Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

No. Ringkasan Isi Informasi Satker yang Menguasai Informasi Penerbit Informasi Waktu Pembuatan Informasi Bentuk Informasi Tersedia Link Retensi Arsip Aktif Retensi Arsip Inaktif
Cetak Rekam/Soft Copy Daring
1 SOP Penyusunan Surat Tugas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2019 - - Lihat 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
2 SOP Pendampingan Pembacaan Putusan Judicial Review di Sidang Mahkamah Konstitusi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2019 - - Lihat 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
3 SOP Pendampingan Tim Kuasa DPR RI Dalam Pembacaan Keterangan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2019 - - Lihat 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
4 SOP Penerbitan Surat Tugas Pemantauan Pelaksanaan Undang – Undang Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2020 - - Lihat 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
5 SOP Penyusunan Analisis dan Evaluasi Undang – Undang berdasarkan Putusan MK Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2022 - - Lihat 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
6 SOP Penyusunan Info Judicial Review Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2022 - - Lihat 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
7 SOP Penyusunan Analisis dan Evaluasi Undang – Undang berdasarkan Putusan MK Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2022 - - Lihat 1 Tahun setelah tidak berlaku 4 Tahun (Permanen)
8 Surat Masuk Tahun 2024 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2024 - - - - 1 Tahun setelah tidak berlaku 1 Tahun (Musnah)
9 Surat Keluar Tahun 2024 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2024 - - - - 1 Tahun setelah tidak berlaku 1 Tahun (Musnah)
10 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang - undangan Legislatif Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2020 - - Lihat 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
11 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang - undangan Legislatif Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2021 - - Lihat 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
12 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang - undangan Legislatif melalui Penyesuaian/ inpassing Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2021 - - Lihat 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
13 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang - undangan Legislatif melalui Penyesuaian/ inpassing Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2022 - - Lihat 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
14 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja, Penilaian Kualitas Hasil Kerja, Penilaian Kinerja, dan Penilaian Angka Kredit Analis Pemantauan Peraturan Perundang - undangan Legislatif Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2022 - - Lihat 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)
15 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang - undangan Legislatif Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang 2022 - - Lihat 2 Tahun 3 Tahun (Musnah)