Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 89/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 24-01-2019

Yadi Supriyadi, Rahmat Kusaeri, Sudirman, Sidiq Permana, Dian, Asep
Sobarna, Zamzam Aqbil Raziqin, Didin Saepudin, Cepi Sopandi, Hikmat
Rohendi, Sachrial, Cecep Supriatna, Erik Roeslan Fauzi, Tatang Gunawan,
Atin Nurhayati, Yuyu Yuningsih, Firmansyah, dan Dadan Ramdani

Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Pasal 18A ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

[3.5] Berdasarkan seluruh uraian di atas, permasalahan para Pemohon
pada pokoknya adalah mengenai norma dalam UU 33/2004 yang
mengatur angka pembagian DBH dari Penerimaan Pertambangan Panas
Bumi kepada provinsi. Menurut para Pemohon aturan ini menyebabkan
kurangnya anggaran pemerintah kabupaten yang bersumber dari
pertambangan panas bumi, sehingga berdampak pada tidak efektifnya
pemerintah kabupaten dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi
karena kegiatan pertambangan panas bumi.

Terhadap uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum
tersebut, menurut Mahkamah, norma Pasal 21 ayat (2) huruf a UU
33/2004 yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon adalah norma
yang mengatur mengenai hak daerah, sebagaimana dinyatakan oleh
ketentuan norma a quo bahwa “Dana Bagi Hasil dari Penerimaan
Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian: a. 16% (enam
belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan…”. Daerah yang
dimaksud dalam ketentuan ini dapat berarti daerah provinsi atau daerah
kabupaten/kota. Oleh karena hal ini merupakan hak daerah, lebih khusus
lagi adalah hak pemerintah provinsi, maka yang seharusnya dapat
mempersoalkan konstitusionalitas norma a quo adalah pemerintah
provinsi, bukan perorangan warga negara.

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena substansi permohonan a quo
adalah berkenaan dengan hak daerah, baik daerah provinsi maupun
kabupaten/kota, apabila berkenaan dengan hak tersebut terdapat norma
yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 maka sesungguhnya
yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan adalah
pemerintahan daerah. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah perlu
menegaskan bahwa terhadap persoalan konstitusionalitas yang terkait
dengan hak pemerintah daerah telah diputuskan oleh Mahkamah dalam
putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, di antaranya, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, bertanggal 21 Februari
2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015,
bertanggal 13 Oktober 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
136/PUU-XIII/2015, bertanggal 11 Januari 2017. Dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, Mahkamah
mempertimbangkan antara lain:

Apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh
pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan
Daerah, baik Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan
dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan
DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota
bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota”. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
87/PUU-XIII/2015, hlm.59]
Walaupun permohonan pengujian dalam putusan-putusan Mahkamah di
atas bukan terkait dengan norma dalam UU 33/2004 tetapi terkait dengan
Undang-Undang Pemerintahan Daerah (in casu Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU
23/2014) namun secara substansi adalah menyangkut hak dan/atau
urusan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga terlepas dari soal
apakah yang dipersoalkan itu adalah UU 23/2014 ataupun UU 33/2004
sepanjang menyangkut hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan
daerah maka yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan pengujian adalah pemerintahan daerah. Urusan-urusan
pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada daerah baik
berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, atau tugas pembantuan tidak
akan dapat dilaksanakan tanpa diikuti dengan pembagian keuangan pusat
dan daerah. Hal ini pun dapat dipahami dari Konsiderans “Menimbang”
huruf c UU 33/2004 yang menyatakan “untuk mendukung
penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber
pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi,
Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa
sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan,
tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan”.

Dengan demikian, oleh karena substansi permohonan a quo adalah
berkenaan dengan pembagian dana bagi hasil di mana persoalan dana
bagi hasil tersebut merupakan hak daerah sehingga merupakan bagian
dari persoalan hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah.
Oleh karena itu, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas,
maka pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian norma yang
dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pemerintahan Daerah,
bukan orang perorangan. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan
a quo.

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili
Permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah tidak
mempertimbangkan pokok permohonan.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 24-01-2019

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), diwakili oleh Grace Natalie Louisa selaku Ketua Umum dan Raja Juli Antoni selaku Sekretaris Jenderal

Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2), dan Pasal 293 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 1 angka 35 UU Pemilu dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “dan/atau citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, di mana menurut Pemohon perumusannya mengandung ketidakjelasan, multitafsir atau karet, serta bercampur-baur dengan makna sosialisasi dan pendidikan politik, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:


[3.16.1] Bahwa untuk menjelaskan frasa di atas, perlu dirujuk kembali Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (UU 12/2011) yang di antaranya mengatur perihal makna penting kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pasal 5 huruf f UU 12/2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Terkait dengan rujukan tersebut, masalah mendasar yang perlu dikemukakan: apakah frasa “citra diri” merupakan frasa yang tidak jelas, sehingga dapat dikualifikasi tidak memenuhi asas kejelasan rumusan.

[3.16.2] Bahwa secara gramatikal, dalam KBBI kata “citra” dimaknai sebagai rupa; gambar; gambaran pribadi, organisasi atau produk; kesan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa atau kalimat; data atau informasi. Ketika kata dimaksud digunakan untuk mendefinisikan kampanye Pemilu, maka citra diri peserta Pemilu dapat dipahami sebagai gambaran pribadi, produk atau program peserta Pemilu, atau visualisasi diri berupa frasa, kalimat, gambar atau data yang disampaikan kepada pemilih. Artinya, ketika peserta Pemilu menampilkan gambaran positif tentang dirinya dalam segala bentuk, maka hal tersebut merupakan citra diri peserta Pemilu itu sendiri.

[3.16.3] Bahwa dalam menilai maksud frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu tidak dapat dilepaskan dari pemaknaannya dalam Bahasa Indonesia. Makna atau arti dalam bahasa-lah yang pertama-tama mesti dijadikan patokan atau ukuran untuk menilai apakah kata atau frasa tersebut mengandung ketidakjelasan atau malah sebaliknya. Ketika suatu kata dimaknai atau diartikan sesuai maksudnya secara bahasa hal itu tidak dapat dikatakan bahwa kata tersebut mengandung ketidakjelasan rumusan. Sebab, apa yang dimaksud dengan kata tersebut sudah sangat jelas dan tidak multitafsir. Dengan memahami frasa “citra diri” sesuai konteks bahasa, dalam hal ini Bahasa Indonesia, maka saat kata tersebut digunakan dalam UU Pemilu, khususnya dalam definisi kampanye kata tersebut pun mesti dipahami sebagaimana adanya menurut bahasa tersebut. Dengan demikian, frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sama sekali tidak mengandung ketidakjelasan. Sebab, maksudnya akan dipahami sebagai gambar, suara, data, atau grafik yang menggambarkan diri Peserta Pemilu. Pada saat peserta Pemilu menampilkan gambaran dirinya melalui gambar, suara, data atau grafik, maka kegiatan tersebut termasuk dalam apa yang dimaksud dengan frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu.

[3.16.4] Terhadap anggapan Pemohon bahwa keberadaan frasa a quo telah menyebabkan bercampuraduknya antara kegiatan pendidikan politik dengan kampanye dimaksud perlu dipertimbangkan bahwa kampanye pada hakikatnya adalah juga bagian dari pendidikan politik, sehingga bagaimana mungkin membuat batas demarkasi antara keduanya sebagaimana hendak dikonstruksi oleh Pemohon. Dalam konteks itu, ketika kegiatan kampanye Pemilu dibatasi dan diatur sedemikian rupa, maka dipastikan bahwa pendidikan politik yang dilakukan peserta Pemilu dalam masa kampanye juga akan turut menyesuaikan dengan pengaturan dimaksud. Oleh karena itu, tidaklah tepat sesungguhnya untuk menilai bahwa frasa “dan/atau citra diri” dianggap mengandung ketidakjelasan rumusan karena bercampuraduknya kegiatan pendidikan politik dengan kampanye.

[3.16.5] Bahwa terhadap adanya Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2018 yang mendefinisikan citra diri sebagai setiap alat peraga atau materi lain yang mengandung unsur logo partai dan nomor urut Parpol peserta Pemilu, di mana hal tersebut dianggap Pemohon menunjukkan multitafsirnya frasa “citra diri” dalam ketentuan dimaksud, menurut Mahkamah, apa yang didefinisikan tentang citra diri dalam Perbawaslu a quo merupakan kewenangan Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan kampanye. Dalam hal adanya penilaian bahwa Perbawaslu dimaksud bersifat multitafsir, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

[3.16.6] Bahwa lebih jauh, dari aspek sejarah perumusan definisi kampanye, frasa “citra diri” baru muncul dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam undang- undang Pemilu sebelumnya, baik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU 48/2008), kampanye hanya didefinisikan sebagai berikut:
Pasal 1 angka 29 UU 8/2012
“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. “

Pasal 1 angka 22 UU 42/2008
“Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.”

Bahwa dengan definisi yang sangat sederhana di atas, kegiatan kampanye Pemilu tidak dapat dikendalikan dan diawasi secara maksimal dalam kerangka Pemilu yang jujur dan adil. Berbagai kegiatan peserta Pemilu yang sesungguhnya merupakan kampanye, tidak dapat diklasifikasikan sebagai kampanye. Kegiatan-kegiatan yang secara materiil merupakan kampanye Pemilu, namun direkayasa sedemikian rupa sehingga tidak dapat dijangkau melalui proses pengawasan kampanye. Untuk menghindari tuduhan pelanggaran kampanye, peserta Pemilu berdasarkan undang-undang tersebut cukup mengampanyekan diri dengan menampilkan citra dirinya tanpa mencantumkan visi, misi, atau programnya, atau dengan cara tidak mencantumkan visi, misi dan program secara akumulatif, sehingga ia terhindar dari pengawasan penyelenggara Pemilu. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, citra diri yang ditampilkan melalui gambar, suara, visual ataupun data sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai kampanye Pemilu, dan oleh karenanya juga mesti diawasi oleh pengawas Pemilu.


[3.16.7] Bahwa dalam rangka mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam regulasi Pemilu sebelumnya, UU Pemilu mengadopsi frasa “citra diri” dan dirumuskan dengan rumusan alternatif menggunakan frasa “dan/atau” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Dengan dimasukkannya frasa tersebut melalui penggunaan rumusan alternatif, maka tidak ada lagi kegiatan yang pada intinya merupakan kampanye Pemilu namun tidak dapat diatur dan diawasi sebagai kegiatan kampanye Pemilu. Dalam konteks ini, regulasi Pemilu sesungguhnya hendak menjaga agar kampanye berjalan secara adil dan dapat diawasi sehingga dapat menopang berjalannya pemilu secara jujur dan adil. Dengan demikian, tidak ada lagi peserta atau pihak lain yang mencoba untuk memanfaatkan celah hukum yang ada untuk berkampanye secara terselubung karena semuanya akan terjangkau oleh lembaga pengawas Pemilu dengan segala kewenangan yang dimilikinya.


[3.16.8] Bahwa apabila permohonan Pemohon untuk menyatakan frasa “dan/atau citra diri” bertentangan dengan UUD 1945 diterima, maka kelemahan yang terdapat dalam regulasi Pemilu sebelumnya tidak akan dapat diatasi. Selain itu, pembatalan frasa a quo juga akan mengembalikan proses kampanye Pemilu ke keadaan sebelumnya, di mana kampanye Pemilu tidak dapat diawasi secara maksimal. Pada gilirannya, pengalaman pelaksanaan kampanye di bawah UU 8/2012 maupun UU 42/2008 akan sangat pontensial terulang kembali. Pada saat yang sama, upaya untuk menempatkan kampanye Pemilu sesuai kondisi materiilnya guna menjaga agar Pemilu berjalan secara jujur dan adil, tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu melalui pembaharuan rumusan definisi kampanye dalam UU Pemilu merupakan suatu kebutuhan sehingga tidak ada lagi celah hukum yang dapat digunakan sebagai upaya untuk menghindar dari pengawasan pelanggaran pelaksanaan kampanye.


[3.16.9] Bahwa, keberadaan frasa “citra diri” sesungguhnya juga tidak membuka ruang untuk adanya tindakan sewenang-wenang penyelenggara Pemilu. Dalam arti, penyelenggara Pemilu tidak dapat menafsirkan frasa tersebut secara lentur, di mana, pada satu kondisi tertentu, frasa tersebut diartikan dalam makna tertentu, sementara dalam kondisi lain, ia akan ditafsirkan dengan makna lain lagi. Hal tersebut akan sangat sulit terjadi, sebab maksud yang dikandung frasa “citra diri” telah sangat jelas dan mencakup segala tindakan peserta pemilu terkait pencitraan dirinya. Kalaupun dalam pelaksanaannya penyelenggara Pemilu menerapkan norma tersebut secara berbeda kepada peserta Pemilu, hal itu lebih sebagai pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas penyelenggara Pemilu, bukan masalah konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon terkait Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sepanjang frasa “dan/atau citra diri” tidak beralasan menurut hukum.


[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena menurut Pemohon norma tersebut telah melanggar hak dan kebebasannya untuk menyampaikan pendapat, pandangan politik dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program melalui media massa dengan jangka waktu tertentu. Terhadap dalil tersebut, masalahnya, apakah pengaturan kampanye dalam bentuk pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye), iklan media massa, dan debat sebagai kampanye yang difasilitasi KPU merupakan bentuk pembatasan hak yang bertentangan UUD 1945.


[3.17.1] Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pembatasan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dapat dilakukan dengan alasan-alasan konstitusional tertentu. Sejauh pembatasan tersebut masuk akal, proporsional, diberlakukan secara sama bagi semua peserta Pemilu dan tidak diskriminatif tidak dapat dikategorikan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih jauh apakah pembatasan terhadap teknis penyelenggaraan kampanye Pemilu dengan metode APK, iklan media massa, dan debat merupakan pembatasan yang tidak proporsional atau diskriminatif bagi peserta Pemilu.


[3.17.2] Bahwa perlu ditegaskan kembali, pembatasan hak dan kebebasan dalam pelaksanaan kampanye melalui APK, iklan media massa dan debat harus dipahami dalam kerangka bahwa Pemilu merupakan sarana pelaksanaan daulat rakyat. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, kontestasi Pemilu sebagai upaya memperebutkan kepercayaan rakyat bukan ajang kontestasi yang membiarkan kontestan Pemilu berkompetisi tanpa peran negara dan tanpa pembatasan. Terkait hal tertentu, peran negara melalui KPU untuk memfasilitasi kampanye dapat dibenarkan dalam rangka menjaga agar asas Pemilu yang jujur dan adil dapat dijaga. Dengan adanya proses fasilitasi dimaksud, kampanye dengan metode APK dan iklan kampanye tidak kemudian berubah menjadi sarana pencitraan masif, sehingga hakikat kampanye sebagai sarana pendidikan politik menjadi terabaikan. Dalam konteks ini, pengaturan fasilitasi kampanye dengan metode APK dan iklan media massa oleh KPU dapat diposisikan sebagai jalan untuk mengantisipasi agar metode-metode kampanye yang awalnya ditujukan untuk pendidikan politik tidak berubah menjadi sekedar pencitraan semata. Adalah benar bahwa kampanye merupakan bagian dari bagaimana kontestan Pemilu membangun citra dirinya, namun bukan berarti kampanye dengan metode tertentu dapat dilakukan secara bebas yang akan berakibat mendegradasi hakikat kampanye menjadi kegiatan pencitraan semata. Agar hal itu tidak terjadi, maka pembatasan-pembatasan perlu dilakukan.


[3.17.3] Bahwa selanjutnya, kampanye dengan metode APK dan iklan media juga dapat dibiayai dari APBN. Dalam konteks ini, APK dan iklan media massa bisa dibiayai dengan APBN dan juga bisa dibiayai oleh peserta Pemilu. Hanya saja, pelaksanaan keduanya harus difasilitasi oleh KPU. Dibukanya ruang kampanye dalam bentuk APK dan iklan dibiayai APBN merupakan salah satu jawaban atas persoalan-persoalan kampanye yang terjadi dalam Pemilu dan Pilkada, di mana APK sebagian peserta Pemilu begitu massif dan APK peserta Pemilu lainnya sangat minim, sehingga tidak ada kesetaraan antar-peserta. Kontestasi Pemilu yang tergambar melalui kampanye tidak lebih hanya sebagai kompetisi membangun pencitraan diri melalui APK. Pencitraan yang tanpa batas sangat potensial untuk menggeser hakikat kontestasi berbasis program menjadi kontestasi berbasis citra, kontestasi berbasis upaya mendekatkan diri kepada rakyat menjadi kontestasi berbasis modal besar untuk kampanye.


[3.17.4] Bahwa selain itu, APK yang begitu massif tentunya juga membutuhkan biaya mahal yang akhirnya akan menjebak Pemilu menjadi kontestasi berbiaya mahal. Sebab, untuk memenangkan kontestasi Pemilu, peserta Pemilu perlu membangun citra sedemikian rupa dalam kampanye dengan mengeluarkan biaya yang juga tidak sedikit. Pada gilirannya, yang dikhawatirkan adalah bahwa ketika sudah terpilih, pejabat-pejabat terpilih berpeluang untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk mengembalikan modal kampanyenya. Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, salah satu kebijakan hukum yang diambil pembentuk undang-undang adalah membatasi kampanye dalam bentuk APK dan iklan media massa. Setidaknya pembatasan tersebut ditujukan untuk dua hal penting yang mendasar. Pertama, agar kontestasi Pemilu berjalan lebih adil antar- peserta karena tidak harus mengeluarkan dana besar untuk biaya kampanye. Kedua, untuk mengurangi dampak penyalahgunaan kekuasaan setelah terpilih dalam rangka mengembalikan modal kampanye Pemilu sebelumnya.


[3.17.5] Bahwa lebih jauh, sebagaimana dapat dibaca dalam Risalah Pembentukan UU Pemilu, salah satu alasan pembatasan kampanye dengan metode APK adalah untuk menghindari penggunaan metode ini secara massif sehingga juga menimbulkan dampak lingkungan, seperti pemasangan APK di pohon-pohon, gedung, jembatan, sehingga merusak estetika. Dalam konteks ini, pembatasan ditujukan agar kampanye dengan metode APK tidak menimbulkan kerusakan lingkungan secara terus-menerus dan berlebihan. Adapun pembatasan dan fasilitasi iklan kampanye dengan pendanaan dari APBN, bukan saja berarti agar kontestasi pemilu diletakkan tidak berbasis iklan, melainkan agar lembaga- lembaga penyiaran publik milik negara juga berperan menyelenggarakan iklan kampanye media massa. Dalam konteks ini, undang-undang sesungguhnya hendak mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan dalam pelaksanaan kampanye, yaitu keseimbangan peran antara lembaga penyiaran dan media massa milik negara dan swasta serta kesetaraan di antara peserta pemilu. Pembatasan kampanye dengan metode APK maupun iklan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu diberlakukan secara sama bagi seluruh peserta Pemilu. Tidak terdapat perlakuan khusus bagi peserta Pemilu tertentu mana pun. Oleh karena itu, pembatasan yang demikian tidak dapat dikatakan diskriminatif bagi peserta Pemilu, terlepas apakah peserta Pemilu baru atau peserta Pemilu lama. Ketika partai politik telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu, semuanya mesti diberlakukan secara sama dalam hukum Pemilu.

[3.17.6] Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa sebagai peserta Pemilu baru, pembatasan yang ada justru menyebabkan Pemohon tidak memiliki titik mulai yang sama dengan partai politik peserta Pemilu lainnya yang telah lebih dahulu berdiri dan menjadi peserta Pemilu. Terkait dalil dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pembatasan-pembatasan dalam Pemilu, termasuk pembatasan kampanye, tidak dapat diberlakukan secara berbeda untuk peserta Pemilu. Semua peserta Pemilu, terlepas apakah partai politik baru ataupun partai politik lama, tidak dapat dibeda-bedakan. Dengan kata lain harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Justru ketika salah satu diberikan perlakuan yang berbeda dari yang lain, dengan alasan partai politik baru atau lama, hal demikian dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi. Kalaupun seandainya tidak dilakukan pembatasan terhadap kampanye dengan metode APK dan iklan kampanye, maka apa yang dimaksud Pemohon sebagai tidak adanya titik mulai yang sama dengan parpol lainnya akan tetap terjadi. Sebab, ketidaksamaan titik memulai memang karena faktor ada partai lama dan partai baru, sehingga pembatasan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu sama sekali tidak berhubungan dengan masalah titik berangkat yang berbeda antara partai politik peserta Pemilu baru dan partai politik peserta Pemilu yang lama. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak cukup alasan bagi Pemohon untuk mempersoalkan pembatasan kampanye yang ada dengan dalil terdapat titik berangkat yang berbeda antara partai politik lama dan partai politik baru.

[3.17.7] Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, pembatasan metode kampanye tertentu dalam Pasal 275 ayat (2) dan waktu kampanye dalam Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu merupakan pembatasan yang masuk akal dan proporsional. Proporsional karena pembatasan tersebut adalah dalam rangka menjaga keseimbangan fungsi kampanye Pemilu sebagai sarana pendidikan politik sekaligus juga sebagai sarana membangun citra diri peserta Pemilu. Lebih jauh, pembatasan itupun tidak bersifat diskriminatif, karena semua peserta Pemilu telah diperlakukan secara sama dalam kampanye. Oleh karena itu, dalil Pemohon terkait inkonstitusionalitas Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum.


[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma dalam Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 24-01-2019

Muhammad Hafidz dan Abdul Hakim

Pasal 1 angka 35 UU Pemilu

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 1 angka 35 UU Pemilu dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbngkan substansi atau pokok permohonan a quo, oleh karena normapasal undang-undang yang dimohonkan pengujian telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 48/PUU-XVI/2018, bertanggal 24 Januari 2019, maka terlebih dahulu Mahkamah akan merujuk putusan dimaksud yng berkenaan dengan pengujian norma Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “dan/atau citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, di mana menurut Pemohon perumusannya mengandung ketidakjelasan, multitafsir atau karet, serta bercampur-baur dengan makna sosialisasi dan pendidikan politik, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa untuk menjelaskan frasa di atas, perlu dirujuk kembali Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang di antaranya mengatur perihal makna penting kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pasal 5 huruf f UU 12/2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang- undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Terkait dengan rujukan tersebut, masalah mendasar yang perlu dikemukakan: apakah frasa “citra diri” merupakan frasa yang tidak jelas, sehingga dapat dikualifikasi tidak memenuhi asas kejelasan rumusan.

[3.10.2] Bahwa secara gramatikal, dalam KBBI kata “citra” dimaknai sebagai rupa; gambar; gambaran pribadi, organisasi atau produk; kesan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa atau kalimat; data atau informasi. Ketika kata dimaksud digunakan untuk mendefinisikan kampanye Pemilu, maka citra diri Peserta Pemilu dapat dipahami sebagai gambaran pribadi, produk atau program peserta Pemilu, atau visualisasi diri berupa frasa, kalimat, gambar atau data yang disampaikan kepada pemilih. Artinya, ketika peserta Pemilu menampilkan gambaran positif tentang dirinya dalam segala bentuk, maka hal tersebut merupakan citra diri Peserta Pemilu itu sendiri.

[3.10.3] Bahwa dalam menilai maksud frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu tidak dapat dilepaskan dari pemaknaannya dalam Bahasa Indonesia. Makna atau arti dalam bahasa-lah yang pertama- tama mesti dijadikan patokan atau ukuran untuk menilai apakah kata atau frasa tersebut mengandung ketidakjelasan atau malah sebaliknya. Ketika suatu kata dimaknai atau diartikan sesuai maksudnya secara bahasa hal itu tidak dapat dikatakan bahwa kata tersebut mengandung ketidakjelasan rumusan. Sebab, apa yang dimaksud dengan kata tersebut sudah sangat jelas dan tidak multitafsir. Dengan memahami frasa “citra diri” sesuai konteks bahasa, dalam hal ini Bahasa Indonesia, maka saat kata tersebut digunakan dalam UU Pemilu, khususnya dalam definisi kampanye kata tersebut pun mesti dipahami sebagaimana adanya menurut bahasa tersebut. Dengan demikian, frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sama sekali tidak mengandung ketidakjelasan. Sebab, maksudnya akan dipahami sebagai gambar, suara, data, atau grafik yang menggambarkan diri Peserta Pemilu. Pada saat peserta Pemilu menampilkan gambaran dirinya melalui gambar, suara, data atau grafik, maka kegiatan tersebut termasuk dalam apa yang dimaksud dengan frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu.

[3.10.4] Terhadap anggapan Pemohon bahwa keberadaan frasa a quo telah menyebabkan bercampuraduknya antara kegiatan pendidikan politik dengan kampanye dimaksud perlu dipertimbangkan bahwa kampanye pada hakikatnya adalah juga bagian dari pendidikan politik, sehingga bagaimana mungkin membuat batas demarkasi antara keduanya sebagaimana hendak dikonstruksi oleh Pemohon. Dalam konteks itu, ketika kegiatan kampanye Pemilu dibatasi dan diatur sedemikian rupa, maka dipastikan bahwa pendidikan politik yang dilakukan peserta Pemilu dalam masa kampanye juga akan turut menyesuaikan dengan pengaturan dimaksud. Oleh karena itu, tidaklah tepat sesungguhnya untuk menilai bahwa frasa “dan/atau citra diri” dianggap mengandung ketidakjelasan rumusan karena bercampuraduknya kegiatan pendidikan politik dengan kampanye.

[3.10.5] Bahwa lebih jauh, dari aspek sejarah perumusan definisi kampanye, frasa “citra diri” baru muncul dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam undang-undang pemilu sebelumnya, baik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) maupun Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU 48/2008), kampanye hanya didefinisikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 29 UU 8/2012
“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.“

Pasal 1 angka 22 UU 42/2008
“Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.”

Bahwa dengan definisi yang sangat sederhana di atas, kegiatan kampanye pemilu tidak dapat dikendalikan dan diawasi secara maksimal dalam kerangka pemilu yang jujur dan adil. Berbagai kegiatan peserta pemilu yang sesungguhnya merupakan kampanye, tidak dapat diklasifikasikan sebagai kampanye. Kegiatan-kegiatan yang secara materiil merupakan kampanye pemilu, namun direkayasa sedemikian rupa sehingga tidak dapat dijangkau melalui proses pengawasan kampanye. Untuk menghindari tuduhan pelanggaran kampanye, peserta pemilu berdasarkan UU tersebut cukup mengampanyekan diri dengan menampilkan citra dirinya tanpa mencantumkan visi, misi, atau programnya, atau dengan cara tidak mencantumkan visi, misi dan program secara akumulatif, sehingga ia terhindar dari pengawasan penyelenggara pemilu. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, citra diri yang ditampilkan melalui gambar, suara, visual ataupun data sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai kampanye pemilu, dan oleh karenanya juga mesti diawasi oleh pengawas pemilu.

[3.10.6] Bahwa dalam rangka mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam regulasi Pemilu sebelumnya, UU Pemilu mengadopsi frasa “citra diri” dan dirumuskan dengan rumusan alternatif menggunakan frasa “dan/atau” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Dengan dimasukkannya frasa tersebut melalui penggunaan rumusan alternatif, maka tidak ada lagi kegiatan yang pada intinya merupakan kampanye pemilu namun tidak dapat diatur dan diawasi sebagai kegiatan kampanye pemilu. Dalam konteks ini, regulasi pemilu sesungguhnya hendak menjaga agar kampanye berjalan secara adil dan dapat diawasi sehingga dapat menopang berjalannya pemilu secara jujur dan adil. Dengan demikian, tidak ada lagi peserta atau pihak lain yang mencoba untuk memanfaatkan celah hukum yang ada untuk berkampanye secara terselubung karena semuanya akan terjangkau oleh lembaga pengawas pemilu dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

[3.10.7] Bahwa apabila permohonan Pemohon untuk menyatakan frasa “dan/atau citra diri” bertentangan dengan UUD 1945 diterima, maka kelemahan yang terdapat dalam regulasi pemilu sebelumnya tidak akan dapat diatasi. Selain itu, pembatalan frasa a quo juga akan mengembalikan proses kampanye pemilu ke keadaan sebelumnya, di mana kampanye pemilu tidak dapat diawasi secara maksimal. Pada gilirannya, pengalaman pelaksanaan kampanye di bawah UU 8/2012 maupun UU 42/2008 akan sangat potensial terulang kembali. Pada saat yang sama, upaya untuk menempatkan kampanye pemilu sesuai kondisi materiilnya guna menjaga agar pemilu berjalan secara jujur dan adil, tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu melalui pembaharuan rumusan definisi kampanye dalam UU Pemilu merupakan suatu kebutuhan sehingga tidak ada lagi celah hukum yang dapat digunakan sebagai upaya untuk menghindar dari pengawasan pelanggaran pelaksanaan kampanye.

[3.10.8] Bahwa, keberadaan frasa “citra diri” sesungguhnya juga tidak membuka ruang untuk adanya tindakan sewenang-wenang penyelenggara pemilu. Dalam arti, penyelenggara pemilu tidak dapat menafsirkan frasa tersebut secara lentur, di mana, pada satu kondisi tertentu, frasa tersebut diartikan dalam makna tertentu, sementara dalam kondisi lain, ia akan ditafsirkan dengan makna lain lagi. Hal tersebut akan sangat sulit terjadi, sebab maksud yang dikandung frasa “citra diri” sudah sangat jelas dan mencakup segala tindakan peserta pemilu terkait pencitraan dirinya. Kalaupun dalam pelaksanaannya penyelenggara pemilu menerapkan norma tersebut secara berbeda kepada peserta pemilu, hal itu lebih sebagai pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu, bukan masalah konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon terkait Pasal 1 angka 35 sepanjang frasa “dan/atau citra diri” tidak beralasan menurut hukum.
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon terkait Pasal 1 angka 35 sepanjang frasa “dan/atau citra diri” tidak beralasan secara hukum.

[3.9] Menimbang bahwa sekalipun para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya dalam mengajukan permohonan a quo lebih dikarenakan oleh kepentingan pemilih untuk dapat mengetahui visi dan misi peserta pemilu termasuk dalam hal ini Pasal 1 angka 35 UU Pemilu adalah untuk memberikan pembatasan ihwal kampanye, maka menyatakan norma pasal a quo inkonstitusional sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon adalah bertentangan dengan Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa perubahan pengertian kampanye merupakan suatu kebutuhan untuk menjawab kekurangan pengertian kampanye dalam beberapa undang-undang pemilu sebelumnya. Oleh karena alasan mendasar perumusan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018 maka pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap dalil permohonan a quo.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2018 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 13-12-2018

Gerakan G20 Mei diwakili oleh Irwan S.IP selaku Ketua, Rahman, Jamaluddin

Pasal 15 ayat (3) huruf d UU APBN

Pasal 15 ayat (3) huruf d UU APBN dianggap Para Pemohon bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat
(1) UUD Tahun 1945

Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 5/PUU-XVI/2018
perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 15 ayat (3) huruf d UU APBN dalam
permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan
hukum sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa menurut Mahkamah yang menjadi
persoalan utama dalam permohonan a quo adalah apakah penundaan
dan/atau pemotongan transfer dana ke daerah yang tidak memenuhi
anggaran minimal yang diwajibkan atau menunggak membayar iuran
yang diwajibkan oleh Pasal 15 ayat (3) huruf d UU APBN bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945. Untuk menjawab persoalan itu penting bagi
Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut:


[3.11.1] Bahwa ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan undang-undang. Sistem negara kesatuan menempatkan
Presiden dalam kedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan
negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam kedudukan
sebagai pemegang kekuasaan negara inilah Presiden memiliki
kewenangan untuk menentukan urusan pemerintahan pusat dan daerah,
serta mengawasi pelaksanaan dari urusan-urusan pemerintahan tersebut.
Sebagai konsekuensi dari adanya pembagian urusan ini timbul hubungan
kewenangan pusat dan daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah,
serta hubungan pengawasan pusat dan daerah. Untuk memberikan
jaminan kepastian implementasi hubungan dimaksud sesuai dengan
prinsip negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD
1945, maka ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang
mengatur masing-masing hubungan tersebut, sehingga dapat
memberikan kepastian sekaligus perlindungan kepentingan kepastian
sekaligus perlindungan kepentingan daerah dalam penyelenggaraan
otonomi.


[3.11.2] Bahwa berkenaan dengan hubungan keuangan pusat dan daerah
dalam konteks otonomi daerah saat ini diatur dengan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU 33/2004). Penerapan
UU 33/2004 ini tidak dapat dipisahkan dalam hubungannya dengan UU
APBN, karena penentuan anggaran daerah setiap tahun ditetapkan dalam
APBN. Sekalipun pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945,
namun pemerintahan daerah tidak dapat terlepas dari pemerintah pusat
dalam mengatur pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan
maksud ditetapkanya UU APBN setiap tahun sebagaimana tertera dalam
Konsiderans “Menimbang” huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2018
bahwa “APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam proses penyusunan Rancangan APBN setiap daerah berpartisipasi
dan berkontribusi pada pendapatan negara. Dalam penyusunan
Rancangan APBN, pemerintah daerah ikut terlibat dengan inisiasi aspirasi
di daerah yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat melalui proses
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hasil dari proses
ini diolah sedemikian rupa untuk ditentukan program-program yang akan
diprioritaskan dalam APBN. Hal ini terlihat jelas dari bunyi Konsiderans
“Menimbang” UU APBN terkait dengan penyusunan APBN bahwa “APBN
disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara
dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka
mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Atas
dasar pertimbangan tersebut disusun UU APBN yang di dalamnya
mengatur distribusi anggaran oleh pemerintah pusat kepada daerah-
daerah secara proporsional untuk menyelenggarakan pemerintahan dan
membiayai pembangunan di daerah masing-masing. Pendistribusian APBN
ini berkaitan dengan fungsi distribusi APBN sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, yaitu APBN berfungsi untuk mendistribusikan
pendapatan dalam mengatasi ketidakmerataan yang diakibatkan oleh
adanya kesenjangan perekonomian antardaerah, karena itulah maka
penerimaan pemerintah disalurkan kembali kepada masyarakat. Oleh
karena itu pendapatan negara kemudian akan dialokasikan sebagai
belanja negara yang merupakan kewajiban pemerintah pusat yang terdiri
atas belanja pemerintah pusat, Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD);

Dalam era otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kewenangan yang
lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Tujuan utamanya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah
kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan
mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang
sehat antardaerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan
kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu
mengelola sumber-sumber keuangannya secara hati-hati.

Salah satu langkah yang diambil untuk mewujudkan kemandirian daerah
untuk mengelola keuangannya sendiri adalah dengan desentralisasi fiskal
yang dalam konteks negara kesatuan adalah penyerahan kewenangan
fiskal dari pusat kepada daerah otonom. Kewenangan fiskal paling tidak
meliputi kewenangan untuk mengelola pendapatan/perpajakan,
keleluasaan untuk menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber
daya yang dimiliki daerah untuk membiayai pelayanan publik yang
menjadi tugas daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal ini daerah
dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap permasalahan ekonomi
lokal sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya,
sehingga memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Karena ekonomi daerah yang kuat akan mempermudah proses
desentralisasi fiskal berdampak pada efisiensi, peningkatan kualitas
pelayanan publik, demokrasi yang makin matang, tata kelola
pemerintahan yang lebih baik dan bersih, sehingga sumber daya fiskal
akan mencukupi baik untuk daerah dan pusat. Jika ekonomi daerah
lemah, maka problem desentralisasi fiskal akan didominasi oleh
permasalahan kekurangan dan perebutan sumber daya, bukan pada
tujuan untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat.


[3.11.3] Bahwa desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran didanai
terutama melalui transfer dana ke daerah, sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 1 angka 13 UU APBN bahwa “Transfer ke daerah adalah
bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan
desentralisasi fiskal yang bersumber dari Dana Perimbangan, Dana
Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta”, Sedangkan Dana Desa yang dimaksud Pasal 1
angka 23 UU APBN adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang
diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

TKDD merupakan salah satu mekanisme pendanaan dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi fiskal, otonomi daerah dan pembangunan desa
yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan
(disparitas) pendanaan dan pelayanan publik terhadap pemerintah daerah
dan/atau ketimpangan antardaerah itu sendiri. TKDD digunakan untuk
memformulisasikan kembali struktur hubungan keuangan antara pusat
dan daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
alokasi dan pemanfaatan sumber daya, sebagaimana kehendak Pasal 18A
ayat (2) UUD 1945 bahwa “Hubungan keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan
secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”;

TKDD merupakan salah satu bentuk pengejawantahan kehendak
Konstitusi dalam wujud penyerahan sumber keuangan kepada daerah.
Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya penyerahan sejumlah urusan
pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas
otonomi daerah. Selain TKDD, daerah juga diberikan sumber keuangan
lainnya berupa Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berasal dari
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola sendiri oleh
daerah. Penyerahan sumber keuangan tersebut dimaksudkan agar daerah
mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di
daerahnya. Namun, pemberian sumber keuangan kepada daerah tersebut
harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan dimaksud
merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah tersebut.


[3.11.4] Bahwa dari keterangan tertulis pemerintah, telah ternyata
alasan munculnya ketentuan penundaan/pemotongan TKDD karena pada
praktiknya ada daerah-daerah yang tidak patuh dalam mengalokasikan
sejumlah anggaran yang diamanatkan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu, agar pelaksanaan hak-hak warga
negara berjalan dengan baik maka ketersediaan/pengalokasian anggaran
yang diamanatkan undang-undang tersebut wajib dipenuhi oleh daerah.
Meningkatnya dana transfer daerah tersebut tidak diimbangi dengan
kepatuhan daerah mengalokasikan anggaran yang bersifat mandatory.
Untuk mendorong agar daerah patuh terhadap pengalokasian mandatory
spending, perlu dilakukan upaya paksa, yaitu dengan mengenakan sanksi
berupa penundaan/pemotongan penyaluran TKDD. Mekanisme
pengenaan sanksi tersebut sebelumnya tidak diatur dalam UU APBN
namun untuk menguatkan penggunaan APBD sesuai dengan tujuannya
maka pengaturan mengenai sanksi tersebut dicantumkan dalam UU
APBN, Pasal 15 ayat (3) huruf d UU APBN;

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d UU APBN merupakan salah satu
ikhtiar negara untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara
terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah
daerahnya agar sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan, “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan
undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan Pasal 15 ayat
(3) huruf d UU APBN merupakan mandat dari ketentuan Pasal 23 ayat (1)
UUD 1945 yakni dalam rangka melaksanakan APBN secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 15
ayat (3) huruf d UU APBN menjadi instrumen yang dapat digunakan bagi
negara untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang telah
diatur dalam Konstitusi yang diimplementasikan melalui beberapa UU
yang terkait, seperti UU di bidang pendidikan dan UU di bidang
kesehatan. Sehingga negara dapat memaksa daerah untuk melaksanakan
mandat dari UU dimaksud.


[3.12] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan kemudian adalah
apakah penundaan/pemotongan TKDD yang diatur dalam Pasal 15 ayat
(3) huruf d UU APBN menimbulkan kerugian konstitusional. Karena para
Pemohon dalam permohonannya menyatakan diperbolehkannya
penundaan dan/atau pemotongan secara subjektif berimplikasi pada
kehidupan dan kesejahteraan masyarakat an sich di Kabupaten Kutai
Timur sebagai daerah penghasil;

Pemerintah dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa penundaan
TKDD tersebut dilakukan secara hati-hati dan selektif agar tidak
mengurangi pelayanan dasar kepada masyarakat. Penundaan tersebut
dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah berupa
perkiraan pendapatan dan belanja daerah, termasuk belanja pegawai dan
belanja modal. Karena bersifat penundaan, TKDD yang ditunda tersebut
tidak akan hilang/hangus, namun tetap menjadi hak daerah dan akan
dianggarkan untuk disalurkan kembali ke daerah pada tahun berikutnya.
Selanjutnya, apabila terdapat penundaan/pemotongan TKDD, daerah
perlu melakukan penyesuaian APBD sesuai dengan mekanisme
pengganggaran yang diatur dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d UU APBN
merupakan suatu instrumen sanksi yang fungsinya agar daerah dapat
mematuhi ketentuan, dan hal ini merupakan bagian dari fungsi
pengawasan dari pemerintah pusat terhadap pengelolaan keuangan
daerah sekaligus salah satu strategi pengelolaan keuangan negara untuk
mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sanksi demikian
pastinya akan menimbulkan konsekuensi sebagai efek jera dalam
pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dalam melaksanakan
urusan-urusan yang telah diserahkan ke daerah. Namun konsekuensi
demikian tidaklah merupakan kerugian yang bersifat konstitusional
sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, yang mengkaitkan kerugian
dimaksud dengan kerugian atas hak kepastian hukum, pembangunan,
pekerjaan, kesejahteraan, hidup dan penghidupan yang layak
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A dan 28D ayat (1) UUD 1945.
Pada dasarnya adanya pemotongan dan/atau penundaan sebagai salah
satu mekanisme pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan fungsi
alokasi pemerintah daerah agar dapat secara tepat, efektif dan efisien
menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan,
kesehatan dan dana desa;

Instrumen sanksi kepada daerah yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3)
huruf d UU APBN merupakan salah satu bentuk dari kebijakan “hard-
budget-constraint” untuk menghindari dampak negatif dari kebijakan
desentralisasi yang terlalu longgar, sehingga tujuan utama dari otonomi
daerah dapat terwujud dengan baik, yakni mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat di daerah.


[3.13] Menimbang bahwa instrumen sanksi dalam sistem keuangan
di Indonesia sudah dikenal sebelum berlakunya Pasal 15 ayat (3) huruf d
UU APBN. Misalnya aturan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Selain itu
juga dikenal sanksi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara
sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi dan
tugas pembantuan sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 75 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan;

Menurut Mahkamah instrumen sanksi demikian bukanlah kebijakan yang
inkonstitusional, tetapi justru menguatkan implementasi prinsip negara
hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena ada pengaturan
secara pasti kepada daerah yang lalai dalam memberikan mandatory
spending dalam APBD, dan jaminan pasti kepada masyarakat di daerah
untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan
desain hubungan pusat dan daerah dalam negara kesatuan, pemerintah
pusat memiliki peran untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional,
dalam hal ini melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat-
daerah. Hal ini menurut Mahkamah, merupakan bagian dari pengawasan
dan pembinaan pusat kepada daerah agar daerah dapat mengelola
keuangannya dengan baik, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan di
daerah. Terlebih lagi mengingat penyaluran anggaran transfer ke daerah
sangat terkait dengan kewajiban daerah untuk mengalokasikan anggaran
pendidikan dan kesehatan, termasuk iuran jaminan kesehatan,
sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3)
huruf d UU APBN. Bagi daerah yang tidak memenuhi minimal anggaran
yang diwajibkan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam
kaitan ini dengan penyelenggaraan urusan pendidikan dan kesehatan
dimaksud di atas, maka akan berdampak pada turunnya kesejahteraan
masyarakat di daerah. Oleh karena itu pemerintah pusat perlu
mendapatkan jaminan kepastian bahwa urusan-urusan ini dianggarkan
dan dilaksanakan di daerah. Dengan demikian, persoalan ini tidak ada
kaitan dengan inkonstitusionalitas norma yang dipersoalkan para
Pemohon. Justru jika tidak ada ketentuan yang memberikan jaminan atas
terlaksananya urusan-urusan wajib daerah in casu pendidikan dan
kesehatan, maka akan merugikan masyarakat di daerah secara luas
sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena
tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi
masyarakat di daerah. Instrumen sanksi yang diatur dalam Pasal 15 ayat
(3) huruf d UU APBN menurut Mahkamah juga tidak bertentangan dengan
Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, karena pemaknaan hubungan keuangan
pusat-daerah yang diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
seharusnya diwujudkan dengan pemanfaatan TKDD secara optimal,
efektif, dan produktif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat
serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Instrumen sanksi yang
diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d UU APBN justru merupakan bentuk
kontrol dan pengawasan pemerintah pusat terhadap penggunaan
anggaran di daerah;

Andaipun ada anggapan kerugian yang dialami oleh daerah, dalam hal ini
Kabupaten Kutai Timur, akibat pelaksanaan Pasal 15 ayat (3) huruf d UU
APBN, maka kerugian demikian bukanlah kerugian konstitusional dan
tidak ada kaitan dengan konstitusionalitas norma. Berkenaan dengan
adanya kekhawatiran para Pemohon terkait dengan penundaan dan/atau
pemotongan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
huruf d UU APBN berdampak pada banyaknya program dan kegiatan yang
telah dianggarkan dan dilaksanakan tidak dapat dibayarkan oleh
pemerintah daerah, menurut Mahkamah hal demikian tidak perlu
dikhawatirkan sepanjang daerah sepenuhnya melaksanakan ketentuan
UU APBN. Apalagi menurut keterangan tertulis Pemerintah yang
dibacakan dalam persidangan tanggal 27 Februari 2018 terhadap
anggaran yang ditunda dapat digulirkan ke tahun berikutnya. Hal ini
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 94 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa, yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Pembayaran kembali penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
yang ditunda dan/atau dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92
ayat (2) dilakukan setelah:
a. Dicabutnya sanksi penundaan;
b. Dipenuhinya kewajiban daerah dalam tahun anggaran berjalan;
atau
c. Batas waktu pengenaan sanksi penundaan berakhir sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembayaran kembali DBH CHT yang ditunda dilakukan bersamaan
dengan penyaluran triwulan berikutnya setelah seluruh persyaratan setiap
triwulan terpenuhi.


[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon
yang menyatakan bahwa keberlakuan norma a quo menimbulkan
ketidakpastian dan ketidakadilan karena dana bagi hasil persentasenya
telah termuat di dalam UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga, menurut para Pemohon adanya
ketidaksesuaian dana bagi hasil yang dibagikan bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Permasalahan yang
didalilkan para Pemohon terkait dengan yang dialami oleh pemerintah
Kabupaten Kutai Timur, bukan merupakan bagian dari persoalan
penundaan dan/atau pemotongan anggaran transfer ke daerah dan dana
desa tetapi terkait dengan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)
pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang menurut anggapan para
Pemohon tidak sesuai dengan realisasi awal dikarenakan adanya
pengurangan jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) yang dibagikan. Persoalan ini
tidak ada korelasinya dengan norma a quo tetapi berkaitan dengan Pasal
15 ayat (3) huruf b UU APBN yang tidak didalilkan para Pemohon. Namun
pada intinya masih berkaitan dengan TKDD yang memberikan instrumen
sanksi bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank
dalam jumlah yang tidak wajar maka dilakukan konversi penyaluran DBH
dan/atau DAU dalam bentuk nontunai. Menurut Mahkamah, sesuai
dengan amanat Konstitusi bahwa APBN, termasuk APBD, harus
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, maka jika terdapat uang kas daerah atau
simpanan/tabungan daerah di bank menumpuk dalam jumlah yang tidak
wajar, justru menghambat jalannya pembangunan di daerah dan
pelaksanaan otonomi daerah, sehingga tidak memberikan kepastian dan
perlindungan bagi masyarakat khususnya di daerah untuk dapat
menikmati hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu adanya ketentuan
instrumen sanksi tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
1945, sehingga dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut
hukum.


[3.15] Menimbang bahwa dengan demikian menurut Mahkamah dalil
para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf d UU
APBN inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal
18A ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak
beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 13-12-2018

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Aisyah Sharifa

Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP, serta Pasal 4 UU Pencegahan
Penodaan Agama

Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945

Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 76/PUU-XVI/2018
perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP, serta
Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama dalam permohonan a quo,
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 156 dan
Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama
seolah-olah menutup mata adanya perbedaan dalam beragama di
Indonesia dan menderogasi hakikat agama, beribadah, dan toleransi dan
karenanya bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Menurut
Mahkamah, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan-putusan
Mahkamah sebelumnya, Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia
tidak memberikan kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak
beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak
memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-
kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama
Tuhan. Sebaliknya Konstitusi memberikan jaminan terkait dengan
kebebasan beragama warga negaranya. Kebebasan beragama merupakan
salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental, melekat dalam
diri setiap manusia. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
Nomor 140/PUU-VII/2009, Paragraf [3.55] menyatakan:

…bahwa beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu
merupakan ranah forum internum, merupakan kebebasan, merupakan
hak asasi manusia yang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah
[vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Negara dalam melaksanakan
tanggung jawabnya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi
manusia sesuai dengan prinsip negara hukum, maka pelaksanaan hak
asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945];
Bahwa beragama dalam pengertian melaksanakan atau mengamalkan
keyakinan merupakan ranah forum externum yang terkait dengan hak
asasi manusia orang lain, terkait dengan kehidupan kemasyarakatan,
dengan kepentingan publik, dan dengan kepentingan negara…

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kebebasan untuk meyakini
kepercayaan adalah kebebasan yang tidak dapat dibatasi dengan
pemaksaan bahkan tidak dapat diadili, karena kebebasan demikian adalah
kebebasan yang ada dalam pikiran dan hati seseorang yang meyakini
kepercayaan itu (forum internum). Akan tetapi jika kebebasan untuk
menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (forum
externum) sudah menyangkut relasi dengan pihak lain dalam suatu
masyarakat maka kebebasan yang demikian dapat dibatasi. Pembatasan
tersebut hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dengan maksud
semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang disesuaikan
dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam masyarakat yang demokratis. Lebih jauh, Mahkamah dalam
pertimbangan hukum Paragraf [3.16.5] Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 56/PUU-XV/2017, bertanggal 23 Juli 2018, menyatakan,

… Negara perlu menentukan pembatasan-pembatasan tertentu agar
pelaksanaan hak dan kebebasan beragama tidak saling berkonflik satu
dengan yang lain maupun konflik dalam satu agama tertentu. Peran
negara bukanlah dimaksudkan untuk membatasi keyakinan seseorang
(forum internum) melainkan lebih dimaksudkan pada pembatasan
terhadap ekspresi beragama melalui pernyataan dan sikap sesuai hati
nurani di muka umum (forum externum) sehingga tidak menyimpang dari
pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Dalam konteks inilah
sesungguhnya kepastian hukum perlindungan hak dan kebebasan
beragama harus ditempatkan. Kepastian hukum atas hak dan kebebasan
beragama bukanlah semata kepastian hukum bagi hak perorangan,
melainkan juga kepastian hukum yang adil dalam kerangka hak beragama
dan berkeyakinan dalam tatanan kehidupan bersama pada satu agama
dan antar umat beragama …

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, berkenaan dengan
beragama pada dasarnya terbagi menjadi dua. Pertama, beragama dalam
pengertian meyakini suatu agama tertentu yang merupakan ranah forum
internum yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak
dapat diadili. Kedua, beragama dalam pengertian melaksanakan atau
mengamalkan keyakinan yang merupakan ranah forum externum.
Beragama dalam pengertian kedua inilah yang dapat dibatasi
pelaksanaannya oleh negara melalui undang-undang yakni apabila dalam
pelaksanaannya terkait dengan hak asasi manusia orang lain, terkait
dengan kehidupan kemasyarakatan, dengan kepentingan publik, dan
dengan kepentingan negara. Dengan kata lain, pembatasan sebagaimana
diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU
Pencegahan Penodaan Agama adalah pembatasan yang terkait dengan
beragama dalam pengertian melaksanakan atau mengamalkan keyakinan
(forum externum) dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 29
ayat (2) UUD 1945. Sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan
bahwa pasal-pasal a quo seolah-olah menutup mata adanya perbedaan
dalam beragama di Indonesia dan menderogasi hakikat agama,
beribadah, dan toleransi adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 156 dan
Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama
tidak memiliki tujuan yang tepat dalam paradigma pemidanaan, baik
retributif maupun utilitarian, dan justru menghalangi ibadah yang sejati
umat beragama yakni untuk memberitakan kebenaran agama baik
kepada mereka yang berbeda agama maupun kepada penista agama.
Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, keberadaan UU Pencegahan
Penodaan Agama dapat dijadikan dasar untuk mencegah tindakan
penyalahgunaan agama dan penodaan terhadap agama melalui tindakan
administratif yang paling ringan sampai dengan tindakan administratif
yang paling berat. Jika dengan penjatuhan sanksi administratif ternyata
tidak dapat mengubah sikap dan perilakunya yang menimbulkan
keresahan masyarakat maka pengenaan sanksi pidana dapat dilakukan
sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Pemidanaan terhadap
penyalahgunaan agama dan penodaan/penistaan agama adalah penting
karena dalam bentuk apapun, baik dilakukan perorangan maupun
kelompok, penodaan dan penyalahgunaan agama adalah tindakan yang
tidak dapat dibenarkan dalam pandangan hukum. Hal ini dikarenakan
tidak ada orang atau lembaga manapun yang berhak melecehkan agama
dan memperlakukan tidak hormat unsur-unsur keagamaan lain yang pada
akhirnya menimbulkan keresahan dan kemarahan publik [vide Putusan
Mahkamah Nomor 140/PUU-VII/2009].

Penggunaan norma hukum administratif dan/atau norma hukum
pidana dalam UU Pencegahan Penodaan Agama dan KUHP tersebut
tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Justru dengan adanya kedua
norma tersebut menguatkan berlakunya hak asasi manusia, khususnya
yang mengatur kebebasan berpikir dan berpendapat, agar penggunaan
kebebasan berpikir atau berpendapat tersebut tidak malah justru
menjauhkan seseorang dari ketaatan terhadap agama yang diyakininya,
melainkan dapat meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Tuhan dan
ajaran-ajaran-Nya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dalil para Pemohon yang menyatakan
Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan
Penodaan Agama tidak memiliki tujuan yang tepat dalam paradigma
pemidanaan, baik retributif maupun utilitarian, dan justru menghalangi
ibadah yang sejati umat beragama yakni untuk memberitakan kebenaran
agama baik kepada mereka yang berbeda agama maupun kepada penista
agama adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang
menyatakan pasal-pasal a quo membuat orang dengan mudahnya
menuduh orang lain melakukan penistaan agama, menurut Mahkamah,
pasal-pasal a quo justru merupakan ketentuan yang bertujuan untuk
menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kalangan masyarakat agar
jangan sampai terkena berbagai macam hasutan yang mengacau dan
memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar, dan lain
sebaginya di depan umum atau di media massa. Andaipun dalil para
Pemohon tersebut benar adanya, quod non, hal tersebut bukanlah
permasalahan konstitusionalitas melainkan terkait dengan penerapan
norma yang harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ihwal kekhawatiran para
Pemohon bahwa orang dengan mudahnya menuduh orang lain
melakukan penistaan agama, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017, telah menegaskan antara lain:

Terhadap kekhawatiran dan penilaian demikian Mahkamah hendak
menegaskan kembali bahwa negara harus menjamin perlindungan bagi
setiap warga negara yang hendak melaksanakan hak konstitusionalnya
secara damai, termasuk dalam menganut agama dan keyakinan, dengan
tidak membiarkan adanya tindakan main hakim sendiri atau persekusi.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan kewajiban negara untuk melindungi
hak konstitusional setiap warga negara atas kebebasan beragama dan
berkeyakinan, dalam putusan tersebut telah ditegaskan:

bahwa belum dilakukannya revisi atas UU 1/PNPS/1965 sama sekali tidak
mengurangi kewajiban negara untuk melindungi hak atas kebebasan
beragama dan berkeyakinan setiap warga negara. Artinya, dengan
adanya peristiwa-peristiwa main hakim sendiri atau persekusi
sebagaimana diuraikan di atas, revisi terhadap UU 1/PNPS/1965 semakin
mendesak untuk dilakukan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 140/PUU-VII/2009.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap petitum para Pemohon yang
meminta bahwa frasa “golongan” dalam Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1)
KUHP dimaknai tidak termasuk golongan berdasarkan agama, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa Pasal 156 KUHP adalah ketentuan mengenai ancaman
pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang yang menyatakan
perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau
beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum. Adapun Pasal 157
ayat (1) KUHP adalah ketentuan mengenai ancaman pidana yang dapat
dikenakan kepada seseorang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau
menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya
mengandung pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di
antara atau terhadap golongan rakyat Indonesia, dengan maksud isinya
diketahui atau lebih diketahui oleh umum. Kedua ketentuan tersebut pada
pokoknya menekankan pada perbuatan yang mengandung pernyataan
permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa
golongan rakyat Indonesia. Pengertian golongan sebagaimana tertuang
dalam Pasal 156 KUHP adalah tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang
berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri
asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan
menurut hukum tata negara. Pengertian golongan ini berlaku bukan
hanya untuk Pasal 156 KUHP namun juga terhadap pasal-pasal
selanjutnya.

Adalah benar bahwa KUHP Indonesia merupakan adopsi dari KUHP
Belanda yang pada saat itu diberlakukan di Indonesia, namun pasal
tersebut tidak ada padanannya dalam KUHP Belanda karena di Belanda
pada saat itu semua pada umumnya sama (homogen), baik suku bangsa,
adat istiadat, bahasa, maupun agama. Berkebalikan dengan
Belanda,Indonesia memiliki keragaman dalam berbagai hal, antara lain,
suku bangsa, adat istiadat, dan agama, yang merupakan keniscayaan
yang harus dilindungi. Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP merupakan
ketentuan yang bertujuan untuk mencegah gejolak sosial yang berbau
SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

[3.18.2] Bahwa terkait frasa “golongan”, Mahkamah telah menafsirkan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017, bertanggal
28 Maret 2018 perihal Pengujian Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2)
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Putusan
tersebut, frasa “golongan” meliputi/mencakup suku, agama, dan ras.
Adapun istilah “antargolongan” tidak hanya meliputi suku, agama, dan
ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak
terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras. Dengan
demikian, memberikan makna bahwa frasa “golongan” tidak termasuk
golongan berdasarkan agama sebagaimana petitum permohonan para
Pemohon, selain meniadakan/menghilangkan perlindungan hukum bagi
agama itu sendiri yang berarti pelanggaran terhadap UUD 1945 juga
bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-
XV/2017.

[3.18.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada Paragraf
[3.18.1] dan Paragraf [3.18.2] di atas, menurut Mahkamah, dalil
permohonan para Pemohon mengenai frasa “golongan” dalam Pasal 156
dan Pasal 157 ayat (1) KUHP yang dimaknai tidak termasuk golongan
berdasarkan agama adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
hukum di atas, Mahkamah berpendapat pemohonan para Pemohon
mengenai inkonstitusionalitas Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP
serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak beralasan menurut
hukum.

← Sebelumnya 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Selanjutnya →