Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang

Diskusi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
Diskusi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Diskusi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat
Diskusi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat
Diskusi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Keterangan DPR mengenai Pengujian UU Terhadap UUD 1945

Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK

Tanggal: 02-11-2020
Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Tanggal: 02-11-2020
Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Tanggal: 01-11-2019
Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Tanggal: 01-11-2019
Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
Tanggal: 01-11-2019
Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Info Judicial Review Putusan MK - Menyatakan Mengabulkan

Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

Pasal/Ayat dalam UU yang dibatalkan oleh Putusan MK

Infografis

Selengkapnya

Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan UU

Selengkapnya

Laporan Kinerja

TRENDING

UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
★★★★★UU No. 11/2020 tentang CIPTA KERJA
★★★★★

Info Grafis

Agenda

Hari Ini
Akan Datang

Polling

Pertanyaan
Hasil

Data dan Informasi yang disajikan dalam website ini?

Total Vote: 73

Sangat Bermanfaat

59%

Bermanfaat

21%

Cukup Bermanfaat

5%

Kurang Bermanfaat

14%

Profil Pegawai

M. Yusuf Wahyudi, S.H., adalah Analis Hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Lahir di Bekasi pada tanggal 23 Agustus 1994 . Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Pancasila. Memiliki pengalaman dibidang Financial Technology.

©2017 - Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Badan Keahlian DPR RI

Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430