Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 24-01-2019

Jandi Mukianto diwakili oleh kuasa hukumnya Lembaga Bantuan Hukum
Lentera Keadilan Rakyat

frasa “tionghoa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian frasa “tionghoa” dalam permohonan a quo,
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan
bertanggal 7 November 2018 dari Jandi Mukianto, yang berdasarkan
Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 November 2018 memberi kuasa
kepada: Haris Satiadi, S.H., Suheru Prayitno, S.H., Rendy Alexander, S.H.,
Nikite Alvinta Bujangga, S.H., Praja Wibawa, S.H., dan Ocar Puspa Dewi,
S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang [sic!] pada
Lembaga Bantuan Hukum Lentera Keadilan Rakyat (LBH LKRA) yang
beralamat di Jalan Sukarjo Wiryopranoto Nomor 8D Gambir, Jakarta
Pusat, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
13 November 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
dengan Nomor 96/PUU-XVI/2018 pada tanggal 21 November 2018 perihal
Permohonan Pengujian kata “Tionghoa” dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa terhadap permohonan Nomor 96/PUU-XVI/2018 tersebut,
Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 234/TAP.MK/2018
tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor
96/PUU-XVI/2018, bertanggal 21 November 2018;

b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor
235/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk
memeriksa perkara Nomor 96/PUU-XVI/2018, bertanggal 21 November
2018;

3. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan
Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada
tanggal 6 Desember 2018;

4. Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon bertanggal
17 Desember 2018 perihal penarikan permohonan yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Desember 2018;

5. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel pada
tanggal 19 Desember 2018 dengan agenda menerima Perbaikan
Permohonan dan sekaligus meminta konfirmasi perihal surat sebagaimana
termaktub pada angka 4 di atas, namun Pemohon tidak hadir sekalipun
telah dipanggil secara sah dan patut;

6. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut,
Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali
Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi
dilakukan”;

7. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Januari
2019 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan
Nomor 96/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum dan sesuai dengan
Pasal 35 ayat (2) UU MK, penarikan kembali suatu Permohonan
mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 24-01-2019

Dr. Husdi Herman, S.H.,M.M. dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H.,M.H.

Pasal 31A ayat (1) dan Pasal 31A ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2009 serta
Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Nomor 48 Tahun 2009

Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang

[3.11] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan persoalan pokok
permohonan para Pemohon, Mahkamah setelah memeriksa secara
saksama Permohonan a quo, seluruh dalil para Pemohon bermuara pada
satu persoalan konstitusional apakah ketentuan Pasal 31A ayat (1) UU
3/2009 mengenai permohonan pengujian peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung
oleh Pemohon atau kuasanya kepada MA bertentangan dengan UUD
1945. Terhadap persoalan pokok tersebut, sebelum mempertimbangkan
lebih jauh dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk
mengutip kembali sebagian pertimbangan Mahkamah dalam Putusan
Nomor 30/PUU-XIII/2015, meskipun menurut para Pemohon permohonan
a quo berbeda dengan Permohonan Nomor 30/PUU-XIII/2015, namun
menurut Mahkamah persoalan konstitusionalitas permohonan a quo
berkaitan erat dan ada relevansinya dengan pertimbangan hukum dalam
putusan perkara tersebut khususnya di dalam menjawab persoalan pokok
yang didalilkan para Pemohon.


Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015 perihal
pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, bertanggal 31 Mei 2016, Mahkamah menolak permohonan para
Pemohon dengan pertimbangan hukum antara lain:


"[3.12] Menimbang bahwa dalam hukum acara yang berlaku, ada
perbedaan antara proses persidangan di pengadilan tingkat pertama
dengan proses persidangan di tingkat banding, tingkat kasasi, dan dalam
acara peninjauan kembali. Persidangan di pengadilan tingkat pertama,
kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang, pemeriksaannya
terbuka untuk umum dan dihadiri pihak-pihak berperkara. Akan tetapi
pada pengadilan tingkat banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan
kembali, persidangan tidak dihadiri pihak-pihak, kecuali pengadilan
menghendaki, oleh karena itu, hakim hanya membaca berkas perkara
yang berasal dari pengadilan tingkat pertama;


Oleh karena perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
Undang-Undang adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir
seyogianya hukum acara yang digunakan adalah hukum acara yang
mengakomodir pemeriksaan dan pengucapan putusannya dihadiri oleh
pihak-pihak dan setiap orang boleh menghadiri jalannya persidangan. Hal
tersebut sejalan pula dengan asas audi et alteram partem, yaitu memberi
kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar dalam
persidangan termasuk menghadirkan saksi dan ahli.


Permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketika
pada praktiknya Mahkamah Agung baik sebagai judex facti sekaligus
judex juris dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang tidak dihadiri oleh pihak-
pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk
umum, maka Pasal 31A ayat (4) UU MA menjadi bertentangan dengan
UUD 1945 sehingga harus ditafsirkan “Permohonan pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
diterimanya permohonan, yang pemeriksaan pokok permohonan dan
pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum”
sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;


[3.13] Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diiuraikan Mahkamah
dalam pertimbangan di atas, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat
(2) UU 48/2009 dan Pasal 40 ayat (2) UU MA maka semua persidangan
dan pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk
umum kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang termasuk perkara
pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.
Dalam perkara a quo, menurut Mahkamah, tidak ada pertentangan
konstitusionalitas norma antara Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan UUD
1945 karena telah jelas dan tegas bahwa Mahkamah Agung sebagai
pengadilan yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang (hak uji materiil) diberikan langsung
oleh UUD 1945 maka sidang pemeriksaan dan pengucapan putusannya
dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Namun
permasalahannya adalah apakah waktu 14 hari (sejak berkas diterima)
yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Agung untuk
menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di
bawah Undang-Undang merupakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan sidang secara terbuka seperti yang dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap
UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang tidak
diberikan batas waktu seperti Mahkamah Agung sehingga cukup waktu
bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan sidang pemeriksaan
pembuktian untuk mendengar keterangan saksi atau pun keterangan ahli
yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam kenyataannya,
perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung begitu banyak, tidak
hanya perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
Undang-Undang tetapi juga perkara kasasi dan upaya hukum lain serta
perkara peninjauan kembali, yang juga membutuhkan waktu untuk
penyelesaiannya. Demikian juga untuk menghadirkan pihak berperkara
yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia memerlukan waktu
lebih lama, sementara Mahkamah Agung hanya diberi waktu 14 hari
untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan
di bawah Undang-Undang sejak permohonan diterima oleh Mahkamah
Agung yang tidak dapat dilanggar oleh Mahkamah Agung. Alasan tersebut
di atas menjadi kendala dan hambatan bagi Mahkamah Agung untuk
melakukan persidangan yang dihadiri oleh pihak-pihak dan memberi
kesempatan menghadirkan saksi dan ahli dalam sidang terbuka untuk
umum dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
Undang-Undang;


[3.14] Menimbang bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas,
apabila para Pemohon mengharapkan sidang perkara pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang
terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak maka Mahkamah Agung
harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan prasarana yang
memadai. Hal tersebut menurut Mahkamah, merupakan kewenangan
pembentuk Undang-Undang (open legal policy) dan bukan merupakan
konstitusionalitas norma”.

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum
dalam putusan Mahkamah tersebut di atas, persoalan konstitusional yang
dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara tersebut berkenaan
langsung dengan ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU MA, yaitu mengenai
permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang- undang dilakukan oleh MA paling lama
14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya
permohonan, yang oleh para Pemohon dimohonkan agar pemeriksaan
oleh MA dilakukan dengan pemeriksaan dan putusan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum dan tentunya dalam persidangan dengan
pemeriksaan yang terbuka untuk umum pula dengan agenda pada
hakikatnya memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan alat-
alat bukti berupa saksi, ahli, dan bukti lainnya dan terkait dengan hal
tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009
adalah konstitusional dan dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum
pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah berpendirian
bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 mengenai permohonan
pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang oleh
MA dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
tanggal diterimanya permohonan adalah konstitusional;


Bahwa lebih lanjut dijelaskan, permohonan yang diajukan oleh para
Pemohon dalam permohonan a quo adalah berkenaan dengan
konstitusionalitas Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009 yang secara substansi
juga dimohonkan para Pemohon agar Mahkamah menyatakan norma
Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
“Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak
Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum” dan menyatakan
secara mutatis mutandis Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 bertentangan
dengan Konstitusi (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat karena menjadi tidak relevan untuk dipertahankan
keberadaannya. Terhadap dalil dan permohonan para Pemohon a quo,
Mahkamah berpendapat bahwa sebenarnya esensi persoalan
konstitusionalitas yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara a
quo adalah sama dengan persoalan konstitusionalitas yang dimohonkan
dalam permohonan yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam
Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015, yaitu berkaitan dengan
pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang- undangan di
bawah undang-undang di MA dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak
dengan memberi kesempatan para pihak untuk mengajukan alat bukti
berupa saksi, ahli maupun bukti lainnya dan dilaksanakan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum. Oleh karenanya apabila
mencermati pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor
30/PUU-XIII/2015, maka argumentasi para Pemohon tersebut juga telah
dijawab dan ditegaskan oleh Mahkamah, bahwa hal tersebut terkendala
dengan batas waktu pemeriksaan oleh MA yang diberikan oleh undang-
undang yang hanya 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya
meskipun para Pemohon mengajukan permohonan a quo dengan
mendasarkan permohonannya yang merujuk Pasal 31A ayat (1) UU
3/2009, namun Mahkamah berkesimpulan semangat yang diinginkan oleh
para Pemohon substansinya sama dengan permohonan yang telah
diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015 yang
tentunya tidak dapat dilepaskan dengan terkendalanya MA untuk
melakukan pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dengan
menghadirkan dan mendengar kedua belah pihak (audi et alteram
partem) dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam batas
waktu pemeriksaan yang hanya 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana
yang diinginkan oleh para Pemohon. Dengan penegasan lain dalam
pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015
tersebut tidak memungkinkan bagi MA untuk melaksanakan persidangan
dengan menghadirkan para pihak dan memberi kesempatan untuk
mengajukan alat bukti berupa saksi, ahli, serta bukti lainnya dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dalam batas waktu pemeriksaan
yang hanya 14 (empat belas) hari kerja. Dengan pertimbangan hukum
tersebut lebih lanjut Mahkamah menegaskan juga bahwa apabila para
Pemohon mengharapkan sidang perkara pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang terbuka
untuk umum dan dihadiri oleh para pihak maka MA harus diberikan waktu
yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut
menurut Mahkamah telah ditegaskan merupakan kewenangan pembentuk
Undang-Undang dan bukan konstitusionalitas norma.


[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya penting bagi Mahkamah untuk
menjawab dalil lainnya para Pemohon berkaitan dengan anggapan para
Pemohon yang ada dalam permohonan yaitu adanya kondisi hukum baru
melalui Putusan Mahkamah Nomor 93/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya
menyatakan bahwa kewenangan MA dalam uji materiil berbeda dengan
kewenangan mengadili perkara pada tingkat kasasi, dan kewenangan uji
materiil bukanlah bagian dari peran MA sebagai judex juris. Menurut para
Pemohon hal tersebut berbeda dengan pertimbangan hukum dalam
Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya
menyatakan tidak ada pertentangan konstitusionalitas norma antara Pasal
31A ayat (4) UU 3/2009 dengan UUD 1945 karena telah jelas dan tegas
bahwa MA sebagai pengadilan yang berwenang untuk menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
diberikan langsung oleh UUD 1945 maka sidang pemeriksaan dan
pengucapan putusannya dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk
umum.


Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat penegasan
fungsi dan kewenangan MA yang diuraikan dalam pertimbangan dua
Putusan tersebut sebenarnya hanya memberikan ilustrasi kepada para
Pemohon dalam permohonan perkara-perkara tersebut tentang fungsi
dan kewenangan MA yang penekanannya pada persidangan dan
pemeriksaan terhadap perkara apapun, termasuk pembacaan putusan,
kecuali ditentukan lain oleh undang-undang harus dilakukan dengan
persidangan yang terbuka untuk umum, bukan pada pemeriksaan yang
terbuka untuk umum dengan agenda persidangan mendengar keterangan
para pihak dan memberi kesempatan para pihak mengajukan alat-alat
bukti, berupa saksi, ahli maupun bukti lainnya.


Dengan demikian telah jelas jawaban dan sikap Mahkamah terhadap
permohonan para Pemohon a quo dan oleh karenanya meskipun para
Pemohon mempersoalkan adanya keterkaitan pendirian Mahkamah dalam
Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015 dengan Putusan Nomor 93/PUU-
XV/2017 berkenaan dengan eksistensi MA dalam menjalankan fungsi dan
kewenangannya dalam memeriksa perkara pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang menurut para
Pemohon hanya terbatas berkaitan dengan waktu pemeriksaan bukan
mengenai pemeriksaan yang harus dihadiri oleh para pihak untuk
memenuhi prinsip mendengar keterangan kedua belah pihak (audi et
alteram partem), namun terhadap hal ini Mahkamah tidak sependapat
dengan dalil para Pemohon tersebut, mengingat persoalan waktu 14
(empat belas) hari kerja dengan memberi kesempatan para pihak untuk
dihadirkan di persidangan dan mengajukan alat bukti yang cukup serta
persidangan dilakukan dengan terbuka untuk umum adalah satu
rangkaian proses yang terintegrasi. Proses demikian merupakan satu
kesatuan tahapan hukum acara yang saling berkorelasi antara waktu
pemeriksaan yang cukup dengan memberi kesempatan para pihak untuk
hadir dan didengar keterangannya serta menerima pembuktian para
pihak dengan mengajukan saksi, ahli dan bukti lainnya dalam
persidangan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu argumentasi
para Pemohon a quo haruslah dikesampingkan dan Mahkamah tetap
berpendirian bahwa persoalan waktu dan memberi kesempatan para
pihak untuk hadir dan didengar di persidangan serta mengajukan alat-alat
bukti baik saksi, ahli dan bukti lainnya dalam persidangan yang terbuka
untuk umum adalah persoalan konstitusionalitas norma yang merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan hal tersebut tepat diajukan
kepada pembentuk undang-undang. Dengan demikian telah jelas bahwa
apabila ada persidangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan manapun
yang tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali undang-undang
menentukan lain atau harus tertutup, maka hal tersebut adalah persoalan
implementasi norma bukan persoalan konstitusionalitas norma.
Sedangkan permasalahan persidangan pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di MA yang
oleh para Pemohon didalilkan harus dilakukan dengan pemeriksaan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dan menghadirkan, mendengar,
dan memberi kesempatan para pihak mengajukan alat bukti berupa,
saksi, ahli dan bukti lainnya, dalam hal ini Mahkamah menegaskan hal
tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, mengingat
persoalan pokok yang dipersoalkan oleh para Pemohon berkaitan erat dan
satu kesatuan dengan persoalan waktu pemeriksaan yang dimiliki oleh MA
yang hanya 14 (empat belas) hari kerja dan telah diputus dalam perkara
sebelumnya.


[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di
atas, Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam
Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis berlaku
terhadap pertimbangan hukum dalam putusan permohonan a quo dan
oleh karenanya permohonan para Pemohon selebihnya berkaitan dengan
norma Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 yang meminta agar Mahkamah
menyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak relevan lagi untuk
dipertimbangkan. Sehingga oleh karena itu norma Pasal 31A ayat (4) UU
3/2009 tetap konstitusional.


[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
hukum tersebut di atas, permohonan para Pemohon tidak beralasan
menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 89/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 24-01-2019

Yadi Supriyadi, Rahmat Kusaeri, Sudirman, Sidiq Permana, Dian, Asep
Sobarna, Zamzam Aqbil Raziqin, Didin Saepudin, Cepi Sopandi, Hikmat
Rohendi, Sachrial, Cecep Supriatna, Erik Roeslan Fauzi, Tatang Gunawan,
Atin Nurhayati, Yuyu Yuningsih, Firmansyah, dan Dadan Ramdani

Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Pasal 18A ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

[3.5] Berdasarkan seluruh uraian di atas, permasalahan para Pemohon
pada pokoknya adalah mengenai norma dalam UU 33/2004 yang
mengatur angka pembagian DBH dari Penerimaan Pertambangan Panas
Bumi kepada provinsi. Menurut para Pemohon aturan ini menyebabkan
kurangnya anggaran pemerintah kabupaten yang bersumber dari
pertambangan panas bumi, sehingga berdampak pada tidak efektifnya
pemerintah kabupaten dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi
karena kegiatan pertambangan panas bumi.

Terhadap uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum
tersebut, menurut Mahkamah, norma Pasal 21 ayat (2) huruf a UU
33/2004 yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon adalah norma
yang mengatur mengenai hak daerah, sebagaimana dinyatakan oleh
ketentuan norma a quo bahwa “Dana Bagi Hasil dari Penerimaan
Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian: a. 16% (enam
belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan…”. Daerah yang
dimaksud dalam ketentuan ini dapat berarti daerah provinsi atau daerah
kabupaten/kota. Oleh karena hal ini merupakan hak daerah, lebih khusus
lagi adalah hak pemerintah provinsi, maka yang seharusnya dapat
mempersoalkan konstitusionalitas norma a quo adalah pemerintah
provinsi, bukan perorangan warga negara.

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena substansi permohonan a quo
adalah berkenaan dengan hak daerah, baik daerah provinsi maupun
kabupaten/kota, apabila berkenaan dengan hak tersebut terdapat norma
yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 maka sesungguhnya
yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan adalah
pemerintahan daerah. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah perlu
menegaskan bahwa terhadap persoalan konstitusionalitas yang terkait
dengan hak pemerintah daerah telah diputuskan oleh Mahkamah dalam
putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, di antaranya, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, bertanggal 21 Februari
2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015,
bertanggal 13 Oktober 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
136/PUU-XIII/2015, bertanggal 11 Januari 2017. Dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, Mahkamah
mempertimbangkan antara lain:

Apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh
pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan
Daerah, baik Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan
dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan
DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota
bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota”. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
87/PUU-XIII/2015, hlm.59]
Walaupun permohonan pengujian dalam putusan-putusan Mahkamah di
atas bukan terkait dengan norma dalam UU 33/2004 tetapi terkait dengan
Undang-Undang Pemerintahan Daerah (in casu Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU
23/2014) namun secara substansi adalah menyangkut hak dan/atau
urusan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga terlepas dari soal
apakah yang dipersoalkan itu adalah UU 23/2014 ataupun UU 33/2004
sepanjang menyangkut hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan
daerah maka yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan pengujian adalah pemerintahan daerah. Urusan-urusan
pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada daerah baik
berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, atau tugas pembantuan tidak
akan dapat dilaksanakan tanpa diikuti dengan pembagian keuangan pusat
dan daerah. Hal ini pun dapat dipahami dari Konsiderans “Menimbang”
huruf c UU 33/2004 yang menyatakan “untuk mendukung
penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber
pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi,
Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa
sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan,
tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan”.

Dengan demikian, oleh karena substansi permohonan a quo adalah
berkenaan dengan pembagian dana bagi hasil di mana persoalan dana
bagi hasil tersebut merupakan hak daerah sehingga merupakan bagian
dari persoalan hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah.
Oleh karena itu, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas,
maka pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian norma yang
dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pemerintahan Daerah,
bukan orang perorangan. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan
a quo.

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili
Permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah tidak
mempertimbangkan pokok permohonan.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 24-01-2019

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), diwakili oleh Grace Natalie Louisa selaku Ketua Umum dan Raja Juli Antoni selaku Sekretaris Jenderal

Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2), dan Pasal 293 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 1 angka 35 UU Pemilu dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “dan/atau citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, di mana menurut Pemohon perumusannya mengandung ketidakjelasan, multitafsir atau karet, serta bercampur-baur dengan makna sosialisasi dan pendidikan politik, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:


[3.16.1] Bahwa untuk menjelaskan frasa di atas, perlu dirujuk kembali Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (UU 12/2011) yang di antaranya mengatur perihal makna penting kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pasal 5 huruf f UU 12/2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Terkait dengan rujukan tersebut, masalah mendasar yang perlu dikemukakan: apakah frasa “citra diri” merupakan frasa yang tidak jelas, sehingga dapat dikualifikasi tidak memenuhi asas kejelasan rumusan.

[3.16.2] Bahwa secara gramatikal, dalam KBBI kata “citra” dimaknai sebagai rupa; gambar; gambaran pribadi, organisasi atau produk; kesan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa atau kalimat; data atau informasi. Ketika kata dimaksud digunakan untuk mendefinisikan kampanye Pemilu, maka citra diri peserta Pemilu dapat dipahami sebagai gambaran pribadi, produk atau program peserta Pemilu, atau visualisasi diri berupa frasa, kalimat, gambar atau data yang disampaikan kepada pemilih. Artinya, ketika peserta Pemilu menampilkan gambaran positif tentang dirinya dalam segala bentuk, maka hal tersebut merupakan citra diri peserta Pemilu itu sendiri.

[3.16.3] Bahwa dalam menilai maksud frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu tidak dapat dilepaskan dari pemaknaannya dalam Bahasa Indonesia. Makna atau arti dalam bahasa-lah yang pertama-tama mesti dijadikan patokan atau ukuran untuk menilai apakah kata atau frasa tersebut mengandung ketidakjelasan atau malah sebaliknya. Ketika suatu kata dimaknai atau diartikan sesuai maksudnya secara bahasa hal itu tidak dapat dikatakan bahwa kata tersebut mengandung ketidakjelasan rumusan. Sebab, apa yang dimaksud dengan kata tersebut sudah sangat jelas dan tidak multitafsir. Dengan memahami frasa “citra diri” sesuai konteks bahasa, dalam hal ini Bahasa Indonesia, maka saat kata tersebut digunakan dalam UU Pemilu, khususnya dalam definisi kampanye kata tersebut pun mesti dipahami sebagaimana adanya menurut bahasa tersebut. Dengan demikian, frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sama sekali tidak mengandung ketidakjelasan. Sebab, maksudnya akan dipahami sebagai gambar, suara, data, atau grafik yang menggambarkan diri Peserta Pemilu. Pada saat peserta Pemilu menampilkan gambaran dirinya melalui gambar, suara, data atau grafik, maka kegiatan tersebut termasuk dalam apa yang dimaksud dengan frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu.

[3.16.4] Terhadap anggapan Pemohon bahwa keberadaan frasa a quo telah menyebabkan bercampuraduknya antara kegiatan pendidikan politik dengan kampanye dimaksud perlu dipertimbangkan bahwa kampanye pada hakikatnya adalah juga bagian dari pendidikan politik, sehingga bagaimana mungkin membuat batas demarkasi antara keduanya sebagaimana hendak dikonstruksi oleh Pemohon. Dalam konteks itu, ketika kegiatan kampanye Pemilu dibatasi dan diatur sedemikian rupa, maka dipastikan bahwa pendidikan politik yang dilakukan peserta Pemilu dalam masa kampanye juga akan turut menyesuaikan dengan pengaturan dimaksud. Oleh karena itu, tidaklah tepat sesungguhnya untuk menilai bahwa frasa “dan/atau citra diri” dianggap mengandung ketidakjelasan rumusan karena bercampuraduknya kegiatan pendidikan politik dengan kampanye.

[3.16.5] Bahwa terhadap adanya Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2018 yang mendefinisikan citra diri sebagai setiap alat peraga atau materi lain yang mengandung unsur logo partai dan nomor urut Parpol peserta Pemilu, di mana hal tersebut dianggap Pemohon menunjukkan multitafsirnya frasa “citra diri” dalam ketentuan dimaksud, menurut Mahkamah, apa yang didefinisikan tentang citra diri dalam Perbawaslu a quo merupakan kewenangan Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan kampanye. Dalam hal adanya penilaian bahwa Perbawaslu dimaksud bersifat multitafsir, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

[3.16.6] Bahwa lebih jauh, dari aspek sejarah perumusan definisi kampanye, frasa “citra diri” baru muncul dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam undang- undang Pemilu sebelumnya, baik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU 48/2008), kampanye hanya didefinisikan sebagai berikut:
Pasal 1 angka 29 UU 8/2012
“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. “

Pasal 1 angka 22 UU 42/2008
“Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.”

Bahwa dengan definisi yang sangat sederhana di atas, kegiatan kampanye Pemilu tidak dapat dikendalikan dan diawasi secara maksimal dalam kerangka Pemilu yang jujur dan adil. Berbagai kegiatan peserta Pemilu yang sesungguhnya merupakan kampanye, tidak dapat diklasifikasikan sebagai kampanye. Kegiatan-kegiatan yang secara materiil merupakan kampanye Pemilu, namun direkayasa sedemikian rupa sehingga tidak dapat dijangkau melalui proses pengawasan kampanye. Untuk menghindari tuduhan pelanggaran kampanye, peserta Pemilu berdasarkan undang-undang tersebut cukup mengampanyekan diri dengan menampilkan citra dirinya tanpa mencantumkan visi, misi, atau programnya, atau dengan cara tidak mencantumkan visi, misi dan program secara akumulatif, sehingga ia terhindar dari pengawasan penyelenggara Pemilu. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, citra diri yang ditampilkan melalui gambar, suara, visual ataupun data sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai kampanye Pemilu, dan oleh karenanya juga mesti diawasi oleh pengawas Pemilu.


[3.16.7] Bahwa dalam rangka mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam regulasi Pemilu sebelumnya, UU Pemilu mengadopsi frasa “citra diri” dan dirumuskan dengan rumusan alternatif menggunakan frasa “dan/atau” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Dengan dimasukkannya frasa tersebut melalui penggunaan rumusan alternatif, maka tidak ada lagi kegiatan yang pada intinya merupakan kampanye Pemilu namun tidak dapat diatur dan diawasi sebagai kegiatan kampanye Pemilu. Dalam konteks ini, regulasi Pemilu sesungguhnya hendak menjaga agar kampanye berjalan secara adil dan dapat diawasi sehingga dapat menopang berjalannya pemilu secara jujur dan adil. Dengan demikian, tidak ada lagi peserta atau pihak lain yang mencoba untuk memanfaatkan celah hukum yang ada untuk berkampanye secara terselubung karena semuanya akan terjangkau oleh lembaga pengawas Pemilu dengan segala kewenangan yang dimilikinya.


[3.16.8] Bahwa apabila permohonan Pemohon untuk menyatakan frasa “dan/atau citra diri” bertentangan dengan UUD 1945 diterima, maka kelemahan yang terdapat dalam regulasi Pemilu sebelumnya tidak akan dapat diatasi. Selain itu, pembatalan frasa a quo juga akan mengembalikan proses kampanye Pemilu ke keadaan sebelumnya, di mana kampanye Pemilu tidak dapat diawasi secara maksimal. Pada gilirannya, pengalaman pelaksanaan kampanye di bawah UU 8/2012 maupun UU 42/2008 akan sangat pontensial terulang kembali. Pada saat yang sama, upaya untuk menempatkan kampanye Pemilu sesuai kondisi materiilnya guna menjaga agar Pemilu berjalan secara jujur dan adil, tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu melalui pembaharuan rumusan definisi kampanye dalam UU Pemilu merupakan suatu kebutuhan sehingga tidak ada lagi celah hukum yang dapat digunakan sebagai upaya untuk menghindar dari pengawasan pelanggaran pelaksanaan kampanye.


[3.16.9] Bahwa, keberadaan frasa “citra diri” sesungguhnya juga tidak membuka ruang untuk adanya tindakan sewenang-wenang penyelenggara Pemilu. Dalam arti, penyelenggara Pemilu tidak dapat menafsirkan frasa tersebut secara lentur, di mana, pada satu kondisi tertentu, frasa tersebut diartikan dalam makna tertentu, sementara dalam kondisi lain, ia akan ditafsirkan dengan makna lain lagi. Hal tersebut akan sangat sulit terjadi, sebab maksud yang dikandung frasa “citra diri” telah sangat jelas dan mencakup segala tindakan peserta pemilu terkait pencitraan dirinya. Kalaupun dalam pelaksanaannya penyelenggara Pemilu menerapkan norma tersebut secara berbeda kepada peserta Pemilu, hal itu lebih sebagai pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas penyelenggara Pemilu, bukan masalah konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon terkait Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sepanjang frasa “dan/atau citra diri” tidak beralasan menurut hukum.


[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena menurut Pemohon norma tersebut telah melanggar hak dan kebebasannya untuk menyampaikan pendapat, pandangan politik dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program melalui media massa dengan jangka waktu tertentu. Terhadap dalil tersebut, masalahnya, apakah pengaturan kampanye dalam bentuk pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye), iklan media massa, dan debat sebagai kampanye yang difasilitasi KPU merupakan bentuk pembatasan hak yang bertentangan UUD 1945.


[3.17.1] Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pembatasan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dapat dilakukan dengan alasan-alasan konstitusional tertentu. Sejauh pembatasan tersebut masuk akal, proporsional, diberlakukan secara sama bagi semua peserta Pemilu dan tidak diskriminatif tidak dapat dikategorikan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih jauh apakah pembatasan terhadap teknis penyelenggaraan kampanye Pemilu dengan metode APK, iklan media massa, dan debat merupakan pembatasan yang tidak proporsional atau diskriminatif bagi peserta Pemilu.


[3.17.2] Bahwa perlu ditegaskan kembali, pembatasan hak dan kebebasan dalam pelaksanaan kampanye melalui APK, iklan media massa dan debat harus dipahami dalam kerangka bahwa Pemilu merupakan sarana pelaksanaan daulat rakyat. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, kontestasi Pemilu sebagai upaya memperebutkan kepercayaan rakyat bukan ajang kontestasi yang membiarkan kontestan Pemilu berkompetisi tanpa peran negara dan tanpa pembatasan. Terkait hal tertentu, peran negara melalui KPU untuk memfasilitasi kampanye dapat dibenarkan dalam rangka menjaga agar asas Pemilu yang jujur dan adil dapat dijaga. Dengan adanya proses fasilitasi dimaksud, kampanye dengan metode APK dan iklan kampanye tidak kemudian berubah menjadi sarana pencitraan masif, sehingga hakikat kampanye sebagai sarana pendidikan politik menjadi terabaikan. Dalam konteks ini, pengaturan fasilitasi kampanye dengan metode APK dan iklan media massa oleh KPU dapat diposisikan sebagai jalan untuk mengantisipasi agar metode-metode kampanye yang awalnya ditujukan untuk pendidikan politik tidak berubah menjadi sekedar pencitraan semata. Adalah benar bahwa kampanye merupakan bagian dari bagaimana kontestan Pemilu membangun citra dirinya, namun bukan berarti kampanye dengan metode tertentu dapat dilakukan secara bebas yang akan berakibat mendegradasi hakikat kampanye menjadi kegiatan pencitraan semata. Agar hal itu tidak terjadi, maka pembatasan-pembatasan perlu dilakukan.


[3.17.3] Bahwa selanjutnya, kampanye dengan metode APK dan iklan media juga dapat dibiayai dari APBN. Dalam konteks ini, APK dan iklan media massa bisa dibiayai dengan APBN dan juga bisa dibiayai oleh peserta Pemilu. Hanya saja, pelaksanaan keduanya harus difasilitasi oleh KPU. Dibukanya ruang kampanye dalam bentuk APK dan iklan dibiayai APBN merupakan salah satu jawaban atas persoalan-persoalan kampanye yang terjadi dalam Pemilu dan Pilkada, di mana APK sebagian peserta Pemilu begitu massif dan APK peserta Pemilu lainnya sangat minim, sehingga tidak ada kesetaraan antar-peserta. Kontestasi Pemilu yang tergambar melalui kampanye tidak lebih hanya sebagai kompetisi membangun pencitraan diri melalui APK. Pencitraan yang tanpa batas sangat potensial untuk menggeser hakikat kontestasi berbasis program menjadi kontestasi berbasis citra, kontestasi berbasis upaya mendekatkan diri kepada rakyat menjadi kontestasi berbasis modal besar untuk kampanye.


[3.17.4] Bahwa selain itu, APK yang begitu massif tentunya juga membutuhkan biaya mahal yang akhirnya akan menjebak Pemilu menjadi kontestasi berbiaya mahal. Sebab, untuk memenangkan kontestasi Pemilu, peserta Pemilu perlu membangun citra sedemikian rupa dalam kampanye dengan mengeluarkan biaya yang juga tidak sedikit. Pada gilirannya, yang dikhawatirkan adalah bahwa ketika sudah terpilih, pejabat-pejabat terpilih berpeluang untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk mengembalikan modal kampanyenya. Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, salah satu kebijakan hukum yang diambil pembentuk undang-undang adalah membatasi kampanye dalam bentuk APK dan iklan media massa. Setidaknya pembatasan tersebut ditujukan untuk dua hal penting yang mendasar. Pertama, agar kontestasi Pemilu berjalan lebih adil antar- peserta karena tidak harus mengeluarkan dana besar untuk biaya kampanye. Kedua, untuk mengurangi dampak penyalahgunaan kekuasaan setelah terpilih dalam rangka mengembalikan modal kampanye Pemilu sebelumnya.


[3.17.5] Bahwa lebih jauh, sebagaimana dapat dibaca dalam Risalah Pembentukan UU Pemilu, salah satu alasan pembatasan kampanye dengan metode APK adalah untuk menghindari penggunaan metode ini secara massif sehingga juga menimbulkan dampak lingkungan, seperti pemasangan APK di pohon-pohon, gedung, jembatan, sehingga merusak estetika. Dalam konteks ini, pembatasan ditujukan agar kampanye dengan metode APK tidak menimbulkan kerusakan lingkungan secara terus-menerus dan berlebihan. Adapun pembatasan dan fasilitasi iklan kampanye dengan pendanaan dari APBN, bukan saja berarti agar kontestasi pemilu diletakkan tidak berbasis iklan, melainkan agar lembaga- lembaga penyiaran publik milik negara juga berperan menyelenggarakan iklan kampanye media massa. Dalam konteks ini, undang-undang sesungguhnya hendak mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan dalam pelaksanaan kampanye, yaitu keseimbangan peran antara lembaga penyiaran dan media massa milik negara dan swasta serta kesetaraan di antara peserta pemilu. Pembatasan kampanye dengan metode APK maupun iklan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu diberlakukan secara sama bagi seluruh peserta Pemilu. Tidak terdapat perlakuan khusus bagi peserta Pemilu tertentu mana pun. Oleh karena itu, pembatasan yang demikian tidak dapat dikatakan diskriminatif bagi peserta Pemilu, terlepas apakah peserta Pemilu baru atau peserta Pemilu lama. Ketika partai politik telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu, semuanya mesti diberlakukan secara sama dalam hukum Pemilu.

[3.17.6] Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa sebagai peserta Pemilu baru, pembatasan yang ada justru menyebabkan Pemohon tidak memiliki titik mulai yang sama dengan partai politik peserta Pemilu lainnya yang telah lebih dahulu berdiri dan menjadi peserta Pemilu. Terkait dalil dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pembatasan-pembatasan dalam Pemilu, termasuk pembatasan kampanye, tidak dapat diberlakukan secara berbeda untuk peserta Pemilu. Semua peserta Pemilu, terlepas apakah partai politik baru ataupun partai politik lama, tidak dapat dibeda-bedakan. Dengan kata lain harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Justru ketika salah satu diberikan perlakuan yang berbeda dari yang lain, dengan alasan partai politik baru atau lama, hal demikian dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi. Kalaupun seandainya tidak dilakukan pembatasan terhadap kampanye dengan metode APK dan iklan kampanye, maka apa yang dimaksud Pemohon sebagai tidak adanya titik mulai yang sama dengan parpol lainnya akan tetap terjadi. Sebab, ketidaksamaan titik memulai memang karena faktor ada partai lama dan partai baru, sehingga pembatasan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu sama sekali tidak berhubungan dengan masalah titik berangkat yang berbeda antara partai politik peserta Pemilu baru dan partai politik peserta Pemilu yang lama. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak cukup alasan bagi Pemohon untuk mempersoalkan pembatasan kampanye yang ada dengan dalil terdapat titik berangkat yang berbeda antara partai politik lama dan partai politik baru.

[3.17.7] Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, pembatasan metode kampanye tertentu dalam Pasal 275 ayat (2) dan waktu kampanye dalam Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu merupakan pembatasan yang masuk akal dan proporsional. Proporsional karena pembatasan tersebut adalah dalam rangka menjaga keseimbangan fungsi kampanye Pemilu sebagai sarana pendidikan politik sekaligus juga sebagai sarana membangun citra diri peserta Pemilu. Lebih jauh, pembatasan itupun tidak bersifat diskriminatif, karena semua peserta Pemilu telah diperlakukan secara sama dalam kampanye. Oleh karena itu, dalil Pemohon terkait inkonstitusionalitas Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum.


[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma dalam Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 24-01-2019

Muhammad Hafidz dan Abdul Hakim

Pasal 1 angka 35 UU Pemilu

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 1 angka 35 UU Pemilu dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbngkan substansi atau pokok permohonan a quo, oleh karena normapasal undang-undang yang dimohonkan pengujian telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 48/PUU-XVI/2018, bertanggal 24 Januari 2019, maka terlebih dahulu Mahkamah akan merujuk putusan dimaksud yng berkenaan dengan pengujian norma Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “dan/atau citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, di mana menurut Pemohon perumusannya mengandung ketidakjelasan, multitafsir atau karet, serta bercampur-baur dengan makna sosialisasi dan pendidikan politik, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa untuk menjelaskan frasa di atas, perlu dirujuk kembali Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang di antaranya mengatur perihal makna penting kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pasal 5 huruf f UU 12/2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang- undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Terkait dengan rujukan tersebut, masalah mendasar yang perlu dikemukakan: apakah frasa “citra diri” merupakan frasa yang tidak jelas, sehingga dapat dikualifikasi tidak memenuhi asas kejelasan rumusan.

[3.10.2] Bahwa secara gramatikal, dalam KBBI kata “citra” dimaknai sebagai rupa; gambar; gambaran pribadi, organisasi atau produk; kesan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa atau kalimat; data atau informasi. Ketika kata dimaksud digunakan untuk mendefinisikan kampanye Pemilu, maka citra diri Peserta Pemilu dapat dipahami sebagai gambaran pribadi, produk atau program peserta Pemilu, atau visualisasi diri berupa frasa, kalimat, gambar atau data yang disampaikan kepada pemilih. Artinya, ketika peserta Pemilu menampilkan gambaran positif tentang dirinya dalam segala bentuk, maka hal tersebut merupakan citra diri Peserta Pemilu itu sendiri.

[3.10.3] Bahwa dalam menilai maksud frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu tidak dapat dilepaskan dari pemaknaannya dalam Bahasa Indonesia. Makna atau arti dalam bahasa-lah yang pertama- tama mesti dijadikan patokan atau ukuran untuk menilai apakah kata atau frasa tersebut mengandung ketidakjelasan atau malah sebaliknya. Ketika suatu kata dimaknai atau diartikan sesuai maksudnya secara bahasa hal itu tidak dapat dikatakan bahwa kata tersebut mengandung ketidakjelasan rumusan. Sebab, apa yang dimaksud dengan kata tersebut sudah sangat jelas dan tidak multitafsir. Dengan memahami frasa “citra diri” sesuai konteks bahasa, dalam hal ini Bahasa Indonesia, maka saat kata tersebut digunakan dalam UU Pemilu, khususnya dalam definisi kampanye kata tersebut pun mesti dipahami sebagaimana adanya menurut bahasa tersebut. Dengan demikian, frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sama sekali tidak mengandung ketidakjelasan. Sebab, maksudnya akan dipahami sebagai gambar, suara, data, atau grafik yang menggambarkan diri Peserta Pemilu. Pada saat peserta Pemilu menampilkan gambaran dirinya melalui gambar, suara, data atau grafik, maka kegiatan tersebut termasuk dalam apa yang dimaksud dengan frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu.

[3.10.4] Terhadap anggapan Pemohon bahwa keberadaan frasa a quo telah menyebabkan bercampuraduknya antara kegiatan pendidikan politik dengan kampanye dimaksud perlu dipertimbangkan bahwa kampanye pada hakikatnya adalah juga bagian dari pendidikan politik, sehingga bagaimana mungkin membuat batas demarkasi antara keduanya sebagaimana hendak dikonstruksi oleh Pemohon. Dalam konteks itu, ketika kegiatan kampanye Pemilu dibatasi dan diatur sedemikian rupa, maka dipastikan bahwa pendidikan politik yang dilakukan peserta Pemilu dalam masa kampanye juga akan turut menyesuaikan dengan pengaturan dimaksud. Oleh karena itu, tidaklah tepat sesungguhnya untuk menilai bahwa frasa “dan/atau citra diri” dianggap mengandung ketidakjelasan rumusan karena bercampuraduknya kegiatan pendidikan politik dengan kampanye.

[3.10.5] Bahwa lebih jauh, dari aspek sejarah perumusan definisi kampanye, frasa “citra diri” baru muncul dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam undang-undang pemilu sebelumnya, baik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) maupun Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU 48/2008), kampanye hanya didefinisikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 29 UU 8/2012
“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.“

Pasal 1 angka 22 UU 42/2008
“Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.”

Bahwa dengan definisi yang sangat sederhana di atas, kegiatan kampanye pemilu tidak dapat dikendalikan dan diawasi secara maksimal dalam kerangka pemilu yang jujur dan adil. Berbagai kegiatan peserta pemilu yang sesungguhnya merupakan kampanye, tidak dapat diklasifikasikan sebagai kampanye. Kegiatan-kegiatan yang secara materiil merupakan kampanye pemilu, namun direkayasa sedemikian rupa sehingga tidak dapat dijangkau melalui proses pengawasan kampanye. Untuk menghindari tuduhan pelanggaran kampanye, peserta pemilu berdasarkan UU tersebut cukup mengampanyekan diri dengan menampilkan citra dirinya tanpa mencantumkan visi, misi, atau programnya, atau dengan cara tidak mencantumkan visi, misi dan program secara akumulatif, sehingga ia terhindar dari pengawasan penyelenggara pemilu. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, citra diri yang ditampilkan melalui gambar, suara, visual ataupun data sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai kampanye pemilu, dan oleh karenanya juga mesti diawasi oleh pengawas pemilu.

[3.10.6] Bahwa dalam rangka mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam regulasi Pemilu sebelumnya, UU Pemilu mengadopsi frasa “citra diri” dan dirumuskan dengan rumusan alternatif menggunakan frasa “dan/atau” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Dengan dimasukkannya frasa tersebut melalui penggunaan rumusan alternatif, maka tidak ada lagi kegiatan yang pada intinya merupakan kampanye pemilu namun tidak dapat diatur dan diawasi sebagai kegiatan kampanye pemilu. Dalam konteks ini, regulasi pemilu sesungguhnya hendak menjaga agar kampanye berjalan secara adil dan dapat diawasi sehingga dapat menopang berjalannya pemilu secara jujur dan adil. Dengan demikian, tidak ada lagi peserta atau pihak lain yang mencoba untuk memanfaatkan celah hukum yang ada untuk berkampanye secara terselubung karena semuanya akan terjangkau oleh lembaga pengawas pemilu dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

[3.10.7] Bahwa apabila permohonan Pemohon untuk menyatakan frasa “dan/atau citra diri” bertentangan dengan UUD 1945 diterima, maka kelemahan yang terdapat dalam regulasi pemilu sebelumnya tidak akan dapat diatasi. Selain itu, pembatalan frasa a quo juga akan mengembalikan proses kampanye pemilu ke keadaan sebelumnya, di mana kampanye pemilu tidak dapat diawasi secara maksimal. Pada gilirannya, pengalaman pelaksanaan kampanye di bawah UU 8/2012 maupun UU 42/2008 akan sangat potensial terulang kembali. Pada saat yang sama, upaya untuk menempatkan kampanye pemilu sesuai kondisi materiilnya guna menjaga agar pemilu berjalan secara jujur dan adil, tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu melalui pembaharuan rumusan definisi kampanye dalam UU Pemilu merupakan suatu kebutuhan sehingga tidak ada lagi celah hukum yang dapat digunakan sebagai upaya untuk menghindar dari pengawasan pelanggaran pelaksanaan kampanye.

[3.10.8] Bahwa, keberadaan frasa “citra diri” sesungguhnya juga tidak membuka ruang untuk adanya tindakan sewenang-wenang penyelenggara pemilu. Dalam arti, penyelenggara pemilu tidak dapat menafsirkan frasa tersebut secara lentur, di mana, pada satu kondisi tertentu, frasa tersebut diartikan dalam makna tertentu, sementara dalam kondisi lain, ia akan ditafsirkan dengan makna lain lagi. Hal tersebut akan sangat sulit terjadi, sebab maksud yang dikandung frasa “citra diri” sudah sangat jelas dan mencakup segala tindakan peserta pemilu terkait pencitraan dirinya. Kalaupun dalam pelaksanaannya penyelenggara pemilu menerapkan norma tersebut secara berbeda kepada peserta pemilu, hal itu lebih sebagai pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu, bukan masalah konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon terkait Pasal 1 angka 35 sepanjang frasa “dan/atau citra diri” tidak beralasan menurut hukum.
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon terkait Pasal 1 angka 35 sepanjang frasa “dan/atau citra diri” tidak beralasan secara hukum.

[3.9] Menimbang bahwa sekalipun para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya dalam mengajukan permohonan a quo lebih dikarenakan oleh kepentingan pemilih untuk dapat mengetahui visi dan misi peserta pemilu termasuk dalam hal ini Pasal 1 angka 35 UU Pemilu adalah untuk memberikan pembatasan ihwal kampanye, maka menyatakan norma pasal a quo inkonstitusional sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon adalah bertentangan dengan Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa perubahan pengertian kampanye merupakan suatu kebutuhan untuk menjawab kekurangan pengertian kampanye dalam beberapa undang-undang pemilu sebelumnya. Oleh karena alasan mendasar perumusan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018 maka pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap dalil permohonan a quo.

← Sebelumnya 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Selanjutnya →