Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 45/PUU-XIX/2021 PERIHAL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 27-10-2021

Partai Indonesia Pertindo, yang diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana (Ketua Umum) dan Abdullah Mansuri (Sekretaris Jenderal) yang memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran S.H., M.H., dkk, advokat pada kantor hukum Bungaran & Co, untuk selanjutnya disebut Pemohon.

Pasal 5 huruf d UU 17/2014

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 45/PUU-XIX/2021, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 5 huruf d UU 17/2014 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.5] …
[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, Pemohon pada pokoknya menghendaki agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditambahkan tugas yaitu menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Pemohon dalam permohonan a quo memosisikan dirinya sebagai badan hukum partai politik yang tidak ikut membahas undang-undang yang menjadi objek permohonan yaitu UU 17/2014. Memang benar Mahkamah dalam beberapa putusannya pernah menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu undang-undang maka partai politik tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang tersebut [vide Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUUXII/2014 bertanggal 29 September 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2014 bertanggal 24 Maret 2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014 bertanggal 29 Oktober 2014]. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa partai politik yang tidak ikut membahas undang-undang yang dimohonkan pengujian menjadi otomatis memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang. Dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang, Mahkamah tetap harus memperhatikan ada tidaknya anggapan kerugian yang dialami Pemohon serta hubungan sebab akibatnya, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang Mahkamah uraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4].
Adapun dalam permohonan a quo, Pemohon menyebutkan bahwa kerugian yang dialami Pemohon dengan adanya Pasal 5 huruf d UU 17/2014 adalah tidak terselenggaranya pembangunan nasional secara konsisten dan berkesinambungan akibat tidak adanya tugas MPR untuk membuat dan merumuskan PPHN. Namun, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan tidak menunjukkan keterkaitan antara kedudukan Pemohon sebagai partai politik dengan kerugian Pemohon mengenai pelaksanaan tugas MPR yang sedang berlaku saat ini berdasarkan Pasal 5 UU 17/2014. Hal tersebut karena Pemohon pada saat mengajukan permohonan a quo memang tidak memiliki kursi di DPR sekaligus bukan pula merupakan anggota MPR yang melaksanakan kewenangan dan tugas lembaga MPR, sehingga kerugian yang diuraikan Pemohon tidak berkaitan langsung dengan pasal yang dimohonkan pengujian. Jikapun kerugian Pemohon tidaklah terjadi saat ini, yang artinya kerugian tersebut bersifat potensial, Pemohon pun tidak menguraikan potensi kerugian apa yang akan dialami oleh Pemohon yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan adanya Pasal 5 huruf d UU 17/2014 a quo. Apalagi mengingat Pemohon dengan nama partai yang terbaru belumlah terdaftar sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum yang terdekat diagendakan pada tahun 2024.
Selain itu, Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual. Pemohon hanya menyatakan dirugikan jika MPR tidak memiliki tugas menyusun PPHN, namun Pemohon tidak menunjukkan apa kerugiannya secara spesifik dan aktual. Pemohon juga tidak menjelaskan hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud Pemohon dengan berlakunya Pasal 5 huruf d UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian. Pemohon hanya menyebut bahwa dirinya tidak dapat mewujudkan dasar dan tujuan pendirian Partai Pemohon, namun Pemohon tidak menjelaskan hubungan sebab akibat antara kerugiannya dengan berlakunya Pasal 5 huruf d UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian. Pemohon pun tidak menguraikan mengenai kemungkinan bahwa jikapun Pasal 5 huruf d UU 17/2014 rumusannya adalah sebagaimana Pemohon inginkan maka kerugian yang didalilkannya tidak akan terjadi, karena Pemohon saat ini bukan partai politik yang memiliki kursi di DPR yang sekaligus merupakan anggota MPR serta tidak sedang menjalankan kewenangan dan tugas sebagai anggota MPR.
Dengan demikian, meskipun permohonan diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang berhak mewakili partai Pemohon serta dengan mendalilkan dirinya sebagai partai politik yang tidak ikut membahas UU 17/2014, namun Pemohon tidak dapat menjelaskan mengenai adanya kerugian yang dialaminya secara spesifik dan aktual maupun potensial, demikian pula hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Pasal 5 huruf d UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan

INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAAN TERBATAS TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 27-10-2021

Ignatius Supriyadi, S.H.,LL.M, Sidik, S.H., M.H dan Janteri, S.H., semuanya nerupakan advokat, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pasal 120 ayat (2) UU PT

Pasal 1 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945

Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 40/PUU-XIX/2021, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak mampu menguraikan secara spesifik, aktual, maupun potensial hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT khususnya dengan adanya frasa “Komisaris dari pihak luar” yang ditulis dalam tanda petik. Menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup sehingga dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat kecenderungan para Pemohon untuk dipilih menjadi Komisaris Independen dari suatu perusahaan terbuka/publik yang kemudian menjadi terhalang hak atas pekerjaan para Pemohon tersebut akibat adanya keikutsertaan pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN), maupun penyelenggara negara;
Dengan mendasarkan kepada prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) yang merupakan rujukan mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi checks and balances, transparan dan akuntabel serta merealisasikan tanggung jawab sosial bagi keberlangsungan hidup perusahaan, pemilihan Komisaris Independen dalam suatu Emiten maupun Perusahaan Publik adalah berdasarkan integritas dan kualitas pribadi calon Komisaris Independen itu 47 sendiri sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Seorang Komisaris Independen pada perusahaan terbuka/publik selain telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK a quo selanjutnya yang menjadi bagian penting adalah diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Terhadap persyaratan untuk menjadi Komisaris Independen berdasarkan Peraturan OJK a quo, para Pemohon dalam Permohonannya telah menyatakan tidak terdapat halangan pada diri para Pemohon untuk menduduki jabatan Komisaris Independen di perusahaan terbuka/publik [vide Perbaikan Permohonan para Pemohon bertanggal 7 September 2021, hlm. 7]. Menurut Mahkamah, pembatasan terhadap pejabat negara, ASN, maupun penyelenggara negara untuk dapat menjadi Komisaris Independen tidak serta merta menjadikan para Pemohon atas dasar pekerjaannya dapat menjadi Komisaris Independen, tetapi para Pemohon ataupun Advokat lainnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai advokat tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma a quo serta tidak terdapat pula hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian;
Selain itu, terkait dalil para Pemohon untuk memberikan penguatan terhadap kedudukan hukumnya dengan menggunakan kualifikasi sebagai pembayar pajak yang dihubungkan dengan Komisaris Independen sebagai suatu pekerjaan yang berkenaan dengan penghasilan dan perpajakan, hal demikian tidak dapat diterima oleh Mahkamah sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah, bahwa Pemohon sebagai pembayar pajak dapat diberikan kedudukan hukumnya bilamana perkara pengujian undang-undang yang diajukan berkaitan erat dengan keuangan negara, pajak, atau anggaran negara serta mampu menguraikan kerugian konstitusional yang disebabkan dari keberlakuan suatu norma yang dimohonkan pengujiannya [vide misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUUXVII/2019]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 81/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 27-10-2021

Arnoldus Belau dan Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diwakili oleh Abdul manan (Ketua Umum) dan Revolusi Ariza Zulvendi (Sekretaris Jenderal) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Wahyudin, S.H, dkk advokat dan asisten advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pers, untuk elanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945

Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU 19/2016 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon yang pada intinya mendalilkan kewenangan pemerintah memutus akses informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil dan persamaan kedudukan hukum serta meniadakan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dijamin oleh UUD 1945 karena tidak didahului dengan terbitnya keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara (KTUN) bersifat tertulis. Berkenaan dengan dalil-dalil para Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.13.1] Bahwa para pemohon dalam mendalilkan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena menurut para Pemohon tindakan pemerintah tidak sah atau sewenang-wenang sebab tidak didasari oleh aturan yang jelas serta didahului dengan penerbitan KTUN yang tertulis, termasuk di dalamnya tidak terdapat ruang pengaduan untuk pengujian, serta pemulihan bagi pihak-pihak yang dirugikan secara langsung atas pemutusan/pemblokiran atau penapisan konten. Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah untuk memahami secara komprehensif ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 40 ayat (6) UU a quo, sebab ihwal teknis mengenai pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang muatannya melanggar hukum tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana UU a quo yaitu PP 71/2019, tanpa Mahkamah bermaksud menilai PP a quo, dalam substansi PP telah diatur lebih lanjut mekanisme pemutusan akses yang merupakan bentuk penjatuhan sanksi administratif (vide Pasal 100 PP 71/2019). Pemutusan akses tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam melakukan pencegahan atas penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ihwal mengenai kategori muatan yang melanggar sebagaimana uraian pertimbangan Mahkamah dalam Sub-Paragraf [3.12.2] dan Sub-Paragraf [3.12.3]. Artinya, PP 71/2019 telah memberikan batasan kategori dan klasifikasi mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang muatannya melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016. Sedangkan, ihwal teknis mengenai tata cara normalisasi terhadap pemutusan akses internet yang bermuatan konten ilegal, diatur lebih lanjut sesuai dengan amanat PP 71/2019 dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo 5/2020), tanpa Mahkamah bermaksud pula menilai Permenkominfo a quo, dalam substansi Permenkominfo 5/2020 telah diatur lebih lanjut mekanisme pemulihan (normalisasi) yang di dalamnya memuat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh lembaga pengelola situs internet (terlapor) yang dikenakan sanksi pemutusan akses (vide Pasal 20 Permenkominfo 5/2020). Artinya, Pemerintah telah membuka ruang pengaduan untuk pengujian, dan pemulihan (normalisasi) serta telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), baik terhadap pelaporan konten negatif maupun normalisasi situs yang bermuatan konten negatif. Berkenaan dengan permohonan a quo, telah ternyata dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016, Pemerintah telah pula menyediakan dasar hukum beserta produk hukum dalam tata cara pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum serta tata cara normalisasinya. Dengan demikian, apa yang sesungguhnya menjadi kekhawatiran para Pemohon atas adanya tindakan pemerintah memutus akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tentu tidak akan terjadi karena tindakan tersebut hanya dilakukan jika terdapat unsur adanya konten yang memiliki muatan yang melanggar hukum, sebagaimana yang dicontohkan jenis-jenis pelanggaran hukum tersebut dalam Penjelasan Pasal 96 huruf a PP 71/2019. Oleh karena itu, dalam konteks ini negara diwajibkan hadir untuk melindungi kepentingan umum dari segala bentuk gangguan karena adanya penyalahgunaan muatan dalam menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Terkait dengan adanya pemutusan akses, telah pula disediakan aturan mengenai tata cara untuk menormalkan atau memulihkannya sehingga tetap terjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak dalam penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana cerminan kehidupan dalam suatu negara hukum. Oleh karenanya, dalil para Pemohon mengenai pertentangan norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 dengan prinsip negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.13.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan perumusan norma dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016, tidak dibingkai dalam konstruksi hukum yang jelas dan tegas karena tidak diikuti dengan kewajiban administrasi berupa menerbitkan KTUN secara tertulis sebelum memutus akses sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah untuk memahami lebih lanjut mengenai tindakan Pemerintah dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 penting untuk dirujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), dalam substansi UU a quo, telah dinyatakan pengertian tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (vide Pasal 1 angka 8 UU 30/2014). Legalitas tindakan Pemerintah tidak dapat dibedakan dengan KTUN secara tertulis. KTUN haruslah dimaknai juga penetapan tertulis yang juga merupakan tindakan faktual (vide Pasal 87 huruf a UU 30/2014). Artinya, tindakan Pemerintah pun merupakan sebuah bentuk kewajiban administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sama halnya dengan sebuah KTUN. Selanjutnya, warga masyarakat yang merasa dirugikan dengan KTUN dan/atau tindakan Pemerintah dapat mengajukan upaya hukum keberatan dan banding (vide Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2014). Hal ini, sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) (PERMA 9/2019) yang pada pokoknya setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” harus dimaknai juga tindakan Pemerintah. Artinya, kewenangan Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 yang diwujudkan dengan tindakan pemerintah melakukan pemutusan akses dapat diajukan mekanisme penyelesaiannya secara hukum melalui peradilan (due process of law). Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016, mengenai ketidakpastian hukum dan persamaan hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.13.3] Bahwa lebih lanjut para Pemohon a quo mendalilkan juga pemutusan akses dalam norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 tanpa didahului dengan menerbitkan KTUN secara tertulis merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi dan hak berkomunikasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah penting untuk dijelaskan terlebih dahulu bahwa pola teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini banyak digunakan adalah internet yang merupakan wadah komunikasi digital yang dapat melibatkan siapapun dengan karakteristik penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sangat cepat, luas, dan masif dengan tidak mengenal ruang dan waktu. Apabila informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar hukum tersebut telah terlebih dahulu diakses, sebelum dilakukan pemblokiran maka dampak buruk yang ditimbulkan akan jauh lebih cepat dan masif yang dalam batas penalaran yang wajar dapat menimbulkan kegaduhan, keresahan dan/atau mengganggu ketertiban umum. Untuk hal inilah diperlukan kecepatan dan keakuratan yang terukur oleh Pemerintah untuk dapat sesegera mungkin melakukan pencegahan dengan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Sebab, virtualitas internet memungkinkan konten terlarang yang bersifat destruktif dan masif, yang memiliki muatan yang melanggar hukum, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebar dengan cepat, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Oleh sebab itu, peran Pemerintah dalam menjaga dan membatasi lalu lintas dunia siber sangat diperlukan mengingat karakteristik dari internet tersebut yang mudah membawa dampak buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi pemerintah untuk menerbitkan terlebih dahulu KTUN secara tertulis sebagaimana yang diminta oleh para Pemohon dalam petitumnya, baru kemudian melakukan pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelanggara eletronik untuk melakukan pemutusan akses sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95 PP 71/2019. Sebab, proses penerbitan KTUN tertulis membutuhkan waktu yang tidak mungkin akan lebih cepat dari waktu sebaran muatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang. Terlebih, jika muatan/konten dilarang (ilegal) tersebut telah berada di area komunikasi privat maka sebarannya pun semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, dalam konteks permohonan para Pemohon a quo, yang sesungguhnya tidak memohon kepada Mahkamah untuk menghilangkan norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016, namun memohon kepada Mahkamah agar norma a quo diberi tafsir terbatas dengan menambahkan frasa “setelah mengeluarkan keputusan administrasi atau keputusan tata usaha negara secara tertulis”. Namun, sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas bahwa karakteristik virtualitas ruang siber memiliki daya sebar yang sangat cepat, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, maka adanya penambahan frasa di atas justru akan menghambat peran Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala bentuk gangguan muatan/konten dilarang (ilegal). Tindakan Pemerintah melakukan pemutusan akses tidak berarti menghilangkan hak para Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dijamin oleh konstitusi namun penggunaan hak tersebut pun tidak boleh juga menghilangkan hak negara untuk melindungi kepentingan umum, terlebih kepentingan anak-anak dari bahaya informasi yang memiliki muatan yang dilarang (ilegal) secara cepat. Terlebih lagi, terhadap tindakan pemerintah tersebut terbuka ruang untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga hak para Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tetap dijamin. Namun demikian, menurut Mahkamah sesuai dengan perkembangan teknologi digital terkait dengan tindakan pemerintah melakukan pemutusan akses atas konten yang memiliki muatan dilarang (ilegal) dapat saja bersamaan dengan itu Pemerintah menyampaikan notifikasi digital, berupa pemberitahuan kepada pihak yang akan diputus akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektroniknya. Sehingga, dalam tindakan Pemerintah tersebut tetap terjamin asas keterbukaan sebagaimana cerminan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Namun demikian, berdasarkan pertimbangan di atas menurut Mahkamah, tidak terdapat juga persoalan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 terhadap hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dijamin Pasal 28F UUD 1945, sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai ketidakpastian hukum dan persamaan hak serta hak untuk berkomunikasi dan hak atas informasi dalam suatu negara hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 terhadap Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016, sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Yang Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 59/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 27-10-2021

Kurniawan S.IP (Karyawan Swasta dan Peneliti Sinergi Kawal BUMN) dan Dr. Arif Zulkifli, S.E., M.M. (Dosen dan Konsultan Hukum Lingkungan dan Pertambangan) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tezar Yudhistira, S.H., M.H., dk, Advokat yang tergabung dalam ART & Co. Law Firm, untuk selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama -sama disebut sebagai para Pemohon.

pengujian formil UU 3/2020

-

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian formil UU 3/2020 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, permohonan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil dan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

[3.16] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, oleh karena isu pokok pengujian formil yang dijadikan alasan permohonan pengujian a quo adalah mengenai tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembentukan UU 3/2020 yang mempunyai kesamaan dengan perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, yang putusannya telah diucapkan sebelumnya, sehingga penting bagi Mahkamah untuk mengutip pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVIII/2020 ihwal pelibatan DPD tersebut, sebagai berikut:
[3.17.4] Bahwa para Pemohon mendalilkan pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sehingga merupakan pelanggaran terhadap UU 12/2011, UU 17/2014, dan Tatib DPR. Menurut para Pemohon, tidak terlibatnya DPD dalam pembahasan RUU Minerba bertentangan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945. Berkenaan dengan dalil a quo, DPD telah menyampaikan keterangan tertulis dan telah disampaikan pula pada persidangan Mahkamah yang pada pokoknya DPD menyatakan telah dilibatkan mulai dari tahapan perencanaan penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 yang dilanjutkan dengan Prolegnas 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan, termasuk Prioritas Tahun 2020 sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. DPD juga menerangkan bahwa penyusunan Pandangan dan Pendapat terhadap RUU Minerba oleh Komite II dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua DPR Nomor LG/04430/DPR RI/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 perihal: Pembahasan RUU Minerba yang disampaikan kepada Pimpinan DPD. Surat tersebut disertai lampiran RUU dari DPR dalam bentuk matriks DIM yang pada intinya mengagendakan pada 8 April 2020 Komisi VII akan mengundang DPD dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Kementerian terkait namun dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan disebabkan merebaknya pandemi Covid-19 sehingga Menteri ESDM selaku leading sector dari pihak pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk menunda agenda tersebut. Bahwa pada 22 April 2020, Pimpinan DPR menyampaikan surat No. LG/05225/DPR RI/2020 perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Pimpinan Komite II DPD. Agenda Pembahasan berupa Rapat Panja Minerba mendengarkan Pandangan dan masukan DPD RI atas RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan undangan tersebut, Panja Minerba Komisi VII DPR dengan Pimpinan Komite II DPD pada 27 April 2020 pukul 11.00 WIB melaksanakan rapat secara virtual. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan Komite II DPD.
Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa DPD terlibat mulai tahap perencanaan RUU Minerba (Perubahan UU 4/2009), yaitu dalam Rapat Penetapan Prolegnas Tahun 2015-2019, Rapat Penetapan Prolegnas Tahun 2020-2024, dan Rapat Penyusunan Kembali Prolegnas Prioritas Tahun 2020 yang di dalamnya terdapat RUU Minerba (Perubahan UU 4/2009). Pemerintah berpandangan bahwa keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU Minerba telah dilakukan secara proper dan komprehensif, di antaranya dibuktikan dengan:
a. Adanya persetujuan DPD atas carry over RUU Minerba sebagaimana tercermin dalam Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPRRI/II/2019-2020 tanggal 22 Januari 2020;
b. Adanya musyawarah/rapat pembahasan RUU Minerba sesuai dengan undangan DPR RI sebagaimana dibuktikan dalam Laporan Singkat Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI dengan Pimpinan Komite II DPD RI; dan
c. Adanya pandangan tertulis dari Komite II DPD terhadap RUU Minerba pada 27 April 2020.
Setelah mencermati keterangan DPD, Keterangan Presiden dan Keterangan DPR, beserta lampiran dan bukti-buktinya tersebut didapatkan fakta hukum bahwa DPD telah dilibatkan dalam pembahasan RUU Minerba, hal ini khususnya dibuktikan dengan adanya Keputusan DPD RI Nomor 32/DPD RI/III/2019-2020 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertanggal 12 Mei 2020. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai pembahasan UU 3/2020 tidak melibatkan DPD adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil konstitusionalitas pembentukan UU 3/2020, di mana pada saat yang sama telah diperiksa pula perkara lain yakni perkara Nomor 60/PUUXVIII/2020 yang juga menguji formil konstitusionalitas pembentukan UU 3/2020, yang diajukan oleh Pemohon yang berbeda. Dengan demikian, karena substansi permohonan pengujian formil yang diajukan para Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan konstitusionalitas pembentukan UU 3/2020, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVIII/2020 yang telah diucapkan sebelumnya, dan Mahkamah telah menyatakan pembentukan UU 3/2020 tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVIII/2020 mutatis mutandis menjadi bagian dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUUXVIII/2020 a quo, sepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon terkait dengan keterlibatan DPD;
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah prosedur
pembentukan UU 3/2020 sesuai dengan UUD 1945, maka permohonan para Pemohon dalam perkara a quo mengenai pengujian formil konstitusionalitas UU 3/2020 harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa dengan telah ditegaskannya pendirian Mahkamah bahwa pembentukan UU 3/2020 telah memenuhi ketentuan pembentukan undangundang berdasarkan UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap hal-hal lain dari permohonan para Pemohon yang dipandang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 27-10-2021

Siti Warsilah, S.E., M.Si. (PNS), dan Evarini Uswatun Khasanah, S.E. (PNS) yang memberikan Kuasa kepada Waway Warsiman, S.H., dkk., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LPKBHI Garuda Keadilan, untuk selanjutnya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri disebut sebagai Para Pemohon.

Pasal 21 ayat (1) huruf j dan Pasal 117 ayat (1) huruf j UU 7/2017

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 21 ayat (1) huruf j dan Pasal 117 ayat (1) huruf j UU a quo dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 21 ayat (1) huruf j dan Pasal 117 ayat (1) huruf j UU 7/2017, yang rumusan adalah sebagai berikut:
Pasal 21 ayat (1) huruf j UU 7/2017
(1) Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:
a. …
j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;


Pasal 117 ayat (1) huruf j UU 7/2017
(1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah:
a. …
j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
2. Bahwa para Pemohon menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) [vide bukti P-3 dan bukti P-4], selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda DKI Jakarta dan PNS di Ditjen Keuangan Daerah sebagaimana dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Pegawai selaku ASN [vide bukti P-5 dan bukti P-6];
3. Bahwa menurut anggapan para Pemohon, ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf j dan Pasal 117 ayat (1) huruf j UU 7/2017 menimbulkan diskriminatif, tidak proporsional, dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi calon yang berasal dari ASN, Pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan mendaftarkan dirinya sebagai calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa menurut para Pemohon, bila mengikuti seleksi sebagai calon anggota KPU/Bawaslu dan tidak terpilih maka mereka harus kehilangan jabatannya kemudian menjadi Pelaksana (staf). Padahal untuk dapat menduduki jabatannya kembali seperti sebelum mengundurkan diri para Pemohon telah melalui beberapa tahapan masa kerja maupun penilaian kinerja serta harus melalui proses panjang dan menunggu waktu yang cukup lama. Bahkan proses menunggu waktu untuk menduduki jabatan tersebut dapat hilang apabila jabatan yang dilepaskan telah diduduki oleh ASN lain;
5. Bahwa selanjutnya menurut para Pemohon, dengan dikabulkannya permohonan agar Pasal 21 ayat (1) huruf j dan Pasal 117 ayat (1) huruf j UU 7/2017 dimaknai mundur dari jabatan di pemerintahan bila terpilih sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan, maka kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon, tidak akan atau tidak lagi terjadi;
6. Bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon, Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 1 September 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim karena kewajibannya telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki uraian kedudukan hukum sehingga Mahkamah dapat menyakini para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam menguji atau menilai konstitusionalitas norma a quo. Selain itu, untuk membuktikan kedudukan hukum dimaksud Mahkamah juga memberikan nasihat agar para Pemohon menyertakan bukti yang mendukung penjelasan perihal kedudukan hukumnya;
7. Bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 September 2021 tetapi tidak menguraikan dalam perbaikan permohonannya khususnya bagian kedudukan hukum mengenai jabatan yang dijabat oleh para Pemohon;
8. Bahwa terkait dengan kualifikasi para Pemohon sebagai ASN yang memiliki jabatan di pemerintahan, meskipun dalam sidang perbaikan permohonan menyampaikan bahwa jabatan para Pemohon adalah sebagai kepala seksi [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 39/PUU-XIX/2021 bertanggal 14 September 2021, hlm. 5], namun tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa para Pemohon adalah ASN yang memiliki jabatan di pemerintahan. Secara yuridis, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU 5/2014, jabatan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas yang merupakan kelompok Jabatan Administrasi. Seandainya pun para Pemohon memang benar pejabat dalam jabatan pengawas, mestinya selain para Pemohon menunjukkan bukti sebagai ASN juga melampirkan Surat Keputusan mengenai kedudukannya sebagai pejabat di pemerintahan. Terlebih lagi para Pemohon dalam permohonannya tidak pernah menguraikan bahwa para Pemohon akan mencalonkan diri sebagai anggota KPU/Bawaslu. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo;

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan lebih lanjut.

← Sebelumnya 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Selanjutnya →