PMI sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b bertentangan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 oleh karena ketentuan pasal a quo mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh setiap P3MI yang ingin mengirimkan PMI ke luar negeri. Menurut Mahkamah, penegasan tentang asas kebersamaan dalam Pasal 33 ayat (4) juga harus selalu disandingkan dengan “efisiensi berkeadilan” oleh karena asas kebersamaan dan efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 ayat (4) jelas menunjukkan keberpihakan pada keselarasan menuju kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan bukan kesejahteraan orang-seorang saja.
d. Bahwa terkait dengan nomenklatur “Bank Pemerintah” yang diatur dalam pasal a quo yang juga dipermasalahkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah ketentuan a quo tidak terkait dengan permasalahan konstitusionalitas norma, terlebih lagi Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik apa sesungguhnya kerugian yang dialami akibat adanya penggunaan istilah bank pemerintah tersebut. Faktanya nomenklatur “Bank Pemerintah” juga telah ada dalam UU 39/2004, di mana Pemohon telah pula menyetorkan uang dalam bentuk deposito kepada Bank Pemerintah dimaksud.
e. Bahwa ketentuan pasal yang dimohonkan pengujiannya merupakan aturan yang bersifat umum yang berlaku bagi semua P3MI dan syarat tersebut bersifat fleksibel sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (3) UU 18/2017 yang menyatakan “Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri”. Selain itu, ketentuan pasal a quo juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, “Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1)”. Terlebih lagi, ketentuan besaran modal disetor dan setoran deposito bagi P3MI merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang, menurut Mahkamah pilihan kebijakan untuk menaikan modal disetor dan setoran deposito dengan jumlah tertentu tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang- Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata- nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.
f. Bahwa sebagaimana petitum Pemohon agar syarat dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan hanya kepada perusahaan yang baru berdiri, menurut Mahkamah hal tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma.
Dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/2017 tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU 18/2017 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
a. Bahwa frasa “setiap orang” dalam ketentuan pidana berarti berlaku kepada siapa saja yang melanggar ketentuan pidana tersebut, baik perorangan termasuk kelompok orang maupun badan hukum. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU 18/2017, berlaku bagi siapa saja yang melanggar ketentuan pasal a quo. Selain itu, penulisan frasa "setiap orang" juga dimaksudkan untuk menindak orang-orang yang terlibat dalam kegiatan penempatan PMI yang melanggar ketentuan pidana. Menurut Mahkamah perumusan frasa "setiap orang" sudah tepat karena berdasarkan doktrin vicarious liability apabila badan hukum melakukan tindak pidana, maka bukan badan hukum yang dikenakan tindak pidana melainkan orang yang menjalankan badan hukum tersebut. Tambah lagi, pasal a quo yang mengatur tentang larangan dan juga sanksi pidana yang diberlakukan bukan hanya untuk orang tetapi juga badan hukum yang juga merupakan subjek hukum yang ikut bertanggung jawab dalam penempatan PMI yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum yang dapat menimbulkan kerugian. Hal tersebut semakin menegaskan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
b. Bahwa hal lain yang juga menjadi penting dan harus diperhatikan oleh Pemohon adalah meskipun argumentasi yang didalilkan oleh Pemohon yang terkait dengan pasal a quo berkaitan erat dengan masalah praktik penerapan hukum di lapangan, sehingga hal tersebut tidak terkait langsung dengan masalah konstitusionalitas, menurut Mahkamah pandangan Pemohon yang menyatakan bahwa dengan berlakunya pasal terkait sanksi pidana yang diatur dalam bab ketentuan pidana yang terkesan tidak adil dan seolah-olah hanya P3MI saja yang akan terkena sanksi pidana adalah pandangan yang keliru. Menurut Mahkamah dengan berubahnya regulasi pengurusan perizinan yang lebih menitikberatkan pada perlindungan PMI dengan sistem yang terpadu dan satu atap maka pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam pasal a quo bukan hanya dititikberatkan kepada P3MI sebagai pelaksana penempatan PMI di luar negeri tetap juga seluruh stakeholder yang terkait dengan penempatan PMI di luar negeri baik orang perseorangan maupun korporasi. Menurut Mahkamah seluruh stakeholder yang terkait dengan penempatan PMI mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, P3MI, mitra usaha, pemberi kerja, pejabat terkait, harus memiliki persepsi atau pandangan yang sama dalam hal memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi PMI sehingga seluruh PMI harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta segala perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Dalam konteks ini, pengawasan mencakup perlindungan baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja. Sementara itu, penegakan hukum meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Dengan demikian menurut Mahkamah hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
c. Bahwa tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap PMI juga terlihat dalam perubahan regulasi tentang persyaratan bagi calon PMI yang akan ditempatkan di luar negeri. Dalam UU 18/2017 persyaratan tersebut diatur lebih detail, berlapis dan bersifat kumulatif. Setidaknya ada dua persyaratan dokumen yang sangat penting yang wajib dipenuhi oleh calon PMI yang akan ditempatkan di luar negeri yakni dokumen Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan dokumen Perjanjian Kerja [vide Pasal 13 UU 18/2017]. Begitupun dengan syarat untuk mendapatkan SIP2MI bagi P3MI yang juga harus memiliki dokumen Perjanjian Kerja Sama penempatan, surat permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja, rancangan Perjanjian Penempatan dan rancangan Perjanjian Kerja [vide Pasal 59 UU 18/2017]. Menurut Mahkamah, pengaturan dalam Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU 18/2017 tidak dapat dilepaskan dari adanya upaya perlindungan terhadap PMI dalam sistem perlindungan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja) di mana seluruh stakeholder saling berkaitan satu dengan lainnya yang bertujuan memberikan perlindungan secara maksimal kepada para calon PMI dan juga PMI. Hal tersebut menandakan bahwa sebenarnya tidak ada perlakuan berbeda dalam hal penegakan hukum apabila terjadi tindakan yang merendahkan harkat dan martabat PMI seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon. Pengaturan ketentuan pidana dalam UU a quo telah secara nyata diberlakukan untuk setiap orang baik orang perseorangan dan/atau korporasi. Selain itu, menurut Mahkamah dengan adanya jaminan dari Pemerintah bahwa dalam pelaksanaan penempatan PMI, Pemerintah akan melakukan kerja sama luar negeri dan melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri serta melakukan kerja sama antara Pemerintah dengan negara tujuan penempatan maka kekhawatiran bahwa mitra usaha atau agency yang menempatkan PMI di luar negeri tidak akan terkena sanksi pidana sehingga menyebabkan tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi PMI menjadi terbantahkan.
d. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan- putusannya terdahulu terkait dengan ketentuan yang menyangkut kebijakan pemidanaan (criminal policy) Mahkamah berpendirian bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Sebab, berkenaan dengan pemidanaan yang esensinya berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia harus melibatkan atau merepresentasikan kehendak rakyat.
Dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU 18/2017 tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

← Sebelumnya 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Selanjutnya →