Daftar Penanganan Perkara (DPR)

30-10-2018 11:10:00 ❖ Panggilan Sidang Pleno Putusan Perkara Nomor 66/PUU-XVI/2018Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Data Perkara
No. Perkara: 66/PUU-XVI/2018
Objek Perkara: pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 82 ayat (1) huruf c bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945
Data Surat Panggilan
No. Surat: 747.66/PAN.MK/10/2018
Tanggal Surat: %24 %750 %2018
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: Dihadiri oleh Pegawai Pus Panlak UU
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: 
Tanggal Berhalangan: %25 %750 %2019

30-10-2018 11:10:00 ❖ Panggilan Sidang Pleno Putusan Perkara Nomor 65/PUU-XVI/2018Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Data Perkara
No. Perkara: 65/PUU-XVI/2018
Objek Perkara: pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) tentang Yayasan Pasal 3 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Data Surat Panggilan
No. Surat: 745.65/PAN.MK/10/2018
Tanggal Surat: %24 %750 %2018
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: Dihadiri oleh Pegawai Pus Panlak UU
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: 
Tanggal Berhalangan: %25 %750 %2019

30-10-2018 11:10:00 ❖ Panggilan Sidang Pleno Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVI/2018Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Data Perkara
No. Perkara: 62/PUU-XVI/2018
Objek Perkara: pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Data Surat Panggilan
No. Surat: 748.62/PAN.MK/10/2018
Tanggal Surat: %24 %750 %2018
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: Dihadiri oleh Pegawai PusPanlak UU
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: 
Tanggal Berhalangan: %25 %750 %2019

30-10-2018 11:10:00 ❖ Panggilan Sidang Pleno Putusan Perkara Nomor 55/PUU-XVI/2018Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Data Perkara
No. Perkara: 55/PUU-XVI/2018
Objek Perkara: pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Pasal 1 angka 1, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Data Surat Panggilan
No. Surat: 744.55/PAN.MK/10/2018
Tanggal Surat: %24 %750 %2018
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: Dihadiri oleh Pegawai Pus Panlak UU
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: 
Tanggal Berhalangan: %25 %750 %2019

25-10-2018 13:10:00 ❖ Panggilan Sidang Pleno Putusan Perkara Nomor 64/PUU-XVI/2018Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Data Perkara
No. Perkara: 64/PUU-XVI/2018
Objek Perkara: pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Pasal 157 UU No. 22 Tahun 2009 dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2a dan 2b) UU No. 19 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Data Surat Panggilan
No. Surat: 726.64/PAN.MK/10/2018
Tanggal Surat: %18 %750 %2018
Data Sidang
Kehadiran Tim Kuasa DPR: Dihadiri oleh Pegawai Pus Panlak UU
Data Surat Berhalangan
No. Surat Berhalangan: 
Tanggal Berhalangan: %25 %750 %2019

← Sebelumnya 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Selanjutnya →