Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 95/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 30-01-2019

H. Husin Syahendra dan Nurhayati

Pasal 47 ayat (1), UU MA

Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 47 ayat (1) UU MA dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Para Pemohon mendalilkan kesempatan mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, in casu untuk perkara perdata di tingkat kasasi tidak dapat digugurkan hanya karena keterlambatan mengajukan memori kasasi. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang hendak diwujudkan adalah lebih pada kebenaran formil. Mahkamah Agung sebagai judex juris, sebagaimana secara implisit diatur dalam Pasal 30 UU MA, memiliki kewenangan untuk memeriksa hal-hal yang berkenaan dengan penerapan hukum atas suatu perkara, termasuk di dalamnya menilai tidak adanya kewenangan yang melampaui batas dan adanya kelalaian syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan oleh judex facti. Dengan penegasan lain bahwa majelis hakim kasasi bukan lagi memeriksa dan memberikan penilaian terhadap hasil pembuktian dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding selaku judex facti, kecuali ditemukan adanya alasan-alasan tertentu yaitu salah penerapan hukum, adanya putusan yang melampaui kewenangan, dan kelalaian menerapkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya memori kasasi merupakan syarat formal yang bersifat fundamental dari sebuah permohonan kasasi, mengingat alasan-alasan permohonan kasasi adalah merupakan substansi yang menjadi dasar bagi MA untuk memeriksa dan menilai apakah putusan suatu perkara terdapat alasan-alasan tersebut di atas. Dengan demikian syarat yang berkenaan dengan tenggang waktu untuk menyatakan mengajukan permohonan kasasi, menyerahkan memori kasasi, memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon kasasi, dan tenggang waktu untuk mengajukan kontra memori kasasi diatur secara limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU MA. Semangat adanya pengaturan yang sangat ketat tersebut salah satunya bertujuan untuk segera mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, sebab permohonan kasasi pada dasarnya tidak lagi menilai substansi hasil pembuktian fakta hukum oleh judex facti akan tetapi lebih kepada persoalan syarat-syarat formal yang merupakan satu rangkaian sejak perkara yang bersangkutan mulai diperiksa pada peradilan tingkat pertama hingga perkara diperiksa pada tingkat kasasi.


Lebih lanjut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa perihal syarat-syarat formal dalam pemeriksaan sebuah perkara baik pada peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi pada hakikatnya adalah merupakan hal pokok yang mendasar mengingat di dalam syarat-syarat formal yang intinya adalah berkenaan dengan hukum acara merupakan bentuk perlindungan hak-hak para pihak untuk mendapatkan akses perlakuan yang adil dalam berperkara. Oleh karenanya, pemenuhan syarat formal demikian sejatinya merupakan wujud perlindungan terhadap para pihak di dalam mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama di depan pengadilan. Sehingga dengan demikian permasalahan prosedur permohonan kasasi, baik waktu pengajuan untuk menyatakan upaya hukum kasasi, kemudian menyerahkan memori kasasi oleh pemohon kasasi dan mempelajari memori kasasi oleh termohon kasasi (inzage) serta menyerahkan kontra memori kasasi oleh termohon kasasi adalah satu rangkaian persyaratan untuk mengajukan upaya hukum kasasi yang tidak boleh dilanggar, baik waktu maupun tahapan-tahapannya. Sehingga oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas UU MA menegaskan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal berakibat permohonan kasasi tidak dapat diterima.


[3.12.2] Bahwa selanjutnya para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 47 ayat (1) UU MA agar frasa “dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan 30 (tiga puluh) hari dengan alasan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena adanya perlakuan yang diskriminatif dan melanggar penghormatan dan pengakuan 31 hak hukum antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi, di mana menurut para Pemohon bagi pemohon kasasi hanya diberi waktu untuk mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku register permohonan kasasi. Sementara itu, masih menurut para Pemohon, bagi termohon kasasi diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk diberitahukan adanya permohonan kasasi tersebut oleh pengadilan negeri tempat permohonan kasasi itu diajukan. Terhadap argumentasi para Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU MA yang menyatakan, “Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi”, oleh karena itu sesungguhnya antara pemohon kasasi dan termohon kasasi telah mendapatkan tenggang waktu yang sama yaitu masing-masing untuk menyerahkan memori kasasi dan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari bukan untuk termohon kasasi mempunyai 30 (tiga puluh) hari untuk menyerahkan kontra memori kasasi sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Lebih lanjut setelah Mahkamah mencermati pula dalil para Pemohon ternyata tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimaksudkan sebenarnya adalah tenggang waktu yang dimiliki oleh pengadilan negeri di tempat permohonan kasasi itu diajukan untuk memberitahukan sekaligus menyerahkan memori kasasi kepada termohon kasasi, bukan 30 (tiga puluh) hari tenggang waktu yang dimiliki termohon kasasi untuk mengajukan kontra memori kasasi.


[3.12.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Paragraf [3.12.1] dan Paragraf [3.12.2] tersebut di atas ketentuan norma Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU MA yang menyatakan, “Mengajukan memori kasasi yang memuat alasanalasan kasasi adalah suatu syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi. Memori ini harus dimasukkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi” telah memperlakukan hal yang sama antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi. Oleh karenanya dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 47 ayat (1) UU MA memperlakukan diskriminasi dan melanggar penghormatan dan pengakuan hak hukum para Pemohon harus dikesampingkan. Sebab, sesungguhnya pembatasan waktu pengajuan memori kasasi dan kontra memori kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU MA justru memberikan kepastian hukum terkait jangka waktu penyampaian memori kasasi dan kontra memori kasasi yang harus dipatuhi oleh para pihak. Sehingga dengan demikian penyelesaian perkara tidak berlarut-larut dan hal ini selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penegasan Mahkamah ini sekaligus pula menjawab argumentasi para Pemohon yang juga mendalilkan bahwa kesempatan mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, in casu untuk perkara perdata di tingkat kasasi, tidak dapat digugurkan hanya karena keterlambatan mengajukan memori kasasi, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas pembatasan tenggang waktu baik dalam mengajukan permohonan kasasi dan mengajukan memori kasasi oleh pemohon kasasi termasuk pembatasan tenggang waktu pemberitahuan adanya permohonan kasasi kepada termohon kasasi dan tenggang waktu untuk mengajukan kontra memori kasasi justru memberikan jaminan kepada para pihak adanya kepastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan karena itu terhadap dalil para Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan juga.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pemohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (1) sepanjang frasa “dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar” UU MA tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 98/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 30-01-2019

Muhammad Hafidz

Pasal 57 ayat (1) UU MK

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang – Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 57 ayat (1) UU MK, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:


[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap permohonan Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:


1. Bahwa Pasal 57 ayat (1) UU MK yang oleh Pemohon dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya menyatakan:
Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.


2. Bahwa dengan rumusan norma sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, sesungguhnya tidak terdapat kemungkinan sama sekali bagi hadirnya penafsiran berbeda apalagi hingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebab, dengan rumusan norma di atas telah jelas dan tegas bahwa materi muatan suatu ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian tersebut telah kehilangan kekuatan mengikatnya sebagai norma hukum. Hilangnya kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian suatu undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah konsekuensi logis dari pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang itu dengan UUD 1945. Dalam kaitan ini, Mahkamah penting menegaskan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah kehilangan kekuatan mengikatnya sebagai hukum maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut tidak absah lagi dijadikan sebagai dasar hukum baik bagi setiap peristiwa, perbuatan, hal, atau keadaan yang diatur dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undangundang tersebut maupun bagi setiap penalaran hukum yang dibangun dalam suatu peristiwa, perbuatan, hal, atau keadaan lain yang merujuk pada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut sebagai bagian dari landasan pembenar argumentasi. Pada saat yang sama, secara a contrario, seseorang adalah absah dan tak terbantahkan untuk menolak keabsahan suatu peristiwa, perbuatan, hal, atau keadaan yang didasarkan pada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.


3. Bahwa, secara doktriner maupun praktik ketatanegaraan, lahirnya ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK adalah bertolak atau diturunkan dari prinsip constitutionality of laws, yaitu prinsip yang melekat dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, lebih-lebih di negara yang menganut paham supremasi konstitusi, yang menegaskan bahwa setiap undang-undang serta peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi diberi kedudukan supreme karena sifatnya sebagai hukum fundamental yang melekat padanya sebab ia dikonstruksikan sebagai kesepakatan seluruh rakyat. Selanjutnya, sifat fundamental atau mendasar dari konstitusi tersebut ditandai oleh tiga ciri: (1) konstitusi tidak dapat diubah melalui proses yang sama dengan proses perubahan undangundang biasa; (2) validitas atau keabsahan undang-undang biasa dapat diuji dengan menggunakan hukum fundamental tersebut sebagai dasar atau rujukan pengujian; (3) terdapat otoritas, dalam hal ini pengadilan, untuk menyatakan tidak konstitusionalnya suatu undang-undang biasa yang terbukti bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusi. Ketiga ciri tersebut jelas terindentifikasi dalam sistem dan praktik ketatanegaraan di Indonesia sesuai dengan substansi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;


4. Bahwa diberikannya otoritas konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga sekaligus merupakan penegasan bahwa pengejawantahan prinsip supremasi konstitusi itu dilaksanakan melalui pemberlakuan prinsip supremasi pengadilan (judicial supremacy), sebagaimana halnya yang berlaku di negara-negara lain yang sama-sama memberlakukan prinsip supremasi konstitusi. Antara lain dalam konteks demikian itulah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana halnya Mahkamah Konstitusi di negara lain, mendapatkan predikatnya sebagai pengawal Konstitusi (in casu UUD 1945), yaitu di antaranya memastikan bahwa tidak dibenarkan keberadaan suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, baik pembentukannya (secara formil) maupun isi atau materi muatannya. Jika suatu undang-undang, baik pembentukan maupun materi muatannya, terbukti bertentangan dengan UUD 1945 maka, guna menegakkan prinsip supremasi konstitusi yang dilaksanakan melalui penerapan prinsip supremasi pengadilan, kepada Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuataan hukum mengikat. Dalam konteks inilah Mahkamah Konstitusi disebut sebagai negative legislator.


5. Bahwa terkait dengan kedudukannya sebagai negative legislator, sebagaimana diuraikan pada angka 4, dan sejalan dengan prinsip supremasi pengadilan dalam menegakkan prinsip supremasi konstitusi maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sederajat dengan undang-undang. Jika undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (positive legislator) memeroleh kekuatan hukum mengikat setelah diundangkan maka putusan Mahkamah Konstitusi (negative legislator) mendapatkan kekuatan hukum mengikatnya atau memperoleh kekuatan hukum tetapnya sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 UU MK. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 memperoleh kekuatan hukum mengikatnya sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jadi, sebagaimana halnya suatu undang-undang yang segera mengikat seluruh warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara atau pemerintah, maka suatu putusan Mahkamah Konstitusi pun segera mengikat seluruh warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara atau pemerintah, begitu selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan kata lain, jika undang-undang sebagai keputusan dari positive legislator mendapatkan kekuatan mengikatnya sebagai hukum setelah diundangkan maka undang-undang yang oleh negative legislator melalui putusannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 kehilangan kekuatan mengikatnya sebagai hukum setelah putusan itu selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.


6. Bahwa uraian sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya sama sekali tidak memuat uraian yang membuktikan pertentangan Pasal 57 ayat (1) UU MK dengan UUD 1945. Dalam hal ini, secara substansial, Pemohon hanya menggambarkan bahwa ketika ada suatu pihak (in casu KPU) yang hendak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap justru terancam dipidanakan dikarenakan menurut Pemohon adanya beberapa putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang hendak dilaksanakan oleh KPU tersebut, in casu Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Dengan uraian demikian maka telah jelas bahwa apa yang oleh Pemohon digambarkan sebagai ketidakpastian hukum bukanlah dikarenakan tidak jelas atau tidak tegasnya rumusan Pasal 57 ayat (1) UU MK melainkan semata-mata persoalan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dalam kaitan ini, Mahkamah wajib menegaskan kembali bahwa sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklaratif, hal itu bukanlah menandakan kelemahan daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, justru di situlah letak kekuatannya. Sebab, sekali Mahkamah telah mendeklarasikan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka tindakan yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi demikian, dalam pengertian tetap menggunakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seolah-olah sebagai undang-undang yang sah, membawa konsekuensi bukan hanya ilegalnya tindakan itu melainkan pada saat yang sama juga bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas telah ternyata bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 57 ayat (1) UU MK tidak memberikan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, berkait dengan kedudukan hukum Pemohon, kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon hanya mungkin terjadi apabila Pemohon merupakan bakal calon anggota DPD yang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 sebagai dasar untuk mencalonkan diri dimaksud. Dalam kaitan itu, oleh karena tidak terdapat bukti bahwa Pemohon merupakan bakal calon anggota DPD sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 maka tidak terdapat kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.


[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Andaipun kedudukan hukum demikian dimiliki, quod non, telah ternyata pula bahwa dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 57 ayat (1) UU MK adalah tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 24-01-2019

Deri Darmawansyah

Pasal 222 UU Pemilu

Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan
ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD
Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 222 UU PEMILU dalam permohonan a
quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai
berikut:

[3.3.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya
sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30
November 2018 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan
permohonan pada tanggal 3 Desember 2018 dan Pemohon dalam
perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul,
Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan
Hukum (legal standing) Pemohon, Alasan Permohonan (Posita), dan
Petitum.
[3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon
sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai
dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana
diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005, namun
setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan
mengajukan permohonan (posita) Pemohon, permohonan Pemohon sama
sekali tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal
yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan
argumentasi pertentangan antara pasal yang diuji dengan ketentuan-
ketentuan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Padahal,
pertentangan antara berlakunya norma yang diuji dengan norma dalam
UUD 1945 menjadi dasar untuk menilai konstitusionalitas berlakunya
norma yang diuji.
Selain itu, andaipun terdapat alasan-alasan untuk mempersoalkan
konstitusional Pasal 222 UU Pemilu, quod non, namun alasan tersebut
tidak memiliki keterkaitan dengan Petitum Pemohon. Setelah Mahkamah
membaca dengan saksama Petitum angka 2 Pemohon yaitu,
“Pembentukan Undang-Undang Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang
ambang batas presiden (presidential threshold) Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) tidak memenuhi ketentuan
pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
mengikat” tidak terdapat keraguan sama sekali bagi Mahkamah bahwa
dengan membaca Petitum tersebut sebetulnya yang diinginkan oleh
Pemohon adalah pengujian formil terhadap Pasal 222 UU Pemilu.
Pengujian formil tersebut dapat dibaca dari frasa “pembentukan Undang-
Undang” dan frasa “tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-
undang” dalam Petitum Permohonan Pemohon.
Setelah membaca dengan saksama Petitum Permohonan Pemohon
dimaksud, dalam batas penalaran yang wajar, bilamana Pemohon
menghendaki pengujian materiil Pasal 222 UU Pemilu, seharusnya yang
dimintakan oleh Pemohon adalah menyatakan inkonstitusionalitas Pasal
222 UU Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (5) UU MK,
bukan meminta kepada Mahkamah untuk menilai pembentukan Pasal 222
UU Pemilu. Sebab, secara substansial, logika pengujian formil berbeda
dengan logika pengujian materiil. Andaipun yang dikehendaki oleh
Pemohon adalah pengujian formil, maka sesungguhnya pengujian formil
tidak dapat dilakukan hanya untuk membatalkan pasal-pasal tertentu
saja. Logika pengujian formil, seandainya Mahkamah mengabulkannya,
maka yang dinyatakan inkonstitusional adalah undang-undang secara
keseluruhan, bukan hanya pasal-pasal tertentu saja. Dengan demikian,
secara substansial, tidak terdapat hubungan antara posita dan petitum
permohonan Pemohon. Lagipula, pengajuan permohonan pengujian
formil tunduk pada syarat batas waktu pengajuan permohonan, yaitu 45
hari sejak undang-undang yang dimohonkan pengujian diundangkan,
sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010. Artinya, pengujian formil
terhadap UU Pemilu telah tidak dapat lagi diajukan.
[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan
tersebut di atas, telah ternyata permohonan Pemohon a quo kabur.

RESUME KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 24-01-2019

Jandi Mukianto diwakili oleh kuasa hukumnya Lembaga Bantuan Hukum
Lentera Keadilan Rakyat

frasa “tionghoa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian frasa “tionghoa” dalam permohonan a quo,
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan
bertanggal 7 November 2018 dari Jandi Mukianto, yang berdasarkan
Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 November 2018 memberi kuasa
kepada: Haris Satiadi, S.H., Suheru Prayitno, S.H., Rendy Alexander, S.H.,
Nikite Alvinta Bujangga, S.H., Praja Wibawa, S.H., dan Ocar Puspa Dewi,
S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang [sic!] pada
Lembaga Bantuan Hukum Lentera Keadilan Rakyat (LBH LKRA) yang
beralamat di Jalan Sukarjo Wiryopranoto Nomor 8D Gambir, Jakarta
Pusat, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
13 November 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
dengan Nomor 96/PUU-XVI/2018 pada tanggal 21 November 2018 perihal
Permohonan Pengujian kata “Tionghoa” dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa terhadap permohonan Nomor 96/PUU-XVI/2018 tersebut,
Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 234/TAP.MK/2018
tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor
96/PUU-XVI/2018, bertanggal 21 November 2018;

b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor
235/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk
memeriksa perkara Nomor 96/PUU-XVI/2018, bertanggal 21 November
2018;

3. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan
Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada
tanggal 6 Desember 2018;

4. Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon bertanggal
17 Desember 2018 perihal penarikan permohonan yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Desember 2018;

5. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel pada
tanggal 19 Desember 2018 dengan agenda menerima Perbaikan
Permohonan dan sekaligus meminta konfirmasi perihal surat sebagaimana
termaktub pada angka 4 di atas, namun Pemohon tidak hadir sekalipun
telah dipanggil secara sah dan patut;

6. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut,
Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali
Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi
dilakukan”;

7. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Januari
2019 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan
Nomor 96/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum dan sesuai dengan
Pasal 35 ayat (2) UU MK, penarikan kembali suatu Permohonan
mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 24-01-2019

Dr. Husdi Herman, S.H.,M.M. dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H.,M.H.

Pasal 31A ayat (1) dan Pasal 31A ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2009 serta
Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Nomor 48 Tahun 2009

Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang

[3.11] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan persoalan pokok
permohonan para Pemohon, Mahkamah setelah memeriksa secara
saksama Permohonan a quo, seluruh dalil para Pemohon bermuara pada
satu persoalan konstitusional apakah ketentuan Pasal 31A ayat (1) UU
3/2009 mengenai permohonan pengujian peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung
oleh Pemohon atau kuasanya kepada MA bertentangan dengan UUD
1945. Terhadap persoalan pokok tersebut, sebelum mempertimbangkan
lebih jauh dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk
mengutip kembali sebagian pertimbangan Mahkamah dalam Putusan
Nomor 30/PUU-XIII/2015, meskipun menurut para Pemohon permohonan
a quo berbeda dengan Permohonan Nomor 30/PUU-XIII/2015, namun
menurut Mahkamah persoalan konstitusionalitas permohonan a quo
berkaitan erat dan ada relevansinya dengan pertimbangan hukum dalam
putusan perkara tersebut khususnya di dalam menjawab persoalan pokok
yang didalilkan para Pemohon.


Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015 perihal
pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, bertanggal 31 Mei 2016, Mahkamah menolak permohonan para
Pemohon dengan pertimbangan hukum antara lain:


"[3.12] Menimbang bahwa dalam hukum acara yang berlaku, ada
perbedaan antara proses persidangan di pengadilan tingkat pertama
dengan proses persidangan di tingkat banding, tingkat kasasi, dan dalam
acara peninjauan kembali. Persidangan di pengadilan tingkat pertama,
kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang, pemeriksaannya
terbuka untuk umum dan dihadiri pihak-pihak berperkara. Akan tetapi
pada pengadilan tingkat banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan
kembali, persidangan tidak dihadiri pihak-pihak, kecuali pengadilan
menghendaki, oleh karena itu, hakim hanya membaca berkas perkara
yang berasal dari pengadilan tingkat pertama;


Oleh karena perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
Undang-Undang adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir
seyogianya hukum acara yang digunakan adalah hukum acara yang
mengakomodir pemeriksaan dan pengucapan putusannya dihadiri oleh
pihak-pihak dan setiap orang boleh menghadiri jalannya persidangan. Hal
tersebut sejalan pula dengan asas audi et alteram partem, yaitu memberi
kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar dalam
persidangan termasuk menghadirkan saksi dan ahli.


Permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketika
pada praktiknya Mahkamah Agung baik sebagai judex facti sekaligus
judex juris dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang tidak dihadiri oleh pihak-
pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk
umum, maka Pasal 31A ayat (4) UU MA menjadi bertentangan dengan
UUD 1945 sehingga harus ditafsirkan “Permohonan pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
diterimanya permohonan, yang pemeriksaan pokok permohonan dan
pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum”
sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;


[3.13] Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diiuraikan Mahkamah
dalam pertimbangan di atas, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat
(2) UU 48/2009 dan Pasal 40 ayat (2) UU MA maka semua persidangan
dan pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk
umum kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang termasuk perkara
pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.
Dalam perkara a quo, menurut Mahkamah, tidak ada pertentangan
konstitusionalitas norma antara Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan UUD
1945 karena telah jelas dan tegas bahwa Mahkamah Agung sebagai
pengadilan yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang (hak uji materiil) diberikan langsung
oleh UUD 1945 maka sidang pemeriksaan dan pengucapan putusannya
dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Namun
permasalahannya adalah apakah waktu 14 hari (sejak berkas diterima)
yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Agung untuk
menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di
bawah Undang-Undang merupakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan sidang secara terbuka seperti yang dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap
UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang tidak
diberikan batas waktu seperti Mahkamah Agung sehingga cukup waktu
bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan sidang pemeriksaan
pembuktian untuk mendengar keterangan saksi atau pun keterangan ahli
yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam kenyataannya,
perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung begitu banyak, tidak
hanya perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
Undang-Undang tetapi juga perkara kasasi dan upaya hukum lain serta
perkara peninjauan kembali, yang juga membutuhkan waktu untuk
penyelesaiannya. Demikian juga untuk menghadirkan pihak berperkara
yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia memerlukan waktu
lebih lama, sementara Mahkamah Agung hanya diberi waktu 14 hari
untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan
di bawah Undang-Undang sejak permohonan diterima oleh Mahkamah
Agung yang tidak dapat dilanggar oleh Mahkamah Agung. Alasan tersebut
di atas menjadi kendala dan hambatan bagi Mahkamah Agung untuk
melakukan persidangan yang dihadiri oleh pihak-pihak dan memberi
kesempatan menghadirkan saksi dan ahli dalam sidang terbuka untuk
umum dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
Undang-Undang;


[3.14] Menimbang bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas,
apabila para Pemohon mengharapkan sidang perkara pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang
terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak maka Mahkamah Agung
harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan prasarana yang
memadai. Hal tersebut menurut Mahkamah, merupakan kewenangan
pembentuk Undang-Undang (open legal policy) dan bukan merupakan
konstitusionalitas norma”.

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum
dalam putusan Mahkamah tersebut di atas, persoalan konstitusional yang
dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara tersebut berkenaan
langsung dengan ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU MA, yaitu mengenai
permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang- undang dilakukan oleh MA paling lama
14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya
permohonan, yang oleh para Pemohon dimohonkan agar pemeriksaan
oleh MA dilakukan dengan pemeriksaan dan putusan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum dan tentunya dalam persidangan dengan
pemeriksaan yang terbuka untuk umum pula dengan agenda pada
hakikatnya memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan alat-
alat bukti berupa saksi, ahli, dan bukti lainnya dan terkait dengan hal
tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009
adalah konstitusional dan dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum
pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah berpendirian
bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 mengenai permohonan
pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang oleh
MA dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
tanggal diterimanya permohonan adalah konstitusional;


Bahwa lebih lanjut dijelaskan, permohonan yang diajukan oleh para
Pemohon dalam permohonan a quo adalah berkenaan dengan
konstitusionalitas Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009 yang secara substansi
juga dimohonkan para Pemohon agar Mahkamah menyatakan norma
Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
“Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak
Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum” dan menyatakan
secara mutatis mutandis Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 bertentangan
dengan Konstitusi (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat karena menjadi tidak relevan untuk dipertahankan
keberadaannya. Terhadap dalil dan permohonan para Pemohon a quo,
Mahkamah berpendapat bahwa sebenarnya esensi persoalan
konstitusionalitas yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara a
quo adalah sama dengan persoalan konstitusionalitas yang dimohonkan
dalam permohonan yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam
Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015, yaitu berkaitan dengan
pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang- undangan di
bawah undang-undang di MA dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak
dengan memberi kesempatan para pihak untuk mengajukan alat bukti
berupa saksi, ahli maupun bukti lainnya dan dilaksanakan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum. Oleh karenanya apabila
mencermati pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor
30/PUU-XIII/2015, maka argumentasi para Pemohon tersebut juga telah
dijawab dan ditegaskan oleh Mahkamah, bahwa hal tersebut terkendala
dengan batas waktu pemeriksaan oleh MA yang diberikan oleh undang-
undang yang hanya 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya
meskipun para Pemohon mengajukan permohonan a quo dengan
mendasarkan permohonannya yang merujuk Pasal 31A ayat (1) UU
3/2009, namun Mahkamah berkesimpulan semangat yang diinginkan oleh
para Pemohon substansinya sama dengan permohonan yang telah
diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015 yang
tentunya tidak dapat dilepaskan dengan terkendalanya MA untuk
melakukan pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dengan
menghadirkan dan mendengar kedua belah pihak (audi et alteram
partem) dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam batas
waktu pemeriksaan yang hanya 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana
yang diinginkan oleh para Pemohon. Dengan penegasan lain dalam
pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015
tersebut tidak memungkinkan bagi MA untuk melaksanakan persidangan
dengan menghadirkan para pihak dan memberi kesempatan untuk
mengajukan alat bukti berupa saksi, ahli, serta bukti lainnya dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dalam batas waktu pemeriksaan
yang hanya 14 (empat belas) hari kerja. Dengan pertimbangan hukum
tersebut lebih lanjut Mahkamah menegaskan juga bahwa apabila para
Pemohon mengharapkan sidang perkara pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang terbuka
untuk umum dan dihadiri oleh para pihak maka MA harus diberikan waktu
yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut
menurut Mahkamah telah ditegaskan merupakan kewenangan pembentuk
Undang-Undang dan bukan konstitusionalitas norma.


[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya penting bagi Mahkamah untuk
menjawab dalil lainnya para Pemohon berkaitan dengan anggapan para
Pemohon yang ada dalam permohonan yaitu adanya kondisi hukum baru
melalui Putusan Mahkamah Nomor 93/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya
menyatakan bahwa kewenangan MA dalam uji materiil berbeda dengan
kewenangan mengadili perkara pada tingkat kasasi, dan kewenangan uji
materiil bukanlah bagian dari peran MA sebagai judex juris. Menurut para
Pemohon hal tersebut berbeda dengan pertimbangan hukum dalam
Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya
menyatakan tidak ada pertentangan konstitusionalitas norma antara Pasal
31A ayat (4) UU 3/2009 dengan UUD 1945 karena telah jelas dan tegas
bahwa MA sebagai pengadilan yang berwenang untuk menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
diberikan langsung oleh UUD 1945 maka sidang pemeriksaan dan
pengucapan putusannya dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk
umum.


Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat penegasan
fungsi dan kewenangan MA yang diuraikan dalam pertimbangan dua
Putusan tersebut sebenarnya hanya memberikan ilustrasi kepada para
Pemohon dalam permohonan perkara-perkara tersebut tentang fungsi
dan kewenangan MA yang penekanannya pada persidangan dan
pemeriksaan terhadap perkara apapun, termasuk pembacaan putusan,
kecuali ditentukan lain oleh undang-undang harus dilakukan dengan
persidangan yang terbuka untuk umum, bukan pada pemeriksaan yang
terbuka untuk umum dengan agenda persidangan mendengar keterangan
para pihak dan memberi kesempatan para pihak mengajukan alat-alat
bukti, berupa saksi, ahli maupun bukti lainnya.


Dengan demikian telah jelas jawaban dan sikap Mahkamah terhadap
permohonan para Pemohon a quo dan oleh karenanya meskipun para
Pemohon mempersoalkan adanya keterkaitan pendirian Mahkamah dalam
Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015 dengan Putusan Nomor 93/PUU-
XV/2017 berkenaan dengan eksistensi MA dalam menjalankan fungsi dan
kewenangannya dalam memeriksa perkara pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang menurut para
Pemohon hanya terbatas berkaitan dengan waktu pemeriksaan bukan
mengenai pemeriksaan yang harus dihadiri oleh para pihak untuk
memenuhi prinsip mendengar keterangan kedua belah pihak (audi et
alteram partem), namun terhadap hal ini Mahkamah tidak sependapat
dengan dalil para Pemohon tersebut, mengingat persoalan waktu 14
(empat belas) hari kerja dengan memberi kesempatan para pihak untuk
dihadirkan di persidangan dan mengajukan alat bukti yang cukup serta
persidangan dilakukan dengan terbuka untuk umum adalah satu
rangkaian proses yang terintegrasi. Proses demikian merupakan satu
kesatuan tahapan hukum acara yang saling berkorelasi antara waktu
pemeriksaan yang cukup dengan memberi kesempatan para pihak untuk
hadir dan didengar keterangannya serta menerima pembuktian para
pihak dengan mengajukan saksi, ahli dan bukti lainnya dalam
persidangan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu argumentasi
para Pemohon a quo haruslah dikesampingkan dan Mahkamah tetap
berpendirian bahwa persoalan waktu dan memberi kesempatan para
pihak untuk hadir dan didengar di persidangan serta mengajukan alat-alat
bukti baik saksi, ahli dan bukti lainnya dalam persidangan yang terbuka
untuk umum adalah persoalan konstitusionalitas norma yang merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan hal tersebut tepat diajukan
kepada pembentuk undang-undang. Dengan demikian telah jelas bahwa
apabila ada persidangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan manapun
yang tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali undang-undang
menentukan lain atau harus tertutup, maka hal tersebut adalah persoalan
implementasi norma bukan persoalan konstitusionalitas norma.
Sedangkan permasalahan persidangan pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di MA yang
oleh para Pemohon didalilkan harus dilakukan dengan pemeriksaan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dan menghadirkan, mendengar,
dan memberi kesempatan para pihak mengajukan alat bukti berupa,
saksi, ahli dan bukti lainnya, dalam hal ini Mahkamah menegaskan hal
tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, mengingat
persoalan pokok yang dipersoalkan oleh para Pemohon berkaitan erat dan
satu kesatuan dengan persoalan waktu pemeriksaan yang dimiliki oleh MA
yang hanya 14 (empat belas) hari kerja dan telah diputus dalam perkara
sebelumnya.


[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di
atas, Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam
Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis berlaku
terhadap pertimbangan hukum dalam putusan permohonan a quo dan
oleh karenanya permohonan para Pemohon selebihnya berkaitan dengan
norma Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 yang meminta agar Mahkamah
menyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak relevan lagi untuk
dipertimbangkan. Sehingga oleh karena itu norma Pasal 31A ayat (4) UU
3/2009 tetap konstitusional.


[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
hukum tersebut di atas, permohonan para Pemohon tidak beralasan
menurut hukum.

← Sebelumnya 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Selanjutnya →