Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 23-10-2019

Marion Kova yang diwakili oleh kuasa hukumnya Abraham Nempung, SH., Gregorius Retas Daeng, SH., Muhamad Ali Hasan, SH., Romualdo B. Phios Kotan, SH., Bonny Andalanta Tarigan, SH., Krisogonus Dagama Pakur, SH., M. Rizki Yudha Prawira, SH., dan Sulaiman Khosyi Suharto, SH

Pasal 57 UU PPHI

Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 57 UU PPHI dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10.2] Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut konstitusionalitas Pasal 57 UU PPHI, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dulu mengaitkan pasal a quo dengan konstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019 bertanggal 23 September 2019, dimana di dalam kedua Permohonan norma Pasal 57 dan Pasal 56 huruf c UU PPHI tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu berkaitan dengan agar dapat diajukannya upaya hukum tetap dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial.

Bahwa walaupun Putusan Nomor 34/PUU-XVII/2019 tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI di mana pasal tersebut berbeda dengan Pasal 57 UU PPHI yang dimohonkan oleh Pemohon pada permohonan a quo, namun oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, yaitu tertutupnya Pemohon untuk mengajukan upaya hukum Peninjaun Kembali dalam perkara perselisihan hubungan industrial dan Mahkamah melalui Putusan Nomor 34/PUU-XVII/2019 telah berpendirian bahwa Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah konstitusional maka sebagai konsekuensi yuridis dari adanya pendirian Mahkamah tersebut penilaian Mahkamah terhadap konstitusionalitas Pasal 57 UU PPHI tersebut tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang yang sama dalam memberikan penilaian konstitusionalitas norma a quo, sebab pembatasan upaya hukum dalam perkara yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial mempunyai karakteristik khusus yang selengkapnya telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 34/PUU-XVII/2019. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 34/PUUXVII/2019 mutatis mutandis dipergunakan sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstitusionalitas norma yang diajukan pengujian dalam permohonan a quo.

Bahwa untuk menegaskan kembali bukti adanya keterkaitan antara pengujian norma Pasal 56 huruf c UU PPHI dalam permohonan Nomor 34/PUUXVII/2019 dan permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengutip bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019 Paragraf [3.10.4] yang berpendapat sebagai berikut:
[3.10.4] Bahwa untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung [vide Penjelasan UU PPHI];

Selanjutnya, dalam Paragraf [3.10.6] Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10.6] Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 UU MA yang memungkinkan dilakukannya Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tidak boleh diartikan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali. Pengaturan dalam Pasal 34 UU MA tersebut adalah pengaturan yang bersifat umum (lex generalis) yang harus dimaknai bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sepanjang ketentuan umum tersebut tidak dikecualikan oleh ketentuan undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis), baik karena sifat perkaranya maupun karena syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat diajukannya Peninjauan Kembali. Dalam konteks demikian, Pasal 56 UU PPHI merupakan bentuk norma hukum spesialis dari Pasal 34 UU MA. Kekhususan demikian diberikan dengan pertimbangan agar penyelesaian perkara hubungan industrial ditujukan untuk menjamin terlaksananya asas cepat, tepat, adil, dan murah. Sehingga dengan meniadakan tahapan Peninjauan Kembali maka diharapkan tidak terganggunya proses produksi pada suatu perusahaan yang mempekerjakan karyawan. Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata bahwa sesungguhnya yang meniadakan upaya hukum Peninjauan Kembali bukanlah SEMA melainkan sifat perkara maupun syarat-syarat untuk dapat diajukannya Peninjauan Kembali yang diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah tidak beralasan menurut hukum

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019 berkaitan erat dan relevan untuk menilai konstitusionalitas Pasal 57 UU PPHI dalam permohonan a quo, maka pertimbangan hukum tersebut mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan a quo untuk menyatakan bahwa Pasal 57 UU PPHI adalah konstitusional.

[3.12] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya norma Pasal 57 UU PPHI konstitusional sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, terhadap dalil permohonan Pemohonan selebihnya sebagai dampak apabila permohonan a quo dikabulkan, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan dapat dijadikannya novum serta eksistensi legalitas SEMA 3/2018, bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya dan oleh karenanya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.


AMAR PUTUSAN
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 23-10-2019

Suharjo Triatmanto

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal yang menggunakan kata “Komisi” pada frasa “Komisi Pemilihan Umum” dalam UU 7/2017 dan UU 12/2011.

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945

Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 43/PUU-XVII/2019, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU 7/2017 dan UU 12/2011 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan permohonan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kejelasan permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa setelah mencermati secara seksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara sistematis pada bagian kedudukan hukum Pemohon beserta kaitannya dengan pokok permohonan Pemohon sehingga tidak dapat diketahui relevansi antara norma yang diajukan pengujian dengan kedudukan hukum Pemohon serta kerugian konstitusional apa yang dialami oleh Pemohon. Selain itu dalam bagian dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan secara spesifik norma atau Pasal manakah dari UU 7/2017 dan UU 12/2011 yang diajukan untuk dibatalkan atau diuji konstitusionalitasnya, karena pada setiap uraian, Pemohon memohon untuk membatalkan keseluruhan UU 7/2017 dan UU 12/2011. Selain itu, pada bagian Petitum, Pemohon hanya memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya tanpa menyebutkan norma Pasal dan undang-undang yang dimohonkan dan apa yang sebenarnya dimohonkan oleh Pemohon terhadap norma a quo. Permohonan yang demikian tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 06/2005) yang pada pokoknya menyatakan agar permohonan memuat:
“Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Pengujian undang- undang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian;
b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak/dan atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian, dan
c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci.

[3.3.2] Bahwa terkait dengan uraian dan sistematika permohonan Pemohon, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2019, Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai alasan Pemohon yang menganggap bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut Panel Hakim juga telah menyarankan kepada Pemohon untuk berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 43/PUU-XVII/2019, tanggal 10 September 2019). Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 September 2019, permohonan Pemohon tetap tidak jelas dan selain itu Pemohon tetap tidak menguraikan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang dan juga tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara norma yang diuji dengan UUD 1945.

[3.3.3] Bahwa lagipula setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon telah ternyata tidak terdapat kesesuaian antara alasan-alasan mengajukan permohonan (fundamentum petendi atau posita) dengan hal- hal yang diminta untuk diputus (petitum) sehingga membuat permohonan a quo semakin tidak jelas.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN / 23-10-2019

Rolas Jakson Tampubolon, S.H.

Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945

Dalam sidang pengucapan putusan Perkara Nomor 40/PUU-XVII/2019, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang–Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] dan paragraph [3.4 di atas, selanjutya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah frasa dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan:
“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan ……..”

2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai Pendeta Pembantu [vide bukti P-2]. Dalam kualifikasinya tersebut, Pemohon mengganggap hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjadi terhalangi dengan berlakunya frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan karena Pemohon tidak dapat memberikan pelayanan dalam rangka mencegah perceraian pada jemaatnya;

3. Bahwa Pemohon lebih lanjut menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional yang dideritanya sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang semata-mata Pemohon hanya mengutip rumusan norma Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan secara partial yakni frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan……”, Adapun secara utuh ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
(3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Norma pasal a quo merupakan norma umum yang berlaku untuk semua agama yang diakui di Negara Indonesia. Artinya perceraian dari agama mana pun hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, apakah untuk agama Kristen baik Kristen Protestan maupun Kristen Katholik, demikian pula untuk agama Islam perceraian juga hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Sebelum pengadilan memutus perceraian tersebut harus terlebih dahulu dilakukan proses perdamaian antara suami dan istri, namun apabila tidak berhasil maka perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, dan ketika perceraian diajukan ke pengadilan harus dilakukan prosedur mediasi (vide Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi).
Mediasi dalam kasus perceraian merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Secara filosofis mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dengan demikian, sebelum sampai pada putusan hakim pasangan suami-isteri sah bercerai maka ada proses mediasi agar pasangan suami-isteri tidak bercerai. Oleh karena itu alasan Pemohon bahwa Pemohon tidak dapat memberikan pelayanan dalam rangka mencegah perceraian pada jemaatnya merupakan alasan yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan.
4. Bahwa apabila dihubungkan antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan tidak memiliki hubungan sebab akibat (causal verband). Hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) sama sekali tidak ada yang dirugikan oleh berlakunya frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan. Sehingga dikabulkan atau tidak dikabulkan permohonan Pemohon tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai Pendeta Pembantu yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan keagamaan kepada jemaatnya tidaklah mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma a quo serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian Pemohon dengan berlakunya norma a quo. Sebab yang seharusnya mempunyai hubungan hukum secara langsung seandainya adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma tersebut adalah para pihak yang akan melakukan perceraian itu sendiri. Dengan demikian menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.
[3.6] Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Sehingga pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 44/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 23-10-2019

Andi alias Aket Bin Liu Kim Liong yang diwakili oleh kuasa hukumnya Janses E. Sihaloho, S.H., Riando Tambunan, S.H., B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Anton Febrianto, S.H., Azis Purnayudha, S.H., Gelar Lenggang Permada, S.H., M.H., Arif Suherman, S.H., Imelda, S.H., dan Maria Wastu Pinandito, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Sihaloho & Co. Law Firm

Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusional dalam Permohonan a quo sebagai berikut:

1). Bahwa setelah membaca uraian dan argumentasi Permohonan Pemohon, sulit untuk tidak menyatakan bahwa dalam Permohonan a quo secara implisit terkandung maksud, atau setidak-tidaknya harapan, Pemohon agar Mahkamah memutus Permohonan a quo dengan langsung mengaitkannya dengan perkara konkret yang sedang dihadapi Pemohon. Hasil penalaran demikian menjadi lebih jelas ketika seluruh argumentasi Permohonan yang pada intinya lebih banyak menjelaskan atau menguraikan kasus yang telah dan sedang dihadapi Pemohon dihubungkan dengan petitum Permohonan a quo. Mahkamah tidak memiliki kewenangan demikian. Dalam pelaksanaan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, bagi Mahkamah, uraian perihal kasus konkret demikian lebih banyak berguna sebagai bahan pertimbangan untuk menilai anggapan Pemohon ihwal ada atau tidaknya kerugian hak konstitusional yang dialami atau potensial dialami Pemohon guna menentukan ada atau tidaknya kedudukan hukum Pemohon, bukan sebagai argumentasi perihal inkonstitusionalnya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Benar bahwa penjelasan mengenai kerugian hak konstitusional dalam rangka menentukan kedudukan hukum Pemohon acapkali berhimpitan dengan argumentasi mengenai pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945, namun penerimaan kedudukan hukum seseorang atau suatu pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tidak serta-merta berarti terbuktinya pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut dengan UUD 1945.

2). Bahwa sesungguhnya yang menjadi persoalan konstitusional dalam Permohonan a quo, apakah benar Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tidak memberikan kepastian hukum dan tidak adil (bukan hanya bagi Pemohon) sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945? Atau, dengan rumusan yang lebih spesifik, apakah benar pemberian ancaman dan penjatuhan pidana yang sama bagi pelaku tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Narkotika tidak memberi kepastian hukum dan tidak adil sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Sepanjang berkenaan dengan kepastian hukum, Mahkamah berpendapat tidak terdapat persoalan ketidakpastian hukum dalam rumusan norma Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Sebab, Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika jelas merujuk kepada, antara lain, Pasal 114 UU Narkotika. Dengan telah jelasnya rujukan dimaksud maka persoalan pidana apa yang akan diterapkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika sepenuhnya merupakan kewenangan dan penilaian hakim yang memutus kasus konkret yang sedang diadilinya sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Mahkamah tidak berwenang mencampurinya.
Sementara itu, perihal apakah pemberian ancaman sanksi demikian adil atau tidak, Mahkamah berpendapat bahwa persoalan keadilan dalam konteks permohonan a quo tidak boleh dinilai semata-mata dipertimbangkan berdasarkan sudut pandang dan kepentingan Pemohon sebab yang diuji adalah norma undang-undang yang berlaku umum, bukan hanya berlaku bagi Pemohon. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara harus turut dipertimbangkan, lebih-lebih ketika undang-undang yang dimohonkan pengujian demikian besar dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, pertama-tama Mahkamah akan mempertimbangkan Pasal 114 UU Narkotika yang dirujuk oleh Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dalam permohonan Pemohon. Pasal 114 UU Narkotika menyatakan:

(1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2). Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dengan mempertimbangkan secara saksama rumusan serta maksud yang termaktub dalam Pasal 114 UU Narkotika serta dengan senantiasa mengingat ancaman serta bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.10], Mahkamah berpendapat bahwa percobaan dan lebih-lebih permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 UU Narkotika tidak mengurangi, apalagi meniadakan, ancaman serta bahaya yang ditimbulkan oleh terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika mengingat sifat “particularly serious” tindak pidana atau kejahatan narkotika dan psikotropika dimaksud. Dikatakan tidak mengurangi apalagi meniadakan, sebab, dalam hal percobaan, hal yang membedakannya dengan tindak pidana yang sempurna adalah bahwa pelaku percobaan tidak atau belum selesai melakukan perbuatannya dan penyebab tidak atau belum selesainya itu bukan karena keinginan pelaku melainkan karena faktor di luar diri pelaku – misalnya, dalam hal ini, karena pelaku telah ditangkap sebelum berhasil menyelesaikan perbuatannya. Sementara itu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Narkotika, dalam batas penalaran yang wajar, tidak ada bedanya dengan perbuatan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Narkotika. Oleh karena itu, pemberlakuan ancaman pidana yang sama bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dengan pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Narkotika tidaklah tepat jika dikatakan tidak adil. Dilihat dari perspektif fungsi khusus hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan hukum, tidak boleh dilupakan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana bukan semata-mata kepentingan hukum individu tetapi juga kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum negara. Tidak pula boleh dilupakan bahwa UU Narkotika, sebagaimana juga Konvensi Narkotika dan Psikotropika, adalah pada dasarnya menekankan pada fungsi pencegahan berkembang dan meluasnya kejahatan narkotika dan psikotropika. Fungsi demikian menuntut, salah satunya, pemberian ancaman sanksi yang keras dan tegas bagi pelaku kejahatan atau tindak pidana ini.

3). Bahwa, selain itu, petitum Pemohon (angka 2) menyatakan, “Menyatakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Republik Indonesia (sic!) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang kalimat (sic!) “Pidana Penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.” Dimaknai diberlakukan hukuman maksimal yaitu hukum mati dan tidak diberlakukan pengurangan hukuman sebagai delik percobaan yang harus dikurangi 1/3 (sepertiga) hukumannya dari ketentuan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP”.
Dengan rumusan petitum demikian, Pemohon bukan lagi sekadar meminta agar Mahkamah memberikan penafsiran terhadap norma undang-undang, in casu Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, melainkan merumuskan norma baru yang sesuai dengan kasus konkret yang sedang dihadapi Pemohon. Hal ini jelas tidak mungkin dilakukan oleh Mahkamah karena apabila petitum demikian dikabulkan, quod non, Mahkamah telah mengambil alih fungsi dan kewenangan pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden). Lagi pula, norma Pasal 114 UU Narkotika yang oleh Pemohon dijadikan bagian dari syarat untuk menyatakan pertentangan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika telah pernah diuji dan oleh Mahkamah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XV/2017], sehingga sebagian dari alasan yang dijadikan syarat oleh Pemohon untuk membuktikan pertentangan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dengan UUD 1945 telah ternyata tidak valid.

2. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,Mahkamah berpendapat,dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 23-10-2019

Syamsul Bachri Marasabessy dan Yoyo Effendi

Pasal 419 dan Pasal 420 UU Pemilu sepanjang frasa “daerah pemilihan”

Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap permohonan pengujian pasal a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa UU 7/2017 sebagai pelaksanaan Pasal 22E UUD 1945 pada saat disahkan sekaligus mengesahkan penentuan daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi sebagaimana termaktub dalam Lampiran III dan Lampiran IV UU 7/2017 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UU 7/2017 a quo. Adapun proses penyusunan daerah pemilihan didasarkan pada data kependudukan yang telah dimuktahirkan dan data wilayah. Untuk daerah pemilihan anggota DPR ditentukan adalah provinsi/ kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota. Apabila penentuan ini tidak dapat diberlakukan maka penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/ 28 kota. Adapun, daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Sementara itu, untuk daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan [vide Pasal 189 ayat (1) dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017]. Untuk setiap daerah pemilihan pun telah ditentukan jumlah kursi masing-masing jenis pemilihan. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. Penentuan daerah pemilihan anggota DPR untuk Pemilu 2019 dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan daerah pemilihan, dan perkembangan data daerah pemilihan (vide Pasal 187 UU 7/2017). Sedangkan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;

2. Bahwa dalam menyusun dan menentukan daerah pemilihan baik untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan sebagaimana telah termaktub dalam UU 7/2017 yang pada intinya adalah: (1) prinsip kesetaraan nilai suara yang merupakan upaya untuk meningkatkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai (one person, one vote, one value); (2) prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional yakni mengutamakan jumlah kursi yang besar sehingga persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik sesetara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh; (3) prinsip proporsionalitas yakni dengan memerhatikan kursi antardaerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan; (4) prinsip integralitas wilayah yakni dengan memerhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan untuk daerah perbatasan, dengan tetap memerhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi; (5) prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama yakni untuk penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kabupaten/kota maka seluruhnya harus tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPR. Sedangkan, untuk 29 penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan maka seluruhnya tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi; (6) prinsip kohesivitas yakni penyusunan daerah pemilihan harus memerhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas; dan (7) prinsip kesinambungan yakni dalam penyusunan daerah pemilihan harus memerhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu tahun sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip lainnya yang telah ditentukan (vide Pasal 185 UU 7/2017).

3. Bahwa secara konstitusional, UUD 1945 tidak menentukan model pilihan sistem pemilu. Demikian pula, UUD 1945 pun tidak menentukan model sistem yang akan digunakan untuk menentukan harga sebuah kursi dalam suatu daerah pemilihan apakah akan menggunakan sistem Sainte Lague sebagaimana yang saat ini digunakan oleh UU 7/2017 atau sistem Hare Quote atau sistem yang lain. Penentuan terhadap sistem yang akan digunakan merupakan ranah pengaturan undang-undang sebagai pelaksanaan UUD 1945.

4. Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan mengalami perlakuan diskriminatif dikarenakan adanya sistem penentuan perolehan kursi legislatif sebagaimana diatur oleh norma Pasal 419 dan Pasal 420 UU 7/2017. Sebagaimana didalilkan para Pemohon, sistem tersebut menyebabkan tidak dilibatkannya suara para Pemohon dalam proses konversi suara menjadi kursi sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, suatu ketentuan dapat dikatakan bersifat diskriminatif apabila terdapat pembedaan perlakuan terhadap hal yang sama dengan didasari pertimbangan ras, suku, agama, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, status ekonomi, status sosial, atau keyakinan politik tertentu. 30 Setelah Mahkamah mencermati rumusan norma Pasal 419 dan Pasal 420 yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon, tidak terdapat ketentuan yang dapat ditafsirkan memperlakukan berbeda di antara peserta pemilihan umum dan antara para pemilih yang berhak memberikan suara. Dengan kata lain, ketentuan tersebut berlaku sama terhadap seluruh partai politik peserta pemilu tanpa melihat apakah partai politik besar atau kecil ataukah partai politik baru atau lama. Tidak ada ketentuan dalam norma a quo yang menyebabkan para Pemohon terhalangi haknya untuk memberikan suara dan tidak ada pula aturan yang memberikan perlakuan berbeda yang menyebabkan para Pemohon kehilangan haknya. Peraturan yang mengatur mekanisme pemilu pada dasarnya hanya wajib menjamin hak bagi pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun aturan tersebut tidak dapat memastikan Pemilih mendapatkan hasil yang diharapkan atau diinginkan karena pemilu pada dasarnya adalah proses kontestasi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, norma Pasal 419 dan Pasal 420 tidak terbukti telah menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28I UUD 1945, sehingga dalil para Pemohon mengenai Pasal 419 dan Pasal 420 sepanjang mengenai frasa “daerah pemilihan” bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

5. Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan anggapan para Pemohon ihwal mekanisme pembagian perolehan kursi dalam norma a quo bertentangan dengan asas jujur dan adil dalam Pemilu sebagaimana diatur Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa dalam hal ini, asas ‘jujur’ mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan agar dapat memastikan setiap warga negara dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan kehendaknya untuk menentukan pilihan politiknya dalam pemilu. Dalam hal ini ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu termasuk di dalamnya tata cara penentuan perolehan kursi anggota legislatif telah diatur dalam UU 7/2017 di mana kewajiban penyelenggara dan peserta Pemilu adalah melaksanakan Pemilu berdasarkan undang-undang dimaksud. Artinya peserta Pemilu dan juga warga negara yang memiliki hak pilih telah mengetahui mengenai aturan tersebut, termasuk mengenai tata cara perolehan kursi. Justru menjadi tidak adil dan tidak jujur apabila aturan tersebut diubah setelah 31 dilaksanakan pemilu dan telah didapatkan hasil perolehan suara. Lagi pula, sebagaimana ditegaskan di atas, penentuan model sistem termasuk penentuan pembagian kursi merupakan ranah pengaturan undang-undang. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada prinsip konstitusional yang dilanggar maka sistem yang ditentukan dalam undang-undang, in casu UU 7/2017, tidak dapat dikatakan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai Pasal 419 dan Pasal 420 sepanjang frasa “daerah pemilihan” UU 7/2017 bertentangan dengan asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

6. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma dalam UU 7/2017 yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

← Sebelumnya 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Selanjutnya →