Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 82/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 26-11-2018

Febriditya Ramdhan D. R., Mohammad Robi Maulana, Anggit Dwi Prakoso,
Surya Hakim Lubis, SOleman Keno, Reydo Alfian, Nandang Sayuti,
M.Muhayat Mustadapin, Gentur Subagiyo, Lahmudin, Ilham Firmansyah

Pasal 7 ayat (1)

Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011,
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10] …
1. Bahwa pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-
undangan, bukan untuk pertama kali dibuat. Dalam rangka membangun
tertib hukum, sebelum berlakunya UU 12/2011 berkenaan dengan hierarki
peraturan perundang-undangan berlaku Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966
tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik
Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
Tap MPRS tersebut kemudian dicabut dengan Tap MPR Nomor
III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-Undangan. Kemudian Tap MPR Nomor III/MPR/2000 menjadi
tidak berlaku berdasarkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003 tentang
Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementera dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan
Tahun 2002. Kemudian tata urutan peraturan perundang-undangan
merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang kemudian dicabut
dengan UU 12/2011. Dalam semua peraturan di atas dengan tegas
dinyatakan bahwa Pancasila bukanlah termasuk dalam hierarki peraturan
perundang-undangan melainkan sumber dari segala sumber hukum. Hal
demikian dinyatakan terakhir dalam Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011
sebagai berikut:

“Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara
serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan
Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila”.

Penyebutan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum karena
Pancasila merupakan grundnorm yang dapat diposisikan sebagai “premis
awal”, tempat segala sesuatunya dimulai. Oleh karena itu secara doktriner
validitasnya sudah diterima begitu saja, it is valid because it is
presupposed to be valid. Dengan demikian Pancasila tidak dapat
digolongkan sebagai bagian dari hukum positif karena sudah melampaui
tata hukum positif (transcedental-logic), namun nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya menjadi penentu validitas seluruh tata hukum
positif, in casu seluruh peraturan perundang-undangan yang
dimaksudkan oleh UU 12/2011 harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila.
Hal ini sejalan pula dengan kehendak para pendiri bangsa yang
menghendaki segala peraturan perundang-undangan harus mengandung
nilai Pancasila.

Pancasila sebagai sebagai sumber dari segala sumber hukum tidak dapat
dimaknai bahwa Pancasila setara dengan peraturan perundang-
undangan. Pancasila bukan merupakan jenis peraturan perundang-
undangan. Sementara itu yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU
12/2011 adalah jenis peraturan perundang-undangan. Pengertian jenis
peraturan perundang- undangan yang dimaksudkan oleh UU 12/2011
hanyalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang (vide Pasal 4 UU 12/2011).

Adanya kekhawatiran para Pemohon dengan tidak diletakkannya
Pancasila dalam hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan akan
menyebabkan Pancasila tidak berfungsi sebagai dasar Negara,
sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XIII/2015, bertanggal 7 September
2016, Paragraf [3.6] telah menegaskan terkait hal tersebut sebagai
berikut:

Dengan demikian sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh para Pemohon
adalah tiadanya penegasan formal bahwa Pancasila adalah dasar negara.
Terhadap kekhawatiran demikian Mahkamah memandang penting untuk
menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak perlu ada atau terjadi.
Sebab terhadap hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertama, Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan “Dengan
ditetapkannya Perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-
pasal”. Sementara itu pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat
secara substantif memuat Pancasila sebagai dasar negara. Alinea
keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan, “kemudian daripada itu
untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia .......
maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil
dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Dengan demikian, Pancasila adalah bagian tidak terpisahkan dari
Pembukaan UUD 1945.

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor100/PUU-XI/2013,
bertanggal 3 April 2014, Paragraf [3.12.4], juga dinyatakan bahwa:

“Secara konstitusional Pembukaan UUD 1945 tersebut mendudukkan apa
yang terkandung di dalam Pancasila adalah sebagai dasar negara.
Sebagai dasar negara, Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen
penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi
memberikan perlindungan,penyejahteraan, pencerdasan, dan
berpartisipasi dalam ketertiban dunia”.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusidi atas, menempatkan
Pancasila sebagai dasar negara dalam hierarki peraturan perundang-
undangan sebagaimana yang diinginkan para Pemohon, sekalipun
letaknya di atas UUD 1945, justru akan merusak tatanan hukumkarena
sama artinya menjadikan Pancasila sebagai norma hukum yang
memungkinkan untuk dapat dilakukan perubahan. Artinya, apabiladalil
para Pemohon a quo dikabulkan sama saja dengan mendegradasi posisi
Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, dalil para Pemohon a
quotidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terkait dengan kekhawatiran para Pemohon yang
menganggap Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 bertentangan dengan Pasal 1
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 menurut Mahkamah, substansi
yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 tidak memiliki
keterkaitan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.
Sebab, Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 berkenaan dengan desain bentuk
hubungan pusat dan daerah yang disepakati oleh para pengubah UUD
1945 sebagai negara kesatuan. Sementara itu, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
berkenaan dengan kedaulatan rakyat dan pelaksanaannya menurut UUD
1945. Adapun Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah penegasan bahwa
Indonesia adalah negara hukum. Dari ketigasubstansi yang diatur dalam
Pasal 1 UUD 1945 tersebut tidak terdapat relevansinya dengan hierarki
peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7
ayat (1) UU 12/2011. Berdasarkan uraian tersebut, dalil para Pemohon a
quo tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa dalam permohonannya para Pemohon mempersoalkan
adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap
bertentangan dengan Pancasila dikarenakan tidak diletakkannya Pancasila
dalam hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan. Terkait dengan
persoalan ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa keberadaan
Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi, tidak hanya menilai
pertentangan norma suatu UU terhadap pasal- pasal dalam Konstitusi
namun juga menilai apakah norma tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila. Sehingga, keberadaan Mahkamah tidak hanya sebagai the
guardian of the constitution tetapi juga the guardian of the ideology,
sesuai dengan kewenangan Mahkamah menguji undang-undang terhadap
UUD. Jika ada permohonan yang diajukan untuk menilai konstitusionalitas
norma, Mahkamah tidak hanya menilai norma tersebut terhadap pasal-
pasal UUD tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal
ini, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menggunakan
pasal-pasal dalam UUD 1945 sebagai dasar pengujian tetapi juga
mempertimbangkan nilai- nilai Pancasila, di antaranya dalam pengujian
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the
ideology, termuat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 85/PUU-XI/2013 Paragraf [3.15], bertanggal 18 Februari 2015,
terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air, Mahkamah, menyatakan:

“Menurut Mahkamah, ketiga ayat dimaksud merupakan bentuk
konstitusionalitas dianutnya demokrasi ekonomi, selain demokrasi politik,
yang terkait dengan penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud sila
keempat dan sila kelima Pancasila. Terkait dengan sila kelima dasar
negara, implementasinya ke dalam ketentuan konstitusi yang termuat
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak saja menunjuk sebagai dasar
negara, melainkan juga sebagai tujuan negara”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013
tersebut, Mahkamah Konstitusi menggunakan sila-sila Pancasila sebagai
dasar pertimbangan dalam putusan perkara a quo. Sementara itu,
berkenaan dengan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang, hal tersebut bukan merupakan kewenangan
Mahkamah Konstitusi untuk menilainya. Dengan demikian, dalil
permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di
atas, berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah
berpendapat oleh karena tidak terdapat persoalan konstitusionalitas
norma maka anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan para
Pemohon tidak terbukti sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Andaipun para Pemohon
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod
non, telah ternyata bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan
menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka
Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan selebihnya.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 22-11-2018

Ir. S.A. Habibie

frasa “90 (sembilan puluh) hari” dalam Pasal 55 UU PERATUN

Pancasila yang tidak terpisahkan dengan Pembukaan UUD Tahun 1945
karena dinilai tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon
dalam konteks relasinya sebagai warganegara dengan DPR RI sebagai
lembaga Negara.

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas frasa “90 (sembilan puluh) hari” dalam
Pasal 55 UU PERATUN, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan
hukum sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai
konstitusionalitas Pasal 55 UU PERATUN tersebut, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 55 UU PERATUN mengatur mengenai tenggang waktu
pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, selengkapnya pasal
tersebut menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang
waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau
diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” Kata
“gugatan” dalam Pasal 55 a quo harus merujuk pada Pasal 53 ayat (1) UU
PERATUN yang menyatakan “Orang atau badan hukum perdata yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang
berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN menyatakan:
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi
tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan
final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata.
Kata “individual” dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN kemudian
dihubungkan dengan kata “orang atau badan hukum perdata” dalam
Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN memiliki koherensi bahwa pihak yang
dapat mengajukan gugatan atas KTUN yang dikeluarkan oleh
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah orang/individu tertentu
sebagaimana orang pada umumnya termasuk badan hukum sebagai
pemangku hak dan kewajiban yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh suatu KTUN.

3. Bahwa UU PERATUN memberikan batasan waktu pengajuan
gugatan KTUN ke pengadilan tata usaha negara bagi orang atau badan
hukum perdata, yaitu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya
KTUN (vide Pasal 55 UU PERATUN). Penjelasan Pasal 55 menyebutkan:
“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara
yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung
sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut
ketentuan:
a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu
dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam
peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan
yang bersangkutan;
b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilanpuluh hari itu
dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak
tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu
harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung
sejak hari pengumuman tersebut.”
Apabila kata “orang atau badan hukum perdata” dalam Pasal 53 ayat (1)
dihubungkan dengan kata “pihak yang namanya tersebut dalam KTUN”
seperti dalam Penjelasan Pasal 55 UU PERATUN, menurut Mahkamah,
terdapat korelasi yang erat di antara keduanya terkait dengan persoalan
siapa yang dapat menggugat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara, yakni orang/individu atau badan hukum perdata yang dituju
langsung oleh Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Persoalannya adalah apakah pembatasan waktu 90 hari dalam Pasal 55
UU PERATUN bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007 bertanggal 12 Maret 2007
halaman 49 telah mempertimbangkan sebagai berikut:
”...bahwa setiap undang-undang yang menyangkut keputusan/penetapan
tata usaha negara (beschikking), selalu ditentukan mengenai tenggang
waktu tersebut. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum
(rechtszekerheid) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan
keputusan/penetapan (beschikking) dapat digugat di pengadilan...”.

Dalam putusan yang lain, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
57/PUU- XIII/2015, bertanggal 16 November 2015, khususnya sub
Paragraf [3.12.8] Mahkamah juga mempertimbangkan:
Pembatasan sampai kapan keputusan/penetapan tata usaha negara dapat
digugat di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU
Peradilan TUN merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal
policy) pembentuk Undang-Undang yang berlaku bagi semua warga
negara Indonesia, sehingga tidak bersifat diskriminatif karena pasal a quo
tidak memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama.

Berdasarkan kedua Putusan Mahkamah tersebut, maka pembatasan
waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PERATUN
adalah a) memberikan kepastian hukum atas keputusan/penetapan tata
usaha Negara, dan b) pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal
policy). Dengan demikian, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 55 UU
PERATUN adalah konstitusional.

Persoalan berikutnya adalah jika kemudian dihubungkan dengan pihak
ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN apakah waktu 90 hari
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PERATUN bertentangan
dengan UUD 1945. Terhadap persoalan tersebut, menurut Mahkamah,
waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PERATUN tidak
dapat dilepaskan dengan Pasal 1 angka 9 juncto Pasal 53 ayat (1) UU
PERATUN, sehingga jelas bahwa yang dapat mengajukan gugatan ke
peradilan tata usaha negara adalah “orang/individu atau badan hukum
perdata” yang dituju langsung oleh KTUN yang dikeluarkan oleh
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Hal itu bersesuaian dengan
Penjelasan dari Pasal 55 UU PERATUN, dengan demikian, tidak dapat
diartikan lain bahwa waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal
55 UU PERATUN berlaku hanya untuk “orang/individu atau badan hukum
perdata” yang dituju langsung oleh KTUN yang dikeluarkan oleh
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

4. Bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah
adalah apakah ketentuan tenggang waktu 90 hari dalam Pasal 55 UU
PERATUN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2),
dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

4.1. Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang
berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja”. Menurut Mahkamah Ketentuan Pasal
28D ayat (2) UUD 1945 tidak ada kaitannya dengan Pasal 55 UU
PERATUN. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap warga
negara untuk bekerja, mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja, sementara Pasal 55 UU PERATUN mengatur
mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap KTUN ke
pengadilan tata usaha negara, sehingga tidak ada relevansinya
mempertentangkan norma Pasal 55 UU PERATUN dengan Pasal 28D ayat
(2) UUD 1945;

4.2. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang
berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan.” Ketentuan Pasal 28H ayat (2) tersebut merupakan hak yang
dijamin oleh UUD 1945 berkenaan dengan affirmative action, yang secara
doktriner dipahami sebagaicara yang banyak dipilih oleh negara dalam
menjawab kondisi sosial yang diskriminatif karena di antaranya terdapat
ketidaksetaraan akibat marginalisasi struktural dalam masyarakat.
Struktur ini melahirkan kelompok sosial tertentu yang tidak memiliki akses
untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik sebagaimana masyarakat
pada umumnya. Untuk itulah diperlukan bentuk intervensi negara demi
terwujudnya tatanan yang lebih adil dan menjamin setiap orang dapat
berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Dengan demikian tidak terdapat
relevansi mengaitkan permohonan a quo dengan ketentuan Pasal 28H
ayat (2) UUD 1945.

4.3. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang
bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu”. Ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjamin hak
setiap orang untuk tidak diperlakukan diskriminatif. Dalam konteks
permohonan a quo apakah benar Pasal 55 UU PERATUN bersifat
diskriminatif sebagaimana didalilkan Pemohon. Terhadap hal tersebut,
Mahkamah dalam beberapa putusannya, antara lain, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 070/PUU- II/2004, bertanggal 12 April 2005, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, bertanggal 29 Maret
2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007,
bertanggal 22 Februari 2008, telah menyatakan batasan diskriminasi,
yaitu:
a. bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap
pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak
langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku,
ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis
kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan,
penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan
baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum,
sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;
b. bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat
perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal
(reasonable ground) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap
hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan
menimbulkan ketidakadilan;
c. bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap
hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara
berbeda terhadap hal yang memang berbeda.

Dari ketiga hal terkait dengan diskriminasi tersebut, tidak ada satupun
yang dapat disebut diskriminasi untuk Pasal 55 UU PERATUN karena Pasal
55 UU PERATUN berlaku untuk semua golongan dan status sosial, dan
tidak ada perlakuan yang berbeda tanpa alasan yang jelas. Setiap
“orang/individu atau badan hukum perdata” yang dituju langsung oleh
KTUN yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang
merasa dirugikan kepentingannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka
9 UU PERATUN dapat mengajukan gugatan dalam tenggang waktu 90
hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat
Tata Usaha Negara;

4.4. Bahwa apabila pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN
diberi kesempatan untuk menggugat ke peradilan tata usaha negara
dengan memperluas makna ketentuan Pasal 55 UU PERATUN maka hal
itu justru mengakibatkan terjadi ketidakpastian hukum (legal uncertainty/
rechtsonzekerheid), dan hal itu juga bertentangan dengan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007 bertanggal 12 Maret 2007
sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas karena tanpa ada
batasan waktu kedaluwarsa pihak ketiga untuk mengajukan gugatan ke
peradilan tata usaha negara; Oleh karena itu, menurut Mahkamah,
terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN yang merasa
kepentingan keperdataannya dirugikan dapat memperjuangkan hak-
haknya melalui mekanisme hukum yang berlaku, termasuk dalam hal ini
Pemohon (vide keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung RI, tanggal 25
April 2018, hal. 11)

[3.10] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di
atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon mangenai frasa “90
(Sembilan Puluh) Hari” dalam Pasal 55 UU PERATUN bertentangan
dengan UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum.

RESUME KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 75/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 22-11-2018

Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia, (FPP BNI) yang
diwakili oleh Drs. Martinus Nuroso, M.M.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas UU 13
Tahun 2003.

Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas UU 13 Tahun 2003 Mahkamah
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang
Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 19 September 2018. Dalam
persidangan tersebut, Mahkamah menemukan kerancuan pokok
permasalahan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terlihat pada
judul permohonan, yaitu “Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945” namun petitum permohonan
berupa pertanyaan mengenai kapan berlakunya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 yang membatalkan ketentuan Pasal 96
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

d. bahwa terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan pada huruf c di
atas, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon yang pada
pokoknya agar Pemohon memperjelas norma undang-undang yang
dimintakan pengujiannya guna membuktikan kerugian hak konstitusional
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
sehingga dengan demikian menjadi jelas norma undang-undang yang
menjadi objek permohonan;

e. bahwa dalam sidang perbaikan permohonan pada tanggal 4 Oktober
2018, Pemohon tetap pada pendiriannya bahkan menegaskan dalam judul
permohonan yaitu “Permohonan Penyempurnaan Dengan Diskresi
Pencantuman Klausul Berlaku Surut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 100/PUU- IX/2012 tanggal 19 September 2013 Untuk Pengujian
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal
96”, serta memperjelas kembali maksud yang tertera di judul
permohonannya ke dalam petitum permohonan Pemohon yaitu “Mohon
agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan diskresi dengan
menyempurnakan/menambahkan klausul berlaku surut pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU- X/2012 tanggal 19 September
2013 yang menggugurkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan”, yang berarti Pemohon tidak melakukan
perbaikan permohonan sebagaimana dinasihatkan Mahkamah pada
sidang pemeriksaan pendahuluan;

f. bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu
kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

g. bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan
pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana
termuat pada huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, maka Mahkamah tidak
berwenang mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu berlaku
ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi
mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan
kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang
dimohonkan”;

h. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap
permohonan a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 30-10-2018

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan William Aditya Sarana

Pasal 1 angka 2, Pasal 43A ayat (3) huruf b dan huruf c, Judul Bagian Ketiga,
Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Judul Bagian Keempat, Pasal
43D ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal
43F huruf c, Pasal 43G huruf a dan Penjelasan Umum alinea ke-6 UU
Terorisme

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas pasal-pasal a quo, Mahkamah
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa terorisme merupakan salah satu kejahatan yang termasuk
“serious crime” sehingga membutuhkan pula “serious measures”. Hal ini
karena terorisme adalah “hostis humanis generis” atau musuh umat
manusia. Upaya negara melawan terorisme tak ubahnya seperti melawan
pelaku tindak kejahatan dengan strategi yang tidak mudah diketahui dan
ditebak. Oleh karena itu, perlu pengaturan terorisme secara tersendiri dan
khusus dalam peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya
pendefinisian terorisme secara tegas dan jelas. Pasal 1 angka 2 UU
5/2018 mendefinisikan terorisme sebagai, “Perbuatan yang menggunakan
kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror
atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang
bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran
terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik,
atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan
keamanan”.

Bahwa definisi terorisme di atas memang tidak menegaskan dan
mengeksplisitkan perbuatan terorisme bertentangan dengan Pancasila,
namun telah memasukkan ideologi sebagai salah satu motif atau tujuan
perbuatan terorisme, dalam hal ini ideologi yang bertentangan dengan
Pancasila, sehingga meski tanpa disebutkan secara jelas dan eksplisit,
perbuatan terorisme sudah jelas dan pasti bertentangan dengan
Pancasila.

Selain itu, Pancasila juga telah menjadi landasan filosofis pembentukan
UU 5/2018. Bagian “Menimbang” huruf a UU 5/2018 menyatakan, “Bahwa
tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan
kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan
negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas
negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan
tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus,
terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun
1945”. Penempatan Pancasila sebagai landasan filosofis undang-undang
dikarenakan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm sehingga
menjadikan pembentukan dan pelaksanaan undang-undang tidak dapat
dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, oleh karena
Pancasila telah digunakan sebagai landasan filosofis pembentukan
Undang-Undang a quo maka pasal-pasal dalam UU 5/2018 termasuk
mengenai definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 telah
dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga jika suatu perbuatan yang
menurut definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 termasuk
dalam perbuatan terorisme maka dengan sendirinya perbuatan tersebut
juga bertentangan dengan Pancasila.

[3.10.2] Bahwa tidak ditambahnya kata “terorisme” di belakang frasa
“kontra radikalisasi” dan “deradikalisasi” dalam Undang-Undang a quo
karena yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang sudah jelas yakni
mereka yang rentan dan telah terpapar paham radikal terorisme. Baik
kontra radikalisasi maupun deradikalisasi telah dijelaskan dalam
Penjelasan Umum Alinea Keenam UU 5/2018 dan telah pula dirumuskan
dalam Pasal 43C ayat (1) dan Pasal 43D ayat (1) UU 5/2018. Penjelasan
Umum Alinea Keenam UU 5/2018 menjelaskan bahwa, “Dalam
pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara
simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk
meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara
optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait
serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional,
kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme”. Selanjutnya Pasal 43C ayat (1) UU
5/2018 merumuskan kontra radikalisasi sebagai suatu proses yang
terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan
terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal
terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham
radikal terorisme. Adapun Pasal 43D ayat (1) UU 5/2018 merumuskan
deradikalisasi sebagai suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis,
berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau
mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah
terjadi. Berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa yang dimaksud kontra
radikalisasi dan deradikalisasi dalam UU 5/2018 adalah hanya terkait
dengan terorisme.

Bahwa menafsirkan istilah “kontra radikalisasi” dan “deradikalisasi” dalam
Undang-Undang a quo tidak cukup hanya dilakukan secara tekstual
melainkan harus pula dilakukan secara kontekstual. Dengan mengingat
judul Undang-Undang a quo, yaitu “Undang-Undang 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi
Undang-Undang”, maka secara kontekstual yang dimaksudkan dengan
istilah “kontra radikalisasi” dan “deradikalisasi” dalam Undang-Undang a
quo adalah kontra radikalisasi dan deradikalisasi dalam tindak pidana
terorisme. Dengan demikian tanpa perlu menambahkan kata “terorisme”
di belakang kedua istilah tersebut telah dengan sendirinya mencakup apa
yang dikehendaki para Pemohon, sehingga secara teknik perundang-
undangan jika ditambahkan dengan kata “terorisme” rumusan demikian
justru menjadi sangat berlebihan dan overbodig.

[3.11] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Para Pemohon
tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 30-10-2018

Sutrisno Nugroho

Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan
Kehakiman

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung
dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa sebelum menimbang lebih lanjut mengenai
permasalahan konstitusional Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah perlu
mempertimbangkan apakah permohonan a quo dapat dimohonkan
pengujian kembali mengingat permohonan a quo permasalahan
konstitusionalnya dan dasar pengujiannya tidak berbeda dengan
permohonan yang pernah diajukan pengujian dan telah diputus oleh
Mahkamah Konstitusi, yaitu ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal
24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yang telah diputus dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, bertanggal 15
Desember 2010 yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIII/2015, bertanggal 7
Desember 2015 yang amar putusannya permohonan Pemohon tidak
dapat diterima; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XIII/2015,
bertanggal 10 Desember 2015 yang amar putusannya permohonan
Pemohon tidak dapat diterima; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
108/PUU-XIV/2016, bertanggal 26 Juli 2017 yang amar putusannya
menolak permohonan Pemohon. Terhadap hal tersebut Mahkamah perlu
merujuk Pasal 60 ayat (2) UU MK yang menyatakan, “Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi
muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Mendasarkan pada
ketentuan tersebut, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali.

Bahwa yang menjadi dasar pengujian dalam Permohonan Nomor 16/PUU-
VIII/2010 adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Permohonan
Nomor 66/PUU-XIII/2015 adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1),
Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; Permohonan
Nomor 45/PUU-XIII/2015 adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal
27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan Permohonan Nomor
108/PUU-XIV/2016 adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27
ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal
28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945. Adapun dasar pengujian
dalam permohonan Pemohon a quo adalah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24
ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan dasar
pengujian yang digunakan dalam permohonan Pemohon a quo dengan
Permohonan Nomor 16/PUU-VIII/2010, Permohonan Nomor 45/PUU-
XIII/2015, dan Permohonan Nomor 108/PUU-XIV/2016. Sehingga
berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK, menurut Mahkamah, permohonan
Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di
atas, meskipun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan, namun permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali. Sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan
pokok permohonan lebih lanjut.

← Sebelumnya 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Selanjutnya →