Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 24-11-2021

Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum (Dosen), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Zaenal Arifin Hossein, S.H., M.H., Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H, dan Agus Susanto, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Susetio, Arifin, Nasir, Susanto and Partners (SANS & P) (selanjutnya disebut Pemohon).

Pasal 13 huruf a UU KY

Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU KY dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli Pemohon, keterangan ahli Pihak Terkait Komisi Yudisial, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan tertulis Pihak Terkait Komisi Yudisial sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah penambahan frasa “dan hakim ad hoc” dalam norma Pasal 13 huruf a UU 18/2011 bertentangan dengan UUD 1945. Persoalan tersebut menjadi sangat relevan dikemukakan karena telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dalam batas penalaran yang wajar, selain untuk menjawab kebutuhan perkembangan hukum masyarakat, perubahan tersebut juga mempunyai desain baru politik hukum eksistensi Komisi Yudisial dalam desain besar kekuasaan kehakiman Indonesia. Tidak hanya pengaturan dalam undang-undang, sejak awal pembentukannya, Mahkamah Konstitusi pernah memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 22/2004), yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, bertanggal 7 Oktober 2015 yang berkelindan dengan kewenangan Komisi Yudisial.
[3.14] Menimbang bahwa dalam perkembangannya, sejumlah ketentuan dalam UU 22/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan yang dinyatakan inkonstitusional tersebut, yaitu: Pasal 1 angka 5 sepanjang frasa “hakim Mahkamah Konstitusi”, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1), sepanjang frasa “dan/atau Mahkamah Konstitusi”; Pasal 25 ayat (3), sepanjang frasa “dan/atau Mahkamah Konstitusi”; dan Pasal 25 ayat (4) sepanjang frasa “dan/atau Mahkamah Konstitusi”.
[3.15] Menimbang bahwa salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang terkait dengan permohonan a quo adalah:
“Menimbang bahwa dengan uraian dan alasan di atas maka Pasal 24B aya (1) UUD 1945 tersebut sepanjang mengenai “kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” di satu pihak tidak tepat diartikan hanya sebagai pengawasan etik eksternal saja, dan di pihak lain juga tidak tepat diartikan terpisah dari konteks Pasal 24A ayat (3) untuk mewujudkan hakim agung –dan hakim-hakim pada peradilan di bawah MA– yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan kata lain, yang dimaksud “kewenangan lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait erat dengan kewenangan utama KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung”.
Setelah membaca secara saksama pertimbangan hukum tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 sepanjang mengenai “kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” hanya dimaknai sebagai pengawasan etik eksternal yang terpisah dari konteks Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 untuk mewujudkan hakim agung –dan hakim-hakim pada peradilan di bawah MA yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Selain penegasan itu, frasa “kewenangan lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dinilai Mahkamah Konstitusi tetap terkait erat dengan kewenangan utama Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Artinya, penegasan perihal frasa “kewenangan lain” tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi sepanjang tetap memiliki kaitan dengan pengangkatan hakim agung.
[3.16] Menimbang bahwa setelah UU 22/2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 18/2011), pembentuk undang-undang melakukan perubahan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Dalam hal ini, sekalipun sebagian dari pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU 22/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat (inkonstitusional), sementara itu berkenaan dengan kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 22/2004 belum pernah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangan berikutnya, wewenang tersebut lebih didetailkan pembentuk undang-undang dalam UU 18/2011. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 13 UU 18/2011 menyatakan Komisi Yudisial mempunyai wewenang:
a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

[3.17] Menimbang bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, sebelum permohonan yang diajukan Pemohon a quo, terhadap wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 18/2011 belum pernah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya. Namun demikian, Mahkamah telah pernah memutus Permohonan Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang berkelindan dengan wewenang Komisi Yudisial tersebut. Dalam hal ini, paling tidak, kelindan tersebut dapat ditelusuri dari pertimbangan hukum yang termaktub dalam Paragraf [3.9] dan Paragraf [3.10] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang menyatakan:

“[3.9] Menimbang bahwa frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk memperluas kewenangan KY;

[3.10] Menimbang bahwa meskipun dalam Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 24 telah secara tegas menyatakan ketiga Undang-Undang yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung lagipula dihubungkan dengan sistem peradilan “satu atap”, menurut Mahkamah, seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung”

Setelah membaca secara saksama pertimbangan hukum tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 memang menyatakan frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. Namun, apabila diletakkan dalam konteks substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, pertimbangan hukum tersebut lebih dimaksudkan ihwal keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, terutama seleksi calon hakim pada pengadilan tingkat pertama. Artinya, pertimbangan hukum dimaksud hanyalah membatasi kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim pada pengadilan tingkat pertama dan bukan dalam seleksi calon hakim agung.

[3.18] Menimbang bahwa sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, salah satu alasan perubahan UU 22/2004 menjadi UU 18/2011 adalah pembentuk undang-undang memiliki desain politik hukum terhadap Komisi Yudisial. Salah satu 157 politik hukum tersebut dapat dilacak dalam konsiderans “Menimbang” huruf b UU 18/2011 yang menyatakan:

Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wujud konkret politik hukum dimaksud dapat dilacak, antara lain termaktub dalam Pasal 1 angka 5 UU 18/2011 yang menyatakan, “hakim adalah hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan”. Dalam batas penalaran yang wajar, salah satu arah politik hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU 18/2011 dimaksudkan tidak membedakan antara hakim dan hakim ad hoc. Karena tidak membedakannya, khusus pengangkatan hakim agung, Pasal 13 huruf a UU 18/2011 secara eksplisit mengatur, “Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan”.

[3.19] Menimbang bahwa dengan adanya politik hukum pembentuk undang-undang yang tidak membedakan antara hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung sepanjang berkaitan dengan wewenang perekrutan. Hal demikian dapat ditempatkan sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang untuk memenuhi kebutuhan hukum di tengah masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, wewenang perekrutan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung berkaitan erat dengan upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan. Sebab, dengan adanya hakim ad hoc pada Mahkamah Agung diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas putusan di Mahkamah Agung melalui keahlian khusus yang dimiliki hakim ad hoc. Terlebih lagi, dengan melacak tugas, fungsi, dan tanggung jawab terhadap perkara, tidak terdapat perbedaan antara hakim agung dengan hakim agung ad hoc di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, apabila diletakkan dalam kerangka Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yaitu dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta guna menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana makna hakiki Pasal 24A UUD 1945, hakim agung sebagai jabatan tertinggi pemegang kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung, keperluan terhadap proses yang independen dan imparsial menjadi sebuah keniscayaan, termasuk dalam hal ini proses seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Secara universal, pentingnya independensi dan imparsialitas hakim guna terwujudnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman antara lain, dapat dilacak dalam Angka 2 dan Angka 10 Basic Principles on the Independence of the Judiciary yang disahkan dengan Resolusi PBB Nomor 40/32, pada 29 November 1985; dan Resolusi PBB Nomor 40/146, pada 13 Desember 1985, yang menegaskan:

2. The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason.

10. Persons selected for judicial office shall be individuals of integrity and ability with appropriate training or qualifications in law. Any method of judicial selection shall safeguard against judicial appointments for improper motives. In the selection of judges, there shall be no discrimination against a person on the grounds of race, colour, sex, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or status, except that a requirement, that a candidate for judicial office must be a national of the country concerned, shall not be considered discriminatory.

Merujuk pertimbangan tersebut, telah jelas betapa mendasar diperlukannya perisai untuk menegakkan independensi dan imparsialitas hakim guna mewujudkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dalam konteks itu, seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung oleh Komisi Yudisial, harus dilaksanakan secara profesional dan objektif. Menurut Mahkamah, sampai sejauh ini proses seleksi yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial dalam menyeleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung masih diperlukan dan sepanjang ada permintaan dari Mahkamah Agung.

[3.20] Menimbang bahwa secara konstitusional, UUD 1945 telah menentukan desain pengisian hakim agung sebagai jabatan/posisi hakim tertinggi di lingkungan Mahkamah Agung dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dengan merujuk politik hukum pembentukan UU 18/2011, terutama dengan memosisikan hakim ad hoc merupakan hakim di Mahkamah Agung, maka proses seleksi hakim ad hoc yang dilakukan Komisi Yudisial masih dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, proses seleksi yang dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang didesain oleh konstitusi tidaklah bertentangan dengan hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 24-11-2021

Partai Beringin Karya, dkk yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, dkk yang tergabung pada Tim Kuasa Hukum Partai Politik Non Parlemen (selanjutnya disebut Para Pemohon).

Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017

Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU 7/2017 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama permohonan para Pemohon, permohonan a quo berkenaan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:
[3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”, yang kemudian ketentuan tersebut sepanjang frasa “telah ditetapkan/” telah dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018. Dengan demikian bunyi ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 tersebut menjadi, ”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU.” Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017, Mahkamah juga membatalkan keberlakuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 yang menyatakan, ”Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”. Pembatalan keberlakuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 berdampak pada penyamarataan terhadap semua partai politik untuk dilakukan verifikasi dalam Pemilu serentak 2019 dan partai politik yang lolos verifikasi memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu.
[3.14] Menimbang bahwa dalam perkembangannya pasca Pemilu serentak 2019, Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 ini dimohonkan kembali pengujiannya oleh Pemohon (Partai Garuda) melalui Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang pada petitumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya”. Artinya, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pada Pemilu serentak 2024, terhadap partai politik peserta Pemilu 2019 tidak perlu lagi dilakukan verifikasi ulang.
[3.15] Menimbang bahwa posisi Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018 terkait dengan verifikasi partai politik sudah sangat jelas, yakni semua partai politik diharuskan mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemberlakuan syarat yang berbeda (unequal treatment) kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama. Posisi dan standing Mahkamah dalam memberlakukan ketentuan terkait kewajiban verifikasi terhadap semua partai politik, baik yang telah lolos ketentuan parliamentary threshold maupun yang tidak lolos ketentuan ini, tetapi telah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik baru yang akan mengikuti Pemilu selanjutnya merupakan upaya untuk menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) akan tetapi cenderung abai pada penegakan prinsip keadilan karena memandang sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan secara berbeda.
[3.16] Menimbang bahwa pada prinsipnya, verifikasi terhadap partai politik untuk menjadi peserta Pemilu menjadi bagian yang sangat penting dan strategis. Sebab, partai politik merupakan manifestasi perwujudan aspirasi rakyat. Melalui partai politik ini lah rakyat menyalurkan aspirasinya. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan seperti hal nya Indonesia. Namun demikian, tidak semua partai politik dapat menjadi peserta Pemilu. Hanya partai politik yang memenuhi syarat lah yang memiliki kesempatan menjadi peserta Pemilu. Di dalam Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017, partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Proivinsi yang bersangkutan;
d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
[3.17] Menimbang bahwa persyaratan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diuraikan di atas, merupakan ujian yang cukup berat. Sebab, partai politik peserta Pemilu merefleksikan aspirasi rakyat dalam skala besar dan bersifat nasional (terkecuali partai politik lokal di Provinsi Aceh). Oleh karena itu, struktur kepengurusan partai politik harus berada di seluruh provinsi (skala nasional), memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dan persyaratan lainnya. Tantangannya tidak selesai sampai di situ, setelah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu serentak 2019, ada partai politik yang lolos Parliamentary Threshold sehingga memiliki wakil di DPR dan ada pula partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak memiliki wakil di DPR, tetapi boleh jadi memiliki wakil di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan ada pula partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki wakilnya baik di tingkat DPR maupun di tingkat DPRD Prov/Kabupaten/Kota. Melihat dinamika dan perkembangan capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik pada suatu kontestasi Pemilu, maka pertanyaannya adalah apakah adil ketiga varian capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik disamakan dengan partai politik baru yang akan menjadi peserta Pemilu pada “verifikasi” kontestasi Pemilu selanjutnya? Dalam perspektif keadilan, hal ini tidak dapat dikatakan adil karena esensi keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Memperlakukan verifikasi secara sama terhadap semua partai politik peserta Pemilu, baik partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya maupun partai politik baru merupakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, terhadap partai politik yang lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold tetap diverifikasi secara adimistrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru. Dengan demikian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
[3.13] Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Mahkamah telah memutuskan yang tertuang dalam amar putusannya bahwa terhadap Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.
[3.14] Menimbang bahwa dengan mengutip pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, meskipun dengan dasar pengujian yang digunakan oleh para Pemohon dalam perkara a quo berbeda yaitu Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD Tahun 1945, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara terdahulu yakni mempersoalkan mengenai verifikasi partai politik, maka pertimbangan hukum dalam perkara a quo mutatis mutandis berlaku untuk permohonan a quo.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Ketetapan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 24-11-2021

dr. H. Ludjiono, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

penggunaan Huruf/Abjad/Aksara Tanpa Nama pada Salinan Lampiran Permendikbud PUEBI

Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, bertanggal 17 Agustus 2021 dan 10 September 2021, yang diajukan oleh dr. Ludjiono, Permohonan a quo diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 6 September 2021 dan 22 September 2021, kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 52/PUU-XIX/2021 pada 23 September 2021, perihal Perbaikan dan Melengkapi Persyaratan Bukti-Bukti Yudisial [sic!] Review/Uji Materi Penggunaan Huruf/Abjad/Aksara Tanpa Nama Pada Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 36 yang berbunyi “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 52/PUU-XIX/2021 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 52.52/PUU/ TAP.MK/Panel/09/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Perkara Nomor 52/PUUXIX/2021, bertanggal 23 September 2021;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 56.52/PUU/TAP.MK/HS/9/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 52/PUU-XIX/2021, bertanggal 23 September 2021;

c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada 11 Oktober 2021 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada 25 Oktober 2021 dan dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonannya;

e. bahwa terhadap penarikan permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi telah pula menerima surat dari Pemohon melalui aplikasi WhatsApp kepada bagian Pengadministrasi Registrasi, bertanggal 27 Oktober 2021, dan surat tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 3 November 2021, perihal Penarikan/Pencabutan Yudicial [sic!] Review Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dengan alasan karena peraturan tersebut tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

f. bahwa terhadap pencabutan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan terhadap penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali;

g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 2 November 2021 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 52/PUU-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima dan Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 24-11-2021

Tuti Atika. yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP

Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan berkenaan dengan sistematika permohonan Pemohon mengenai syarat formal dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Terhadap persoalan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati sistematika permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 51A ayat (2) huruf c UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) yaitu, belum memuat alasan permohonan (posita) yang menjelaskan mengenai alasan-alasan norma yang dimohonkan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, Mahkamah dapat memahami persoalan hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya, sebagaimana penjelasan kedudukan hukum yang telah diuraikan oleh Pemohon. Oleh karena itu Mahkamah tetap akan mempertimbangkan substansi permohonan Pemohon, sebagai berikut:
[3.7.1] Bahwa terkait persoalan hukum Pemohon berkenaan konstitusionalitas Pasal 11 UU 20/2001. Terhadap hal tersebut Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIX/2021, bertanggal 29 September 2021, yang pada Paragraf [3.12] menyatakan,
[3.12] ... rumusan delik korupsi dalam Pasal 11 UU Tipikor sebenarnya adalah hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 418 KUHP yang merupakan salah satu kejahatan jabatan yang diatur dalam BAB XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan. Dalam rumusan tersebut, terdapat dua jenis delik korupsi, yaitu: (1) delik korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya; dan (2) delik korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Dengan demikian, dapat diuraikan unsur-unsur dari Pasal 11 UU Tipikor a quo, adalah: (i) pegawai negeri atau penyelenggara negara; (ii) menerima hadiah atau janji; dan (iii) padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
Berdasarkan uraian unsur-unsur dalam Pasal 11 UU Tipikor di atas, menurut Mahkamah, unsur utama yang merupakan objek norma (normgedrag) dalam pasal a quo adalah “menerima hadiah atau janji” yang apabila diuraikan lebih lanjut terdiri atas 2 (dua) bentuk perbuatan, yaitu menerima hadiah atau menerima janji. Penggunaan kata “atau” dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa kedua perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka objek norma dalam Pasal 11 UU Tipikor a quo telah terpenuhi. Sedangkan frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” merupakan salah satu kondisi norma (norm-conditie) yang tidak menetapkan perilaku atau perbuatan apa yang diminta atau dilarang untuk dilakukan. Frasa a quo menghendaki adanya sikap batin dari subjek norma (pegawai negeri atau penyelenggara negara) yang menerima hadiah atau janji tersebut agar mengetahui atau patut menduga tentang sikap batin dari pihak pemberi bahwa hadiah atau janji yang diberikan berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini maka tidak dipersoalkan apakah subjek norma tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sepanjang objek atau perbuatan yang dilarang (menerima hadiah atau janji) tersebut telah terjadi. Oleh karena itu, rumusan dalam Pasal 11 UU Tipikor telah jelas dan tegas menetapkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara hanya dapat dipidana karena melakukan perbuatan menerima “hadiah atau janji” yang padahal diketahui atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran si pemberi ada hubungannya dengan jabatannya. Penjatuhan pidana melalui putusan oleh hakim tentu didasarkan pada pembuktian unsur-unsur delik atau tindak pidana, termasuk penilain terhadap sikap batin seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum..
Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut telah jelas berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 11 UU 20/2001 Mahkamah telah berpendirian bahwa keterlibatan penyelenggara negara di dalam menerima hadiah atau janji ada atau tidaknya keterkaitannya dengan kekuasaan atau kewenangannya adalah sangat tergantung pada penilaian hakim yang didasarkan pada hasil pembuktian, termasuk sikap batin seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 11 UU 20/2001 tersebut.
[3.7.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 12 huruf c UU 20/2001, menurut Mahkamah tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon termasuk menilai putusan hakim yang mengadilinya, ketentuan norma Pasal 12 UU 20/2001 harus dibaca sebagai satu kesatuan yaitu dari huruf a sampai dengan huruf i, di mana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan baik terhadap pelaku, pemberi, maupun penerima. Adapun hakim sebagai penyelenggara negara juga bagian yang dilarang untuk menerima hadiah atau janji yang dapat memengaruhi putusan perkara yang sedang ditangani. Hal demikian sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas dan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam norma a quo, sehingga apabila memang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak berniat menerima suap atau terpaksa menerima gratifikasi, maka berdasarkan Pasal 12C ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2001, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi dimaksud. Demikian halnya, dalam persoalan yang dihadapi oleh Pemohon, yaitu apabila benar Pemohon telah menerima uang dari kuasa hukum yang sedang berperkara di PN Tangerang, maka juga berlaku kewajiban untuk melaporkan berkenaan dengan gratifikasi tersebut agar terhindar dari ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya.
[3.7.3] Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (1) KUHP, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999), setiap orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana yang sama yang dikenakan kepada pelaku korupsi. Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi (vide Pasal 16 UU 31/1999). Adapun dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP, terdapat 3 (tiga) jenis pelaku tindak pidana yang dapat dipidana yaitu: (1) mereka yang melakukan, (2) yang menyuruh melakukan, dan (3) yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam konteks ini dikenal dengan yang disebut penyertaan (deelneming) dan frasa “turut serta” melakukan yang dalam hal ini berarti bersama-sama melakukan, dan diperlukan syarat sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.
Bahwa lebih lanjut dijelaskan, dalam perspektif turut serta dengan ancaman pidana yang sama, kedua pelaku semuanya melakukan perbuatan pidana, tidak boleh hanya melakukan persiapan atau hanya bersifat menolong, sebab jika hanya demikian maka orang yang menolong tersebut tidak termasuk turut melakukan (medepleger), akan tetapi hanya diancam pidana sebagai orang yang membantu melakukan (medeplichtigheid- vide Pasal 56 KUHP). Oleh karena itu, apabila dalam tindak pidana melibatkan beberapa orang, maka pertanggungjawaban setiap orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana itu tidaklah sama, tetapi berbedabeda menurut perbuatan atau perannya. Dengan demikian, berkaitan dengan status keterlibatan seseorang dalam terjadinya tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menentukan sistem pemidanaannya, pertama, jika status keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (dader), baik kapasitasnya sebagai yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), turut serta melakukan (medepleger), maupun mereka yang memberikan atau menjanjikan sesuatu (uitloker) maka dapat dikenakan ancaman pidana yang sama dengan pelaku (dader) sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar (bertanggung jawab penuh). Kedua, jika status keterlibatan orang tersebut adalah pembantu bagi para pembuat delik (medeplichtigheid) maka hanya dapat dikenakan ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar (bertanggungjawab sebagian). Sehingga, penting untuk menjelaskan secara rinci terkait kedudukan pelaku apabila dihubungkan dengan adanya delik penyertaan, karena, hal tersebut berhubungan dengan sifat pertanggungjawaban dan ancaman pidana yang akan dikenakan kepada pelaku.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, berkenaan dengan kerugian konstitusional yang Pemohon alami, apabila Pemohon menganggap dirinya tidak turut serta dalam melakukan tindak pidana penyuapan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, seharusnya Pemohon menjelaskan kedudukannya tersebut, khususnya jika dihubungkan dengan adanya delik penyertaan apabila Pemohon benar tidak melakukannya. Hal tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili kasus konkretnya. Sebab, Mahkamah Konsitusi tidak berwenang turut menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, termasuk menilai putusan hakim baik pada tingkat pertama sampai tingkat terakhir.
[3.7.4] Bahwa berkenaan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, menurut Mahkamah pasal a quo mengatur tentang perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) yaitu perbuatan pidana yang dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur: 1) perbuatan yang terjadi apabila kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang; 2) kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; dan 3) tenggang waktu terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang tidak terlalu lama. Perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah perbuatan yang harus dianggap hanya sebagai satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat, sehingga hanya dikenakan ancaman pidana dengan satu hukuman saja. Sedangkan apabila perbuatanperbuatan itu berbeda-beda maka akan dikenakan hukuman yang terberat. Terhadap ketentuan norma Pasal 64 ayat (1) KUH tersebut, jika dikaitkan dengan kasus konkret yang dialami Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Sebab, Pemohon hanya menilai konstitusionalitas norma pasal a quo semata-mata hanya dikaitkan dengan kasus konkret yang dialaminya berdasarkan penilaian dan putusan hakim pada tingkat pertama hingga tingkat terakhir, tanpa memberikan argumentasi adanya pertentangan dengan konstitusi. Terlebih, berkenaan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP termasuk bagian yang telah diputus Mahkamah dan telah dinyatakan konstitusional sepanjang berkaitan dengan penuntutan dan penjatuhan pidana lebih dari satu kali dalam tindak pidana berlanjut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XVI/2018, bertanggal 15 April 2019).
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak menemukan persoalan konstitusionalitas norma terhadap Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo.
[3.7.5] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pendapat Pemohon yang menyatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal 51 ayat (1) KUHP karena atas ketidakberdayaannya terhadap perintah atasan. Terhadap hal tersebut, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, suatu perintah tidak dapat langsung dijalankan, melainkan harus dipikirkan terlebih dahulu dan jika dirasakan bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan terlebih lagi telah diketahui adanya niat yang tidak baik, maka seharusnya perintah tersebut tidak dilaksanakan, karena walaupun seorang pejabat memiliki wewenang untuk memberikan perintah tertentu, namun haruslah dilihat dari ketentuan yang menjadi dasar hukum dari jabatan yang bersangkutan, apakah perintah tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ataukah sebaliknya, untuk selanjutnya patut untuk dilaksanakan ataukah tidak.
[3.8] Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon berkaitan dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian telah dijawab oleh Mahkamah, namun oleh karena Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan alasanalasan permohonan berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian (posita) dan tidak pula menguraikan alasan-alasan adanya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujiannya yang terdapat dalam konstitusi, namun hanya menguraikan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, maka Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan Pemohon a quo haruslah dinyatakan kabur (obscuur). Seandainyapun permohonan Pemohon a quo tidak kabur, quod non, sepanjang yang dapat dipahami oleh Mahkamah berkenaan dengan konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian sesungguhnya tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut pula.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 30-10-2021

PT. Sainath Realindo yang merupakan badan hukum privat yang diwakili oleh Vikash Kumar Dugar selaku Direktur utama yang memberikan kuasa kepada Eddy Christian, Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak pada Kantor EC Consulting, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009

Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU 3/2009 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon terkait dengan adanya permohonan pengujian norma yang sama yaitu Pasal 31A ayat (4) UU MA pada perkara pengujian undang-undang yang telah diadili oleh Mahkamah berkenaan dengan keterpenuhan syarat Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) yang masing-masing menyatakan:

Pasal 60 UU MK:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021
(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali,
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

[3.10.1] Bahwa terhadap Pasal 31A ayat (4) UU MA sudah pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus oleh Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIII/2015, bertanggal 31 Mei 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVI/2018, bertanggal 24 Januari 2019 yang masing- masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan Nomor 30/PUU-XIII/2015, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon dalam petitumnya meminta agar Pasal 31A ayat (4) UU MA dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, yang pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum”.
2. Bahwa dalam Permohonan Nomor 85/PUU-XVI/2018, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon dalam petitumnya meminta agar Pasal 31A ayat (4) UU MA dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum”.
3. Bahwa selanjutnya dalam permohonan a quo, yaitu perkara Nomor 43/PUU- XIX/2021, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan dasar pengujian Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Pemohon dalam petitumnya meminta Pasal 31A ayat (4) UU MA dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagai tenggang waktu sejak permohonan terdaftar sampai diputus”. Pemohon juga meminta agar Mahkamah menambahkan atau memperluas makna norma Pasal 31A ayat (4) UU MA: “...apabila terdapat peraturan yang sedang diuji telah dicabut akan diberikan tambahan waktu peralihan (misal 90 hari sejak peraturan dicabut) sebagai tenggang waktu untuk menyelesaikan permohonan”.

[3.10.2] Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon a quo, dan permohonan pada perkara sebelumnya, Mahkamah berpendapat bahwa benar ada perbedaan tentang dasar pengujian maupun alasan permohonan a quo dalam mengajukan pengujian Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan permohonan Nomor 30/PUU-XIII/2015 dan permohonan Nomor 85/PUU-XVI/2018. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sehingga dapat diajukan kembali.

[3.11] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan persoalan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah setelah memeriksa secara saksama Permohonan a quo, dalil Pemohon bermuara pada satu persoalan konstitusional apakah ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU MA mengenai tenggang waktu permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh MA bertentangan dengan UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Terhadap persoalan pokok tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali sebagian pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XVI/2018, meskipun menurut Pemohon permohonan a quo berbeda dengan Permohonan Nomor 30/PUU-XIII/2015 dan Permohonan Nomor 85/PUU-XVI/2018 namun menurut Mahkamah persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan dalam permohonan a quo berkaitan erat dan ada relevansinya dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut khususnya di dalam menjawab persoalan pokok yang didalilkan oleh Pemohon.

[3.11.2] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIII/2015 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bertanggal 31 Mei 2016, Mahkamah menolak permohonan para Pemohon dengan pertimbangan hukum antara lain:

“[3.13] Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diiuraikan Mahkamah dalam pertimbangan di atas, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 dan Pasal 40 ayat (2) UU MA maka semua persidangan dan pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang termasuk perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Dalam perkara a quo, menurut Mahkamah, tidak ada pertentangan konstitusionalitas norma antara Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan UUD 1945 karena telah jelas dan tegas bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (hak uji materiil) diberikan langsung oleh UUD 1945 maka sidang pemeriksaan dan pengucapan putusannya dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Namun permasalahannya adalah apakah waktu 14 hari (sejak berkas diterima) yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang merupakan waktu yang cukup untuk melaksanakan sidang secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang tidak diberikan batas waktu seperti Mahkamah Agung sehingga cukup waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan sidang pemeriksaan pembuktian untuk mendengar keterangan saksi atau pun keterangan ahli yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam kenyataannya, perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung begitu banyak, tidak hanya perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tetapi juga perkara kasasi dan upaya hukum lain serta perkara peninjauan kembali, yang juga membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya. Demikian juga untuk menghadirkan pihak berperkara yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia memerlukan waktu lebih lama, sementara Mahkamah Agung hanya diberi waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung yang tidak dapat dilanggar oleh Mahkamah Agung. Alasan tersebut di atas menjadi kendala dan hambatan bagi Mahkamah Agung untuk melakukan persidangan yang dihadiri oleh pihak-pihak dan memberi kesempatan menghadirkan saksi dan ahli dalam sidang terbuka untuk umum dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;

[3.14] Menimbang bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, apabila para Pemohon mengharapkan sidang perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak maka Mahkamah Agung harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut menurut Mahkamah, merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang (open legal policy) dan bukan merupakan konstitusionalitas norma”.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bertanggal 24 Januari 2019, Mahkamah menolak permohonan para Pemohon dengan pertimbangan hukum antara lain:

“…Oleh karenanya apabila mencermati pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015, maka argumentasi para Pemohon tersebut juga telah dijawab dan ditegaskan oleh Mahkamah, bahwa hal tersebut terkendala dengan batas waktu pemeriksaan oleh MA yang diberikan oleh undang-undang yang hanya 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya meskipun para Pemohon mengajukan permohonan a quo dengan mendasarkan permohonannya yang merujuk Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009, namun Mahkamah berkesimpulan semangat yang diinginkan oleh para Pemohon substansinya sama dengan permohonan yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015 yang tentunya tidak dapat dilepaskan dengan terkendalanya MA untuk melakukan pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dengan menghadirkan dan mendengar kedua belah pihak (audi et alteram partem) dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam batas waktu pemeriksaan yang hanya 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang diinginkan oleh para Pemohon. Dengan penegasan lain dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Nomor 30/PUUXIII/2015 tersebut tidak memungkinkan bagi MA untuk melaksanakan persidangan dengan menghadirkan para pihak dan memberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti berupa saksi, ahli, serta bukti lainnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam batas waktu pemeriksaan yang hanya 14 (empat belas) hari kerja. Dengan pertimbangan hukum tersebut lebih lanjut Mahkamah menegaskan juga bahwa apabila para Pemohon mengharapkan sidang perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak maka MA harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut menurut Mahkamah telah ditegaskan merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dan bukan konstitusionalitas norma.”

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah tersebut di atas, telah jelas pendirian Mahkamah bahwa tidak ada keraguan mengenai penafsiran tenggang waktu pemeriksaan hak uji materiil di MA berdasarkan Pasal 31A ayat (4) UU MA, yaitu 14 (empat belas) hari kerja. Rumusan norma Pasal 31A ayat (4) UU MA sudah tegas menyatakan bahwa Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, sehingga tidak perlu menambahkan penafsiran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya. Adapun persoalan di mana Pemohon mendapatkan fakta bahwa permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon menurut Pemohon disidangkan dan diputus telah melewati tenggang waktu sebagaimana Pasal 31A ayat (4) UU a quo, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan persoalan penerapan norma, bukan konstitusionalitas norma di mana Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya. Menurut Mahkamah, MA sebagai lembaga yang menerapkan norma a quo memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan Pasal 31A ayat (4) UU MA dalam mengadili permohonan hak uji materiil sepanjang tidak menciderai rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada Putusan sebelumnya, Mahkamah berpandangan bahwa tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 31A ayat (4) UU MA merupakan pilihan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan norma dalam UUD 1945. Dengan demikian, tidak ada kata atau frasa dalam Pasal 31A ayat (4) UU MA yang telah atau berpotensi mereduksi kewenangan MA dalam menyelenggarakan peradilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 seperti yang diargumentasikan oleh Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 31A ayat (4) UU MA terhadap Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah tidak ada keraguan mengenai kejelasan maksud daripada Pasal 31A ayat (4) UU MA mengenai tenggang waktu pemeriksaan permohonan hak uji materiil. Dengan demikian, tidak terdapat pertentangan antara Pasal 31A ayat (4) UU MA terhadap hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam 50 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Mahkamah menilai justru terdapat pertentangan antara petitum permohonan Pemohon, di mana pada Petitum angka (3) Pemohon meminta Pasal 31A ayat (4) UU MA dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagai tenggang waktu sejak permohonan terdaftar sampai diputus”, sedangkan pada Petitum angka (4), secara kumulatif Pemohon juga meminta agar Mahkamah menambahkan atau memperluas makna norma Pasal 31A ayat (4) UU MA: “...apabila terdapat peraturan yang sedang diuji telah dicabut akan diberikan tambahan waktu peralihan (misal 90 hari sejak peraturan dicabut) sebagai tenggang waktu untuk menyelesaikan permohonan”. Jika permohonan ini dipenuhi, justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 31A ayat (4) UU MA terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan terhadap penggunaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengujian menurut Mahkamah adalah tidak relevan terhadap norma a quo, karena substansi dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah mengenai kemudahan dan perlakuan khusus warga negara untuk memeroleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sehingga tidak berkaitan langsung dengan tenggang waktu pemeriksaan permohonan hak uji materiil sebagaimana diatur Pasal 31A ayat (4) UU MA. Terlebih ketentuan tersebut dimaksudkan untuk orang-orang yang harus mendapatkan perlakuan khusus untuk memeroleh kesempatan dan manfaat yang sama. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 31A ayat (4) UU MA terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

← Sebelumnya 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Selanjutnya →