Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 23-10-2019

Alamsyah Panggabean

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU PEMILU

Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU Pemilu dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dengan saksama pemosisian norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017 tersebut, Mahkamah menjadi tidak bisa memahami mengapa Pemohon menggunakan norma Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan sebagai dasar pengujian. Kesulitan Mahkamah tersebut tidak terlepas dari posisi atau keberadaan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 serta Pasal II dan Pasal III Aturan Peralihan sebelum perubahan tersebut yang telah kehilangan eksistensinya. Dalam hal ini, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan telah diubah menjadi Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945 ketika dilakukan Perubahan Kedua tahun 2000 dan Perubahan Ketiga tahun 2001. Sementara itu, Pasal II dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum perubahan telah diubah sedemikian rupa dengan konstruksi dan rumusan yang berbeda pada Perubahan Keempat UUD 1945 tahun 2002. Dengan demikian, menggunakan Pasal 6 ayat (2) serta Pasal II dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum perubahan sebagai dasar pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017 menjadi tidak relevan karena materinya tidak berlaku lagi.

2. Bahwa selain dasar pengujian, dalam alasan mengajukan permohonan (posita atau fundamentum petendi), Pemohon tidak menjelaskan argumentasi menggunakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar konstitusional pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017. Mahkamah semakin sulit memahami alasan permohonan ketika terpapar keinginan Pemohon untuk menjadi anggota Majelis Permuswaratan Rakyat (MPR) sehingga bisa mengusulkan perubahan Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Kerumitan kian sulit dihindari karena Pemohon menilai MPR, pada dasarnya, adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terlepas dari keinginan Pemohon menjadi anggota MPR tersebut, berkenaan dengan tidak adanya penjelasan menggunakan norma dalam UUD 1945 sebagai dasar untuk pengujian, Mahkamah memaknai pasal pengujian tersebut hanyalah pajangan belaka tanpa menjelaskan dan mengaitkan dengan persoalan inkonstitusionalitas norma mempertahankan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017 adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

3. Bahwa selanjutnya ihwal kaitan antara dasar mengajukan permohonan (posita atau fundamentum petendi) dengan hal-hal yang dimintakan untuk diputus oleh Mahkamah (petitum), permohonan a quo tidak menunjukkan ketersambungan antara kedua bagian tersebut dan di antara petitum terdapat saling bertentangan. Misalnya, Petitum Angka 2, Pemohon memohon frasa “bebas, rahasia, jujur, dan adil” dalam Pasal 1 angka 1 UU 7/2017 adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “jujur dan adil”. Sementara itu, dalam Petitum Angka 3, Pemohon memohon Pasal 1 angka 1 UU 7/2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai frasa “bebas dan rahasia”.

Selanjutnya, tidak hanya petitum yang saling bertentangan, ihwal tidak terdapatnya ketersambungan atau keterkaitan antara dasar mengajukan permohonan dengan hal-hal yang dimintakan untuk diputus oleh Mahkamah, setidaknya, dapat dibaca dari Petitum Angka 4 yang meminta Mahkamah “memerintahkan pemungutan suara ulang untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di seluruh TPS Negara Republik Indonesia”. Bahkan, Petitum Angka 4 tersebut makin sulit untuk dipahami dengan adanya frasa “frasa dimaknai” namun tidak dinyatakan makna apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Pemohon.

4. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terang dan tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak dapat menerangkan alasan yang menjadi dasar untuk menyatakan bahwa norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak jelasnya keterkaitan antara dasar mengajukan permohonan dengan hal- hal yang diminta untuk diputus Mahkamah, serta di antara petitum terdapat pertentangan, sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (obscuur).

5. Menimbang bahwa oleh karena permohonan kabur (obscuur) maka permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 30-09-2019

H. Armein Kusumah, S.H., Dra.Hj. Sri Wuryatmi, M.M., Drs. H. Saman, Ak., M.M.

Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan sepanjang frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “pihak yang tidak memiliki hubungan langsung”, Mahkamah mempertimbangkansebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UU Yayasan, pemeriksaan yayasan dalam hal adanya dugaan bahwa organ yayasan melakukan perbuatan yang merugikan negara dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum. Namun,berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan, bila ada dugaan organ yayasan melakukan perbuatan melawan hukum, atau bertentangan dengan Anggaran Dasar, lalai dalam melaksanakan tugasnya, melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga, hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan. Dari ketentuan tersebut, pemeriksaan terhadap yayasan haruslah didasarkan pada Penetapan Pengadilan baik atas permintaan Kejaksaan maupun atas permintaan pihak ketiga yang berkepentingan;

[3.10.2] Bahwa pengertian“pihak ketiga yang berkepentingan” dalam UU Yayasan pada dasarnya tidak diuraikan secara jelas, namun frasa a quo tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Yayasan yang menyatakan, “Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)”. Dengan demikian, penentuan ditolak atau dikabulkannya pemeriksaan dimaksud, termasuk siapa pihak ketiga yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1), ditentukan oleh pengadilan. Artinya, siapapun pihak ketiga yang merasa dirugikan karena perbuatan yayasan maka yang bersangkutan berhak mengajukan permohonan pemeriksaan dimaksud;

[3.10.3] Bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) UU Yayasan dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang merasa punya kepentingan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dipersyaratkan mengajukan permohonan ke pengadilan dengan menyebut alasan-alasannya dan selanjutnya menjadi kewenangan hakim untuk mempertimbangkan apakah menolak atau mengabulkanpermohonan dimaksud. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam UU Yayasan akan menjadi jelas ketika hakim menentukan pihak-pihak yang mengajukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dikabulkan berdasarkanalasan dalam permohonan dan hasil pemeriksaan di persidangan. Dalam hal ini, untuk memperkuat keyakinannya, pengadilan atau hakim dalam menolak atau mengabulkan permohonan pihak ketiga dimaksud agar mempertimbangkan prinsip-prinsip audi et alteram partem;

[3.10.4] Bahwa frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” tidaklah dapat dimaknai atau ditafsirkan tanpa dikaitkan dengan penetapan pengadilan, sehingga tanpa adanya penetapan pengadilan maka tidak dapat ditentukan kedudukan pihak ketiga yang berkepentingan secara sepihak di luar pemeriksaanpengadilan, sehingga tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 30-09-2019

Marsudi

Pasal 36 ayat (1) huruf g

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, serta memeriksa bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebelum Mahkamah lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon dalam permohonannya telah ternyata tidak dapat menguraikan atau menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai adanya pertentangan antara norma Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana petitum Pemohon pada huruf b. Meskipun dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 29 April 2019 Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi, namun dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2019 melalui email, Pemohon ternyata tetap tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara norma yang dimohonkan untuk diuji dengan UUD 1945.

Pemohon hanya menguraikan secara sumir alasan menguji Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menurut Pemohon norma ketentuan a quo yang pada pokoknya menyatakan adanya penolakan laporan oleh Ombudsman karena “tidak ada maladministrasi” merupakan norma yang bersifat subjektif dan tidak memiliki kepastian hukum serta kekuatan hukum karena tidak adanya fakta dan data mengenai maladministrasi. Pemohon juga menyatakan dalam permohonannya bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dan kekuatan hukum tersebut maka akan melanggar hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pemohon merasa tidak memiliki jaminan atas pengakuan. Namun Mahkamah tidak menemukan korelasi antara uraian posita tersebut dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (petitum). Selain uraian mengenai pertentangan norma pasal a quo dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak jelas, juga tidak ada sama sekali uraian pertentangan norma pasal a quo dengan ayatayat lain dari Pasal 28D UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah tidak dapat menemukan keterkaitan antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan petitum. Berdasarkan uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon tidak dapat menerangkan alasan yang menjadi dasar bahwa norma Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian Undang-Undang a quo menjadi kabur (obscuur).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, namun Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga permohonan menjadi kabur (obscuur).

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 30-09-2019

Drs. Mardjan Paputungan, M.Si., dkk.. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H., dkk yang kesemuanya adalah advokat dan penasihat hukum pada “Kantor H. Ikhsan Abdullah & Partners Law Firm”

Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU JPH

Alinea Keempat Pembukaan UUD Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap permohonan pengujian Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU JPH dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...
d. bahwa pada tanggal 20September 2019 Mahkamah menerima surat bertanggal 20September 2019 dari para Pemohon yang menyatakan penarikan kembali/pencabutan permohonan Perkara Nomor49/PUU-XVII/2019, dengan disertai Surat Kuasa Khusus Untuk Mencabut Permohonan Nomor 49/PUU-XII/2019 yang ditandatangani oleh Pemohon prinsipal Drs. Mardjan Paputungan, M.Si., dkk yang memberikan kuasa kepada i) Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H.; ii) H. Syaeful Anwar, S.H., M.H.; iii) Yusriza Abdullah Pratama, S.H., M.H.; iv) Raihani Keumala, S.H.; v) Deny Adi Pratama, S.H.; dan vi) Nafisa Ayudina, S.H., yaitu para advokat dan penasihat hukum pada “Kantor H. Ikhsan Abdullah & PartnersLaw Firm” yang beralamat di Wisma Bumi Putera Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
e. bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MKmenyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atas selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”;
f. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 25 September 2019 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan permohonan Perkara Nomor 49/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum;

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 23-09-2019

Hj. Maphilinda Syahrial diwakili oleh kuasa hukumnya Grees Selly, S.H., M.H., dan Surya Abdi Juliansyah, S.H.

Pasal 3 huruf (b) Peraturan MK 2/2018

Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 3 huruf (b) Peraturan MK 2 Tahun 2018 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, “(1) sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”;

[3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah menjadwalkan pelaksanaan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, 12 September 2019, pukul 13.30 WIB dan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 381.42/PAN.MK/9/2019, bertanggal 5 September 2019, perihal Panggilan Sidang dan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 387/PAN.MK/9/2019, bertanggal 10 September 2019, perihal Perubahan Waktu Sidang. Namun demikian, pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan oleh Mahkamah pada tanggal 12 September 2019 yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah. Meskipun demikian, sesuai dengan kepatutan berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim memerintahkan kepada petugas untuk memanggil Pemohon agar memasuki ruang sidang, namun Pemohon tetap tidak hadir. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan a quo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur.

[3.1.3] Bahwa oleh karena permohonan dinyatakan gugur maka tidak relevan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan.

← Sebelumnya 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Selanjutnya →